Berkas Edukasi

Berkas Edukasi
Contoh Pakta Integritas US USBN dan UN 2017

Diposkan oleh Pada 3/29/2017 12:32:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Contoh Pakta Integritas US USBN dan UN 2017. Download file format .docx Microsoft Word.

Contoh Pakta Integritas US USBN dan UN 2017
Contoh Pakta Integritas US USBN dan UN 2017

Contoh Pakta Integritas US USBN dan UN 2017

Berkas Contoh Pakta Integritas US, USBN, dan UN 2017 ini terdiri dari 2 buah contoh format yang di dalamnya memuat pernyataan antara lain seperti berikut:

Dalam rangka pelaksanaan Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Unjan Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 pada nama sekolah/madrasah Kabupaten ..........................., dengan ini menyatakan bahwa saya:
  1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri pada perbuatan tercela;
  2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabeldalam melaksanakan tugas;
  4. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanakan tugas, terutama pada karyawan yang berada dibawah kepengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
  5. Sanggup melaksanakan tugas sesuai Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Bertanggung jawab penuh dalam proses pelaksanaan Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional nama sekolah/madrasah Tahun Pelajaran 2016/2017;
  6. Sanggup meningkatkan kualitas, kredibiltas, dan akuntabilitas pelaksanaan Ujian Nasionaldan Ujian Sekolah Berstandar Nasional untuk peningkatan mutu pendidikan;
  7. Akan melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional nama sekolah/madrasah) Tahun Pelajaran 2016/2017 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ............. melalui bidang…...........................;
  8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekwensinya.

Dalam rangka pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berbasis Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 pada........................(nama sekolah/madrasah) Kabupaten ................, dengan ini menyatakan bahwa saya:
  1. Sanggup meningkatkan kualitas, kredibiltas, dan akuntabilitas pelaksanaan Ujian Nasionaldan Ujian Sekolah Berbasis Nasional untuk peningkatan mutu pendidikan;
  2. Tidak akan memberi atau menerima sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Ujian Nasionaldan Ujian Sekolah Berbasis Nasional .....................(nama sekolah/madrasah) Tahun Pelajaran 2016/2017 yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/ atau gratifikasi;
  3. Sanggup melaksanakan tugas sesuai Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berbasis Nasional dan Bertanggung jawab penuh dalam proses pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berbasis Nasional.....................(nama sekolah/madrasah) Tahun Pelajaran 2016/2017;
  4. Akan melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berbasis Nasional.....................(nama sekolah/madrasah) Tahun Pelajaran 2016/2017 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ..................... melalui bidang Pembinaan SMP;
  5. Akan menjaga keamanan, kelancaran, dan kerahasiaan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendistribusian dan pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berbasis Nasional.....................(nama sekolah/madrasah) Tahun Pelajaran 2016/2017.
  6. Sanggup melaksanakan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berbasis Nasional secara jujur.
Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

    Download Contoh Pakta Integritas US USBN dan UN 2017

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Pakta Integritas untuk US, USBN, dan UN 2017 ini silahkan lihat pada file preview atau unduh pada link di bawah ini:

    Contoh Pakta Integritas US USBN dan UN 2017



    Download File:
    Contoh Pakta Integritas US USBN dan UN 2017.docx

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file dua format Contoh Pakta Integritas untuk US, USBN, dan UN 2017. Semoga bisa bermanfaat.
    Surat Edaran Dirjen GTK Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2017 dan Jadwal UKG Ulang

    Diposkan oleh Pada 3/29/2017 10:45:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Surat Dirjen GTK Nomor 09709/B-B4/GT/2017 Tentang Sertifikasi Guru Tahun 2017 dan Lampiran Surat Dirjen GTK Nomor 09709/B-B4/GT/2017 tentang Jadwal UKG Ulang I Tahun 2017 dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2017.

    Surat Edaran Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2017 dan Jadwal UKG
    Surat Edaran Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2017 dan Jadwal UKG Ulang

    Surat Edaran Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2017 dan Jadwal UKG Ulang

    Berikut ini kutipan keterangan dari Surat Dirjen GTK Nomor 09709/B-B4/GT/2017 Tentang Sertifikasi Guru Tahun 2017 dan Lampiran Surat Dirjen GTK Nomor 09709/B-B4/GT/2017 tentang Jadwal UKG Ulang 1 Tahun 2017 dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Kab/Kota:

    Dengan hormat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memulai rangkaian kegiatan sertifikasi guru tahun 2017. Dalam waktu dekat, ada 2 (dua) kegiatan sertifikasi guru yang harus dilaksanakan yaitu Uji Kompetensi Guru Ulang I dan pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2-17, Peserta UKG Ulang I adalah peserta PLPG yang belum lulus UKG setelah PLPG tahun 2016. Peserta sertifikasi guru tahun 2017 adalah; 1) guru yang telah memenuhi syarat, telah melalui proses verifikasi, dan telah memiliki status disetujui A1 pada tahun 2016; 2) guru peserta dan pendampingan program keahlian ganda tahun 2016 yang telah memenuhi syarat.

    Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud, kami mohon bantuan dan kerjasama Saudara untuk beberapa hal sebagai berikut:
    1. Menyampaikan informasi kepada guru tentang proses pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2017 dan UKG Ulang.
    2. Memverifikasi kelengkapan berkas peserta sertifikasi guru tahun 2017.
    3. Mengirimkan berkas peserta sertifikasi guru tahun 2017 ke LPMP.
    4. Mencetak dan menandatangani Format A1.
    5. Mengirimkan dokumen/berkas peserta sertifikasi guru tahun 2017 dan Format A1 ke LPMP
    Adapun jadwal pelaksanaan UKG Ulang I akan dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 29 April 2017 dan sertifikasi guru tahun 2017 akan dimulai pada bulan Mei 2017 dengan rincicn tahapan sebagaimana terlampir. Informasi secara lengkap mengenai proses penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2017 tercantum pada Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Tahun 2017. Informasi peserta sertifikasi guru tahun 2017 dan peserta UKG Ulang I dapat dilihat di halaman publik dengan alamat www.kemdiknas.swin.net.id.


      Download Surat Edaran Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2017 dan Jadwal UKG Ulang

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Edaran Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2017 dan Jadwal UKG Ulang ini silahkan lihat di bawah ini:



      Download File:
      Surat Edaran Sertifikasi Guru 2017 dan Jadwal UKG Ulang 2017.pdf

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Dirjen GTK Nomor 09709/B-B4/GT/2017 Tentang Sertifikasi Guru Tahun 2017 dan Lampiran Surat Dirjen GTK Nomor 09709/B-B4/GT/2017 tentang Jadwal UKG Ulang I Tahun 2017 dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2017S emoga bisa bermanfaat.
      Juknis BOP RA Tahun 2017

      Diposkan oleh Pada 3/29/2017 01:06:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Juknis BOP RA Tahun 2017 yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7382 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal Tahun Anggaran 2017. Download file format PDF dan lampiran-lampiran dalam format .docx Microsoft Word. 

      Juknis BOP RA Tahun 2017
      Juknis BOP RA Tahun 2017

      Petunjuk Teknis BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) RA (Raudhatul Athfal) Tahun 2017

      Berikut ini kutipan keterangan dari isi Juknis BOP RA Tahun Anggaran 2017:

      KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 7382 TAHUN 2016
      TENTANG
      PETUNJUK TEKNIS
      BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL
      TAHUN ANGGARAN 2017

      DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
      DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

      Menimbang:
      a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan nasional melalui peningkatan mutu pendidikan dan penuntasan wajib belajar, perlu adanya program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudhatul Athfal (RA) yang dapat menunjang proses belajar mengajar;

      b. bahwa dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal Tahun Anggaran 2017, perlu dibuat petunjuk teknis;

      c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal Tahun Anggaran 2017;

      Mengingat:
      1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
      2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
      3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
      4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
      5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
      6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
      7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
      8. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
      9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
      10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
      11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
      12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
      MEMUTUSKAN:

      Menetapkan:
      KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL TAHUN ANGGARAN 2017

      KESATU:
      Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

      KEDUA:
      Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal Tahun Anggaran 2017.

      KETIGA:
      Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2017.

      Ditetapkan di Jakarta
      pada tanggal 30 Desember 2016

      DIREKTUR JENDERAL,
      Ttd
      KAMARUDDIN AMIN 


      Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pendidikan Pada Usia Dini (PAUD), Kementerian Agama meluncurkan program Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal (BOP RA) di seluruh Indonesia. Program BOP yang merupakan program utama Pendidikan Anak Usia Dini saat ini diharapkan mampu membantu dalam memenuhi biaya operasional Pendidikan RA dan memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

      BOP yang dimaksud yaitu berupa pemberian dana langsung kepada lembaga RA (Raudlatul Athfal) yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa masing- masing RA dan satuan biaya bantuan sebesar Rp. 300.000,- Penggunaan dana BOP diutamakan untuk membantu RA dalam memenuhi biaya operasional Pendidikan.

      Dengan berpedoman pada PMK Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga maka kami menerbitkan Petunjuk Teknis BOP RA tahun 2017, bagi pengelola lebih menyederhanakan bentuk laporan pertanggungjawabannya.

      BOP RA ini diharapkan dapat meringankan siswa bagi keluarga tidak mampu dari kewajiban membayar iuran dan biaya-biaya lainnya khususnya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa RA, mengingat bantuan operasional pendidikan RA masih dinilai sangat minim.

      Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pengelola BOP RA dalam melaksanakan program BOP di raudhatul athfal. Untuk itu, kepada seluruh pengelola BOP RA baik Kemenag di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta satuan pendidikan di RA agar memahami dan mempedomani petunjuk teknis BOP ini dengan sebaik-baiknya.

      Latar Belakang
      Raudlatul Athfal (RA) adalah lembaga pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan melalui jalur formal. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2003 Bab VI Pasal 28 ayat 3 disebutkan sebagai berikut: “Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA) atau bentuk lainnya yang sederajat.” Sedangkan PAUD diluar jalur pendidikan formal adalah antara lain playgroup, TPA, TPQ dan sejenisnya.

      Kesadaran akan pentingnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dewasa ini telah tumbuh sebagai sebuah kesadaran kolektif antara masyarakat dan pemerintah. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa hampir seluruh lembaga pendidikan anak usia dini seperti RA dan sejenisnya terselenggara atas prakarsa dan swadaya masyarakat.Pertumbuhan lembaga pendidikan semacam RA semakin meningkat, begitu juga jumlah siswanya semakin bertambah. Dari data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menunjukkan bahwa RA yang berjumlah 27.999. semuanya dikelola masyarakat berstatus swasta. Dimana jumlah siswanya seluruh Indonesia adalah 1.231.101

      Ketersediaan lembaga pendidikan anak usia dini yang memenuhi standar pelayanan minimal merupakan harapan dan tuntutan zaman yang perlu terus diupayakan. Harapan itu perlu diwujudkan dalam tataran operasional mengingat pelayanan pendidikan bagi anak usia 0-6 tahun adalah usia emas (the golden age). Pada usia inilah merupakan titik berangkat menuju generasi muda bangsa yang bermutu dan berkualitas.

      Sesuai dengan tuntutan kebutuhan pendidikan yang semakin berkembang dan adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki RA sebagai lembaga layanan pendidikan anak usia dini, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Madrasah mengambil langkah kongkrit dengan cara memberikan BOP RA.

      Pemberian bantuan ini diharapkan dapat mendorong kreativitas Kepala RA untuk mengelola lembaga pendidikannya menjadi lebih baik sehingga akan tercapai tujuan lembaga pendidikan yang ideal. Proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan akan terwujud apabila didukung oleh program pengembangan kesiswaan dan disertai oleh dukungan sarana prasarana yang menunjang. Diharapkan juga bahwa dengan bantuan operasional tersebut dapat meluluskan perserta didik yang berkualitas dan kompetitif sebagai row input calon siswa MI yang bermutu.

      Untuk terlaksananya BOP RA dengan tertib, tepat sasaran, tepat guna dan akuntabel perlu disusun suatu petunjuk teknis pelaksanaan yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program Peningkatan Kompetensi Daya Saing Siswa RA.

      Pengertian BOP
      BOP adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada RA yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa pada masing-masing RA.

      BOP dapat digunakan oleh RA untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional non personalia dengan jenis pengeluaran atau biaya sebagaimana diatur Permendiknas No. 69 Tahun 2009. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOP. Secara detil jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOP dibahas pada bagian penggunaan dana BOP.

      Tujuan BOP
      Secara umum program BOP bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung Program PAUD Secara khusus program BOP bertujuan untuk:
      1. Membantu biaya operasional RA;
      2. Mengurangi angka putus sekolah pada RA;
      3. Meningkatkan Angka partisipasi Kasar (APK) siswa RA;
      4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi siswa RA dari keluarga tidak mampu dengan membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah;
      5. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa kurang mampu pada RA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
      Sasaran Program dan Besar Bantuan BOP
      Sasaran program BOP adalah semua RA di seluruh Indonesia yang telah memiliki izin operasional.
      Besar biaya satuan BOP yang diterima oleh RA dihitung berdasarkan jumlah siswa per RA dengan besaran Rp 300.000,-/siswa/tahun. Jumlah besaran tersebut disalurkan dalam satu periode.

      Waktu Penyaluran Dana
      Pada Tahun Anggaran 2017, dana BOP akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2017, dan dicairkan satu kali tahap paling lambat akhir bulan April 2017. 

      Dasar Hukum
      Dasar hukum pemberian BOP adalah:
      1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
      2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
      3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
      4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
      5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
      6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
      7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
      8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
      9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
      10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
      11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
      12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
      13. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;
      14. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
      15. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas PMA No. 67 tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
      16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
      17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
      18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
      19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 168/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

      LAMPIRAN BOP pada  Juknis BOP RA Tahun 2017 ini terdiri dari:
      1. Formulir BOP-01 Surat Perjanjian Kerjasama
      2. Formulir BOP-02 Rekapitulasi Nama dan Nomor Rekening RA
      3. Formulir BOP-03 Surat Pernyataan Pengiriman Nomor Rekening RA
      4. Formulir BOP-04 Rencana penggunaan Dana BOP
      5. Formulir BOP-05 Laporan Penggunaan Dana BOP
      6. Formulir BOP-06 Rencana Kegiatan dan Anggaran RA (RKRA)
      7. Formulir BOP-07 Buku Kas Umum
      8. Formulir BOP-08 Laporan Pertanggungjawaban BOP
      9. Formulir BOP-09 Kuitansi/Bukti Pembayaran
      10. Formulir BOP-10 Kuitansi/Bukti Penerimaan

        Download Juknis BOP RA Tahun 2017

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis BOP RA Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Juknis BOP RA Tahun 2017



        Download File:

        JUKNIS BOP RA 2017.pdf
        Lampiran-Lampiran JUKNIS BOP RA 2017.docx
        Lampiran-Lampiran JUKNIS BOP RA 2017.pdf


        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) RA (Raudhatul Athfal) Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

        Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Kementerian Agama Republik Indonesia

        Lihat juga berkas dan informasi lainnya terkait dengan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) untuk PAUD:


        Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013

        Diposkan oleh Pada 3/28/2017 07:47:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013.

        Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013
        Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013

        Permendikbud RI Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013

        Berikut ini kutipan dari isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013:

        MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
        PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
        NOMOR 160 TAHUN 2014
        TENTANG
        PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013

        DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

        MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

        Menimbang:
        bahwa dalam rangka kelancaran proses pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006;

        Mengingat:
        1. Undang­Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
        2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
        3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja;

        MEMUTUSKAN:

        Menetapkan:
        PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013. 

        Pasal 1
        Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013.

        Pasal 2
        (1) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan Kurikulum 2013.

        (2) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan pendidikan rintisan penerapan Kurikulum 2013.

        (3) Satuan pendidikan rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berganti melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dengan melapor kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

        Pasal 3
        (1) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang belum melaksanakan Kurikulum 2013 mendapatkan pelatihan dan pendampingan bagi:
        a. kepala satuan pendidikan;
        b. pendidik;
        c. tenaga kependidikan; dan
        d. pengawas satuan pendidikan.

        (2) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan kompetensi dan penyiapan pelaksanaan Kurikulum 2013.

        (3) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

        Pasal 4
        Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020.

        Pasal 5 
        Hal-­hal yang belum diatur terkait dengan prosedur pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tata cara satuan pendidikan yang siap melaksanakan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

        Pasal 6
        Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

        Pasal 7
        Satuan pendidikan anak usia dini melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

        Pasal 8
        Satuan pendidikan khusus melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.

        Pasal 9
        Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

        Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

        Ditetapkan di Jakarta
        pada tanggal 11 Desember 2014

        MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

        ANIES BASWEDAN

          Download Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 ini silahkan lihat di bawah ini:



          Download File:

          Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014.pdf
          Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014.docx


          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013. Semoga bisa bermanfaat.

          Lihat juga:
          Materi Bimtek Kurikulum 2013 untuk SMP Tahun 2017 Semua Mata Pelajaran
          Materi Bimtek Kurikulum 2013 untuk SMP Tahun 2017 Semua Mata Pelajaran

          Diposkan oleh Pada 3/28/2017 07:28:00 PM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Materi Bimtek Kurikulum 2013 untuk SMP Tahun 2017 Semua Mata Pelajaran. Download file format PDF.

          Materi Bimtek Kurikulum 2013 untuk SMP Tahun 2017 Semua Mata Pelajaran
          Materi Bimtek Kurikulum 2013 untuk SMP Tahun 2017 Semua Mata Pelajaran

          Materi Bimtek Kurikulum 2013 untuk SMP Tahun 2017 Semua Mata Pelajaran

          Berikut ini kutipan keterangan dari kata pengantar Materi Bimtek Kurikulum 2013 untuk SMP Tahun 2017 Semua Mata Pelajaran:

          Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 menyatakan bahwa: Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020.

          Lihat:
          Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013

          Ketentuan ini memberi kesempatan kepada sekolah yang belum siap melaksanakan K13 untuk tetap melaksanakan Kurikulum 2006 sambil melakukan persiapan-persiapan sehingga selambat-lambatnya pada tahun 2019/2020 sekolah tersebut telah mengimplementasikan K13 setelah mencapai kesiapan yang optimal.

          Untuk memfasilitasi sekolah (SMP) meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru dan membantu sekolah mengimplementasikan K13, Direktorat PSMP menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pelaksanaan K13 bagi SMP. Pelatihan dan pendampingan pelaksanaan K13 tersebut – dengan sejumlah program pendukung lainnya – diharapkan mampu menjadikan jumlah SMP pelaksana K13 rata-rata naik 25% setiap tahun. Pada tahun 2016 ditargetkan sekitar 9.000 SMP telah melaksanakan K13, sementara tahun 2017 diharapkan 18.000 SMP (50%), tahun 2018 kurang lebih 27.000 (75%), dan tahun 2019 semua SMP (100%) di seluruh wilayah Indonesia.

          Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan K13 yang dilaksanakan oleh Direktorat PSMP pada tahun 2015, masalah utama yang dihadapi oleh para guru dalam pelaksanaan K13 adalah dalam menyusun RPP, mendisain instrumen penilaian, melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian, dan mengolah dan melaporkan hasil penilaian. Memperhatikan hal tersebut, pelatihan dan pendampingan pelaksanaan K13 pada tahun 2017 pada tingkat SMP difokuskan pada peningkatan kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran dan penilaian, menyajikan pembelajaran dan melaksanakan penilaian, serta mengolah dan melaporkan hasil penilaian pencapian kompetensi peserta didik.

          Untuk menjamin bahwa pelatihan pelaksanaan K13 di semua jenjang baik nasional, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah sasaran mencapai hasil yang diharapkan, Direktorat PSMP menetapkan bahwa materi pelatihan untuk semua jenjang tersebut menggunakan materi standar yang disusun oleh Direktorat PSMP bersama dengan Pusat Kurikulum dan Pebukuan dan Pusat Penilaian Pendidikan. Materi-materi tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen dan ketentuan-ketentuan terakhir mengenai pelaksanaan K13. Setiap unit materi terdiri atas tujuan, uraian materi, tahapan sesi pelatihan, teknik penilaian kinerja peserta pelatihan, dan daftar sumber-sumber bahan untuk pengayaan. Selain itu, materi dilengkapi dengan sejumlah Lembar Kerja yang memberi panduan dan/atau inspirasi kegiatan pelatihan.

          Penyusunan materi pelatihan ini terselesaikan atas peran serta berbagai pihak. Direktorat PSMP menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penyusun dan penelaah yang telah bekerja dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan materi pelatihan yang layak. Semoga materi yang disusun ini merupakan amal baik yang tiada putus amalnya. 

          Materi pelatihan ini hendaknya dipandang sebagai bahan minimal dari pelatihan yang dilaksanakan pada setiap jenjang. Selain itu, dengan dinamisnya perkembangan kurikulum, materi yang disusun ini perlu selalu disesuaikan dengan perkembangan.

          Akhirnya Direktorat PSMP mengharapkan materi ini digunakan sebaik-baiknya oleh pelaksana pelatihan implementasi K13 pada tahun 2017 pada tingkat SMP. Masukan-masukan untuk penyempurnaan materi ini sangat diharapkan dari berbagai pihak, terutama dari para instruktur dan peserta pelatihan.

          Jakarta, Februari 2017
          ttd.
          Direktur Pembinaan SMP
          Dr. Supriono, M.Ed.

            Download Materi Bimtek Kurikulum 2013 untuk SMP Tahun 2017 Semua Mata Pelajaran

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Materi Bimtek Kurikulum 2013 untuk SMP Tahun 2017 Semua Mata Pelajaran ini silahkan lihat di bawah ini:

            Materi Bimtek Kurikulum 2013 untuk SMP Tahun 2017 Semua Mata Pelajaran



            Download File:

            1. Materi Bimtek Kurikulum 2013 untuk SMP Tahun 2017 Mata Pelajaran Agama Islam.pdf
            2. Materi Bimtek Kurikulum 2013 untuk SMP Tahun 2017 Mata Pelajaran PPKN.pdf
            3. Materi Bimtek Kurikulum 2013 untuk SMP Tahun 2017 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia.pdf
            4. Materi Bimtek Kurikulum 2013 untuk SMP Tahun 2017 Mata Pelajaran Bahasa Inggris.pdf
            5. Materi Bimtek Kurikulum 2013 untuk SMP Tahun 2017 Mata Pelajaran Matematika.pdf
            6. Materi Bimtek Kurikulum 2013 untuk SMP Tahun 2017 Mata Pelajaran IPS.pdf
            7. Materi Bimtek Kurikulum 2013 untuk SMP Tahun 2017 Mata Pelajaran PJOK.pdf
            8. Materi Bimtek Kurikulum 2013 untuk SMP Tahun 2017 Mata Pelajaran Prakarya.pdf
            9. Materi Bimtek Kurikulum 2013 untuk SMP Tahun 2017 Mata Pelajaran Seni Budaya.pdf


            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Materi Bimtek Kurikulum 2013 untuk SMP Tahun 2017 Semua Mata Pelajaran. Semoga bisa bermanfaat.

            Sumber: Direktorat Pembinaan SMP - Kemdikbud
            Buku Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru Pedoman Kegiatan dan Penilaian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru Pembelajar

            Diposkan oleh Pada 3/28/2017 04:27:00 PM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas Buku Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru Pedoman Kegiatan dan Penilaian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru Pembelajar. Download file dalam format PDF.

            Buku Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru Pedoman Kegiatan dan Penilaian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru Pembelajar
            Buku Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru Pedoman Kegiatan dan Penilaian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru Pembelajar


            Buku Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru ini terdiri dari Buku 4 Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru Pembelajar dan Buku 5 Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guna Mendukung Pengembangan Profesi Guru Pembelajar (PPGP).

            Buku Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru Pedoman Kegiatan dan Penilaian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru Pembelajar

            Berikut ini kutipan keterangan dari Buku 4 Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru Pembelajar Buku 5 Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guna Mendukung Pengembangan Profesi Guru Pembelajar (PPGP):

            Guru sebagai tenaga profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai Visi Kemdikbud 2025 yaitu Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif. Oleh karena itu, profesi guru harus dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

            Konsekuensi dari jabatan guru sebagai profesi, diperlukan suatu sistem pembinaan dan pengembangan terhadap profesi guru secara terprogram dan berkelanjutan melalui kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung Pengembangan Profesi Guru Pembelajar (PPGP) merupakan salah satu kegiatan yang dirancang untuk mewujudkan terbentuknya guru yang profesional. Buku ini merupakan Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang disajikan untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, baik oleh guru, tim penilai, maupun pemangku kepentingan (stake holder).

            Mudah-mudahan buku ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi guru.

            Latar Belakang
            Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guna mendukung Pengembangan Profesi bagi Guru Pembelajar (PPGP) sebagai salah satu unsur utama dalam kenaikan pangkat dan pengembangan karirnya selain kegiatan pembelajaran/ pembimbingan dan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang diberikan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru. Harapannya melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guna mendukung PPGP akan terwujud guru yang profesional yang bukan hanya sekedar memiliki ilmu pengetahuan yang kuat, tuntas dan tidak setengah-setengah, tetapi tidak kalah pentingnya juga memiliki kepribadian yang matang, kuat dan seimbang.

            Dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat, tuntas dan tidak setengah-setengah serta kepemilikan kepribadian yang prima, maka diharapkan guru terampil membangkitkan minat peserta didik kepada ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penyajian layanan pendidikan yang bermutu. Mereka mampu membantu dan membimbing peserta didik untuk berkembang dan mengarungi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara cepat berubah sebagai ciri dari masyarakat abad ke-21.

            Agar pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guna mendukung PPGP di lapangan sesuai dengan tujuan, maka disusunlah Buku Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guna mendukung PPGP dan Angka Kreditnya.

            Dasar Hukum Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guna mendukung PPGP
            Dasar hukum kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guna mendukung PPGP ini adalah sebagai berikut:
            1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
            2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
            3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
            4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
            5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
            6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
            7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun l999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
            8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
            9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
            10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
            11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah;
            12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
            13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
            14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor;
            15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
            16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
            17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
            Tujuan dan Manfaat
            Tujuan dan manfaat disusunnya Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guna mendukung PPGP ini adalah sebagai berikut.

            Tujuan
            Pedoman kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guna mendukung PPGP ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guna mendukung PPGP di sekolah/madrasah dan memberikan informasi tentang teknis kegiatan dan angka kredit yang dapat diperoleh guru untuk setiap jenis kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru.

            Manfaat
            Manfaat Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guna mendukung PPGP ini adalah sebagai berikut.

            Bagi Guru
            Guru dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta memiliki kepribadian yang kuat sesuai dengan profesinya; sehingga selama karirnya mampu menghadapi perubahan internal dan eksternal dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik untuk menghadapi kehidupan di masa datang. 

            Bagi Sekolah/Madrasah
            Sekolah/madrasah mampu menjadi sebuah organisasi pembelajaran yang efektif, sehingga sekolah/madrasah dapat menjadi wadah untuk peningkatan kompetensi, dedikasi,dan komitmen guru dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik.

            Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru
            Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru dapat melakukan penilaian angka kredit Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guna mendukung PPGP guru secara obyektif.

            Sasaran Pedoman
            Pedoman kegiatan PPGP ini diperuntukkan bagi:
            1. Guru,
            2. Kepala Sekolah/Madrasah,
            3. Pengawas Sekolah/Madrasah,
            4. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota,
            5. Badan Kepegawaian Daerah (BKD),
            6. Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru,
            7. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan, dan
            8. Pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan PPGP. 

            Pengertian Umum
            Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guna mendukung Pengembangan Profesi Guru Pembelajar (PPGP) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalismenya.

            Dengan demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik.

            Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guna mendukung PPGP adalah bagian penting dari proses pengembangan keprofesian guru yang merupakan tanggungjawab guru secara individu sebagai masyarakat pembelajar. Oleh karena itu, kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guna mendukung PPGP harus mendukung kebutuhan individu dalam meningkatkan praktik keprofesian guru dan fokus pada pemenuhan dan pengembangan kompetensi guru untuk mendukung pengembangan karirnya. Kegiatan ini mencakup lain pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif; yang bertujuan untuk:
            1. Pengembangan diri, untuk mencapai kompetensi dasar yang disyaratkan bagi profesi guru.
            2. Pengembangan diri untuk pendalaman dan pemutakhiran pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kompetensinya sebagai guru.
            3. Peningkatan keterampilan dan kemampuan guru untuk menghasilkan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif.
            4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksana-kan tugas-tugas tambahan yang menunjang pengembangan karirnya sebagai guru.
            5. Pemenuhan kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan guru saat ini dan di masa mendatang.

            Buku 5 Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guna Mendukung Pengembangan Profesi Guru Pembelajar (PPGP):

            Guru sebagai tenaga profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam pencapaian Visi Kemdikbud 2025 yaitu Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif. Oleh karena itu, profesi guru harus terus dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

            Konsekuensi dari jabatan guru sebagai profesi diperlukan sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan, guna mendukung Pengembangan Profesi Guru Pembelajar (PPGP) yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru yang berdampak pada pengembangan karir guru.

            Semoga buku pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan penilaian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guna Mendukung Pengembangan Profesi Guru Pembelajaran dalam pengembangan karir.

            Tujuan
            Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guna mendukung Pengembangan Profesi bagi Guru Pembelajar (PPGP) ini disusun dengan tujuan memberikan pedoman bagi tim teknis penilai angka kredit terhadap hasil. Pengembangan Diri, Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif yang selanjutnya diusulkan untuk perolehan angka kreditnya untuk kenaikan jabatan/pangkat guru.

            Ruang Lingkup
            Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pengembangan Keprofesian berkelanjutan guna mendukung Pengembangan Profesi bagi Guru Pembelajar (PPGP) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.

            Tujuan umum dari kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesi guru pembelajar adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Secara khusus tujuannya adalah sebagai berikut.
            1. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
            2. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seniuntuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik.
            3. Meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
            4. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru.
            5. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat.
            6. Menunjang pengembangan karier guru.
            Menurut Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, unsur kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung yang saat ini disebut Pengembangan Profesi Guru Pembelajar (PPGP) meliputi: Pengembangan Diri, Publikasi Ilmiah, dan Karya Inovatif.

            Kegiatan PPGP yang mencakup ketiga unsur tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Agar guru dapat selalu menjaga dan meningkatkan profesionalismenya, tidak hanya sekedar untuk pemenuhan angka kredit. 

              Download Buku Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru Pedoman Kegiatan dan Penilaian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru Pembelajar

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru Pedoman Kegiatan dan Penilaian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru Pembelajar ini silahkan lihat di bawah ini:





              Download File:

              Buku 4 Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru Pembelajar - BUKU 4 Final 2016.pdf
              Buku 5 Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guna Mendukung Pengembangan Profesi Guru Pembelajar (PPGP) - BUKU 5 Final 2016.pdf


              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Buku Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru Pedoman Kegiatan dan Penilaian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru Pembelajar. Semoga bisa bermanfaat.

              Lihat juga:
              Buku Kegiatan Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah - Apa dan Bagaimana Menilainya berserta peraturan-peraturan atau pedoman-pedoman yang berlaku terkait dengan Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah
              Buku Kegiatan Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah

              Diposkan oleh Pada 3/28/2017 02:26:00 PM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas Buku Kegiatan Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah - Apa dan Bagaimana Menilainya berserta peraturan-peraturan atau pedoman-pedoman yang berlaku terkait dengan Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah. Download file dalam format PDF.

              Buku Kegiatan Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah
              Buku Kegiatan Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah

              Buku Kegiatan Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah

              Berikut ini kutipan keterangan dari isi Buku Kegiatan Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah:

              Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 menyatakan bahwa bagi Pengawas Sekolah Muda dengan pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama dengan pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan Profesi.

              Selanjutnya, secara lebih rinci hal itu dijelaskan pada penunjuk pelaksanaannya berdasar Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011, serta petunjuk teknis pada Peraturan Mendikbud No. 143 tahun 2014.

              Buku ini berisi penjelasan rinci tentang apa dan bagaimana macam Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah serta bagaimana cara melakukan penilaiannya, yang merupakan rangkuman dari ketiga peraturan di atas. Diharapkan melalui buku ini dapat terjadi pemahaman yang sama di antara tim menilai KTI pengawas sekolah sehingga tujuan dari kegiatan Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah dapat tercapai secara optimal.

                Download Buku Kegiatan Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku Kegiatan Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah ini silahkan lihat di bawah ini:

                Buku Kegiatan Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah



                Download File:


                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Buku Kegiatan Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah dan peraturan-peraturan atau pedoman-pedoman yang berlaku terkait dengan Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah. Semoga bisa bermanfaat.

                Lihat juga:
                Buku Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru Pedoman Kegiatan dan Penilaian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru Pembelajar
                Pemilihan Duta Bahasa DKI Jakarta Tahun 2017

                Diposkan oleh Pada 3/27/2017 06:03:00 PM dengan No comments

                Berikut ini adalah informasi Pemilihan Duta Bahasa DKI Jakarta Tahun 2017 dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

                Pemilihan Duta Bahasa DKI Jakarta Tahun 2017
                Pemilihan Duta Bahasa DKI Jakarta Tahun 2017

                Pemilihan Duta Bahasa DKI Jakarta Tahun 2017

                Berikut ini kutipan keterangan dari isi pengumuman Pemilihan Duta Bahasa DKI Jakarta Tahun 2017:

                Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengundang pemuda dan pemudi terbaik untuk mengikuti Pemilihan Duta Bahasa DKI Jakarta tahun 2017. 

                Persyaratan Peserta:
                • Berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah DKI Jakarta
                • Berusia 18 sampai dengan 25 tahun pada 28 Oktober 2017
                • Berpendidikan serendah-rendahnya tingkat SMA
                • Belum menikah
                • Mahir berbahasa Indonesia lisan dan tulis, mahir berbahasa asing serta menguasi bahasa ibu (daerah)
                • Berpenampilan menarik dengan tinggi minimal 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan
                • Sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terlibat tindakan kriminal, asusila, ataupun penggunaan obat-obatan terlarang

                Cara Pendaftaran:
                Peserta melakukan pendaftaran melalui:
                https://goo.gl/pkXXk2 atau https://form.jotform.me/70611660897462 yang mencakup:
                • Biodata
                • Pengunggahan foto berwarna seluruh badan, foto berwarna setengah badan, riwayat hidup, dan rencana singkat kegiatan kebahasaan dan kesastraan dengan 8 pilihan tema (Pengembangan Kosakata dan Istilah, Pelestarian Bahasa Daerah, BIPA (Bahasa Indonesia Penutur Asing), Peningkatan Apresiasi Sastra, Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Gerakan Literasi, Aplikasi Multimedia, dan Pengutamaan Bahasa di Ruang Publik).

                Informasi lebih lanjut:
                Hubungi Ika (085725609791) atau Rara (081574270885)
                Instagram: @dutabahasadkijakarta

                  Download Aplikasi Administrasi Guru Mata Pelajaran Terbaru Format Microsoft Excel

                  Selengkapnya mengenai susunan dan isi pengumuman Pemilihan Duta Bahasa DKI Jakarta Tahun 2017 ini silahkan lihat di bawah ini:



                  Download File:
                  Pemilihan Duta Bahasa DKI Jakarta Tahun 2017.jpg

                  Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai informasi Pemilihan Duta Bahasa DKI Jakarta Tahun 2017 yang diselenggarakan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga bisa bermanfaat.

                  Sumber: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
                  Pengambilan Data (Cut Off) BOS Triwulan 2 Tahun 2017 dan Panduan VervalPD dan VervalPTK

                  Diposkan oleh Pada 3/27/2017 04:30:00 PM dengan No comments

                  Berikut ini adalah informasi mengenai Pengambilan Data (Cut Off) BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Triwulan 2 Tahun 2017 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Panduan VervalPD dan VervalPTK yang dipublish di laman http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id.

                  BOS Triwulan 2 Tahun 20
                  BOS Triwulan 2 Tahun 20

                  Pengambilan Data (Cut Off) BOS Triwulan 2 Tahun 2017

                  Berikut ini kutipan keterangan dari Informasi tentang Pengambilan Data (Cut Off) BOS Triwulan 2 Tahun 2017:

                  Yang terhormat,

                  Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
                  Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota
                  Kepala Sekolah SD, SMP, SLB, SMA dan SMK
                  Operator Dapodik
                  Di 
                  Seluruh Nusantara

                  Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

                  Dalam rangka untuk menyiapkan data sebagai dasar alokasi dana BOS Triwulan 2 (April – Juni Tahun 2017) maka akan dilakukan pengambilan data (Cut-off) dari Dapodikdasmen pada tanggal 30 April 2017, Pukul 23.59 WIB. Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:
                  1. Data siswa yang akan terhitung adalah data siswa pada semester 2 (Genap) Tahun Ajaran 2016/2017.

                  2. Data Rombongan Belajar harus diisi dengan lengkap dan benar.

                  3. Khususnya untuk SMA dan SMK harus memperhatikan pengisian data program pengajaran/program keahlian/paket keahian. Berikut ketentuan pengisian data program pengajaran/program keahlian/paket keahian untuk SMA dan SMK:

                  A. SMA KTSP 2006

                  1) Untuk Kelas X
                  - Kurikulum pilih SMA KTSP UMUM, maka program pengajaran pilih UMUM

                  2) Untuk Kelas XI dan XII
                  - Kurikulum pilih SMA KTSP IPA, maka program pengajaran pilih Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
                  - Kurikulum pilih SMA KTSP IPS, maka program pengajaran pilih Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
                  - Kurikulum pilih SMA KTSP BAHASA, maka program pengajaran pilih Bahasa

                  Berlaku untuk kelas X, XI dan XII
                  - Kurikulum pilih SMA 2013 MIPA, maka program pengajaran pilih MIPA
                  - Kurikulum pilih SMA 2013 IPS, maka program pengajaran pilih Ilmu Pengetahuan Sosial
                  - Kurikulum pilih SMA 2013 Bhs & Budaya, maka program pengajaran pilih Bahasa dan Budaya

                  C. SMK KTSP
                  - Kelas X, XI dan XII = Paket Keahlian

                  D. SMK Kurikulum 2013
                  - Kelas X = Program Keahlian
                  - Kelas XI dan XII = Paket Keahlian

                  4. Data Rombongan Belajar dengan jenis rombel REGULER dan TERBUKA (untuk SD, SMP, SLB) serta jenis rombel KELAS (untuk SMA, SMK) harus diisikan WALI KELAS

                  5. Rombongan Belajar harus diisikan lengkap sampai dengan data anggota rombel dan pembelajaran.

                  6. Data siswa disarankan melalui proses verifikasi dan validasi NISN pada layanan vervalpd.data.kemdikbud.go.id (khusus untuk SMA menjadi prasyarat/diharuskan).

                  Untuk itu dihimbau sekolah untuk segera melakukan proses sinkronisasi data pada semester 2 (genap) Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan memperhatikan kelengkapan dan kevalidan datanya. Apabila data yang diisikan tidak lengkap maka TIDAK AKAN TERHITUNG untuk penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

                  Dalam rangka terus meningkatkan kualitas data, maka sekolah juga dihimbau untuk segera menuntaskan proses VervalPD (http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id/) dan VervalPTK (vervalptk.data.kemdikbud.go.id/). Pengajuan perubahan data (nama, nama ibu kandung, tempat lahir, tanggal lahir) untuk Peserta Didik pada VervalPD dan untuk PTK pada VervalPTK, dapat di approval/setujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Propinsi. Sedangkan pengajuan perubahan NISN pada VervalPD dan perubahan NUPTK pada VervalPTK, approval/persetujuan dilakukan oleh PDSPK. Panduan VervalPD dan VervalPTK selengkapnya dapat diunduh pada laman: http://sdm.data.kemdikbud.go.id/index.php?r=site/panduan.

                  Demikian informasi yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu serta teman-teman operator sekalian, kami ucapkan terima kasih.

                  Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

                  Salam Satu Data,
                  Admin Dapodikdasmen


                  Download Panduan VervalPD dan VervalPTK

                  Panduan VervalPD dan VervalPTK
                  Panduan VervalPD dan VervalPTK

                  Berikut ini berkas Panduan VervalPD dan VervalPTK Lengkap, silahkan unduh pada daftar link di bawah ini:

                  Panduan
                  1. Jaringan Pengelola Data Pendidikan.pdf
                  2. User Guide Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan (Verval SP) - 2017.pdf
                  3. Verifilasi Data dan Validasi Data Peserta Didik (Verval PD).pdf
                  4. Panduan Verval PD (Provinsi) Maret 2017.pdf
                  5. Panduan Verval PD Kab-Kota Maret 2017.pdf
                  6. Panduan Verval PD (SD) Maret 2017.pdf
                  7. Panduan Verval PD (SMP SMA SMK) Maret 2017.pdf
                  8. Panduan Verval PD PKBM Maret 2017.pdf
                  9. Panduan Verval PD PKBM Maret 2017.pdf
                  10. Panduan Pengelolaan Data GTK dan NUPTK (Verval PTK).pdf
                  11. Panduan Data Referensi.pdf
                  12. Verval Wilayah.pdf
                  13. Sistem Pengelolaan Data Pendidikan (Final 15-10-2014).pdf
                  14. Mekanisme Penyiapan Data Awal Peserta UN dan US (2014-2015).pdf
                  15. Hak Akses Verval PD Kemenag.pdf
                  16. User Guide Konfirmasi NPSN (PAUD).pdf
                  17. User Guide Verivikasi Validasi Kesetaraan.pdf

                  Flyer
                  1. Panduan Menampilkan NISN - NISN2-A5-FINAL-LOW.jpg
                  2. Mekanisme Pemberian NISN - NISN-FINAL-FLYER-FA-LOW.jpg
                  3. Mekanisme Pengajuan NPSN.pdf
                  4. Data Referensi Pengelolaan Data Pendidikan - REFERENSI-FLYER-FA2-LOW.jpg
                  5. Jaringan Pengelola Data Pendidikan.pdf
                  6. Verifikasi Validasi Satuan Pendidikan - VERVAL-FLYER-FA-LOW.jpg
                  7. Verifikasi Validasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan - VERVALPTK-FLYER-LOW.jpg
                  8. Verifikasi Validasi Pengelolaan Data Wilayah - VERVALWILAYAH-FLYER-FA-LOW.jpg
                  9. Konfigurasi Database Peserta Didik (PD).jpg
                  10. Mekanisme Pengajuan Sertifikat Kemenag.pdf

                  Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) - Kemdikbud

                  Demikian yang bisa kami sampaikan ulang informasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Pengambilan Data (Cut Off) BOS Triwulan 2 Tahun 2017 dan Panduan VervalPD dan VervalPTK. Semoga bisa bermanfaat.

                  Formulir Kontak

                  Nama

                  Email *

                  Pesan *