Berkas Edukasi

Berkas Edukasi
Surat Edaran Menteri PANRB Tentang Pengadaan ASN Tahun 2019

Diposting oleh Pada 5/21/2019 03:50:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah informasi dan berkas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 Tentang Pengadaan ASN Tahun 2019, tertanggal 17 Mei 2019. Download file format PDF.

Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 Tentang Pengadaan ASN Tahun 2019
Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 Tentang Pengadaan ASN Tahun 2019

Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 Tentang Pengadaan ASN Tahun 2019

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 Tentang Pengadaan ASN Tahun 2019:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dinyatakan bahwa setiap instansi Pusat dan Daerah wajib melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang hasilnya ditetapkan dalam dokumen Peta Jabatan, yang antara lain berisi kebutuhan ASN untuk 5 (lima) tahun, dan diperinci untuk setiap tahun. Dokumen Peta Jabatan dimaksud ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya secara teknis diinput ke dalam aplikasi e-Formasi paling lambat akhir Mei 2019.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas, Menteri PANRB telah menetapkan Keputusan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2019. Keputusan Menteri PANRB tersebut secara bertahap dalam rangka memenuhi kebutuhan ASN guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Khusus untuk Pemerintah Daerah, usulan kebutuhan ASN tahun 2019 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar. Usulan untuk jabatan pelaksana harus berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana, dan untuk jabatan fungsional diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, serta masih dimungkinkan untuk jenjang pemula. Adapun ha-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan formasi sebagai berikut:

1 . Pemerintah Pusat
Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK (dilampirkan), dan jumlah PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun tahun 2019, serta kesediaan anggaran untuk latsar bagi CPNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Alokasi untuk CPNS 50% dan PPPK 50% diprioritaskan untuk satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

b. Instansi dapat mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional yang dapat diisi dari PPPK dengan memberi kesempatan kepada pegawai non PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus menerus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintah Daerah
Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK (dilampirkan), dan memperhatikan jumlah PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS, luas wilayah serta melampirkan surat pemyataan kesediaan anggaran gaji dan latsar bagi CPNS, dengan ketentuan sebagai berikut
a. Alokasi CPNS 30% dan PPPK 70% diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluardengan memberi kesempatan kepada pegawai non PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus menerus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Diutamakan bagi satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Perlu kami sampaikan pula bahwa usulan kebutuhan yang telah diinput ke dalam aplikasi e-Formasi agar dicetak dan disampaikan secara resmi kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN dengan cara diunggah dalam format file pdf pada menu "unggah usulan formasi" yang terdapat dalam aplikasi e-Formasi, paling lambat minggu ke-2 bulan Juni 2019. Apabila Saudara belum menyampaikan usulan sampai dengan minggu ke-2 bulan Juni 2019, kami nyatakan K/L/Pemda yang Saudara pimpin tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun 2019.

    Download Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 Tentang Pengadaan ASN Tahun 2019

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 Tentang Pengadaan ASN Tahun 2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 Tentang Pengadaan ASN Tahun 2019



    Download File:
    Surat Menteri PANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 Tentang Pengadaan ASN Tahun 2019.pdf

    Informasi selengkapnya: https://www.menpan.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 Tentang Pengadaan ASN Tahun 2019. Semoga bisa bermanfaat.
    Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS

    Diposting oleh Pada 5/20/2019 03:31:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 30 Tahun 2015 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP Nomor 15 Tahun 2019. Download file format PDF.

    Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS (Pegawai Negeri Sipil)
    Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019

    Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS (Pegawai Negeri Sipil)

    Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS (Pegawai Negeri Sipil):

    PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 6 TAHUN 2019
    TENTANG
    KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
    KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,


    Menimbang:
    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30  Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;

    Mengingat:
    1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 327);
    4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2003 tentang Sadan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
    5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 51); 

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan: PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019.

    Pasal 1
    (1) Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 30
    ahun 2015, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019.

    (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:
    a. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
    b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.

    Pasal 2
    Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada masa kerja golongan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan cara sebagai berikut:
    a. gaji pokok lama golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/ d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar A-1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; 

    b. gaji pokok lama golongan ruang II/ a sampai dengan golongan ruang II/ d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar B-1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

    c. gaji pokok lama golongan ruang III/ a sampai dengan golongan ruang III/ d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar C-1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau

    d. gaji pokok lama golongan ruang IV/ a sampai dengan golongan ruang IV/ e pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar D-1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

    Pasal 3

    (1) Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Angka I Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

    (2) Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar instansi induknya ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.

    (3) Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar instansi induknya, berlaku ketentuan sebagai berikut:

    a. apabila prmpinan instansi yang menenma perbantuan berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian gaji pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima perbantuan; atau

    b. apabila pimpman instansi yang menenma perbantuan tidak berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian gaji pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.

    Pasal 4
    (1) Untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat struktural di lingkungannya paling rendah pejabat administrator.

    (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Angka II Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

    Pasal 5

    Keputusan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada pejabat yang diberi delegasi dan tembusan disampaikan kepada:

    a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas/Biro/Bagian Keuangan instansi yang bersangkutan; dan

    b. Pejabat lain yang dianggap perlu.

    Pasal 6
    Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:
    a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Pemegang Kas/Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangku tan;

    b. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan

    c. Pejabat lain yang dianggap perlu.

    Pasal 7
    (1) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penyesuaian gaji pokok didasarkan atas masa kerja golongan sebelum dijatuhi hukuman disiplin.

    (2) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, penyesuaian gaji pokok berlaku ketentuan sebagai berikut:

    a. selama menjalani hukuman disiplin, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada tanggal 31 Desember 2018; dan

    b. setelah selesai menjalani hukuman disiplin, penyesuaian gaji pokok berdasarkan gaji pokok baru sesuai golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya.

    (3) Keputusan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Angka III Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

    Pasal 8
    Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:

    a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Pemegang Kas/Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;

    b. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan

    c. Pejabat lain yang dianggap perlu.

    Pasal 9
    Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani pemberhentian sementara atau sedang menerima uang tunggu, penyesuaian gaji pokok dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. bagi yang sedang menjalani pemberhentian sementara, di tahan karena menj adi tersangka tindak pidana, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018; atau

    b. bagi penerima uang tunggu, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan pada saat yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak uang tunggu.

    Pasal 10
    Penyesuaian gaji pokok Calon Pegawai Negeri Sipil dihitung 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok baru dengan masa kerja golongan yang dimiliki Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan cara sebagai berikut:

    a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang I/ a sampai dengan golongan ruang I/ c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar A-1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

    b. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang II/ a sampai dengan golongan ruang II/ c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar B-1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau

    c. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang III/ a sampai dengan golongan ruang III/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar C-1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

    Pasal 11
    Dalam hal yang akan disesuaikan merupakan gaji pokok Hakim, ketentuan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku secara mutatis mutandis dengan penyesuaian gaji pokok Hakim sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan cara se bagai berikut:
    a. gaji pokok lama golongan ruang III/ a sampai dengan golongan ruang III/ d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar C-1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau

    b. gaji pokok lama golongan ruang IV/ a sampai dengan golongan ruang IV /e pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar D-1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

    Pasal 12
    Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 mulai berlaku pada tanggal 1 J anuari 2019.

    Pasal 13
    Peraturan Badan mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2019
    KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUSLIK INDONESIA,
    ttd.

    BIMA HARIA WIBISANA

      Download Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS (Pegawai Negeri Sipil)

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS (Pegawai Negeri Sipil) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS (Pegawai Negeri Sipil)



      Download File:
      Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS.pdf
      Sumber: http://www.bkn.go.id

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 30 Tahun 2015 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP Nomor 15 Tahun 2019. Semoga bisa bermanfaat.
      Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan dan/ atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya

      Diposting oleh Pada 5/20/2019 01:39:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan dan/ atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. Download file format PDF.

      Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan dan/ atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya
      Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan dan/ atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya

      Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan dan/ atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya

      Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan dan/ atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya:

      PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
      NOMOR 7 TAHUN 2019
      TENTANG
      PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN/ATAU PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/ DUDANYA

      DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
      KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

      Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/ atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;


      Mengingat:
      1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
      2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
      3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
      4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 327);
      5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 46);
      6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
      7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

      MEMUTUSKAN:

      Menetapkan: PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN/ATAU PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/ DUDANYA.

      BAB I
      KETENTUAN UMUM

      Pasal 1
      Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
      1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
      2. Janda adalah isteri sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia.
      3. Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari PNS anita atau penenma pensiun PNS wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain.
      4. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/ anak yang disahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      5. Orang Tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari PNS.
      6. Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
      7. Tewas adalah suatu kondisi pada saat PNS meninggal: a. dalam menjalankan tugas dan kewajibannya; b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. langsung diakibatkan oleh Iuka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau keadaan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan; dan/ atau d. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan anasir itu.
      8. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.

      BAB II
      PENETAPAN, PENETAPAN KEMBALI, DAN PENYESUAIAN PENSIUN PNS DAN JANDA/DUDANYA


      Bagian Kesatu
      Umum

      Pasal2
      (1) Petunjuk teknis Penetapan dan/ atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya digunakan oleh pejabat pengelola kepegawaian dalam melaksanakan proses penetapan dan penyesuaian pensiun pokok pensiunan PNS dan Janda/Dudanya.

      (2) Penetapan Pensiun Pokok PNS dan Janda/Dudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang pensiun pokoknya ditetapkan atas dasar gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019.

      (3) Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bagi PNS yang mendapatkan hak pensiun sejak 1 Februari 2019.

      (4) Penyesuaian pensiun pokok bagi Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:

      a. Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015; dan

      b. Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang diberikan hak pensiun pada tanggal 1 Januari 2019 dan sebelum tanggal 1 Januari 2019 yang pensiun pokoknya telah ditetapkan/ disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.

      Bagian Kedua
      Penetapan Pensiun

      Pasal3
      (1) PNS dan Janda/Dudanya yang diberikan hak pensiun sejak 1 Februari 2019, pensiun pokoknya ditetapkan sebagai berikut:

      a. pensiun PNS, perrsrun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar A-I sampai dengan Daftar A-XVII Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

      b. pensiun Janda/Duda PNS, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar B-1 sampai dengan Daftar B-IV Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

      c. pensiun Janda/Duda dari PNS yang tewas, perisiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar C-1 sampai dengan Daftar C-IV Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan

      d. pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/ Suami ataupun Anak, pensmn pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar D-1 sampai dengan Daftar D-IV Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

      (2) Pejabat pengelola kepegawaian dalam melaksanakan proses penetapan pensiun pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan daftar pensiun pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

      (3) Cara melaksanakan penetapan pensiun pokok PNS, pensiun Janda/Duda PNS, pensiun Janda/Duda dari PNS yang tewas, dan pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Angka I Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

      Bagian Ketiga
      Penetapan Kembali Pensiun Pokok

      Pasal 4
      (1) Pensiun PNS dan Janda/Dudanya yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019 dan seterusnya, maka pensiun pokoknya disesuaikan sebagai berikut:

      a. pensiun PNS, pensiun pokoknya ditetapkan kembali sebagaimana tercantum dalam Daftar A-I sampai dengan Daftar A-XVII Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

      b. pensiun Janda/Duda PNS, perisrun pokoknya ditetapkan kembali sebagaimana tercantum dalam Daftar B-1 sarnpai dengan Daftar B-IV Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

      c. pensiun Janda/Duda dari PNS yang tewas, pensiun pokoknya ditetapkan kembali sebagaimana tercantum dalam Daftar C-1 sampai dengan Daftar C- IV Lampiran yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan

      d. pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/ Suami ataupun Anak, pensiun pokoknya ditetapkan kembali sebagaimana tercantum dalam Daftar D-1 sampai dengan Daftar D-IV Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

      (2) Bagi PNS yang pensiun pokoknya telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tetapi belum mcncapai batas usia pensiun, maka pensiun pokoknya disesuaikan berdasarkan ketentuan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

      (3) Penyesuaian pensiun pokok bagi pensiun PNS, pensiun




      Janda/Duda PNS, pensiun Janda/Duda dari PNS yang tewas, dan pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas serta bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN sebagai dasar pembayaran pensiun.

      (4) Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara kolektif menurut con toh se bagaimana tercan tum dalam Lam piran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.










      (5) Dalam hal diperlukan, keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara individu/ perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

      (6) Cara melaksanakan penetapan kembali pensiun pokok PNS, pensiun Janda/Duda PNS, pensiun Janda/Duda dari PNS yang tewas, dan pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas serta bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Angka I Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

      Bagian Keempat
      Penyesuaian Pensiun

      Pasal 5
      (1) Pensiun pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang diberikan hak pensiun pada tanggal 1 Januari 2019 dan se belum tanggal 1 J anuari 2019, perlu disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

      (2) Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang pensiun pokoknya telah ditetapkan/ disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015, maka pensiun pokoknya disesuaikan sebagai berikut:

      a. pensiun PNS, pensiun pokoknya disesuaikan rnenjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama dalam Lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019;

      b. perisiun Janda/Duda PNS, pensiun pokoknya disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama dalam Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019;
      c. perisiun .Iarida/Duda dari PNS yang tewas, pensiun pokoknya disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 segans dengan pensiun pokok lama dalam Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019; dan

      d. pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/Suami ataupun Anak, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019.

      (3) Dalam hal terdapat pemberian bagian pen srun .Janda dan/ atau bagian pensiun .Janda yang diterimakan kepada Anak/ Anak-Anak, maka untuk perhitungan penyesuaian bagian pensiun tersebut harus dikembalikan terlebih dahulu pada pensiun pokok Janda yang belum dibagi, kemudian disesuaikan sebagaimana ketentuan tersebut dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b dan setelah didapatkan pensiun pokok Janda yang baru dibagi sesuai dengan jumlah bagian Janda a tau Anak/ Anak-Anaknya.

      (4) Penyesuaian pcnsiun pokok pensiun PNS, pensiun Janda/Duda PNS, pensiun Janda/Duda dari PNS yang tewas, dan pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN sebagai dasar pembayaran pensiun.

      (5) Keputusan penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara kolektif menurut con toh se bagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sadan ini.










      (6) Dalam hal diperlukan, keputusan penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat secara individu/perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

      (7) Cara melaksanakan penyesuaian pensiun pokok bagi pensiun PNS, pensiun Janda/Duda PNS, pensiun Janda/Duda dari PNS yang tewas, dan pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Angka III Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

      BAB III
      TATA CARA PENYESUAIAN PENSIUN POKOK

      Bagian Kesatu
      Umum

      Pasal 6
      (1) Pensiun pokok yang disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 adalah:
      a. Pensiun pokok yang telah ditetapkan/ disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 serta diberikan hak pensiun pada tanggal 1 Januari 2019 dan sebelum tanggal 1 Januari 2019, yang terdiri dari pensiun pokok Pensiunan PNS, Janda/Duda PNS, bagian pensiun Janda dan/atau bagian pensiun Janda yang diterimakan kepada Anak/ Anak-Anak, Janda/Duda dari PNS yang tewas; dan pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas dengan tidak meninggalkan Istri/ Suami ataupun Anak. 

      b. Pensiun pokok Pensiunan PNS dan pensiun pokok Janda/Duda PNS termasuk pula tunjangan yang bersifat pensiun bagi bekas Tentara Koninklijk Nederland Indische Leger (KNIL/KM).

      (2) Penyesuaian perisrun pokok PNS, pensiun pokok Janda/Duda PNS, pensiun pokok Janda/Duda dari PNS yang tewas dan pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/ Suami ataupun Anak, ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN yang dibuat secara kolektif.

      Bagian Kedua
      Tata Cara Penyesuaian Pensiun Pokok


      Pasal 7
      (1) Kepala BKN menetapkan keputusan penyesuaian pensiun pokok pensiunan PNS dan janda/ dudanya secara kolektif se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (5), berdasarkan data pertimbangan teknis pensiun pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara online (SAPK online) BKN, data pensiunan pada PT. Taspen (Persero), dan data pensiunan pada PT. Asabri (Persero).

      (2) Data pensiunan pada PT. Asabri (Pcrsero) scbagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang berada di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

      (3) Keputusan penyesuaian pensiun pokok pensiunan PNS dan Janda/Dudanya sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) disampaikan kepada PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero) sesuai dengan wilayah pembayaran.

      (4) Penyampaian keputusan penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dengan menggunakan media elektronik melalui laman https: / / e-inpassing. bkn.go.id atau laman lain yang ditentukan oleh BKN.


      (5) Keputusan penyesuaian pensiun pokok pensiunan PNS dan Janda/Dudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat informasi secara kolektif yang paling kurang terdiri atas:
      a. Nama, tanggal lahir;
      b. Nomor Induk Pegawai (NIP);
      c. Nomor SK Pensiun/ Nomor Pertek, Tanggal/TMT Pensiun;
      d. Golongan ruang terakhir;
      e. Masa kerja golongan dan masa kerja pensiun;
      f. Pensiun pokok pegawai dan janda/ duda sebulan; dan
      g. Alamat terakhir.

      (6) Dalam hal diperlukan, bagi Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang ingin mendapat informasi besaran penyesuaian pensiun pokok pensiunan PNS dan Janda/Dudanya secara individu melalui laman https://e-inpassing.bkn.go.id atau laman lain yang ditentukan oleh BKN.

      (7) Dalam hal diperlukan, bagi Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang ingin mendapat petikan keputusan penyesuaian pensiun pokok pensiunan PNS dan Janda/Dudanya secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (6), dapat berkoordinasi dengan Kantor BKN Pusat, Kantor Regional BKN atau PT. Taspen (Persero).

      BAB IV
      TAMBAHAN PENGHASILAN

      Bagian Kesatu
      Pemberian Tambahan Penghasilan

      Pasal 8
      (1) Bagi Pensiunan PNS, Pensiunan Janda/ Duda PNS, pensiun yang diberikan kepada Anak, bagian pensiun Janda/ Anak (anak-anak) dan pensiun yang diberikan kepada Orang Tua yang dipensiun sebelum tanggal 1 Juli 2001, setelah pensiun pokoknya disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 dan:

      a. tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan penghasilan, kepadanya diberikan tambahan penghasilan sebesar jumlah penurunan penghasilannya ditambah dengan 5% (lima persen) dari penghasilan; atau

      b. mengalami kenaikan penghasilan kurang 5% (lima persen) dari penghasilan, kepadanya diberikan tam bah an penghasilan sehingga kenaikan penghasilannya menjadi sebesar 5% (lima persen).

      (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan yang diterima pada bulan Desember 2018, tidak termasuk tunjangan pangan.

      (3) Apabila terjadi mutasi keluarga sejak Januari 2019, maka penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibayarkan dengan memperhitungkan perubahan penghasilan sesuai dengan mutasi keluarga.

      (4) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak 1 Januari 2019.

      Bagian Kedua
      Pemberian Tambahan Penghasilan bagi yang tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan penghasilan

      Pasal 9
      (1) Bagi Pensiunan PNS, Pensiunan Janda/Duda PNS, pensiun yang diterimakan kepada Anak, bagian pensiun Janda/ Anak (Anak-Anak) dan pensiun yang diterimakan kepada Orang Tua setelah pensiun pokoknya disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 ternyata tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan penghasilan, kepadanya diberikan tambahan penghasilan sebesar jumlah penurunan penghasilannya ditambah dengan 5% (lima persen) dari penghasilan.

      (2) Perhitungan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara se bagai berikut:

      a. menghitung jumlah penghasilan pensiun pada bulan Desember 2018 berdasarkan pensiun pokok Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015, termasuk tambahan penghasilan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;

      b. terhitung mulai tanggal 1 J anuari 2019, menyesuaikan pensiun pokok sebagaimana tersebut pada huruf a ke dalam pensiun pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019;

      c. menghitung jumlah penghasilan berdasarkan pensiun pokok sebagaimana tersebut pada huruf b, dengan menjumlahkan pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, untuk kemudian dikurangi iuran jaminan kesehatan;

      d. apabila jumlah penghasilan sebagaimana tersebut huruf c, lebih kecil atau sama dengan jumlah penghasilan sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan sebesar jumlah penurunan penghasilannya ditambah dengan 5 % (lima persen) dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019.

      (3) Cara melaksanakan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Angka IV huruf A Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

      Bagian Ketiga
      Pemberian Tambahan Penghasilan bagi yang Mengalami Kenaikan Penghasilan Kurang 5% (lima persen) dari Penghasilan.

      Pasal 10
      (1) Bagi Pensiunan PNS, Pensiunan Janda/Duda PNS, pensiun yang diterimakan kepada Anak, bagian pensiun Janda/ Anak (Anak-Anak) dan pensiun yang diterimakan kepada Orang Tua yang diberikan hak pensiun sebelum 1 Juli 2001, setelah pensiun pokoknya disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 ternyata mengalami kenaikan penghasilan kurang 5% (lima persen) dari penghasilan pada bulan Desember 2018, kepadanya diberikan tambahan penghasilan sehingga kenaikan penghasilannya menjadi sebesar 5% (lima persen)

      (2) Perhitungan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

      a. Menghitung jumlah penghasilan pensiun pada bulan Desember 2018 berdasarkan perisiun pokok Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015, termasuk tambahan penghasilan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.

      b. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019, menyesuaikan pensiun pokok sebagaimana tersebut dalam huruf a, ke dalam pensiun pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019.

      c. Menghitung jumlah penghasilan berdasarkan pensiun pokok sebagaimana tersebut pada huruf b, dengan menjumlahkan pensiun pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan, untuk kemudian dikurangi iuran ,Jaminan Kesehatan.

      d. Apabila setelah pensiun pokoknya disesuaikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019, ternyata jumlah penghasilannya mengalami kenaikan kurang 5 % (lima persen) dari penghasilan pada bulan Desember 2018, kepadanya diberikan tambahan penghasilan sehingga kenaikan penghasilannya menjadi sebesar 5 % (lima persen) dari penghasilan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat ( 1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019.

      (3) Cara melaksanakan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Angka IV huruf B Lampiran II yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

      BAB V
      KETENTUAN LAIN-LAIN

      Pasal 11
      (1) Hakim yang gaji pokoknya telah disesuaikan ke dalam gaji pokok PNS, pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi PNS.

      (2) Ketentuan mengenai penetapan dan penyesuaian pensiun pokok pensiunan PNS dan Janda/Dudanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan dan penyesuaian pensiun pokok pensiunan Hakim dan Janda/ Dudanya.

      (3) Besaran perisrun pokok terendah untuk Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:
      a. Pensiun pokok Hakim sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah pada pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan O (nol) tahun sebesar Rp2.579.400,00;

      b. Pensiun pokok Janda/Duda Hakim sebulan tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok terendah pada pangkat Penata Muda golongan ruang III/ a dengan masa kerja golongan 0 (nol) tahun sebesar Rpl.934.600,00;

      c. Pensiun pokok Janda/Duda dari Hakim yang tewas sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah pada pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan O (nol) tahun sebesar Rp2.579.400,00; dan

      d. Pensiun pokok Orang Tua dari Hakim yang tewas sebulan dihitung sesuai ketentuan penetapan besaran pensiun pokok yang diberikan kepada orang tua dari PNS yang tewas sebesar 20% dari Rp2.579.400,00 = Rp515.880,00.

      BAB VI
      KETENTUAN PENUTUP

      Pasal 12
      Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku,
      1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya; dan
      2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 201 7 tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian Gaji Pokok, Penetapan, Penetapan Kembali, dan/ atau Penyesuaian Pensiun Pokok Hakim dan Janda/Dudanya, sepanjang mengatur mengenai pen etapan dan penyesuaian pensiun Hakim dan Janda/Dudanya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

      Pasal 13
      Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari 2019.
      Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Sadan ini dengan penempatannya dalam Serita Negara Republik Indonesia.

      Ditetapkan di Jakarta
      padatanggal 6Mei 2019

      KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUSLIK INDONESIA,
      ttd.
      BIMA HARIA WIBISANA

        Download Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan dan/ atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan dan/ atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan dan/ atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya



        Download File:
        Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan dan/ atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya.pdf
        Sumber: http://www.bkn.go.id

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan dan/ atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. Semoga bisa bermanfaat.
        PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kerja PNS (Pegawai Negeri Sipil)

        Diposting oleh Pada 5/20/2019 06:12:00 AM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Peraturan Pemerintah PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kerja PNS (Pegawai Negeri Sipil). Download file format PDF.

        PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kerja PNS (Pegawai Negeri Sipil)
        PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kerja PNS (Pegawai Negeri Sipil)

        PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kerja PNS (Pegawai Negeri Sipil)

        Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kerja PNS (Pegawai Negeri Sipil):

        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2019
        TENTANG
        PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

        DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


        Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

        Mengingat:
        1. PasaI 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
        2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

        MEMUTUSKAN:

        Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

        BAB I
        KETENTUAN UMUM

        Pasal 1
        Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
        1. Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja; pelaksanaan, pemantauan, clan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi kinerja.
        2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
        3. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
        4. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai oleh setiap PNS.
        5. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
        6. Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau melebihi target.
        7. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        8. Pejabat Penilai Kinerja PNS adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
        9. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
        10. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
        11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        12. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        13. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS untuk mengamati pencapaian target kinerja yang terdapat dalam SKP.
        14. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
        15. Bimbingan Kinerja adalah suatu proses terus-rnenerus dan sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung dalam membantu PNS agar mengetahui dan mengembangkan kompetensi PNS, dan mencegah terjadinya kegagalan kinerja.
        16. Konseling Kinerja adalah proses untuk melakukan identifikasi dan membantu penyelesaian masalah perilaku kinerja yang dihadapi PNS dalam mencapai target kinerja.
        17. Konselor adalah pihak yang memberikan konseling.
        18. Pemeringkatan Kinerja adalah perbandingan antara kinerja PNS dengan PNS lainnya dalam 1 (satu) unit kerja dan/ atau instansi.
        19. Penghargaan adalah suatu apresiasi yang diberikan oleh instansi kepada PNS atas pencapaian kinerja yang sangat baik.
        20. Sistem Informasi Kinerja PNS adalah tata laksana dan prosedur pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, pemanfaatan, dan pendokumentasian data kinerja PNS secara terintegrasi.
        21. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
        22. lnstansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
        23. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
        24. Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara.
        25. Pengelola Kinerja adalah pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan kinerja PNS.
        26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

        Pasal 2
        Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.

        Pasal 3
        Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

        Pasal 4
        Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip:
        a. objektif;
        b. terukur;
        c. akuntabel;
        d. partisipatif; dan
        e. transparan.

        BAB II
        SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

        Pasal 5
        Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS.
        Pasal 6
        (1) Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
        a. perencanaan kinerja;
        b. pelaksanaan, Pemantauan Kinerja, dan pembinaan kinerja;
        c. penilaian kinerja;
        d. tindak lanjut; dan
        e. Sistem Informasi Kinerja PNS.

        (2) Instansi Pemerintah yang akan/ sedang membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dilaksanakan dengan Keputusan Menteri.

        (3) Instansi Pemerintah yang telah membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan evaluasi bersama dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

        Pasal 7
        (1) Setiap Instansi Pemerintah harus menerapkan Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

        (2) Pimpinan lnstansi Pemerintah melakukan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Instansi Pemerintah masing-masing.
        (3) Menteri melakukan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

          Download PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kerja PNS (Pegawai Negeri Sipil)

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kerja PNS (Pegawai Negeri Sipil) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kerja PNS (Pegawai Negeri Sipil)



          Download File:
          PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kerja PNS.pdf

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kerja PNS (Pegawai Negeri Sipil). Semoga bisa bermanfaat.
          Panduan ARD (Aplikasi Raport Digital) Madrasah v.2 untuk Guru dan Admin Proktor Madrasah Tahun 2019

          Diposting oleh Pada 5/20/2019 04:43:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Panduan ARD (Aplikasi Raport Digital) Madrasah v.2 untuk Guru dan Admin Proktor Madrasah Tahun 2019. Download file format PDF.

          Panduan ARD (Aplikasi Raport Digital) Madrasah v.2 untuk Guru dan Admin Proktor Madrasah Tahun 2019
          Panduan ARD (Aplikasi Raport Digital) Madrasah v.2 untuk Guru dan Admin Proktor Madrasah Tahun 2019

          Panduan ARD (Aplikasi Raport Digital) Madrasah v.2 untuk Guru dan Admin Proktor Madrasah Tahun 2019

          Berikut ini keterangan dari isi berkas Panduan ARD (Aplikasi Raport Digital) Madrasah v.2 untuk Guru dan Admin Proktor Madrasah Tahun 2019:

          Panduan ARD (Aplikasi Raport Digital) Madrasah v.2 untuk Guru Tahun 2019 berisi:
          SPESIFIKASI TEKNIS
          TAHAPAN PENGGUNAAN
          • Akses Aplikasi Rapor Digital
          • Login Aplikasi
          • Halaman Awal User Madrasah 
          • Input Pembobotan dan KKM Pembelajaran
          • Input Nilai Harian
          • Input Nilai Akhir
          • Data Wali Kelas
          • Data Siswa Kelas
          • Cetak Rapor

          Panduan Teknis Admin Proktor (Operator) dan VDI ARD Versi 2.0 Tahun 2019 berisi:
          SPESIFIKASI TEKNIS
          TAHAPAN PENGGUNAAN
          • Akses Aplikasi Raport Digital
          • Login Aplikasi
          • Halaman Awal User Madrasah
          • Konfigurasi Aplikasi
          • Sinkron dan Kirim Data
          • Input Mata Pelajaran
          • Input Muatan Lokal
          • Input Data Guru
          • Input Data Rombongan Belajar / Kelas
          • Atur Mengajar Guru
          • Input Data Siswa
          • Mengatur Rombel Siswa
          • Input Ekstra Kulikuler

            Download Panduan ARD (Aplikasi Raport Digital) Madrasah v.2 untuk Guru dan Admin Proktor Madrasah Tahun 2019

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Panduan ARD (Aplikasi Raport Digital) Madrasah v.2 untuk Guru dan Admin Proktor Madrasah Tahun 2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

            Panduan ARD (Aplikasi Raport Digital) Madrasah v.2 untuk Guru Tahun 2019





            Download File:
            Panduan ARD Madrasah untuk Guru Tahun 2019.pdf
            User Manual ARD Proktor Madrasah (Panduan ARD Madrasah Versi 2.0 2019).pdf
            VDI ARD Madrasahku 2019

            Login ARD - Sistem Rapor Digital Madrasah Kemenag: http://sikurma.kemenag.go.id/ard/

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Panduan ARD (Aplikasi Raport Digital) Madrasah v.2 untuk Guru dan Admin Proktor Madrasah Tahun 2019. Semoga bisa bermanfaat.
            Juknis Penulisan Ijazah RA MI MTS MA Tahun 2019

            Diposting oleh Pada 5/19/2019 12:32:00 PM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas Juknis Penulisan Ijazah RA MI MTS MA Tahun 2019 (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2323 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blangko Ijazah Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Tahun  Pelajaran 2018-2019) dan Materi Sosialisasi Juknis Penulisan Ijazah Madrasah 2019. Download file format PDF.

            Juknis Penulisan Ijazah RA MI MTS MA Tahun 2019
            Juknis Penulisan Ijazah RA MI MTS MA Tahun 2019

            Juknis Penulisan Ijazah RA MI MTS MA Tahun 2019

            Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Juknis Penulisan Ijazah RA MI MTS MA Tahun 2019 (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2323 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blangko Ijazah Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Tahun  Pelajaran 2018-2019):

            Petunjuk Teknis Penulisan Blangko ljazah Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019 ini merupakan rambu-rambu dan pedoman bagi satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam penulisan blangko ljazah RA, MI, MTs dan MA Tahun Pelajaran 2018-2019.

            Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis ini, diharapkan proses penulisan blangko Ijazah dapat berjalan secara efektif dan efisien serta terhindar dari kesalahan.

            • Ijazah merupakan dokumen negara yang sah yang diberikan kepada peserta didik yang telah tamat belajar pada suatu jenjang pendidikan.
            • Ijazah Raudhatul Athfal (RA) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada RA dan dinyatakan tamat belajar dari satuan pendidikan RA.
            • Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MI dan dinyatakan tamat belajar dari satuan pendidikan MI.
            • Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MTs dan dinyatakan tamat belajar dari satuan pendidikan MTs.
            • Ijazah Madrasah Aliyah (MA) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MA dan dinyatakan tamat belajar dari satuan pendidikan MA.
            • Ijazah RA, MI, MTs, dan MA diterbitkan oleh satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional.
            • Ijazah RA, MI, MTs, dan MA, diisi oleh panitia yang tetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
            • Ijazah ditulis tangan dengan baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca, dan bersih dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus.
            • Penulisan blangko ijazah dilakukan sesegara mungkin setelah satuan pendidikan menerima blangko ijazah dari Kabupaten/Kota/Provinsi. Setelah ijazah disahkan oleh kepala satuan pendidikan, selanjutnya ijazah dibagikan kepada peserta didik yang berhak menerima ijazah.
            • Jika terjadi kesalahan dalam penulisan blangko Ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau di tipe-ex dan harus diganti dengan blangko ijazah yang baru.
            • Blangko Ijazah yang salah dalam penulisan, disilang dengan tinta warna merah secara diagonal pada halaman depan dan belakang sebagai tanda bahwa blanko tersebut tidak sah digunakan.

              Download Juknis Penulisan Ijazah RA MI MTS MA Tahun 2019

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis Penulisan Ijazah RA MI MTS MA Tahun 2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

              Juknis Penulisan Ijazah RA MI MTS MA Tahun 2019





              Download File:
              SK Juknis Penulisan Ijazah Madrasah 2018-2019.pdf
              Materi Sosialisasi Juknis Penulisan Ijazah Madrasah 2019.pdf

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Penulisan Ijazah RA MI MTS MA Tahun 2019 (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2323 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blangko Ijazah Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Tahun  Pelajaran 2018-2019). Semoga bisa bermanfaat.
              Lomba Coding EDUSIBER 2019 Pustekom Kemdikbud untuk Jenjang Guru dan Siswa SMA SMK

              Diposting oleh Pada 5/16/2019 05:27:00 AM dengan No comments

              Berikut ini adalah informasi Lomba Coding EDUSIBER 2019 Pustekom Kemdikbud untuk Jenjang Guru dan Siswa SMA SMK.

              Lomba Coding EDUSIBER 2019 Pustekom Kemdikbud untuk Jenjang Guru dan Siswa SMA SMK
              Lomba Coding EDUSIBER 2019 Pustekom Kemdikbud untuk Jenjang Guru dan Siswa SMA SMK

              Lomba Coding EDUSIBER 2019 Pustekom Kemdikbud untuk Jenjang Guru dan Siswa SMA SMK

              Berikut ini informasi mengenai Lomba Coding EDUSIBER 2019 Pustekom Kemdikbud untuk Jenjang Guru dan Siswa SMA SMK:

              TENTANG LOMBA CODING EDUSIBER 2019
              Memasuki revolusi industri 4.0 dimana masyarakat dituntut lebih kreatif dalam menciptakan aplikasi penunjang untuk kemudahan informasi dan komunikasi. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (PUSTEKKOM KEMENDIKBUD) sebagai unit utama di bawah Kemendikbud yang berfungsi melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan berinisiatif mengadakan Lomba Coding EDUSIBER 2019 sebagai wadah untuk mencari bakat-bakat baru dalam kreasi aplikasi pada jenjang guru dan siswa.

              Lomba Coding EDUSIBER 2019 juga bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan para guru dan siswa dalam pemrograman komputer sekaligus memeriahkan rangkaian Anugerah Kihajar yang sudah dilaksanakan sejak 2006.

              HADIAH PEMENANG
              Kategori Guru
              Juara I :
              Plakat + uang pembinaan Rp. 10.000.000 + Laptop

              Juara II :
              Plakat + uang pembinaan Rp. 5.000.000 + Laptop

              Juara III :
              Plakat + uang pembinaan Rp. 3.000.000 + Laptop

              Kategori Siswa

              Juara I :
              Plakat + uang pembinaan Rp. 10.000.000 + Laptop

              Juara II :
              Plakat + uang pembinaan Rp. 5.000.000 + Laptop

              Juara III :
              Plakat + uang pembinaan Rp. 3.000.000 + Laptop

              KETENTUAN PESERTA
              • Peserta Lomba Coding Edusiber 2019 merupakan peserta individu dibagi menjadi 2 kategori: GURU dan SISWA SMA/SMK
              • Sekolah asal Peserta harus berasal dari 12 propinsi yang sudah ditentukan (Aceh, Kep. Riau, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan)
              • Karya aplikasi yang dilombakan merupakan hasil karya sendiri (bukan hasil karya orang lain).
              • Karya aplikasi yang dilombakan sesuai dengan tema “Kepedulian terhadap Keamanan Informasi (Edusiber)”.
              • Peserta membawa laptop dan modem sendiri.
              • Setiap peserta wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia selama mengikuti Lomba Coding Edusiber 2019.

              KETENTUAN KARYA

              Karya aplikasi yang dibuat peserta tidak melanggar hak cipta, tidak mengandung SARA dan pornografi, dan dapat dipertanggung jawabkan.

              Karya aplikasi yang di lombakan dapat berupa Games dan Aplikasi Keamanan Siber:
              • Cyber Security Awareness (Kepedulian Keamanan Siber), contoh: games simulasi menangkal ancaman keamanan siber
              • Cyber Security Tools (Perangkat Keamanan Siber), contoh: Panic button, antivirus, aplikasi monitoring dan tracking
              Poin-poin penilaian proposal :
              1. Desain dan rancangan aplikasi
              2. Desain basis data
              3. Inovasi aplikasi
              Proposal karya aplikasi diunggah ke laman https://edusibercoding.kemdikbud.go.id
              Proposal karya aplikasi yang telah diikutsertakan merupakan hak panitia dan tidak akan dikembalikan
              Proposal karya aplikasi yang telah dikumpulkan dapat diedit/diperbaiki kembali oleh peserta sampai dengan penutupan pendaftaran (14 Juni 2019, pukul 23.59)
              Peserta yang masuk ke seleksi final regional propinsi menyelesaikan karya aplikasi sesuai dengan proposal karya aplikasi yang telah diunggah ke laman https://edusibercoding.kemdikbud.go.id, apabila tidak sesuai maka peserta akan didiskualifikasi.

              Apabila ada peserta yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan akan didiskualifikasi dan pemberian penghargaan akan dibatalkan.

              PENDAFTARAN
              KATEGORI GURU
              https://formulir.kemdikbud.go.id/view.php?id=626912

              KATEGORI SISWA
              Kategori Siswa dengan jenjang SMA/SMK atau Sederajat
              https://formulir.kemdikbud.go.id/view.php?id=626455

              TEKNIS PENDAFTARAN & PENGUMPULAN PROPOSAL
              Setiap peserta melakukan pendaftaran di laman https://edusibercoding.kemdikbud.go.id
              Pengunggahan berkas dimulai dari 1 April 2019 s.d 31 Mei 2019.
              Panitia tidak menerima berkas yang dikirimkan melewati waktu registrasi tersebut.
              Berkas yang diunggah ke laman https://edusibercoding.kemdikbud.go.id, dengan format file .docx atau .pdf yang berisi:
              1. Proposal karya aplikasi
              2. Formulir pendaftaran 
              3. Foto berwarna bebas formal sebesar 4×6 untuk setiap peserta
              Peserta yang berhasil menyelesaikan pendaftaran akan mendapat notifikasi melalui email dan SMS.

              PENGUMUMAN PESERTA LOLOS FINAL REGIONAL PROPINSI
              Proses seleksi dan penjurian proposal karya aplikasi oleh tim juri akan dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2019 Pengumuman Finalis Regional Propinsi yang berhak mengikuti tahap final akan dilaksanakan pada bulan Juni 2019, melalui laman https://edusibercoding.kemdikbud.go.id

              Kontak
              PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
              Jl. RE. Martadinata KM. 15.5 Ciputat, Tangerang Selatan. 15411.
              Helpdesk : 1500 005
              http://pustekkom.kemdikbud.go.id
              Demikian yang bisa kami sampaikan informasi mengenai Lomba Coding EDUSIBER 2019 Pustekom Kemdikbud untuk Jenjang Guru dan Siswa SMA SMK. Semoga bisa bermanfaat.

              Formulir Kontak

              Nama

              Email *

              Pesan *