Berkas Edukasi

Berkas Edukasi
SK Penetapan Siswa Penerima PIP Angkatan 1, 2 dan 3 Tahun 2017

Diposkan oleh Pada 3/23/2017 12:49:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah informasi dan berkas SK Penetapan Siswa Penerima PIP Angkatan 1, 2 dan 3 Tahun 2017 yaitu Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik, Direktorat Pembinaan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 259/DS.5/KU/2017 Tentang Penetapan Siswa Penerima Dana PIP (Program Indonesia Pintar) Angkatan 1 Tahun 2017, Nomor: 260/DS.5/KU/2017 Tentang Penetapan Siswa Penerima Dana PIP Angkatan 2 Tahun 2017, dan Nomor: 259/DS.5/KU/2017 Tentang Penetapan Siswa Penerima Dana PIP Angkatan 3 Tahun 2017.

SK Penetapan Siswa Penerima PIP Angkatan 1, 2 dan 3 Tahun 2017
SK Penetapan Siswa Penerima PIP Angkatan 1, 2 dan 3 Tahun 2017

SK Penetapan Siswa Penerima PIP Angkatan 1, 2 dan 3 Tahun 2017

Berikut ini kutipan keterangan dari isi SK Penetapan Siswa Penerima PIP Angkatan 1, 2 dan 3 Tahun 2017:

Menimbang:
a. Bahwa salah satu program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2017 adalah Program Indonesia Pintar tahun 2017;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (1) di atas, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK, Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK telah mengalokasikan dana Program Indonesia Pintar tahun 2017.

Mengingat:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahan kedua melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif;
  5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar;
  7. Peraturan Bersama antara Dirjen Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Tahun 2015;
  8. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 001/D5.1/KU/2017 Tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan:
  1. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK, Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Tahun Anggaran 2017 Nomor: DIPA-023.03.1.419515/2017 tanggal 07 Desember 2016.
  2. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor: KEP-449/C5/KU/2016.

Memutuskan:
Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini ditetapkan:

Kesatu:
Menetapkan nama-nama siswa SMK pada sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai penerima Program Indonesia Pintar untuk Angkatan 1, 2 dan 3.

Kedua:
Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) berasal dari 6 provinsi, 34 Kab/Kota, pada 320 SMK dengan jumlah siswa sebanyak 2.466 siswa. Jumlah dana yang akan disalurkan sebesar Rp. 2.086.500.000 (dua milyar delapan puluh enam lima lima ratus ribu rupiah).

Ketiga:
Setelah ditetapkan sebagai penerima dana PIP, penerima dapat segera mencairkan dan memanfaatkan dana sesuai kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran di SMK. 

Keempat:
Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal: 14 Februari 2017.

    Download Berkas SK Penetapan Siswa Penerima PIP Angkatan 1, 2 dan 3 Tahun 2017

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas SK Penetapan Siswa Penerima PIP Angkatan 1, 2 dan 3 Tahun 2017 ini silahkan lihat di bawah ini:



    Download File:

    SK PIP ANGKATAN 1 TAHUN 2017.pdf
    SK PIP ANGKATAN 2 TAHUN 2017.pdf
    SK PIP ANGKATAN 3 TAHUN 2017.pdf


    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai informasi dan berkas SK Penetapan Siswa Penerima PIP Angkatan 1, 2 dan 3 Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

    Sumber:
    http://pipsmk.ditpsmk.net/sk-penetapan-siswa-penerima-pip-angkatan-1-2-dan-3-tahun-2017/

    Lihat juga informasi lainnya terkait dengan PIP (Program Indonesia Pintar):


    Direktorat Kesenian Kemdikbud Buka Seleksi Seniman Mengajar

    Diposkan oleh Pada 3/22/2017 02:33:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah informasi mengenai Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud Buka Seleksi Seniman Mengajar.

    Direktorat Kesenian Kemdikbud Buka Seleksi Seniman Mengajar
    Direktorat Kesenian Kemdikbud Buka Seleksi Seniman Mengajar

    Jakarta — Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyelenggarakan kegiatan Seniman Mengajar. Seniman Mengajar adalah program seniman yang mengajar kesenian kepada masyarakat/ komunitas/ sanggar yang berada di daerah dengan predikat 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang berada di Indonesia.

    Program ini pada prinsipnya mendorong para seniman berbagi ilmu dan pengalamannya kepada masyarakat yang berada daerah 3T. Dengan program ini, masyarakat di daerah 3T dapat terbuka wawasannya dan dapat menjalin kerjasama dengan para seniman, sehingga dapat meningkatkan kualitas ekspresi seni dan penguatan identitas budaya di daerah 3T. Pada akhir masa belajar, para seniman dapat mempresentasikan apa yang telah dikerjakannya di daerah pelaksanaan kegiatan.

    Dalam melaksanakan program Seniman Mengajar ditekankan prinsip–prinsip : partisipatif, dialogis, dan transformasi. Format kegiatan residensi seniman dalam kurun waktu yang ditentukan dengan target paket kegiatan selesai. Seniman berbagi ilmu dan keahlian dengan  seniman lokal yang mewakili sanggar/ komunitas.

    Lokasi Seniman Mengajar tahun 2017, untuk tahap 1 meliputi 3 daerah di Indonesia yaitu:
    1. Natuna, kepulauan Riau
    2. Kapuas Hulu, Kalimatan Barat
    3. Belu, NTT
    Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan di dua tahap yaitu bulan Mei dan Agustus 2017, dengan alokasi waktu selama 20 hari, dengan pola pengembangan residensi. Pada akhir kegiatan seniman menyerahkan laporan tertulis/video hasil kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan seniman.

    Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat mengakses laman Website sebagai berikut: senimanmengajar.kemdikbud.go.id.

      TENTANG KEGIATAN SENIMAN MENGAJAR

      Seniman Mengajar adalah program yang diselenggarakan Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu program seniman mengajar kesenian kepada masyarakat/ komunitas/ sanggar yang berada di daerah dengan predikat 3T yang berada di Indonesia. 

      Program ini pada prinsipnya mendorong para seniman berbagi ilmu dan pengalamannya kepada masyarakat yang berada daerah 3T. Dengan program ini masyarakat di daerah 3T dapat terbuka wawasannya dan dapat menjalin kerjasama dengan para seniman sehingga dapat meningkatkan kualitas ekspresi seni dan penguatan identitas budaya di daerah 3T. Pada akhir masa belajar, para seniman dapat mempresentasikan apa yang telah dikerjakannya di daerah pelaksanaan kegiatan. 

      Dalam melaksanakan program Seniman Mengajar ditekankan prinsip – prinsip : partisipatif, dialogis, dan transformasi. Format kegiatan residensi seniman dalam kurun waktu yang ditentukan dengan target paket kegiatan selesai. Seniman berbagi ilmu dan keahlian dengan seniman lokal yang mewakili sanggar/ komunitas.

      Syarat Pendaftar
      a. Warga Negara Indonesia
      b. Usia 30 – 50 tahun
      c. Non PNS
      d. Profesional dan berdedikasi tinggi terhadap seni
      e. Memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam berkesenian
      f. Mampu beradaptasi dengan lingkungan di lokasi tempat mengajar
      g. Dapat berkomunikasi dengan baik dan aktif
      h. Sehat jasmani dan rohani

      Hak Seniman
      a. mendapatkan insentif
      b. sertifikat
      c. sarana pendukung/ keperluan belajar
      d. akomodasi (tinggal bersama masyarakat setempat dan makan)
      e. transportasi dari daerah asal ke lokasi kegiatan

      Kewajiban Seniman
      a. membuat rancangan bahan ajar
      b. membuat materi ajar
      c. melaksanakan aktivitas harian sesuai dengan rancangan bahan ajar (mengikuti lampiran 2.)
      d. mempresentasikan materi ajar
      e. berkoordinasi dengan pihak Dinas Kebudayaan
      f. melaksanakan aturan yang berlaku sesuai juknis
      g. menandatangani kontrak kerja
      h. wajib mengikuti proses kegiatan dari awal sampai akhir
      i. membuat dokumentasi (audio visual) selama kegiatan monitoring dan evaluasi
      j. menyusun laporan teknis dan administrasi kegiatan
      k. seniman mengajar per kelas antara 10-30 orang

      Berkas Kelengkapan
      1. Mengirimkan daftar riwayat hidup 
      2. Surat keterangan sehat dari dokter
      3. Foto diri seluruh badan terbaru ukuran 4R
      4. Foto karya atau video karya

      Demikian yang bisa kami sampaikan informasi mengenai Direktorat Kesenian Kemdikbud Buka Seleksi Seniman Mengajar. Semoga bisa bermanfaat.

      Sumber: Direktorat Kebudayaan - Kemdikbud
      Informasi Lomba LKS Online SMK Tahun 2017

      Diposkan oleh Pada 3/22/2017 01:59:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Informasi Lomba LKS (Lomba Kompetensi Siswa) Online SMK Tahun 2017 yaitu Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 1620/D5.5/PD/2017 tertanggal 10 Maret 2017 perihal Informasi Lomba LKS online bidang Product Innovation dan Software Creation.

      Informasi Lomba LKS Online SMK Tahun 2017
      Informasi Lomba LKS Online SMK Tahun 2017

      Informasi Lomba LKS (Lomba Kompetensi Siswa) Online SMK Tahun 2017

      Berikut ini kutipan keterangan dari isi Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 1620/D5.5/PD/2017 perihal Informasi Lomba LKS (Lomba Kompetensi Siswa) Online SMK Tahun 2017 online bidang Product Innovation dan Software Creation:

      Dalam rangka penyelenggaraan LKS-SMK Tingkat Nasional XXV Tahun 2017 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 20 Mei 2017 di LKS XXV di Surakarta, Jawa Tengah, dengan ini kami sampaikan beberapa informasi berikut:
      1. Pada LKS-SMK Tingkat Nasional tahun 2017 ini, terdapat 2 (dua) bidang lomba yang sifatnya festival yaitu: a. Product Innovation; b. Software Creation.
      2. Ketentuan untuk 2 (dua) bidang lomba tersebut sedikit berbeda dengan 53 bidang yang lain, yaitu sebagai berikut: a. lomba terbuka dan dapat diikuti oleh peserta didik SMK dari seluruh provinsi di Indonesia b. proses seleksi dilaksanakan secara online oleh Direktorat Pembinaan SMK; c. peserta yang lolos seleksi akan dilakukan verifikasi dan wawancara oleh tim juri melalui video conference untuk memilih finalis yang akan di undang ke LKS-SMK di Surakarta; d. peserta adalah peserta didik SMK yang masih aktif pada tahun ajaran 2016/2017 se-Indonesia; e. peserta berupa tim yang terdiri dari 2 (dua) orang siswa dan didampingi oleh 1 (orang) guru pendamping; f. satu sekolah boleh mengirimkan lebih dari 1 perwakilan tim (peserta tidak boleh rangkap tim); g. setiap peserta agar mengirimkan proposal terbaik untuk masing-rnasing bidang lomba melalui laman pendaftaran https://psmk.kemdikbud.go.id/pendaftaran-lomba-lks-online; h. ketentuan perbidang lomba dapat diunduh melalui laman pendaftaran https://psmk.kemdikbud.go.id/pendaftaran-lomba-lks-online
      3. Jadwal yang harus diperhatikan: a. pendaftaran dan pengiriman proposal tanggal 13 Maret s.d. 1l April 2017; b. daftar resmi para peserta akan diumumkan melalui laman Direktorat PSMK tanggal 12 April 2017; c. peserta yang lolos secara administrasi dan penjurian diumumkan tanggal 17 April; d. seleksi dan verifikasi peserta menjadi finalis melalui video conference pada rentang jadwal tanggal 18 s.d. 28 April 2017; e. pengumuman finalis LKS online tanggal 2 Mei 2017 melalui laman Direktorat PSMK; f. pelaksanaan pameran, presentasi dan couching finalis akan di laksanakan pada tanggal 15 s.d. 19 Mei tahun 2017 di LKS XXV di Surakarta, Jawa Tengah. *laman Direktorat PSMK: https://psmk.kemdikbud.go.id/pesertadidik.
      4. Panduan LKS online dan informasi lebih rinci dapat diakses melalui laman resmi peserta didik, http://psmk.kemdikbud.go.id/pesertadidik
      Lihat:
      Buku Pedoman Lomba LKS SMK (Lomba Kompetensi Siswa SMK) Tingkat Nasional Tahun 2017, Layout Tempat dan Informasi Kegiatan Lomba bagi Siswa SMK Tahun 2017


        Download Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 1620/D5.5/PD/2017 perihal Informasi Lomba LKS online bidang Product Innovation dan Software Creation

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas ini silahkan di bawah ini:



        Download File:
        Informasi Lomba LKS Online SMK Tahun 2017.pdf

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 1620/D5.5/PD/2017 perihal Informasi Lomba LKS (Lomba Kompetensi Siswa) Online SMK Tahun 2017 bidang Product Innovation dan Software Creation. Semoga bisa bermanfaat.
        Kemenperin Ingin Libatkan 355 Perusahaan Revitalisasi SMK

        Diposkan oleh Pada 3/22/2017 01:07:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah informasi mengenai Kemenperin Ingin Libatkan 355 Perusahaan Revitalisasi SMK.

        Kemenperin Ingin Libatkan 355 Perusahaan Revitalisasi SMK
        Kemenperin Ingin Libatkan 355 Perusahaan Revitalisasi SMK

        Kementerian Perindustrian ingin melibatkan 355 perusahaan dalam pengembangan program pendidikan vokasional di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

        Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kemenperin, Mujiyono, mengatakan instansi yang dipimpinnya berencana menghubungkan 355 perusahaan dengan 1.775 SMK di Jawa lewat program pendidikan link and match.

        Kolaborasi antara pelaku industri dan SMK tersebut diharapkan bisa menghasilkan 845.000 tenaga kerja terampil siap pakai yang tersertifikasi sepanjang 2017-2019.

        Peluncuran program link and match di Jawa Timur telah menghubungkan 50 perusahaan industri dengan 234 SMK. Peluncuran kedua yang rencananya berlangsung di Jawa Tengah akan menghubungkan 100 perusahaan industri dengan 450 SMK.

        Namun, Mujiyono perusahaan dan SMK yang setuju berkolaborasi harus bekerjasama menyediakan fasilitas yang dibutuhkan agar program pendidikan link and match bisa bergulir mulai tahun ajaran 2017-2018.

        Dia menjelaskan program pendidkan vokasional yang ideal mengharuskan SMK dilengkapi oleh peralatan dan mesin yang sama dengan yang digunakan di pabrik. Perusahaan industri harus menyediakan peralatan dan mesin tersebut karena 30% dari peralatan dan mesin yang tersedia di SMK sudah tertinggal dua generasi.

        Program link and match juga membutuhkan pembenahan sumber daya manusia karena hanya 22% dari guru di SMK adalah guru produktif yang berpengalaman bekerja di lapangan. Pelaku usaha dan pengelola SMK juga harus ngebut menyelesaikan perubahan kurikulum agar keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

        “Yang paling berat bagi industri, mungkin, adalah soal pengadaan mesin dan teaching factory. Satu mesin CNC (computer numerical control) saja, yang sekarang digunakan di pabrik, bisa Rp2 miliar,” kata Mujiyono, pekan lalu.

        Plt. Sekjen Kementerian Perindustrian Haris Munandar mengatakan Kemenperin akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan soal insentif yang paling pas bagi perusahaan yang terlibat dalam program vokasional.

        Kemudahan yang dikaji antara lain adalah penyertaan syarat terlibat dalam program vokasional dalam fasilitas tax allowance dan fasilitas kepabeanan bagi impor barang modal.

        “Cuma harus diingat insentif paling besar adalah insentif non-fiskal. Ikut serta dalam program ini memberi tenaga kerja siap pakai buat mereka. TIdak usah cari-cari lagi,” kata Haris.

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai informasi Kemenperin Ingin Libatkan 355 Perusahaan Revitalisasi SMK. Semoga bisa bermanfaat.

        Lihat juga: 
        Revitalisasi Pendidikan Vokasi (Dokumen Naskah Akademik Pendidikan Vokasi Revisi Siap Cetak dari Kemdikbud)
        Usulan Program Pengembangan SMK Berbasis Industri/Keunggulan Wilayah dan Program Pemasaran Tamatan SMK Tahun 2017

        Diposkan oleh Pada 3/22/2017 12:05:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas informasi Usulan Program Pengembangan SMK Berbasis Industri/Keunggulan Wilayah dan Program Pemasaran Tamatan SMK Tahun 2017 pada Surat Dirjen Pembinaan SMK Nomor: 1874/05.6/TU/2017 tertanggal 20 Maret 2017.

        Usulan Program Pengembangan SMK Berbasis Industri/Keunggulan Wilayah dan Program Pemasaran Tamatan SMK Tahun 2017
        Usulan Program Pengembangan SMK Berbasis Industri/Keunggulan Wilayah dan Program Pemasaran Tamatan SMK Tahun 2017

        Usulan Program Pengembangan SMK Berbasis Industri/Keunggulan Wilayah dan Program Pemasaran Tamatan SMK Tahun 2017

        Berikut ini kutipan keterangan dari isi Surat Dirjen Pembinaan SMK Nomor: 1874/05.6/TU/2017 Tentang Usulan Program Pengembangan SMK Berbasis Industri/Keunggulan Wilayah dan Program Pemasaran Tamatan SMK Tahun 2017:

        Dalam rangka peningkatan mutu dan pengembangan SMK, Direktorat Pembinaan SMK melalui Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri Tahun anggaran 2017 memiliki beberapa program, antara lain:
        1. Pemberian bantuan pengembangan SMK Berbasis Industri/Keunggulan Wilayah, bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran di SMK sesuai dengan tuntutan standar industri.
        2. Pemberian bantuan Pemasaran Tamatan (Job Matching), bertujuan mempertemukan antara pencari kerja dengan dunia usaha/industri yang membutuhkan tenaga kerja terampil tingkat menengah.
        Berkaitan dengan hal tersebut, kami informasikan bahwa calon penerima bantuan dapat diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, pemangku kepentingan, dan hasil analisis data pokok dikdasmen.

        Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat mengusulkan SMK yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai pelaksana program dimaksud. Adapun jumlah SMK yang diusulkan yaitu sebanyak 3 (tiga) SMK untuk Program Pengembangan SMK Berbasis Industri, dan 2 (dua) SMK untuk Program Pemasaran Tamatan. SMK yang diusulkan sebagai calon pelaksana program harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang dapat diakses pada laman psmk.kemdikbud.go.id/juklak2017.

        SMK yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dapat menyampaikan proposal menggunakan format sebagaimana terlampir dan harus disampaikan paling lambat 4 April 2017 untuk diseleksi lebih lanjut. Usulan agar ditujukan kepada:

        Direktur Pembinaan SMK
        u.p Kasubdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri
        Komplek Kemdikbud Gedung E. Lantai 13
        JI. Jenderal Sudirman-Senayan
        Jakarta

        Untuk keterangan/informasi lebih lanjut terkait program ini dapat menghubungi Sdr. Triasmono di nomor 081288171258 dan Sdr. Agus Wibowo di nomor 08562348528 atau di nomor Telp. 021-725474 ext.351.

        Lihat:
        Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) Bantuan SMK dari Direktorat Pembinaan SMK

          Download Berkas Surat Usulan Program Pengembangan SMK Berbasis Industri/Keunggulan Wilayah dan Program Pemasaran Tamatan SMK Tahun 2017

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas ini silahkan lihat di bawah ini:



          Download File:
          Surat Dirjen Pembinaan SMK Nomor: 1874/05.6/TU/2017 - Usulan Pengembangan SMK Berbasis Industri Keunggulan Wilayah dan Program Pemasaran Tamatan SMK.pdf

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai informasi Usulan Program Pengembangan SMK Berbasis Industri/Keunggulan Wilayah dan Program Pemasaran Tamatan SMK Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

          Sumber: Direktorat Pembinaan SMK - Kemdikbud
          Jenis dan Sanksi Pelanggaran dalam UN serta Penanganan Masalah dan Tindak Lanjut

          Diposkan oleh Pada 3/21/2017 07:23:00 PM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas informasi mengenai Jenis dan Sanksi Pelanggaran dalam UN serta Penanganan Masalah dan Tindak Lanjut.

          Jenis dan Sanksi Pelanggaran dalam UN serta Penanganan Masalah dan Tindak Lanjut

          POS UN Tahun 2017


          Berikut ini kutipan mengenai Jenis dan Sanksi Pelanggaran dalam UN serta Penanganan Masalah dan Tindak Lanjut dalam POS UN 2017 yang terdapat pada Bab XII Prosedur Penanganan Masalah dan Tindak Lanjut dan Bab XIII Sanksi.

          BAB XII
          PROSEDUR PENANGANAN MASALAH DAN TINDAK LANJUT

          A. Prosedur Penanganan Masalah UNBK
          1. Pelaksana UNBK Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota membentuk unit layanan bantuan (helpdesk).
          2. Dalam hal kondisi khusus atau terjadi hambatan/gangguan teknis dalam pelaksanaan, sekolah/madrasah pelaksana UNBK dapat mengambil tindakan berdasarkan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Pelaksana UNBK Tingkat Pusat.
          3. Kondisi khusus tersebut mencakup antara lain: listrik padam, kerusakan peralatan atau sarana/prasarana, kerusakan sistem, hambatan jaringan, dan sebagainya.
          4. Bentuk tindakan dari penanganan kondisi khusus tersebut antara lain meliputi: perubahan jadwal pelaksanaan UNBK, penggantian pelaksanaan dari UNBK ke UNKP, atau bentuk lain yang diputuskan Pelaksana UNBK Tingkat Pusat dan dilaporkan kepada Penyelenggara UN.
          5. Pelaksanaan ujian yang tidak sesuai dengan POS UN dan kejadian-kejadian khusus serta tindakan penanganannya dilaporkan oleh sekolah/madrasah pelaksana UNBK dalam Berita Acara Pelaksanaan UNBK.
          B. Langkah-langkah dan prosedur tindak lanjut pengaduan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan UN
          1. Laporan tertulis; Pelapor harus menyampaikan laporan secara tertulis dan/atau lisan yang memuat: a. identitas diri pelapor; b. bentuk pelanggaran; c. tempat pelanggaran; d. waktu pelanggaran; e. pelaku pelanggaran; f. bukti pelanggaran; dan g. saksi pelanggaran.
          2. Laporan tertulis disampaikan ke Panitia UN Pendidikan. Tingkat Satuan.
          3. Jenis pelanggaran oleh peserta ujian: a. Pelanggaran ringan meliputi: 1) meminjam alat tulis dari peserta ujian; 2) tidak membawa kartu ujian; 3) menanyakan tentang teknis UNBK pada peserta lain. b. Pelanggaran sedang meliputi: 1) membuat kegaduhan di dalam ruang ujian; atau c. Pelanggaran berat meliputi: 1) membawa contekan ke ruang ujian; 2) kerjasama dengan peserta ujian; 3) menyontek atau menggunakan kunci jawaban; dan/atau 4) membawa HP ke dalam ruang ujian.
          4. Jenis pelanggaran oleh pengawas ruang ujian a. Pelanggaran ringan meliputi: 1) lalai, tertidur, merokok, dan berbicara yang dapat mengganggu konsentrasi peserta ujian; 2) menggunakan alat komunikasi (HP), perangkat elektronik, membaca bahan yang tidak terkait UN; 3) lalai membantu peserta ujian mengisi identitas diri sesuai dengan kartu identitas; atau 4) lalai memastikan sistem UNBK berjalan dengan baik sesuai dengan semua prosedur yang harus dilakukan secara tertib, konsisten, dan tepat waktu. b. Pelanggaran sedang meliputi: 1) Lalai menangani gangguan pada UNBK sehingga menimbulkan penundaan waktu ujian di atas 30 menit. 2) tidak mengelem amplop LJUN di ruang ujian (untuk pengawas UNKP). c. Pelanggaran berat meliputi: 1) memberi contekan; 2) membantu peserta ujian dalam menjawab soal; 3) menyebarkan/membacakan kunci jawaban kepada peserta ujian; 4) mengganti dan mengisi LJUN atau jawaban UNBK; atau 5) Lalai menangani gangguan pada UNBK sehingga mengharuskan pengulangan ujian; 6) menggunakan alat komunikasi (HP), kamera, dan atau perangkat elektronik yang dapat merekam gambar; dan/atau 7) Memeriksa dan menyusun LJUN tidak di ruang ujian (untuk pengawas UNKP).
          5. Investigasi; Investigasi dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama oleh: a. Inspektorat Jenderal Kemdikbud/Kemenag. b. Badan Standar Nasional Pendidikan. c. Pusat Penilaian Pendidikan Kemdikbud.
          6. Bentuk investigasi; a. Peninjauan ke tempat kejadian perkara. b. Analisis pola jawaban per daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
          7. Hasil investigasi; Hasil investigasi dibahas dalam rapat Panitia UN Tingkat Pusat untuk ditindaklanjuti.
          8. Rekomendasi; Rekomendasi tindak lanjut pelanggaran berat disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
          9. Hasil Rekomendasi; Menteri menetapkan keputusan hasil rekomendasi.
          10. Pelaksanaan Keputusan; Panitia UN Tingkat Pusat melaksanakan keputusan Menteri. 

          BAB XIII
          SANKSI
          1. Peserta UN yang melakukan jenis pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam BAB XII akan diberi sanksi oleh pengawas ruang UN sebagai berikut: a. Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi diberi peringatan tertulis. b. Pelanggaran sedang yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi pembatalan ujian pada mata pelajaran bersangkutan. c. Pelanggaran berat yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan mendapat nilai 0 (nol) untuk mata pelajaran bersangkutan.
          2. Pengawas ruang ujian yang melanggar tata tertib akan diberikan peringatan oleh Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan, Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota dan/atau Panitia UN Tingkat Pusat. Apabila pengawas ruang ujian tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sebagai berikut: a. Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan sanksi dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian. b. Pelanggaran sedang dan berat yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan sanksi dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
          3. Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pelaksana UN yang tidak memberi peringatan kepada pengawas ruang ujian yang melanggar ketentuan POS diberi peringatan tertulis oleh panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat.
          4. Pelanggaran tata tertib dan ketentuan POS UN akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
          5. Semua jenis pelanggaran harus dituangkan dalam berita acara.

          Selengkapnya mengenai Jenis dan Sanksi Pelanggaran dalam UN serta Penanganan Masalah dan Tindak Lanjut, silahkan lihat:

          POS (Prosedur Operasional Standar) Penyelenggaraan UN (Ujian Nasional) Tahun Pelajaran 2016/2017

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai Jenis dan Sanksi Pelanggaran dalam UN serta Penanganan Masalah dan Tindak Lanjut. Semoga bisa bermanfaat.

          Lihat juga informasi lainnya terkait dengan UN:



          Contoh Berkas Pembukuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

          Diposkan oleh Pada 3/21/2017 04:41:00 PM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Contoh Berkas Pembukuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Seperti menurut Juknis BOS pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017, bahwa pertanggung jawaban keuangan BOS diantaranya terdiri dari Pembukuan, Laporan dan Transparansi di sekolah.

          Lihat:
          Pertanggungjawaban Keuangan BOS Sesuai Permendikbud No 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS

          Pembukuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

          Dalam pengelolaan BOS, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Adapun pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh sekolah sebagai berikut:

          Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

          RKAS ditandatangani oleh kepala sekolah, Komite Sekolah, dan ketua yayasan (khusus untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat), dan dibuat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada awal Tahun Pelajaran, tetapi perlu dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu sekolah dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester. RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan triwulan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah.

          Lihat:
          Aplikasi Contoh RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) SD Format Microsoft Excel
          Aplikasi dan Contoh RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)

          Buku Kas Umum

          Buku Kas Umum (BKU) disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga:
          1) kolom penerimaan memuat penerimaan dari penyalur dana (BOS atau sumber dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank;
          2) kolom pengeluaran memuat pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro, dan setoran pajak.
          BKU harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat di dalam buku kas umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh Bendahara dan kepala sekolah.

          Buku Pembantu Kas

          Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan kepala sekolah.

          Buku Pembantu Bank

          Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan kepala sekolah.

          Buku Pembantu Pajak

          Buku pembantu pajak berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.

          Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas

          Setiap akhir bulan BKU ditutup dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan Bendahara. Sebelum penutupan BKU, kepala sekolah melakukan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah (kas tunai) maupun kas yang ada di bank (buku tabungan sekolah). Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya. Setelah pelaksanaan opname kas, maka kepala sekolah dan Bendahara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas.

          Bukti pengeluaran (Kwitansi dan lain-lain)

          1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah.
          2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea materai.
          3. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya.
          4. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi. 
          5. Setiap bukti pembayaran harus disetujui kepala sekolah dan dibayar lunas oleh Bendahara.
          6. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan.
          Untuk membantu memudahkan anda melaksanakan kegiatan pembukuan BOS ini, berikut ini ada salah satu contoh format pembukuan BOS bisa anda lihat di bawah ini (Contoh: SDN Bungur Pacitan - Disusun oleh Ibu Nurhayati Mualif).

          Contoh Berkas Pembukuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
          Contoh Berkas Pembukuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

          Contoh Berkas Pembukuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

          Contoh Berkas Pembukuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ini terdiri dari format Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas, Buku Bank, Buku Pembantu Pajak, Register Penutupan Kas, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Cover/Jilid Laporan dan lain-lain.

          Contoh Berkas Pembukuan untuk LPJ BOS
          Contoh Berkas Pembukuan untuk LPJ BOS

          Selain itu kami share juga Format Laporan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Lengkap yang disajikan secara terpisah yang terdiri dari: Format BOS-01, Format BOS-01A, Format BOS-01B (Formulir Sekolah), Format BOS-01C, Format BOS-03 (Rencana Penggunaan Dana Tiap Triwulan), Format BOS-04 (Laporan Penggunaan Dana BOS), Format BOS-06A, Format BOS-06B, Format BOS-07 (Buku Penerimaan Barang), Format BOS-08 (Buku Pencatatan Inventaris Barang), Format BOS-K1 (RAPBS), Format BOS-K2 ( RKAS), Format BOS-K3 (BKU), Format BOS-K4 (Buku Pembantu Kas Tunai), Format BOS-K5 (Buku Pembantu BANK), Format BOS-K6 (Buku Pembantu PAJAK), Format BOS-K7 (Lampira K-7), Format BOS-K7 (Realisasi Jenis Anggaran), Format BOS-K7a (Rekap Penggunaan Dana), Format BOS-K7b (Register Penutupan Kas), Format BOS-K7c (Berita Acara Pemerikasaan KAS), Format BOS-K09 (Rekap Pembelian Barang Inventaris).

            Download Contoh Berkas Pembukuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Format Microsoft Excel

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Berkas Pembukuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ini silahkan lihat pada file preview dan unduh pada link di bawah ini:



            Download File:
            Contoh Berkas Pembukuan untuk Laporan BOS.xlsx

            Format Laporan BOS (Bantuan Operasional Sekolah):

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Berkas Pembukuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) terdiri dari RKAS, Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas, Buku Bank, Buku Pembantu Pajak, Register Penutupan Kas, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Cover/Jilid Laporan dan lain-lain. Semoga bisa bermanfaat.
            Modul Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) untuk Guru

            Diposkan oleh Pada 3/21/2017 10:52:00 AM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas Modul Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) untuk Guru. Download file dalam format PDF.

            Modul Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) untuk Guru
            Modul Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) untuk Guru

            Modul Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) untuk Guru

            Berikut kutipan keterangan dari isi Modul Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) untuk Guru:

            Penguatan karakter bangsa menjadi salah satu butir Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Komitmen ini ditindaklanjuti dengan arahan Presiden kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengutamakan dan membudayakan pendidikan karakter di dalam dunia pendidikan. Atas dasar ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) secara bertahap mulai tahun 2016.

            Penguatan Pendidikan Karakter bukanlah suatu kebijakan baru sama sekali karena sejak tahun 2010 pendidikan karakter di sekolah sudah menjadi Gerakan Nasional. Satuan pendidikan menjadi sarana strategis bagi pembentukan karakter bangsa karena memiliki sistem, infrastruktur, dan dukungan ekosistem pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari perkotaan sampai pedesaan. Sudah banyak praktik baik yang dikembangkan sekolah, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan untuk memastikan agar proses pembudayaan nilai-nilai karakter berjalan dan berkesinambungan. Selain itu, sangat diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan bertumpu pada kearifan lokal untuk menjawab tantangan zaman yang makin kompleks, mulai dari persoalan yang mengancam keutuhan dan masa depan bangsa sampai kepada persaingan global. Kebijakan ini akan menjadi dasar bagi perumusan langkah-langkah yang lebih konkret agar penyemaian dan pembudayaan nilai-nilai utama pembentukan karakter bangsa dapat dilakukan secara efektif dan menyeluruh.

            Buku-buku ini akan menjadi rujukan bagi sekolah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter di sekolah. Saya berharap PPK dapat terlaksana dengan baik dan menghimbau dukungan orang tua, komite sekolah, pengawas, perguruan tinggi dan masyarakat luas untuk memberikan masukan bagi pelaksanaan dan penyempurnaan kebijakan PPK ini. Semoga PPK dapat menumbuhkan semangat belajar dan mengoptimalkan potensi peserta didik sehingga menjadi warga negara yang memiliki karakter kuat, mencintai bangsanya dan mampu menjawab tantangan era global.

              Download Modul Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) untuk Guru

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Modul Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) untuk Guru ini silahkan lihat pada file preview di bawah ini:



              Download File:
              Modul Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) untuk Guru.pdf

              Buku-buku Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang diterbitkan Kemdikbud secara lengkap terdiri dari Konsep dan Pedoman PPK, Panduan Penilaian PPK, Modul Pelatihan PPK bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Komite Sekolah, serta Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Calon Pelatih PPK. Silahkan download pada link di bawah ini.

              Download File:
              Modul dan Buku PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) Lengkap

              Sumber: Kemdikbud

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Modul Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) untuk Guru. Semoga bisa bermanfaat.
              Sebanyak 9.300 SMK Ikuti UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) Tahun 2017

              Diposkan oleh Pada 3/21/2017 01:31:00 AM dengan No comments

              Berikut ini adalah informasi dari Direktorat Pendidikan SMK - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI:

              Sebanyak 9.300 SMK Ikuti UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) Tahun 2017


              Dr. Ir. M Bakrun, MM. Kasubdit Kurikulum - Sebanyak 9300 SMK Ikuti UNBK
              Dr. Ir. M Bakrun, MM. Kasubdit Kurikulum - Sebanyak 9.300 SMK Ikuti UNBK

              Sebanyak 9.300 SMK Ikuti UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) Tahun 2017

              DIREKTORAT Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Dirt PSMK) mulai tahun ini menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) kepada seluruh siswa Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) di seluruh Indonesia. Dari 13600 jumlah sekolah yang ada, kegiatan UNBK akan diselenggarakan oleh 12700 sekolah dan sebanyak 9300 sekolah diantaranya dipastikan melaksanakan UNBK.

              Menurut Kepala Sub Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Kasubdit PSMK) bidang Kurikulum, Dr. Ir. M Bakrun, MM, latar belakang pelaksanaan UNBK tahun ini, karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) ingin mendorong sekolah sekolah yang sudah mampu menyelenggarakan berbasis komputer maka harus dilakukan dengan komputer.

              Dijelaskannya, dorongan Kementerian Pendidikan melalui Direktorat PSMK yang ditujukan ke sekolah-sekolah dan daerah untuk ikut UNBK ini sekaligus untuk membuktikan kemajuan bagi sekolah sekolah dimaksud. Awalnya dikatakan UNBK ini hanya akan diikuti sekitar 4500 SMK saja, tapi sampai batas waktu yang diberikan jumlah SMK yang mendaftarkan diri ikut UNBK mencapai 9300 sekolah.

              Jumlah ini menurut Bakrun sangat besar, bila dilihat jumlah SMK yang ada sekitar 13600 sekolah dan yang menyelenggarakan Ujian Nasional sekitar 12700 SMK, maka dengan 9300 SMK yang memutuskan ikut UNBK sama dengan 70 persen jumlah sekolah atau sekitar 79 persen jumlah siswa yang ikut Ujian Nasional.

              Lantas bagaimana dengan sisanya, apakah mereka akan mengikuti Ujian Nasional secara manual? “Kita berharap semua akan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer. Ada dua hal yang kami sampaikan, coba bandingkan dan dihitung pengadaan ujian nasional secara manual. Antara lain biaya peggandaan ujian dan sebagainya. Bila dihitung-hitung, paling satu dua kali ujian nasional impas,” sebutnya.

              Cara kedua juga bisa dilakukan, dimana sekolah bersangkutan cukup mempersiapkan server. Nah, pada pelaksanaan ujiannya bisa menggunakan laptop para siswa. “Dan bagi SMK-SMK yang ada kita dorong terus untuk mempersiapkan hal ini, dan diharapkan sampai pelaksanaan UNBK nanti dimulai pada sekitar awal April semua sekolah akan ikut,” harapnya.

              “Kenapa Kementerian Pendidikan mendorong dengan berbasis komputer? Karena kita ingin mendorong tingkat integritas anak. Dengan mengikuti UNBK, hasil yang akan dicapai si anak diharapkan lebih banyak lagi yaitu dengan nilai yang tinggi. Apalagi dengan cara ini sangat minim sekali kemungkinan siswa untuk menyontek,” Lebih jauh Bakrun menjelaskan di kantornya di bilangan jalan Sudirman, Senayan, Jakarta.

              Kenapa kemungkinan menyontek jawaban akan sangat sulit dilakukan siswa, karena menurut Bakrun, soal ujian baru di download setengah jam sebelum ujian nasional dimulai. Tapi bagaimana dengan adanya kemungkinan soal digandakan. Seperti pada saat soal di download oleh sekolah akan digandakan oleh oknum oknum tertentu sebe lum mereka amankan sampai ujian dimulai?

              “Kemungkinan itu bisa saja dilakukan, tapi kita yakin hal tersebut tidak akan terjadi. Karena untuk bisa melakukan itu sangat membutuhkan waktu, kan soalnya didown load satu satu. Tapi kita berharap hal tersebut tidak akan terjadi, karena kita bisa memantaunya dari jauh. Disamping itu kita yakin bahwa para guru sekolah memiliki integritas yang sangat tinggi dalam memajukan dan mencerdaskan siswanya sebagai generasi penerus bangsa”. Tambahnya.

              Lebih jauh Bakrun menyampaikan, pelaksanaan ujian tahun 2017 yang diselelnggarakan untuk siswa SMK terdiri dari tiga macam. Pertama adalah Ujian nasional (UN) yang selanjutnya kegiatannya dikembangkan dengan berbasis komputer. Ada empat mata pelajaran yang diuji, terdiri dari Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Teori Kejuruan. Ujiannya sendiri akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 3-6 April 2017.

              Kedua adalah Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dengan mengikuti tiga mata pelajaran, terdiri dari pelajaran Pendidikan Agama, Pelajaran Pendidikan Kewar-ganegaraan dan Keterampilan Komputer.

              Adapun kisi kisinya dibuat oleh pusat, termasuk sekitar 25 persen soal dibuat oleh pusat dan 75 persen dibuat oleh sekolah melalui musyawarah guru mata pelajaran (MGMP).

              “Ujian Sekolah Berstandar Nasional ini akan diselenggarakan pada 20-22 Maret 2017 secara serentak. Meski demikian, masih ada sekolah yang menawar, namun dalam hal ini pihak PSMK tidak dapat memutuskan, karena yang bisa memutuskan itu adalah BSMP (Badan Standar Mutu Pendidikan),” info Bakrun.

              Ketiga adalah Ujian Sekolah (US), ujian ini semua dilakukan oleh pihak sekolah bersangkutan. Baik dalam hal penyelenggaraannya, soal mata pelajaran yang akan diujikan ke siswa juga dibuat oleh sekolah. “Jadi, dari jumlah mata pelajaran yang diuji di Ujian Nasional Berbasis Komputer, Ujian Sekolah Berbasis Nasional dan Ujian Sekolah dilaksanakan sesuai kisi-kisi yang sudah ditentukan, selebihnya dilaksanakan oleh PSMK. Seperti Ujian Kompetensi Keahlian (UKK). Hanya saja UKK ini pelaksanaannya lebih cenderung kepada ujian praktek atau keterampilan,” ujar Bakrun lebih jauh.

              Lantas seperti apa pelaksanaan UKK ini? Bakrun menjelaskan bahwa kegiatan ini dapat dilakukan dengan tiga cara atau tiga macam. Pertama dapat dilakukan melalui LSP-P1, LSP-P2 dan LSP-P3. Kedua adalah UKK yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak industri atau UKK yang dilakukan oleh pihak Industri ataupun dunia usaha yang sudah menjadi partner SMK bersangkutan. Contohnya seperti dengan pihak industri Daihatsu, Toyota, bidang retail yang juga sudah menjadi partner dan sudah diakui.

              Ketiga adalah UKK yang dilakukan secara mandiri dilakukan oleh pihak sekolah bersangkutan, namun pada pelaksanaannya harus melibatkan dari pihak dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Minimal mereka-mereka itu adalah sebagai asesor di DUDI. Dan sertifikat kompetensi keahlian yang dihasilkan ditandatangani oleh asesor DUDI bersangkutan.

              Pada kegiatan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) ini ada sekitar 175 kompetensi keahlian yang diuji. Ha ini untuk memenuhi kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Kenapa sampai begitu banyak, karena pada pemahaman setiap kompetensi keahlian masih ada yang belum sepakat. Misalnya untuk kompetensi keahlian Tari saja, ada tujuh kompetensi keahlian yang diuji di SMK, seperti tari minang, satu kompetensi keahlian, tari Sunda, Betawi dan lain sebagainya. Karena mereka dikatakan memiliki karakter masing-masing.

              Khusus untuk pelaksanan UKK praktek itu, diselenggarakan secara serentak mulai 20 Februari sampai 18 Maret 2017. “Meski ada juga sebagian SMK yang melakukan penawaran untuk pelaksanaan UKK dilakukan sebelum jadwal dimaksud, tapi mereka itu kita kasih ring lah,” tuturnya.

              Tahun 2017 ini diperhitungkan 1,4 juta siswa SMK di seluruh Indonesia akan mengikuti Ujian Nasional. D harapkan seluruh peserta Ujian Nasional ini lulus dan tentunya dengan nilai terbaik.

              Demikian yang bisa kami sampaikan informasi mengenai Sebanyak 9300 SMK Ikuti UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

              Sumber: Majalah SMK Bisa Hebat Edisi 4 2017 - Revitalisasi SMK
              KMA Nomor 157 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada PTKIN Tahun Akademik 2017-2018

              Diposkan oleh Pada 3/21/2017 12:35:00 AM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas Keputusan Menteri Agama No. 157 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tahun Akademik 2017-2018.

              KMA Nomor 157 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada PTKIN Tahun Akademik 2017-2018
              KMA Nomor 157 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada PTKIN Tahun Akademik 2017-2018

              Keputusan Menteri Agama No. 157 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tahun Akademik 2017-2018

              Berikut ini kutipan keterangan dari isi KMA Nomor 157 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada PTKIN Tahun Akademik 2017-2018:

              Ada 7 keputusan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama No. 157 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada PTKIN Tahun Akademik 2017-2018, diantaranya:
              1. Menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
              2. UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan UKT bagi mahasiswa baru program diploma dan program sarjana tahun akademik 2017-2018.
              3. UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonorni mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
              4. UKT kelompok I sebagimana dimaksud dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV diterapkan kepada paling sedikit 5 (lima) persen dari jumlah mahasiswa yang diterima.
              5. Penetapan mahasiswa berdasarkan kelompok UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan oleh Rektor /Ketua perguruan tinggi keagamaan negeri.
              6. Perguruan tinggi keagamaan negeri dilarang memungut uang pangkal dan pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru program diploma dan program sarjana.
              7. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
              Ditetapkan di Jakarta, 8 Maret 2017.

                Download KMA Nomor 157 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada PTKIN Tahun Akademik 2017-2018

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas KMA Nomor 157 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada PTKIN Tahun Akademik 2017-2018 ini silahkan lihat file preview di bawah ini:



                Download File:
                KMA Nomor 157 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada PTKIN Tahun Akademik 2017-2018.pdf

                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file KMA Nomor 157 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada PTKIN Tahun Akademik 2017-2018. Semoga bisa bermanfaat.

                Sumber:
                Direktorat Pendidikan Tinggi Islam - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Kementerian Agama RI
                Aplikasi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) SD Kelas 1 2 3 4 5 6 Format Microsoft Excel

                Diposkan oleh Pada 3/20/2017 11:32:00 PM dengan No comments

                Berikut ini adalah berkas Aplikasi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) SD Kelas 1 2 3 4 5 6. Download file dalam format .xls Microsoft Excel.

                Aplikasi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) SD Kelas 1 2 3 4 5 6 Format Microsoft Excel
                Aplikasi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) SD Kelas 1 2 3 4 5 6 Format Microsoft Excel

                Salah satu langkah awal bagi guru sebelum melaksanakan kegiatan awal pembelajaran adalah menentukan Kreteria Ketuntasan Minimal (KKM). Setiap mata pelajaran memiliki nilai KKM yang berbeda. Lebih jauh, dalam satu mata pelajaran terdapat nilai KKM yang berbeda pada tiap aspek.

                Aplikasi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) SD Kelas 1 2 3 4 5 6 Format Microsoft Excel

                Aplikasi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) SD Kelas 1 2 3 4 5 6 Format Microsoft Excel ini diharapkan bisa mempermudah anda menentukan nilai KKM untuk mata pelajaran.

                Menentukan KKM antara lain dengan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas kompetensi, serta kemampuan sumber daya pendukung meliputi warga sekolah/madrasah, sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan.

                Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria Ketuntasan Belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.

                Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dijadikan dasar patokan nilai terendah dalam penilaian peserta didik. Jika peserta didik mampu mendapatkan nilai di atas KKM maka dianggap peserta didik tersebut telah tuntas atau menguasai kompetensi yang dipelajari. Sebaliknya jika ditemukan peserta didik mendapat nilai di bawah KKM berarti perlu adanya perbaikan.

                  Download Aplikasi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) SD Kelas 1 2 3 4 5 6 Format Microsoft Excel

                  Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Aplikasi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) SD Kelas 1 2 3 4 5 6 Format Microsoft Excel ini silahkan lihat pada file preview di bawah ini:

                  Aplikasi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) SD Format Microsoft Excel



                  Download File:

                  Panduan Penilaian untuk Sekolah Dasar



                  Download File:
                  Panduan Penilaian SD Tahun 2016/2017.pdf

                  Berikut ini kutipan keterangan mengenai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam Panduan Penilaian untuk Sekolah Dasar:

                  Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik muatan pelajaran, dan kondisi Satuan Pendidikan. Penentuan KKM harus mempertimbangkan setidaknya 3 aspek, yakni karakteristik peserta didik (intake), karakteristik muatan/mata pelajaran (kompleksitas), dan kondisi satuan pendidikan (pendidik dan daya dukung.
                  1. Aspek karakteristik materi/kompetensi yaitu memperhatikan kompleksitas KD dengan mencermati kata kerja yang terdapat pada KD tersebut dan berdasarkan data empiris dari pengalaman guru dalam membelajarkan KD tersebut pada waktu sebelumnya. Semakin tinggi aspek kompleksitas materi/kompetensi, semakin menantang guru untuk meningkatkan kompetensinya.
                  2. Aspek intake yaitu memperhatikan kualitas peserta didik yang dapat diidentifikasi antara lain berdasarkan hasil ujian jenjang sebelumnya, hasil tes awal yang dilakukan oleh sekolah, atau nilai rapor sebelumnya. Semakin tinggi aspek intake, semakin tinggi pula nilai KKMnya.
                  3. Aspek guru dan daya dukung antara lain memperhatikan ketersediaan guru, kesesuaian latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampu, kompetensi guru (misalnya hasil Uji Kompetensi Guru), rasio jumlah peserta didik dalam satu kelas, sarana prasarana pembelajaran, dukungan dana, dan kebijakan sekolah. Semakin tinggi aspek guru dan daya dukung, semakin tinggi pula nilai KKMnya.

                  Dalam menetapkan KKM, satuan pendidikan harus merumuskannya secara bersama-sama kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. KKM dicantumkan dalam Dokumen I KTSP dan bersifat dinamis, artinya memungkinkan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan proses pembelajaran. KKM dituliskan dalam bentuk angka (bilangan bulat) dengan rentang 0 – 100. Dengan demikian, penentuan KKM muatan pelajaran merupakan kewenangan pendidik yang disetujui di tingkat Satuan Pendidikan melalui rapat dewan guru. KKM dapat dibuat berbeda untuk setiap mata pelajaran dan dapat juga dibuat sama untuk semua mata pelajaran pada suatu sekolah. Apabila sekolah menentukan KKM yang berbeda untuk setiap mata pelajaran, sekolah harus mempertimbangkan panjang interval setiap mata pelajaran. KKM yang berbeda akan mengakibatkan interval predikat dan penentuan predikat yang berbeda. Misalnya, muatan pelajaran dengan KKM 75 maka predikat C (Cukup) dimulai dari nilai 75, sedangkan KKM 60 maka predikat C (Cukup) dimulai dari nilai 60. Hal ini berimplikasi antara lain pada format dan pengisisan rapor. Apabila sekolah menentukan KKM yang sama untuk semua mata pelajaran, misalnya dengan menjadikan KKM mata pelajaran paling rendah sebagai KKM satuan pendidikan. Hal ini akan menyederhanakan penentuan interval predikat serta format dan pengisian rapor. Nilai KKM ditulis dalam dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan disosialisasikan kepada semua warga sekolah.

                  Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Aplikasi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) SD Kelas 1 2 3 4 5 6 Format Microsoft Excel dan Panduan Penilaian untuk Sekolah Dasar. Semoga bisa bermanfaat.
                  POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2017

                  Diposkan oleh Pada 3/20/2017 09:02:00 PM dengan No comments

                  Berikut ini adalah berkas POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2017 yang diterbitkan oleh BAN SM (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah).

                  POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2017
                  POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2017

                  POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2017

                  Berikut ini kutipan keterangan dari isi Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor: 037/BAN-SM/LL/II/2017 Tentang Penggunaan Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2017:

                  Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor: 037/BAN-SM/LL/II/2017 Tentang Penggunaan Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2017 menetapkan:

                  PERTAMA:
                  Mencabut Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Nomor: 041.a/BAN- SM/LL/II/2017 tentang Penggunaan Prosedur Operasional Standar (POS) Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2016.

                  KEDUA:
                  POS Pelaksaan Akreditasi Sekolah/Madrasah dipergunakan sebagai pedoman dan panduan resmi bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi untuk menjamin proses dan hasil-hasil akreditasi yang bermutu dan bermanfaat dalam peningkatan kualitas pendidikan.

                  KETIGA:
                  POS Pelaksaan Akreditasi Sekolah/Madrasah dilaksanakan sebagai suatu keterbukaan dan keselarasan antara program akreditasi dengan kebijakan dan anggaran.

                  KEEMPAT:
                  POS Akreditasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali dengan keputusan lainnya.

                  Ditetapkan di Jakarta, 04 Februari 2017

                  Sejak tahun 2012, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan tagline baru: akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu. Tagline baru tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dan mengaktualisasikan moto BAN- S/M: profesional, tepercaya, dan terbuka. Setelah mulai mendapatkan pengakuan masyarakat, BAN-S/M senantiasa berusaha menjadikan dirinya sebagai institusi penjaminan mutu pendidikan.

                  Akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu memiliki empat pilar. Pertama, perangkat yang bermutu. BAN-S/M berusaha menyempurnakan Perangkat Akreditasi sebagai alat penilaian mutu pendidikan yang valid dan realiable dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan-peraturan yang terkait. Perangkat yang bermutu terdiri atas Instrumen, Petunjuk Teknis, Data dan Informasi Pendukung serta Teknik Penskoran. Perangkat Akreditasi disusun dengan bahasa yang mudah dan sederhana sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dan perbedaan pendapat antara sekolah/madrasah dengan asesor. Perangkat disusun dengan lebih sederhana sehingga memudahkan sekolah/madrasah dalam mempersiapkan akreditasi dan pada saat visitasi. Perangkat Akreditasi dapat diakses melalui website BAN-S/M atau BAP-S/M, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI, dan media lainnya sehingga dapat dipelajari.

                  Pilar kedua adalah asesor yang bermutu. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan keterbukaan, BAN-S/M mensyaratkan usia asesor 35-60 tahun, pendidikan sekurang-kurangnya S1, memiliki pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang relevan, dan mahir komputer. Bagi asesor dari profesi guru harus berasal dari sekolah/madrasah yang terakreditasi. Asesor juga harus memiliki kecakapan sosial dan berkepribadian luhur. Asesor yang tidak mematuhi kode etik dapat diberhentikan. Rekrutmen asesor dilaksanakan secara terbuka melalui pengumuman di media massa atau pemberitahuan ke lembaga terkait. Setiap orang yang melamar sebagai asesor harus mengikuti tes tulis, wawancara, penilaian portofolio, dan pelatihan calon asesor. Asesor bukanlah mereka yang ditunjuk tetapi kalangan profesional yang diseleksi dengan ketat. Asesor adalah salah satu pelaku utama Akreditasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga kepribadian mereka menentukan citra BAN-S/M dan hal-hal lain yang terkait dengan Akreditasi.

                  Pilar ketiga adalah manajemen yang bermutu. BAN-S/M berusaha memperbaiki sistem manajemen baik yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan. monitoring dan evaluasi. Proses penetapan kuota dan sekolah/madrasah diperbaiki sehingga lebih cepat, adil dan objektif. Usaha penyempurnaan manajemen dapat dilihat dari perubahan prosedur operasional standar (POS). Melalui POS pihak- pihak yang terkait dengan Akreditasi khususnya Badan Akreditasi Provinsi

                  Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) dan kepala sekolah/madrasah dapat melaksanakan kegiatan dengan benar. Termasuk ke dalam pilar ketiga adalah pertanggungjawaban keuangan yang benar, kinerja dan komunikasi yang semakin baik.

                  Pilar keempat adalah hasil-hasil yang bermutu. BAN-S/M mulai mengembangkan sistem database yang memuat hasil dan peringkat Akreditasi. Hasil-hasil Akreditasi terintegrasi dengan data pokok pendidikan, dan memuat data tentang keadaan sekolah/madrasah sehingga menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. BAN-S/M mencatat beberapa Daerah mulai menjadikan hasil Akreditasi sebagai bagian dari program peningkatan mutu pendidikan. BAN- S/M senantiasa memberikan data-data yang available (lengkap dan mutakhir), accessable (mudah diakses), dan beneficial (bermanfaat). Berbagai pihak dapat mengolah dan memanfaatkan hasil Akreditasi untuk kepentingan studi, pemetaan mutu pendidikan, dan perencanaan pembangunan.

                  POS yang ada di tangan pembaca berisi langkah-langkah dan mekanisme Akreditasi sebagai bentuk keterbukaan dan akuntabilitas baik proses maupun hasil. Selamat membaca. Saran, kritik, dan masukan dari pembaca sangat diperlukan dan bermanfaat untuk peningkatan kualitas dan pelayanan Akreditasi.

                    Download POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2017

                    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2017 ini silahkan lihat pada file preview di bawah ini:



                    Download File:

                    POS AKREDITASI 2017.02.06 OK1.pdf
                    POS AKREDITASI 2017.02.06 OK1.docx


                    Dalam berkas Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2017 ini berisi antara lain:
                    • KEPUTUSAN PENGGUNAAN POS PELAKSANAAN AKREDITASI
                    • Langkah Ke-1 : PENETAPAN SASARAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
                    • Langkah Ke-2 : SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN PERANGKAT AKREDITASI
                    • Langkah Ke-3 : PENGISIAN DAN PENGIRIMAN INSTRUMEN AKREDITASI
                    • Langkah Ke-4 : PENETAPAN KELAYAKAN SEKOLAH/MADRASAH DAN PENUGASAN ASESOR
                    • Langkah Ke-5 : VISITASI KE SEKOLAH/MADRASAH
                    • Langkah Ke-6 : VALIDASI PROSES DAN HASIL VISITASI
                    • Langkah Ke-2 : VERIFIKASI HASIL VALIDASI DAN PENYUSUNAN REKOMENDASI
                    • Langkah Ke-8 : PENETAPAN HASIL DAN REKOMENDASI AKREDITASI
                    • Langkah Ke-9 : PENERBITAN DAN PENYERAHAN SERTIFIKAT AKREDITASI
                    • Langkah Ke-10 : SOSIALISASI HASIL AKREDITASI

                    Download Perangkat Instrumen Akreditasi:

                    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

                    Formulir Kontak

                    Nama

                    Email *

                    Pesan *