Berkas Edukasi

Berkas Edukasi
Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017-2018

Diposting oleh Pada 12/13/2017 04:40:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017-2018. Download file PDF. Informasi terbaru ini kami kutip dari laman resmi Kemdikbud pada tanggal 13 Desember 2017.

Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017-2018
Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017-2018

Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018

Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Tahun Pelajaran 2017/2018

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018. Semoga bisa bermanfaat.

Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan UN (Ujian Nasional) di bawah ini.


Seluruh Sekolah Diharapkan Terapkan Kurikulum 2013 Tahun 2018

Diposting oleh Pada 12/13/2017 04:21:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah informasi dari Kemdikbud mengenai Seluruh Sekolah Diharapkan Terapkan Kurikulum 2013 Tahun 2018. Berita ini kami kutip dari laman resmi Kemdikbud tanggal 12 Desember 2017. Inilah informasi selengkapnya.

Seluruh Sekolah Diharapkan Terapkan Kurikulum 2013 Tahun 2018
Seluruh Sekolah Diharapkan Terapkan Kurikulum 2013 Tahun 2018

Seluruh Sekolah Diharapkan Terapkan Kurikulum 2013 Tahun 2018

Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud, Bambang Winarji mengatakan, pada tahun 2018 seluruh sekolah sudah harus menerapkan Kurikulum 2013. Dengan begitu diharapkan tidak ada lagi persoalan terkait penerapan kurikulum yang berbeda di jenjang pendidikan yang sama. Hal itu diungkapkannya dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dalam rangka Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017 - 2018 dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Selasa (12/12/2017).

Lebih jauh Bambang menjelaskan, penerapan kurikulum yang sama di semua sekolah juga diharapkan mengurangi persoalan dalam penyelenggaraan ujian nasional (UN). "Yang menjadi pembeda dalam penyelenggaraan ujian nasional nantinya hanyalah dalam hal pelaksanaannya, yaitu Ujian Nasional Berbasis Komputer  (UNBK) dan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP)," ujar Bambang.

UNBK, lanjutnya, hanya bisa dilakukan di daerah-daerah dengan fasilitas teknologi informasi yang memadai. Sedangkan di daerah-daerah yang belum terjangkau fasilitas tersebut dapat melaksanakan UNKP.

Pada kesempatan itu Bambang juga mengingatkan bahwa pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk peningkatan mutu. Diakui Bambang, masalah kekurangan guru memang terjadi di berbagai daerah, terlebih lagi dalam waktu dekat ada sekitar 270.000 guru akan memasuki masa pensiun.
"Rekrutmen guru menjadi wewenang beberapa pihak, antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Keuangan," kata Bambang.

Saat ini, katanya, pihak-pihak terkait itu terus merumuskan kesepakatan untuk mengatasi kekurangan guru. "Kalaupun harus merekrut guru honorer, sekolah harus memastikan bahwa yang direkrut telah berkualifikasi S1 atau D4 yang relevan dan telah tersertifikasi".

Bambang Winarji menyertai  Tim Kunjungan Kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih ke Provinsi Kalimantan Timur pada 12 - 14 Desember 2017 sebagai pejabat pendamping dari Kemendikbud. Selain berdialog dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tim juga melakukan peninjauan ke sekolah-sekolah serta melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Anggota Komisi X yang ikut dalam kunjungan itu antara lain Venna Melinda, Muslim, Bambang Sutrisno, Mustafa Kamal, Mohamad Suryo Alam, Dadang Rusdiana, Putu Supadma Rudana, Asdy Narang, Irine Roba Putri, Vanda Saundayang, Esti Wijayanti dan Sofyan Tan. (Henry Pasaribu).

Sumber: https://www.kemdikbud.go.id

Demikian yang bisa kami sampaikan kembali informasi dari Kemdikbud mengenai Seluruh Sekolah Diharapkan Terapkan Kurikulum 2013 Tahun 2018.. Semoga bisa bermanfaat.

Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan Kurikulum 2013 di bawah ini.


PMA Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah

Diposting oleh Pada 12/13/2017 03:19:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah. Download file format PDF dan .docx Microsoft Word.

PMA Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah
PMA Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
  1. Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada kementerian agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.
  2. Kepala Madrasah adalah pemimpin Madrasah.
  3. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Madrasah.

BAB II
TUGAS, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2
Kepala Madrasah terdiri atas:
a. Kepala Madrasah berstatus pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
b. Kepala Madrasah berstatus pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
c. Kepala Madrasah berstatus bukan pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. 

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3
(1) Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan tugas manajerial, mengembangkan kewirausahaan, dan melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Madrasah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru Madrasah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Madrasah menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengelolaan, supervisi, dan evaluasi.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab

Pasal 5
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Madrasah bertanggung jawab:
a. menyusun rencana kerja jangka menengah untuk masa 4 (empat) tahun;
b. menyusun rencana kerja tahunan;
c. mengembangkan kurikulum;
d. menetapkan pembagian tugas dan pendayagunaan guru dan tenaga kependidikan;
e. menandatangani ijazah, surat keterangan hasil ujian akhir, surat keterangan pengganti ijazah, dan dokumen akademik lain; dan
f. mengembangkan nilai kewirausahaan; dan 
g. melakukan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan.

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 6
(1) Calon Kepala Madrasah harus memenuhi persyaratan:
a. beragama Islam;
b. memiliki kemampuan baca tulis Alqur’an;
c. berpendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat kependidikan atau bukan kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
d. memiliki pengalaman manajerial di Madrasah;
e. memiliki sertifikat pendidik;
f. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat;
g. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 9 (sembilan) tahun pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan 6 (enam) tahun pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
h. memiliki golongan ruang paling rendah III/c bagi guru pegawai negeri sipil dan memiliki golongan ruang atau pangkat yang disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan/lembaga yang berwenang dibuktikan dengan keputusan inpassing bagi guru bukan pegawai negeri sipil;
i. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
j. tidak sedang dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
k. memiliki nilai prestasi kerja dan nilai kinerja guru paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
l. diutamakan memiliki sertifikat Kepala Madrasah sesuai dengan jenjangnya untuk Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

(2) Sertifikat Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama dan/atau lembaga lain yang berwenang.

(3) Kepala Madrasah pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang sudah menjabat dan belum memiliki sertifikat Kepala Madrasah, paling lama 3 (tiga) tahun wajib memiliki sertifikat Kepala Madrasah.

Pasal 7
Dalam hal calon Kepala Madrasah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, memenuhi persyaratan:
a. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun; dan
b. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.

Bagian Kedua
Kompetensi

Pasal 8
(1) Kepala Madrasah harus memiliki kompetensi:
a. kepribadian;
b. manajerial;
c. kewirausahaan;
d. supervisi; dan 
e. sosial.

(2) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal: 
a. mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan bagi komunitas Madrasah;
b. memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin;
c. memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai Kepala Madrasah;
d. bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
e. mengendalikan diri dalam menghadapi masalah sebagai Kepala Madrasah; dan
f. memiliki bakat dan minat sebagai pemimpin Madrasah.

(3) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal:
a. menyusun perencanaan Madrasah dalam berbagai skala perencanaan;
b. mengembangkan Madrasah sesuai dengan kebutuhan;
c. memimpin Madrasah untuk pendayagunaan sumber daya Madrasah secara optimal;
d. mengelola perubahan dan pengembangan Madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif;
e. menciptakan budaya dan iklim Madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
f. mengelola guru dan staf dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia secara optimal;
g. mengelola sarana dan prasarana Madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
h. mengelola hubungan antara Madrasah dan masyarakat dalam rangka mencari dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan;
i. mengelola peserta didik untuk penerimaan peserta didik baru dan pengembangan kapasitas peserta didik; 
j. mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
k. mengelola keuangan Madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
l. mengelola ketatausahaan Madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan Madrasah;
m. mengelola unit layanan khusus dalam mendukung pembelajaran peserta didik di Madrasah;
n. mengelola sistem informasi Madrasah untuk penyusunan program dan pengambilan keputusan;
o. memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen Madrasah; dan
p. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Madrasah sesuai prosedur dan melaksanakan tindak lanjutnya.
(4) Kompetensi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal:
a. menciptakan inovasi yang bermanfaat dan tepat guna bagi Madrasah;
b. bekerja keras untuk mencapai keberhasilan Madrasah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif;
c. memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin Madrasah;
d. pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi Madrasah; dan
e. memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa Madrasah sebagai sumber pembelajaran bagi peserta didik.
(5) Kompetensi supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam hal: 
a. merencanakan program supervisi akademik untuk peningkatan profesionalisme guru;
b. melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan supervisi yang tepat; dan
c. menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru untuk peningkatan profesionalisme guru.
(6) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam hal:
a. bekerja sama dengan pihak lain guna kepentingan Madrasah;
b. berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
c. memiliki kepekaan sosial terhadap individu atau kelompok lain.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 9
(1) Pengangkatan Kepala Madrasah pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan melalui proses seleksi oleh tim seleksi.
(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
a. kantor wilayah kementerian agama provinsi;
b. kantor kementerian agama kabupaten/kota; dan 
c. pengawas.
(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya.
(4) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menetapkan pengangkatan dan melantik Kepala Madrasah.
(5) Pelantikan Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota. 

Pasal 10
(1) Pengangkatan Kepala Madrasah yang berstatus pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan berkoordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota.
(2) Pengangkatan Kepala Madrasah yang berstatus bukan pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan berkoordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pasal 11
(1) Masa tugas Kepala Madrasah yang berstatus pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah paling lama 4 (empat) tahun.
(2) Kepala Madrasah yang telah habis masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali pada satuan pendidikan yang sama untuk 1 (satu) kali masa tugas.
(3) Dalam hal masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, Kepala Madrasah ditugaskan pada satuan pendidikan yang lain.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku, apabila:
a. tenaga yang bersangkutan masih sangat dibutuhkan di satuan pendidikan yang sama;
b. yang bersangkutan bertugas di madrasah perintis yang membutuhkan penanganan khusus; atau
c. ada rekomendasi kebutuhan tenaga yang bersangkutan dari tim penilai kinerja.

Pasal 12
(1) Masa tugas Kepala Madrasah yang berstatus pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat paling lama 4 (empat) tahun. 
(2) Masa tugas Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 13
(1) Kepala Madrasah yang berstatus pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat diberhentikan karena:
a. mengundurkan diri;
b. hasil penilaian kinerja di bawah predikat baik;
c. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
d. tidak mampu melaksanakan kewajiban secara jasmani dan rohani;
e. diangkat pada jabatan lain;
f. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
g. menjadi anggota partai politik;
h. mencapai usia pensiun guru; atau i. meninggal dunia.
(2) Kepala Madrasah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf g dapat diangkat kembali menjadi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemberhentian Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 14
Pemberhentian Kepala Madrasah yang berstatus bukan pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan organisasi atau penyelenggara pendidikan.

BAB IV
HAK DAN BEBAN KERJA

Pasal 15
Kepala Madrasah berhak mendapatkan tunjangan profesi guru.

Pasal 16
(1) Pelaksanaan tugas Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetarakan dengan beban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka.
(2) Pelaksanaan tugas Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disetarakan dengan beban mengajar 6 (enam) jam tatap muka.

BAB V
PENILAIAN KINERJA

Pasal 17
(1) Penilaian prestasi kerja Kepala Madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun oleh atasan langsung.
(2) Dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung membentuk tim penilai.
(3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
a. kepala bidang pendidikan madrasah/pendidikan Islam pada kantor kementerian agama provinsi;
b. kepala seksi pendidikan madrasah/pendidikan Islam pada kantor kementerian agama kabupaten/kota;
c. pengawas Madrasah;
d. guru;
e. tenaga kependidikan; dan 
f. komite Madrasah. 
(4) Penilaian prestasi kerja selama 4 (empat) tahun atau 1 (satu) periode masa tugas merupakan akumulasi penilaian tahunan.
(5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. usaha pengembangan Madrasah yang dilakukan selama menjabat sebagai Kepala Madrasah; dan
b. pelaksanaan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
(6) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang, atau kurang.
(7) Penilaian kinerja dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk penugasan Kepala Madrasah pada periode berikutnya.
(8) Penilaian kinerja Kepala Madrasah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penilaian kinerja Kepala Madrasah yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VI
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 18
(1) Kepala Madrasah wajib melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
(2) Kepala Madrasah melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif. 

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1301), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2017
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 
ttd
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

    Download Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



    Download File:

    Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah.pdf
    Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah.docx


    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah. Semoga bisa bermanfaat.

    Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


    Modul Elektronika dan Mekatronika Buku Serial Revitalisasi SMK 2017

    Diposting oleh Pada 12/13/2017 12:47:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Modul Elektronika dan Mekatronika Buku Serial Revitalisasi SMK 2017. Download file format PDF. Modul Elektronika dan Mekatronika Buku Serial Revitalisasi SMK ini diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017.

    Modul Elektronika dan Mekatronika Buku Serial Revitalisasi SMK 2017
    Modul Elektronika dan Mekatronika Buku Serial Revitalisasi SMK 2017

    Modul Elektronika dan Mekatronika Buku Serial Revitalisasi SMK 2017

    Berikut ini kutipan teks keterangan mengenai Modul Elektronika dan Mekatronika Buku Serial Revitalisasi SMK 2017:

    Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dunia pendidikan khususnya SMK sangat terbantu karena akan terciptanya sinergi antar instansi dan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam usaha mengangkat kualitas SMK. Kehadiran Buku Serial Revitalisasi SMK ini diharapkan dapat memudahkan penyebaran informasi bagaimana tentang Revitalisasi SMK yang baik dan benar kepada seluruh stakeholder sehingga bisa menghasilkan lulusan yang terampil, kreatif, inovatif, tangguh, dan sigap menghadapi tuntutan dunia global yang semakin pesat.

    Buku Serial Revitalisasi SMK ini juga diharapkan dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi para penyelenggara pendidikan Kejuruan, khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan untuk mengembangkan pendidikan kejuruan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang sesuai tuntuan dunia usaha dan industri.

    Tidak dapat dipungkuri bahwa pendidikan kejuruan memiliki peran strategis dalam menghasilkan manusia Indonesia yang terampil dan berkeahlian dalam bidang-bidang yang sesuai dengan kebutuhan.

    Buku ini diharapkan dapat menjadi media informasi terkait upaya peningkatan kualitas lulusan dan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di SMK yang harus dilakukan secara sistematis dan terukur.

      Download Modul Elektronika dan Mekatronika Buku Serial Revitalisasi SMK 2017

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Modul Elektronika dan Mekatronika Buku Serial Revitalisasi SMK 2017 ini silahkan lihat preview beberapa file buku dan unduh modul/buku lainnya pada link di bawah ini:









      Download File:
      Dioda Semikonduktor.pdf
      Simulasi Rangkaian Elektronika Daya Dengan Aplikasi Fluidsim 5.0 Electronic.pdf
      Pneumatik Dengan Aplikasinya.pdf
      Pengoperasian PLC.pdf
      Kendali Elektropneumatik Berbasis Plc Siemens S7- 300.pdf
      Pneumatika Dasar.pdf
      Elektronika Dasar.pdf
      Dasar Hidrolik Dan Pneumatik.pdf
      Teknik Elektronika Dasar-Dasar Listrik Dan Elektronika.pdf
      Motor Servo.pdf
      Pengendalian Sistem Pneumatik Menggunakan PLC Siemens S7 PC-300.pdf
      Konsep Rangkaian Gerbang Logika.pdf
      Limit Switch Dan Sensor Pada Pneumatik Dan Elektro Pneumatik.pdf
      Fundamental Direct Current (Resistor).pdf
      Limit Switch dan Sensor Pada Pneumatik dan Elektropneumatik.pdf
      Aplikasi Pengontrolan Motor Listrik 3 Fasa Berbasis Fluidsim.pdf
      Pengoperasian Motor Servo.pdf
      PENGUKURAN DAN PENGGUNAAN KOMPONEN RESISTOR, KAPASITOR DAN DIODA.pdf
      SISTEM KONTROL ROBOTIKA MODULAR PRODUCTION SISTEM (SORTING).pdf
      MODULAR PRODUCTION SYSTEM (MPS) STASIUN DISTRIBUSI DENGAN SIEMENS S7300.pdf
      DASAR TEKNIK LISTRIK ARUS SEARAH MODUL PEMBELAJARAN TEKNIK ELEKTRONIKA.pdf
      DASAR RESISTOR DAN TRANSISTOR.pdf
      PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL (PLC) DENGAN MENGGUNAKAN SMART RELAY.pdf


      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Modul Elektronika dan Mekatronika Buku Serial Revitalisasi SMK 2017. Semoga bisa bermanfaat.

      Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan SMK di bawah ini.


      POS UN SMP MTS SMA MA SMK Tahun Pelajaran 2017-2018

      Diposting oleh Pada 12/11/2017 03:11:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas POS UN SMP MTS SMA MA SMK Tahun Pelajaran 2017/2018. Diatur dalam Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor: 0044/P/BSNP/XI/2017 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018. Download file format PDF.

      POS UN SMP MTS SMA MA SMK Tahun Pelajaran 2017/2018
      POS UN SMP MTS SMA MA SMK Tahun Pelajaran 2017/2018

      POS UN SMP MTS SMA MA SMK Tahun Pelajaran 2017/2018

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas POS (Prosedur Operasional Standar) Penyelenggaraan UN (Ujian Nasiona) untuk SMP MTS SMA MA SMK Tahun Pelajaran 2017/2018:

      POS UN ini mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), serta Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya Tahun Pelajaran 2017/2018.

      Adapun Daftar Isi dalam POS UN ini antara lain:

      BAB I PENGERTIAN
      BAB II PESERTA UJIAN NASIONAL
      A. Hak dan Kewajiban Peserta Ujian Nasional
      B. Persyaratan Peserta Ujian Nasional 
      C. Pendaftaran Peserta Ujian Nasional 

      BAB III PENYELENGGARA DAN PELAKSANA UJIAN NASIONAL
      A. Penyelenggara Ujian Nasional
      B. Pelaksana Ujian Nasional
      C. Panitia Ujian Nasional Tingkat Provinsi 
      D. Panitia Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
      E. Panitia Ujian Nasional Tingkat Satuan Pendidikan
      F. Panitia UN Sekolah Indonesia Luar Negeri

      BAB IV BAHAN UJIAN NASIONAL
      A. Kisi-Kisi Ujian Nasional
      B. Perangkat Soal
      C. Penyiapan Bahan Ujian Nasional
      D. Penggandaan dan Pendistribusian Bahan Ujian

      BAB V PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (UNBK)
      A. Penyiapan Sistem UNBK
      B. Penetapan Tim Teknis UNBK
      C. Penetapan Sekolah/Madrasah Pelaksana UNBK
      D. Penerapan Resource Sharing (Berbagi Sumber Daya) UNBK
      E. Penetapan Tim Help Desk (Tim Layanan Bantuan)
      F. Kriteria dan Persyaratan Proktor, Teknisi, dan Pengawas
      G. Penetapan Proktor, Teknisi, dan Pengawas UNBK
      H. Pelatihan Teknis Pelaksanaan UNBK
      I. Penyiapan Sistem UNBK di Sekolah/Madrasah Pelaksana UNBK
      J. Prosedur Pelaksanaan UNBK
      K. Jadwal Pelaksanaan UNBK

      BAB VI PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL BERBASIS KERTAS DAN PENSIL (UNKP)
      A. Penetapan Sekolah/Madrasah Pelaksana UNKP
      B. Penetapan Pengawas Ruang UNKP
      C. Prosedur Pelaksanaan UNKP
      D. Jadwal Pelaksanaan UNKP

      BAB VII PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL UNTUK PENDIDIKAN KESETARAAN 
      A. Moda Ujian Nasional
      B. Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana UN
      C. Penetapan Ruang Ujian
      D. Penetapan Pengawas Ruang Ujian
      E. Prosedur Pelaksanaan Ujian
      F. Jadwal Pelaksanaan UN untuk Pendidikan Kesetaraan

      BAB VIII PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL UNTUK PERBAIKAN
      A. Peserta
      B. Persyaratan
      C. Pendaftaran
      D. Mekanisme dan Prosedur Pendaftaran
      E. Pelaksanaan
      F. Jadwal Pelaksanaan UN untuk Perbaikan
      G. Mata Ujian

      BAB IX PEMERIKSAAN HASIL UJIAN NASIONAL
      A. Pengumpulan dan Pengolahan Hasil UNBK
      B. Pengumpulan dan Pengolahan Hasil UNKP
      C. Pengolahan Hasil UNKP

      BAB X KRITERIA PENCAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN BERDASARKAN HASIL UJIAN NASIONAL
      BAB XI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
      BAB XII BIAYA PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL
      BAB XIII PROSEDUR PENANGANAN MASALAH DAN TINDAK LANJUT
      BAB XIV SANKSI
      BAB XV PENGATURAN KHUSUS
      BAB XVI KEJADIAN LUAR BIASA
      Lampiran 1 : Daftar Sekolah Indonesia Luar Negeri dan Tempat Pelaksanaan Ujian Nasional untuk Pendidikan Kesetaraan di Luar Negeri
      Lampiran 2 : Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu untuk Masing-Masing Jenjang dan Mata Ujian
      Lampiran 3 : Tanggal-Tanggal Penting Pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2017/2018
      Lampiran 4 : Jadwal UN Tahun Pelajaran 2017/2018
      Lampiran 5 : Contoh Pakta Integritas

        Download POS UN SMP MTS SMA MA SMK Tahun Pelajaran 2017/2018

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas POS UN SMP MTS SMA MA SMK Tahun Pelajaran 2017/2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        POS UN SMP MTS SMA MA SMK Tahun Pelajaran 2017/2018



        Download File:
        POS UN SMP MTS SMA MA SMK Tahun Pelajaran 2017-2018 .pdf

        Sumber: http://bsnp-indonesia.org

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file POS UN SMP MTS SMA MA SMK Tahun Pelajaran 2017/2018. Semoga bisa bermanfaat.

        Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan UN (Ujian Nasional) di bawah ini.


        Contoh Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda

        Diposting oleh Pada 12/11/2017 02:09:00 AM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Contoh Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda. Download file format .xlsx Microsoft Excel.

        Contoh Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda
        Contoh Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda

        Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda

        Pada Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda dengan Microsoft Excel ini dicontohkan dengan data pemeriksaan lembar jawaban siswa untuk SD/MI, dengan fitur aplikasi antara lain Data, Analisis Butir Soal, Proses, Report Daftar Nilai, Analisis Nilai Per KD.

          Download Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda dengan Microsoft Excel ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda



          Download File:
          Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda.xlsx

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda dengan Microsoft Excel. Semoga bisa bermanfaat.
          Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


          Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1

          Diposting oleh Pada 12/11/2017 01:47:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah Buku PJOK (Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan) SD/MI Kurikulum 2013 Kelas 1. Download file PDF.

          Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1
          Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1

          Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1

          Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 ini terdiri dari Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 Tema 1 - Gerak Dasar, Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 Tema 2 - Sikap Tubuh, Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 Tema 3 - Gerak Keseimbangan, Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 Tema 4 - Gerak Berirama, dan Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 Tema 5 - Budaya Hidup Sehat.

            Download Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 Tema 1, Tema 2, Tema 3, Tema 4, Tema 5

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:











            Download File:

            Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 Tema 1 - Gerak Dasar.pdf
            Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 Tema 2 - Sikap Tubuh.pdf
            Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 Tema 3 - Gerak Keseimbangan.pdf
            Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 Tema 4 - Gerak Berirama.pdf
            Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1 Tema 5 - Budaya Hidup Sehat.pdf


            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Buku PJOK SD MI Kurikulum 2013 Kelas 1. Semoga bisa bermanfaat.

            Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan pelajaran PJOK di bawah ini.


            Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015

            Diposting oleh Pada 12/10/2017 12:09:00 AM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015. Download file format PDF dan .docx Microsoft Word.

            Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015
            Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015

            Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015

            Berikut ini kutipan teks dari isi berkas salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015:


            Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015

            Menimbang:
            Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat sampai dengan Akhir Tahun 2015;

            Mengingat :
            1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
            2. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik' Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
            3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

            MEMUTUSKAN:
            Menetapkan:
            PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (PERMENDIKBUD) TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN YANG DIANGKAT SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2015.

            Pasal 1
            Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
            1. Guru dalam Jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai peijanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
            2. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
            3. Sertifikasi adalah proses pemberian Sertifikat Pendidik kepada guru.
            4. Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
            5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.

            Pasal 2
            Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Guru dalam Jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan untuk memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

            Pasal 3
            (1) Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan dilaksanakan melalui Program PPG yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
            (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

            Pasal 4
            Peserta Program PPG hams memenuhi persyaratan sebagai berikut:
            a. memiliki kualifikasi akademik saijana (S-1) atau diploma empat (D-IV);
            b. guru dalam Jabatan atau pegawai negeri sipil yang mendapatkan tugas mengajar yang sudah diangkat sampai dengan akhir tahun 2015;
            c. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); dan
            d. terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

            Pasal 5
            (1) Menteri menetapkan kuota nasional peserta Program PPG setiap tahun.
            (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengusulkan Guru dalam Jabatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk mengikuti Program PPG kepada Menteri.
            (3) Menteri melakukan verifikasi data atau dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
            (4) Menteri melakukan seleksi calon peserta Program PPG sesuai dengan usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
            (5) Menteri menetapkan peserta Program PPG berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
            (6) Penetapan nama peserta Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

            Pasal 6
            (1) Guru dalam Jabatan yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Program PPG berhak memperoleh Sertifikat Pendidik.
            (2) Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

            Pasal 7
            (1) Menteri wajib memberikan nomor registrasi guru bagi guru yang telah memiliki Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
            (2) Guru yang memiliki lebih dari satu Sertifikat Pendidik, hanya mendapat 1 (satu) nomor registrasi guru.

            Pasal 8
            (1) Pelaksanaan Program PPG bagi Guru dalam Jabatan sesuai dengan kuota nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibiayai oleh:
            a. pemerintah pusat;
            b. pemerintah daerah; dan/atau
            c. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
            (2) Pembiayaan pelaksanaan Program PPG oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk biaya pribadi.
            (3) Pemerintah pusat dapat memberikan biaya pribadi bagi Guru dalam Jabatan yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh Menteri.
            (4) Selain pembiayaan pelaksanaan Program PPGsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menganggarkan biaya pribadi.
            (5) Biaya pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) meliputi biaya transportasi, penginapan, konsumsi, dan keperluan pribadi lainnya.

            Pasal 9
            Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program PPG bagi Guru dalam Jabatan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang menangani guru.

            Pasal 10
            Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat Sebelum Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1264), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

            Pasal 11
            Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

            Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

            Ditetapkan di Jakarta
            pada tanggal 4 Desember 2017
            MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
            REPUBLIK INDONESIA,
            TTD.
            MUHADJIR EFFENDY

            Diundangkan di Jakarta
            pada tanggal 5 Desember 2017
            DIREKTUR JENDERAL
            PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
            KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
            REPUBLIK INDONESIA,
            TTD.
            WIDODO EKATJAHJANA
            BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1739

              Download Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



              Download File:

              Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015.pdf
              Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015.docx


              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015. Semoga bisa bermanfaat.

              Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


              Formulir Kontak

              Nama

              Email *

              Pesan *

              type='text/javascript'/>