Berkas Edukasi

Berkas Edukasi
Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Diposting oleh Pada 12/07/2018 01:07:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Peraturan Pemerintah / PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Download file format PDF.

PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

    Download PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)



    Download File:

    PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.pdf

    Sumber: http://www.bkn.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Semoga bisa bermanfaat.

    PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)


    Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja):

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2018
    TENTANG
    MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang:
    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang­ Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

    Mengingat:
    1. Pasal 5 ayat (2) Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Undang-­Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan:
    PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

    BAB I
    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1
    Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
    1. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
    2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
    3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
    4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
    5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
    6. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
    7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
    8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
    9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
    10. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi.
    11. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
    12. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap / perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
    13. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    15. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
    16. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nons truktural.
    17. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
    18. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.
    19. Cuti PPPK selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
    20. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
    21. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
    22. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
    23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

    Pasal 2
    (1) Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK meliputi:
    a. JF; dan
    b. JPT.

    (2) Selain Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK.

    (3) Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pada Instansi Pemerintah.

    Pasal 3
    Manajemen PPPK meliputi:
    a. penetapan kebutuhan;
    b. pengadaan;
    c. penilaian kinerja;
    d. penggajian dan tunjangan;
    e. pengembangan kompetensi;
    f. pemberian penghargaan;
    g. disiplin;
    h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
    i. perlindungan.

    BAB II
    PENETAPAN KEBUTUHAN

    Pasal 4
    (1) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

    (2) Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

    (3) Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS.

    (4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

    (5) Kebutuhan PPPK yang bekerja pad a instansi pemerintah secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat men teri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang keuangan dan pertim bangan teknis Kepala BKN.

    Pasal 5
    (1) Selain penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), PPK dapat mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri kebutuhan JPT utama tertentu atau JPT madya tertentu yang dapat diisi oleh PPPK.

    (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

    (3) JPT utama tertentu atau JPT madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan nomenklatur jabatan dan pangkatnya oleh Presiden.

    BAB III
    PENGADAAN

    Bagian Kesatu
    Umum

    Pasal 6
    Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan.

    Pasal 7
    (1) Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada lnstansi Pemerintah.
    (2) Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
    a. perencanaan;
    b. pengumuman lowongan;
    c. pelamaran;
    d. seleksi;
    e. pengumuman hasil seleksi; dan
    f. pengangkatan menjadi PPPK.

    Pasal 8
    (1) Pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh lnstansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

    (2) Pengadaan calon PPPK oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
    a. Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK;
    b. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK; dan/atau
    c. Instansi pembina JF.

    Pasal 9
    Pelaksanaan pengadaan calon PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempertimbangkan kriteria:
    a. jumlah dan jenis jabatan;
    b. waktu pelaksanaan;
    c. jumlah lnstansi Pemerintah yang membutuhkan; dan d. wilayah persebaran.

    Pasal 10
    (1) Pengadaan PPPK dilakukan secara nasional berdasarkan perencanaan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

    (2) Dalam menjamin objektivitas, Menteri menetapkan kebijakan pengadaan PPPK.

    (3) Dalam melaksanakan kebijakan pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat membentuk panitia seleksi nasional pengadaan PPPK.

    (4) Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pengadaan PPPK oleh instansi pembina JF dan panitia seleksi instansi pengadaan PPPK.

    Pasal 11
    (1) Pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama terten tu dan JPT madya tertentu yang lowong dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

    (2) Pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama tertentu dan JPT madya terten tu yang lowong se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengisian JPT dalam peraturan perundang-undangan.

    (3) Pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan KASN.

    Pasal 12
    (1) Pengadaan PPPK untuk mengisi JF dapat dilakukan secara nasional atau tingkat instansi.

    (2) Pengadaan PPPK secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PPPK, pani tia seleksi instansi pengadaan PPPK, dan instansi pembina JF.

    (3) Pengadaan PPPK tingkat instansi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK dan instansi pembina JF dengan melibatkan unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan BKN.

    Pasal 13
    Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengadaan PPPK dan pembentukan panitia seleksi nasional pengadaan PPPK diatur dalam Peraturan Menteri.

    Bagian Kedua
    Perencanaan

    Pasal 14
    (1) Perencanaan pengadaan PPPK dilakukan dengan menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan PPPK.

    (2) Perencanaan pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    a. jadwal pengadaan PPPK; dan
    b. prasarana dan sarana pengadaan PPPK.
    Bagian Ketiga
    Pengumuman Lowongan

    Pasal 15
    (1) Pengumuman lowongan pengadaan PPPK dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.

    (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

    (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    a. nama Jabatan;
    b. jumlah lowongan Jabatan;
    c. unit kerja penempatan / Instansi yang membutuhkan;
    d. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
    e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
    f. jadwal tahapan seleksi; dan
    g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

    Bagian Keempat
    Pelamaran

    Pasal 16
    Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

    c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

    d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

    e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

    f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;

    g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan

    h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

    Pasal 17
    (1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.

    (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi PPPK dari lnstansi Pemerintah yang akan dilamar.

    Pasal 18
    Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

    Bagian Kelima
    Seleksi

    Pasal 19
    Seleksi pengadaan PPPK se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d terdiri atas 2 (dua) tahap:
    a. seleksi administrasi; dan
    b. seleksi kompetensi.

    Pasal 20
    Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.

    Pasal 21
    Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

    Pasal 22
    (1) Seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:
    a. Seleksi kompetensi untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi; dan
    b. Seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikasi profesi.

    (2) Seleksi kompetensi teknis untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan peringkat.

    (3) Seleksi kompetensi teknis untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan ambang batas kelulusan dan peringkat.

    Pasal 23
    (1) Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.

    (2) Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.

    (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

    Pasal 24
    (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mengikuti seleksi kompetensi.

    (2) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai kebutuhan jumlah dan jenis jabatan.

    Pasal 25
    (1) Seleksi pengadaan PPPK se bagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.

    (2) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

    (3) Pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

    (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

    Pasal 26
    (1) Dalam hal diperlukan, panitia seleksi instansi pengadaan PPPK dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/ atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kom petensi sesuai dengan persyaratan jabatan pada Instansi Pemerintah.

    (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji persyaratan fisik, psikologis, dan/ atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan pada Instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan BKN.

    Pasal 27
    (1) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disampaikan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK kepada Menteri dan Kepala BKN.

    (2) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

    Bagian Keenam
    Pengumuman Hasil Seleksi

    Pasal 28
    PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

    Bagian Ketujuh
    Pengangkatan PPPK

    Pasal 29
    (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diangkat sebagai Calon PPPK.

    (2) Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK.

    (3) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.

    (4) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.

    (5) Penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.

    Pasal 30
    (1) Pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada PyB untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK.

    (2) PyB menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BKN untuk dimasukkan dalam sistem informasi ASN.

    Pasal 31
    (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk se bagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.

    (2) PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan sebagai pelaksana tugas jabatan.

    (3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh Calon PPPK.

    (4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan lnstansi pemerintah.

    (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kuasa pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

    Pasal 32
    (1) Dalam hal pengangkatan PPPK dalam JPT utama tertentu atau JPT madya tertentu dari kalangan non-PNS ditetapkan oleh Presiden dengan berstatus se bagai PPPK.

    (2) BKN menerbitkan nomor induk bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan oleh Presiden.

    (3) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam JPT utama tertentu atau JPT madya tertentu terhitung sejak pelantikan.

    (4) PPPK yang diangkat dalam JPT utama tertentu atau JPT madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menandatangani perjanjian kerja pada saat pelantikan.

    Pasal 33
    Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) paling kurang memuat:
    a. Tugas;
    b. Target kinerja;
    c. Masa perjanjian kerja;
    d. Hak dan kewajiban;
    e. Larangan; dan
    f. Sanksi.

    Pasal 34
    Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengadaan PPPK diatur dengan Peraturan BKN.


    BAB IV
    PENILAIAN KINERJA

    Bagian Kesatu
    Penilaian Kinerja PPPK

    Pasal 35
    (1) Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan.
    (2) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.

    (3) Penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

    (4) Penilaian kinerja PPPK berada di bawah kewenangan PyB pada lnstansi Pemerintah masing-masing.

    (5) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK.

    (6) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.

    (7) Hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kepada tim penilai kinerja PPPK.

    (8) Hasil penilaian kinerja PPPK dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.

    (9) PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK.

    Pasal 36
    Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

    Bagian Kedua
    Masa Perjanjian Kerja

    Pasal 37
    (1) Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

    (2) Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.

    (3) Perpanjangan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.

    (4) Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN.

    (5) Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang menduduki JPT utama dan JPT madya tertentu paling lama 5 (lima) tahun.

    (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK diatur dengan Peraturan Menteri.

    BAB V
    PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN

    Pasal 38
    (1) PPPK diberikan gaji dan tunjangan.
    (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai  Negeri Sipil.

    BAB VI
    PENGEMBANGAN KOMPETENSI

    Pasal 39
    (1) Dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan.

    (2) Setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada lnstansi Pemerintah.

    (4) Dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan basil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan.

    Pasal 40
    (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.

    (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PPPK yang melaksanakan tugas sebagai JPT Utama tertentu dan JPT Madya tertentu.

    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara.

    Pasal 41
    Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dicatat oleh PyB dalam sistem informasi pelatihan yang terintegrasi dengan Si stem lnformasi ASN.

    Pasal 42
    (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) harus dievaluasi oleh PyB dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk perjanjian kerja selanjutnya.

    (2) Hasil evaluasi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam sistem informasi pelatihan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.

    Pasal 43
    Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi PPPK dilaksanakan oleh PyB.

    Pasal 44
    Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    BAB VII
    PEMBERIAN PENGHARGAAN

    Pasal 45
    PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
    Pasal 46
    Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dapat berupa pemberian:
    a. tanda kehormatan;
    b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/ atau
    c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/ atau acara kenegaraan.

    Pasal 47
    Pemberian penghargaan berupa tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, diberikan kepada PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 48
    Pemberian penghargaan berupa kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, diberikan kepada PPPK yang mempunyai hasil penilaian kinerja yang paling baik.

    Pasal 49
    Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c diberikan oleh PyB setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PPPK.

    Pasal 50
    Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


    BAB VIII
    DISIPLIN

    Pasal 51
    (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK.

    (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

    (3) PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

    Pasal 52
    (1) Berdasarkan ketentuan disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, PPK pada setiap instansi menetapkan disiplin PPPK.

    (2) Disiplin PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik pada setiap instansi.

    (3) Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


    BAB IX
    PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

    Bagian Kesatu
    Umum

    Pasal 53
    (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPKdilakukan dengan hormat karena:
    a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
    b. meninggal dunia;
    c. atas permintaan sendiri;
    d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
    e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

    (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
    a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
    b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
    c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

    (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:
    a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
    c. menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik; atau
    d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

    Bagian Kedua
    Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Jangka Waktu Perjanjian Kerja Berakhir

    Pasal 54
    (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a yaitu termasuk telah mencapai batas usia tertentu dalam Jabatan yang diduduki.

    (2) Batas usia tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
    a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan;
    b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
    c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PPPK yang memangku jabatan fungsional ahli utama.

    (3) Batas usia tertentu bagi PPPK yang menduduki JF yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan batas usia tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

    Bagian Ketiga
    Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena Meninggal Dunia

    Pasal 55
    Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Bagian Keempat
    Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena atas Permintaan Sendiri

    Pasal 56
    (1) PPPK yang mengajukan permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja diputus hubungan perjanjian kerjanya dengan hormat sebagai PPPK.

    (2) Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau ditunda sampai dengan jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

    (3) Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, apabila:
    a. telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90% (sembilan puluh per seratus); dan
    b. telah memenuhi target kinerja paling kurang 90% (sembilan puluh per seratus).

    (4) Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

    (5) Apabila yang bersangkutan tidak mematuhi penundaan sebagai dimaksud pada ayat (4) PPPK dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

    (6) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat atas permintaan sendiri diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

    (7) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat melamar sebagai PPPK.

    Bagian Kelima
    Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah yang Mengakibatkan Pengurangan PPPK

    Pasal 57
    (1) Dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d maka dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.

    (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja akibat perampingan organisasi diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

    Bagian Keenam
    Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena Tidak Cakap Jasmani dan/ atau Rohani

    Pasal 58
    (1) PPPK yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani karena:
    a. kecelakaan kerja yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan perjanjian kerja; atau
    b. sakit terus menerus selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, diberikan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    (2) Ketidakcakapan jasmani dan/ atau rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan.

    (3) Tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

    (4) Tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dokter pemerintah.

    (5) PPPK yang diputus hubungan perjanjian kerjanya dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Bagian Ketujuh
    Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Pelanggaran Disiplin

    Pasal 59
    (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b apabila tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja PPPK.

    (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

    Bagian Kedelapan
    Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Tidak Memenuhi Target Kinerja

    Pasal 60
    (1) PPPK yang tidak memenuhi target kinerj a dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c berdasarkan hasil penilaian kinerja.

    (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan. hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

    Bagian Kesembilan
    Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan Penyelewengan Terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Pasal 61
    (1) PPPK yang melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.

    (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa mem bayar ganti rugi.

    Bagian Kesepuluh
    Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan

    Pasal 62
    (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b diberhentikan tidak dengan hormat;

    (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

    Bagian Kesebelas
    Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Menjadi Anggota dan/ atau Pengurus Partai Politik

    Pasal 63
    (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c diberhentikan tidak dengan hormat;

    (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

    Bagian Keduabelas
    Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan Tindak Pidana Berencana

    Pasal 64
    (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d diberhentikan tidak dengan hormat.

    (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa mem bayar ganti rugi.

    Bagian Ketigabelas 
    Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

    Paragraf 1
    Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Jangka Waktu Perjanjian Kerja Berakhir

    Pasal 65
    (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK karena jangka waktu perjanjian kerj a berakhir diusulkan oleh:
    a. PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
    b. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau
    c. PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.

    (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
    (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.

    (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada saat berakhirnya perjanjian kerja.

    Paragraf 2
    Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Meninggal Dunia

    Pasal 66
    (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK yang meninggal dunia, diusulkan oleh:
    a. PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
    b. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau
    c. PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.

    (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

    (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.

    (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia.


    Paragraf 3
    Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja atas Permintaan Sendiri

    Pasal 67
    (1) Permohonan pemutusan hubungan perjanjian kerja se bagai PPPK diajukan secara tertulis kepada:
    a. PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
    b. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau
    c. PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.

    (2) Permohonan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima atau dapat ditunda sampai dengan perjanjian kerja berakhir.

    (3) Dalam hal permohonan pemutusan perjanjian kerja diterima, Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

    (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.

    (5) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Paragraf 4
    Tata Cara Pemberhentian karena Perampingan Organisasi Pemerintah atau Kebijakan Pemerintah yang Mengakibatkan Pengurangan PPPK

    Pasal 68
    (1) Apabila terjadi perampingan organisasi pemerintah, PPPK yang kompetensinya masih dibutuhkan dan kontrak kerja yang bersangkutan belum berakhir maka akan dipindahkan di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya.

    (2) Dalam hal terjadi kelebihan PPPK dari lowongan yang ada, maka dilakukan evaluasi kinerja sejak penandatanganan hubungan perjanjian kerja dan mempertimbangkan masa kerja yang bersangkutan.

    (3) Kelebihan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat dan mendapatkan uang pesangon.

    (4) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena perampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh:
    a. PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
    b. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau
    c. PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.

    (5) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

    (6) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.

    (7) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat dan pemberian uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

    Paragraf 5
    Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani

    Pasal 69
    (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK yang tidak cakap jasmani dan/ atau rohani diajukan oleh:
    a. PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
    b. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau
    c. PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT se bagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.

    (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

    (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya hasil pemeriksaan kesehatan PPPK oleh tim penguji kesehatan.

    (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
    a. apabila tidak cakap jasmani/ rohani karena kecelakaan kerja, keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada akhir bulan masa berakhirnya hubungan perjanjian kerja; atau
    b. apabila tidak cakap jasmani/rohani karena sakit terus menerus, keputusan tersebut mulai berlaku pada hari ke-31 (tiga puluh satu) yang bersangkutan tidak masuk berturut-turut.

    Paragraf 6
    Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Tidak Memenuhi Target Kinerja

    Pasal 70
    (1) PPPK yang tidak memenuhi target kinerja diusulkan pemutusan hubungan perjanjian kerja oleh:
    a. PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama berdasarkan pertimbangan tim penilai akhir;
    b. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural berdasarkan pertimbangan tim penilai akhir; atau
    c. PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama berdasarkan pertimbangan tim penilai.

    (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

    (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.

    (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada tanggal hasil evaluasi penilaian kinerja ditetapkan oleh tim penilai kinerja.

    Paragraf 7
    Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Pelanggaran Disiplin

    Pasal 71
    (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja yang melakukan pelanggaran disiplin diusulkan oleh:
    a. PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
    b. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau
    c. PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.

    (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

    (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.

    (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh tim pemeriksa pelanggaran disiplin PPPK.

    Paragraf 8
    Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena Melakukan Penyelewengan Terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Pasal 72
    (1) PPPK yang terbukti melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diusulkan pemutusan hubungan perjanjian kerja oleh:
    a. PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
    b. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau
    c. PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.

    (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

    (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

    (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan perjanjian kerja.

    Paragraf 9
    Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan

    Pasal 73
    (1) PPPK yang ditetapkan se bagai tersangka diusulkan pemutusan hubungan perjanjian kerja oleh:
    a. PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
    b. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau
    c. PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.

    (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

    (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

    (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan perjanjian kerja.

    Paragraf 10
    Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Menjadi Anggota dan/ atau Pengurus Partai Politik

    Pasal 74
    (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK yang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik diusulkan oleh:
    a. PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
    b. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau
    c. PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.

    (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK.

    (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah PPPK yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.

    (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.


    BAB X
    PERLINDUNGAN

    Pasal 75
    (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
    a. jaminan hari tua;
    b. jaminan kesehatan;
    c. jaminan kecelakaan kerja;
    d. jaminan kematian; dan
    e. bantuan hukum.

    (2) Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

    (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

    BAB XI
    CUTI

    Bagian Kesatu
    Umum

    Pasal 76
    (1) Setiap PPPK berhak mendapatkan cuti.
    (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh PPK.
    (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya.

    Bagian Kedua
    Jenis Cuti

    Pasal 77
    Cuti sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) terdiri atas:
    a. Cuti tahunan;
    b. Cuti sakit;
    c. Cuti melahirkan; dan
    d. Cuti bersama.

    Bagian Ketiga
    Cuti Tahunan

    Pasal 78
    (1) PPPK yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.

    (2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.

    (3) Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPPK yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.

    (4) Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.

    Pasal 79
    Dalam hal hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) hari kalender.
    Pasal 80
    (1) PPPK berhak atas cuti tahunan dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) dalam hal:
    a. lbu, bapak, istri/ suami, anak, dan/ atau mertua sakit keras atau meninggal dunia;
    b. Salah seorang anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal; atau
    c. Melangsungkan perkawinan pertama.

    (2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) hari kerja.

    (3) Dalam hal PPPK telah bekerja paling sedikit 1 (satu). tahun secara terus menerus dan telah mengambil cuti tahunan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cuti dimaksud mengurangi hak cuti tahunan yang bersangkutan.

    Pasal 81
    PPPK yang menduduki .Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PPPK yang telah menggunakan hak cuti tahunan.

    Bagian Keempat
    Cuti Sakit

    Pasal 82
    Setiap PPPK yang sakit berhak atas cuti sakit.

    Pasal 83
    (1) PPPKyang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.

    (2) PPPK yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.

    (3) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.

    (4) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan. (5) PPPK yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja.

    Pasal 84
    (1) PPPK yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.

    (2) Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

    Pasal 85
    PPPK yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja.

    Pasal 86
    PPPK yang menjalankan cuti sakit tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 87
    (1) Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit.

    (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.

    Bagian Kelima
    Cuti Melahirkan

    Pasal 88
    (1) Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PPPK, PPPK berhak atas cuti melahirkan.

    (2) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

    Pasal 89
    (1) PPPK dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.

    (2) Hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.
    Pasal 90
    PPPK yang menggunakan hak cuti melahirkan, tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Bagian Keenam
    Cuti Bersama

    Pasal 91
    (1) Cuti Bersama bagi PPPK mengikuti ketentuan Cuti Bersama bagi PNS.

    (2) PPPK yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

    (3) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

    Bagian Ketujuh
    Panggilan Kembali Kerja

    Pasal 92
    (1) PPPK yang sedang menggunakan hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dan huruf d, dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.

    (2) Dalam hal PPPK dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PPPK yang bersangkutan.

    Pasal 93
    Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian cuti diatur dengan Peraturan BKN.


    BAB XII
    PENGAWASAN DAN EVALUASI

    Pasal 94
    KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sis tern Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.

    Pasal 95
    (1) Menteri melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen PPPK;

    (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan PPPK.


    BAB XIII
    LARANGAN

    Pasal 96
    (1) PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

    (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK.

    (3) PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/ atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


    BAB XIV
    KETENTUAN PERALIHAN

    Pasal 97
    (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pejabat Pimpinan Tinggi Utama tertentu dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tertentu yang berasal dari non-PNS yang belum mencapai Batas Usia Jabatan tetap dapat melaksanakan tugas sampai bulan Desember tahun berjalan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

    (2) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pejabat Pimpinan Tinggi Utama tertentu dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tertentu yang berasal dari non-PNS yang telah mencapai Batas Usia Jabatan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

    (3) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang berasal dari non-PNS pada jabatan dan/ atau instansi yang tidak dapat diisi oleh PPPK dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja pada akhir bulan Desember tahun berjalan.

    Pasal 98
    Seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bagi JF yang wajib mensyaratkan sertifikasi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.

    Pasal 99
    (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun.

    (2) Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerin tah ini.

    (3) Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi PPPK.

    (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri setelah mendapat pertim bangan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang keuangan.

    Pasal 100
    Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, apabila ketentuan mengenai Gaji dan Tunjangan belum ditetapkan, PPPK diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan gaji dan tunjangan PNS yang besarannya diatur dengan Peraturan Presiden.

    BAB XV
    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 101
    Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

    Pasal 102
    Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

    Ditetapkan di Jakarta
    pada tanggal 22 November 2018

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
    ttd.
    JOKO WIDODO
    POS UN dan USBN Tahun Pelajaran 2018-2019

    Diposting oleh Pada 12/04/2018 04:30:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas informasi dari BSNP mengenai POS UN dan USBN Tahun Pelajaran 2018/2019. Download file format PDF.

    POS UN dan USBN Tahun Pelajaran 2018-2019
    POS UN dan USBN Tahun Pelajaran 2018/2019

    POS UN dan USBN Tahun Pelajaran 2018/2019

    Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Surat Edaran BSNP Nomor 0101/SDAR/BSNP/XI/2018 Perihal POS UN dan USBN Tahun Pelajaran 2018/2019:

    Dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Tahun Pelajaran 2018/2019, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS), untuk acuan pelaksanaan UN dan UASBN, yaitu:

    1. UN Tahun Pelajaran 2018/2019, Peraturan BSNP Nomor: 047/P/BSNP/XI/2018 tanggal 28 November 2018 yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Nasional jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat, serta Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya Tahun Pelajaran 2018/2019.
    2. USBN Tahun Pelajaran 2018/2019, Peraturan BSNP Nomor: 48/P/BSNP/XI/2018 tanggal 29 November 2018 yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) , dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, serta Program Paket A/Ulla, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya Tahun Pelajaran 2018/2019.

      Download Surat Edaran BSNP Nomor 0101/SDAR/BSNP/XI/2018 Perihal POS UN dan USBN Tahun Pelajaran 2018/2019

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Edaran BSNP Nomor 0101/SDAR/BSNP/XI/2018 Perihal POS UN dan USBN Tahun Pelajaran 2018/2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Surat Edaran BSNP Nomor 0101/SDAR/BSNP/XI/2018 Perihal POS UN dan USBN Tahun Pelajaran 2018/2019



      Download File:
      Surat Edaran BSNP - Pengantar POS UN dan USBN Tahun Pelajaran 2018/2019 - Dinas Provinsi.pdf
      POS UN Tahun 2019 (Lampiran 1: POS UJIAN NASIONAL (UN) TAHUN PELAJARAN 2018/2019 NOMOR: 0047/P/BSNP/XI/2018 tanggal 29 November 2018)
      POS USBN Tahun 2019 (Lampiran 2: POS UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2018/2019 (USBN) NOMOR: 0048/P/BSNP/XI/2018 tanggal 29 November 2018 )
      Sumber: http://bsnp-indonesia.org

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file mengenai POS UN dan USBN Tahun Pelajaran 2018/2019. Semoga bisa bermanfaat.
      POS USBN Tahun 2019

      Diposting oleh Pada 12/04/2018 04:04:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas POS USBN Tahun 2019. Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional (POS USBN) Tahun Pelajaran 2018/2019. Download file format PDF.

      POS USBN Tahun 2019
      POS USBN Tahun 2019

      Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional (POS USBN) Tahun Pelajaran 2018/2019

      Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional (POS USBN) Tahun Pelajaran 2018/2019:

      PERATURAN
      BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN NOMOR: 0048/BSNP/XI/2018
      TENTANG
      PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2018/2019

      DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
      BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

      Menimbang:
      Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah perlu menetapkan Prosedur Operasional Standar yang mengatur penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2018/2019.

      Mengingat:
      1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
      2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
      3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
      4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
      5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
      6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 897);

      MEMUTUSKAN
      Menetapkan:
      PERATURAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2018/2019.

      Pasal 1
      (1) Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional, yang selanjutnya disebut POS USBN, mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019.

      (2) POS USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan ini.

      Pasal 2
      (1) Hal-hal lain yang belum diatur dan bersifat teknis dalam POS USBN ini akan ditetapkan oleh BSNP atau Direktorat Jenderal terkait, sesuai dengan kewenangan dan disosialisasikan melalui surat edaran.

      (2) Perubahan terhadap POS USBN ini akan ditetapkan oleh BSNP dan disosialisasikan melalui surat edaran.

      Pasal 3
      Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

      Ditetapkan di Jakarta
      pada tanggal 29 November 2018

      DAFTAR ISI

      BAB I PENGERTIAN
      BAB II PESERTA DAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA USBN
      A. Persyaratan Peserta USBN
      B. Hak dan Kewajiban Peserta USBN
      C. Pendaftaran Peserta USBN
      D. Persyaratan Satuan Pendidikan Pelaksana USBN

      BAB III PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANA USBN
      A. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
      B. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
      C. Kementerian Agama
      D. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
      E. Dinas Pendidikan Provinsi
      F. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
      G. Kantor Wilayah Kementerian Agama
      H. Kantor Kementerian Agama
      I. Atase Pendidikan dan Kebudayaan / Konsulat Jenderal Bidang Sosial Budaya
      J. Satuan Pendidikan

      BAB IV BAHAN USBN
      A. Kisi-Kisi USBN
      B. Naskah USBN
      C. Mekanisme Penyusunan Soal USBN

      BAB V PELAKSANAAN USBN SD/MI/SDTK/SPK
      A. Mekanisme Penyusunan Soal
      B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu
      C. Penggandaan Naskah Soal USBN
      D. Jadwal USBN
      E. Moda Pelaksanaan USBN
      F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Tertib Pengawas dan Peserta USBN
      G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN

      BAB VI PELAKSANAAN USBN SMP/MTs DAN YANG SEDERAJAT
      A. Mekanisme Penyusunan Soal
      B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu
      C. Penggandaan Naskah Soal USBN
      D. Jadwal USBN
      E. Moda Pelaksanaan USBN
      F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas, dan Tata Tertib Peserta USBN 
      G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN

      BAB VII PELAKSANAAN USBN SMA/MA DAN YANG SEDERAJAT
      A. Mekanisme Penyusunan Soal
      B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu
      C. Penggandaan Naskah Soal USBN
      D. Jadwal USBN
      E. Moda Pelaksanaan USBN
      F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas, dan Tata Tertib Peserta USBN
      G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN

      BAB VIII PELAKSANAAN USBN SMK/MAK
      A. Mekanisme Penyusunan Soal
      B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu
      C. Penggandaan Naskah Soal USBN
      D. Jadwal USBN
      E. Moda Pelaksanaan USBN
      F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas, dan Tata Tertib Peserta USBN
      G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN

      BAB IX PELAKSANAAN USBN SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, DAN SMALB/MALB
      A. Mekanisme Penyusunan Soal
      B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu
      C. Penggandaan Naskah Soal USBN
      D. Jadwal USBN
      E. Moda Pelaksanaan USBN
      F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas dan Tata Tertib Peserta USBN
      G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN

      BAB X PELAKSANAAN USBN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A/ULA, PAKET B/WUSTHA, DAN PAKET C/ULYA
      A. Mekanisme Penyusunan Soal
      B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu
      C. Penggandaan Naskah Soal USBN
      D. Jadwal USBN
      E. Moda Pelaksanaan USBN
      F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas, dan Tata Tertib Peserta USBN
      G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN

      BAB XI PENGATURAN RUANG, PENGAWAS, DAN TATA TERTIB
      A. Pengaturan Ruang/Tempat USBN
      B. Pengawas USBN
      C. Penguji USBN
      D. Tata Tertib Pengawas USBN
      E. Tata Tertib Peserta USBN

      BAB XII PEMERIKSAAN DAN PENGOLAHAN HASIL USBN
      A. Soal Bentuk Pilihan Ganda
      B. Soal Bentuk Uraian
      C. Pengolahan Hasil USBN

      BAB XIII KRITERIA PENCAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN BERDASARKAN HASIL USBN
      A. Kriteria Kelulusan
      B. Penetapan Kelulusan
      C. Pengumuman Kelulusan Satuan Pendidikan

      BAB XIV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

      BAB XV BIAYA PELAKSANAAN USBN

      BAB XVI KEJADIAN LUAR BIASA

      LAMPIRAN
      Lampiran 1. Daftar Mata Pelajaran SD/MI/SDTK/SPK
      Lampiran 2. Daftar Mata Pelajaran SMP/MTs/SMPTK
      Lampiran 3. Daftar Mata Pelajaran SMA/MA/SMAK/SMTK
      Lampiran 4. Daftar Mata Pelajaran SMK/MAK
      Lampiran 5. Daftar Mata Pelajaran SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, DAN SMALB/MALB
      Lampiran 6. Daftar Mata Pelajaran Pendidikan Kesetaraan
      Lampiran 7. Daftar Mata Pelajaran Pondok Pesantren Salafiyah
      Lampiran 8. Contoh Pakta Integritas

      BAB I PENGERTIANDalam Prosedur Operasional Standar ini yang dimaksud dengan:
      1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama Republik Indonesia.
      2. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan profesional yang bertugas menyelenggarakan USBN.
      3. Sekolah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Utama Widya Pasraman (Sekolah Keagamaan Hindu setingkat SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), dan satuan pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya.
      4. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
      5. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
      6. Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut POS USBN adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan USBN.
      7. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
      8. Kisi-kisi USBN adalah acuan untuk mengembangkan dan merakit naskah soal USBN yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan kurikulum yang berlaku.
      9. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
      10. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
      11. Paket naskah soal USBN adalah variasi perangkat tes yang paralel, terdiri atas sejumlah butir soal yang dirakit sesuai dengan kisi-kisi USBN.
      12. Lembar Jawaban Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut LJUSBN adalah lembaran kertas yang digunakan peserta untuk menjawab soal USBN.
      13. Bahan USBN adalah bahan yang digunakan dalam penyelenggaraan USBN yang mencakup naskah soal, LJUSBN, berita acara, daftar hadir, amplop, tata tertib, dan pakta integritas.
      14. Dokumen USBN adalah berkas hasil pelaksanaan USBN yang bersifat rahasia, terdiri atas naskah soal, jawaban peserta ujian, daftar hadir yang sudah diisi peserta, berita acara yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pengawas ujian baik dalam bentuk hard copy maupun softcopy.
      15. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut MKKS dan yang sejenisnya adalah kelompok kepala sekolah di tingkat Kabupaten/Kota pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs.), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Pondok Pesantren Salafiyah (PPS).
      16. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut KKKS dan sejenisnya adalah kelompok kepala sekolah di tingkat Kabupaten/Kota pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
      17. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disebut MGMP dan sejenisnya adalah kelompok guru mata pelajaran sejenis di tingkat Kabupaten/Kota pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs.), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
      18. Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan adalah kelompok tutor mata pelajaran sejenis pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C di tingkat Kabupaten/Kota.
      19.  Kelompok Kerja Guru Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya disingkat Pokja-PPS adalah kelompok guru mata pelajaran sejenis pada program Ula, Wustha, dan Ulya pada Pondok Pesantren Salafiyah di tingkat Kabupaten/Kota.
      20. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disebut KKG adalah kelompok guru mata pelajaran sejenis di tingkat Kabupaten/Kota pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). 

      BAB II PESERTA DAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA USBN

      A. Persyaratan Peserta USBN

      SD/MI/SDTK/SPK, SDLB/MILB, dan yang sederajat
      a. Telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada SD/MI/SDTK/SPK, SDLB/MILB, atau Program Paket A/Ula;
      b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas IV semester 1 (satu) sampai dengan kelas VI semester 1 (satu) untuk peserta didik pada SD/MI/SDTK/SPK dan SDLB/MILB; dan
      c. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setingkat SD/MI/SDTK/SPK dan SDLB/MILB, mulai kelas IV semester 1 (satu) sampai dengan kelas VI semester 1 (satu) untuk peserta didik pada Program Paket A/Ula.

      SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMK/MAK, SMALB/MALB dan yang sederajat
      a. Terdaftar pada tahun terakhir jenjang pendidikan di satuan pendidikan SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMK/MAK, SMALB/MALB dan yang sederajat;
      b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan tertentu mulai semester 1 (satu) tahun pertama sampai dengan semester 1 (satu) tahun terakhir;
      c. Bagi siswa SMK Program 4 (empat) tahun yang telah menyelesaikan proses pembelajaran selama 3 (tiga) tahun dapat mengikuti USBN;
      d. Siswa yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari sekolah yang setingkat lebih rendah. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebelum mengikuti ujian sekolah, atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk peserta program SKS.

      B. Hak dan Kewajiban Peserta USBN Hak Peserta USBN
      a. Setiap peserta didik yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti USBN.
      b. Peserta USBN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti USBN utama dapat mengikuti USBN susulan.

      Kewajiban Peserta USBN
      a. Peserta USBN wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan.
      b. Peserta USBN wajib mematuhi tata tertib peserta USBN.

      C. Pendaftaran Peserta USBN
      1. Satuan pendidikan pelaksana USBN melaksanakan pendataan calon peserta berdasarkan data Dapodik, Dapodikmas, atau EMIS.
      2. Panitia USBN melakukan verifikasi data calon peserta USBN.
      3. Kepala sekolah menetapkan daftar peserta USBN.
      4. Panitia USBN menerbitkan kartu peserta USBN.

      D. Persyaratan Satuan Pendidikan Pelaksana USBN
      1. Persyaratan satuan pendidikan yang dapat melaksanakan USBN adalah satuan pendidikan terakreditasi berdasarkan keputusan dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) untuk satuan pendidikan formal dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD-PNF) untuk satuan pendidikan kesetaraan.
      2. Dalam hal akreditasi satuan pendidikan telah habis masa berlakunya dan dalam proses pengajuan kembali (reakreditasi) maka status akreditasi yang lama masih berlaku sesuai dengan ketentuan BAN-S/M atau BAN PAUD- PNF tentang reakreditasi.
      3. USBN pada satuan pendidikan yang belum terakreditasi diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi pada jenjang pendidikan yang sama. Pelaksanaan USBN bagi satuan pendidikan yang belum terakreditasi dapat berlangsung di satuan pendidikan masing-masing, dengan penyelenggara USBN dari satuan pendidikan yang terakreditasi.
      4. Mekanisme penyiapan dan penggunaan soal USBN oleh satuan pendidikan yang belum terakreditasi dilakukan melalui kerja sama dengan satuan pendidikan terakreditasi dan dikoordinasikan oleh dinas pendidikan atau Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya. 

      BAB III PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANA USBN

      A. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
      Tugas dan kewenangan BSNP dalam penyelenggaraan USBN sebagai berikut.
      1. Menetapkan kisi-kisi USBN.
      2. Menyusun dan menetapkan POS USBN.
      3. Melakukan sosialisasi dan publikasi USBN bersama direktorat terkait.

      B. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
      Tugas dan kewenangan Kementerian dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.
      1. Melakukan sosialisasi pelaksanaan USBN ke dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota.
      2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama.
      3. Menyusun kisi-kisi USBN teori.
      4. Menyusun dan mengusulkan kisi-kisi USBN kepada BSNP.
      5. Menyusun kisi-kisi USBN praktik untuk mata pelajaran tertentu.
      6. Menempatkan 20%-25% soal USBN dan panduan penomoran soal di laman USBN (http://usbn.puspendik.kemdikbud.go.id). Mekanisme akses dan distribusi soal diatur pada Lampiran 9.
      7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan USBN.
      8. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari sekolah secara sampling melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
      9. Menerima hasil USBN dari satuan pendidikan melalui Dapodik, Dapodikmas, atau EMIS.
      10. Memanfaatkan hasil USBN untuk pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan.

      C. Kementerian Agama
      Tugas dan kewenangan Kementerian Agama dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.
      1. Menyusun dan mengusulkan kepada BSNP kisi-kisi USBN mata pelajaran Pendidikan Agama, serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.
      2. Menyusun dan mengusulkan kepada BSNP kisi-kisi USBN mata pelajaran keagamaan pada sekolah keagamaan.
      3. Menyusun 20%-25% soal USBN Pendidikan Agama/Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. 
      4. Menyusun 20%-25% soal USBN mata pelajaran keagamaan pada sekolah keagamaan.
      5. Menyerahkan 20%-25% soal USBN Mata Pelajaran Pendidikan Agama/Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
      6. Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam penyusunan dan perakitan soal USBN untuk madrasah atau satuan pendidikan keagamaan.
      7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan USBN di madrasah dan sekolah di bawah binaannya.
      8. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari madrasah dan sekolah di bawah binaannya melalui Kantor Kementerian Agama dan Kantor Wilayah kementerian Agama.

      D. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
      Tugas dan kewenangan LPMP dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.
      1. Membantu KKG atau guru-guru SD/MI/SDTK/SPK dalam penyiapan soal USBN.
      2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan USBN melalui uji petik.
      3. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan USBN ke direktorat terkait.

      E. Dinas Pendidikan Provinsi
      Tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi dalam USBN sebagai berikut.
      1. Melakukan sosialisasi kebijakan USBN.
      2. Melakukan koordinasi dengan LPMP dalam pelaksanaan USBN.
      3. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
      4. Menerima master kisi-kisi mata pelajaran satuan pendidikan SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, dan SMALB/MALB.
      5. Menerima master soal USBN mata pelajaran Pendidikan Agama serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk SMA dan SMK.
      6. Menerima 20%-25% soal USBN SMA dan SMK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk panduan penomoran soal USBN melalui laman USBN (http://usbn.puspendik.kemdikbud.go.id) sesuai dengan petunjuk teknis yang disiapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan.
      7. Kepala Dinas menunjuk dan menetapkan personalia yang akan menerima 20 – 25% soal USBN beserta kuncinya untuk jenjang SMA dan SMK dari Kementerian Pendidikan, serta bersedia menandatangani pakta integritas.
      8. Menetapkan MGMP jenjang SMA dan SMK serta SLB di tingkat Kabupaten/Kota yang akan ditugaskan untuk: a. menyusun dan menelaah indikator untuk 75% soal berdasarkan kisi-kisi USBN; dan b. menelaah soal usulan guru dari setiap sekolah untuk disusun menjadi 75% soal pada naskah soal USBN setiap mata pelajaran.
      9. Menyerahkan naskah soal USBN mata pelajaran umum minimal 1 (satu) paket berikut kelengkapannya kepada Kanwil Kementerian Agama provinsi untuk sekolah selain madrasah di bawah pembinaan Kementerian Agama.
      10. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan USBN SMA dan SMK, serta SLB (SDLB, SMPLB, dan SMALB), dengan melibatkan pengawas pembina.
      11. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari SMA, SMK, dan SLB (SDLB, SMPLB, dan SMALB).
      12. Membuat laporan pelaksanaan USBN SMA dan SMK di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Kementerian u.p Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

      F. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
      Tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.
      1. Melakukan koordinasi dengan LPMP dalam sosialisasi dan pelaksanaan USBN SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan.
      2. Melaksanakan sosialisasi USBN ke seluruh SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan.
      3. Menetapkan satuan pendidikan penyelenggara USBN.
      4. Melakukan pendataan dan menerbitkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) SD dan Paket A.
      5. Mengirimkan DNS ke satuan pendidikan (SD dan Paket A) untuk divalidasi.
      6. Menerbitkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) dan mendistribusikan ke satuan Pendidikan untuk SD.
      7. Mengoordinasikan pelatihan penulisan soal, perakitan soal, dan penskoran bagi guru-guru dari setiap Kabupaten/Kota dengan melibatkan ahli penilaian.
      8. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
      9. Menerima master soal USBN mata pelajaran Pendidikan Agama serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dari Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk SMP, Program Paket B, dan Program Paket C.
      10. Menerima 20%-25% soal USBN SD, SMP, dan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk panduan penomoran soal USBN melalui laman USBN (http://usbn.puspendik.kemdikbud.go.id) sesuai dengan petunjuk teknis yang disiapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, untuk selanjutnya diserahkan kepada KKG, Kepala SMP, dan Forum Tutor.
      11. Kepala Dinas menunjuk dan menetapkan personalia dari pihak yang akan menerima 20 – 25% soal USBN beserta kunci jawaban untuk jenjang SD, SMP, Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C dari Kementerian Pendidikan.
      12. Personalia dan pihak yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana diatur pada angka 11 harus menandatangani Pakta Integritas.
      13. Menetapkan KKG di tingkat Kabupaten/Kota jenjang SD dan MI atas usulan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang akan ditugaskan untuk: a. menyusun dan menelaah indikator untuk 75%-80% soal berdasarkan kisi- kisi USBN; dan b. menelaah 75%-80% soal usulan guru dari setiap sekolah.
      14. Menetapkan MGMP jenjang SMP/Forum Tutor di tingkat Kabupaten/Kota yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan USBN.
      15. Menggandakan bahan USBN jenjang SD dan MI atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat sesuai dengan jumlah peserta didik.
      16. Menyerahkan master soal USBN mata pelajaran umum minimal 1 (satu) paket, berikut kelengkapannya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk satuan pendidikan selain madrasah di bawah pembinaan Kementerian Agama yang belum memiliki KKG/MGMP/Forum Tutor.
      17. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan USBN SD, SMP, Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C dengan melibatkan pengawas.
      18. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari SD, SMP, Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
      19. Membuat laporan pelaksanaan USBN SD, SMP, Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C di wilayahnya serta menyampaikannya kepada Kementerian u.p Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

      G. Kantor Wilayah Kementerian Agama
      Tugas dan kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.
      1. Melakukan sosialisasi dan pelaksanaan USBN.
      2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
      3. Menerima kisi-kisi dan 20%-25% soal USBN MA dan satuan pendidikan keagamaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk panduan penomoran soal USBN melalui laman USBN (http://usbn.puspendik.kemdikbud.go.id) sesuai dengan petunjuk teknis yang disiapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan.
      4. Menerima 20%-25% soal USBN mata pelajaran Agama dan Pendidikan Keagamaan dari Kementerian Agama.
      5. Mengoordinasikan penulisan dan perakitan soal mata pelajaran Pendidikan Agama, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, dan mata pelajaran umum untuk MA/satuan pendidikan keagamaan.
      6. Menetapkan guru untuk terlibat dalam penyusunan 75%-80% soal-soal mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, pendidikan keagamaan, dan mata pelajaran umum jenjang MA.
      7. Menetapkan guru SMAK dan SMTK yang terlibat dalam penyusunan soal- soal mata pelajaran umum dan menyampaikannya ke Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
      8. Mengoordinasikan guru-guru untuk menulis dan merakit soal mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, pendidikan keagamaan, dan guru-guru dari setiap satuan pendidikan untuk mata pelajaran umum jenjang MA.
      9. Menyerahkan master soal mata pelajaran Pendidikan Agama, serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk diteruskan kepada MKKS/KKKS selanjutnya diserahkan ke satuan pendidikan.
      10. Menyerahkan master soal mata pelajaran pendidikan keagamaan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diteruskan ke satuan pendidikan melalui MKKS/KKKS.
      11. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan USBN di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
      12. Memantau pelaksanaan USBN mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta Pendidikan Keagamaan di satuan pendidikan formal dan nonformal.

      H. Kantor Kementerian Agama
      Tugas dan kewenangan Kantor Kementerian Agama dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.
      1. Melakukan sosialisasi dan pelaksanaan USBN.
      2. Menetapkan satuan pendidikan penyelanggara USBN.
      3. Melakukan pendataan dan menerbitkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) MI/Ula.
      4. Mengirimkan DNS ke satuan pendidikan untuk divalidasi.
      5. Menerbitkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) dan mendistribusikan ke satuan Pendidikan untuk MI/Ula.
      6. Mencetak kartu peserta USBN.
      7. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
      8. Menerima kisi-kisi dan 20%-25% soal USBN SD/MI, SMP/MTs, dan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk panduan penomoran soal USBN melalui laman USBN (http://usbn.puspendik.kemdikbud.go.id) sesuai dengan petunjuk teknis yang disiapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Lampiran 9), untuk selanjutnya diserahkan kepada KKG, MGMP/Kepala Madrarah/Pokja PPS.
      9. Mengoordinasikan penulisan dan perakitan soal mata pelajaran Pendidikan Agama, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, dan mata pelajaran umum untuk MTs/satuan pendidikan keagamaan dan pondok pesantren salafiyah.
      10. Mengusulkan guru untuk terlibat dalam penyusunan 75%-80% soal-soal mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, pendidikan keagamaan, dan menetapkan guru-guru dari setiap satuan pendidikan dalam penyusunan mata pelajaran umum jenjang MTs.
      11. Menetapkan MGMP/Forum Tutor/Pokja PPS di tingkat Kabupaten/Kota yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan USBN.
      12. Mengusulkan guru/tutor dari satuan pendidikan keagamaan selain MTs. yang belum memilliki KKG/MGMP/Pokja PPS untuk terlibat dalam penyusunan soal-soal mata pelajaran umum ke Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
      13. Menyerahkan master soal mata pelajaran Pendidikan Agama, serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kepada Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diteruskan ke satuan pendidikan melalui MKKS/KKKS.
      14. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan USBN di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
      15. Memantau pelaksanaan USBN mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta Pendidikan Keagamaan di satuan pendidikan formal dan nonformal sesuai kewenangannya.

      I. Atase Pendidikan dan Kebudayaan / Konsulat Jenderal Bidang Sosial Budaya Tugas dan kewenangan Atase Pendidikan dan Kebudayaan/Konsulat Jenderal Bidang Sosial Budaya dalam USBN sebagai berikut.
      1. Melakukan sosialisasi pelaksanaan USBN kepada SILN di wilayahnya.
      2. Menggandakan dan mendistribusikan Permendikbud, POS, dan kisi-kisi soal yang ditetapkan.
      3. Menggandakan dan mendistribusikan bahan USBN yang mencakup Paket Soal, LJUSBN, Daftar Hadir, Berita Acara, dan pakta integritas ke SILN.
      4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan USBN di wilayahnya.
      5. Membuat laporan pelaksanaan USBN di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Direktorat yang terkait.
      6. Menerima 20%-25% soal USBN SD, SMP dan SMA dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui laman USBN dan diteruskan kepada SILN, dengan mekanisme sebagaimana terlampir (Lampiran 2).
      7. Menyerahkan naskah soal USBN mata pelajaran umum minimal 1 (satu) paket berikut kelengkapannya kepada kanwil Kementerian Agama provinsi untuk sekolah di bawah pembinaan Kementerian Agama.

      J. Satuan Pendidikan
      Tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.
      1. Membentuk panitia pelaksana USBN.
      2. Melakukan sosialisasi USBN.
      3. Menerima kisi-kisi indikator soal dari KKG/MGMP.
      4. Mengoordinasi penyusunan dan perakitan soal USBN.
      5. Mengatur ruang USBN.
      6. Menetapkan pengawas ruang USBN.
      7. Menentukan kriteria kelulusan siswa dari sekolah.
      8. Mengamankan master soal beserta kelengkapannya.
      9. Mencetak kartu peserta USBN.
      10. Menggandakan naskah soal USBN berikut kelengkapannya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
      11. Menyiapkan sarana pendukung USBN.
      12. Melaksanakan USBN sesuai POS USBN.
      13. Melakukan pemeriksaan lembar jawaban peserta USBN.
      14. Menerbitkan, menandatangani, dan membagikan hasil USBN kepada peserta USBN.
      15. Untuk SILN menetapkan hasil USBN serta menyampaikan laporan pelaksanaan ke Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau Konsulat Jenderal Sosial Budaya.
      16. Mengirimkan hasil USBN ke Kementerian melalui Dapodik, Dapodikmas, atau EMIS.


      BAB IV BAHAN USBN

      A. Kisi-Kisi USBN
      1. Kisi-kisi USBN ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
      2. Penyusunan kisi-kisi USBN berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan lingkup materi pada kurikulum yang berlaku.
      3. Kisi-kisi USBN memuat level kognitif dan lingkup materi.
      4. Kisi-kisi USBN disusun berdasarkan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.
      5. Kisi-kisi USBN disusun oleh Kementerian.
      6. Khusus kisi-kisi USBN untuk mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta mata pelajaran pendidikan keagamaan disusun oleh Kementerian Agama.

      B. Naskah USBN
      1. Soal USBN disusun mengacu pada kisi-kisi USBN.
      2. Bentuk soal USBN terdiri atas Pilihan Ganda (PG) dan uraian.
      3. Sebanyak 20%-25% butir soal USBN disiapkan oleh Kementerian, kecuali untuk mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta mata pelajaran pendidikan keagamaan disiapkan oleh Kementerian Agama.
      4. Sebanyak 75%-80% butir soal disiapkan oleh guru-guru atau tutor yang dikonsolidasikan Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Forum Tutor dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
      5. Untuk lingkungan Kemenag sebanyak 75%-80% butir soal dapat disiapkan oleh guru-guru khusus MTs. dan MA oleh guru dari satuan pendidikan masing-masing yang dikonsolidasikan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), atau Pokja PPS dan dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
      6. Khusus soal mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta mata pelajaran pendidikan keagamaan penyusunan 75%-80% butir soal dan perakitannya (100%), dilakukan oleh MGMP atau para guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta mata pelajaran pendidikan keagamaan yang relevan di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
      7. Seluruh soal USBN pada jenjang SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, dan SMALB/MALB disusun oleh guru dari satuan pendidikan masing-masing dengan mengacu kepada kisi-kisi yang ditetapkan BSNP.
      8. Naskah soal USBN dirakit oleh guru/tutor di MGMP/KKG/Forum Tutor/Pokja PPS atau di satuan pendidikan, minimal 2 (dua) paket terdiri atas 1 (satu) paket utama dan 1 (satu) paket susulan yang ditentukan untuk masing-masing mata pelajaran.
      9. Penggandaan naskah soal USBN beserta kelengkapannya untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK yang sederajat dilakukan oleh satuan pendidikan masing-masing berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
      10. Penggandaan soal USBN beserta kelengkapannya untuk MTs. Dan MA dilakukan melalui input pada aplikasi USBN berbasis komputer pada masing-masing satuan pendidikan berkoordinasi dengan Kantor Kanwil Kemenag/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
      11. Penggandaan naskah soal USBN beserta kelengkapannya untuk jenjang SD/MI dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, kecuali SDLB oleh masing-masing satuan pendidikan.
      12. Master soal digandakan dengan menggunakan sumber dana dari APBD atau Biaya Operasional Sekolah (BOS) atau sumber lainnya.

      C. Mekanisme Penyusunan Soal USBN
      1. Penyusunan soal USBN dari pusat (20%-25%) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut.
      a. BSNP menetapkan kisi-kisi USBN yang mencakup lingkup materi dan tingkat kognitif.
      b. Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) mengoordinasi penyusunan soal USBN sebanyak 20%-25% untuk mata pelajaran tertentu yang disiapkan dalam sejumlah 2 paket soal.
      c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan 20%-25% soal USBN kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
      d. Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, menyerahkan soal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada MGMP/KKG/Forum Tutor/Pokja PPS dan Satuan Pendidikan.
      e. Kementerian Agama menyerahkan 20%-25% soal dari pusat mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta pendidikan keagamaan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk selanjutnya dirakit oleh MGMP/KKG/Forum Tutor menjadi master soal USBN sesuai dengan ketentuan penyusunan soal.

      2. Penyusunan soal USBN oleh guru/tutor di satuan pendidikan dilakukan dengan mekanisme dan ketentuan sebagai berikut.
      a. Menyusun soal USBN sebanyak 75%-80% berdasarkan indikator soal dari MGMP/KKG/Forum Tutor/Pokja PPS berikut kelengkapannya berupa format lembar jawaban, pedoman penskoran untuk soal uraian, dan kunci jawaban untuk pilihan ganda.
      b. Merakit soal USBN lengkap yang terdiri dari 20%-25% soal dari pusat dan 75%-80% soal yang disusun oleh guru dan telah ditelaah oleh MGMP/KKG/Forum Tutor/Pokja PPS berikut kelengkapannya berupa format lembar jawaban, pedoman penskoran untuk soal uraian, dan kunci jawaban untuk pilihan ganda.
      c. Menyusun soal USBN minimal 2 (dua) paket soal terdiri atas 1 (satu) paket soal utama dan 1 (satu) paket soal susulan.

      3. Setiap personel yang menyiapkan, menyusun, menggandakan, mengemas, mendistribusikan, dan menerima naskah soal USBN, harus menandatangani pakta integritas, serta bertanggung jawab terhadap kerahasiaan naskah soal USBN.

        Download POS USBN Tahun Pelajaran 2018/2019

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional (POS USBN) Tahun Pelajaran 2018/2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        POS USBN Tahun Pelajaran 2018/2019



        Download File:
        POS USBN Tahun Pelajaran 2018-2019 versi 29 November final.pdf
        Sumber:http://bsnp-indonesia.org

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional (POS USBN) Tahun Pelajaran 2018/2019. Semoga bisa bermanfaat.

        Formulir Kontak

        Nama

        Email *

        Pesan *