Berkas Edukasi

Berkas Edukasi
Kemendikbud Alokasikan Rp 440,9 Triliun untuk Fungsi PendidikanKemendikbud Alokasikan Rp 440,9 Triliun untuk Fungsi Pendidikan

Diposting oleh Pada 8/19/2017 04:22:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah informasi mengenai Kemendikbud Alokasikan Rp 440,9 Triliun untuk Fungsi Pendidikan. Berita ini kami kutip dari Republika tanggal 18 Agustus 2017. Inilah informasi selengkapnya.

Kemendikbud Alokasikan Rp 440,9 Triliun untuk Fungsi Pendidikan
Kemendikbud Alokasikan Rp 440,9 Triliun untuk Fungsi Pendidikan

Kemendikbud Alokasikan Rp 440,9 Triliun untuk Fungsi Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalokasikan Rp 440,9 triliun RAPBN untuk fungsi pendidikan pada 2018.

“Alokasi anggaran pendidikan adalah Rp 440,9 triliun,” kata Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi dalam diskusi Forum Merdeka Barat di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Jakarta, Jumat (18/8).

Ia mengatakan kemendikbud fokus pada percepatan pendidikan yang merata dan berkualitas pada 2018. Kemendikbud menerima Rp 440,9 triliun alokasi RAPBN 2018.

Anggaran tersebut terbagi menjadi beberapa fungsi, yakni, belanja pusat Rp 146,6 triliun, transfer ke daerah Rp 279,3 triliun dan pembiayaan Rp 15 triliun. Sementara anggaran yang tersisa pada Kemendikbud, yakni Rp 40,09 triliun.

Didik mengatakan Kemendikbud menyusun kebijakan penganggaran pada 2018. Pertama, memberikan perhatian yang lebih besar untuk pembiayaan program prioritas nasional bidang pendidikan yang tertuang dalam RKP 2018, yakni penguatan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru.

Kedua, mendukung program prioritas nasional di bidang lain melalui penyelarasan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, penguatan penjaminan mutu pendidikan yang menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

Keempat, pembangunan sarana prasarana pendidikan tetap dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan diprioritaskan untuk daerah 3T. Sarana dan prasarana untuk penambahan akses akan diprioritaskan melalui anggaran transfer daerah.

Kelima, pembiayaan pembangunan kebudayaan mulai diselaraskan dengan UU Pemajuan Kebudayaan, tujuannya, pertama untuk peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan warisan budaya yang didukung dengan sistem registrasi warisan budaya yang terstruktur dan akurat. Kedua, peningkatan promosi budaya antarprovinsi dan promosi budaya Indonesia ke mancanegara.

Didik mengatakan pemerintah memprioritaskan sejumlah program untuk pemanfaatan anggaran Kemendikbud 2018, yakni Rp 3.497,6 miliar untuk peningkatan akses pendidikan, Rp 9.344,2 miliar untuk program Indonesia pintar, Rp 7.663,6 miliar untuk peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan, Rp 1.791,1 miliar untuk penguatan vokasi, serta Rp 475,2 miliar untuk penguatan substansi pendidikan dan kebudayaan.

Selain itu pemerintah menganggarkan Rp 172,3 miliar untuk PAUD, keaksaraan, pendidikan kesetaraan dan pendidikan keluarga. Sementara untuk guru dan tenaga kependidikan, pemerintah menganggarkan Rp 6.407 miliar, Rp 138,8 miliar untuk bahasa, Rp 382,7 miliar untuk kebudayaan, Rp 215,7 miliar untuk penguatan karakter dan Rp 254,3 miliar untuk beasiswa. 

Demikian yang bisa kami sampaikan informasi mengenai Kemendikbud Alokasikan Rp 440,9 Triliun untuk Fungsi PendidikanKemendikbud Alokasikan Rp 440,9 Triliun untuk Fungsi Pendidikan. Semoga bisa bermanfaat.

Lihat juga beberapa informasi atau berkas pendidikan lainnya di bawah ini.


Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan NUPTK Tahun 2017

Diposting oleh Pada 8/19/2017 03:47:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah informasi Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan NUPTK Tahun 2017 dalam Panduan Aplikasi Verval GTK yang diterbitkan oleh Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Download file format PDF.

Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan NUPTK Tahun 2017
Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan NUPTK Tahun 2017

Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan NUPTK Tahun 2017

Berikut ini kutipan teks keterangan mengenai Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan NUPTK Tahun 2017 dari isi berkas Panduan Aplikasi Verval GTK:

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan Nomor Induk bagi seorang Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK). NUPTK diberikan kepada seluruh GTK baik PNS maupun Non-PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan surat Direktur Jenderal GTK sebagai Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan.

NUPTK terdiri dari 16 angka yang bersifat unik dan tetap. NUPTK yang dimiliki seorang GTK tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat mengajar, perubahan riwayat status kepegawaian dan atau terjadi perubahan data lainnya.

Berikut Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan NUPTK Tahun 2017 yang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya
  1. Data Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) disinkron dari Dapodik ke Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK).
  2. Kemudian dilakukan proses verifikasi dan validasi (verval) oleh PDSPK untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran data. Untuk data GTK yang valid akan masuk ke dalam arsip referensi. Untuk data GTK yang belum memiliki NUPTK maka akan masuk kandidat penerima NUPTK, dan akan dijadikan calon penerima NUPTK berdasarkan analisis kebutuhan guru (simrasio). Untuk data GTK yang invalid maka akan dilakukan validasi.
  3. Operator Sekolah memeriksa data GTK yang sudah masuk daftar calon penerima NUPTK melalui aplikasi Verval GTK. Kemudian, Operator Sekolah memberitahukan kepada GTK untuk melengkapi dokumen Persyaratan Calon Penerima (penerbitan) NUPTK sesuai Surat Edaran Ditjen GTK nomor 14652/B.82/PR/2015, diantaranya: - KTP, - SK PNS/CPNS dan SK Penugasan dari Dinas Pendidikan setempat (untuk GTK PNS/CPNS) atau SK Pengangkatan Guru Tetap Yayasan (GTY) minimal 2 tahun secara terus menerus sampai dengan bulan Januari 2016 tidak berlaku surut (untuk GTK non PNS yang mengajar di Sekolah Swasta) atau SK Pengangkatan Bupati/Walikota/Gubernur (untuk GTK Non PNS yang mengajar di Sekolah Negeri), - Ijazah dari SD, SMP, SMA/SMK, S1/D4.
  4. Operator Sekolah men-scan dan meng-upload dokumen persyaratan (scan dokumen asli dan berwarna, bukan fotocopy atau legalisir) tersebut melalui aplikasi Verval GTK.
  5. Operator Dirjen GTK melakukan verval data calon penerima NUPTK dan dilakukan analisis kebutuhan guru (simrasio). Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut di-approve. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya.
  6. Operator PDSPK menerbitkan NUPTK berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Operator Ditjen GTK

    Download Panduan Aplikasi Verval GTK 2017

    Selengkapnya mengenai Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan NUPTK Tahun 2017 dalam Panduan Aplikasi Verval GTK 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Panduan Aplikasi Verval GTK 2017



    Download File:
    Panduan Aplikasi Verval GTK PDSPK 2017.pdf

    Sumber: Kemdikbud

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan NUPTK Tahun 2017 dalam Panduan Aplikasi Verval GTK 2017. Semoga bisa bermanfaat.

    Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


    Lomba Penulisan Artikel Ilmiah Sekolah Dasar Tahun 2017

    Diposting oleh Pada 8/16/2017 11:23:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah informasi dan berkas pengumuman Lomba Penulisan Artikel Ilmiah Sekolah Dasar Tahun 2017.

    Lomba Penulisan Artikel Ilmiah Sekolah Dasar Tahun 2017
    Lomba Penulisan Artikel Ilmiah Sekolah Dasar Tahun 2017

    Lomba Penulisan Artikel Ilmiah Sekolah Dasar Tahun 2017

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas pengumuman Lomba Penulisan Artikel Ilmiah Sekolah Dasar Tahun 2017:

    Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Lomba Penulisan Artikel Ilmiah yang terdiri dari lomba menulis bagi siswa SD/MI kelas III-VI tahun pelajaran 2017/2018, Lomba menulis artikel ilmiah populer dan lomba menulis feature sekolah dasar bagi peserta semua kalangan, tidak terbatas usia dan profesi. Adapun tema dan subtema untuk masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

    Tema “Sekolahku”
    Lomba menulis bagi siswa SD/MI dengan subtema:
    1. Sekolahku Menyenangkan
    2. Aku dan Buku
    3. Guruku Idolaku
    4. Aku Suka Belajar
    5. Meneliti itu Asyik
    6. Berkesenian di Sekolahku yang Menyenangkan
    7. Berolahraga di Sekolahku yang Menyenangkan
    8. Kebun Sekolahku
    9. Belajar Bahasa Daerah Menyenangkan di Sekolahku

    Tema “Strategi Peningkatan Mutu Sekolah Dasar”
    Lomba menulis artikel ilmiah populer dengan subtema:
    1. Pengelolaan Sanitasi di Sekolah Dasar
    2. Menumbuhkan Budaya Baca di Sekolah Dasar
    3. Inovasi Tata Kelola Sekolah di Sekolah Dasar Negeri
    4. Optimalisasi Pembelajaran e-learning di Sekolah Dasar
    5. Revitalisasi Komite Sekolah di Sekolah Dasar
    6. Strategi Mencegah dan Menanggulangi Tinggal Kelas dan Putus Sekolah di Sekolah Dasar
    7. Teknik Pembelajaran Efektif di Sekolah Dasar
    8. Menguatkan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Dasar Negeri
    9. Menguatkan Pembalajaran di Daerah 3T (Terdepan Terluar dan Tertinggal)
    10. Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Sekolah Dasar
    11. Penggunaan Gadget yang Baik Bagi Siswa SD

    Lomba menulis feature sekolah dasar dengan subtema:
    1. Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar
    2. Menjadikan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Sekolah Rujukan bagi Sekolah Dasar Lain
    3. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar
    4. Melaksanakan Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar
    5. Implementasi Gerakan Literasi di Sekolah Dasar
    PENGIRIMAN NASKAH
    1. Naskah diterima panitia paling lambat 15 Oktober 2017 (stempel pos)
    2. Naskah yang telah dikirim tidak dikembalikan oleh panitia
    3. Naskah menjadi finalis akan menajadi hak Kemendikbud
    4. Naskah cetak (hardcopy) dikirim sebanyak 2 salinan. Salinan pertama ditulis identitas penulis, salinan kedua tida isi identitas penulis
    5. Naskah cetak (hardcopy) diamplop, dituli keterangan jenis lomba yang diikuti dan dikirim melalui pos ke "PANITIA LOMBA PENULISAN ARTIKEL ILMIAH, DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR KEMDIKBUD, GEDUNG E LANTAI 18, JL. JENDERAL SUDIRMAN, SENAYAN, JAKARTA"
    6. File naskah (softcopy) dilengkapi identitas penulis diemail ke: pembelajaran.ditpsd@kemdikbud.go.id
    Selengkapnya mengenai Ketentuan umum, Pengiriman naskah dan ketentuan lain untuk Lomba Penulisan Artikel Ilmiah Sekolah Dasar Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



    Download File:
    Lomba Penulisan Artikel Ilmiah Sekolah Dasar Tahun 2017.jpg

    Sumber: http://ditpsd.kemdikbud.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai informasi Lomba Penulisan Artikel Ilmiah Sekolah Dasar Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

    Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


    Tata Cara Pemesanan Buku Kurikulum 2013

    Diposting oleh Pada 8/15/2017 12:11:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Info Grafis Tata Cara Pemesanan Buku Kurikulum 2013 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 173/P/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

    Tata Cara Pemesanan Buku Kurikulum 2013
    Tata Cara Pemesanan Buku Kurikulum 2013

    Info Grafis Tata Cara Pemesanan Buku Kurikulum 2013

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Info Grafis Tata Cara Pemesanan Buku Kurikulum 2013:

    Penyediaan Buku Kurikulum 2013 dapat dilakukan oleh:
    1. Perorangan
    2. Sekolah
    3. Penyedia
    Jalur Penyediaan Buku:
    1. Mendownload di http://buku.kemdikbud.go.id
    2. Membeli dalam bentuk cetak

    Ketentuan Penyediaan Buku:
    Perorangan:
    • Mencetak
    • Fotokopi
    • Untuk sendiri
    • Tidak untuk diperjualbelikan
    Sekolah:
    • Membeli ke Penyedia
    • Mencetak sendiri
    • Harga < HET (Harga Eceran Tertinggi)
    Penyedia:
    • Harga < HET (Harga Eceran Tertinggi)
    • Buku sesuai spesifikasi yang ditentukan
    • Jika melalui BSE, wajib mendaftar di aplikasi
    • Wajib cantumkan identitas

    Mekanisme Penyediaan Buku oleh Sekolah Menggunakan Dana BOS:
    1. Sekolah mencari Penyedia sesuai zona masing-masing
    2. Sekolah memesan Buku Kurikulum 2013 ke Penyedia secara langsung (onine) atau lewat Aplikasi (online)
    3. Sekolah mendapat harga yang sesuai Batas Harga Eceran Tertinggi (HET)
    4. Penyedia mengirimkan Buku Kurikulum 2013 kepada sekolah sesuai dengan pesanan
    5. Sekolah melakukan pemeriksaan judul, jumlah, dan spesifikasi Buku Kurikulum 2013 yang diterima
    6. Sekolah melakukan pembayaran pemesanan Buku Kurikulum 2013 sesuai harga yang tidak melebihi HET

      Download Info Grafis Tata Cara Pemesanan Buku Kurikulum 2013

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Info Grafis Tata Cara Pemesanan Buku Kurikulum 2013 dan sebagai acuannya adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 173/P/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Buku Teks Pelajaran Tematik Semester 1 untuk Kelas I, II, IV, dan V, Tematik Semester 2 untuk Kelas I dan IV, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti untuk Kelas I, II, IV, V, VII, VIII, X, dan XI serta Mata Pelajaran untuk Kelas VII, VIII, X, dan XI, silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:





      Download File:

      Tata Cara Pemesanan Buku Kurikulum 2013.pdf
      Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 173/P/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.pdf

      Sumber: http://buku.kemdikbud.go.id

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Info Grafis Tata Cara Pemesanan Buku Kurikulum 2013 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 173/P/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Semoga bisa bermanfaat.

      Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan Buku Sekolah dan buku-buku lainnya di bawah ini.


      Penetapan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Mandiri 2017

      Diposting oleh Pada 8/15/2017 09:56:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah informasi dan berkas Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 355/KEP/D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri atau SK Dirjen Dikdasmen tentang Perubahan Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 tahun 2017 melalui Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 356/KEP/D/KR/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 253/KEP.D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 dan SK Penetapan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Mandiri Tahun 2017 melalui Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 355/KEP/D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 secara Mandiri.

      Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri
      Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri

      Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 355/KEP/D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 355/KEP/D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri:

      KEPUTUSAN 
      DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 355/KEP/D/KR/2017
      TENTANG
      PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA KURIKULUM 2013
      SECARA MANDIRI

      DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

      Menimbang:
      a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengevaluasi satuan pendidikan yang dapat melaksanakan Kurikulum 2013;

      b. bahwa agar Kurikulum 2013 dapat terlaksana secara optimal, perlu komitmen kepala daerah atau kepala yayasan untuk menetapkan Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 secara optimal;

      c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri;

      Mengingat:
      1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
      2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
      3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
      4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;

      MEMUTUSKAN:
      Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA KURIKULUM 2013 SECARA MANDIRI.

      KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan pelaksana Kurikulum 2013 secara mandiri, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

      KEDUA : Satuan Pendidikan pelaksana Kurikulum 2013 secara mandiri diajukan oleh kepala daerah atau ketua yayasan secara tertulis kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 

      KETIGA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah Satuan Pendidikan yang terakreditasi A dan B.

      KEEMPAT : Kepala daerah dan/atau ketua yayasan bertanggungjawab untuk:
      a. melaksanakan pelatihan Kurikulum 2013 dengan pola 52 jam untuk guru dan kepala sekolah;
      b. pendampingan guru dalam pembelajaran;
      c. penyediaan buku Kurikulum 2013; dan
      d. program lain terkait pelaksanaan Kurikulum 2013. KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang relevan.

      KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

      Ditetapkan di Jakarta
      Pada tanggal 7 Juli 2017

      DIREKTUR JENDERAL, 
      TTD.
      HAMID MUHAMMAD
      NIP 195905121983111001

        Download Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 355/KEP/D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 355/KEP/D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri dan lampirannya untuk SD, SMP, SMA, SMK, silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:











        Download File:

        SK Penetapan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Mandiri 2017.pdf
        Lampiran I - SD Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri.pdf
        Lampiran II - SMP Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri.pdf
        Lampiran III - SMA Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri.pdf
        Lampiran IV - SMK Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri.pdf


        Sumber: http://dikdasmen.kemdikbud.go.id

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 355/KEP/D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri. Semoga bisa bermanfaat.

        Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


        Percepatan Pelaksanaan Program BOS SMK Tahun 2017

        Diposting oleh Pada 8/14/2017 10:40:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah informasi dan berkas surat Dirjen Pembinaan SMK, Dirjen Dikdasmen Kemdikbud RI Nomor 5914/DS.2/KU/2017 perihal Percepatan Pelaksanaan Program BOS SMK Tahun Ajaran 2017.

        Percepatan Pelaksanaan Program BOS SMK Tahun Ajaran 2017
        Percepatan Pelaksanaan Program BOS SMK Tahun Ajaran 2017

        Percepatan Pelaksanaan Program BOS SMK Tahun Ajaran 2017

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas surat pengumuman Percepatan Pelaksanaan Program BOS SMK Tahun Ajaran 2017:

        Menindaklanjuti telah diterbitkannya Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis BOS, dengan hormat kami mohon perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:
        1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis BOS (sebagaimana terlampir), menginstruksikan satuan pendidikan SMK dapat menyesuaikan perubahan penggunaan BOS di SMK sesuai dengan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendid.ikan (SNP) di sekolah masing-masing;
        2. Dalam hal Satuan Pendidikan (Satdik) SMK Negeri akan melakukan perubahan RKAS Dana BOS dalam satu jenis belanja misalnya belanja barang/jasa maka SMK Negeri dapat langsung melakukan perubahan RKAS Dana BOS dan menyampaikan perubahan tersebut ke Kepala SK.PD Dinas Pendiclikan Propinsi. Apabila, perubahan RKAS Dana BOS mengalami pergeseran jenis belanja misalnya clari belanja barang dan jasa ke belanja modal maka harus dilakukan perubahan RKA-SKPD Dinas Pendidikan yang dilaksanakan mendahului penetapan perubahan Peraturan Daerah ten tang Perubahan APBD TA 2017 berpedoman pada butir V.13 Lampiran Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017.
        3. Mengingat penyaluran BOS SMK pada triwulan I dan triwulan II Tahun 2017 pada sebagian propinsi masih mengalami keterlambatan, maka perlu dilakukan percepatan penyaluran dana BOS di triwulan selanjutnya agar penggunaan dana BOS tepat guna dan tepat sasaran. Selanjutnya, dimohon menginstruksikan Satdik SMK agar segera melakukan update data Dapodik dengan sistem aplikasi Dapodik terbaru yaitu aplikasi Dapodikdasmen versi 2018;
        4. Menginstruksikan satuan pendidikan SMK Negeri dan Swasta penerima dana BOS untuk mengisi laporan BOS SMK online melalui website: http://bos.kemdikbud.go.id dengan menggunakan username dan password Dapodik;
        Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya agar mensosialisasikan perkembangan pengelolaan program BOS SMK Tahun 2017.
          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas surat perihal Percepatan Pelaksanaan Program BOS SMK Tahun Ajaran 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



          Download File:
          Surat Percepatan Pelaksanaan Program BOS SMK 2017.pdf

          Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai informasi dan berkas surat pemberitahuan Percepatan Pelaksanaan Program BOS SMK Tahun Ajaran 2017. Semoga bisa bermanfaat.

          Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan SMK di bawah ini.


          Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017

          Diposting oleh Pada 8/13/2017 06:56:00 PM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan. Disertakan juga di dalamnya Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan SMK. Download file format PDF.
          Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017
          Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017

          Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017

          Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan:

          PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
          NOMOR 25 TAHUN 2017
          TENTANG PERUBAHAN ATAS
          PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN

          DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
          MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

          Menimbang:
          a. bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan, sehingga perlu diubah;

          b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan; 

          Mengingat:
          1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44286);
          2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
          3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
          4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
          5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
          6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
          7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
          8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
          9. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
          10. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
          11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
          12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Nomor 157); 
          13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 758);

          MEMUTUSKAN:

          Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN

          Pasal I
          Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 467) diubah sebagai berikut:

          1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

          Pasal 1
          Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
          1. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan Daerah.

          2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. 

          3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.

          4. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.

          5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.

          6. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah.

          7. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah.

          8. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

          9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang belum mencapai standar sarana dan prasarana pendidikan untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan.

          10. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.

          11. Buku Pengayaan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi.

          12. Buku Referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara dalam dan luas.

          13. Buku Panduan Pendidik adalah buku yang memuat prinsip, prosedur, deskripsi materi pokok, dan model pembelajaran untuk digunakan oleh para pendidik.

          14. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi.

          15. Peralatan Pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.

          16. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.

          17. Perabot adalah sarana pengisi ruang.

          18. Kerusakan Bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis. 

          19. Rusak Sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan sejenisnya, dengan tingkat kerusakan lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 45% (empat puluh lima persen).

          20. Rusak Berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non- struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya, dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 45% (empat puluh lima persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen).

          21. Ruang Belajar adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang meliputi ruang kelas dan ruang belajar lainnya.

          22. Ruang Kelas baru adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus dan baru dibangun di atas lahan kosong.

          23. Ruang Laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus.

          24. Ruang Perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.

          25. Ruang Guru adalah ruang untuk guru bekerja di luar kelas, beristirahat, dan menerima tamu.

          26. Jamban adalah ruang untuk buang air besar dan/atau kecil.

          27. Daerah Terdepan, Terluar atau Tertinggal yang selanjutnya disingkat Daerah 3T adalah daerah khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

          28. Pemantauan adalah kegiatan pemantauan perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

          29. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.

          30. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan.

          31. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

          32. E-tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

          33. E-purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

          34. Katalog Elektronik (e-catalogue) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

          35. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ pemerintah daerah kota.

          36. Ruang Praktik Siswa adalah ruang untuk melaksanakan pembelajaran praktik kejuruan, perakitan, perawatan dan perbaikan peralatan yang memerlukan peralatan khusus, diantaranya meliputi: bengkel, workshop, studio, demplot, kandang, bangsal dan ruang praktik sejenis. 

          2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

          3. Mengubah Lampiran II, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII sehingga menjadi Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

          Pasal II
          Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

          Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

          Ditetapkan di Jakarta
          pada tanggal 21 Juli 2017

          MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
          TTD.
          MUHADJIR EFFENDY

            Download Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



            Download File:
            Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017.pdf

            Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan. Semoga bisa bermanfaat.

            Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan di bawah ini.


            Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia

            Diposting oleh Pada 8/12/2017 05:43:00 PM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia. Download file PDF untuk bahan media pembelajaran SKI (Sejarah dan Kebudayaan Islam), IPS, Sejarah, Geografi dan lain-lain. Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia ini diterbitkan oleh Direktorat Geografi Sejarah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2015.

            Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia
            Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia

            Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia

            Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia:

            Islam, kebudayaan, dan Ke-Indonesia-an adalah tema menarik untuk didiskusikan secara akademik dan secara praksis. Secara akademik para akademisi bisa mempelajari bagaimana Islam, kebudayaan dan Ke-Indonesia-an itu bisa berinteraksi secara damai, bahkan berlangsung melalui proses konvergensi, tanpa melalui benturan-benturan sebagaimana terjadi di negara-negara lain. Secara praksis, proses itu terus menjadi pijakan bagi pembentukan dan penguatan indonesia, untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan meskipun terdapat keragaman.

            Penulisan buku Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia sengaja dilakukan, karena itu, bukan hanya untuk kepentingan akademik, juga untuk kepentingan praksis, yakni untuk memperkokoh jatI diri bangsa Indonesia. Sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, Islam telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jati diri bangsa Indonesia. Mengingat Islam yang dianut di Indonesia tidak lepas dari konteks budaya lokal, Islam yang berkembang memiliki karakteristik tersendiri tanpa kehilangan warna Islam universal yang dianut oleh bangsa-bangsa lain.

            Buku sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia yang hadir di hadapan pembaca saat ini berupaya mengidentifikasi warisan kebudayaan Islam di Indonesia dan merumuskan isu-isu penting dan strategis menyangkut sejarah dan warisan kebudayaan Islam Indonesia; Menjadi sarana dialog antarbudaya di kalangan antaranak bangsa untuk menumbuhkan saling pemahaman dan sikap toleransi; Memberdayakan warisan kebudayaan Islam Indonesia sebagai kontribusi untuk kebudayaan/peradaban dunia.

            Buku yang ditulis oleh tim sejarawan ini memberikan gambaran pokok kepada kita mengenai dimensi kebudayaan Islam di Indonesia dari masa ke masa. Pada akhirnya, selamat membaca dan semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan karakter budaya bangsa Indonesia.

              Download Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

              Download File:
              Sejarah Kebudayaan Indonesia Jilid 1 Akar Historis dan Awal Pembentukan Islam.pdf
              Sejarah Kebudayaan Indonesia Jilid 2 Tradisi, Intelektual dan sosial.pdf
              Sejarah Kebudayaan Indonesia Jilid 3 Institusi dan Gerakan.pdf
              Sejarah Kebudayaan Indonesia Jilid 4 Sastra dan Seni.pdf
              Sejarah Kebudayaan Indonesia Jilid 5 Khasanah Budaya Bendawi.pdf

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia. Semoga bisa bermanfaat.

              Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


              Atlas Prasejarah Indonesia - Persebaran Situs Prasejarah Indonesia

              Diposting oleh Pada 8/11/2017 02:33:00 PM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas buku Atlas Prasejarah Indonesia - Persebaran Situs Prasejarah Indonesia. Download file PDF untuk bahan media pembelajaran IPS, Sejarah, Geografi dan lain-lain. Buku Atlas Prasejarah Indonesia - Persebaran Situs Prasejarah Indonesia ini diterbitkan oleh Direktorat Geografi Sejarah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019, Kontributor Utama: Harry Widianto, Sofwan Noerwidi; Penyeleksi Materi: Endjat Djaenuderadjat; Penyelaras: Andi Syamsu Rijal, Fider Tendiardi; Layouter: Iwan Setiawan Bimas.

              Atlas Prasejarah Indonesia - Persebaran Situs Prasejarah Indonesia
              Atlas Prasejarah Indonesia - Persebaran Situs Prasejarah Indonesia

              Atlas Prasejarah Indonesia - Persebaran Situs Prasejarah Indonesia

              Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas buku Atlas Prasejarah Indonesia - Persebaran Situs Prasejarah Indonesia:

              Dalam dua dasawarsa terakhir ini, salah satu keluhan para pendidik bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) khususnya sejarah, adalah tereduksinya alokasi waktu mata pelajaran sejarah di setiap jenjang pendidikan di sekolah. Hal ini mendorong para penggiat sejarah dan para pengelola bidang kesejarahan membuat peluang lain, agar masyarakat terutama generasi muda tetap dapat lebih mengerti dan memahami sejarah bangsanya, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur non formal. Selama ini karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis oleh para pakar sebagian besar memilih topik peristiwa tertentu yang dipandang menarik perhatian publik. Dilain pihak masih banyak kesenjangan yang perlu dipenuhi dan disampaikan kepada masyarakat untuk pengayaan sejarah diantaranya melalui aspek kesejarahan masa pra-sejarah.

              Setelah kemerdekaan telah banyak dihasilkan temuan-temuan baru oleh para ilmuwan tentang peninggalan pra-sejarah yang melahirkan berbagai teori tentang persebaran etnik, bentuk dan berbagai jenis peninggalannya yang merupakan keragaman dari pelangi peradaban masyarakatnya. Namun publikasi Atlas Pra-sejarah Indonesia yang komprehensif belum banyak diterbitkan. Pemerintah melalui Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (ISDN) pada tahun 1980-an pernah menerbitkan Peta Sejarah tiap provinsi di Indonesia. Karena peta tersebut dibuat dengan pendekatan wilayah provinsi dan kronologis maka informasinya masih terbatas. Hal ini juga yang menyebabkan benang merah dari persebaran peninggalan pra-sejarah tersebut terlihat sepotong-potong dan tidak komprehensif.

              Berdasarkan hasil-hasil penulisan peta tersebut maka sudah saatnya dikaji kembali asal-usul keberadaan manusia dengan mengungkapkan bukti-bukti peninggalan masa lalu dengan menggunakan pendekatan deskriptif naratif sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih lengkap baik secara virtual maupun tekstual. Dengan pendekatan tersebut diharapkan materi ini dapat menjadi sumbangan penting untuk menambah pengetahuan dan wawasan terutama pembangunan nation and character building yang meliputi kesadaran sejarah dan budaya di Indonesia.

              Berdasarkan pengamatan secara tidak mendalam terhadap karya-karya tersebut maka Direktorat Geografi Sejarah sebagai salah satu unit di bawah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementeriaan Kebudayaan dan Pariwisata, yang dalam visinya “Terwujudnya pemahaman dan pemanfataan geografi kesejarahan dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional dan integritas bangsa”, maka salah satu kegiatan penyusunan buku “Atlas Pra-sejarah Indonesia” sangat penting.

              Buku “Atlas Pra-sejarah Indonesia” ini berisi tentang sebaran artefak, ekofak, situs pra-sejarah di tanah air dengan berbagai bentuknya, serta gambaran wilayah geografis Indonesia sejak ribuan bahkan jutaan tahun lalu yang terbentuk melalui proses evolusi. Selain itu juga menjelaskan sejak kapan manusia mendiaminya, bagaimana proses penghunian dan perkembangan budayanya sebagai wujud dari strategi adaptasi terhadap lingkungan, dan lain sebagainya. 

              Namun demikian, atlas pra-sejarah ini masih jauh dari lengkap, kendati kami sudah berusaha mengisi ruang-ruang kosong kajian dengan melakukan penulisan yang mencakup hampir seluruh provinsi di Indonesia. Pilihan sumber yang kemudian diolah dilakukan melalui pilihan yang dianggap mewakili dan menonjol di masing-masing provinsi di Indonesia. Namun pilihan tersebut mungkin saja tidak jauh lebih baik dengan yang tidak terpilih sehingga tidak tercantum dalam atlas ini. Kealpaan itu disebabkan data yang diterima memiliki kualitas yang tidak baik, seperti ketiadaan foto, gambaran umum tentang benda peninggalan yang minim, cakupan dan kandungan benda peninggalan jauh dari lengkap. Mungkin saja data yang lebih lengkap ada di daerah atau instansi lain. Keterbatasan waktu dan ketiadaan alokasi kunjungan ke daerah dalam proses penyusunan atlas juga menjadi kendala sehingga pengumpulan sumber lebih bertumpu pada studi dokumen atau pustaka.

              Terlepas dari kendala yang dihadapi, sajian ini dapat menggambarkan sebaran dominan peninggalan pra-sejarah tertentu di tanah air. Diantaranya adalah lukisan cap di dinding gua pra-sejarah (rock art painting) yang sebarannya banyak terdapat di wilayah Indonesia bagian timur, meskipun akhir- akhir ini telah ditemukan pula di Sumatera Selatan. Sebaliknya sebaran punden berundak lebih banyak dijumpai di wilayah Indonesia bagian barat. Kjoeekenmoddinger lebih spesifik lagi hanya dijumpai di Sumatera bagian utara termasuk pulau Bintan.

              Buku atlas pra-sejarah Indonesia ini memberikan gambaran umum tentang jenis kekayaan budaya, meskipun ada provinsi yang belum memiliki indikasi adanya peninggalan pra-sejarah, seperti di Bangka Belitung. Dengan hadirnya buku “Atlas Pra-sejarah Indonesia” ini diharapkan akan mendorong penelitian-penelitian lain dalam rangka menemukan peninggalan pra-sejarah, khususnya pada daerah yang memiliki sedikit temuan atau bahkan belum ditemukan indikasi adanya peninggalan pra-sejarah sehingga dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Kekosongan data pra-sejarah di daerah tertentu bukan merupakan hal yang final, karena penelitian yang dilakukan baik oleh instansi pusat maupun instansi daerah masih dilakukan sehingga suatu saat akan terkuak berbagai temuan baru.

                Download Buku Atlas Prasejarah Indonesia - Persebaran Situs Prasejarah Indonesia

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas buku Atlas Prasejarah Indonesia - Persebaran Situs Prasejarah Indonesia ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

                Download File:
                Atlas Prasejarah Indonesia - Persebaran Situs Prasejarah Indonesia.pdf

                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file buku Atlas Prasejarah Indonesia - Persebaran Situs Prasejarah Indonesia. Semoga bisa bermanfaat.

                Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


                Formulir Kontak

                Nama

                Email *

                Pesan *