Berkas Edukasi

Berkas Edukasi

Label Kategori

Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten - Kota

Diposting oleh Pada 7/18/2018 11:26:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten - Kota. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota. Download file PDF.

Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten - Kota
Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten - Kota

Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten - Kota

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten - Kota. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota:

PERATURANKEPALA PERPUSTAKAANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN2017
TENTANG
STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu menyusun standar nasional perpustakaan kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;

Mengingat:
  1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
  8. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1
Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2
Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup:
a. standar koleksi perpustakaan;
b. standar sarana dan prasarana perpustakaan;
c. standar pelayanan perpustakaan;
d. standar tenaga perpustakaan;
e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan f. standar pengelolaan perpustakaan.

Pasal 3
Setiap penyelenggara dan/atau pengelola perpustakaan kabupaten/kota wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota.

Pasal 4
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2017
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KABUPATEN/KOTA

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KABUPATEN/KOTA

1. Ruang lingkup
Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota ini meliputi standar koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Standar ini berlaku pada Perpustakaan umum di tingkat kabupaten/kota.

2. Istilah dan Definisi
a. Perpustakaan
Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka.

b. Perpustakaan Kabupaten/Kota
Perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di kabupaten/kota.

c. Cacah ulang (stock opname)
Kegiatan penghitungan kembali koleksi yang dimiliki perpustakaan agar diketahui jumlah koleksi, jajaran koleksi dan jajaran katalog yang tersusun rapi serta dapat mencerminkan keadaan koleksi sebenarnya.

d. Kerja sama perpustakaan
Kegiatan pemanfaatan bersama sumber daya, fasilitas, dan layanan perpustakaan-perpustakaan yang terlibat kerja sama untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka.

e. Koleksi perpustakaan
Semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.

f. Pelayanan pemustaka
Pelayanan yang langsung berhubungan dengan pembaca atau pemakai jasa perpustakaan.

g. Pelayanan teknis
Pelayanan yang tidak langsung berhubungan dengan pembaca yang pekerjaannya mempersiapkan bahan perpustakaan untuk terselenggaranya pelayanan pembaca.

h. Pelestarian koleksi perpustakaan
Kegiatan pelestarian koleksi perpustakaan yang mencakup pemeliharaan dan perbaikan secara fisik, isi informasi, dan alih media.

i. Pemustaka
Pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan.

j. Pustakawan
Seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

k. Tenaga teknis
Tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perpustakaan.

3. Koleksi perpustakaan
1) Koleksi perpustakaan Kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di kabupaten/kota untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.
2) Perpustakaan memiliki jenis koleksi referensi, koleksi umum (koleksi disirkulasikan), koleksi berkala, terbitan pemerintah, koleksi khusus (muatan lokal), koleksi langka, dan jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
3) Jenis koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan koleksi berdasarkan tingkatan umur, pekerjaan (profesi), dan kebutuhan khusus, seperti kebutuhan penyandang cacat.
4) Komposisi dan jumlah masing-masing jenis koleksi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah.

a. Jenis koleksi
Jenis koleksi Perpustakaan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di kabupaten/kota untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Jenis koleksi Perpustakaan Kabupaten/Kota terdiri dari karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan karya dalam bentuk elektronik.
1) Karya tulis terdiri dari koleksi literatur kelabu, manuskrip.
2) Karya cetak terdiri dari buku dan terbitan berkala.
3) Karya rekam terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara.
4) Karya dalam bentuk elektronik termasuk koleksi digital.

b. Koleksi per kapita
Jumlah judul koleksi Perpustakaan Kabupaten/Kota tipe C paling sedikit: 5.000 judul, untuk tipe B paling sedikit : 6.000 judul, dan tipe A paling sedikit: 7.000 judul. Jumlah penambahan judul koleksi Perpustakaan Kabupaten/Kota 0,025 per kapita per tahun.

c. Kemutakhiran koleksi
Koleksi terbaru perpustakaan yang terbit tiga tahun terakhir paling sedikit 5% dari jumlah koleksi yang ada pada tahun berjalan.

d. Pengembangan koleksi
1) Pengembangan koleksi perpustakaan mengacu pada kebijakan pengembangan koleksi sebagai pedoman tertulis yang harus ditinjau paling lama setiap4 (empat) tahun sekali.
2) Kebijakan pengembangan koleksi mencakupseleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan perpustakaan.
3) Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi perpustakaan yang ditetapkan oleh kepala perpustakaan
4) Dalam pengembangan koleksi setiap perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan pertahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
5) Pengembangan koleksi memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kebutuhan masyarakat setempat.
6) Perpustakaan melakukan cacah ulang (stock opname) dan penyiangan koleksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

e. Pengadaan bahan perpustakaan
Perpustakaan Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perpustakaan:
a. jumlah penduduk sampai dengan 200.000 alokasi anggaran paling sedikit Rp. 500.000.000 per tahun;
b. jumlah penduduk > 200.000 alokasi anggaran @Rp. 2500.- per kapita per tahun.

f. Pengolahan Bahan Perpustakaan
Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan berdasarkan sistem yang baku.

g. Pelestarian Koleksi Perpustakaan
1) Pemeliharaan koleksi perpustakaan; Perpustakaan melakukan pemeliharaan terhadapkoleksi secara berkala.
2) Perbaikan koleksi perpustakaan; Perpustakaan melakukan perbaikan koleksi perpustakaan yang mengalami kerusakan.

4. Sarana dan Prasarana
a. Lokasi/lahan
1) Lokasi perpustakaan berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat; dan
2) Lahan perpustakaan di bawah kepemilikan dan/atau kekuasaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan status hukum yang jelas.

b. Gedung
1) Luas bangunan gedung perpustakaan paling sedikit 0,008 m2 per kapita dan bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan.
2) Gedung perpustakaan memenuhi standar konstruksi, teknologi, lingkungan, ergonomik, kesehatan, keselamatan, kecukupan, estetika, efektif dan efisien.
3) Gedung perpustakaan dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus.

c. Ruang perpustakaan
1) Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
2) Setiapperpustakaan wajib memiliki sarana ruang penyimpanan koleksi, akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan.
3) sarana ruang penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.

d. Sarana perpustakaan
1) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
2) Sarana ruang pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan-peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.seperti berikut:
  1. Perabot kerja 1 set/pengguna Dapat menunjang kegiatan memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja multimedia.
  2. Perabot penyimpanan 1 set/perpustakaan Dapat menyimpan koleksi perpustakaan dan peralatan lain untuk pengelolaan perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/ laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci.
  3. Peralatan multimedia 1 set/perpustakaan Paling sedikit terdiri atas 1 set komputer dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi.
  4. Perlengkapan lain 1 set/perpustakaan Minimum terdiri atas buku inventaris untuk mencatat koleksi perpustakaan, buku pegangan pengolahan untuk pengatalogan bahan pustaka yaitu bagan klasifikasi, daftar tajuk subjek dan peraturan pengatalogan, serta papan pengumuman.

5. Pelayanan perpustakaan
a. Jenis pelayanan
1) Jenis pelayanan perpustakaan paling sedikit terdiri dari pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka.
2) Pelayanan teknis mencakuppengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
3) Pelayanan pemustaka mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.

b. Jumlah jam pelayanan
Jumlah jam pelayanan perpustakaan paling sedikit 8 (delapan) jam per hari dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

c. Kerja sama perpustakaan
1) Perpustakaan Kabupaten/Kota membangun dan mengembangkan kerjasama antar perpustakaan dan kerjasama dengan instansi lainnya untuk mengoptimalkan pelayanan perpustakaan.
2) Bentuk-bentuk kerja sama perpustakaan berupa pemanfaatan bersama sumber daya perpustakaan.

d. Keanggotaan perpustakaan
Jumlah anggota perpustakaan paling sedikit 2% dari jumlah penduduk kabupaten/kota.
e. Kunjungan Perpustakaan
Jumlah kunjungan ke perpustakaan paling sedikit 0.10 per kapita per tahun.

f. Sirkulasi (pinjaman) per kapita
Jumlah transaksi sirkulasi (peminjaman)koleksi paling sedikit 0.125 dari keseluruhan koleksi.

g. Kepuasan pemustaka
Perpustakaan melakukan survey kepuasan pemustaka paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan hasil paling sedikit 60% pemustaka menyatakan puas.

6. Tenaga Perpustakaan
Tenaga Perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

a. Kualifikasi kepala perpustakaan
Kepala perpustakaan berasal dari pustakawan. Dalam hal tidak terdapat pustakawan, Kepala Perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

b. Kualifikasi pustakawan
Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma II (D.II) bidang perpustakaan.

c. Kualifikasi tenaga teknis perpustakaan
1) Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
2) Tenaga teknis antara lain tenaga teknis komputer, tenaga teknis ketatausahaan dan tenaga teknis lainnya.

d. Jumlah tenaga
Jumlah tenaga perpustakaan (staf) paling sedikit 1 (satu) orang per 25.000 penduduk Kabupaten/Kota.

e. Jumlah tenaga berkualifikasi
Jumlah tenaga perpustakaan (pustakawan) yang berkualifikasi di bidang perpustakaan dan informasi paling sedikit 1 (satu) orang per 75.000 penduduk Kabupaten/Kota.

7. Penyelenggaraan Perpustakaan
a. Penyelenggaraan perpustakaan
1) Penyelenggaran perpustakaan memiliki koleksi, sarana dan prasarana, layanan, tenaga serta anggaran.
2) Perpustakaan Kabupaten/Kota dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Daerah.
3) Penyelenggaraan perpustakaan Kabupaten/Kota mengacu pada sistem nasional perpustakaan.

b. Struktur organisasi
1) Perpustakaan Kabupaten/Kota merupakan satuan organisasi perpustakaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
2) Struktur organisasi Perpustakaan Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah.

8. Pengelolaan Perpustakaan
Pengelolaan perpustakaan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
a. Perencanaan
1) Perencanaan meliputi rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja tahunan.
2) Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3) Rencana strategis dan program kerja tahunan disetujui dan ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Perpustakaan.
4) Perpustakaan menyusun rencana strategis (renstra) yang dijabarkan dalam rencana kerja jangka pendek dan rencana jangka menengah.

b. Pelaksanaan
1) Perpustakaan menerapkan prinsipmanajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pelaporan, dan penganggaran.
2) Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang berbasis mutu.

c. Pengawasan
1) Pengawasan perpustakaan dilakukan melalui supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
2) Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.
3) Evaluasi terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara perpustakaan dan/atau masyarakat.

d. Pelaporan
1) Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.
2) Pelaporan dibuat secara berkala dengan mengacu pada tugas dan fungsi perpustakaan.
3) Pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan.
e. Anggaran
1) Perpustakaan menyusun rencana anggaran secara berkesinambungan sesuai dengan tugas dan perpustakaan.
2) Penyusunan anggaran mengacu pada rencana strategis dan rencana kerja/program kerja perpustakaan.
3) Anggaran perpustakaan secara rutin bersumber dari melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4) Anggaran perpustakaan dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat.
5) Kepala perpustakaan bertanggungjawab terhadappengusulan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran.

KEPALA PERPUSTAKAANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD SYARIF BANDO

    Download Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten - Kota

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten - Kota. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota. ini silahkan lihat dan download pada link di bawah ini:

    Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten - Kota



    Download File:
    Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota.pdf

    Lihat juga:
    Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan
    Standar Nasional Perpustakaan Desa - Kelurahan
    Standar Nasional Perpustakaan Khusus

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten - Kota. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota. Semoga bisa bermanfaat.
    Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan

    Diposting oleh Pada 7/18/2018 10:29:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan. Download file format PDF.

    Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan
    Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan

    Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan

    Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan:


    PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 7 TAHUN 2017

    TENTANG
    STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KECAMATAN

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
    KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang:
    a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu menyusun standar nasional perpustakaan kecamatan;

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan;

    Mengingat:
    1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
    2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
    3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
    5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
    6. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

    MEMUTUSKAN:
    Menetapkan:
    PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KECAMATAN.

    Pasal 1
    Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

    Pasal 2
    Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup:
    a. standar koleksi perpustakaan;
    b. standar sarana dan prasarana perpustakaan;
    c. standar pelayanan perpustakaan;
    d. standar tenaga perpustakaan;
    e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
    f. standar pengelolaan perpustakaan.

    Pasal 3
    Setiap penyelenggara perpustakaan kecamatan wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan.

    Pasal 4
    Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

    Ditetapkan di Jakarta
    pada tanggal 27 Maret 2017
    KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
    ttd.
    MUHAMMAD SYARIF BANDO

    LAMPIRAN
    PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KECAMATAN

    STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KECAMATAN

    1. Ruang lingkup
    Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan ini meliputi standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Standar ini berlaku pada perpustakaan umum di tingkat kecamatan.

    2. Istilah dan Definisi
    a. Perpustakaan
    Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka.

    b. Perpustakaan Kecamatan
    Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.

    c. Koleksi perpustakaan
    Semua informasi dalam bentuk karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.

    d. Pelayanan perpustakaan
    Jasa yang diberikan kepada pemustaka sesuai dengan misi perpustakaan.

    3. Koleksi Perpustakaan
    a. Jumlah koleksi
    Perpustakaan memiliki jumlah koleksi paling sedikit 1000 judul.
    b. Kemutakhiran koleksi
    Perpustakaan memiliki koleksi terbaru (lima tahun terakhir) paling sedikit 10% dari jumlah koleksi.

    c. Jenis koleksi
    1) Perpustakaan memiliki jenis koleksi anak, koleksi remaja, dewasa, koleksi referensi, surat kabar dan majalah.
    2) Koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.

    d. Pengolahan bahan perpustakaan
    Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan sederhana. Proses pengolahan bahan perpustakaan dilakukan melalui pencatatan dalam buku induk, deskripsi bibliografis, dan klasifikasi.

    e. Perawatan koleksi
    1) Pengendalian kondisi ruangan (cahaya kelembaban); Untuk mengendalikan kondisi ruangan, perpustakaan menjaga kebersihan.
    2) Perbaikan koleksi perpustakaan; Perpustakaan melakukan perbaikan koleksi perpustakaan yang sudah rusak secara sederhana.

    f. Pinjaman per eksemplar (turnover stock)
    Frekuensi peminjaman koleksi paling sedikit 0,125 per eksemplar per tahun (jumlah transaksi pinjaman dibagi dengan jumlah seluruh koleksi perpustakaan).

    g. Koleksi per kapita
    jumlah koleksi perpustakaan kecamatan minimal 1000 judul. Jumlah penambahan judul koleksi perpustakaan kecamatan per tahun 0,03 per kapita.

    h. Pengadaan bahan perpustakaan
    Perpustakaan Kecamatan mengalokasikan anggaran pengadaan bahan perpustakaan paling sedikit 40% dari total anggaran perpustakaan.

    4. Sarana dan Prasarana
    a. Lokasi/lahan
    1) Lokasi perpustakaan berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat; dan
    2) Lahan perpustakaan di bawah kepemilikan dan/atau kekuasaan pemerintah desa dengan status hukum yang jelas.

    b. Gedung
    1) Luas bangunan gedung perpustakaan paling sedikit 56m2 dan bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan; dan
    2) Gedung perpustakaan memenuhi standar keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.

    c. Ruang perpustakaan
    Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif dan efisien.

    d. Sarana perpustakaan
    1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, pelayanan perpustakaan, dan sarana kerja; dan
    2) Setiap perpustakaan memiliki sarana akses layanan perpustakaan dan informasi minimal berupa katalog.

    5. Pelayanan Perpustakaan
    a. Jam buka
    Jam buka perpustakaan paling sedikit 6 (enam) jam per hari.

    b. Jenis pelayanan
    Jenis pelayanan paling sedikit layanan pembaca, sirkulasi, referensi, dan penelusuran informasi.

    c. Pola pelayanan
    Pola pelayanan mengutamakan kebutuhan dan kepuasan pemustaka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta pelayanan perpustakaan keliling atau pengembangan pelayanan ekstensi.

    6. Tenaga Perpustakaan
    a. Jumlah tenaga
    Perpustakaan memiliki tenaga paling sedikit 2 orang.

    b. Kualifikasi kepala perpustakaan
    Kepala perpustakaan paling rendah berlatar belakang pendidikan SLTA atau sederajat ditambah pendidikan dan pelatihan (diklat) perpustakaan.

    c. Kualifikasi staf perpustakaan
    Staf perpustakaan paling rendah berlatar belakang pendidikan SLTA atau sederajat.

    d. Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan
    Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan dengan cara mengikuti seminarPti imn

    8. Pengelolaan Perpustakaan
    a. Perencanaan
    1) Perencanaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan.
    2) Perpustakaan menyusun rencana kerja tahunan dan program kerja bulanan.

    b. Pelaksanaan
    1) Pelaksanaan perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
    2) Pelaksanaan perpustakaan memiliki prosedur yang baku.

    c. Pengawasan
    1) Pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
    2) Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan.

    d. Pelaporan
    1) Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara berkala disampaikan kepada pemerintah desa.
    2) Pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indikator kinerja.

    e. Penganggaran penyelenggaraan perpustakaan
    1) Perpustakaan menyusun rencana penganggaran secara berkesinambungan.
    2) Pemanfaatan anggaran perpustakaan diperuntukan minimal untuk 3 komponen utama yaitu koleksi, pelayanan, dan tenaga perpustakaan.
    3) Anggaran perpustakaan kecamatan secara rutin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat.
    4) Kepala Perpustakaan bertanggungjawab dalam pengusulan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran.

    KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
    ttd.
    MUHAMMAD SYARIF BANDO

      Download Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan



      Download File:
      Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan.pdf

      Lihat juga:
      Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten / Kota
      Standar Nasional Perpustakaan Desa / Kelurahan
      Standar Nasional Perpustakaan Khusus
      Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA)

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan. Semoga bisa bermanfaat.
      Standar Nasional Perpustakaan Desa - Kelurahan

      Diposting oleh Pada 7/18/2018 05:49:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Standar Nasional Perpustakaan Desa - Kelurahan. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan. Download file format PDF.

      Standar Nasional Perpustakaan Desa - Kelurahan
      Standar Nasional Perpustakaan Desa - Kelurahan

      Standar Nasional Perpustakaan Desa - Kelurahan

      Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan:

      PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
      NOMOR 6 TAHUN 2017
      TENTANG
      STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN

      DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
      KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

      Menimbang:
      a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu menyusun standar nasional perpustakaan desa/kelurahan;
      b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan;

      Mengingat:
      1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
      2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
      3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 2017, No.697 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
      4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
      5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
      6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
      7. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;
      MEMUTUSKAN:

      Menetapkan:
      PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN.

      Pasal 1
      Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

      Pasal 2
      Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup:
      a. standar koleksi perpustakaan;
      b. standar sarana dan prasarana perpustakaan;
      c. standar pelayanan perpustakaan;
      d. standar tenaga perpustakaan;
      e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
      f. standar pengelolaan perpustakaan.

      Pasal 3
      Setiap penyelenggara perpustakaan desa/kelurahan wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Desa/ Kelurahan.

      Pasal 4
      Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

      Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

      Ditetapkan di Jakarta
      pada tanggal 27 Maret 2017
      KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
      ttd
      MUHAMMAD SYARIF BANDO

      LAMPIRAN
      PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN DESA/ KELURAHAN

      STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
      1. Ruang LingkupStandar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan ini meliputi standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Standar ini berlaku pada perpustakaan umum di tingkat desa/kelurahan.

      2. Istilah dan Definisi
      a. Perpustakaan
      Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka.

      b. Perpustakaan Desa/Kelurahan
      Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.

      c. Koleksi perpustakaan
      Semua informasi dalam bentuk karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.

      d. Pemustaka
      Pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

      e. Pelayanan pemustaka
      Pelayanan yang langsung berhubungan degan pemustaka atau pemakai jasa perpustakaan mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.

      f. Pelayanan teknis
      Pelayanan yang tidak langsung berhubungan dengan pemustaka yang mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan untuk terselenggaranya pelayanan pemustaka.

      3. Koleksi Perpustakaan
      a. Jumlah koleksi
      Perpustakaan memiliki jumlah koleksi paling sedikit 1.000 judul.

      b. Kemutakhiran koleksi
      Perpustakaan memiliki koleksi terbaru (lima tahun terakhir) paling sedikit 10% dari jumlah koleksi.
      c. Jenis koleksi
      1) Perpustakaan memiliki jenis koleksi anak, koleksi remaja, dewasa, koleksi referensi, surat kabar dan majalah.
      2) Koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.

      d. Koleksi referensi
      Koleksi referensi paling sedikit terdiri dari Ensiklopedia, dan kamus.

      e. Pengolahan bahan perpustakaan
      Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan sederhana. Proses pengolahan bahan perpustakaan dilakukan melalui pencatatan dalam buku induk, deskripsi bibliografis, dan klasifikasi.

      f. Perawatan koleksi
      1) Pengendalian kondisi ruangan (cahaya kelembaban); Untuk mengendalikan kondisi ruangan, perpustakaan menjaga kebersihan.
      2) Perbaikan bahan perpustakaan; Perpustakaan melakukan perbaikan bahan pustaka yang sudah rusak secara sederhana.

      g. Pinjaman per eksemplar (turnover stock)
      Frekuensi peminjaman koleksi paling sedikit 0,125 per eksemplar per tahun (jumlah transaksi pinjaman dibagi dengan jumlah seluruh koleksi perpustakaan).

      Contoh Perhitungan Jumlah eksemplar:
      No. Jumlah Penduduk
      (jiwa) Jumlah
      eksemplar Keterangan
      1 < 5.000 625
      2 5.001 -10.000 625 – 1.250
      3 10.001-15.000 1.250 – 2.500
      4 dst (kelipatan 1.000) Penambahan 125 eksemplar

      h. Koleksi per kapita
      jumlah koleksi perpustakaan desa paling sedikit 1000 judul.
      Jumlah penambahan judul koleksi perpustakaan desa per tahun 0,2 per kapita.
      Contoh Perhitungan penambahan Jumlah Koleksi per tahun:
      No. Jumlah Penduduk desa
      (jiwa) Jumlah Koleksi
      tambahan/tahun
      1 < 3.000 600
      2 3.001 – 6.000 601 – 1.200
      3 6.001 – 9.000 1.201 – 1.800
      4 > 9.000 (setiap penambahan sampai 3.000 penduduk) Penambahan berikuntya 600 judul

      i. Pengadaan bahan perpustakaan
      Perpustakaan Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran pengadaan bahan perpustakaan paling sedikit 40% dari total anggaran perpustakaan.

      4. Sarana dan Prasarana
      a. Lokasi/lahan
      1) Lokasi perpustakaan berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat; dan
      2) Lahan perpustakaan di bawah kepemilikan dan/atau kekuasaan pemerintah desa dengan status hukum yang jelas.

      b. Gedung
      1) Luas bangunan gedung perpustakaan paling sedikit 56m2 dan bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan; dan
      2) Gedung perpustakaan memenuhi standar keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.

      c. Ruang perpustakaan
      Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif dan efisien.

      d. Sarana perpustakaan
      1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, pelayanan perpustakaan, dan sarana kerja; dan
      2) Setiap perpustakaan memiliki sarana akses layanan perpustakaan dan informasi minimal berupa katalog.

      5. Pelayanan Perpustakaan
      a. Jam buka
      Jam buka perpustakaan paling sedikit 6 (enam) jam per hari.
      b. Jenis pelayanan
      Jenis pelayanan paling sedikit layanan baca di tempat, sirkulasi, referensi, dan penelusuran informasi.
      c. Pola pelayanan
      Pola pelayanan mengutamakan kebutuhan dan kepuasan pemustaka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta layanan perpustakaan keliling atau pengembangan layanan ekstensi.
      6. Tenaga Perpustakaan
      a. Jumlah tenaga
      Perpustakaan memiliki tenaga paling sedikit 2 orang.
      b. Kualifikasi kepala perpustakaan
      Kepala perpustakaan paling rendah berlatar belakang pendidikan SLTA atau sederajat ditambah pendidikan dan pelatihan (diklat) perpustakaan.

      c. Kualifikasi staf perpustakaan
      Staf perpustakaan paling rendah berlatar belakang pendidikan SLTA atau sederajat.

      d. Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan
      Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan dengan cara mengikuti seminar, bimbingan teknis (bimtek), dan workshop kepustakawanan.

      7. Penyelenggaraan Perpustakaan
      a. Perpustakaan dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa/kelurahan.

      b. Perpustakaan memiliki koleksi, tenaga, sarana dan prasarana, serta sumber pendanaan.

      c. Organisasi
      1) Perpustakaan Desa/Kelurahan merupakan satuan organisasi perpustakaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
      2) Struktur organisasi perpustakaan paling sedikit terdiri dari:
      a) Kepala Perpustakaan; 
      b) Pelayanan Teknis; dan 
      c) Pelayanan Pemustaka.

      Struktur Organisasi Perpustakaan Desa/kelurahan
      • Kepala Desa/Lurah
      • Kepala Perpustakaan
      • Pelayanan Teknis
      • Pelayanan Pemustaka 
      8. Pengelolaan Perpustakaan
      a. Perencanaan
      1) Perencanaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan.
      2) Perpustakaan menyusun rencana kerja tahunan dan program kerja bulanan.

      b. Pelaksanaan
      1) Pelaksanaan perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
      2) Pelaksanaan perpustakaan memiliki prosedur yang baku.
      c. Pengawasan
      1) Pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
      2) Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan.

      d. Pelaporan
      1) Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara berkala disampaikan kepada pemerintah desa.
      2) Pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indikator kinerja.
      e. Penganggaran penyelenggaraan perpustakaan
      1) Perpustakaan menyusun rencana penganggaran secara berkesinambungan.
      2) Pemanfaatan anggaran perpustakaan diperuntukan minimal untuk 3 komponen utama yaitu koleksi, pelayanan, dan tenaga perpustakaan
      3) Anggaran perpustakaan desa secara rutin bersumber dari anggaran desa, anggaran perpustakaan kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat.
      4) Kepala Perpustakaan bertanggungjawab dalam pengusulan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran.

      KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
      ttd
      MUHAMMAD SYARIF BANDO

        Download Standar Nasional Perpustakaan Desa - Kelurahan

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan ini silahkan lihat preview dan download file pada link di bawah ini:

        Standar Nasional Perpustakaan Desa - Kelurahan



        Download File:
        Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan.pdf

        Lihat juga:
        Standar Nasional Perpustakaan Khusus
        Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA)

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Standar Nasional Perpustakaan Desa - Kelurahan. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan. Semoga bisa bermanfaat.
        Standar Nasional Perpustakaan Khusus

        Diposting oleh Pada 7/17/2018 06:55:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Standar Nasional Perpustakaan Khusus. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus. Download file format PDF.

        Standar Nasional Perpustakaan Khusus
        Standar Nasional Perpustakaan Khusus

        Standar Nasional Perpustakaan Khusus

        Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus:

        PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
        NOMOR 14 TAHUN 2017
        TENTANG
        STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KHUSUS

        DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
        KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

        Menimbang:
        a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu menyusun standar nasional perpustakaan khusus;

        b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus;

        Mengingat:
        1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
        2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 
        3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
        4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
        5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
        6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
        7. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

        MEMUTUSKAN:

        Menetapkan:
        PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KHUSUS.

        Pasal 1
        Standar Nasional Perpustakaan Khusus tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

        Pasal 2
        Standar Nasional Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 mencakup:
        a. standar koleksi perpustakaan;
        b. standar sarana dan prasarana perpustakaan;
        c. standar pelayanan perpustakaan;
        d. standar tenaga perpustakaan;
        e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan 
        f. standar pengelolaan perpustakaan.

        Pasal 3
        Setiap penyelenggara dan/atau pengelola Perpustakaan Khusus wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Khusus.

        Pasal 4
        Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

        Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

        Ditetapkan di Jakarta
        pada tanggal 27 Maret 2017
        KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
        ttd.
        MUHAMMAD SYARIF BANDO

        LAMPIRAN
        PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KHUSUS


        STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KHUSUS

        1. Ruang Lingkup
        Standar Nasional Perpustakaan Khusus ini meliputi standar koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Standar ini berlaku pada perpustakaan khusus baik instansi pemerintah maupun swasta.

        2. Istilah dan Definisi
        a. Perpustakaan
        Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka.

        b. Perpustakaan Khusus
        Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

        c. Cacah ulang (stock opname)
        Kegiatan penghitungan kembali koleksi yang dimiliki perpustakaan agar diketahui jumlah koleksi, jajaran koleksi dan jajaran katalog yang tersusun rapi serta dapat mencerminkan keadaan koleksi sebenarnya.

        d. Koleksi perpustakaan
        Semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.

        e. Pelayanan pemustaka
        Pelayanan yang langsung berhubungan dengan pembaca atau pemakai jasa perpustakaan.

        f. Pelayanan teknis
        Pelayanan yang tidak langsung berhubungan dengan pembaca yang pekerjaannya mempersiapkan bahan perpustakaan untuk terselenggaranya pelayanan pembaca.

        g. Literasi informasi (information literacy)
        Kemampuan mengetahui (mengenal) kapan informasi diperlukan dan memiliki kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperlukan dengan efektif, efisien, dan tepat waktu.

        h. Pelestarian koleksi perpustakaan
        Kegiatan pelestarian koleksi perpustakaan yang mencakup pemeliharaan dan perbaikan secara fisik, isi informasi, dan alih media.

        i. Penyiangan koleksi
        Kegiatan mengeluarkan koleksi perpustakaan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan pemustaka dan kondisi koleksi dianggap tidak layak pakai.

        j. Pemustaka
        Pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan.

        k. Pustakawan
        Seseorang yang memiliki kompetensi kepustakawanan yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

        3. Koleksi Perpustakaan
        a. Jenis koleksi
        1) Jenis koleksi perpustakaan khusus antara lain:
        a) karya cetak, terdiri dari buku, terbitan berkala;
        b) karya rekam, terdiri dari rekaman suara, audio visual;
        c) karya dalam bentuk elektronik.
        2) Perpustakaan menyediakan koleksi terbitan lokal dan koleksi muatan lokal (repository).
        3) Lingkup koleksi perpustakaan terdiri dari bacaan umum, berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan pemustaka di lingkungan lembaga induk dan masyarakat di sekitarnya, koleksi referensi, laporan penelitian, jurnal sesuai dengan organisasi induknya, dan literatur kelabu.
        4) Koleksi referensi paling sedikit terdiri dari ensiklopedia, kamus, buku pedoman, dan indeks.
        5) Jenis koleksi perpustakaan harus memenuhi kebutuhan pemustaka.

        b. Jumlah koleksi
        1) Jumlah koleksi perpustakaan paling sedikit 1.000 (seribu) judul.
        2) Prosentasekoleksi yang sesuai dengan subjek/disiplin ilmu atau kepentingan instansi/organisasi induk paling sedikit 60% dari jumlah koleksi keseluruhan.

        c. Pengembangan koleksi
        1) Pengembangan koleksi berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi.
        2) Penambahan koleksi paling sedikit 2% dari jumlah judul yang ada per tahun.
        3) Kebijakan pengembangan koleksi paling sedikit ditinjau setiap 4 (empat) tahun.
        4) Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi oleh Kepala Perpustakaan.
        5) Kebijakan pengembangan koleksi mencakup seleksi, pengadaan, dan penyiangan bahan perpustakaan.

        d. Cacah ulang/stock opname dan penyiangan
        1) Perpustakaan melakukan cacah ulang dan penyiangan koleksi paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun sekali.
        2) Penyiangan dilakukan dengan mempertimbangkan koleksi perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki, serta tidak dapat dikonversi dalam bentuk lain. Disamping itu mempertimbangkan jumlah koleksi perpustakaan yang terlalu banyak atau melebihi ketentuan dalam kebijakan pengembangan koleksi.

        e. Pengolahan bahan perpustakaan
        1) Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan sistem baku terhadap bahan perpustakaan.
        2) Bahan perpustakaan yang telah diolah selanjutnya dikirim dan dijajarkan dalam ruang koleksi paling lama 3 (tiga) hari dalam proses pengolahan.
        3) Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

        f. Pelestarian koleksi
        Pelestarian koleksi perpustakaan meliputi kegiatan yang bersifat pencegahan dan penanggulangan kerusakan fisik dan/atau pengalihmediaan isi dari suatu format ke format lain.

        4. Sarana dan Prasarana Perpustakaan
        a. Gedung perpustakaan
        1) Luas bangunan paling sedikit 200 m²;
        2) Memenuhi aspek kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi pemustaka;
        3) Lantai bangunan yang digunakan untuk penempatan koleksi harus memenuhi persyaratan kontruksi, paling sedikit 400 kg per m² atau ekuivalen.
        4) Perpustakaan harus memiliki fasilitas umum.

        b. Lokasi
        Terletak dalam satu gedung dengan lembaga induk atau ditempat yang berdekatan dengan gedung lembaga induk.

        c. Sarana pelayanan dan sarana kerja
        1) Lahan
        a) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.
        b) Lahan perpustakaan harus berada di lokasi yang mudah di akses, aman dan nyaman serta berdekatan dengan gedung instansi/organisasi induknya.
        2) Ruang
        Perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang kerja.
        3) Perabot/Peralatan.
        Perpustakaan paling sedikit memiliki : rak buku (4buah); rak majalah (1 buah); meja baca (10 buah); meja kerja (2 buah); kursi baca (15 buah); perangkat komputer (2 unit).

        5. Pelayanan Perpustakaan
        a. Jam buka perpustakaan
        Jam buka perpustakaan paling sedikit 37,5 jam per minggu.
        b. Jenis pelayanan
        Jenis pelayanan paling sedikit pelayanan baca di tempat, sirkulasi, referensi, penelusuran informasi, dan bimbingan pemustaka.
        c. Kerja sama
        Untuk memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan pepelayanan pemustaka, perpustakaan melakukan kerjasama dengan unit kerja dilingkungan instansi dan/atau diluar instansi yang bersangkutan.
        d. Promosi
        Promosi perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan untuk menginformasikan kepada pemustaka tentang koleksi yang dimiliki.

        6. Tenaga Perpustakaan
        a. Jumlah tenaga
        Perpustakaan memiliki tenaga paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang kepala perpustakaan, 1 (satu) orang pustakawan, dan 1 (satu) orang tenaga teknis.
        b. Kualifikasi kepala perpustakaan
        Kepala Perpustakaan paling rendah berlatar belakang pendidikan sarjana (S-1) ilmu perpustakaan atau bidang ilmu lain ditambah diklat perpustakaan.
        c. Pustakawan
        Pustakawan yang berpendidikan diploma dua dan/atau diploma tiga, sarjana di bidang ilmu perpustakaan atau sarjana bidang lain yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA) atau Calon Pustakawan Tingkat Terampil (CPTT). Tenaga tersebut diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan.
        d. Tenaga teknis perpustakaan
        Pegawai yang berpendidikan paling rendah diploma non ilmu perpustakaan dan informasi yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Tenaga tersebut diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penunjang kegiatan perpustakaan.
        e. Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan
        Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan dengan cara mengikuti seminar/workshop kepustakawanan dan menjadi anggota organisasi profesi kepustakawanan.

        7. Penyelenggaraan Perpustakaan
        a. Visi perpustakaan
        Visi perpustakaan menggambarkan pada tugas pokok dan fungsi perpustakaan yang mengacu pada organisasi induk.
        b. Misi perpustakaan
        Misi perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan dan akses informasi bagi semua pemustaka di lembaga induk dan masyarakat di sekitarnya.

        c. Pembentukan perpustakaan
        1) Penyelenggaraan perpustakaan menjadi tanggung jawab lembaga induk, dan dipimpin oleh seorang kepala;
        2) Perpustakaan dibentuk dengan surat keputusan pimpinan lembaga induk dan memiliki status kelembagaan yang jelas serta memberitahukan kepada Perpustakaan Nasional;
        3) Pembentukan perpustakaan harus memenuhi syarat, memiliki koleksi, tenaga, sarana dan prasarana (termasuk gedung perpustakaan), dan sumber pendanaan;

        d. Tujuan perpustakaan
        1) Menunjang program lembaga induk;
        2) Menunjang penelitian lembaga induk;
        3) Menggalakkan minat baca dilingkungan unit kerja lembaga induk;
        4) Memenuhi kebutuhan pemustaka dilingkungan perpustakaan.

        e. Kebijakan
        Kebijakan perpustakaan khusus terintegrasi dan/atau sinergis dengan kebijakan lembaga induk.

        f. Tugas dan fungsi perpustakaan
        1) Tugas perpustakaan
        Melayani pemustaka dengan menyediakan bahan perpustakaan/ bacaan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga induk dan masyarakat di sekitarnya.
        2) Fungsi perpustakaan
        Sebagai perpustakaan rujukan, pusat deposit, dan pusat sumber belajar masyarakat dilingkungan lembaga induk.

        g. Organisasi
        1) Struktur organisasi
        Struktur organisasi perpustakaan khusus paling sedikit terdiri dari:
        • Kepala Perpustakaan
        • Pelayanan Teknis 
        • Pelayanan Pemustaka
        h. Status Kelembagaan
        Status kelembagaan perpustakaan khusus di lembaga pemerintahan paling rendah setara dengan eselon IV, sedangkan perpustakaan khusus di lembaga swasta di bawah wewenang dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan lembaga induk.

        i. Program Kerja
        1) Perpustakaan menyusun, menetapkan, dan memiliki program strategis yang mengacu pada kebijakan lembaga induk;
        2) Program kerja strategis dan program kerja tahunan menjadi acuan kerja manajemen dan staf perpustakaan.

        j. Pengembangan perpustakaan
        1) Kebijakan dalam pengembangan perpustakaan menjadi kewenangan pimpinan lembaga induk;
        2) Pengaturan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan menjadi kewenangan pimpinan lembaga induk;
        3) Perpustakaan khusus menyelenggarakan kerja sama antar perpustakaan.

        8. Pengelolaan perpustakaan
        a. Perencanaan perpustakaan
        1) Perencanaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan;
        2) Perpustakaan menyusun rencana kerja dan program kerja;
        3) Perpustakaan memiliki kebijakan pengelolaan dengan mengacu pada rencana kerja dan program kerja.
        b. Anggaran
        Anggaran perpustakaan secara rutin bersumber dari anggaran organisasi induk dan dapat bersumber dari anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
        c. Pelaksanaan perpustakaan
        1) Pelaksanaan perpustakaan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel serta memiliki prosedur baku;
        2) Indikator keberhasilan perpustakaan ditentukan oleh tingkat kepuasan pemustaka.
        d. Pengawasan
        1) Pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan;
        2) Supervisi dilakukan oleh kepala perpustakaan dan pimpinan organisasi induk secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan;
        3) Evaluasi terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat;
        4) Pengawasan dilakukan oleh pemustaka di lingkungan lembaga induk berupa saran perbaikan;
        5) Perpustakaan menyediakan fasilitas penyampaian saran dan pengaduan dari pemustaka;
        6) Kepala perpustakaan menyelesaikan setiap saran atau pengaduan sesuai kewenangannya.

        e. Pelaporan kinerja
        Pelaporan kinerja dilakukan oleh kepala perpustakaan dan disampaikan kepada pimpinan organisasi induk.

        9. Teknologi informasi dan komunikasi
        Perpustakaan khusus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan penyelengaraan dan pengelolaan untuk meningkatkan kinerja perpustakaan dan keperluan pemustaka.

        KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
        ttd.
        MUHAMMAD SYARIF BANDO

          Download Standar Nasional Perpustakaan Khusus

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus ini silahkan lihat dan download pada link di bawah ini:

          Standar Nasional Perpustakaan Khusus



          Download File:
          Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus.pdf


          Lihat juga:
          Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi
          Standar Nasional Perpustakaan SMA - MA
          Standar Nasional Perpustakaan SMP / MTs
          Standar Nasional Perpustakaan SD / MI
          Permendikbud Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah / Madrasah

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus. Semoga bisa bermanfaat.
          Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi

          Diposting oleh Pada 7/17/2018 06:09:00 PM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi. Download file format PDF.

          Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi
          Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi

          Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi

          Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi:

          PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 
          NOMOR 13 TAHUN 2017
          TENTANG
          STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

          DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
          KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

          Menimbang:
          a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu menyusun standar nasional perpustakaan perguruan tinggi;

          b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi;
          Mengingat:
          1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
          2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
          3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
          4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
          5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
          6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
          7. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional; 

          MEMUTUSKAN:

          Menetapkan:
          PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI.

          Pasal 1
          Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

          Pasal 2
          Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup:
          a. standar koleksi perpustakaan;
          b. standar sarana dan prasarana perpustakaan;
          c. standar pelayanan perpustakaan;
          d. standar tenaga perpustakaan;
          e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
          f. standar pengelolaan perpustakaan.

          Pasal 3
          Setiap penyelenggara dan/atau pengelola perpustakaan perguruan tinggi wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.

          Pasal 4
          Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

          Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

          Ditetapkan di Jakarta
          pada tanggal 27 Maret 2017
          KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
          ttd.
          MUHAMMAD SYARIF BANDO

          LAMPIRAN
          PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN TINGGI

          STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI
          1. Ruang lingkup
          Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi ini meliputi standar koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, pengelolaan perpustakaan Perguruan Tinggi yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) serta berperan dalam meningkatkan atmosfer akademik. Standar ini berlaku pada Perpustakaan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik.

          2. Istilah dan Definisi
          a. Perpustakaan
          Sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

          b. Perpustakaan Perguruan Tinggi
          Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.

          c. Atmosfer Akademik
          Suatu lingkungan yang kondusif bagi sivitas akademika yang mampu memperkaya proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasional yang independen, serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin.

          d. Cacah ulang (stock opname)
          kegiatan penghitungan kembali koleksi yang dimiliki perpustakaan agar diketahui jumlah koleksi, jajaran koleksi dan jajaran katalog yang tersusun rapi serta dapat mencerminkan keadaan koleksi sebenarnya.

          e. Literasi informasi (information literacy)
          Kemampuan mengetahui (mengenal) kapan informasi diperlukan dan memiliki kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperlukan dengan efektif, efisien, dan tepat waktu.

          f. Pelayanan pemustaka
          Pelayanan yang langsung berhubungan dengan pembaca atau pemakai jasa perpustakaan.

          g. Pelayanan teknis
          Segala kegiatan dan proses yang berkaitan dengan pengadaan dan pengolahan koleksi perpustakaan agar dapat didayagunakan.

          h. Pelestarian koleksi perpustakaan
          Kegiatan pelestarian koleksi perpustakaan yang mencakup pemeliharaan dan perbaikan secara fisik, isi informasi, dan alih media.

          i. Penyiangan koleksi
          Kegiatan mengeluarkan koleksi perpustakaan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan pemustaka dan kondisi koleksi dianggap tidak layak pakai.

          j. Pemustaka
          Pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan.

          k. Pustakawan
          Seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

          3. Koleksi Perpustakaan
          a. Jenis koleksi
          1) Koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, digital dan/atau karya rekam terdiri atas fiksi dan non fiksi.
          2) Koleksi non fiksi terdiri atas buku wajib mata kuliah, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal, laporan penelitian, dan literatur kelabu.
          b. Jumlah koleksi
          1) Jumlah buku wajib per mata kuliah paling sedikit 3 (tiga) judul.
          2) Judul buku pengayaan 2 (dua) kali jumlah buku wajib.
          3) Koleksi audio visual disesuaikan dengan kebutuhan masing- masing perguruan tinggi.
          4) Koleksi sumber elektronik (e-resource) jumlah dan materinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi.
          5) Jurnal ilmiah paling sedikit 2 (dua) judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi.
          6) Majalah ilmiah populer paling sedikit 1 (satu) judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi.
          7) Muatan lokal (local content) atau repositori terdiri dari hasil karya ilmiah civitas academica (skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, simposium, konferensi, laporan penelitian, laporan pengabadian masyarakat, laporan lain-lain, pidato pengukuhan, artikel yang dipublikasi di jurnal nasional maupun internasional, publikasi internal kampus, majalah atau buletin kampus).

          c. Pengembangan koleksi
          Penambahan koleksi per tahun paling sedikit 3% dari total koleksi (judul) yang ada.

          d. Koleksi muatan lokal
          Perpustakaan menyediakan koleksi muatan lokal perguruan tinggi yang bersangkutan, yaitu koleksi perpustakaan berupa hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, simposium, konferensi, laporan penelitian, laporan pengabadian masyarakat, laporan lain-lain, pidato pengukuhan, artikel yang dipublikasi di jurnal nasional maupun internasional, publikasi internal kampus, majalah atau buletin kampus.

          e. Koleksi referensi
          Perpustakaan menyediakan koleksi referensi seperti: kamus, ensiklopedi, sumber biografi, bibliografi, buku pegangan (hand book), manual, atlas, peta, kitab suci, direktori, dan abstrak.

          f. Pengolahan bahan perpustakaan
          Bahan perpustakaan dideskripsikan, diklasifikasi, diberi tajuk subjek dan disusun secara sistematis dengan sistem yang baku.

          g. Cacah ulang/stock opname
          Perpustakaan melakukan cacah ulang koleksi perpustakaan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.

          h. Penyiangan
          Penyiangan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun melalui koordinasi dengan jurusan/program studi terkait. Penyiangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi koleksi perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki, serta tidak dapat dikonversi dalam bentuk lain. Disamping itu mempertimbangkan jumlah koleksi perpustakaan yang terlalu banyak atau melebihi ketentuan dalam kebijakan pengembangan koleksi.

          i. Pelestarian koleksi
          Pelestarian koleksi perpustakaan meliputi kegiatan yang bersifat pencegahan dan penanggulangan kerusakan fisik dan/atau pengalihmediaan isi dari suatu format ke format lain.

          4. Sarana dan Prasarana Perpustakaan
          a. Gedung/luasan ruang
          Luas gedung Perpustakaan Perguruan Tinggi paling sedikit 0,5 m2 x jumlah seluruh mahasiswa.

          b. Ruang
          1) Komposisi ruang
          Ruang perpustakaan meliputi:
          - area koleksi 45%
          - area pemustaka 25%
          - area kerja 10%
          - area lain/toilet, ruang tamu, seminar/teater, lobi 20%/ area ruang ekspresi publik.

          2) Pengaturan kondisi ruangan
          Perpustakaan melakukan pengaturan kondisi ruangan dengan cara:
          a) pencahayaan
          - area baca (majalah dan surat kabar) 200 lumen
          - meja baca (ruang baca umum) 400 lumen
          - meja baca (ruang baca rujukan) 600 lumen
          - area sirkulasi 600 lumen
          - area pengolahan 400 lumen
          - area akses tertutup (closed access) 100 lumen
          - area koleksi buku 200 lumen
          - area kerja 400 lumen
          - area pandang dengar 100 lumen

          b) Kelembaban
          - ruang koleksi buku 45 – 55 rh
          - ruang koleksi AV/microfilm 20 – 21 rh

          c) Temperatur
          Area baca pemustaka, area koleksi dan ruang kerja 200 – 250 celcius.

          c. Sarana
          Perpustakaan menyediakan sarana perpustakaan disesuaikan dengan koleksi dan pelayanan, untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanan dengan memperhatikan pemustaka yang memiliki berkebutuhan khusus (disabilitas).

          d. Lokasi perpustakaan
          Lokasi Perpustakaan Perguruan Tinggi berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dijangkau oleh sivitas akademika.

          5. Pelayanan Perpustakaan
          a. Jam buka perpustakaan
          Perpustakaan menyediakan pelayanan kepada pemustaka paling sedikit 54 (lima puluh empat) jam kerja per minggu.

          b. Jenis pelayanan perpustakaan
          Jenis pelayanan perpustakaan paling sedikit, terdiri dari:
          1) pelayanan sirkulasi;
          2) pelayanan referensi;
          3) pelayanan literasi informasi.

          6. Laporan kinerja
          Laporan kinerja perpustakaan meliputi:
          a. laporan statistik pengunjung;
          b. laporan statistik peminjam dan pengembalian;
          c. laporan statistik keterpakaian koleksi.

          Laporan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada rektor atau ketua lembaga pendidikan.

          7. Kerja Sama Perpustakaan
          Perpustakaan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, Perpustakaan Nasional dan lembaga lain yang berkaitan dengan pendidikan.
          8. Promosi Perpustakaan
          Perpustakaan melakukan promosi dalam rangka memperkenalkan fungsi-fungsi perpustakaan, memperkenalkan pelayanan dan jasa perpustakaan, dan mendorong sivitas akademik untuk memanfaatkan koleksinya.
          9. Tenaga Perpustakaan
          Tenaga Perpustakaan Perguruan Tinggi terdiri dari kepala perpustakaan, pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, dan tenaga administrasi.
          a. Kepala perpustakaan
          1) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada pimpinan perguruan tinggi.
          2) Kualifikasi kepala perpustakaan adalah tenaga berpendidikan paling rendah magister ilmu perpustakaan dan informasi atau magister lain yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perpustakaan.
          3) Kepala Perpustakaan Perguruan Tinggi harus memiliki sertifikat kompetensi perpustakaan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi.

          b. Pustakawan
          Rasio pustakawan yaitu setiap 500 (lima ratus) mahasiswa paling sedikit 1 (satu) pustakawan.

          c. Tenaga teknis perpustakaan
          Rasio tenaga teknis yaitu setiap 5.000 (lima ribu) mahasiswa paling sedikit 1 (satu) tenaga teknis perpustakaan.

          10. Penyelenggaraan Perpustakaan
          a. Penyelenggaraan perpustakaan
          Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan perguruan tinggi.

          b. Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)
          Setiap Perpustakaan Perguruan Tinggi diwajibkan memberitahukan keberadaannya dengan cara melakukan registrasi ke Perpustakaan Nasional RI untuk memperoleh nomor pokok perpustakaan (NPP).

          c. Struktur organisasi
          1) Struktur organisasi Perpustakaan Perguruan Tinggi mencakup kepala perpustakaan, pelayanan pemustaka, pelayanan teknis, teknologi informasi dan komunikasi serta tata usaha.
          2) Status perpustakaan merupakan subsistem dari sistem pendidikan, bukan unit pelaksana teknis.
          3) Kepala Perpustakaan menjadi anggota senat akademik perguruan tinggi.
          4) Struktur Perpustakaan Perguruan Tinggi

          d. Program kerja
          Dalam rangka menjalankan organisasi, Perpustakaan Perguruan Tinggi membuat program kerja tahunan.

          11. Pengelolaan Perpustakaan
          Perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis (renstra) yang memuat: visi, misi, tujuan, dan kebijakan yang disesuaikan dengan rencana strategis perguruan tinggi induknya.

          a. Visi perpustakaan
          Perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki visi perpustakaan yang mengacu pada visi perguruan tinggi.

          b. Misi perpustakaan
          Misi Perpustakaan Perguruan Tinggi yaitu memfasilitasi proses pembelajaran serta berperan dalam meningkatkan atmosfer akademik.

          c. Tujuan perpustakaan
          Perpustakaan Perguruan Tinggi bertujuan:
          1) menyediakan bahan perpustakaan dan akses informasi bagi pemustaka untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
          2) mengembangkan, mengolah, dan mendayagunakan koleksi;
          3) meningkatkan literasi informasi pemustaka;
          4) mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi;
          5) melestarikan bahan perpustakaan, baik isi maupun medianya.

          d. Kebijakan perpustakaan
          Perpustakaan Perguruan Tinggi mendukung kebijakan perguruan tinggi untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memuat program, kegiatan dan anggaran serta indikator kinerja dan target capaian.

          e. Fungsi perpustakaan
          Fungsi Perpustakaan Perguruan Tinggi yaitu:
          1) fungsi pendidikan;
          2) fungsi penelitian;
          3) fungsi informasi;
          4) fungsi rekreasi; dan
          5) fungsi pelestarian.

          f. Anggaran
          Perguruan tinggi mengalokasikan anggaran perpustakaan setiap tahun paling sedikit 5% (lima persen) dari total anggaran perguruan tinggi di luar pengembangan fisik dan gaji.

          12. Teknologi informasi dan komunikasi
          Perpustakaan Perguruan Tinggi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan penyelengaraan dan pengelolaan untuk meningkatkan kinerja perpustakaan dan keperluan pemustaka.

          KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
          ttd.
          MUHAMMAD SYARIF BANDO

            Download Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi ini silahkan lihat dan download pada link di bawah ini:

            Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi



            Download File:
            Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.pdf

            Lihat juga:
            Standar Nasional Perpustakaan SMA - MA
            Standar Nasional Perpustakaan SMP / MTs
            Standar Nasional Perpustakaan SD / MI
            Permendikbud Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah / Madrasah

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi. Semoga bisa bermanfaat.

            Formulir Kontak

            Nama

            Email *

            Pesan *