Berkas Edukasi

Berkas Edukasi
Bantuan Pembangunan RPS dan Peralatan Praktik untuk SMK 2019

Diposting oleh Pada 2/18/2019 03:38:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Juklak Bantuan Pembangunan RPS dan Peralatan Praktik untuk SMK 2019. Download file format PDF.
Juklak Bantuan Pembangunan RPS dan Peralatan Praktik untuk SMK 2019
Juklak Bantuan Pembangunan RPS dan Peralatan Praktik untuk SMK 2019

Berkas Juklak Bantuan Pembangunan RPS (Ruang Praktik Siswa) dan Peralatan Praktik untuk SMK 2019 ini merupakan salah satu Juklak kategori Kelembagaan dan Sarana Prasarana dari Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah yang diterbitkan pada tahun 2019 untuk SMK.

Baca selengkapya:
Juklak Bantuan Pemerintah Tahun 2019 untuk SMK

Juklak Bantuan Pembangunan RPS dan Peralatan Praktik untuk SMK 2019

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Juklak Bantuan Pembangunan RPS dan Peralatan Praktik untuk SMK 2019:

PERATURAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 1128/D5.4/KU/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (RPS) DAN PERALATAN PRAKTIK SMK
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan RPS dan Peralatan Praktik SMK Tahun 2019;

Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  7. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK); pasal 2 ayat (7) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f. tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
  15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0560/A.A2/KU/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  16. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
  17. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : 0300/D5.1/KU/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2019;
  18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-023.03.1.419515/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (RPS) DAN PERALATAN PRAKTIK SMK TAHUN 2019.

Pasal 1
Penyaluran bantuan pemerintah Pembangunan RPS dan Peralatan Praktik SMK Tahun 2019 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.

Pasal 2
Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Januari 2019
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Dr. Ir. M. BAKRUN, M.M. 


LAMPIRAN
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NOMOR : 1128/D5.4/KU/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (RPS) DAN PERALATAN PRAKTIK SMK TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar BelakangDengan dicanangkannya program Pendidikan Menengah Universal (PMU) hingga akhir tahun 2020 bertujuan meningkatkan pencapaian angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sebesar 97%, dan untuk mengurangi disparitas APK antar Kabupaten/Kota, serta untuk menguatkan pendidikan kejuruan, maka diperlukan program untuk mendukung percepatan tercapainya tujuan PMU dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2019 melalui Direktorat Pembinaan SMK telah dialokasikan dana bantuan pembangunan RPS dan Peralatan Praktik SMK sebanyak 1.132 ruang, dan 1.132 paket peralatan. Bantuan pembangunan RPS dan Peralatan Praktik SMK dimaksudkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan SMK.

B. Tujuan
Pembangunan RPS dan Peralatan Praktik SMK merupakan upaya dalam:
  1. Mendukung program peningkatan akses, ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan kesempatan belajar di SMK;
  2. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran praktik di SMK. 

C. Pemberi Bantuan PemerintahPemberi Bantuan Pembangunan RPS dan Peralatan Praktik SMK adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2019.

D. Rincian Jumlah Bantuan
  1. Bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa sebesar Rp314.000.000,00 (tiga ratus empat belas juta rupiah) per ruang, dengan total bantuan ruang sebesar Rp355.448.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk 1.132 ruang.
  2. Bantuan Peralatan Praktik SMK sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per paket, dengan total bantuan sebesar Rp283.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga milyar rupiah) untuk 1.132 paket.

E. Hasil yang Diharapkan

Tercapainya sasaran pembangunan RPS sebanyak 1.132 ruang, dan Peralatan Praktik SMK sebanyak 1.132 paket.

F. Bentuk Bantuan PemerintahBantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.

G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah
  1. Bantuan ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
  2. Bantuan ini dipergunakan untuk pembangunan RPS, dan pengadaan peralatan praktik SMK;
  3. Jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender selambat-lambatnya harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2019;
  4. Dalam hal waktu pelaksanaan sesuai Surat Perjanjian tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 120 hari kalender dan melebihi tanggal 31 Desember 2019, maka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang atas persetujuan Direktorat Pembinaan SMK/PPK dengan menyertakan analisis kondisi dari Tim Teknis Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan, sebagai usulan penerima bantuan;
  5. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan. 

BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan bantuan Pembangunan RPS dan Peralatan Praktik SMK dapat diuraikan sebagai berikut:

A. OrganisasiOrganisasi pelaksanaan kegiatan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:
  1. Direktorat Pembinaan SMK;
  2. Dinas Pendidikan Provinsi;
  3. Yayasan Pendidikan (SMK Swasta);
  4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

B. Tugas dan Tanggungjawab
1. Direktorat Pembinaan SMK
a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan bantuan pembangunan RPS dan Peralatan Praktik SMK;
b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bantuan berdasarkan data pada aplikasi Takola SMK;
d. Menetapkan penerima dana bantuan berdasarkan data pada aplikasi Takola SMK;
e. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama pemberian bantuan;
f. Mengatur tata cara penyaluran dana;
g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan pembangunan RPS dan pengadaan Peralatan Praktik SMK (apabila perlu).

2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Mensosialisasikan program bantuan pembangunan RPS dan Peralatan Praktik SMK dari Direktorat Pembinaan SMK ke Sekolah yang berada di bawah binaannya;
b. Mengetahui proposal bantuan pembangunan RPS dan pengadaan Peralatan Praktik SMK yang diusulkan SMK;
c. Mengetahui Surat Perjanjian Kerjasama pemberian bantuan Pembangunan RPS dan pengadaan Peralatan Praktik SMK antara Kepala Sekolah dengan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SMK;
d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan ketentuan;
e. Menindaklanjuti permasalahan bantuan;
f. Menyetujui laporan pelaksanaan kegiatan bantuan;
g. Serah terima aset:
  • menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset dan melakukan pencatatan aset bantuan bagi SMK Negeri;
  • mengetahui Berita Acara Serah Terima Aset bagi SMK Swasta.
h. Dinas Pendidikan Provinsi dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kantor Cabang Daerah/Balai Wilayah untuk penandatanganan surat tugas, lembar pengesahan, Surat Perjanjian Kerjasama dan berita acara serah terima aset, dibuktikan dengan surat pernyataan dan disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK sebelum kegiatan bimbingan teknis.

3. Yayasan Pendidikan (SMK Swasta)
a. Mengajukan usulan proposal ke Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
b. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah;
c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset dan melakukan pencatatan Serah Terima Aset Yayasan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
SMK calon penerima bantuan berkewajiban:
a. Melakukan verifikasi data ke dalam aplikasi Takola SMK;
b. Mengunggah dokumen pemenuhan persyaratan penerima bantuan kepada Direktorat Pembinaan SMK ke dalam aplikasi Takola SMK;
c. Menyampaikan dokumen persyaratan penerima bantuan kepada Direktorat Pembinaan SMK pada saat bimbingan teknis;
d. Memiliki:
  1. Site Plan pengembangan yang menggambarkan keseluruhan bangunan/massa bangunan yang ada di lokasi (yang berskala, ukuran A3);
  2. Foto kondisi awal lahan/lokasi yang akan dibangun melalui dana bantuan pembangunan RPS SMK. 
e. Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan bantuan secara administrasi dan fisik sesuai dengan peraturan perundangan;
f. Melaksanakan bantuan sesuai Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
g. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembangunan RPS SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;
h. Melakukan entry data hasil pelaksanaan bantuan Pembangunan RPS dan Peralatan Praktik SMK disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK melalui aplikasi Takola SMK;
i. Kepala Sekolah Menandatangani Surat Perjanjian Kerja sama pemberian bantuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
j. Kepala Sekolah menandatangani Pakta Integritas;
k. Kepala Sekolah Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
l. Kepala Sekolah Melakukan Serah Terima Aset kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (bagi SMK Negeri) atau Ketua Yayasan (bagi SMK Swasta) sesuai peraturan perundangan;
m. Kepala Sekolah membentuk:
  1. Tim Pembangunan;
  2. Tim Teknis Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan;
  3. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
  4. Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan.

BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH


A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
  1. SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK;
  2. Memiliki lahan sendiri dan masih tersedia lahan/tempat/tapak untuk pengembangan/pembangunan Ruang Praktik Siswa;
  3. Status kepemilikan/penggunaan atas lahan untuk Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), SMK Swasta milik Yayasan dibuktikan dengan Sertifikat Tanah dari BPN; Akta Hibah/Akta Jual Beli/Akta Sewa/Hak Pakai dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); Akta Ikrar wakaf dari Pejabat Pembuat Akta ikrar/wakaf; Pelepasan hak ulayat/adat;
  4. Memiliki minimal 216 peserta didik kecuali daerah 3T/Papua/Papua Barat, kekhususan Kompetensi Keahlian maupun letak Geografis;
  5. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian/sertifikat akreditasi sekolah dari pihak yang berwenang;
  6. Memiliki surat keputusan pengangkatan Kepala SMK;
  7. Memiliki analisa kebutuhan sarana dan prasarana (butuh-ada-kurang);
  8. Membuat surat pernyataan kesanggupan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (bermeterai Rp6000,-) untuk: a) Menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset hasil Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa bagi SMK Negeri; b) Mengetahui Berita Acara Serah Terima Aset hasil Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK bagi SMK Swasta.
  9. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
  10. Kepala Sekolah bukan merupakan pendiri, pembina, pengurus maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK yang bersangkutan.

B. Mekanisme Pengajuan Usulan Bantuan Pemerintah:
  1. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi calon penerima bantuan berdasarkan data pada aplikasi Takola SMK;
  2. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima bantuan;
  3. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis ke Dinas Pendidikan Provinsi tembusan kepada SMK calon penerima bantuan;
  4. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan menyampaikan dokumen persyaratan;
  5. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan dengan surat keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan.

C. Bimbingan Teknis
Sekolah yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan mendapat bimbingan teknis dari Direktorat Pembinaan SMK.

D. Tata Kelola Pencairan Bantuan Pemerintah
  1. Dana bantuan sarana dan prasarana di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disalurkan ke rekening SMK dalam dua tahap pembayaran: a. Penyaluran dana tahap I disalurkan 70% (tujuh puluh persen) dari nilai bantuan fisik setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama; b. Penyaluran dana tahap II disalurkan 30% (tiga puluh persen) dari nilai bantuan fisik setelah kemajuan (progress) pekerjaan komulatif mencapai ≥50% dibuktikan dengan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan/pengadaan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, lampiran kemajuan penyelesaian pekerjaan minggu terakhir dan dilengkapi foto dokumentasi.
  2. Proses penyaluran dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme: a. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan: 1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2018 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Pembinaan SMK; 2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat PSMK dengan lembaga penyalur; 3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2019. b. Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); c. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); d. Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Lembaga Penyalur; e. Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

E. SupervisiDalam rangka pembinaan dan pengawasan, Dinas Pendidikan Provinsi/ Direktorat Pembinaan SMK bila diperlukan dapat melakukan supervisi secara sampling terhadap pelaksanaan bantuan pembangunan RPS dan Peralatan praktik SMK.

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Ketentuan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah
1. Dana bantuan diperuntukkan:
a. Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK.
b. Pengadaan Peralatan.
c. Biaya Tim Teknis Pembimbing Perencanaan, Pengawasan dan pengelolaan administrasi.

2. Apabila terjadi perubahan pekerjaan, sebelum proses pekerjaan dilaksanakan Kepala Sekolah harus mengajukan usulan perubahan kepada Direktorat PSMK dengan mempertimbangkan masa pelaksanaan maupun penyaluran dana agar pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana tidak melebihi tahun anggaran berjalan.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Pemerintah
  1. Sekolah melaporkan serta mempertanggung-jawabkan hasil kegiatan bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa dan peralatan praktik SMK secara fisik, administrasi dan keuangan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan mengacu pada Pedoman penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan;
  2. Bantuan pembangunan RPS dan pengadaan peralatan praktik SMK yang diterima harus dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan;
  3. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kepala Sekolah Penerima Bantuan dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

C. Perpajakan
Pemungutan dan Penyetoran Pajak dalam penggunaan dana bantuan mengikuti ketentuan perpajakan.

D. Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan Bantuan Pembangunan RPS dan Peralatan Praktik SMK yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik menjadi tanggung jawab penerima bantuan dan akan dikenakan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PELAPORAN

Laporan pelaksanaan bantuan pembangunan RPS dan peralatan praktik SMK harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses pelaksanaan pengadaan dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai dan telah diserahterimakan serta dicatat sebagai Aset Daerah/Aset Yayasan dilaporkan ke Dit. PSMK melalui aplikasi Takola SMK.

BAB VI
PENUTUP
Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan RPS dan peralatan praktik SMK. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program bantuan.

Program Bantuan RPS SMK dan pengadaan peralatan praktik akan berjalan lancar apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang dikeluarkan Direktorat PSMK.

    Download Juklak Bantuan Pembangunan RPS dan Peralatan Praktik untuk SMK 2019

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juklak Bantuan Pembangunan RPS dan Peralatan Praktik untuk SMK 2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



    Download File:

    Bantuan Pembangunan RPS dan Peralatan Praktik.pdf

    Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juklak Bantuan Pembangunan RPS dan Peralatan Praktik untuk SMK 2019. Semoga bisa bermanfaat.
    POS Akreditasi Sekolah - Madrasah Tahun 2019

    Diposting oleh Pada 2/16/2019 10:18:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas POS Akreditasi Sekolah - Madrasah Tahun 2019 (Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor: 132/BAN-SM/SK/2019 tentang Penggunaan  Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019). Diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Download file format PDF.

    POS Akreditasi Sekolah - Madrasah Tahun 2019
    POS Akreditasi Sekolah - Madrasah Tahun 2019

    POS Akreditasi Sekolah - Madrasah Tahun 2019

    Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas POS Akreditasi Sekolah - Madrasah Tahun 2019 (Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor: 132/BAN-SM/SK/2019 tentang Penggunaan  Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019):

    Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan tagline: Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu. Tagline tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dan mengaktualisasikan moto BAN-S/M: profesional, tepercaya, dan terbuka.

    Akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu memiliki empat pilar. Pertama, perangkat yang bermutu. BAN-S/M berusaha menyempurnakan Perangkat Akreditasi sebagai alat penilaian mutu pendidikan yang valid dan realiable dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan-peraturan yang terkait. Perangkat yang bermutu terdiri atas Instrumen, Petunjuk Teknis, Data dan Informasi Pendukung serta Teknik Penskoran. Perangkat Akreditasi disusun dengan bahasa yang mudah dan sederhana sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dan perbedaan pendapat antara sekolah/madrasah dengan asesor. Perangkat disusun dengan lebih sederhana sehingga memudahkan sekolah/madrasah dalam mempersiapkan akreditasi dan pada saat visitasi. Perangkat Akreditasi dapat diakses melalui situs web BAN-S/M, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI, dan media lainnya sehingga dapat dipelajari.

    Pilar kedua adalah asesor yang bermutu. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan keterbukaan, BAN-S/M mensyaratkan usia asesor 30-58 tahun, pendidikan sekurang- kurangnya S1, memiliki pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang relevan, dan mahir komputer. Bagi asesor dari profesi guru harus berasal dari sekolah/madrasah yang terakreditasi. Asesor juga harus memiliki kecakapan sosial dan berkepribadian luhur. Asesor yang tidak mematuhi kode etik dapat diberhentikan. Rekrutmen asesor dilaksanakan secara terbuka melalui pengumuman di media massa atau pemberitahuan ke lembaga terkait. Setiap orang yang melamar sebagai asesor harus mengikuti tes tulis, wawancara, penilaian portofolio, dan pelatihan calon asesor. Asesor bukanlah mereka yang ditunjuk tetapi kalangan profesional yang diseleksi dengan ketat. Asesor adalah salah satu pelaku utama Akreditasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga kepribadian mereka menentukan citra BAN-S/M dan hal-hal lain yang terkait dengan Akreditasi.

    Pilar ketiga adalah manajemen yang bermutu. BAN-S/M berusaha memperbaiki sistem manajemen baik yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Proses penetapan kuota dan sekolah/madrasah diperbaiki sehingga lebih cepat, adil, dan objektif. Usaha penyempurnaan manajemen dapat dilihat dari perubahan prosedur operasional standar (POS). Melalui POS pihak-pihak yang terkait dengan Akreditasi khususnya BAN-S/M Provinsi dan Kepala Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan kegiatan dengan benar. Termasuk ke dalam pilar ketiga adalah pertanggungjawaban keuangan yang benar, kinerja, dan komunikasi yang semakin baik.

    Pilar keempat adalah hasil-hasil yang bermutu. BAN-S/M mulai mengembangkan sistem database yang memuat hasil dan peringkat Akreditasi. Hasil-hasil Akreditasi terintegrasi dengan data pokok pendidikan, dan memuat data tentang keadaan sekolah/madrasah sehingga menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. BAN-S/M mencatat beberapa Daerah mulai menjadikan hasil Akreditasi sebagai bagian dari program peningkatan mutu pendidikan. BAN-S/M senantiasa memberikan data-data yang lengkap dan mutakhir (available), mudah diakses (accessable), dan bermanfaat (beneficial). Berbagai pihak dapat mengolah dan memanfaatkan hasil Akreditasi untuk kepentingan studi, pemetaan mutu pendidikan, dan perencanaan pembangunan.

    POS ini digunakan oleh BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi untuk melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah dengan syarat kepengurusan BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi sesuai dengan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah dan peraturan perundangan yang berlaku.

    Jakarta, Januari 2019
    Ketua BAN-S/M
    Dr. Toni Toharudin, M.Sc.

    KEPUTUSAN
    BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH NOMOR: 132/BAN-SM/SK/2019
    TENTANG
    PENGGUNAAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2019

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
    BADAN AKEDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH,

    Menimbang :
    a. bahwa dalam pelaksanaan akreditasi diperlukan panduan dan prosedur yang menjamin pelaksanaan akreditasi yang terarah, terbuka, dan terukur untuk menjamin kualitas proses dan hasil-hasil akreditasi.

    b. bahwa dalam rangka memastikan proses dan hasil-hasil akreditasi yang bermutu diperlukan adanya Prosedur Operasional Standar (POS) sebagai panduan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi.

    Mengingat :
    1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
    2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
    3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; junto Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
    4. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
    5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
    6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/P/2018 Tentang Pengangkatan Anggota BAN-S/M dan BAN PAUD dan PNF.

    Berdasarkan : Pembahasan dan Keputusan Rapat Pleno BAN- S/M tanggal 29 Januari 2019

    MEMUTUSKAN

    Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH TENTANG PENGGUNAAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2019.

    PERTAMA : POS Pelaksaan Akreditasi Sekolah/Madrasah dipergunakan sebagai pedoman dan panduan resmi bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi untuk menjamin proses dan hasil-hasil akreditasi yang bermutu dan bermanfaat dalam peningkatan kualitas pendidikan.

    KEDUA : POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah dilaksanakan sebagai suatu keterbukaan dan keselarasan antara program akreditasi dengan kebijakan dan anggaran.

    KETIGA : POS Akreditasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali dengan keputusan lainnya.

    Ditetapkan di Jakarta, 29 Januari 2019
    Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
    Ketua,
    Dr. Toni Toharudin, M.Sc.

    DAFTAR ISI
    Kata Pengantar
    Keputusan BAN-S/M Tentang Penggunaan Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2019
    Alur Proses Akreditasi Sekolah/Madrasah
    Langkah Ke-1 SOSIALISASI DAN PENGISIAN DATA ISIAN AKREDITASI (DIA) DALAM SISTEM PENILAIAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH (SISPENA-S/M)

    Langkah Ke-2 PENETAPAN SEKOLAH/MADRASAH YANG AKAN DIVISITASI DAN PENUGASAN ASESOR

    Langkah Ke-3 VISITASI KE SEKOLAH/MADRASAH

    Langkah Ke-4 VALIDASI PROSES DAN HASIL VISITASI

    Langkah Ke-5 VERIFIKASI HASIL VALIDASI DAN PENYUSUNAN REKOMENDASI

    Langkah Ke-6 PENETAPAN HASIL DAN REKOMENDASI AKREDITASI

    Langkah Ke-7 PENGUMUMAN HASIL AKREDITASI

    Langkah Ke-8 PENERBITAN SERTIFIKAT AKREDITASI DAN REKOMENDASI

    Langkah Ke-1
    SOSIALISASI DAN PENGISIAN DATA ISIAN AKREDITASI (DIA) DALAM SISTEM PENILAIAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH (SISPENA-S/M)

    A. RASIONAL
    BAN-S/M telah menetapkan jumlah dan daftar sekolah/madrasah sasaran yang akan diakreditasi tahun 2019 di setiap provinsi berdasarkan basis data BAN-S/M tentang sekolah/madrasah yang belum diakreditasi dan sekolah/madrasah yang harus diakreditasi ulang. Daftar sekolah/madrasah tersebut diperoleh dari BAN-S/M Provinsi setelah melalui proses verifikasi pada akhir tahun 2018. Berdasarkan data tersebut, BAN-S/M telah menetapkan kuota jumlah sekolah/madrasah per provinsi yang akan diakreditasi melalui biaya APBN tahun 2019.

    Urutan prioritas sekolah/madrasah yang harus diakreditasi tahun 2019 melalui dana APBN adalah: (1) semua sekolah/madrasah yang belum diakreditasi; (2) semua sekolah/madrasah pada jenjang SMA/MA dan SMK yang telah habis masa akreditasinya (termasuk yang habis pada tahun 2019); (3) sekolah/madrasah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SLB yang telah habis masa berlaku akreditasinya 1 tahun atau lebih dengan diprioritaskan sekolah/madrasah yang lebih lama habis masa akreditasinya.
    Dalam rangka mengumpulkan informasi tentang sekolah/madrasah secara akurat dan terpercaya untuk proses akreditasi, BAN-S/M telah mengembangkan suatu sistem secara daring, yang disebut dengan Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah (Sispena-S/M) yang sudah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud dan Education Management Information System (EMIS) Kemenag. Sispena-S/M bukan saja alat bantu, akan tetapi merupakan salah satu alat utama yang digunakan untuk menentukan berjalan atau tidaknya proses akreditasi. Bahkan Sispena-S/M menjadi pintu gerbang pertama untuk menentukan sekolah/madrasah dapat mengikuti proses akreditasi atau tidak. Sekolah/madrasah dapat diakreditasi apabila telah mengisi Data Isian Akreditasi (DIA) melalui Sispena- S/M.

    B. TUJUAN
    1. Menyosialisasikan pelaksanaan akreditasi pada tahun berjalan.
    2. Menyosialisasikan penggunaan Sispena-S/M.
    3. Sekolah/madrasah mengisi DIA melalui Sispena-S/M.

    C. RUANG LINGKUP
    Prosedur ini berlaku bagi BAN-S/M Provinsi, Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, KanKemenag Kabupaten/Kota, KPA-S/M, dan Sekolah/Madrasah.

    D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
    1. BAN-S/M Provinsi menyelenggarakan sosialisasi penggunaan Sispena-S/M dengan mengundang Anggota BAN-S/M Provinsi, Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, KanKemenag, dan KPA-S/M.
    2. Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, KanKemenag, dan KPA-S/M mengikuti Sosialisasi penggunaan Sispena-S/M.
    3. BAN-S/M Provinsi menginformasikan kembali daftar sasaran sekolah/madrasah dan kuota sasaran akreditasi tahun berjalan dari sumber APBN (termasuk rincian kuota menurut prioritasnya) kepada Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, KanKemenag, dan KPA-S/M.
    4. Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, KanKemenag, dan KPA-S/M selanjutnya menginformasikan sasaran akreditasi kepada Sekolah/Madrasah.
    5. BAN-S/M Provinsi dapat melakukan sosialisasi Sispena-S/M secara langsung kepada sekolah/madrasah apabila masih ada sasaran yang belum pernah diakreditasi.
    6. Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, KanKemenag, dan KPA-S/M dapat melakukan sosialisasi tambahan untuk membantu persiapan sekolah/madrasah sasaran akreditasi dalam pengisian DIA dengan biaya APBD masing-masing.
    7. Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, Kankemenag memastikan bahwa Sekolah/Madrasah sasaran bisa mengakses Sispena-S/M dan memberi bantuan jika Sekolah/Madrasah menghadapi masalah.
    8. Sekolah/Madrasah yang belum diakreditasi atau habis masa berlaku sertifikat akreditasinya wajib mengisi DIA melalui Sispena-S/M, termasuk SMA/MA/SMK yang habis masa akreditasinya tahun 2019 dan yang telah memperoleh perpanjangan sertifikat sampai dengan tahun 2019.

    E. LANGKAH KEGIATAN
    1. Ketua BAN-S/M Provinsi mengundang anggota BAN-S/M Provinsi, Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, Kankemenag dan KPA-S/M untuk mengikuti sosialisasi akreditasi sekolah/madrasah.
    2. BAN-S/M Provinsi menginformasikan kuota sekolah/madrasah yang akan dibiayai dari APBN dan daftar sekolah/madrasah yang memenuhi syarat untuk diakreditasi.
    3. BAN-S/M Provinsi menetapkan jadwal tahapan proses akreditasi dan batas akhir waktu setiap periode penetapan hasil akreditasi selama tahun berjalan dengan memperhatikan kuota sasaran.
    4. Setelah mengikuti sosialisasi, Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, dan KanKemenag berkoordinasi dengan KPA-S/M menyampaikan informasi hasil sosialisasi kepada sekolah/madrasah sasaran akreditasi. Kegiatan ini dilakukan di masing-masing daerah.
    5. Apabila masih ada sasaran yang belum pernah diakreditasi, maka BAN-S/M Provinsi dapat menyosialisasikan dan mempraktikkan penggunaan Sispena-S/M secara langsung kepada sekolah/madrasah.
    6. Sekolah/madrasah mengunduh perangkat akreditasi dari situs web BAN-S/M, mempelajarinya kemudian menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk akreditasi.
    7. Sekolah/madrasah melakukan pengisian DIA melalui Sispena- S/M termasuk mengunggah dokumen yang diperlukan.

    F. WAKTU DAN TEMPAT
    1. Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh BAN-S/M Provinsi dilaksanakan selama 1 (satu) hari di kantor BAN-S/M Provinsi atau tempat lain yang ditetapkan BAN-S/M Provinsi. Tempat kegiatan sosialisasi dipilih yang memiliki akses internet agar dapat mensosialisasikan Sispena-S/M secara daring.
    2. Kegiatan Pengisian DIA dilakukan oleh sekolah/madrasah dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh BAN-S/M Provinsi. Bagi sekolah/madrasah yang melakukan reakreditasi wajib mengajukan reakreditasi dan mengisi DIA paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikatnya berakhir.

    G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

    1. BAN-S/M Provinsi
    a. Kuota dan daftar sekolah/madrasah yang memenuhi syarat untuk diakreditasi
    b. Petunjuk penggunaan Sispena-S/M
    c. Perangkat Akreditasi

    2. Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, dan KanKemenag dan KPA-S/M
    a. Daftar sekolah/madrasah yang memenuhi syarat untuk diakreditasi
    b. Petunjuk penggunaan Sispena-S/M
    c. Perangkat Akreditasi

    3. Sekolah/Madrasah
    a. Petunjuk penggunaan Sispena-S/M
    b. Perangkat Akreditasi
    c. Dokumen Pendukung

    H. HASIL
    1. Tersampaikannya informasi sekolah/madrasah yang memenuhi persyaratan untuk diakreditasi pada tahun 2019.
    2. Tersampaikannya informasi tentang pengisian DIA melalui Sispena-S/M.
    3. Ditetapkannya batas waktu pengisian DIA oleh sekolah/madrasah.
    4. Terisinya DIA oleh sekolah/madrasah dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh BAN-S/M Provinsi.

    Langkah Ke-2
    PENETAPAN SEKOLAH/MADRASAH YANG AKAN DIVISITASI DAN PENUGASAN ASESOR


    A. RASIONALData Isian Akreditasi (DIA) dalam Sispena-S/M yang telah dilengkapi oleh sekolah/madrasah akan digunakan sebagai bahan audit oleh BAN-S/M Provinsi untuk menentukan kelayakan dan penetapan sekolah/madrasah yang akan divisitasi sesuai kuota yang tersedia.

    Audit DIA dilakukan untuk memastikan skor penilaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) memenuhi batas minimal dan untuk memastikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam akreditasi. Sekolah/madrasah yang divisitasi adalah sekolah/madrasah yang berdasarkan audit DIA dinyatakan layak untuk divisitasi. Khusus untuk sekolah/madrasah yang belum pernah diakreditasi dilakukan audit DIA dan wajib divisitasi.

    Selanjutnya BAN-S/M Provinsi menetapkan dan menugaskan asesor untuk melakukan visitasi ke sekolah/madrasah sasaran.

    B. TUJUAN
    1. Menetapkan sekolah/madrasah yang akan divisitasi.
    2. Menetapkan dan menerbitkan surat tugas asesor untuk melakukan visitasi.

    C. RUANG LINGKUP
    Prosedur ini berlaku bagi BAN-S/M Provinsi, KPA-S/M dan Asesor untuk melakukan audit DIA melalui Sispena-S/M. BAN-S/M Provinsi menetapkan sekolah/madrasah yang akan divisitasi dan menugaskan asesor untuk melaksanakan visitasi.

    D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
    1. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi
    a. Ketua BAN-S/M Provinsi menugaskan anggota BAN-S/M Provinsi, asesor dan KPA-S/M untuk: (1) melakukan audit data dan informasi yang ada dalam DIA melalui Sispena-S/M; dan (2) menampilkan dan menelaah rekap hasil audit berdasarkan urutan peringkat.
    b. BAN-S/M Provinsi menetapkan sekolah/madrasah yang akan divisitasi.
    c. BAN-S/M Provinsi menetapkan dan menugaskan asesor untuk melaksanakan visitasi dan menetapkan ketua tim asesor di masing-masing sekolah/madrasah.
    d. BAN-S/M Provinsi menyiapkan dokumen dan administrasi yang diperlukan oleh asesor.

    2. Anggota BAN-S/M Provinsi, Asesor dan KPA-S/M
    a. Anggota BAN-S/M Provinsi, Asesor dan KPA-S/M melakukan audit DIA melalui Sispena-S/M.
    b. Anggota BAN-S/M Provinsi, Asesor dan KPA-S/M melaporkan hasil audit DIA kepada Ketua BAN-S/M Provinsi.

    E. LANGKAH KEGIATAN
    1. Ketua BAN-S/M Provinsi mengundang Anggota BAN-S/M Provinsi, asesor dan KPA-S/M dalam rangka melakukan audit DIA melalui Sispena-S/M.
    2. Ketua BAN-S/M Provinsi menugaskan Anggota BAN-S/M Provinsi, asesor dan KPA-S/M untuk melakukan audit DIA melalui Sispena-S/M.
    3. Anggota BAN-S/M Provinsi, Asesor dan KPA-S/M melakukan audit DIA melalui Sispena-S/M.
    4. Anggota BAN-S/M Provinsi, Asesor dan KPA-S/M melaporkan hasil audit DIA kepada Ketua BAN-S/M Provinsi (Format 2.1)
    5. BAN-S/M Provinsi menampilkan dan menelaah rekap hasil audit DIA berdasarkan urutan peringkat (Format 2.2)
    6. BAN-S/M Provinsi menetapkan Surat Keputusan Sekolah/Madrasah yang layak dan tidak layak divisitasi dengan memperhatikan prioritas sesuai ketetapan BAN-S/M (Format 2.3)
    7. BAN-S/M Provinsi menetapkan dan menugaskan asesor untuk melaksanakan visitasi dan menetapkan ketua tim asesor di masing-masing sekolah/madrasah. (Format 2.4)
    8. BAN-S/M Provinsi menyiapkan dokumen dan administrasi yang diperlukan oleh asesor.
    9. BAN-S/M Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada sekolah/madrasah yang tidak layak divisitasi.

    F. WAKTU DAN TEMPAT
    Kegiatan dalam rangka penetapan sekolah/madrasah yang akan divisitasi dilaksanakan di kantor BAN-S/M Provinsi atau tempat lain yang ditetapkan BAN-S/M Provinsi selama 2 (dua) hari atau lebih dengan mempertimbangkan jumlah sasaran sekolah/madrasah yang akan diakreditasi. Tempat kegiatan dipilih yang memiliki akses internet agar kegiatan audit DIA melalui Sispena-S/M dapat berjalan lancar.

    G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
    1. Hasil perhitungan skor penilaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan sekolah/madrasah dan informasi kelengkapan dokumen pendukung yang diperoleh dari DIA melalui Sispena-S/M.
    2. SK Penetapan sekolah/madrasah yang akan divisitasi.
    3. Surat penugasan asesor untuk melakukan visitasi.

    H. HASIL
    1. Hasil audit DIA dalam Sispena-S/M per sekolah/madrasah (Format 2.1).
    2. Rekapitulasi hasil audit (Format 2.2). 
    3. Surat Keputusan tentang sekolah/madrasah yang akan divisitasi (Format 2.3). 
    4. Surat Tugas Asesor (Format 2.4).

    Langkah Ke-3
    VISITASI KE SEKOLAH/MADRASAH


    A. RASIONALSekolah/madrasah yang telah ditetapkan kelayakannya untuk divisitasi, harus divisitasi oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN- S/M Provinsi. Visitasi adalah kegiatan verifikasi, validasi, dan klarifikasi data dan informasi yang telah diisi oleh sekolah/madrasah dalam Sispena-S/M melalui wawancara dan observasi terhadap kondisi objektif sekolah/madrasah.

    B. TUJUAN
    Mendapatkan data dan informasi tentang kondisi objektif sekolah/madrasah untuk menentukan status dan peringkat akreditasi.

    C. RUANG LINGKUPProsedur ini berlaku bagi BAN-S/M Provinsi, asesor, dan sekolah/madrasah dalam pelaksanaan akreditasi.

    D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANGKegiatan ini dilaksanakan oleh asesor dan sekolah/madrasah.
    1. BAN-S/M Provinsi memantau pelaksanaan visitasi yang dilakukan oleh asesor melalui Sispena-S/M
    2. Asesor; a. Melaksanakan visitasi ke sekolah/madrasah. b. Memasukkan data hasil visitasi pada Sispena-S/M . c. Melaporkan hasil visitasi kepada BAN-S/M Provinsi.
    3. Kepala Sekolah/Madrasah; a. Menerima asesor dalam melaksanakan visitasi. b. Mengisi dan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Visitasi serta mengunggahnya pada Sispena-S/M. c. Mengisi Kartu Kendali Proses Visitasi pada Sispena-S/M.

    E. LANGKAH KEGIATAN
    1. Asesor menerima surat tugas dan dokumen yang diperlukan.
    2. Asesor menandatangani pakta integritas/surat pernyataan tentang pelaksanaan visitasi (Format 3.1).
    3. Asesor menelaah dan mempelajari DIA sekolah/madrasah yang akan divisitasi.
    4. Asesor melaksanakan visitasi ke sekolah/madrasah.
    5. Asesor menunjukkan surat tugas asesor kepada Kepala Sekolah/Madrasah.
    6. Sekolah/madrasah menjelaskan profil sekolah/madrasah kepada asesor.
    7. Sekolah/madrasah menunjukkan dokumen, data, dan informasi pendukung terkait pemenuhan 8 SNP.
    8. Asesor melakukan observasi dan mendokumentasikan kondisi sarana dan prasarana serta lingkungan sekolah/madrasah.
    9. Masing-masing asesor melakukan observasi kelas yang berbeda minimal 2 (dua) jam pelajaran.
    10. Asesor melakukan verifikasi, validasi, klarifikasi, dan penilaian sesuai instrumen akreditasi berdasarkan data, dokumen, dan hasil pengamatan di sekolah/madrasah.
    11. Masing-masing asesor melakukan penilaian terhadap 8 SNP secara menyeluruh.
    12. Tim asesor mendiskusikan temuan-temuan hasil visitasi.
    13. Asesor menyampaikan temuan-temuan hasil visitasi kepada sekolah/madrasah.
    14. Masing-masing asesor mengisi nilai visitasi individu (laporan individu); dan Ketua Tim Asesor mengisi nilai kelompok (laporan kelompok) dan rekomendasi hasil visitasi pada aplikasi Sispena-S/M.
    15. Laporan kelompok dan rekomendasi dicetak dari aplikasi Sispena-S/M dan ditandatangani oleh kedua asesor untuk diserahkan ke BAN-S/M Provinsi.
    16. Kepala sekolah/madrasah mengisi Berita Acara Pelaksanaan Visitasi di Sispena-S/M, mencetak, dan menandatangani. Kemudian dilakukan pemindaian (scanning) dan mengunggahnya pada aplikasi Sispena-S/M (Format 3.2).
    17. Kepala sekolah/madrasah mengisi Kartu Kendali Proses Visitasi pada aplikasi Sispena-S/M (Format 3.3).
    18. Ketua Tim Asesor mengunggah foto dokumentasi hasil visitasi berupa: a) 4 (empat) foto sarana dan prasarana; b) 4 (empat) foto kegiatan sekolah/madrasah; c) 1 (satu) foto kegiatan temu awal, dan d) 1 (satu) foto kegiatan temu akhir, pada aplikasi Sispena-S/M.
    19. BAN-S/M Provinsi melakukan pengecekan kelengkapan laporan visitasi asesor melalui aplikasi Sispena-S/M (Format 3.4).
    20. BAN-S/M Provinsi mengecek Kartu Kendali Proses Visitasi melalui aplikasi Sispena-S/M.

    F. WAKTU DAN TEMPAT
    1. Kegiatan visitasi dilaksanakan selama 2 (dua) hari (minimal 5 jam per hari) di sekolah/madrasah. Untuk sekolah/madrasah yang berlokasi di daerah 3T, waktu visitasi dapat diperpanjang sesuai kondisi lapangan. Khusus untuk SMK waktu visitasi (jumlah hari) dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah program keahlian. SMK yang memiliki sampai 2 program keahlian kegiatan visitasi di sekolah dilaksanakan 2 hari, untuk 3-5 program keahlian dilaksanakan 3 hari, dan lebih dari 5 program keahlian dilaksanakan 4 hari.
    2. Tim asesor menyerahkan laporan kelompok dan rekomendasi ke BAN-S/M Provinsi, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah visitasi.

    G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
    1. Surat tugas asesor.
    2. Format Pakta Integritas Asesor.
    3. DIA yang terdapat pada aplikasi Sispena-S/M.
    4. Perangkat akreditasi.

    H. HASIL

    1. Asesor
    a. Pakta Integritas Asesor (Format 3.1). (Hardcopy)
    b. Laporan Individu (Softcopy)
    c. Laporan Kelompok (Hardcopy dan softcopy)
    d. Rekomendasi (Hardcopy dan softcopy)
    e. Dokumentasi sekolah/madrasah (Softcopy)

    2. Sekolah/Madrasah
    a. Berita Acara Pelaksanaan Visitasi (Format 3.2) (Hardcopy)
    b. Kartu Kendali Proses Visitasi (Format 3.3) (Softcopy)

    3. BAN-S/M Provinsi
    a. Kelengkapan Laporan visitasi (Format 3.4) (Hardcopy dan Softcopy)

    Langkah Ke-4
    VALIDASI PROSES DAN HASIL VISITASI

    A. RASIONAL
    Laporan visitasi yang disampaikan oleh asesor perlu divalidasi, untuk menjamin proses dan hasil akreditasi kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

    B. TUJUAN
    1. Menjamin proses visitasi sesuai dengan ketentuan.
    2. Menjamin hasil visitasi sesuai kondisi objektif.

    C. RUANG LINGKUP
    Prosedur ini berlaku bagi BAN-S/M, BAN-S/M Provinsi, Tim Ahli BAN-S/M, Tim Sekretariat BAN-S/M Provinsi, dan KPA-S/M dalam melakukan validasi proses dan hasil visitasi.

    D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
    1. BAN-S/M
    Menghadiri dan mengikuti kegiatan validasi proses dan hasil visitasi.

    2. BAN-S/M Provinsi
    a. Mengoordinasikan kegiatan validasi proses dan hasil visitasi.
    b. Menjamin kegiatan validasi proses dan hasil visitasi tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

    3. Tim Ahli BAN-S/M
    a. Menyiapkan sistem terkait kegiatan validasi
    b. Membersihkan data untuk persiapan tahap validasi.
    c. Memastikan data yang telah di validasi bisa masuk pada tahap selanjutnya
    4. Tim Sekretariat BAN-S/M Provinsi
    a. Merekap hasil visitasi asesor.
    b. Menyiapkan seluruh format validasi yang diperlukan.
    c. Merekap hasil akhir validasi.
    5. KPA-S/M
    Bersama anggota BAN-S/M Provinsi melaksanakan kegiatan validasi proses dan hasil visitasi secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

    E. LANGKAH KEGIATAN
    1. Ketua BAN-S/M Provinsi membentuk Tim Validasi dengan melibatkan anggota BAN-S/M Provinsi dan perwakilan pengurus KPA-S/M per kabupaten/kota, serta membagi tugas validasi berdasarkan jumlah sekolah/madrasah dan jumlah anggota Tim Validasi. Apabila KPA-S/M merangkap sebagai asesor, maka tidak boleh memvalidasi sekolah/madrasah yang divisitasinya.
    2. Ketua BAN-S/M Provinsi mengundang 1 (satu) anggota BAN- S/M dan Tim Validasi untuk hadir dalam kegiatan validasi.
    3. Anggota BAN-S/M menjelaskan prosedur pelaksanaan validasi proses dan hasil visitasi kepada Tim Validasi.
    4. Tim Validasi melakukan pemeriksaan terhadap proses visitasi dengan melihat Berita Acara Pelaksanaan Visitasi dan Kartu Kendali Proses Visitasi.
    5. Tim Validasi melakukan pemeriksaan terhadap hasil visitasi melalui aplikasi Sispena-S/M, yang mencakup: a. Hasil penilaian individu asesor dan nilai akhir kelompok. b. Hubungan skor antar standar; c. Kesesuaian antara nilai visitasi dan rekomendasi.
    6. Apabila Tim Validasi menemukan ketidaksesuaian data/informasi dengan ketentuan dalam proses dan hasil akreditasi, maka tim validasi melakukan klarifikasi kepada tim asesor.
    7. Apabila diperlukan tim validasi dapat melakukan klarifikasi ke sekolah/madrasah.
    8. Apabila Tim Validasi menemukan indikasi penyimpangan atau kejanggalan dalam proses dan hasil akreditasi, maka BAN- S/M Provinsi dapat menugaskan asesor yang berbeda untuk melakukan visitasi ulang apabila diperlukan.
    9. Masing-masing anggota Tim Validasi membuat berita acara validasi hasil visitasi untuk setiap sekolah/madrasah yang divalidasi (Format 4.1). Berita acara ditandatangani oleh masing-masing petugas validasi.
    10. BAN-S/M Provinsi membuat daftar rekapitulasi hasil validasi proses dan hasil visitasi (Format 4.2), yang hasilnya
    11. proses dan hasil visitasi sebagai bentuk persetujuan atas hasil tersebut, dan secara sistem semua hasil validasi proses dan hasil visitasi disetujui melalui Sispena-S/M.

    F. WAKTU DAN TEMPAT
    Kegiatan ini dilaksanakan di kantor BAN-S/M Provinsi atau tempat lain yang ditetapkan BAN-S/M Provinsi selama maksimum 3 (tiga) hari untuk setiap 1 kali periode akreditasi dengan mempertimbangkan jumlah Sekolah/Madrasah yang divalidasi.

    G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
    1. Surat Tugas Anggota BAN S/M untuk menghadiri validasi proses dan hasil visitasi.
    2. SK BAN-S/M Provinsi tentang petugas validasi proses dan hasil visitasi.
    3. SK BAN-S/M Provinsi tentang penugasan tim asesor.
    4. Dokumen laporan visitasi yang meliputi:
    a. Berita acara pelaksanaan visitasi.
    b. Kartu kendali proses visitasi.
    c. Laporan individu.
    d. Laporan kelompok.
    e. Rekomendasi.
    f. Foto sarana dan prasarana, kegiatan sekolah/madrasah, dan kegiatan visitasi.
    g. Berita acara validasi hasil visitasi (Format 4.1)

    H. HASIL 
    1. Berita acara hasil validasi proses dan hasil visitasi.
    2. Format rekapitulasi hasil validasi proses dan hasil visitasi. (Format 4.2)
    3. Dokumen elektronik dalam Sispena hasil validasi proses dan hasil visitasi yang telah disetujui Anggota BAN S/M

    Langkah Ke-5
    VERIFIKASI HASIL VALIDASI DAN PENYUSUNAN REKOMENDASI


    A. RASIONAL
    Setelah validasi proses dan hasil visitasi, BAN-S/M Provinsi melaksanakan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Kegiatan ini dilakukan agar penetapan hasil akreditasi benar-benar objektif sesuai dengan keadaan sekolah/madrasah.

    B. TUJUAN
    1. Melakukan pengecekan hasil validasi proses dan hasil visitasi.
    2. Menyusun rekomendasi.

    C. RUANG LINGKUP
    Prosedur ini berlaku bagi BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi untuk melakukan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi.

    D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
    Pelaksana kegiatan ini terdiri atas BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi.

    1. BAN-S/M
    Menghadiri dan mengikuti proses verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi.
    2. BAN-S/M Provinsi
    a. Menyiapkan dokumen hasil validasi.
    b. Melaksanakan proses verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi bersama anggota BAN-S/M.

    3. Tim Ahli BAN-S/M
    a. Menyiapkan sistem terkait kegiatan verifikasi
    b. Membersihkan data untuk persiapan tahap verifikasi.
    c. Memastikan data yang telah di verifikasi bisa masuk pada tahap pleno penetapan hasil akreditasi

    4. Tim Sekretariat BAN-S/M Provinsi
    a. Menyiapkan hasil validasi asesor.
    b. Menyiapkan seluruh format verifikasi yang diperlukan.
    c. Merekap hasil akhir verifikasi.

    E. LANGKAH KEGIATAN

    1. Ketua BAN-S/M Provinsi mengundang 1 (satu) anggota BAN- S/M dan anggota BAN-S/M Provinsi untuk hadir dalam kegiatan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi.
    2. BAN-S/M Provinsi mengecek kehadiran peserta rapat verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi sesuai dengan ketentuan kuorum. Rapat verifikasi dianggap sah apabila memenuhi kuorum yaitu apabila dihadiri lebih dari separo jumlah anggota. Apabila belum memenuhi kuorum, rapat ditunda selama 30 menit dan jika dalam waktu 30 menit belum memenuhi kuorum, rapat dapat dimulai dan dinyatakan sah. Rapat dihadiri sekurang-kurangnya satu orang anggota BAN-SM.
    3. Anggota BAN-S/M menjelaskan prosedur pelaksanaan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi.
    4. Mengecek dokumen berita acara validasi.
    5. Melakukan koreksi nilai butir berdasarkan keputusan peserta rapat yang hadir.
    6. Mengecek dokumen rekapitulasi hasil validasi.
    7. Menyusun rekomendasi berdasarkan jenjang dan jenis satuan pendidikan untuk Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, Kanwil Kemenag, LPMP, dan KanKemenag Kabupaten/Kota.
    8. Membuat berita acara verifikasi hasil validasi yang ditandatangani oleh anggota BAN-S/M yang hadir dan Ketua BAN-S/M Provinsi.


    F. WAKTU DAN TEMPAT
    Kegiatan ini dilakukan paling lama selama 2 (dua) hari untuk setiap periode akreditasi, di kantor BAN-S/M Provinsi atau tempat yang ditetapkan oleh BAN-S/M Provinsi. Kegiatan verifikasi dilaksanakan langsung dalam satu rangkaian dengan kegiatan validasi.

    G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
    1. Berita acara validasi proses dan hasil visitasi.
    2. Rekapitulasi hasil validasi proses dan hasil visitasi.
    3. Format berita acara verifikasi (Format 5.1).
    4. Format rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi (Format 5.2).

    H. HASIL
    1. Berita acara hasil verifikasi
    2. Dokumen elektronik dalam Sispena hasil verifikasi yang terlah disetujui Anggota BAN S/M
    3. Draf rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi.


    Langkah Ke-6
    PENETAPAN HASIL DAN REKOMENDASI AKREDITASI

    A. RASIONAL
    Hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah ditetapkan melalui rapat pleno BAN-S/M dalam bentuk surat keputusan. Surat Keputusan tersebut disusun sesuai dengan provinsinya masing-masing.

    Rekomendasi yang disusun oleh Tim Verifikasi BAN-S/M Provinsi dan 1 (satu) anggota BAN-S/M dilaporkan kepada pleno BAN-/M untuk ditetapkan. Kemudian hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada pihak terkait untuk dimanfaatkan dalam perencanaan perbaikan mutu pendidikan.

    B. TUJUAN
    1. Menetapkan nilai akhir 8 SNP, peringkat, dan predikat akreditasi sekolah/madrasah.
    2. Menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi setiap jenjang dan jenis satuan pendidikan di setiap Kabupaten/Kota, untuk disampaikan kepada pihak terkait.


    C. RUANG LINGKUP
    Prosedur ini berlaku bagi BAN-S/M untuk menetapkan hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah.

    D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
    Pelaksana kegiatan ini terdiri atas BAN-S/M dan Tim Ahli/Sekretariat BAN-S/M.

    1. BAN-S/M
    a. Melakukan rapat pleno dalam rangka penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi.
    b. Satu anggota BAN-S/M yang menghadiri validasi, verifikasi dan penyusunan rekomendasi di BAN S/M Provinsi harus menyampaikannya hasilnya pada pleno BAN-S/M.
    c. Menandatangani berita acara rapat pleno penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi.

    2. Tim Ahli/Sekretariat BAN-S/M
    a. Mempersiapkan format surat keputusan penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi.
    b. Mempersiapkan dokumen hasil verifikasi dan rekomendasi.
    c. Mempersiapkan format berita acara rapat pleno penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi.
    d. Menghimpun dokumen Rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi sekolah/madrasah
    e. Menyampaikan dokumen rapat pleno penetapan hasil akreditasi kepada sekretariat BAN-S/M.

    E. LANGKAH KEGIATAN
    1. Ketua BAN-S/M menyampaikan undangan kepada semua anggota BAN-S/M selambat-lambatnya satu minggu sebelum jadwal pelaksanaan rapat.
    2. Ketua BAN-S/M memeriksa kehadiran peserta rapat pleno. Rapat pleno dianggap sah apabila memenuhi kuorum yaitu apabila dihadiri lebih dari separo jumlah anggota. Apabila belum memenuhi kuorum, rapat ditunda selama 30 menit dan jika dalam waktu 30 menit belum memenuhi kuorum, rapat dapat dimulai dan dinyatakan sah. Rapat dihadiri sekurang- kurangnya satu orang anggota BAN-SM.
    3. Ketua BAN-S/M menyampaikan sambutan/arahan kepada peserta rapat untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan pedoman akreditasi.
    4. Satu anggota BAN-S/M yang menghadiri acara validasi dan verifikasi serta penyusunan rekomendasi di BAN S/M Provinsi menyampaikan hasilnya pada rapat pleno BAN-S/M.
    5. Peserta rapat mempelajari dan mendiskusikan hasil verifikasi dan rekomendasi. Apabila dipandang perlu peserta dapat meninjau hasil laporan tim verifikasi dan rekomendasi.
    6. Rapat pleno menetapkan hasil akreditasi sekolah/madrasah sesuai dengan pedoman akreditasi.
    7. Ketua BAN-S/M menerbitkan surat keputusan BAN-S/M tentang hasil akreditasi sekolah/madrasah (Format 6.1).
    8. Rapat pleno menetapkan rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah sesuai dengan hasil akreditasi dan temuan visitasi.
    9. Ketua BAN-S/M dan anggota BAN-S/M menandatangani berita acara penetapan hasil akreditasi sekolah/madrasah (Format 6.2).


    F. WAKTU DAN TEMPAT
    Kegiatan ini dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari dalam rapat pleno BAN-S/M.

    G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
    1. Hasil Verifikasi.
    2. Draf Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Akreditasi.


    H. HASIL
    1. Surat Keputusan BAN-S/M tentang Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah.
    2. Rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi sekolah/madrasah.
    3. Berita acara rapat pleno penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah.


    Langkah Ke-7
    PENGUMUMAN HASIL AKREDITASI

    A. RASIONAL
    Masyarakat perlu memperoleh informasi tentang status dan peringkat akreditasi sekolah/madrasah. Untuk itu, BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi perlu mengumumkan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada masyarakat melalui situs web BAN-S/M dan melakukan sosialisasi.

    Dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengumuman sekolah/madrasah dan masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan/sanggahan atas hasil akreditasi kepada BAN-S/M Provinsi dan/atau BAN-S/M. Apabila sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah pengumuman tidak ada keberatan dari sekolah/madrasah dan/atau masyarakat atas hasil akreditasi, maka hasil penetapan akreditasi dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat.

    B. TUJUAN
    Mengumumkan hasil akreditasi kepada sekolah/madrasah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait.

    C. RUANG LINGKUP
    Prosedur ini berlaku bagi BAN-S/M, dan Sekolah/Madrasah.

    D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
    1. BAN-S/M
    a. Mengumumkan hasil akreditasi di situs web BAN-S/M 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil akreditasi.
    b. Melaksanakan sosialisasi hasil akreditasi.
    c. Memantau proses pengaduan/keberatan dari sekolah/madrasah dan masyarakat terkait hasil akreditasi.

    2. BAN-S/M Provinsi
    a. Melaksanakan sosialisasi hasil akreditasi.
    b. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan/keberatan dari sekolah/madrasah dan masyarakat terkait hasil akreditasi.
    c. Melaporkan tindak lanjut pengaduan/keberatan dan rekomendasi kepada BAN-S/M.

    E. LANGKAH KEGIATAN
    1. BAN-S/M mengumumkan hasil akreditasi melalui situs web BAN-S/M.
    2. BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi melaksanakan sosialisasi hasil akreditasi.
    3. BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi membuka akses pengaduan/keberatan kepada sekolah/madrasah dan masyarakat terhadap hasil akreditasi selama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengumuman. Apabila terdapat pengaduan/keberatan, maka:
    4. BAN-S/M Provinsi menindaklanjuti pengaduan/keberatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
    5. BAN-S/M memantau tindak lanjut pengaduan/keberatan yang dilakukan BAN-S/M Provinsi.
    6. BAN-S/M Provinsi melaporkan hasil akhir tindak lanjut kepada BAN-S/M dan melakukan penetapan baru apabila terjadi perubahan.
    7. BAN-S/M mengumumkan hasil akhir.


    F. WAKTU DAN TEMPAT
    Pengumuman hasil penetapan akreditasi dilakukan 3 (tiga) hari setelah penetapan di situs web BAN-S/M.

    G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
    Raw data hasil akreditasi.

    H. HASIL
    Penetapan Hasil Akreditasi

    Langkah Ke-8
    PENERBITAN SERTIFIKAT AKREDITASI DAN REKOMENDASI

    A. RASIONAL
    Sertifikat diterbitkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman hasil akreditasi. Apabila terdapat pengaduan/keberatan terhadap hasil akreditasi pada sekolah/madrasah tertentu, maka pemberian sertifikat dan rekomendasi kepada sekolah/madrasah tersebut menunggu sampai ada tindak lanjut dan keputusan dari BAN-S/M Provinsi.

    B. TUJUAN
    Memberikan sertifikat akreditasi dan rekomendasi kepada sekolah/madrasah

    C. RUANG LINGKUP
    Prosedur ini berlaku bagi BAN-S/M dan sekolah/madrasah dalam menerbitkan sertifikat akreditasi dan rekomendasi kepada sekolah/madrasah yang terakreditasi.

    D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
    Pelaksana kegiatan ini adalah BAN-S/M dan sekolah/madrasah.

    1. BAN-S/M
    a. Menyediakan e-sertifikat dalam Sispena-S/M
    b. Menyediakan data dan hasil akreditasi sekolah/madrasah
    c. Menyediakan rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi.

    2. Sekolah/Madrasah
    Mencetak e-sertifikat akreditasi dan rekomendasi melalui Sispena-S/M.

    E. LANGKAH KEGIATAN
    1. BAN-S/M menyediakan e-sertifikat dalam Sispena-S/M.
    2. BAN-S/M menyediakan data dan hasil akreditasi sekolah/madrasah.
    3. BAN-S/M menyediakan naskah rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi berdasar laporan Tim Asesor untuk sekolah/madrasah yang divisitasi.
    4. Sekolah mencetak e-sertifikat akreditasi dan rekomendasi melalui Sispena-S/M.


    F. WAKTU DAN TEMPAT
    Pencetakan sertifikat dan rekomendasi dilakukan setelah penetapan hasil akhir akreditasi sekolah/madrasah.

    G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
    Surat Keputusan BAN-S/M Provinsi tentang Penetapan Akreditasi Sekolah/Madrasah.

    H. HASIL
    1. Sertifikat akreditasi sekolah/madrasah.
    2. Rekomendasi tindak lanjut.

      Download POS Akreditasi Sekolah - Madrasah Tahun 2019

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas POS Akreditasi Sekolah - Madrasah Tahun 2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



      Download File:

      POS AKREDITASI 2019 Final.pdf

      Sumber: https://bansm.kemdikbud.go.id

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file POS Akreditasi Sekolah - Madrasah Tahun 2019. Semoga bisa bermanfaat.
      Buku Matematika Guru dan Siswa Kelas 4, 5, 6 Kurikulum 2013 Revisi 2018

      Diposting oleh Pada 2/15/2019 02:09:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Buku Matematika Guru dan Siswa Kelas 4, 5, 6 Kurikulum 2013 Revisi 2018. Download file format PDF.

      Buku Matematika Guru dan Siswa Kelas 4, 5, 6 Kurikulum 2013 Revisi 2018
      Buku Matematika Guru dan Siswa Kelas 4, 5, 6 Kurikulum 2013 Revisi 2018

      Buku Matematika Guru dan Siswa Kelas 4, 5, 6 Kurikulum 2013 Revisi 2018

      Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Buku Matematika Guru dan Siswa Kelas 4, 5, 6 Kurikulum 2013 Revisi 2018:

      Buku ini merupakan buku guru yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku guru ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013.

      Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
      Senang Belajar Matematika : buku guru/siswa
      Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- .
      Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.

      Tujuan disusunnya buku guru ini adalah untuk membantu guru agar dapat memfasilitasi siswa belajar dan memahami materi matematika sebagaimana diamanatkan dalam Kurikulum 2013 yang direvisi. Pendekatan yang digunakan menggunakan adalah scientific approach atau 5 M, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Masing-masing tahapan disajikan secara detail untuk membantu siswa dalam melakukan aktivitas ilmiah berbasis berfikir tingkat tinggi.

      Dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah, diharapkan siswa dapat meningkatkan kemampuan literasinya, pemahaman, keterampilan, serta aspek sikap yang baik. Tentu, kemampuan mengkoneksikan apa yang dipelajari dengan lingkungan sekitarnya menjadi perhatian yang tak terabaikan. Beberapa aspek penting yang disampaikan dalam buku ini adalah adanya narasi awal pembelajaran dengan menyajikan masalah-masalah kontekstual, guru memfasiltasi siwa dalam proses pembelajaran problem based learning, discovey learning, dan collaborative learning. Siswa juga didorong untuk dapat membuat kaitan-kaitan penting antar sub materi, dan antar materi dengan alam sekitar anak. Literasi dan koneksi siswa dinilai dengan menggunakan authentic assessment. Di akhir setiap bab, kami sajikan project based learning.

      Bagian I Petunjuk Umum

      A. PENDAHULUAN
      Buku guru terdiri dari 2 bagian. Bagian I, berisi tentang Buku Petunjuk Umum, sedangkan Bagian II berisi tentang Buku Petunjuk Khusus. Pada buku Petunjuk Umum, terdiri atas : pendahuluan, cakupan dan ruang lingkup, strategi pembelajaran, Media, dan penilaian. Pada Buku Petunjuk Khusus pada setiap bab terdiri atas : pengantar bab, pemerolehan konsep, meliputi ayo mengamati, ayo menanya, ayo menalar, ayo mencoba, ayo merangkum, ayo mengkomunikasikan, dan tugas proyek. Pada akhir bab disajikan Latihan.

      Pengantar Bab
      Isi pengantar bab adalah : advanced organizer, bacaan pengantar, tokoh matematika, tujuan pembelajaran, kata kunci dan materi prasyarat.

      Materi prasyarat adalah aktivitas siswa dalam membaca dengan seksama persoalan sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan.

      Tujuan pembelajaran adalah kemampuan atau keterampilan yang akan dicapai setelah siswa mempelajari bab ini.

      Tokoh matematika dipilih sesuai dengan topik bab ini, serta pelajaran berharga apa yang dapat diambil dari sejarah tokoh tersebut.

      Pemerolehan Konsep
      Berisi kegiatan siswa atau aktivitas siswa secara aktif dengan menggunakan 5M (mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan) dalam upaya memperoleh pemahaman tentang materi dalam masing-masing bab.

      Ayo Mengamati
      Guru meminta siswa secara berkelompok untuk mengamati dengan indra (membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton, dan sebagainya) dengan atau tanpa alat.

      Ayo Menanya
      Guru meminta siswa secara individual untuk membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi.

      Ayo Menalar
      Guru meminta siswa secara individual untuk mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan suatu pola, dan menyimpulkan.

      Ayo Mencoba
      Guru meminta siswa secara individual untuk mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan, meniru bentuk/gerak, melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengumpulkan data dari narasumber melalui angket, wawancara, dan memodifikasi/ menambahi/ mengembangkan.

      Ayo MerangkumGuru meminta siswa secara individual untuk membuat rangkuman sesuai dengan pemahamannya sendiri, kemudian dibandingkan dengan cara membaca rangkuman yang ada di buku siswa. Selanjutnya, siswa membuat rangkuman kembali dengan kalimat sendiri di buku tulis.
      Ayo Mengomunikasikan
      Guru meminta siswa secara berkelompok untuk menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik; menyusun laporan tertulis; dan menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan.

      Tugas Proyek
      Guru meminta siswa secara berkelompok untuk mengerjakan proyek yang diberikan terkait dengan bilangan pecahan dengan menyajikan laporan dalam bentuk laporan tertulis; dan menyajikannya secara lisan.

      Tahukah kalian sebagai tambahan informasi terkini kepada siswa, juga untuk melatih kemampuan literasi, serta pengayaan iptek terkini. Tahukah kalian ini selalu ada pada setiap bab. Soal tantangan berisi permasalahan kompleks yang merupakan jumping tas (soal tingkat tinggi) untuk melatih kemampuan higher order thinking (HOT). Soal tantangan ini menjadi pilihan yang ada pada bab-bab tertentu. Tips berisi langkah-langkah praktis dan cepat dalam menjawab persoalan-persoalan matematika dengan tidak mengabaikan prosedur ilmiah dan konseptual matematika. Tips ini menjadi pilihan yang ada pada bab-bab tertentu. Selanjutnya, guru meminta siswa secara berkelompok untuk mengerjakan latihan akhir bab.

      B. CAKUPAN DAN RUANG LINGKUP
      Berdasarkan Permendikbud tahun 2016 Nomor 24 cakupan dan ruang lingkup buku guru kelas 4 sebagai berikut. Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya”. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

      C. STRATEGI PEMBELAJARAN
      1. Pendekatan Saintifik
      Pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah merupakan prosedur, cara dan teknik untuk memperoleh pengetahuan, serta untuk membuktikan benar salahnya suatu hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik salah satu tujuannya adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif masalah, mengajukan hipotesis (sebagai pandangan jawaban sementara sebelum melakukan analisis), menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan (Hosnan, 2014:34). Penerapan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik melalui 5M ini melibatkan kegiatan aktif dari peserta didik itu sendiri, tetapi masih membutuhkan bantuan pendidik meskipun semakin dewasanya peserta didik atau semakin tinggi jenjang kelasnya. Pendekatan saintifik disebut juga sebagai pendekatan ilmiah, proses pembelajaran dapat disamakan dengan suatu proses ilmiah karena alasan itulah kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalm pembelajaran, hal ini diyakini (pendekatan saintifik) sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Proses pembalajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan metode ilmiah (saintifik) langkah-langkah pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran meliputi menggali informasi pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data dan informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan dan mencipta (tingkat tertinggi setelah 5M). Namun harus tetap diperhatikan proses pembelajaran tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan menghindari sifat-sifat non ilmiah.

      Adapun secara umum karakter pembelajaran saintifik menurut Hosnan (2014:36) adalah sebagai berikut:a. berpusat pada siswa, b. melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip, c. melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan tingkat tinggi peserta didik, dapat mengembangkan karakter peserta didik.

      2. Problem-Based Learning
      a. Pengertian
      Pembelajaran model Problem-based Learning merupakan salah satu strategi pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan juga tentang keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dalam mata pelajaran yang mencakup pengumpulan informasi berkaitan dengan pertanyaan, menyintesa, dan mempresentasikan penemuannya pada orang lain. Siswa terlibat dalam penyelidikan untuk pemecahan masalah yang mengintegrasikan keterampilan dan konsep dari berbagai isi materi pelajaran (Depdiknas, 2003).

      Berdasarkan pendapat di atas, peneliti mendefinisikan bahwa Problem-based Learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan permasalahan nyata sebagai fokus utama dan sebagai sarana bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan dalam menyelesaikan masalah, berpikir kritis dan kreatif serta membangun pengetahuan baru melalui penyelesaian yang bersifat terbuka (open ended).

      b. Karakteristik Pembelajaran
      Problem-based Learning memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan model pembelajaran yang lain. Problem-based Learning berpotensi memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik minat dan menyenangkan bagi siswa. Karakteristik Problem-based Learning menurut beberapa sumber meliputi:
      1. Belajar diawali dengan suatu masalah
      2. Masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa atau integrasi konsep dan masalah dunia nyata
      3. Keterkaitan masalah dengan berbagai disiplin ilmu
      4. Penyelidikan yang dilakukan bersifat autentik
      5. Menghasilkan dan memamerkan hasil karya
      6. Adanya kolaborasi antar siswa, maupun siswa dengan guru
      7. Menggunakan kelompok kecil.

      c. Sintaks Pembelajaran
      Penerapan model Problem-based Learning terdiri atas lima langkah utama yang pada dasarnya dimulai dengan guru memperkenalkan kepada siswa situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Kegiatan pembelajaran Problem-based Learning diawali dengan aktivitas siswa untuk menyelesaikan masalah nyata ditentukan atau disepakati. Proses penyelesaian masalah tersebut berimplikasi pada terbentuknya keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus membentuk pengetahuan baru.

      Tahapan-tahapan pembelajaran Problem-based Learning yang dilaksanakan secara sistematis berpotensi dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah dan sekaligus dapat menguasai pengetahuan yang sesuai dengan kompetensi dasar tertentu.

      d. Kelebihan dan Kelemahan
      Menurut Kurniasih & Sani (2015: 49) keunggulan model Problem-based Learning, yaitu:
      1. mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif siswa
      2. meningkatkan kemampuan memecahkan masalah para siswa dengan sendirinya,
      3. meningkatkan motivasi siswa dalam belajar,
      4. membantu siswa belajar untuk mentransfer pengetahuan dengan situasi yang serba baru,
      5. mendorong siswa mempunyai inisiatif untuk belajar secara mandiri
      6. mendorong kreativitas siswa dalam pengungkapan penyelidikan masalah yang telah siswa lakukan,
      7. terjadi pembelajaran yang bermakna,
      8. siswa mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan,
      9. meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok,
      10. mengembangkan minat siswa untuk secara terus menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir.
      Kelemahan Problem-based Learning meliputi:
      1. siswa yang tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari dapat dipecahkan, maka mereka akan enggan untuk mencoba,
      2. waktu pelaksanaan yang relatif panjang
      3. tanpa adanya pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari (pencapaian isi pembelajaran yang rendah) Untuk mengatasi kelemahan pembelajaran berbasis masalah, guru hendaknya membuat persiapan yang matang sebelum menerapkannya dan memberikan penjelasan yang detail agar siswa memahami permasalahan yang dihadapi dengan baik dan mampu menumbuhkan motivasi pada diri siswa agar mereka memiliki kepercayaan diri untuk berhasil.
      e. Manfaat Pembelajaran
      Smith (dalam Taufiqur, 2009) mengungkapkan manfaat dari pembelajaran Problem-based Learning yaitu:
      1. siswa menjadi lebih ingat dan meningkatkan pemahaman atas materi belajar,
      2. meningkatkan fokus pada pengetahuan yang relevan,
      3. mendorong siswa untuk berpikir,
      4. membangun kerja tim, kepemimpinan, dan keterampilan (soft skills) sosial,
      5. membangun kecakapan belajar,
      6. memotivasi siswa belajar. Dengan banyaknya manfaat dalam pembelajaran Problem-based Learning yang dapat mempengaruhi kualitas kinerja siswa, kemampuan siswa dalam upaya meningkatkan prestasinya. Sehingga pada akhirnya, pembelajaran Problem-based Learning dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan kreativitas dari siswa.

      3. Discovery Learning
      a. Definisi/ Konsep
      Metode Discovery Learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Sebagaimana pendapat Bruner, bahwa: “Discovery Learning can be defined as the learning that takes place when the student is not presented with subject matter in the final form, but rather is required to organize it him self ” (Lefancois dalam Emetembun, 1986:103). Dasar ide Bruner ialah pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan aktif dalam belajar di kelas.

      Metode Discovery Learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan (Budiningsih, 2005:43). Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui oBuku Siswaervasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan dan inferi. Proses tersebut disebut cognitive process sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilatig conceps and principles in the mind (Robert B. Sund dalam Malik, 2001:219). Sebagai strategi belajar, Discovery Learning mempunyai prinsip yang sama dengan inkuiri (inquiry) dan Problem Solving. Tidak ada perbedaan yang prinsipil pada ketiga istilah ini, pada Discovery Learning lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Perbedaannya dengan discovery ialah bahwa pada discovery masalah yang diperhadapkan kepada siswa semacam masalah yang direkayasa oleh guru, sedangkan pada inkuiri masalahnya bukan hasil rekayasa, sehingga siswa harus mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses penelitian. Problem Solving lebih memberi tekanan pada kemampuan menyelesaikan masalah. Akan tetapi prinsip belajar yang nampak jelas dalam Discovery Learning adalah materi atau bahan pelajaran yang akan disampaikan tidak disampaikan dalam bentuk final akan tetapi siswa sebagai peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri kemudian mengorgansasi atau membentuk (konstruktif) apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Dengan mengaplikasikan metode Discovery Learning secara berulang-ulang dapat meningkatkan kemampuan penemuan diri individu yang bersangkutan. Penggunaan metode Discovery Learning, ingin merubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang teacher oriented ke student oriented. Mengubah modus Ekspositori siswa hanya menerima informasi secara keseluruhan dari guru ke modus Discovery siswa menemukan informasi sendiri. Dalam mengaplikasikan metode Discovery Learning guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan (Sardiman, 2005:145). Kondisi seperti ini ingin merubah kegiatan belajar mengajar yang teacher oriented menjadi student oriented. Pada akhirnya yang menjadi tujuan dalam metode Discovery Learning menurut Bruner adalah hendaklah guru memberikan kesempatan kepada muridnya untuk menjadi seorang problem solver, seorang scientist, historian, atau ahli matematika. Melalui kegiatan tersebut siswa akan menguasainya, menerapkan, serta menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya.

      b. Sintaks Pembelajaran
      Adapun langkah-langkah pembelajaran discovery learning sebagai berikut.

      1). Stimulation (memberikan rangsangan)
      Proses kegiatan yang dilakukan pada tahap pertama ini yaitu, guru memberikan rangsangan kepada siswa melalui penyajian masalah-masalah kontekstual dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa.

      2). Problem Statement (pernyataan/Identifikasi Masalah) Langkah selanjutnya yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang telah disajikan sebanyak mungkin hingga menentukan pemecahan masalahnya.

      3). Data Collection (Pengumpulan Data) Ketika proses eksplorasi berlangsung, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan proses pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya secara relevan.

      4). Data Processing (Pengolahan Data) Data processing befungsi untuk membuat konsep generalisasi.

      5). Verivication (Pembuktian)Siswa melakukan pengkajian ulang secara cermat yang telah ditetapkan dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing.

      c. Kelebihan Penerapan Discovery Learning
      Berikut ini kelebihan dari penerapan Discovery Learning.
      1. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Usaha penemuan merupakan kunci dalam proses ini, seseorang tergantung bagaimana cara belajarnya.
      2. Pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan dan transfer.
      3. Menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil.
      4. Metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan akalnya dan motivasi sendiri.
      5. Metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya, karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya.
      6. Berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasan. Bahkan gurupun dapat bertindak sebagai siswa, dan sebagai peneliti di dalam situasi diskusi.
      7. Membantu siswa menghilangkan skeptisme (keragu-raguan) karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti.
      8. Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik.
      9. Membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar yang baru.
      10. Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri.
      11. Mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri.
      12. Kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar.
      13. Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu.

      d. Kelemahan Penerapan Discovery Learning
      Berikut ini kelemahan dari penerapan Discovery Learning.
      1. Metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan aBuku Siswatrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep, yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi.
      2. Metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya.
      3. Harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama.discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian.
      4. Pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA kurang fasilitas untuk mengukur gagasan yang dikemukakan oleh para siswa.
      5. Tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru.

      4. Project-Based Learning
      a. Pengertian
      Project Based Learning adalah model pembelajaran inovatif dan lebih menekankan pada pembelajaran yang konstektual melalui rangkaian kegiatan yang kompleks. Model pembelajaran ini memiliki potensi yang besar untuk memberi pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Project Based Learning atau model pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Guru menugaskan siswa untuk melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sistesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Model pembelajaran ini menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata (Hosnan, 2014:319). Aiedah & Audrey (2012:38) menyatakan bahwa Project Based Learning merupakan penugasan kompleks dengan memberikan pertanyaan berupa tantangan atau permasalahan yang melibatkan siswa untuk mendesain, memecahkan masalah dan melakukan kegiatan penyelidikan. Thomas J.W. Moursund, et al. (dalam Hosnan, 2014:321) menyebutkan bahwa PjBL adalah model pengajaran dan pembelajaran yang menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa dalam suatu proyek. Hal ini memungkinkan siswa untuk bekerja secara mandiri untuk membangun pembelajarannya sendiri dan kemudian akan mencapai puncaknya dalam suatu hasil yang realistis, seperti karya yang dihasilkan siswa sendiri.

      Project Based Learming dapat didefinisikan: (a) fokus pada konsep-konsep utama dari suatu materi; (b) melibatkan pengalaman belajar yang melibatkan siswa dalam persoalan kompleks, namun realistik yang membuat mereka mengembangkan dan menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka miliki; (c) pembelajaran yang menuntut siswa untuk mencari berbagai sumber informasi dalam rangka pemecahan masalah; (d) pengalaman siswa belajar untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya, seperti waktu dan bahan.

      Guru atau mentor memfasilitasi, tidak membantu secara langsung, siswa mengeksplorasi sistem, mengajukan pertanyaan, melihat masalah dalam sistem itu, menentukan solusi, rencana dan akhirnya menerapkan proyek. Pada pembelajaran proyek ini siswa memilih, merencanakan, menyelidiki, menghasilkan produk dan presentasi. Dalam proses ini siswa diperkenankan untuk bekerja secara mandiri maupun berkelompok dalam membuat produk autentik yang bersumber dari masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari.

      b. Ciri-ciri Pembelajaran
      Menurut Buck Institute for Education (dalam Hosnan, hal 322), belajar berbasis proyek memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
      1. siswa berusaha memecahkan sebuah masalah atau tantangan yang tidak memiliki jawaban yang pasti,
      2. siswa ikut merancang proses yang akan dilakukan untuk menemukan solusi,
      3. siswa didorong untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, berkolaborasi, serta mencoba berbagai macam bentuk komunikasi,
      4. siswa beertanggung jawab mengelola sendiri informasi yang telah dikumpulkan,
      5. evaluasi dilakukan secara terus menerus selama proyek berlangsung,
      6. produk akhir dari proyek dipresentasikan didepan umum,
      7. di dalam kelas dikembangkan suasana penuh toleransi terhadap kesalahan dan perubahan, serta mendorong bermunculnya umpan balik serta revisi.

      c. Kelebihan dan Kekurangan
      Menurut Moursund (Made Wena, 2011: 147) model pembelajaran proyek mempunyai kelebihan sebagai berikut:
      1. increased motivation. Meningkatkan motivasi belajar siswa untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka perlu untuk dihargai,
      2. increased problem-solving ability. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah,
      3. improved library research skills. Membuat siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks,
      4. increased collaboration. Meningkatkan kolaborasi,
      5. increased resource-management skills. Mendorong siswa untuk mengembangkan dan mempraktikkan ketrampian komunikasi.
      Kelebihan lain dari Project Based Learning adalah dapat mengembangkan keprofesionalan guru dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa (Guo & Yang dalam Kusumawati, 2015).

      Sedangkan dalam materi pelatihan guru implementasi Kurikulum 2013 Matematika SMP/MTS (2013: 218) disebutkan bahwa Project Based Learning mempunyai kekurangan:
      1. memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah,
      2. membutuhkan biaya yang cukup banyak,
      3. banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, dimana instruktur memegang peran utama dikelas,
      4. banyaknya peralatan yang harus disediakan,
      5. Siswa yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan.
      6. ada kemungkinan siswa kurang aktif dalam kerja kelompok,
      7. ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan siswa tidak bisa memahami topik secara keseluruhan.

      Kelemahan dari pembelajaran Project Based Learning ini bisa diatasi dengan cara memberi fasilitas pada siswa dalam menghadapi masalah, misalnya dalam penelitian ini dengan cara membatasi waktu siswa dalam menyelesaikan tugas proyek, menyediakan alat sederhana yang ada di sekitar, dengan memilih penelitian yang mudah dijangkau sehingga tidak membutuhkan banyak waktu dan biaya, agar guru dan siswa merasa nyaman dalam proses pembelajaran perlu diciptakan susana pembelajaran yang menyenangkan.

      d. Langkah-langkah Pembelajaran
      Secara Umum dapat dijelaskan sebagai berikut:
      Langkah-langkah dalam pembelajaran menggunakan model Project Based Learning sebagaimana yang dikembangkan oleh The George Lucas Education Foundation (dalam Kusumawati, 2015) adalah sebagai berikut :
      a. Start With Essential Question (Penentuan Pertanyaan Mendasar)
      b. Design a Plan for the Project (Menyusun Perencanaan Proyek)
      c. Create A Schedul (Menyusun Jadwal)
      d. Monitor the Students and The Progress of the Project (Monitoring)
      e. Asses the Outcome (Menguji Hasil)
      f. Evaluate the Experience (Evaluasi Pengalaman)

      5. Cooperative Learning
      a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif
      Belajar kooperatif adalah kegiatan yang berlangsung dalam lingkungan belajar sehingga siswa dalam kelompok kecil saling berbagi ide-ide dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas akademik (Davidson & Kroll, 1991:262). Selain dapat digunakan untuk siswa yang bersifat heterogen, Johnson & Johnson (1994:44) menyatakan bahwa belajar kooperatif dapat juga digunakan pada setiap jenjang pendidikan mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, dalam semua bidang materi dan sebarang tugas. Juga, Slavin (1995:4) menyatakan bahwa belajar kooperatif telah digunakan secara intensif dalam setiap subjek pendidikan, pada semua jenjang pendidikan dan pada semua jenis persekolahan di berbagai belahan dunia. Dalam bidang matematika, belajar kooperatif dapat digunakan dalam praktik keterampilan, belajar penemuan, investigasi, pengumpulan data laboratorium, diskusi mengenai suatu konsep, dan pemecahan masalah (Davidson & Kroll 1991:362). Menurut Johnson & Johnson (1994:22-23), terdapat lima unsur penting dalam belajar kooperatif, yaitu seperti berikut ini:
      1. Saling ketergantungan yang bersifat positif antarsiswa.
      2. Interaksi antarsiswa yang semakin meningkat.
      3. Tanggung jawab individual.
      4. Keterampilan interpersonal dan kelompok kecil.
      5. Proses kelompok.
      Konsep utama dari belajar kooperatif menurut Slavin (1995:5) adalah sebagai berikut:
      1. Penghargaan kelompok, yang akan diberikan jika kelompok mencapai kriteria yang ditentukan.
      2. Tanggung jawab individual, bermakna bahwa suksesnya kelompok tergantung pada belajar individual semua anggota kelompok. Tanggung jawab ini terfokus dalam usaha untuk membantu yang lain dan memastikan setiap anggota kelompok telah siap menghadapi evaluasi tanpa bantuan yang lain.
      3. Kesempatan yang sama untuk sukses, bermakna bahwa siswa telah membantu kelompok dengan cara meningkatkan belajar mereka sendiri. Hal ini memastikan bahwa siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah sama-sama tertantang untuk melakukan yang terbaik dan bahwa kontribusi semua anggota kelompok sangat bernilai.

      b. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif
      Belajar kooperatif mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan belajar kooperatif menurut Hill & Hill (1993:1-6) adalah (1) meningkatkan prestasi siswa, (2) memperdalam pemahaman siswa, (3) menyenangkan siswa, (4) mengembangkan sikap kepemimpinan, (5) mengembangkan sikap positif siswa, (6) mengembangkan sikap menghargai diri sendiri, (7) membuat belajar secara inklusif, (8) mengembangkan rasa saling memiliki, dan (9) mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Selain mempunyai kelebihan, belajar kooperatif juga mempunyai beberapa kelemahan. Menurut Dees (1991:411) beberapa kelemahan belajar kooperatif adalah (1) membutuhkan waktu yang lama bagi siswa, sehingga sulit mencapai target kurikulum, (2) membutuhkan waktu yang lama untuk guru sehingga kebanyakan guru tidak mau menggunakan strategi belajar kooperatif, (3) membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat melakukan atau menggunakan strategi belajar kooperatif, dan (4) menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama Meskipun belajar kooperatif memiliki kelemahan-kelemahan, namun masih dapat diatasi atau diminimalkan. Penggunaan waktu yang relatif lebih lama dapat diatasi dengan cara menyediakan lembar kerja siswa (LKS) sehingga siswa dapat bekerja secara efektif dan efisien, kelompok dibentuk sebelum kegiatan pembelajaran, dan penggunaan waktu diatur secara ketat untuk setiap kegiatan pembelajaran.

      c. Jenis-Jenis Pembelajaran Kooperatif
      Belajar kooperatif dapat berbeda dalam banyak cara, tetapi dapat dikategorikan sesuai dengan sifat : (1) tujuan kelompok, (2) tanggung jawab individual, (3) kesempatan yang sama untuk sukses, (4) kompetisi kelompok, (5) spesialisasi tugas, dan (6) adaptasi untuk kebutuhan individu (Slavin, 1995:12-13). Terdapat berbagai model belajar kooperatif di antaranya adalah STAD, Jigsaw, Investigasi kelompok, TGT (Teams Games Tournaments), TAI (Team Assisted Individualization atau Team Accelerated Instruction), LT (Learning Together), TPS (Think-Pair-Share). (Eggen & Kauchak, 1996:277).

      d. Perencanaan Pembelajaran Kooperatif
      Perencanaan untuk melakukan pembelajaran kooperatif melibatkan lima tahapan, yaitu: (1) menentukan tujuan, (2) merencanakan pengumpulan informasi, (3) membentuk kelompok, (4) mendesain aktivitas kelompok, dan (5) merencanakan aktivitas kelompok secara keseluruhan.

      D. AUTHENTIC ASSESSMENT (PENILAIAN SEBENARNYA)Untuk menilai kemampuan siswa harus dilakukan authentic assessment atau penilaian sebenarnya. Penilaian sebenarnya dimaksudkan untuk menilai keseluruhan aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikut ini beberapa penilaian yang harus dilakukan.

      1. Tes Tulis
      Tes tulis yaitu tes yang diberikan kepada pihak tes tee (pihak yang akan mengerjakan tes) yang harus dijawab secara tertulis. Bentuk item tes tulis bisa berupa item tes isian, item tes uraian, benarsalah, menjodohkan maupun pilihan ganda (pilihan ganda biasa; pilihan ganda analisis hubungan antarhal; pilihan ganda analisis kasus; pilihan ganda kompleks; pilihan ganda menggunakan diagram, tabel, gambar, dan grafik). Tes tulis yaitu tes yang diberikan kepada pihak tes tee (pihak yang akan mengerjakan tes) yang harus dijawab secara tertulis. Bentuk item tes tulis bisa berupa item tes isian, item tes uraian, benarsalah, menjodohkan maupun pilihan ganda (pilihan ganda biasa; pilihan ganda analisis hubungan antarhal; pilihan ganda analisis kasus; pilihan ganda kompleks; pilihan ganda menggunakan diagram, tabel, gambar, dan grafik).

      2. Tes Lisan
      Tes lisan merupakan suatu bentuk tes formal yang dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis baik perintah maupun jawabannya dilaksanakan secara lisan. Ini bukan berarti pendidik tidak membuat perencanaan. Namun tester (pihak yang melakukan tes) harus tetap membuat persiapan terlebih dahulu, yaitu dengan menyiapkan sejumlah daftar pertanyaan beserta pedoman penilaiannya. Tes lisan dilaksanakan secara tatap muka langsung antara tester dengan seorang tester atau beberapa orang tester. Keunggulan tes lisan yaitu tester bisa mengetahui tingkat kognitif anak secara otentik. Tester bisa mengembangkan pertanyaan (probing question) sesuai dengan tingkat kemampuan kognitif anak. Kelemahannya tes semacam ini bisa bias dan kurang objektif bila tidak direncanakan dengan baik.

      3. Tes Kinerja (performance assessment)Sama halnya dengan tes tulis, tes kinerja juga memiliki berbagai bentuk, seperti paper and pencil test, tes identifikasi, tes simulasi, dan tes uji petik kerja. Dalam tes kinerja, peserta tes diminta untuk melaksanakan suatu aktivitas tertentu sesuai kompetensi yang diungkap untuk mendemonstrasikan performancenya.

      4. Paper and Pencil Test
      Tes paper and pencil sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari tes kinerja. Oleh sebab itu, sebenarnya tes ini ingin mengetahui prosedur dari suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh peserta didik, namun tidak dipraktikkan. Sebagai gantinya testee harus menuliskan prosedur kegiatan tersebut. Dengan demikian tes jenis ini berusaha mengubah tuntutan perilaku anak dari psikomotorik ke aspek kognitif. Walaupun kemampuan psikomotor dapat dilakukan dengan menggunakan tes tulis, namun akan lebih baik bila tetap diiringi dengan tes uji petik kerja. Kalau hanya mengandalkan pada tes tulis, maka tetap saja yang ditingkatkan adalah aspek kognitifnya saja, sementara aspek yang lebih utama yaitu psikomotor tidak mendapatkan tempat, atau terabaikan.

      5. Aspek yang akan Diuji
      Proses penyusunan butir tes perlu mempertimbangkan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai (menyesuaikan dengan karakteristik indikator kompetensi).

      Apakah kompetensi tersebut mengarah pada aspek kognitif, afektif, ataukah psikomotor. Juga perlu mempertimbangkan tingkatan ranah-ranah tersebut. Pada ranah kognitif misalnya memiliki enam tingkatan dari tingkatan yang paling rendah (kurang otentik) sampai ke tingkat tertinggi (lebih otentik), yaitu mulai dari knowledge, comprehension, application, analysis,evaluation, dan creativity.

      6. Distribusi Tingkat Kesukaran Butir Soal
      Soal yang disusun jangan terlalu mudah dan jangan terlalu sukar. Penyusunan butir soal yang baik hendaknya diawali dari butir tes yang mudah ke butir tes yang sukar. Di samping itu, distribusi tingkat kesukaran butir tes juga perlu diperhatikan. Hendaknya tingkat kesulitan butir soal disusun secara proporsional berdasarkan pokok materi. Distribusi tingkat kesulitan soal bisa dikelompokkan menjadi mudah, sedang, dan sukar. Struktur soal yang baik misalnya menetapkan jumlah item soal yang mudah 60%, sedang 30% dan soal yang tergolong kategori sukar 10%. Oleh karenanya penyusunan item soal hendaknya didistribusikan sesuai dengan proporsi yang ada. Dengan cara seperti ini paling tidak pembuat soal bisa mengetahui seberapa besar anak telah mengetahui kemampuan dasar.

      7. Tingkat Kognitif Peserta Didik
      Pada dasarnya tingkat kognitif anak tidak sama. Menurut Piaget tahap perkembangan kognitif (mental) anak melalui 4 tahap yaitu: a) sensorimotor (2 th); b) preoperational (2 – 7 th); c) concrete operational (7 –11 th); dan d) formal operation (11 hingga dewasa) (Slavin, 1997). Tentu saja tingkat kesulitan soal yang akan dibuat harus mempertimbangkan tahap-tahap perkembangan kognitif anak tersebut.

      8. OBuku Siswaervasi
      Metode oBuku Siswaervasi dilakukan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas siswa baik selama di dalam maupun di luar kelas. Melalui oBuku Siswaervasi akan dapat diketahui tentang keadaan siswa apakah mereka telah menguasai suatu aspek atau kompetensi yang telah dipelajari selama proses pembelajaran atau belum. Misalnya selama proses diskusi apakah para siswa telah berpartisipasi penuh, berargumen secara rasional. Menanggapi dengan baik, dan mampu menyimpulkan tentang apa yang dipelajari. Dilihat dari sudut pelaksanaannya, kegiatan oBuku Siswaervasi bisa bersifat langsung (partiscipatif oBuku Siswaervation) maupun tidak langsung (non-participatifoBuku Siswaervation). Dalam oBuku Siswaervasi tidak langsung, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran (tidak berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti), namun hanya merekam segala aktivitas sesuai fokus atau indikator yang diinginkan. Artinya ke depan guru harus berfungsi sebagai peneliti di kelasnya sendiri (sebagai participant oBuku Siswaerver). Dilihat dari teknik pelaksanaannya, oBuku Siswaervasi dapat dibedakan menjadi oBuku Siswaervasi terbuka, terfokus, terstruktur, dan sistematis. OBuku Siswaervasi terbuka biasa dikenal dengan kegiatan oBuku Siswaervasi yang dilakukan dengan membuat catatan bebas tentang segala aktivitas yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti. Misalnya peneliti ingin merekam segala aktivitas yang dianggap penting selama anak sedang melakukan kegiatan diskusi. OBuku Siswaervasi terfokus dilaksanakan dengan merekam segala sesuatu yang maksud dan tujuannya telah ditentukan atau direncanakan sebelumnya, termasuk alat bantu yang akan digunakan. OBuku Siswaervasi ini digunakan untuk mengamati atau merekam baik aktivitas yang dilakukan oleh guru maupun siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Untuk menghindari subjektivitas oBuku Siswaerver, maka perlu dilengkapi dengan pedoman oBuku Siswaervasi yang begitu rinci, sehingga oBuku Siswaerver tinggal merekam sasaran dengan memberikan coding pada lembar pengamatan seseuai kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. OBuku Siswaervasi terstruktur dilaksanakan dengan dibuatnya suatu lembar atau pedoman oBuku Siswaervasi yang berisi indikator-indikator yang mungkin muncul. Dalam hal ini oBuku Siswaerver tinggal memberi tanda ceklist pada gejala yang muncul selama proses pengamatan. OBuku Siswaervasi model ini untuk menghindarkan subjektivitas dari pengamat. Melalui pengamatan model ini akan teridentifikasi suatu pola atau kecenderungan interaktif baik antara siswa dengan siswa atau antara siswa dengan guru. OBuku Siswaervasi sistematis berupa suatu pedoman yang bersifat standart atau baku, sehingga mampu mendapatkan data kuantitatif dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Namun kelemahan oBuku Siswaervasi seperti ini dianggap kurang informatif.Alat untuk memperoleh data-data seperti contoh di atas dapat direkam dengan menggunakan alat atau instrumen yang disebut lembar oBuku Siswaervasi. Berikut akan disajikan beberapa contoh lembar oBuku Siswaervasi.

      e. Penugasan (assignment)
      Penugasan atau assignment yang diharapkan dalam kurikulum berbasis kompetensi adalah yang bersifat divergent. Yaitu suatu tugas yang dapat dikerjakan dengan menggunakan berbagai alternatif jawaban, atau tidak hanya mengandalkan pada satu jawaban benar saja. Langkah-langkah dalam menyusun penugasan yaitu:1). mengidentifikasi pengetahuan & keterampilan yang harus dimiliki; 2). merancang tugas-tugas untuk asesmen kinerja; dan 3). menyusun kriteria keberhasilan (Setiyono, 2006). Tes penugasan ini dapat berbentuk tugas di kelas (lembar kerja), tugas proyek, tugas portfolio, tugas rumah dan lain-lain. Penugasan yang bersifat divergent ini akan mendorong peserta didik untuk berfikir kreatif. Hanya sayangnya penugasan seperti ini belum banyak dirancang oleh para guru. Sebagai akibatnya para lulusan kurang luwes dalam menyikapi berbagai persoalan, karena seolah-olah segala persoalan yang ada hanya bisa didekati dengan satu penyelesaian saja.

      f. Wawancara
      Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang persepsi, pandangan, wawasan, atau aspek kepribadian para peserta didik yang diberikan secara lisan dan spontan. Kegiatan wawancara agar lebih terarah, biasanya dilengkapi dengan pembuatan pedoman wawancara (wawancara bebas terpimpin). Namun demikian wawancara dapat dilakukan secara lebih mendalam atau dikenal dengan istilah deepth interview.

        Download Buku Matematika Guru dan Siswa Kelas 4, 5, 6 Kurikulum 2013 Revisi 2018

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku Matematika Guru dan Siswa Kelas 4, 5, 6 Kurikulum 2013 Revisi 2018 ini silahkan lihat preview salah satu buku dan unduh file buku lainnya pada link di bawah ini:



        Download File:

        Buku Guru Matematika Kelas 4.pdf
        Buku Guru Matematika Kelas 5.pdf
        Buku Guru Matematika Kelas 6.pdf
        Buku Siswa Matematika Kelas 4.pdf
        Buku Siswa Matematika Kelas 5.pdf
        Buku Siswa Matematika Kelas 6.pdf


        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Buku Matematika Guru dan Siswa Kelas 4, 5, 6 Kurikulum 2013 Revisi 2018. Semoga bisa bermanfaat.

        Formulir Kontak

        Nama

        Email *

        Pesan *