Berkas Edukasi

Berkas Edukasi
Contoh Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda

Diposting oleh Pada 12/11/2017 02:09:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Contoh Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda. Download file format .xlsx Microsoft Excel.

Contoh Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda
Contoh Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda

Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda

Pada Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda dengan Microsoft Excel ini dicontohkan dengan data pemeriksaan lembar jawaban siswa untuk SD/MI, dengan fitur aplikasi antara lain Data, Analisis Butir Soal, Proses, Report Daftar Nilai, Analisis Nilai Per KD.

    Download Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda dengan Microsoft Excel ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda



    Download File:
    Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda.xlsx

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda dengan Microsoft Excel. Semoga bisa bermanfaat.
    Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


    Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1

    Diposting oleh Pada 12/11/2017 01:47:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah Buku PJOK (Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan) SD/MI Kurikulum 2013 Kelas 1. Download file PDF.

    Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1
    Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1

    Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1

    Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 ini terdiri dari Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 Tema 1 - Gerak Dasar, Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 Tema 2 - Sikap Tubuh, Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 Tema 3 - Gerak Keseimbangan, Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 Tema 4 - Gerak Berirama, dan Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 Tema 5 - Budaya Hidup Sehat.

      Download Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 Tema 1, Tema 2, Tema 3, Tema 4, Tema 5

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:











      Download File:

      Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 Tema 1 - Gerak Dasar.pdf
      Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 Tema 2 - Sikap Tubuh.pdf
      Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 Tema 3 - Gerak Keseimbangan.pdf
      Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 Tema 4 - Gerak Berirama.pdf
      Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 Tema 5 - Budaya Hidup Sehat.pdf


      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1. Semoga bisa bermanfaat.

      Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan pelajaran PJOK di bawah ini.


      Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015

      Diposting oleh Pada 12/10/2017 12:09:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015. Download file format PDF dan .docx Microsoft Word.

      Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015
      Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015

      Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015:


      Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015

      Menimbang:
      Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat sampai dengan Akhir Tahun 2015;

      Mengingat :
      1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
      2. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik' Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
      3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

      MEMUTUSKAN:
      Menetapkan:
      PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (PERMENDIKBUD) TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN YANG DIANGKAT SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2015.

      Pasal 1
      Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
      1. Guru dalam Jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai peijanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
      2. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
      3. Sertifikasi adalah proses pemberian Sertifikat Pendidik kepada guru.
      4. Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
      5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.

      Pasal 2
      Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Guru dalam Jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan untuk memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      Pasal 3
      (1) Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan dilaksanakan melalui Program PPG yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
      (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

      Pasal 4
      Peserta Program PPG hams memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      a. memiliki kualifikasi akademik saijana (S-1) atau diploma empat (D-IV);
      b. guru dalam Jabatan atau pegawai negeri sipil yang mendapatkan tugas mengajar yang sudah diangkat sampai dengan akhir tahun 2015;
      c. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); dan
      d. terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

      Pasal 5
      (1) Menteri menetapkan kuota nasional peserta Program PPG setiap tahun.
      (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengusulkan Guru dalam Jabatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk mengikuti Program PPG kepada Menteri.
      (3) Menteri melakukan verifikasi data atau dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
      (4) Menteri melakukan seleksi calon peserta Program PPG sesuai dengan usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
      (5) Menteri menetapkan peserta Program PPG berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
      (6) Penetapan nama peserta Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

      Pasal 6
      (1) Guru dalam Jabatan yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Program PPG berhak memperoleh Sertifikat Pendidik.
      (2) Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

      Pasal 7
      (1) Menteri wajib memberikan nomor registrasi guru bagi guru yang telah memiliki Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
      (2) Guru yang memiliki lebih dari satu Sertifikat Pendidik, hanya mendapat 1 (satu) nomor registrasi guru.

      Pasal 8
      (1) Pelaksanaan Program PPG bagi Guru dalam Jabatan sesuai dengan kuota nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibiayai oleh:
      a. pemerintah pusat;
      b. pemerintah daerah; dan/atau
      c. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
      (2) Pembiayaan pelaksanaan Program PPG oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk biaya pribadi.
      (3) Pemerintah pusat dapat memberikan biaya pribadi bagi Guru dalam Jabatan yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh Menteri.
      (4) Selain pembiayaan pelaksanaan Program PPGsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menganggarkan biaya pribadi.
      (5) Biaya pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) meliputi biaya transportasi, penginapan, konsumsi, dan keperluan pribadi lainnya.

      Pasal 9
      Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program PPG bagi Guru dalam Jabatan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang menangani guru.

      Pasal 10
      Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat Sebelum Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1264), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

      Pasal 11
      Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

      Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

      Ditetapkan di Jakarta
      pada tanggal 4 Desember 2017
      MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
      REPUBLIK INDONESIA,
      TTD.
      MUHADJIR EFFENDY

      Diundangkan di Jakarta
      pada tanggal 5 Desember 2017
      DIREKTUR JENDERAL
      PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      REPUBLIK INDONESIA,
      TTD.
      WIDODO EKATJAHJANA
      BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1739

        Download Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



        Download File:

        Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015.pdf
        Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015.docx


        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015. Semoga bisa bermanfaat.

        Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


        Panduan Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN 2018 Berbasis Dapodik

        Diposting oleh Pada 12/08/2017 07:29:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Panduan/Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) 2018 Berbasis Dapodik. Download file format PDF.

        Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN 2018 Berbasis Dapodik
        Panduan Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN 2018 Berbasis Dapodik

        Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN 2018 Berbasis Dapodik

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Panduan/Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) 2018 Berbasis Dapodik:

        Berdasarkan Panduan/Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) 2018 Berbasis Dapodik ini, peran sekolah antara lain adalah:
        1. Mengirimkan data ke server Dapodik.
        2. Pemrosesan data NISN di vervalpd terutama bagi peserta didik tingkat akhir (kelas 9).
        3. Melakukan verifikasi kelengkapan data individual peserta didik calon peserta UN.
        4. Mengunduh Daftar Calon Peserta (DCP) dan Berita Acara dari website manajemen UN.
        5. Penyerahan Daftar Calon Peserta (DCP) kepada Panitia UN di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
        6. Penandatanganan berita acara penyerahan Daftar Calon Peserta (DCP).
        Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN 2018 Berbasis Dapodik bisa langsung diakses melalui alamat: http://pdun.data.kemdikbud.go.id

          Download Panduan/Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) 2018 Berbasis Dapodik

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Panduan/Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) 2018 Berbasis Dapodik ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



          Download File:

          Panduan/Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) 2018 Berbasis Dapodik.pdf


          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Panduan/Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) 2018 Berbasis Dapodik. Semoga bisa bermanfaat.

          Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


          Pedoman Kurikulum 2013 Madrasah Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab

          Diposting oleh Pada 12/08/2017 11:36:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas mengenai Pedoman Kurikulum 2013 Madrasah Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab, yaitu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum 2013 Madrasah Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. Download file format PDF dan .docx Microsoft Word.

          KMA Nomor 165 Tahun 2014 dan Lampiran
          KMA Nomor 165 Tahun 2014 dan Lampiran

          Pedoman Kurikulum 2013 Madrasah Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab

          Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Lampiran KMA Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum 2013 Madrasah Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab:

          Latar Belakang
          Kerangka dasar kurikulum Madrasah merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum. Sedang struktur kurikulum Madrasah merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar dan kompetensi dasar pada setiap Madrasah.

          Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Disamping itu, dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman, perlu adanya penyempurnaan pola pikir dan penguatan tata kelola kurikulum serta pendalaman dan perluasan materi. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya penguatan proses pembelajaran dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan.

          Dengan adanya dokumen kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab ini, Kementerian Agama telah berupaya untuk mentransformasikan pemikiran yang menjembatani dinamika yang ada di masyarakat dengan tantangan pendidikan saat ini dan mendatang.

          Maksud dan Tujuan
          Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk mengembangkan potensi peserta didik menuju kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat.

          Adapun tujuannya adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.

          Sasaran
          Sasaran dari kebijakan ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh pemangku kepentingan (stake holder) madrasah.

          Ruang Lingkup
          Rumusan Kompetensi Inti dalam buku ini menggunakan notasi: 1) KI-1 untuk Kompetensi Inti sikap spiritual, 2) KI-2 untuk Kompetensi Inti sikap sosial, 3) KI-3 untuk Kompetensi Inti pengetahuan (pemahaman konsep), 4) KI-4 untuk kompetensi inti keterampilan. Urutan tersebut mengacu pada urutan yang disebutkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan  Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.

          Selanjutnya Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah dirumuskan untuk jenjang satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dipergunakan untuk merumuskan kompetensi dasar (KD) yang diperlukan untuk mencapainya. Mengingat standar kompetensi lulusan harus dicapai pada akhir jenjang. Sebagai usaha untuk memudahkan operasional perumusan kompetensi dasar, diperlukan tujuan antara yang menyatakan capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas pada setiap jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas dari Kelas I sampai VI, Kelas VII sampai dengan IX, Kelas X sampai dengan Kelas XII disebut dengan Kompetensi Inti.

          Pengertian Umum
          Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

          Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.

          Struktur Kurikulum

          Kompetensi Inti
          Kompetensi Inti (KI) kurikulum adalah pengikat berbagai kompetensi dasar yang harus dihasilkan dengan mempelajari tiap mata pelajaran serta berfungsi sebagai integrator horisontal antar mata pelajaran. Sejalan dengan filosofi progresivisme dalam pendidikan, Kompetensi Inti ibaratanak tangga yang harus ditapaki peserta didik untuk sampai pada kompetensi lulusan jenjang Madrasah Ibtidaiyah sampai pada jenjang Madrasah Aliyah. Kompetensi Inti (KI) meningkat seiring dengan meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas. Melalui Kompetensi Inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar (KD) pada kelas yang berbeda dapat dijaga.

          Rumusan Kompetensi Inti dalam buku ini menggunakan notasi: 1) KI-1 untuk Kompetensi Inti sikap spiritual, 2) KI-2 untuk Kompetensi Inti sikap sosial, 3) KI-3 untuk Kompetensi Inti pengetahuan (pemahaman konsep), 4) KI-4 untuk kompetensi inti keterampilan. Urutan tersebut mengacu pada urutan yang disebutkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.

          Selanjutnya Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah dirumuskan untuk jenjang satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dipergunakan untuk merumuskan Kompetensi Dasar (KD).

          Kompetensi Dasar adalah kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari Kompetensi Inti. Kompetensi Dasar merupakan konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhati-kan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran, mengingat standar kompetensi lulusan harus dicapai pada akhir jenjang.

          Sebagai usaha untuk memudahkan operasional perumusan kompetensi dasar, diperlukan tujuan antara yang menyatakan capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas pada setiap jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas dari Kelas I sampai VI, Kelas VII sampai dengan IX, Kelas X sampai dengan Kelas XII disebut dengan Kompetensi Inti.

          Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 di Madrasah
          Sebagai rangkaian untuk mendukung Kompetensi Inti, capaian pembelajaran mata pelajaran diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi dasar. Pencapaian Kompetensi Inti adalah melalui pembelajaran kompetensi dasar yang disampaikan melalui mata pelajaran. Rumusannya dikembangkan dengan mem-perhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran sebagai pendukung pencapaian.

          Kompetensi Inti, kompetensi dasar dikelompokkan menjadi empat sesuai dengan rumusan Kompetensi Inti yang didukungnya, yaitu:1). Kelompok kompetensi dasar sikap spiritual (mendukung KI-1) atau kelompok 1, 2). Kelompok kompetensi dasar sikap sosial (mendukung KI-2) atau kelompok 2, 3). Kelompok kompetensi dasar pengetahuan (mendukung KI-3) atau kelompok 3, dan 4). Kelompok kompetensi dasar keterampilan (mendukung KI-4) atau kelompok 4.

          Uraian kompetensi dasar yang rinci ini adalah untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran tidak berhenti sampai pengetahuan saja, melainkan harus berlanjut ke keterampilan, dan bermuara pada sikap. Melalui Kompetensi Inti, tiap mata pelajaran ditekankan bukan hanya memuat kandungan pengetahuan saja, tetapi juga memuat kandungan proses yang berguna bagi pembentukan keterampilannya. Selain itu juga memuat pesan tentang pentingnya memahami mata pelajaran tersebut sebagai bagian dari pembentukan sikap. Hal ini penting mengingat kompetensi pengetahuan sifatnya dinamis karena pengetahuan masih selalu berkembang.

          Kemampuan keterampilan akan bertahan lebih lama dari kompetensi pengetahuan, sedangkan yang akan terus melekat pada dan akan dibutuhkan oleh peserta didik adalah sikap. Kompetensi dasar dalam kelompok Kompetensi Inti sikap (KI-1 dan KI-2) bukanlah untuk peserta didik karena kompetensi ini tidak diajarkan, tidak dihafalkan, dan tidak diujikan, tetapi sebagai pegangan bagi pendidik bahwa dalam mengajarkan mata pelajaran tersebut ada pesan-pesan sosial dan spiritual sangat penting yang terkandung dalam materinya.

          Dengan kata lain, kompetensi dasar yang berkenaan dengan sikap spiritual (mendukung KI-1) dan individual-sosial (mendukung KI-2) dikembangkan secara tidak langsung (indirect teaching) yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan (mendukung KI-3) dan keterampilan (mendukung KI-4).

          Untuk memastikan keberlanjutan penguasaan kompetensi, proses pembelajaran dimulai dari kompetensi pengetahuan, kemudian dilanjutkan menjadi kompetensi keterampilan, dan berakhir pada pembentukan sikap. Dengan demikian, proses penyusunan maupun pemahamannya (dan bagaimana membacanya) dimulai dari Kompetensi Dasar kelompok Hasil rumusan Kompetensi Dasar kelompok 3 dipergunakan untuk merumuskan Kompetensi Dasar kelompok 4.

          Hasil rumusan Kompetensi Dasar kelompok 3 dan 4 dipergunakan untuk merumuskan Kompetensi Dasar kelompok 1 dan 2. Proses berkesinambungan ini untuk memastikan bahwa pengetahuan berlanjut ke keterampilan dan bermuara ke sikap sehingga ada keterkaitan erat yang mendekati linier antara kompetensi dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap.

          Mata Pelajaran Madrasah
          Kompetensi Dasar dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan melalui Kompetensi Inti. Selain itu, Kompetensi Dasar diorganisir ke dalam berbagai mata pelajaran yang pada giliranya berfungsi sebagai sumber kompetensi. Mata pelajaran yang dipergunakan sebagai sumber kompetensi tersebut harus mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya ketentuan pada Pasal 37. Selain jenis mata pelajaran yang diperlukan untuk membentuk kompetensi, juga diperlukan beban belajar per minggu dan per semester atau per tahun. Beban belajar ini kemudian didistribusikan ke berbagai mata pelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi yang diharapkan dapat dihasilkan oleh tiap mata pelajaran.

            Download KMA Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum 2013 Madrasah Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas KMA Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum 2013 Madrasah Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab dan Lampiran silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:





            Download File:

            KMA Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum 2013 Madrasah Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab.pdf
            Lampiran KMA Nomor 165 Tahun 2014.pdf
            Lampiran KMA Nomor 165 Tahun 2014.docx


            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file KMA Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum 2013 Madrasah Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab. Semoga bisa bermanfaat.

            Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


            Panduan Penyusunan Perencanaan Pembelajaran PAUD RA TK KB

            Diposting oleh Pada 12/07/2017 02:13:00 AM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas Pedoman/Panduan Penyusunan Perencanaan Pembelajaran PAUD RA TK KB. Download file format PDF dan .docx Microsoft Word. Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembelajaran PAUD RA TK KB ini diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014.

            Seperti dijelaskan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Penerapan pembelajaran dengan pendekatan saintifik diharapkan mampu mengoptimalkan  potensi  anak,  sehingga  anak  usia  dini  tumbuh  dan  berkembang menjadi sumber daya manusia yang mempuni, handal, kompetitif, kreatif, dan tangguh. Apabila dalam penerapan pembelajaran dengan pendekatan saintifik mengalami kesulitan, sebaiknya segera berkonsultasi dengan guru inti dan mendiskusikannya di Gugus PAUD.

            Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembelajaran PAUD RA TK KB
            Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembelajaran PAUD RA TK KB

            Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembelajaran PAUD RA TK KB

            Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembelajaran PAUD RA TK KB:

            Latar Belakang
            Pembelajaran merupakan bentuk penyelenggaraaan pendidikan yang memadukan secara sistematis dan berkesinambungan suatu kegiatan. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di lingkungan lembaga dan luar lembaga dalam wujud penyediaan beragam pengalaman belajar untuk semua peserta didik. Kegiatan pembelajaran sebagai suatu proses harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran.

            Kegiatan pembelajaran dirancang mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran, baik terkait dengan keleluasaan bahan/materi, pengalaman belajar, tempat dan waktu belajar, alat/sumber belajar, bentuk pengorganisasian kelas dan cara penilaian. Dalam kegiatan pembelajaran PAUD, Pendidik perlu memberikan dorongan dan dukungan kepada peserta didik untuk mengungkapkan kemampuannya dalam membangun gagasan.

            Pendidik berperan sebagai fasilitator dan bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang dapat menumbuhkan prakarsa, motivasi dan tanggung jawab peserta didik untuk belajar. Di samping itu dalam mengelola kegiatan pembelajaran, pendidik hendaknya mampu mengembangkan pola interaksi dengan berbagai pihak yang terlibat di dalam pembelajaran dan harus pandai memotivasi peserta didik untuk terbuka, kreatif, responsif, dan interaktif dalam kegiatan pembelajaran.

            Kualitas pembelajaran dapat diukur dan ditentukan oleh sejauh mana kegiatan pembelajaran tertentu dapat menjadi alat perubah perilaku peserta didik ke arah yang sesuai dengan tujuan kompetensi yang telah ditetapkan.

            Oleh karena itu, pendidik PAUD diharapkan mampu merancang, mengembangkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Untuk membantu kemampuan Pendidik PAUD dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, dipandang perlu menyusun modul Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran PAUD.

            Tujuan
            1. Sebagai pedoman bagi pengelola dalam merencanakan pelaksanaan pembelajaran PAUD berdasarkan Kurikulum PAUD 2013.
            2. Acuan bagi pendidik menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

            Dasar
            1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
            2. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
            3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
            4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
            5. Peraturan Menteri No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
            6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

            Sasaran
            1. Pengelola di lembaga PAUD
            2. Pendidik di lembaga PAUD
            3. Pengawas/penilik PAUD
            4. UPT/UPTD Dinas Pendidikan

            Rambu Penyusunan Rencana Pembelajaran
            Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan kurikulum operasional yang dijadikan acuan bagi guru untuk mengelola kegiatan bermain untuk mendukung anak dalam proses belajar.

            Rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat sebelum pelaksanaan pembelajaran. Rencana pembelajaran harus mengacu kepada karakteristik (usia, sosial budaya dan kebutuhan individual) anak yang terlibat dalam pembelajaran.

            Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebagai acuan guru dalam melaksanakan pembelajaran untuk:
            • mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran.
            • mengarahkan guru untuk menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
            • mengarahkan guru untuk membangun sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dimiliki anak.
            • mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran.

            Rambu-rambu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran:
            • Mengacu pada kompetensi dasar (KD) yang memuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan utnuk mewujudkan ketercapaian Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) yang mencakup nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, social emosional dan seni.
            • Memuat materi yang sesuai dengan KD dan dikaitkan dengan tema.
            • Memilih kegiatan selaras dengan muatan/ materi pembelajaran.
            • Mengembangkan kegiatan main yang berpusat pada anak.
            • Menggunakan pembelajaran tematik.
            • Mengembangkan cara berfikir saintifik.
            • Berbasis budaya lokal dan memanfaatkan lingkungan alam sekitar, sebagai media bermain anak.

            Menurunkan KD menjadi Materi/Muatan Ajar
            Pada pembelajaran PAUD hal yang terpenting adalah proses belajar yang menumbuhkan anak senang belajar, senang melakukan proses saintis, BUKAN menekankan pada penguasaan materi karena penilaian atau assessment pada program anak usia dini merujuk pada tahap perkembangan. Inilah keunikan kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Namun demikian proses pembelajaran pada anak usia dini yang dilakukan melalui kegiatan bermain juga memberikan penambahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan anak yang sesuai dengan Kompetensi Dasar dengan memperhatikan kemampuan yang sesuai tahap perkembangan anak pada usia tertentu pada umumnya. Oleh karena itu pendidik juga harus mampu menurunkan materi yang sesuai dengan Kompetensi Dasar.

            Perlunya Pemahaman Materi:
            1. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak
            2. Memperluas pengalaman bermain yang bermakna
            3. Menumbuhkan minat belajar anak
            Langkah penyusunan materi:
            1. Pahami inti muatan dari setiap kompetensi dasar. Kemampuan apa yang diharapkan dari KD tersebut.
            2. Pahami keluasan cakupan materi yang termuat dalam KD.
            3. Pahami kedalaman materi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak.
            4. Sesuaikan dengan visi yang ingin diwujudkan dan Tujuan yang ingin dicapai pada anak didik selama belajar di Satuan TK Pembina Negeri.
            5. Tentukan prioritas materi yang mendukung pencapaian KD 

            Perencanaan Program Semester
            Perencanaan program semester berisi daftar tema satu semester termasuk alokasi waktu setiap tema dengan menyesuaikan hari efektif kalender pendidikan yang bersifat fleksibel. Tema berfungsi sebagai wadah yang berisi bahan kegiatan untuk mengembangkan potensi anak dan menyatukan seluruh kompetensi dalam satu kesatuan yang lebih berarti, memperkaya wawasan dan perbendaharaan kata anak sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.

            Penentuan tema dapat dikembangkan oleh satuan PAUD atau mengacu pada contoh tema yang ada dalam Panduan. Langkah-langkah penyusunan program semester adalah sebagai berikut:
            a) membuat daftar tema satu semester;
            b) memilih, menata dan mengurutkan tema yang sudah dipilih
            c) menentukan alokasi waktu untuk setiap tema;
            d) menjabarkan tema kedalam sub tema dan dapat dikembangkan lebih rinci lagi menjadi sub-sub tema untuk setiap semester;
            e) mencermati kompetensi dasar yang sesuai dengan sub tema yang akan dikembangkan.
            f) KD yang ditetapkan akan dipakai selama tema yang sama
            g) KD yang sudah dipilih untuk tema dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok yang disesuaikan dengan sub tema.
            h) KD yang diambil untuk sub tema tersebut akan digunakan terus selama sub tema dibahas.
            i) KD yang sudah digunakan pada tema dan sub tema dapat diulang untuk digunakan kembali pada tema yang berbeda.

            Dalam menyusun perencanaan program semester, lembaga diberikan keleluasaan dalam menentukan format. 

            Perencanaan RPPM (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan)
            Perencanaan program mingguan merupakan rencana kegiatan yang disusun untuk pembelajaran selama satu minggu. Perencanaan kegiatan mingguan dapat berbentuk jaringan tema (web). Jaringan tema berisi projek- projek yang akan dikembangkan menjadi kegiatan-kegiatan pembelajaran.

            Pada akhir satu atau beberapa tema dapat dilaksanakan kegiatan puncak tema yang menunjukkan prestasi peserta didik. Puncak tema dapat berupa kegiatan antara lain membuat kue/makanan, makan bersama, pameran hasil karya, pertunjukan, panen tanaman, dan kunjungan.

            Penyusunan RPPM memperhatikan hal-hal berikut:
            1. Diturunkan dari program
            2. Berisi sub tema – KD – materi – rencana kegiatan
            3. Penyusunan kegiatan mingguan disesuaikan dengan strategi pengelolaan kelas (area, sentra, kelompok usia) yang ditetapkan masing-masing satuan PAUD.

            Cara penyusunan RPPM:
            1. Tuliskan Identitas Program; a. Smester/ bulan/ minggu b. Tema c. Kelompok sasaran d. Kompetensi dasar.
            2. Mengembangkan rencana mingguan; a. Nomor urut diisi sesuai urutan, b. Sub tema diambil dari bagian tema di program semester, c. Materi diturunkan dari pengetahuan yang akan dikenalkan sesuai KD, d. Rencana kegiatan diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan anak selama satu minggu.
            3. Pengulangan Materi

            Materi yang ditetapkan pada setiap sub tema akan digunakan terus selama sub tema tersebut dibahas tetapi disampaikan melalui kegiatan bermain yang berbeda di setiap sentra/area/kegiatan sudut. 

            Penyusunan RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian)
            Rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH) adalah perencanaan program harian yang akan dilaksanakan oleh pendidik/pengasuh pada setiap hari atau sesuai dengan program lembaga. Komponen RPPH, antara lain: tema/sub tema/sub-sub tema, alokasi waktu, hari/tanggal, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

            RPPH adalah perencanaan program harian yang akan dilaksanakan oleh pendidik/pengasuh pada setiap hari atau sesuai dengan program lembaga. Komponen RPPH, antara lain: tema/sub tema/sub- sub tema, alokasi waktu, hari/tanggal, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

            Cara Penyusunan RPPH:
            1. Disusun berdasarkan kegiatan mingguan.
            2. Kegiatan harian berisi kegiatan pembuka, inti, dan penutup.
            3. Pelaksanaan pembelajaran dalam satu hari dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.
            4. Penyusunan kegiatan harian disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing dan menggunakan pendekatan saintifik.
            5. Kegiatan harian dapat dibuat oleh satuan pendidikan dengan format sesuai kebutuhan masing-masing.

              Download Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembelajaran PAUD RA TK KB

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Panduan/Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembelajaran PAUD RA TK KB ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

              Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembelajaran PAUD RA TK KB



              Download File:

              Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembelajaran PAUD RA TK KB.pdf
              Contoh Format RPPM, RPPH, Program Semester, Perencanaan Pembelajaran PAUD RA TK KB.docx


              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembelajaran PAUD RA TK KB. Semoga bisa bermanfaat.

              Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan PAUD di bawah ini.


              Standar Isi PAUD, Kompetensi Kompetensi Pendidik, Kepala, Pengawas dan Tenaga Administrasi PAUD

              Diposting oleh Pada 12/07/2017 12:29:00 AM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas mengenai Standar Isi PAUD, Kompetensi Pendidik, Kepala, Pengawas dan Tenaga Administrasi PAUD. Standar Isi PAUD, Kompetensi Pendidik, Kepala, Pengawas dan Tenaga Administrasi PAUD ini diatur dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Download file format PDF dan .docx Microsoft Word.

              Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
              Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

              Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

              Berikut ini kutipan teks beberapa point penting mengenai Standar Isi PAUD, Kompetensi Pendidik, Kepala, Pengawas dan Tenaga Administrasi PAUD dari isi berkas Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:

              Standar PAUD terdiri atas:
              a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
              b. Standar Isi;
              c. Standar Proses;
              d. Standar Penilaian;
              e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
              f. Standar Sarana dan Prasarana;
              g. Standar Pengelolaan; dan
              h. Standar Pembiayaan.

              Standar PAUD merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

              Standar PAUD menjadi acuan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum PAUD. Standar PAUD berfungsi sebagai:
              a. dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu;
              b. acuan setiap satuan dan program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan
              c. dasar penjaminan mutu PAUD. 

              Standar PAUD bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk:
              a. melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;
              b. mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif; 
              dan c. mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak.

              Standar PAUD wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

              STPPA (Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak) merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. STPPA merupakan acuan yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum PAUD. Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak merupakan pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat dicapai pada rentang usia tertentu.

              Pertumbuhan anak merupakan pertambahan berat dan tinggi badan yang mencerminkan kondisi kesehatan dan gizi yang mengacu pada panduan pertumbuhan anak dan dipantau menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan yang meliputi Kartu Menuju Sehat (KMS), Tabel BB/TB, dan alat ukur lingkar kepala. Perkembangan anak merupakan integrasi dari perkembangan aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional, serta seni.

              Perkembangan merupakan perubahan perilaku yang berkesinambungan dan terintegrasi dari faktor genetik dan lingkungan serta meningkat secara individual baik kuantitatif maupun kualitatif. Pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu. 

              Pentahapan usia dalam STPPA terdiri dari:
              a. Tahap usia lahir - 2 tahun, terdiri atas kelompok usia: Lahir - 3 bulan, 3 - 6 bulan, 6 - 9 bulan, 9 - 12 bulan, 12 - 18 bulan, 18 - 24 bulan;
              b. Tahap usia 2 - 4 tahun, terdiri atas kelompok usia: 2 - 3 tahun dan 3 - 4 tahun; dan
              c. Tahap usia 4 - 6 tahun, terdiri atas kelompok usia: 4 - 5 tahun dan 5 - 6 tahun.

              Standar Isi
              1. Lingkup materi Standar Isi meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema.
              2. Tema dan sub tema disusun sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak, dan budaya lokal.
              3. Pelaksanaan tema dan sub tema dilakukan dalam kegiatan pengembangan melalui bermain dan pembiasaan.
              4. Tema dan sub tema sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dengan memuat unsur-unsur nilai agama dan moral, kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, kemampuan sosial-emosional, kemampuan fisik-motorik, serta apresiasi terhadap seni.

              Lingkup perkembangan sesuai tingkat usia anak meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni sebagaimana terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

              Nilai agama dan moral meliputi kemampuan mengenal nilai agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, menghormati, dan toleran terhadap agama orang lain.

              Fisik-motorik, meliputi:
              a. motorik kasar, mencakup kemampuan gerakan tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomotor, non-lokomotor, dan mengikuti aturan;
              b. motorik halus, mencakup kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk; dan
              c. kesehatan dan perilaku keselamatan, mencakup berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai usia serta kemampuan berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya. 

              Standar Proses
              Standar Proses mencakup:
              a. perencanaan pembelajaran;
              b. pelaksanaan pembelajaran; 
              c. evaluasi pembelajaran; dan 
              d. pengawasan pembelajaran.

              Perencanaan pembelajaran dilakukan dengan pendekatan dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik anak, dan budaya lokal.
              Perencanaan pembelajaran meliputi:
              a. program semester (Prosem);
              b. rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan (RPPM); dan
              c. rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH). 

              Perencanaan pembelajaran disusun oleh pendidik pada satuan atau program PAUD.
              Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif serta memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak.

              Interaktif  merupakan proses pembelajaran yang mengutamakan interaksi antara anak dan anak, anak dan pendidik, serta anak dan lingkungannya. Inspiratif merupakan proses pembelajaran yang mendorong perkembangan daya imajinasi anak. Menyenangkan merupakan proses pembelajaran yang dilakukan dalam suasana bebas dan nyaman untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kontekstual merupakan proses pembelajaran yang terkait dengan tuntutan lingkungan alam dan sosial-budaya.
              Berpusat pada anak merupakan proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan anak.

              Pelaksanaan pembelajaran harus menerapkan prinsip:
              a. kecukupan jumlah dan keragaman jenis bahan ajar serta alat permainan edukatif dengan peserta didik; dan
              b. kecukupan waktu pelaksanaan pembelajaran.

              Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran harian.
              Pelaksanaan pembelajaran mencakup:
              a. kegiatan pembukaan;
              b. kegiatan inti; dan
              c. kegiatan penutup.

              Kegiatan pembukaan pembelajaran merupakan upaya mempersiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk melakukan berbagai aktivitas belajar.
              Kegiatan inti merupakan upaya pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan bermain yang memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada anak sebagai dasar pembentukan sikap, perolehan pengetahuan dan keterampilan.
              Kegiatan penutup merupakan upaya menggali kembali pengalaman bermain anak yang telah dilakukan dalam satu hari, serta mendorong anak mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya.
              Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk menilai keterlaksanaan rencana pembelajaran. 
              Evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik dengan membandingkan antara rencana dan hasil pembelajaran.
              Hasil evaluasi sebagai dasar pertimbangan tindak lanjut pelaksanaan pengembangan selanjutnya.

              Pengawasan pembelajaranmerupakan proses penilaian dan/atau pengarahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Pengawasan pembelajaran dilakukan dengan teknik supervisi pendidikan. Pengawasan pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan atau program PAUD terhadap Guru PAUD/Guru Pendamping/Guru Pendamping Muda secara berkala minimum satu kali dalam satu bulan.

              Standar Penilaian
              Standar Penilaian merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai tingkat usianya.

              Penilaian proses dan hasil pembelajaran anak mencakup:
              a. prinsip penilaian;
              b. teknik dan instrumen penilaian;
              c. mekanisme penilaian;
              d. pelaksanaan penilaian; dan 
              e. pelaporan hasil penilaian;

              Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan memiliki kebermaknaan. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang mendorong anak meraih capaian perkembangan yang optimal.
              Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada kegiatan belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan anak saat melaksanakan kegiatan belajar.
              Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada indikator capaian perkembangan serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
              Prinsip akuntabel merupakan pelaksanaan penilaian sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, serta ditetapkan pada awal pembelajaran.
              Prinsip transparan merupakan penilaian prosedur dan hasil penilaian yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

              Teknik penilaian sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak. Instrumen penilaian terdiri atas instrumen penilaian proses dalam bentuk catatan menyeluruh, catatan anekdot, rubrik dan/atau instrumen penilaian hasil kemampuan anak. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

              Mekanisme penilaian, terdiri atas:
              a. menyusun dan menyepakati tahap, teknik, dan instrumen penilaian serta menetapkan indikator capaian perkembangan anak;
              b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, dan instrumen penilaian;
              c. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar anak secara akuntabel dan transparan; dan
              d. melaporkan capaian perkembangan anak pada orang tua.

              Pelaksanaan penilaian dilakukan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan rencana penilaian. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh pendidik PAUD/Guru. Pelaporan hasil penilaian berupa deskripsi capaian perkembangan anak. Deskripsi capaian perkembangan anak berisi tentang keistimewaan anak, kemajuan dan keberhasilan anak dalam belajar, serta hal-hal penting yang memerlukan perhatian dalam pengembangan diri anak selanjutnya. Pelaporan penilaian disusun secara tertulis sebagai bentuk laporan perkembangan belajar anak. Hasil penilaian dalam bentuk laporan perkembangan anak disampaikan kepada orang tua dalam kurun waktu semester. Hasil penilaian ditindaklanjuti dalam kegiatan berikutnya.

              Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
              Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.

              Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda.

              Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD. 

              Tenaga Kependidikan terdiri atas Pengawas TK/RA/BA, Penilik KB/ TPA/SPS, Kepala PAUD (TK/RA//BA/KB/TPA/SPS), Tenaga Administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.

              Pendidik dan Tenaga Kependidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.

              Kualifikasi Akademik Guru PAUD:
              a. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau
              b. memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

              Kompetensi Guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sebagaimana terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

              Kualifikasi Akademik Guru Pendamping:
              a. memiliki ijazah D-II PGTK dari Program Studi terakreditasi, atau
              b. memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

              Kompetensi Guru Pendamping mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sebagaimana terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

              Kualifikasi akademik Guru Pendamping Muda
              a. memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

              Kompetensi Guru Pendamping Muda mencakup pemahaman dasar-dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan tingkat usia anak sebagaimana terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

              Kualifikasi Akademik Pengawas atau Penilik PAUD:
              a. memiliki ijazah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) Kependidikan yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini dari Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
              b. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD dan minimum 2 (dua) tahun sebagai kepala satuan PAUD bagi pengawas PAUD;
              c. memiliki pengalaman minimum 5 (lima) tahun sebagai pamong belajar atau guru PAUD dan kepala satuan PAUD bagi penilik PAUD;
              d. memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil; 
              e. memiliki usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat menjadi pengawas atau penilik PAUD;
              f. memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas atau penilik PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah; dan
              g. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas atau penilik dari lembaga pemerintah yang kompeten dan diakui.

              Kompetensi pengawas atau penilik PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi supervisi akademik, dan kompetensi evaluasi pendidikan sebagaimana terdapat dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

              Kualifikasi Akademik Kepala TK/RA/BA dan sejenis lainnya:
              a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi guru;
              b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD;
              c. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD;
              d. memiliki pangkat/golongan minimum Penata Muda Tingkat I, (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan atau program PAUD dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
              e. memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

              Kualifikasi Akademik Kepala KB/TPA/SPS:
              a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi guru pendamping;
              b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai kepala PAUD;
              c. memiliki pengalaman mengajar minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru pendamping;
              d. memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala KB/TPA/SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten; dan
              e. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Kepala Satuan PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

              Kompetensi Kepala lembaga PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi sebagaimana terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

              Kualifikasi akademik tenaga administrasi PAUD memiliki ijazah minimum Sekolah Menegah Atas (SMA).

              Kompetensi tenaga administrasi satuan atau program PAUD memenuhi kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial sebagaimana terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

              Standar Sarana dan Prasarana
              Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Pengadaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan. Prinsip pengadaan sarana prasarana meliputi:
              a. aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah;
              b. sesuai dengan tingkat perkembangan anak;
              c. memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada di lingkungan sekitar, dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak.

              Persyaratan sarana prasarana terdiri atas:
              TK/RA/BA dan sejenisnya dengan persyaratan, meliputi:
              a. memiliki luas lahan minimal 300 m2 (untuk bangunan dan halaman);
              b. memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m2 per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
              c. memiliki ruang guru;
              d. memiliki ruang kepala;
              e. memiliki ruang tempat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan);
              f. memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru;
              g. memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak;
              h. memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia);
              i. memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
              j. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dikelola setiap hari.

              Kelompok Bermain (KB), meliputi:
              a. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m2 per-anak;
              b. memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapain perkembangan anak;
              c. memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak yang memenuhi persyaratan dan mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan; dan
              d. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar. (3) Taman Penitipan Anak (TPA), meliputi :
              a. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m2 per anak;
              b. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan luar;
              c. memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih; 
              d. memiliki kamar mandi/jamban dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak serta mudah bagi melakukan pengawasan;
              e. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat;
              f. memiliki fasilitas ruang untuk tidur, makan, mandi, yang aman dan sehat;
              g. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar;
              h. memiliki akses dengan fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas; dan
              i. PAUD kelompok usia lahir-2 tahun, memiliki ruang pemberian ASI yang nyaman dan sehat.

              Satuan PAUD Sejenis (SPS), meliputi:
              a. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m2 per anak;
              b. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan luar;
              c. memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
              d. memiliki kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan;
              e. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat;
              f. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

              Standar Pengelolaan
              Standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan.

              Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia meliputi :
              a. perencanaan program;
              b. pengorganisasian;
              c. pelaksanaan rencana kerja; dan 
              d. pengawasan.

              Perencanaan program merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, tujuan lembaga. Setiap satuan atau program memiliki kurikulum, kalender pendidikan, struktur organisasi, tata tertib, dan kode etik.

              Pengorganisasian merupakan pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan rencana kegiatan merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan.

              Pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD. 

              Pelaksanaan Program PAUD merupakan integrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan atau program Taman Kanak-kanak (TK)/ Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

              Kegiatan layanan PAUD meliputi jenis layanan, waktu kegiatan, frekuensi pertemuan, rasio guru dan anak.

              Jenis layanan terdiri atas:
              a. usia lahir - 2 tahun dapat melalui TPA dan atau SPS;
              b. usia 2 - 4 tahun dapat melalui TPA, KB dan atau SPS; dan
              c. usia 4 - 6 tahun dapat melalui KB, TK/RA/BA, TPA, dan atau SPS.

              Waktu kegiatan sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
              a. Usia Lahir-2 tahun: satu kali pertemuan minimal 120 menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu
              b. Usia 2-4 tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu.
              c. Usia 4-6 Tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.

              Rasio guru dan anak didik  terdiri atas:
              a. Usia Lahir-2 tahun: rasio guru dan anak 1: 4.
              b. Usia 2-4 tahun: rasio guru dan anak 1: 8. 
              c. Usia 4-6 Tahun: rasio guru dan anak 1:15.

              Standar Pembiayaan
              Komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal. Biaya operasional digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana, serta pengembangan SDM.

              Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Biaya operasional dan personal dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, dan atau pihak lain yang tidak mengikat.

              Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga PAUD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

                Download Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:









                Download File:


                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Semoga bisa bermanfaat.

                Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


                Formulir Kontak

                Nama

                Email *

                Pesan *

                type='text/javascript'/>