Berkas Edukasi

Berkas Edukasi
Seleksi Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) Tahun 2019

Diposting oleh Pada 4/20/2019 08:45:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Pengumuman Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) Tahun 2019. Download file format PDF.

Pengumuman Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) Tahun 2019
Pengumuman Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) Tahun 2019

Pengumuman Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) Tahun 2019

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Pengumuman Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) Tahun 2019:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
PENGUMUMAN
NOMOR 34401/A.A3/KP/2019

SELEKSI BERSAMA
PENERIMAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH INDONESIA DI LUAR NEGERI TAHUN 2019

A. INFORMASI UMUM
Dalam rangka memenuhi kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka kesempatan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan berstatus bukan PNS yang memenuhi persyaratan dan berminat untuk ditugaskan pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).

B. PERSYARATAN

1. PERSYARATAN UMUM

a. Warga Negara Indonesia (WNI)
b. Usia maksimal saat mendaftar 40 tahun
c. Sehat jasmani, rohani dan bebas NARKOBA
d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
e. Diutamakan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
f. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta serta tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi pemerintah.

2. PERSYARATAN KHUSUS
a. GURU
1) Berstatus sebagai Guru bukan Pegawai Negerl Sipil.
2) Berijazah minimal S-1 sesuai bidang yang dibutuhkan dengan minimal IPK 2.75
3) Memiliki Sertifikat Profesi Pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar
4) Memiliki kecakapan dalam berbahasa lnggris dibuktikan dengan sertifikat TOEFL Prediction Score minimal 450 atau IELTS 5.0
5) Diutamakan memiliki pengalaman mengajar sesuai bidang yang diampu minimal 2 (dua) tahun.
6) Diutamakan memiliki sertifikat/penghargaan tingkat nasional sebagai keterampilan tambahan selain mengajar, seperti: Olahraga, Pramuka, Seni Budaya, Keagamaan, Prakarya, Teknologi lnformasi Komunikasi (ICT), Akuntansi/Keuangan dll.
7) Bagi pelamar Guru di Sekolah Indonesia Tokyo dan Davao diutamakan laki-laki, dan khusus pelamar Sekolah Indonesia Tokyo diutamakan memiliki kemampuan mengemudi kendaraan roda empat dan dibuktikan dengan melampirkan fotokopi SIMA.

b. TENAGA KEPENDIDIKAN
1) Berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
2) Berijazah minimal S-1 sesuai bidang yang dibutuhkan dengan minimal IPK 2. 75
3) Memiliki kecakapan dalam berbahasa lnggris dibuktikan dengan sertifikat TOEFL Prediction Score minimal 450 atau IELTS 5.0.
4) Memiliki pengalaman bekerja minimal 3 (tiga) tahun pada bidang tata usaha/administrasi perkantoran serta memahami pengelolaan keuangan dan aplikasi dapodik dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah/Ketua Yayasan.

C. RENCANA PENJADWALAN *)
1. Pengumuman Resmi Seleksi : 18 April 2019
2. Waktu Pendaftaran : 18 April s.d. 8 Mei 2019
3. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi : 14 Mei 2019
4. Pelaksanaan Seleksi : 21 s.d 24 Mei 2019
5. Pengumuman Hasil Seleksi : Juni 2019

D. TATA CARA PENDAFTARANPendaftaran daring mulai tanggal 18 April s.d 8 Mei 2019 pukul 12.00 WIB, dengan mekanisme sebagai berikut:
1. peserta seleksi wajib memiliki alamat surat elektronik yang aktif;
2. peserta seleksi melakukan pendaftaran/registrasi awal secara daring melalui laman http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/siln dengan cara memasukkan nomor sertifikat profesi pendidik, NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan atau NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) bagi yang memiliki, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat surat elektronik;

3. pendaftaran lanjutan dilakukan dengan cara login menggunakan username dan password yang dikirim oleh Sekretariat Panitia Seleksi Bersama melalui surat elektronik peserta seleksi. Tahapan pendaftaran lanjutan meliputi:
a) Memilih jabatan yang akan dilamar;
b) Mengisi informasi data diri pelamar meliputi:
1) Data pokok pelamar
2) Riwayat Pendidikan yang telah ditempuh
3) Riwayat jabatan/pengalaman jabatan yang pernah ditekuni
4) lnformasi pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti
c) Mengunggah hasil pindai dokumen/berkas yang dipersyaratkan sebagai berikut:
1) Pas foto ukuran 3x4 dengan besar file maksimal 500 Kb.
2) Surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tembusan kepada Pimpinan unit kerja yang bersangkutan (format dapat diunduh pada menu UNDUH).
3) Surat izin mengikuti proses seleksi yang ditandatangani oleh pimpinan institusi asal (sekolah/yayasan).
4) Sertifikat Profesi Pendidik
5) Kartu Tanda Penduduk dan Akte Lahir
6) ljazah pendidikan terakhir
7) Surat keterangan mengajar dari yayasan yang menunjukkan akumulasi pengalaman mengajar sesuai dengan bidang yang diampu bagi pelamar guru SILN.
8) Surat keterangan pengalaman bekerja sebagai Tenaga Kependidikan di sekolah Kepala Sekolah/Ketua Vayasan.
9) Surat rekomendasi berkelakuan baik dari pimpinan institusi (sekolah/yayasan).
10) Sertifikat TOEFL Prediction Score internasional/institusional atau IELTS yang masih berlaku.
11) Sertifikat/penghargaan keterampilan tambahan selain mengajar, seperti: olahraga, pramuka, seni-budaya, keagamaan, prakarya, atau teknologi informasi komunikasi (ICT), akuntansi/keuangan, dll.
12) Surat Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah.
13) Deskripsi diri, potensi dan motivasi menjadi guru/tenaga kependidikan SILN dalam Bahasa Indonesia dan lnggris masing-masing 1 lembar yang diketik menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12 dengan spasi 1,15 ukuran kertas A4 dalam format PDF.

d) Menandatangi surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- bahwa semua dokumen yang disampaikan adalah benar dan dapat dibuktikan keasliannya (format dapat diunduh pada menu UNDUH);

e) Mencetak kartu peserta seleksi

H. KETENTUAN LAIN
  1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
  2. Apabila dikemudian hari pelamarterbukti memberikan data yangtidaksesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi Guru/Tenaga Kependidikan SILN maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai Guru/Tenaga Kependidikan SILN.
  3. Panitia Seleksi Bersama dapat merekomendasikan calon Guru/Tenaga Kependidikan SILN pada negara selain yang dilamar.
  4. Apabila pelamar telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan sebagai Guru/Tenaga Kependidikan SILN sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
  5. Panitia Seleksi Bersama tidak melayani komunikasi dengan pelamar dalam bentuk apapun. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada portal resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
  6. Segala kerugian akibat kelalaian tidak memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi tanggung jawab pelamar.

*) Rencana Penjadwalan bisa berubah sesuai dengan penetapan jadwal Panitia Seleksi Bersama.

    Download Pengumuman Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) Tahun 2019

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Pengumuman Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) Tahun 2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Pengumuman Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) Tahun 2019



    Download File:
    Pengumuman Seleksi Bersama Guru dan Tendik SILN 2019.pdf
    Format Surat Lamaran Guru dan Tenaga Kependidikan SILN Sekolah Indonesia di Luar Negeri Tahun 2019.doc
    Format Surat Pernyataan Keaslian Dokumen.doc

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Pengumuman Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) Tahun 2019. Semoga bisa bermanfaat.
    Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola

    Diposting oleh Pada 4/19/2019 07:24:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas surat Dirjen Pembinaan SMK perihal Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola. Download file format PDF.

    Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola
    Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola

    Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola

    Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Surat Dirjen Pembinaan SMK Nomor: 6986/DS.2/KU/2019 perihal Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola:

    Menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tentang penyelesaian laporan pelaksanaan program bantuan pemerintah tahun anggaran 2016, 2017, dan 2018, Direktorat Pembinaan SMK belum dapat memproses semua penyaluran bantuan pemerintah pada tahun 2019 sampai dengan sekolah di wilayah binaan Saudara menyelesaikan seluruh laporan pelaksanaan program bantuan tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018. Adapun mekanisme penyelesaian laporan bantuan tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 dilakukan melalui aplikasi Takala SMK.

    Sehubungan dengan tersebut, kami mohon bantuan Saudara kiranya dapat menugaskan kepada seluruh SMK di bawah binaan Saudara agar segera menuntaskan laporan pelaksanaan program bantuan pada tahun anggaran 2018 melalui aplikasi Takala SMK paling lambat tanggal 30 April 2019.

      Download Surat Dirjen Pembinaan SMK perihal Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Dirjen Pembinaan SMK perihal Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola



      Download File:
      Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Melalui Aplikasi Takola - Update Data.pdf
      Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Dirjen Pembinaan SMK perihal Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola. Semoga bisa bermanfaat.
      Contoh Jurnal dan Tugas Koordinator Sarana Prasarana Sekolah

      Diposting oleh Pada 4/19/2019 05:58:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Contoh Jurnal dan Tugas Koordinator Sarana Prasarana Sekolah. Download file format Microsoft Excel dan Microsoft Word.

      Contoh Jurnal dan Tugas Koordinator Sarana Prasarana Sekolah
      Contoh Jurnal dan Tugas Koordinator Sarana Prasarana Sekolah

      Contoh Jurnal dan Tugas Koordinator Sarana Prasarana Sekolah

      Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Contoh Jurnal dan Tugas Koordinator Sarana Prasarana Sekolah:

      TUGAS POKOK KOORDINATOR UNIT MULTIMEDIA

      A. ADMINISTRASI
      1. Membuat progam kerja unit Multimedia.
      2. Mengajukan anggaran dana pengadaan, penggandaan dan perawatan barang di unit Multimedia sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan APBM.
      3. Membuat tata tertib pada unit Multimedia, jika belum ada.
      4. Menginventarisir barang dan permasalahan yang muncul dan mengkoordinasikan dengan Korbid Sarana Belajar dan unit-unit yang lain untuk mencari solusinya.
      5. Membuat daftar inventaris media dan sarana unit Multimedia dan melaporkan kepada Korbid Sarana Belajar.
      6. Mencatat semua kegiatan unit Multimedia pada jurnal kegiatan dan melaporkan pada Korbid Sarana Belajar setiap 3 bulan sekali.
      7. Merencanakan pengembangan jangka panjang.

      B. LAYANAN
      1. Mengefektifkan penggunaan unit Multimedia.
      2. Melayani pemesanan penggunaan atau peminjaman media unit Multimedia oleh guru-guru yang membutuhkan dengan mengisi buku peminjaman barang.
      3. Merawat dan mengamankan seluruh media dan sarana yang ada di unit Multimedia.
      4. Menyiapkan tempat, media serta mengkondisikannya untuk proses KBM.
      5. Melayani pihak luar yang akan mempresentasikan alat peraga / media.
      6. Mengecek inventaris barang secara berkala.

      TUGAS POKOK KOORDINATOR UNIT SARANA OLAH RAGA
      A. ADMINISTRASI
      1. Membuat progam kerja unit Olah Raga.
      2. Mengajukan anggaran dana pengadaan, penggandaan dan perawatan barang di unit Olah Raga sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan APBM.
      3. Membuat tata tertib pada unit Olah Raga, jika belum ada.
      4. Menginventarisir barang dan permasalahan yang muncul dan mengkoordinasikan dengan Korbid Sarana Belajar dan unit-unit yang lain untuk mencari solusinya.
      5. Membuat daftar inventaris media dan sarana unit Olah Raga dan melaporkan kepada Korbid Sarana Belajar.
      6. Mencatat semua kegiatan unit Olah Raga pada jurnal kegiatan dan melaporkan pada Korbid Sarana belajar setiap 3 bulan sekali.
      7. Merencanakan pengembangan jangka panjang.

      B. LAYANAN
      1. Mengefektifkan penggunaan unit Olah Raga.
      2. Melayani pemesanan penggunaan atau peminjaman media unit Olah Raga oleh guru-guru yang membutuhkan dengan mengisi buku peminjaman barang.
      3. Merawat dan mengamankan seluruh media dan sarana yang ada di unit Olah Raga.
      4. Menyiapkan media / alat peraga serta mengkondisikannya untuk proses KBM.
      5. Melayani pihak luar yang akan mempresentasikan alat peraga / media.
      6. Mengecek inventaris barang secara berkala.

      TUGAS POKOK KOORDINATOR UNIT PERPUSTAKAAN

      A. ADMINISTRASI
      1. Membuat progam kerja unit Perpustakaan.
      2. Mengajukan anggaran dana pengadaan, penggandaan dan perawatan barang di unit Perpustakaan sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan APBM. 
      3. Mengatur jadwal penggunaan unit Perpustakaan dan menginformasikan pada guru-guru yang terkait.
      4. Membuat tata tertib pada unit Perpustakaan, jika belum ada.
      5. Menginventarisir barang dan permasalahan yang muncul dan mengkoordinasikan dengan Korbid Sarana Belajar dan unit-unit yang lain untuk mencari solusinya.
      6. Membuat daftar inventaris media dan sarana unit Perpustakaan dan melaporkan kepada Korbid Sarana Belajar.
      7. Mencatat semua kegiatan unit Perpustakaan pada jurnal kegiatan dan melaporkan pada Korbid Sarana Belajar setiap 3 bulan sekali. 
      8. Merencanakan pengembangan jangka panjang.

      B. LAYANAN
      1. Mengefektifkan penggunaan unit Perpustakaan.
      2. Melayani pemesanan penggunaan atau peminjaman media Perpustakaan oleh guru-guru yang membutuhkan dengan mengisi buku peminjaman barang.
      3. Merawat dan mengamankan seluruh media dan sarana yang ada di unit Perpustakaan.
      4. Menyiapkan tempat, media serta mengkondisikannya untuk proses KBM.
      5. Melayani pihak luar yang akan mempresentasikan alat peraga / media.
      6. Mengecek inventaris barang secara berkala.
      Baca juga:
      Contoh Profil Perpustakaan Sekolah


      TUGAS POKOK KOORDINATOR UNIT USAHA KESEHATAN SEKOLAH

      A. ADMINISTRASI
      1. Membuat progam kerja unit Usaha Kesehatan Sekolah.
      2. Mengajukan anggaran dana pengadaan, penggandaan dan perawatan barang di UKS sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan APBM. 
      3. Mengatur jadwal Skrening dan menginformasikan pada guru-guru yang terkait.
      4. Membuat tata tertib pada unit Usaha Kesehatan Sekolah, jika belum ada.
      5. Menginventarisir barang dan permasalahan yang muncul dan mengkoordinasikan dengan Korbid Sarana Belajar dan unit-unit yang lain untuk mencari solusinya. 
      6. Membuat daftar inventaris media dan sarana unit Usaha Kesehatan Sekolah dan melaporkan kepada Korbid Sarana Belajar.
      7. Mencatat semua kegiatan unit Usaha Kesehatan Sekolah pada jurnal kegiatan dan melaporkan pada Korbid Sarana Belajar setiap 3 bulan sekali.
      8. Mencatat barang yang habis pakai dan melaporkan pada korbid Sarana Belajar.
      9. Merencanakan pengembangan jangka panjang.

      B. LAYANAN
      1. Mengefektifkan penggunaan unit Usaha Kesehatan Sekolah.
      2. Melayani pemesanan penggunaan atau peminjaman media Usaha Kesehatan Sekolah oleh guru-guru yang membutuhkan dengan mengisi buku peminjaman barang.
      3. Merawat dan mengamankan seluruh media dan sarana yang ada di Unit Usaha Kesehatan Sekolah.
      4. Menyiapkan tempat, media serta mengkondisikannya untuk proses KBM.
      5. Melayani pihak luar yang akan mempresentasikan alat peraga / media.
      6. Mengecek inventaris barang secara berkala.

      TUGAS POKOK KOORDINATOR UNIT SANGGAR KARAWITAN / MUSIK

      A. ADMINISTRASI
      1. Membuat progam kerja unit Laboratorium Musik.
      2. Mengajukan anggaran dana pengadaan, penggandaan dan perawatan barang di Laboratorium Musik sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan APBM. 
      3. Mengatur jadwal penggunaan Laboratorium Musik dan menginformasikan pada guru-guru yang terkait.
      4. Membuat tata tertib pada unit Laboratorium Musik, jika belum ada.
      5. Menginventarisir barang dan permasalahan yang muncul dan mengkoordinasikan dengan Korbid Sarana Belajar dan unit-unit yang lain untuk mencari solusinya.
      6. Membuat daftar inventaris media dan sarana unit Laboratorium Musik dan melaporkan kepada Korbid Sarana Belajar.
      7. Mencatat semua kegiatan unit Laboratorium Musik pada jurnal kegiatan dan melaporkan pada Korbid Sarana Belajar setiap 3 bulan sekali.
      8. Merencanakan pengembangan jangka panjang.

      B. LAYANAN
      1. Mengefektifkan penggunaan unit Laboratorium Musik.
      2. Melayani pemesanan penggunaan atau peminjaman media Laboratorium Musik oleh guru-guru yang membutuhkan dengan mengisi buku peminjaman barang.
      3. Merawat dan mengamankan seluruh media dan sarana yang ada di unit Laboratorium musik.
      4. Menyiapkan tempat, media serta mengkondisikannya untuk proses KBM.
      5. Melayani pihak luar yang akan mempresentasikan alat peraga / media.
      6. Mengecek inventaris barang secara berkala.
      Baca juga:
      Contoh Format Administrasi UKS Sesuai Pedoman UKS


      TUGAS POKOK KOORDINATOR UNIT LABORATORIUM MATEMATIKA

      A. ADMINISTRASI
      1. Membuat progam kerja unit Laboratorium Matematika.
      2. Mengajukan anggaran dana pengadaan, penggandaan dan perawatan barang di Laboratorium Matematika sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan APBM.
      3. Mengatur jadwal penggunaan Laboratorium Matematika dan menginformasikan pada guru-guru yang terkait.
      4. Membuat tata tertib pada unit Laboratorium Matematika, jika belum ada.
      5. Menginventarisir barang dan permasalahan yang muncul dan mengkoordinasikan dengan Korbid Sarana Belajar dan unit-unit yang lain untuk mencari solusinya.
      6. Membuat daftar inventaris media dan sarana unit Laboratorium Matematika dan melaporkan kepada Korbid Sarana Belajar.
      7. Mencatat semua kegiatan unit Laboratorium Matematika pada jurnal kegiatan dan melaporkan pada Korbid Sarana Belajar setiap 3 bulan sekali.
      8. Merencanakan pengembangan jangka panjang.

      B. LAYANAN
      1. Mengefektifkan penggunaan unit Laboratorium Matematika.
      2. Melayani pemesanan penggunaan atau peminjaman media Laboratorium Matematika oleh guru-guru yang membutuhkan dengan mengisi buku peminjaman barang.
      3. Merawat dan mengamankan seluruh media dan sarana yang ada di unit Laboratorium Matematika.
      4. Menyiapkan tempat, media serta mengkondisikannya untuk proses KBM.
      5. Melayani pihak luar yang akan mempresentasikan alat peraga / media.
      6. Mengecek inventaris barang secara berkala.

        Download Contoh Jurnal dan Tugas Koordinator Sarana Prasarana Sekolah

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas  Contoh Jurnal dan Tugas Koordinator Sarana Prasarana Sekolah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Contoh Tugas Koordinator Sarana Prasarana Sekolah



        Download File:
        Tugas Pokok Koordinator Sarana Prasarana.docx
        Jurnal Kegiatan Sarpras.xlsx

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Jurnal dan Tugas Koordinator Sarana Prasarana Sekolah. Semoga bisa bermanfaat.
        Buku Panduan Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana 26 April 2019

        Diposting oleh Pada 4/16/2019 07:44:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Buku Panduan Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana 26 April 2019. Download file format PDF.

        Buku Panduan Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana 26 April 2019
        Buku Panduan Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana 26 April 2019

        Buku Panduan Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana 26 April 2019

        Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Buku Panduan Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana 26 April 2019:

        DAFTAR ISI
        A. Latar Belakang
        B. Hari Kesiapsiagan Bencana
             Maksud, Tujuan, Tema Kegiatan
             Pelaksanaan Kegiatan HKB 2019
             Target Peserta Kegiatan HKB 2019
             Rangkaian Kegiatan
        C. Evaluasi Kegiatan HKB & Pelaporan
        Sekretariat HKB

        A. LATAR BELAKANG
        Bagaimana kecenderungan dampak potensi bencana di Indonesia:
        ✓ Indonesia terletak di kawasan Cincin Api Pasifik yang secara geografis dan klimatologi mempunyai tantangan untuk melindungi dan memperkuat masyarakat dari ancaman risiko bencana.

        ✓ Pergerakan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo

        Australia di bagian selatan, lempeng Samudera Pasifik di sebelah timur, lempeng Eurasia di sebelah utara (dimana disebagian besar wilayah Indonesia) dan disertai daerah aliran sungai (5.590 DAS) mengakibatkan risiko bencana geologi seperti gempabumi, tsunami, erupsi gunungapi (127 gunung api aktif) maupun gerakan tanah/ longsor.

        ✓ Dampak pemanasan global dan pengaruh perubahan iklim pada wilayah perairan laut Indonesia cenderung menimbulkan potensi terjadinya berbagai jenis bencana hidrometeorologi, seperti banjir, kekeringan, cuaca dan gelombang ekstrem, abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

        ✓ Hasil kajian risiko bencana yang disusun BNPB tahun 2015:
        jumlah jiwa terpapar risiko bencana kategori sedang-tinggi tersebar di 34 provinsi mencapai 254.154.398 jiwa.

        ✓ Gambaran tren bencana global ke depan juga akan
        cenderung meningkat karena pengaruh beberapa faktor, seperti: meningkatnya jumlah penduduk; urbanisasi; degradasi lingkungan; kemiskinan; dan pengaruh perubahan iklim.

        Rangkaian kejadian bencana memberikan pelajaran agar kita lebih siap dalam mengurangi dampak buruk bencana:

        Selama tahun 2018, terdapat 2.572 kejadian bencana, yang mengakibatkan 4.814 jiwa meninggal dunia dan hilang, 10,239 juta jiwa terdampak dan mengungsi. Rentetan peristiwa bencana besar yang melanda Indonesia pada tahun 2018 cukup menjadi cambuk bagi bangsa ini untuk menyiapkan diri dari ancaman bencana.

        Beberapa kejadian bencana yang menimbulkan korban jiwa, mengungsi maupun berdampak pada kerusakan bangunan baik rumah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, sarana ibadah, maupun fasilitas publik lainnya diantaranya yaitu: Gempabumi Lombok pada 2 Juli 2018 dan diikuti dengan gempa bermagnitudo lebih besar pada 5 Agustus 2018; Gempabumi yang terjadi di Donggala, Palu, Sigi dan Parimo, Sulawesi Tengah, pada 28 September 2018 dan Tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018 yang disebabkan pasang tinggi dan longsor bawah laut karena letusan Gunung Anak Krakatau dan berdampak pada kerusakan di daerah pesisir Banten dan Lampung.

        Mengapa perlu Hari Kesiapsiagaaan Bencana pada tanggal 26 April?
        • Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada tanggal 26 April 2007 maka terjadi perubahan paradigma penanggulangan bencana dari perspektif responsif ke preventif.
        • Perubahan paradigma harus diikuti dengan perubahan pola perilaku kita, dimana kita perlu berperan aktif menjaga keseimbangan alam dengan memperhatikan aspek kelestariannya serta mempunyai perilaku yang aman bencana (safety culture)
        • Perlunya gerakan aksi bersama meningkatkan kapasitas pemerintahan, organisasi, masyarakat, komunitas, keluarga dan individu agar mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat melalui melalui edukasi kebencanaan dan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia
        • Perlunya latihan kesiapsiagaan dari tingkat yang paling kecil yaitu keluarga dan RW sebagaimana arahan Kepala BNPB.

        B. HARI KESIAPSIAGAAN BENCANA 2019

        Tahun 2019, Hari Kesiapsiasiagaan Bencana kembali dilaksanakan bertujuan untuk “Membangun awareness/ kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana dengan cara membangun partisipasi semua pihak”. Dalam latihan kesiapsiagaan serentak diharapkan masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi, mulai lingkup terkecil yaitu lingkungan keluarga, komunitas, sekolah/ madrasah/ kampus, lembaga (pemerintah/ swasta/ Lembaga usaha), untuk ikut berpartisipasi melalui berbagai kegiatan kesiapsiagaan bencana seperti edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi mandiri, geladi lapang, uji sirine, dll yang dilaksanakan secara serentak.

        Pada situasi darurat diperlukan pengambilan keputuasan yang cepat dan tepat untuk mengurangi dampak buruk bencana sehingga kapasitas dan kapabilitas semua pihak terkait kesiapsiagaan bencana perlu dibangun melalui kegiatan latihan kesiapsiagaan secara berkala. Latihan kesiapsiagaan penting dilakukan oleh individu, keluarga dan komunitas agar kita memiliki insting kesiapsiagaan sehingga pada akhirnya “Seluruh Orang Yang Tinggal Di Wilayah Indonesia Selamat Dari Bencana”.

        Tema yang diusung HKB 2019 ini adalah “Kesiapsiagaan Dimulai Dari Diri, Keluaga Dan Komunitas”, karena belajar dari beberapa pengalaman bencana sangat jelas bahwa faktor yang paling menentukan adalah penguasaan pengetahuan penyelamatan yang dimiliki oleh “diri sendiri”, keluarga dan komunitas di sekitarnya.

        Pelaksanaan HKB 2019 secara khusus mendorong keterlibatan kaum perempuan terutama peran para ibu dalam membangun ketangguhan keluarga dalam menghadapi situasi darurat bencana lebih digalakan. Saat bencana kaum ibulah yang paling rentan terkena dampak karena selain harus menyelamatkan dirinya sendiri, seorang ibu juga harus berpikir akan keselamatan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Dampak negatif ketika terjadi bencana diharapkan dapat ditekan melalui peningkatan peran perempuan.

        Rangkaian kejadian bencana yang terjadi di beberapa negara menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak berisiko meninggal 14x lebih besar dari pria dewasa (Peterson, 2007). Pada kejadian Cyclone di Bangladesh pada 1991 yang berdampak pada korban jiwa dimana 90% dari korban tersebut adalah perempuan (Ikeda, 1995), badai Katrina di USA menunjukkan bahwa sebagian besar korban adalah ibu-ibu Afro American beserta anaknya, dan pada kejadian Tsunami Aceh 2004 banyak ibu yang meninggal bersama dengan anaknya.

        Meski pada beberapa kejadian bencana menunjukkan bahwa perempuan memiliki kerentanan yang lebih besar, namun di sisi lainnya perempuan memiliki peran yang strategis dalam penanggulangan bencana, khususnya dalam membangun kesiapsiagaan bencana di tingkat keluarga. Perempuan dalam hal kebencanaan, yakni sebagai orang paling terdampak ketika terjadi bencana namun juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyelamatkan keluarga dan mendidik anak-anak tentang kebencanaan. Peran perempuan sangat efektif dalam mentransfer pengetahuannya terhadap generasi berikutnya. Perempuan bisa memberikan usulan terhadap perubahan untuk pengurangan risiko bencana dan memperkuat ketahanan komunitas.

        Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan pada asas kesetiakawananan, kegotongroyongan dan kedermawanan dengan mengedepankan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas evakuasi bukan seremoni.

        Waktu pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan sepanjang bulan april 2019, puncak kegiatan latihan pada tanggal 26 April 2019 yang ditandai dengan latihan evakuasi bencana (evacuation drill) secara mandiri (perorangan dan/atau kelompok) secara serentak diberbagai wilayah di Indonesia pada jam 10.00 – 12.00 waktu setempat.

        Target Peserta:
        Target Peserta ikut dalam Hari Kesiapsiagaan Bencana adalah 50 juta orang, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, (2) anak-anak, remaja, dewasa, lansia, (3) kelompok rentan, (4) penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus. egiatan ini akan diikuti oleh Aparat Pemerintah, Anggota TNI, Anggota POLRI, Aparatur Pemerintah daerah (termasuk pemadam kebakaran, Rumah Sakit, Tagana, dll), Pekerja / Lembaga Usaha, Profesional dan karyawan swasta, Akademisi dan guru sekolah /madrasah, Mahasiswa dan murid sekolah/ Madrasah dan Masyarakat umum. Tempat latihan di lingkungan masing masing antara lain, rumah tinggal, sekolah, kantor, hotel, tempat wisata, rumah sakit, mall, pasar dan semua fasilitas umum.

        Para pimpinan dan tokoh dari Pemangku kepentingan diharapkan dapat mendorong masyarakat dalam melakukan simulasi/ latihan di Hari Kesiapsiagaan Bencana yaitu:
        (1). Lembaga/kementerian/organisasi;
        (2). Sekolah/ Madrasah, Pondok pesantren;
        (3). LSM Nasional;
        (4). LSM Internasional;
        (5). Pengelola Gedung Pemerintah/Swasta;
        (6). Perguruan Tinggi;
        (7). Lembaga Usaha;
        (8). Organisasi Profesi;
        (9). Organisasi Kemasyarakatan;
        (10). Pengelola Kawasan Perdagangan (Mall/Pasar Tradisional); (11). Lembaga Keagamaan;
        (12). SKPD Terkait dan fasilitas umum lainnya

        1) Persiapan HKB
        Kegiatan persiapan ini merupakan tahapan penting di awal pelaksanaan yang harus dilaksanakan agar tujuan dan sasaran tercapai. BPBD selaku koordinator dapat berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan/ multipihak (Pemerintah, Lembaga, Swadaya Masyarakat/NGO, Lembaga Usaha, Komunitas dan seluruh penggiat kebencanaan perlu melakukan giat HKB dan mengajak masyarakat untuk mendorong dan menggerakan partisipasi masyarakat ikut melakukan simulasi evakuasi mandiri secara serentak pada tanggal 26 April 2019. Mutipihak. Beberapa strategi perlu dilaksanakan yaitu:
        1. Pemberitahuan formal kepada stakeholder dilaksanakan sedini mungkin;
        2. Sosialisasi dan kampanye melalui berbagai media dilaksanakan secara massif, tertama pemanfaatan media cetak, elektronik dan sosial;
        3. Silahturami formal dan informal dilakukan secara intensif;
        4. Pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat publik dan public figure;
        5. Pelibatan perempuan sebagai penggerak kesiapsiagaan melalui jalur DWP, PKK, Dasa Wisma, Posyandu, arisan dll;
        6. Dunia Pendidikan dilibatkan secara luas melalui surat edaran kepada para pimpinan lembaga agar menghimbau supaya jajarannya turut berpartisipasi;

        2) Pengecekan Sarana dan Prasarana Keselamatan
        Hal ini penting dilakukan untuk memastikan semuanya siap, diantara yaitu;
        • Pengecekan tanda jalur evakuasi,
        • Cek tempat berkumpul,
        • Memastikan tidak ada hambatan di tangga darurat,
        • Alat pemadam kebakaran tidak kadaluarsa,
        • Setiap Gedung perlu memiliki petugas keselamatan, dll.

        3) Edukasi Kesiapsiagaan Bencana
        Kegiatan HKB bertujuan untuk membangun kapasitas semua pihak, sehingga sebelum latihan masyarakat perlu diberikan sesi edukasi untuk mengenal ancaman / potensi bencana di sekitarnya. Dengan memahami risiko diharapkan dari semua level, mulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga. Sesuai tema yang diusung pada Kegiatan Hari Kesiapsiagaan Tahun 2019, para pemangku kepentingan juga mendorong setiap keluarga memiliki rencana kesiapsiagaan bencana. Materi edukasi kesiapsiagaan dan form rencana kesiapsiagaan keluarga dapat diunduh di http://siaga.bnpb.go.id/pages/unduhan

        4) Latihan Evakuasi Bencana (Evacuation Drill)
        Beberapa pilihan latihan evakuasi bencana yang dapat dilaksanakan pada tanggal 26 April 2019 adalah sebagai berikut:
        (1). Evakuasi Mandiri Bencana Gempabumi;
        (2). Evakuasi Mandiri Bencana Gempa yg disertai Tsunami;
        (3). Evakuasi Mandiri Bencana Kebakaran;
        (4). Evakuasi Mandiri Bencana Banjir;
        (5). Evakuasi Mandiri Bencana Erupsi Gunungapi
        (6). Evakuasi ancaman bencana lain yang sesuai dengan data dan fakta di lapangan (cek ancaman di inarisk.bnpb.go.id atau melalui aplikasi inaRISK personal yang dapat diunduh di google play strore).

        Secara khusus, menjadi perhatian mengenai pelibatan kelompok rentan anak-anak, kaum lansia dan tunawisma, para penyandang disabilitas, narapidana dan berkebutuhan khusus, Latihan Evakuasi Bencana Serentak di harapkan dilaksanakan di lingkungan; (1) Sekolah/Madrasah, (2) Lingkungan Perkantoran Pemerintah/ Swasta, (3) Kawasan perdagangan dan industri, (4) Kawasan permukiman yang rentan terdampak bencana, (5) Kawasan obyek vital dan (6) Lingkungan tempat ibadah.

        e. Uji Sirine Peringatan Dini
        Pada tanggal 26 April 2019 juga dilaksanakan kegiatan uji sirine peringatan dini dimana BPBD Kabupaten/ Kota/ Provinsi yang memiliki sirine peringatan dini (tsunami, banjir, kebakaran, dll) atau sirine/ tanda peringatan dini lainnya seperti (kentongan di masyarakat, pengeras suara/TOA dan lonceng di tempat ibadah, dll) mengaktivasi alat peringatan dini tersebut secara serentak pada pukul 10.00 waktu setempat.

        f. Kegiatan Pendukung
        Kegiatan pendukung lainnya yang dapat dilaksanakan secara massal dan sebagai bentuk mitigasi bencana seperti kegiatan; penghijauan, bersih sungai, bersih pantai, penanaman mangrove, dan kegiatan terkait lainnya.

        C. EVALUASI KEGIATAN HKB DAN PELAPORAN
        Evaluasi HKB dan pelaporan ini dilaksanakan setelah terlaksananya kegiatan, untuk mengetahui sejauh mana Kegiatan HKB berjalan dengan baik dan berapa jumlah partispan yg melakukan latihan serentak. Hasil dari evaluasi kegiatan ini dapat digunakan oleh pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan apakah kegiatan tersebut sudah tepat atau perlu ada perbaikan untuk kegiatan HKB di tahun 2020 sehingga penting dilaksanakanya evaluasi dan pelaporan kegiatan HKB.

        SEKRETARIAT HKB
        Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
        Direktorat Kesiapsiagaan
        Gedung GRAHA BNPB, lantai 14
        Jalan Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur-DKI Jakarta
        HP / WA : 081213551455

          Download Buku Panduan Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana 26 April 2019

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku Panduan Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana 26 April 2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Buku Panduan Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana 26 April 2019



          Download File:
          Buku Panduan Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana 26 April 2019.pdf
          Sumber: https://siaga.bnpb.go.id/hkb

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Buku Panduan Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana 26 April 2019. Semoga bisa bermanfaat.

          Baca juga:
          Pelaksanaan Simulasi Evakuasi Bencana Serentak di Sekolah Tahun 2019
          Buku BNPB Panduan Kesiapsiagaan Bencana untuk Keluarga
          Buku Saku BNPB Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana
          Pelaksanaan Simulasi Evakuasi Bencana Serentak di Sekolah Tahun 2019

          Diposting oleh Pada 4/16/2019 05:05:00 PM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4411/D/HM/2019 tentang Pelaksanaan Simulasi Evakuasi Bencana Serentak di Sekolah. Download file format PDF.

          Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4411/D/HM/2019 tentang Pelaksanaan Simulasi Evakuasi Bencana Serentak di Sekolah
          Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4411/D/HM/2019 tentang Pelaksanaan Simulasi Evakuasi Bencana Serentak di Sekolah

          Pelaksanaan Simulasi Evakuasi Bencana Serentak di Sekolah Tahun 2019

          Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4411/D/HM/2019 tentang Pelaksanaan Simulasi Evakuasi Bencana Serentak di Sekolah:

          Berdasarkan surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor B-139.D/Ka-BNPB/PK.03.01/02/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Himbauan Simulasi Evakuasi Bencana Serentak, kami mohon Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota agar menghimbau sekolah-sekolah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
          1. Melaksanakan simulasi evakuasi bencana secara serentak di sekolah pada Hari Kesiapsiagaan Bencana tanggal 26 April 2019 pukul 10:00 s.d 12:00 waktu setempat;
          2. Melaksanakan simulasi evakuasi bencana secara serentak di sekolah paling lama 2 jam;
          3. Membuat slogan Siap untuk Selamat selama pelaksanaan kegiatan simulasi berlangsung melalui media publikasi;
          4. Informasi mengenai Hari Kesiapsiagaan Bencana 2019 dapat diakses melalui laman https://siaga.bnpb.go.id/hkb/

          Baca juga:
          Buku Panduan Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana 26 April 2019

            Download Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4411/D/HM/2019 tentang Pelaksanaan Simulasi Evakuasi Bencana Serentak di Sekolah

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4411/D/HM/2019 tentang Pelaksanaan Simulasi Evakuasi Bencana Serentak di Sekolah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

            Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4411/D/HM/2019 tentang Pelaksanaan Simulasi Evakuasi Bencana Serentak di Sekolah



            Download File:
            SE-Dirjen Dikdasmen tentang Pelaksanaan Simulasi Evakuasi Bencana Serentak di Sekolah.pdf
            Sumber: http://dikdasmen.kemdikbud.go.id

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4411/D/HM/2019 tentang Pelaksanaan Simulasi Evakuasi Bencana Serentak di Sekolah. Semoga bisa bermanfaat.
            Pedoman Penulisan Ijazah SD, SMP, SMA, dan SMK Tahun 2019

            Diposting oleh Pada 4/16/2019 04:45:00 PM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas Pedoman Penulisan Ijazah SD, SMP, SMA, dan SMK Tahun 2019. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 0038/D/HK/2019 Tentang Pedoman Bentuk, Spesifikasi Teknis, Tata Cara dan Mekanisme Pengisian Blangko Ijazah  pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Download file format PDF.

            Pedoman Penulisan Ijazah SD, SMP, SMA, dan SMK Tahun 2019
            Pedoman Ijazah SD, SMP, SMA, dan SMK Tahun 2019

            Pedoman Bentuk, Spesifikasi Teknis, Tata Cara dan Mekanisme Pengisian Blangko Ijazah  pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

            Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 0038/D/HK/2019 Tentang Pedoman Bentuk, Spesifikasi Teknis, Tata Cara dan Mekanisme Pengisian Blangko Ijazah  pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah:

            PERATURAN
            DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
            NOMOR: 0038/D/HK/2019
            TENTANG
            PEDOMAN BENTUK, SPESIFIKASI TEKNIS, TATA CARA DAN MEKANISME PENGISIAN BLANGKO IJAZAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

            DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
            DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

            Menimbang:
            a. bahwa untuk menjamin kualitas, keaslian, dan keabsahan Blangko Ijazah pada SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, SILN, SPK maka perlu pedoman bentuk, spesifikasi teknis, tata cara dan mekanisme pengisian blangko ijazah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan peraturan Direktur Jenderal;

            b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pedoman Bentuk, Spesifikasi Teknis, Tata Cara dan Mekanisme Pengisian Blangko Ijazah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

            Mengingat:
            1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
            2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
            3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
            4. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15);
            5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 201 7 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 538);
            6. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 037 /H/EP /2018 tentang Ijazah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

            MEMUTUSKAN:

            Menetapkan : PEDOMAN BENTUK, SPESIFIKASI TEKNIS, TATA CARA, DAN MEKANISME PENGISIAN BLANGKO IJAZAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

            Pasal 1
            Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
            1. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/ atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.
            2. Isian ljazah adalah format baku yang berisi identitas peserta didik, identitas satuan pendidikan, pernyataan lulus peserta didik dari satuan pendidikan dan daftar mata pelajaran.
            3. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), dan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN).
            4. Blangko Ijazah adalah format resmi yang dicetak oleh Pemerintah yang akan digunakan sebagai Ijazah.
            5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

            Pasal 2
            Pedoman bentuk, spesifikasi, tata cara, dan mekanisme blangko ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun sebagai acuan untuk keperluan:
            a. pengadaan blangko ijazah pada direktorat teknis yang meliputi:
            1) Pencarian referensi;
            2) Penyusunan Harga Perkiraan Sementara;
            3) Penyusunan Dokumen Pengadaan;

            b. Pengisian Blangko Ijazah oleh pemangku kepentingan.

            Pasal 3
            (1) Bentuk dan spesifikasi teknis blangko ijazah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran kesatu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

            (2) Tata cara dan mekanisme pengisian blangko ijazah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran kedua yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

            (3) Isi blangko ijazah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran ketiga yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

            (4) Contoh blangko Ijazah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keempat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

            Pasal 4
            Satuan pendidikan yang terbukti mengeluarkan Bentuk dan Spesifikasi Blangko Ijazah yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

            Pasal 5
            Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

            Ditetapkan di Jakarta
            Pada tanggal 2 Januari 2019

            DIREKTUR JENDERAL,
            TTD.
            HAMID MUHAMMAD

              Download Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 0038/D/HK/2019 Tentang Pedoman Bentuk, Spesifikasi Teknis, Tata Cara dan Mekanisme Pengisian Blangko Ijazah  pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 0038/D/HK/2019 Tentang Pedoman Bentuk, Spesifikasi Teknis, Tata Cara dan Mekanisme Pengisian Blangko Ijazah  pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

              Pedoman Bentuk, Spesifikasi Teknis, Tata Cara dan Mekanisme Pengisian Blangko Ijazah  pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah



              Download File:
              Pedoman Ijazah SD, SMP, SMA, dan SMK Tahun 2019.pdf
              Sumber: http://dikdasmen.kemdikbud.go.id

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 0038/D/HK/2019 Tentang Pedoman Bentuk, Spesifikasi Teknis, Tata Cara dan Mekanisme Pengisian Blangko Ijazah  pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Semoga bisa bermanfaat.
              Surat Edaran Pelaksanaan PPDB 2019

              Diposting oleh Pada 4/16/2019 02:17:00 PM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas Surat Edaran Bersama Mentendikbud dan Mendagri Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 420/2973/SJ Tentang Pelaksanaan PPDB 2019. Diterbitkan pada tanggal 10 April 2019. Download file PDF.

              Surat Edaran Pelaksanaan PPDB 2019
              Surat Edaran Pelaksanaan PPDB 2019

              Baca juga:
              Rancangan Permendikbud mengenai PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Tahun 2019
              Juknis PPDB RA dan Madrasah (MI, MTs, MA, MAK) Tahun 2019. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 631 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaa Peserta Didik Baru Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020

              Surat Edaran Pelaksanaan PPDB 2019

              Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Surat Edaran Bersama Mentendikbud dan Mendagri Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 420/2973/SJ Tentang Pelaksanaan PPDB 2019:

              MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
              DAN
              MENTERI DALAM NEGERI

              Yth.
              1. Gubernur
              2. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia


              SURAT EDARAN BERSAMA
              MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN MENTERI DALAM NEGERI
              NOMOR 1 TAHUN 2019
              NOMOR 420/2973/SJ
              TENTANG
              PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

              Dasar Hukum
              1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
              2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
              3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
              4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
              5. eraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);

              Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020, kami menghimbau kepada Saudara agar segera:
              1. menyusun petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan menyampaikan informasi petunjuk teknis dimaksud kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan;
              2. menetapkan zonasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan proses PPDB;
              3. memerintahkan kependudukan dinas pendidikan berkoordinasi dengan dinas dan pencatatan sipil setempat dalam melakukan penetapan zonasi;
              4. memastikan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja Saudara tidak melakukan tindakan jual beli kursi/titipan peserta didik/pungutan liar yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
              5. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melaksanakan PPDB dengan berpedoman Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
              6. memastikan seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja Saudara tidak melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar; dan
              7. memastikan seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja Saudara tidak menjadikan nilai ujian nasional (UN) sebagai syarat seleksi untuk jalur zonasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dan hasil UN hanya menjadi syarat administrasi dalam PPDB sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. 

              Demikian surat edaran bersama ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

                Download Surat Edaran Bersama Mentendikbud dan Mendagri Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 420/2973/SJ Tentang Pelaksanaan PPDB 2019

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkasSurat Edaran Bersama Mentendikbud dan Mendagri Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 420/2973/SJ Tentang Pelaksanaan PPDB 2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

                Surat Edaran Bersama Mentendikbud dan Mendagri Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 420/2973/SJ Tentang Pelaksanaan PPDB 2019



                Download File:
                Surat Edaran Bersama Mentendikbud dan Mendagri Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 420/2973/SJ Tentang Pelaksanaan PPDB 2019.pdf
                Sumber: https://www.kemdikbud.go.id

                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Edaran Bersama Mentendikbud dan Mendagri Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 420/2973/SJ Tentang Pelaksanaan PPDB 2019. Semoga bisa bermanfaat.
                Panduan Umum Lomba Budaya Mutu SD Tahun 2019

                Diposting oleh Pada 4/16/2019 12:57:00 PM dengan No comments

                Berikut ini adalah berkas Panduan Umum Lomba Budaya Mutu SD Tahun 2019. Download file format PDF.

                Panduan Umum Lomba Budaya Mutu SD Tahun 2019
                Panduan Umum Lomba Budaya Mutu SD Tahun 2019

                Panduan Umum Lomba Budaya Mutu SD Tahun 2019

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Panduan Umum Lomba Budaya Mutu SD Tahun 2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

                Panduan Umum Lomba Budaya Mutu SD Tahun 2019



                Download File:
                Panduan Umum LBM (Lomba Budaya Mutu) SD Tahun 2019.pdf

                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Panduan Umum Lomba Budaya Mutu SD Tahun 2019. Semoga bisa bermanfaat.
                Kepmendikbud Nomor 109/P/2019 Tentang Penelaah Buku Teks Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

                Diposting oleh Pada 4/16/2019 12:28:00 AM dengan No comments

                Berikut ini adalah berkas Kepmendikbud Nomor 109/P/2019 Tentang Penelaah Buku Teks Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Download file format PDF.

                Kepmendikbud Nomor 109/P/2019 Tentang Penelaah Buku Teks Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
                Kepmendikbud Nomor 109/P/2019 Tentang Penelaah Buku Teks Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

                Kepmendikbud Nomor 109/P/2019 Tentang Penelaah Buku Teks Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

                Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Kepmendikbud Nomor 109/P/2019 Tentang Penelaah Buku Teks Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa:

                KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
                NOMOR 109/P/2019
                TENTANG
                PENELAAH BUKU TEKS PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

                MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

                Menimbang:
                a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk menyusun dan menjamin tersedianya buku teks utama untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik;

                b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran ditelaah dan/atau dinilai oleh Badan Sertifikasi Nasional Pendidikan atau tim yang dibentuk oleh Menteri;

                c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan, penelaah harus ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menelaah buku teks pelajaran;

                d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penelaah Buku Teks Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
                Mengingat:
                1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
                2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
                3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
                4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
                5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
                6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);
                7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1121);
                8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);

                MEMUTUSKAN:

                Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENELAAH BUKU TEKS PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.

                KESATU : Menetapkan Penelaah Buku Teks Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

                KEDUA : Penelaah Buku Teks Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai tugas sebagai berikut:
                a. melakukan penelaahan terhadap isi, ilustrasi, dan layout buku teks pelajaran (buku siswa dan buku guru); dan
                b. memberikan masukan perbaikan berdasarkan hasil penelaahan buku teks pelajaran (buku siswa dan buku guru).

                KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penelaah Buku Teks Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Kebudayaan.

                KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019.

                KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

                Ditetapkan di Jakarta
                pada tanggal 28 Maret 2019

                MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
                TTD.
                MUHADJIR EFFENDY

                  Download Kepmendikbud Nomor 109/P/2019 Tentang Penelaah Buku Teks Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

                  Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Kepmendikbud Nomor 109/P/2019 Tentang Penelaah Buku Teks Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esaini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

                  Kepmendikbud Nomor 109/P/2019 Tentang Penelaah Buku Teks Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa



                  Download File:
                  Kepmendikbud Nomor 109/P/2019 Tentang Penelaah Buku Teks Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.pdf

                  Baca juga:
                  Kepmendikbud Nomor 93/P/2019 Tentang Penetapan Buku Teks Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013 Kelas I, Kelas IV, Kelas VII, dan Kelas X

                  Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Kepmendikbud Nomor 109/P/2019 Tentang Penelaah Buku Teks Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bisa bermanfaat.
                  Kepmendikbud Tentang Penetapan Buku Teks Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013

                  Diposting oleh Pada 4/16/2019 12:04:00 AM dengan No comments

                  Berikut ini adalah berkas Kepmendikbud Nomor 93/P/2019 Tentang Penetapan Buku Teks Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013 Kelas I, Kelas IV, Kelas VII, dan Kelas X. Download file format PDF.

                  Kepmendikbud Nomor 93/P/2019
                  Kepmendikbud Nomor 93/P/2019

                  Kepmendikbud Nomor 93/P/2019 Tentang Penetapan Buku Teks Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013 Kelas I, Kelas IV, Kelas VII, dan Kelas X

                  Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Kepmendikbud Nomor 93/P/2019 Tentang Penetapan Buku Teks Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013 Kelas I, Kelas IV, Kelas VII, dan Kelas X:

                  KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93/P/2019
                  TENTANG
                  PENETAPAN BUKU TEKS PENDAMPING PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KURIKULUM 2013
                  KELAS I, KELAS IV, KELAS VII, DAN KELAS X

                  MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

                  Menimbang:
                  a. bahwa buku teks pelajaran yang disusun oleh masyarakat harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat untuk digunakan dalam pembelajaran;

                  b. bahwa tim penelaah buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan guru yang disusun oleh masyarakat;

                  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Buku Teks Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013 Kelas I, Kelas IV, Kelas VII, dan Kelas X;

                  Mengingat:
                  1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
                  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
                  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
                  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
                  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang digunakan oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);
                  MEMUTUSKAN:

                  Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENETAPAN BUKU TEKS PENDAMPING PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KURIKULUM 2013 KELAS I, KELAS IV, KELAS VII, DAN KELAS X.

                  KESATU : Menetapkan Buku Teks Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013 Kelas I, Kelas IV, Kelas VII, dan Kelas X sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

                  KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

                  Ditetapkan di Jakarta
                  pada tanggal 14 Maret 2019

                  MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
                  TTD.
                  MUHADJIR EFFENDY

                    Download Kepmendikbud Nomor 93/P/2019 Tentang Penetapan Buku Teks Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013 Kelas I, Kelas IV, Kelas VII, dan Kelas X

                    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Kepmendikbud Nomor 93/P/2019 Tentang Penetapan Buku Teks Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013 Kelas I, Kelas IV, Kelas VII, dan Kelas X ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

                    Kepmendikbud Tentang Penetapan Buku Teks Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013 Kelas I, Kelas IV, Kelas VII, dan Kelas X



                    Download File:
                    Kepmendikbud Nomor 93/P/2019 Tentang Penetapan Buku Teks Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013 Kelas I, Kelas IV, Kelas VII, dan Kelas X.pdf
                    Baca juga:
                    Kepmendikbud Nomor 109/P/2019 Tentang Penelaah Buku Teks Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

                    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Kepmendikbud Nomor 93/P/2019 Tentang Penetapan Buku Teks Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013 Kelas I, Kelas IV, Kelas VII, dan Kelas X. Semoga bisa bermanfaat.

                    Formulir Kontak

                    Nama

                    Email *

                    Pesan *