Berkas Edukasi

Berkas Edukasi
Contoh RPP SD MI Kelas 1 2 3 4 Kurikulum 2013

Diposting oleh Pada 9/23/2017 03:13:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Contoh RPP SD MI Kelas 1 2 3 4 Kurikulum 2013. Download file format  .doc atau .docx Microsoft Word.

Contoh RPP SD MI Kelas 1 2 3 4 Kurikulum 2013
Contoh RPP SD MI Kelas 1 2 3 4 Kurikulum 2013

Contoh RPP SD MI Kelas 1 2 3 4 Kurikulum 2013

Berikut ini sekilas keterangan mengenai RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) untuk SD/MI:

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih.RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih.

Adapun komponen-komponen RPP terdiri dari 13 bagian yaitu:
  1. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan.
  2. Identitas mata pelajaran atau tema/subtema.
  3. Kelas/semester.
  4. Materi pokok.
  5. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai.
  6. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
  7. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi.
  8. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi.
  9. Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai.
  10. Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran.
  11. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan.
  12. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup.
  13. Penilaian hasil pembelajaran.

Di dalam penyusunan RPP harus memperhatikan beberapa prinsip antara lain sebagai berikut:
  1. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
  2. Partisipasi aktif peserta didik.
  3. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian.
  4. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.
  5. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
  6. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indicator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.
  7. Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
  8. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

Pengembangan RPP bisa dilakukan pada setiap awal semester atau pada awal tahun pelajaran dengan maksud supaya RPP telah dipersiapkan dan tersedia lebih awal dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan RPP bisa dilakukan oleh guru baik secara individu maupun secara berkelompok dalam kelompok kerja guru (KKG) di gugus sekolah, di bawah koordinasi dan supervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan. Kurikulum 2013 untuk sekolah dasar (SD) menggunakan pendekatan pembelajaran tematik integratif dari kelas I sampai kelas VI.Pengembangan RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik atau disebut dengan RPP Tematik.

Dalam implementasi Kurikulum 2013, tema tidak dinegosiasikan dengan siswa, tetapi sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahkan silabus tematik, buku guru, dan buku siswa telah disediakan oleh pemerintah. Untuk keperluan penerapan Pembelajaran Tematik Terpadu di kelas, guru dapat mengembangkan RPP Tematik dengan memperhatikan silabus tematik, buku guru, dan buku siswa yang telah tersedia serta mengacu pada format dan sistematika RPP yang berlaku. RPP tematik adalah rencana pembelajaran tematik terpadu yang dikembangkan secara rinci dari suatu tema dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengkaji Silabus Tematik
Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dasar. Komponen silabus mencakup: kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus berfungsi sebagai rujukan bagi guru dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).Pada Kurikulum 2013, silabus tematik telah disiapkan oleh pemerintah, guru tinggal menggunakan sebagai dasar penyusunan RPP. Guru memilih kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tema/subtema yang akan dilaksanakan pada satu pertemuan atau lebih. Kegiatan yang dipilih harus mencakup kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar proses.

2. Mengkaji Buku Guru
Buku guru berisi tentang:
  • Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Kompetensi Inti (KI).
  • Pemetaan Kompetensi Dasar (KD) 1 dan 2 serta KD 3 dan 4.
  • Ruang lingkup pembelajaran untuk satu sub tema yang terdiri dari 6 pembelajaran dalam 1 minggu (untuk kelas I).
  • Pemetaan indikator pembelajaran untuk setiap pembelajaran.
  • Setiap pembelajaran berisi tentang uraian kegiatan pembelajaran yang mencakup:
  1. Nama kegiatan
  2. Tujuan pembelajaran
  3. Media dan alat pembelajaran
  4. Langkah-langkah kegiatan
  5. Penilaian.
  6. Setiap akhir pembelajaran, guru hendaknya melakukan kegiatan refleksi untuk melakukan kegiatan remedial dan pengayaan.

3. Mengkaji Buku Siswa
Buku Seri Pembelajaran Tematik terpadu untuk siswa disusun mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi.Buku siswa memuat rencana pembelajaran berbasis aktivitas.Didalamnya memuat urutan pembelajaran yang dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan siswa.Buku ini mengarahkan yang harus dilakukan siswa bersama guru untuk mencapai kompetensi tertentu, bukan buku yang materinya dibaca, diisi, atau dihafal.

Buku guru dengan cakupan isi tersebut di atas, sangat membantu dan membimbing guru dalam menyusun RPP.Beberapa catatan yang berkaitan dengan buku guru, buku siswa, dan sistematika RPP sebagai berikut.
  1. Sistematika RPP berbeda dengan sistematika urutan pada buku guru dan buku siswa.
  2. Metode pembelajaran belum disajikan secara eksplisit dalam buku guru.
  3. Cakupan materi sangat luas berbasis aktivitas.
  4. Kegiatan pembelajaran belum terinci, pendahuluan, inti, dan penutup.
  5. Pendekatan saintifik belum terlihat secara nyata.

    Download Contoh RPP SD/MI Kelas 1 2 3 4 Kurikulum 2013

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh RPP SD/MI Kelas 1, 2, 3 dan 4 Kurikulum 2013 ini silahkan lihat preview salah satu berkas dan unduh file lainnya pada link di bawah ini:

    Download File:

    Contoh RPP SD MI Kelas 1 Kurikulum 2013



    [1] RPP SD KELAS 1 SEMESTER 1 - Tema: Diriku.docx
    [2] RPP SD KELAS 1 SEMESTER 1 - Tema: Kegemaranku.docx
    [3] RPP SD KELAS 1 SEMESTER 1 - Tema: Kegiatanku.docx
    [4] RPP SD KELAS 1 SEMESTER 1 - Tema: Keluargaku.docx
    [5] RPP SD KELAS 1 SEMESTER 2 - Tema: Pengalamanku.docx
    [6] RPP SD KELAS 1 SEMESTER 2 - Tema: Lingkungan Bersih Sehat dan Asri.docx
    [7] RPP SD KELAS 1 SEMESTER 2 - Tema: Benda, Hewan dan Tanaman di Sekitarku.docx
    [8] RPP SD KELAS 1 SEMESTER 2 - Tema: Peristiwa Alam.docx

    Contoh RPP SD MI Kelas 2 Kurikulum 2013



    [1] RPP SD KELAS 2 SEMESTER 1 - Tema: Hidup Rukun.docx
    [2] RPP SD KELAS 2 SEMESTER 1 - Tema: Bermain di Lingkunganku.docx
    [3] RPP SD KELAS 2 SEMESTER 1 - Tema: Tugas Sehari-Hari.docx
    [4] RPP SD KELAS 2 SEMESTER 1 - Tema: Aku dan Sekolahku.docx
    [5] RPP SD KELAS 2 SEMESTER 2 - Tema: Hidup Sehat dan Bersih.docx
    [7] RPP SD KELAS 2 SEMESTER 2 - Tema: Merawat Hewan dan Tumbuhan.docx
    [6] RPP SD KELAS 2 SEMESTER 2 - Tema: Air Bumi dan Matahari.docx
    [8] RPP SD KELAS 2 SEMESTER 2 - Tema: Keselamatan di Rumah dan Perjalanan.docx

    Contoh RPP SD MI Kelas 3 Kurikulum 2013



    [1] RPP SD KELAS 3 SEMESTER 1 - Tema: Sayangi Hewan dan Tumbuhan di Sekitar.doc
    [2] RPP SD KELAS 3 SEMESTER 1 - Tema: Pengalaman yang Mengesankan.doc
    [3] RPP SD KELAS 3 SEMESTER 1 - Tema: Mengenal Cuaca dan Musim.doc
    [4] RPP SD KELAS 3 SEMESTER 1 - Tema: Ringan Sama Dijinjing Berat Sama Dipikul.doc
    [5] RPP SD KELAS 3 SEMESTER 2 - Tema: Mari Bermain dan Berolahraga.doc
    [6] RPP SD KELAS 3 SEMESTER 2 - Tema: Indahnya Persahabatan.doc
    [7] RPP SD KELAS 3 SEMESTER 2 - Tema: Mari Kita Berhemat untuk Masa Depan.doc
    [8] RPP SD KELAS 3 SEMESTER 2 - Tema: Berperilaku Baik dalam Kehidupan Sehari-hari.doc
    [9] RPP SD KELAS 3 SEMESTER 2 - Tema: Menjaga Kelestarian Lingkungan.doc

    Contoh RPP SD MI Kelas 4 Kurikulum 2013



    [1] RPP SD KELAS 4 SEMESTER 1 - Tema: Indahnya Kebersamaan.docx
    [2] RPP SD KELAS 4 SEMESTER 1 - Tema: Selalu Berhemat Energi.docx
    [3] RPP SD KELAS 4 SEMESTER 1 - Tema: Peduli Terhadap Makhluk Hidup.docx
    [4] RPP SD KELAS 4 SEMESTER 1 - Tema: Berbagai Pekerjaan.docx
    [5] RPP SD KELAS 4 SEMESTER 2 - Tema: Pahlawanku.docx
    [6] RPP SD KELAS 4 SEMESTER 2 - Tema: Indahnya Negeriku.docx
    [7] RPP SD KELAS 4 SEMESTER 2 - Tema: Cita-Citaku.docx
    [8] RPP SD KELAS 4 SEMESTER 2 - Tema: Tempat Tinggalku.docx
    [9] RPP SD KELAS 4 SEMESTER 2 - Tema: Makanan Sehat dan Bergizi.docx

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh RPP SD/MI untuk Kelas 1, 2, 3, dan 4 Kurikulum 2013. Semoga bisa bermanfaat.

    Lihat juga beberapa informasi dan berkas dengan kategori RPP dan Perangkat Pembelajaran lainnya di bawah ini.


    Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

    Diposting oleh Pada 9/20/2017 11:40:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Download file PDF.

    Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
    Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

    Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



    Download File:
    Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.pdf

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Semoga bisa bermanfaat.

    Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


    Contoh RPP IPS SMP Kelas 8 Semester 1

    Diposting oleh Pada 9/20/2017 01:33:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Contoh RPP IPS SMP Kelas 8 (VIII) Semester 1 untuk Tahun Pelajaran 2017/2018. Download file format .docx Microsoft Word.

    Contoh RPP IPS SMP Kelas 8 (VIII) Semester 1 Tahun Pelajaran 2017/2018
    Contoh RPP IPS SMP Kelas 8 (VIII) Semester 1 Tahun Pelajaran 2017/2018

    Contoh RPP IPS SMP Kelas 8 (VIII) Semester 1

    Berkas RPP IPS SMP Kelas 8 (VIII) Semester 1 Tahun Pelajaran 2017/2018 mudah-mudahan bisa dijadikan contoh atau bahan perbandingan bagi Bapak/Ibu Guru di SMP/MTs dan sederajat yang sedang menyusun kelengkapan administrasi guru khususnya perangkat pembelajaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan mudah-mudahan Contoh RPP IPS SMP Kelas 8 (VIII) Semester 1 Tahun Pelajaran 2017/2018 ini bisa menjawab pencarian anda di internet seputar RPP IPS kelas 8 semester 1 KTSP, RPP IPS kelas 8 semester 1 Kurikulum 2013, perangkat pembelajaran IPS SMP kelas 8 KTSP, RPP IPS kelas 8 kurikulum KTSP, RPP IPS terpadu kelas 8 KTSP, RPP IPS kelas 8 Kurikulum 2013 semester 1 dan 2, RPP IPS kelas 8 semester 2 KTSP, RPP IPS kelas 8 Kurikulum 2013 edisi revisi 2016/2017/2018 dan lain-lain.

      Download RPP IPS SMP Kelas 8 (VIII) Semester 1 Tahun Pelajaran 2017/2018

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas contoh RPP IPS SMP Kelas 8 (VIII) Semester 1 Tahun Pelajaran 2017/2018  ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      RPP IPS SMP Kelas 8 (VIII) Semester 1 Tahun Pelajaran 2017/2018



      Download File:
      RPP IPS SMP Kelas VIII Semester 1.docx

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file contoh RPP IPS SMP Kelas 8 (VIII) Semester 1 Tahun Pelajaran 2017/2018. Semoga bisa bermanfaat.

      Lihat juga beberapa informasi dan berkas dengan kategori RPP dan Perangkat Pembelajaran lainnya di bawah ini.


      UU RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan

      Diposting oleh Pada 9/16/2017 04:56:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan.

      UU RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan
      UU RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan

      UU RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas UU RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan:

      Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
      1. Sistem Perbukuan adalah tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku.
      2. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
      3. Naskah Buku adalah draf karya tulis dan/atau karya gambar yang memuat bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.
      4. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
      5. Penulis adalah setiap orang yang menulis Naskah Buku untuk diterbitkan dalam bentuk Buku.
      6. Penulisan adalah penyusunan Naskah Buku melalui bahasa tulisan dan/atau bahasa gambar.
      7. Penerjemah adalah setiap orang yang melakukan penerjemahan.
      8. Penerjemahan adalah pengalihbahasaan Buku dari bahasa sumber ke dalam bahasa tertentu, baik gaya, makna, maupun konteks.
      9. Terjemahan adalah hasil pengalihbahasaan Buku dari bahasa sumber ke dalam bahasa tertentu, baik gaya, makna, maupun konteks.
      10. Penyadur adalah setiap orang yang melakukan penyaduran.
      11. Penyaduran adalah penggubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak penggubahnya, termasuk mengganti nama pelaku, tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita atau mengubah bentuk penyajian.
      12. Saduran adalah hasil gubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak penggubahnya, termasuk mengganti nama pelaku, tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita atau mengubah bentuk penyajian.
      13. Editor adalah setiap orang yang mengedit Naskah Buku hingga siap cetak.
      14. Desainer adalah setiap orang yang membuat rancangan tata letak isi Buku dan kover Buku.
      15. Ilustrator adalah setiap orang yang membuat Ilustrasi untuk bagian isi Buku dan kover Buku.
      16. Ilustrasi adalah karya dalam bentuk gambar, sketsa, dan/atau peta untuk memperkaya, mempermudah, atau memperjelas uraian dalam sebuah Buku.
      17. Pencetak adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan pencetakan Buku.
      18. Pencetakan adalah proses mencetak Naskah Buku mulai dari cetak coba sampai menjadi Buku.
      19. Pengembang Buku Elektronik adalah setiap orang yang mengonversi buku cetak menjadi buku elektronik dan/atau membuat buku elektronik.
      20. Penerbit adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan Buku.
      21. Penerbitan adalah seluruh proses kegiatan yang dimulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan Buku.
      22. Toko Buku adalah tempat untuk memperjualbelikan Buku.
      23. Buku Bermutu adalah Buku yang memenuhi standar mutu yang mencakup isi, penyajian, desain, dan grafika.
      24. Pendistribusian adalah rangkaian kegiatan penyebaran Buku untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan dari Penerbit sampai kepada pengguna.
      25. Penggunaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan Buku.
      26. Penyediaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan menyediakan Buku.
      27. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
      28. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
      29. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
      30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

      Sistem Perbukuan diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

      Penyelenggaraan Sistem Perbukuan harus memperhatikan ekosistem perbukuan.

      Penyelenggaraan Sistem Perbukuan berasaskan:
      a. kebinekaan;
      b. kebangsaan;
      c. kebersamaan;
      d. profesionalisme;
      e. keterpaduan;
      f. kenusantaraan;
      g. keadilan;
      h. partisipasi masyarakat; 
      i. kegotongroyongan; dan
      j. kebebasbiasan.

      Penyelenggaraan Sistem Perbukuan bertujuan:
      1. menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air serta membangun jati diri dan karakter bangsa melalui pembinaan Sistem Perbukuan;
      2. mengatur dan mewujudkan Sistem Perbukuan serta meningkatkan mutu dan jumlah sumber daya perbukuan untuk menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata;
      3. menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh warga negara Indonesia; dan
      4. meningkatkan peran pelaku perbukuan untuk mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia melalui Buku di tengah peradaban dunia.

        Download UU RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas UU RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini (Download file PDF):





        Download File:

        UU RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan.pdf
        Penjelasan Atas UU RI Nomor 3 Tahun 2017.pdf


        Sumber: http://peraturan.go.id

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file UU RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan. Semoga bisa bermanfaat.

        Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


        Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

        Diposting oleh Pada 9/14/2017 08:58:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen. Download file PDF.

        Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
        Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

        Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen:

        PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN.

        Pasal 1
        Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
        1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
        2. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain. 
        3. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
        4. Sertifikasi Pendidik untuk Dosen yang selanjutnya disebut Sertifikasi Dosen adalah pemberian sertifikat pendidik untuk Dosen.
        5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
        6. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
        7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi.
        8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

        Pasal 2
        (1) Setiap Dosen harus mengikuti Sertifikasi Dosen.
        (2) Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Dosen yang:
        a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Magister atau setara;
        b. memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli; dan
        c. berstatus sebagai:
        1. Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut dan memiliki NIDN;
        2. dokter pendidik klinis penuh waktu yang memiliki NIDK; atau
        3. Dosen paruh waktu yang memiliki NIDK.

        Pasal 3
        (1) Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diusulkan oleh Perguruan Tinggi kepada Direktorat Jenderal.

        (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan:
        a. sosialisasi Sertifikasi Dosen kepada calon peserta Sertifikasi Dosen;
        b. validasi dokumen dan portofolio peserta Sertifikasi Dosen; dan
        c. koordinasi pelaksanaan Sertifikasi Dosen di lingkungan Perguruan Tinggi atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

        Pasal 4
        (1) Sertifikasi Dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio untuk memperoleh sertifikat pendidik.
        (2) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional Dosen dalam bentuk penilaian terhadap dokumen yang mendeskripsikan:
        a. kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma Perguruan Tinggi;
        b. persepsi dari atasan, rekan sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian; dan
        c. pernyataan diri tentang kontribusi Dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma Perguruan Tinggi.

        (3) Sertifikasi Dosen dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
        (4) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegang sertifikat pendidik melaksanakan tugas sebagai Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

        Pasal 5
        (1) Menteri menetapkan kuota nasional peserta Sertifikasi Dosen setiap tahun.
        (2) Direktur Jenderal menetapkan nama peserta Sertifikasi Dosen.

        Pasal 6
        (1) Dosen yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan sertifikat pendidik.
        (2) Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio melakukan kegiatan pengembangan profesionalisme guna memenuhi kelengkapan dokumen portofolionya untuk dinilai kembali dalam program Sertifikasi Dosen.
        (3) Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti Sertifikasi Dosen pada periode berikutnya.
        (4) Perguruan Tinggi yang mengusulkan Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus melakukan pembinaan terhadap Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

        Pasal 7
        (1) Sertifikasi Dosen diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen.
        (2) Kriteria Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) memiliki:
        a. program pascasarjana;
        b. program studi yang relevan; dan/atau 
        c. peringkat terakreditasi A/Unggul.
        (3) Dalam hal Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak memiliki kinerja yang baik berdasarkan evaluasi oleh Kementerian, dapat dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan Sertifikasi Dosen oleh Menteri.

        Pasal 8
        (1) Perguruan Tinggi penyelenggara Sertifikasi Dosen harus melaporkan pelaksanaan penilaian portofolio setiap tahun kepada Menteri.
        (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah, perubahan jumlah, dan kelulusan peserta Sertifikasi Dosen.
        (3) Tata cara pelaporan pelaksanaan penilaian portofolio ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
        (4) Direktur Jenderal menetapkan nomor registrasi sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen.

        Pasal 9
        Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

        Pasal 10
        (1) Biaya penyelenggaraan Sertifikasi Dosen dan tunjangan profesi Dosen untuk Dosen tetap Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian dibebankan kepada anggaran Kementerian.
        (2) Biaya penyelenggaraan Sertifikasi Dosen dan tunjangan profesi Dosen untuk Dosen tetap Perguruan Tinggi di kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian dibebankan kepada anggaran kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian atau sumber lain yang sah.
        (3) Biaya penyelenggaraan Sertifikasi Dosen dan tunjangan profesi Dosen untuk dokter pendidik klinis yang memiliki NIDK dibebankan kepada anggaran institusi yang menjadi satuan administrasi pangkal yang bersangkutan atau sumber lain yang sah.
        (4) Biaya penyelenggaraan Sertifikasi Dosen untuk Dosen paruh waktu yang memiliki NIDK dapat dibebankan kepada anggaran Perguruan Tinggi atau Dosen yang bersangkutan.

        Pasal 11
        Pelaksanaan Sertifikasi Dosen diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

        Pasal 12
        Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

        Pasal 13
        Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

        Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

        Ditetapkan di Jakarta
        pada tanggal 6 Agustus 2017
        MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,
        TTD.
        MOHAMAD NASIR

          Download Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



          Download File:
          Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.pdf

          Sumber: http://jdih.ristekdikti.go.id

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen. Semoga bisa bermanfaat.

          Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


          SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

          Diposting oleh Pada 9/13/2017 12:39:00 PM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4951 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 beserta lampiran Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017. Download file PDF.

          SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017
          SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

          SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

          Berikut ini kutipan teks dari isi berkas SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017:

          KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 4951 TAHUN 2017
          TENTANG PENETAPAN CALON PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH
          TAHUN 2017


          DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
          DIREKTURAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, 

          Menimbang:

          a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kompetensi guru madrasah, dipandang perlu melaksanakan program sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru madrasah Tahun 2017;

          b. Bahwa dalam rangka percepatan dan efektifitas pelaksanaan program sertifikasi guru madrasah dimaksud, dipandang perlu menetapkan calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru madrasah Tahun 2017;

          c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017;

          Mengingat:

          1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
          2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
          3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
          4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah • dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
          5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
          6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
          7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
          8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
          9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
          10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
          11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
          12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);
          13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
          14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
          15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
          16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
          17. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
          18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 101/M/KPT/2017 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru Agama Dalam Jabatan Melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru;
          19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 192/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.
          20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia nomor 29 tahun 2016 tentang sertifikasi bagi guru yang diangkat sebelum tahun 2016.

          MEMUTUSKAN:
          KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN CALON PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH TAHUN 2017

          Menetapkan:

          KESATU:
          Menetapkan nama-nama calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru madrasah tahun 2017 sebagaimana terrcantum dalam lampiran keputusan ini melalui Pola Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru;

          KEDUA:
          Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

          Ditetapkan di : Jakarta
          Pada tanggal : 11 September 2017

          An DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, DIREKTUR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH
          SUYITNO

            Download SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4951 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 beserta lampiran Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



            Download File:
            SK Penetapan Peserta Sertifikasi PLPG Madrasah 2017.pdf
            Sumber: http://pendis.kemenag.go.id

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4951 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 beserta lampiran Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

            Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


            Permenpan RB No 22 Tahun 2017 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2017

            Diposting oleh Pada 9/11/2017 10:58:00 PM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2017. Download file PDF.

            Permenpan RB No 22 Tahun 2017 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2017
            Permenpan RB No 22 Tahun 2017 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2017

            Permenpan RB No 22 Tahun 2017 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2017

            Berikut ini kutipan teks dari isi Permenpan RB No 22 Tahun 2017 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2017:

            PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
            NOMOR 22 TAHUN 2017
            TENTANG
            NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2017

            DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

            MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,


            Menimbang: 
            a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, kompeten dan melayani, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan kepada masyarakat;

            b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya kompetensi dasar oleh setiap Calon Pegawai Negeri Sipil diperlukan alat ukur berupa nilai ambang batas tertentu dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;

            c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017; 

            Mengingat:
            1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
            2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
            3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
            4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 905);

            MEMUTUSKAN:
            Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2017.

            Pasal 1
            Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil.

            Pasal 2
            Seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2017 meliputi:
            a. tes karateristik pribadi;
            b. tes intelegensia umum; dan 
            c. tes wawasan kebangsaan. 

            Pasal 3
            Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu:
            a. 143 (seratus empat puluh tiga) untuk Tes Karakteristik Pribadi;
            b. 80 (delapan puluh) untuk Tes Intelegensia Umum; dan 
            c. 75 (tujuh puluh lima) untuk Tes Wawasan Kebangsaan.

            Pasal 4
            (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku bagi peserta yang mendaftar pada jenis formasi: 
            a. cumlaude/dengan pujian;
            b. penyandang disabilitas;
            c. putra-putri Papua/Papua Barat tidak termasuk untuk jabatan calon hakim;

            (2) Hasil seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemeringkatan/rangking.

            Pasal 5
            Untuk formasi jabatan Dokter Spesialis, Penerbang, Instruktur Penerbang, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, dan Penjaga Mercu Suar, termasuk formasi untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Kabupaten/Kota di wilayah Papua dan Papua Barat, hasil Seleksi Kompetensi Dasar didasarkan pada pemeringkatan/ rangking.

            Pasal 6
            Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

            Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

            Ditetapkan di Jakarta
            pada tanggal 7 September 2017

            MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
            ttd
            ASMAN ABNUR

              Download Permenpan RB No 22 Tahun 2017 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2017

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permenpan RB No 22 Tahun 2017 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



              Download File:
              PERMEN KEMENPANRB Nomor 22 Tahun 2017 (KEMENPANRB Nomor 22 Tahun 2017).pdf

              Sumber: http://peraturan.go.id

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permenpan RB No 22 Tahun 2017 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

              Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


              Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017

              Diposting oleh Pada 9/11/2017 02:01:00 PM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru Pendidikan Anak Usia Dini Pembina Tahun 2017. Download file format PDF.

              Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017
              Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017

              Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017

              Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru Pendidikan Anak Usia Dini Pembina Tahun 2017:

              Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru Pendidikan Anak Usia Dini Pembina Tahun 2017 selanjutnya disebut Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.

              Latar Belakang
              Pencapaian 100 tahun Indonesia merdeka akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita memanfaatkan peluang bonus demografi dengan menyiapkan tenaga kerja yang berlimpah. Jumlah anak usia 3-6 tahun pada tahun 2016 yang berjumlah 18,95 juta orang, pada tahun 2045 usia mereka akan mencapai 32-35 tahun (Proyeksi Berdasarkan Hasil SP 2010). Usia ini merupakan usia angkatan kerja yang produktif. Angkatan kerja ini jika dipersiapkan dengan baik sejak dini akan menjadi modal pembangunan, tetapi sebaliknya jika tidak dipersiapkan dengan baik justru kelak akan menjadi beban pembangunan.

              Penyiapan manusia berkualitas sejak dini sejalan dengan program prioritas yang diamanatkan Nawa Cita, khususnya Nawa Cita ke-8 yaitu “melakukan revolusi karakter bangsa”, Nawa Cita ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, dan Nawa Cita ke- 6 “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional”. Keberlanjutan suatu bangsa ditentukan oleh kesiapan dan kesanggupan generasi penerusnya, dan itu harus dipersiapkan sejak anak masih berusia dini. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling mendasar, dan PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menyatakan bahwa peningkatan akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas.

              Sejak tahun 2003 hingga saat ini berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemendikbud untuk meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia termasuk di daerah-daerah terdepan, terluar dan terisolir  serta daerah-daerah yang belum terlayani PAUD. Data tahun 2013/2014 menunjukan, anak usia dini yang berumur 3-6 tahun berjumlah 18.855.593 yang tersebar di 77.559 desa di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah anak usia 3-6 tahun yang terlayani PAUD baru mencapai 12.224.971 anak (65.16%) yang tersebar di sekitar 53.832 desa. Data lain menunjukkan bahwa hingga tahun 2014 dari 80.858 desa di Indonesia, baru sekitar 57.526 desa yang sudah ada layanan PAUD.

              Dari data tersebut di atas masih ada sekitar 6.536.229 anak atau sekitar 34,84% yang belum memperoleh layanan pendidikan anak usia dini. Sedangkan dari data desa masih ada sekitar 23.737 desa yang belum ada layanan pendidikan anak usia dini. Anak-anak yang belum memperoleh layanan PAUD dan desa yang belum ada PAUD ini akan menjadi fokus atau prioritas perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia pada RPJMN tahun 2015-2019. Fokus atau prioritas perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan anak usia dini pada RPJMN tahun 2015-2019 menargetkan capaian APK 77,20%. Rendahnya jumlah anak yang terlayani di PAUD, antara lain disebabkan (1) belum semua orang tua dan masyarakat menyadari pentingnya PAUD, (2) masih terbatas jumlah lembaga PAUD, terutama di daerah pedesaan, terpencil, dan perbatasan, (3) tidak semua lembaga PAUD bisa memberikan layanan bagi anak-anak disekitarnya, dan (4) terbatasnya sarana, prasarana dan fasilitas yang dimiliki lembaga PAUD.

              Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu Direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdibud. Sesuai Permendikbud Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud, Direktorat Pembinaan PAUD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan PAUD, yang salah satunya adalah “melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, NSPK, bimbingan teknis dan supervisi, dan fasilitasi sarana dan prasarana dan fasilitasi penjaminan mutu di bidang sarana dan prasarana PAUD”.

              Dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu serta kapasitas lembaga PAUD (Taman Kanak-kanak, Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD sejenis) Direktorat Pembinaan PAUD melalui Subdit Sarana dan Prasarana PAUD pada tahun 2017 akan menyiapkan: (1) bahan kebijakan/NSPK Sarana Prasarana PAUD, (2) bimbingan teknis dan supervisi Sarana dan Prasarana PAUD, (3) fasilitasi bantuan sarana dan prasarana PAUD, dan (4) kegiatan sejenis yang terkait dengan pengembangan sarana dan prasarana PAUD. 

              Berpijak dari kondisi tersebut di atas, pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, akan memberikan dukungan kepada masyarakat dalam bentuk “Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017”. Dengan adanya program dan kegiatan layanan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia.

              Dasar Hukum
              1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
              2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
              3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
              4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
              5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
              6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya;
              7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
              8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
              9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
              10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Renstra Kemendikbud Tahun 2015-2019;
              11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016;
              12. Keputusan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: SP DIPA-023.05.1.666845/2017, tanggal 7 Desember 2016 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Tahun 2017.

              Tujuan Petunjuk Teknis
              Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan acuan kepada semua pihak, baik di lingkungan Direktorat Pembinaan PAUD, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Yayasan Pendidikan serta pemangku kepentingan dalam memahami proses pengajuan dan penilaian Proposal, penetapan dan penyaluran “Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017”. 

              Pengertian Bantuan
              Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru adalah bantuan Pemerintah untuk membangun gedung baru dalam bentuk uang yang dilaksanakan oleh lembaga penerima bantuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

              Tujuan Bantuan
              Tujuan pemberian bantuan adalah untuk: (a) meningkatkan dukungan, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD; (b) meningkatkan akses anak usia dini yang terlayani di lembaga PAUD; dan (c) meningkatkan mutu layanan PAUD.

              Hasil Yang Diharapkan dari Bantuan
              1. Tersalurkannya “Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017”, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 
              2. Meningkatnya dukungan dan peranserta masyarakat dalam peningkatan akses dan mutu layanan PAUD
              3. Meningkatnya jumlah lembaga PAUD yang menjadi rujukan bagi lembaga- lembaga PAUD di sekitarnya.

              Manfaat Bantuan
              Manfaat Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017sebagai berikut:
              1. Dapat meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia
              2. Meningkatnya dukungan dan peran serta masyarakat dalam peningkatan akses dan mutu layanan PAUD
              3. Meningkatnya jumlah lembaga PAUD;
              4. Menciptakan lingkungan PAUD yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak. 

              Pemberi Bantuan
              Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana bantuan sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2017.

              Sasaran Bantuan
              Sasaran Pemberian Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017 adalah: lembaga PAUD yang akan didirikan oleh Pemerintah Daerah/Yayasan Pendidikan.

              Bentuk Bantuan
              Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017 yang diberikan kepada Pemerintah Daerah/Yayasan Pendidikan disalurkan dalam bentuk uang.

              Besaran Bantuan
              Besarnya “Paket Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017” yang diberikan adalah sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang disalurkan dalam bentuk uang.

                Download Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  48 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru Pendidikan Anak Usia Dini Pembina Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



                Download File:
                Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017.pdf [ Link 1 ]
                Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017.pdf [ Link 2 ]

                Sumber: http://paud.kemdikbud.go.id

                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

                Lihat juga beberapa informasi dan berkas terkait dengan PAUD lainnya di bawah ini.


                Formulir Kontak

                Nama

                Email *

                Pesan *