Jadwal US/M SD/MI dan POS US/M SD/MI Tahun 2017

Diposkan oleh Pada 2/16/2017 09:47:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Jadwal US/M SD/MI dan POS US/M SD/MI Tahun 2017 pada Keputusan Balibang Kemdikbud Nomor: 007/H/EP/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Dasar Luar Biasa dan Penyelenggera Program Paket A/ULA Tahun 2017. Berkas ini ditujukan sebagai referensi untuk Guru, Kepala Sekolah dan lain-lain di SD, MI dan sederajat.

POS US/M SD/MI Tahun 2017
POS US/M SD/MI Tahun 2017

Jadwal US/M SD/MI Tahun 2017

US/M SD/MI dilaksanakan pada:
Jadwal Pelaksanaan USM SD MI 2017
Jadwal Pelaksanaan USM SD MI 2017

POS (Prosedur Operasional Standar) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Dasar Luar Biasa dan Penyelenggera Program Paket A/ULA tahun 2017

Berikut ini kutipan keterangan dari isi POS US/M SD/MI Tahun 2017:
PERATURAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR UJIAN SEKOLAH/MADRASAH PADA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, DAN PENYELENGGARA PROGRAM PAKET A/ULA TAHUN PELAJARAN 2016/2017.

Pasal 1
(1) Prosedur Operasional Standar merupakan acuan dalam penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Penyelenggara Program Paket A/ULA Tahun Pelajaran 2016/2017.
(2) Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2016/2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR UJIAN SEKOLAH/MADRASAH PADA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, DAN PENYELENGGARA PROGRAM PAKET A/ULA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:
  1. Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat, selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik untuk semua muatan/mata pelajaran dan muatan lokal.
  2. Prosedur Operasional Standar, selanjutnya disebut POS adalah langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan serta menjadi dasar dan acuan dalam penyelenggaraan US/ M.
  3. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar, selanjutnya disebut SD, Madrasah Ibtidaiyah, selanjutnya disebut MI, Sekolah Dasar Luar Biasa, selanjutnya disebut SDLB, Satuan Pendidikan Kerjasama, selanjutnya disebut SPK, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar, selanjutnya disebut SKB, dan Pondok Pesantren Salafiyah, selanjutnya disebut PPS.
  5. Program Ula adalah pendidikan dasar enam tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket A dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
  6. Kriteria Kelulusan adalah ketercapaian minimal persyaratan kelulusan peserta didik.
  7. US IM Susulan adalah US/ M yang dilaksanakan bagi peserta didik yang berhalangan mengikuti US/M karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah.
  8. Kisi-kisi US/M adalah acuan dalam penyusunan dan perakitan Paket Soal yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku.
  9. Bahan US/ M adalah bahan yang digunakan dalam penyelenggaraan US/M yang terdiri atas Paket Soal, Lembar Jawaban US/M, daftar hadir, berita acara, amplop pengembalian lembar jawaban, pakta integritas, dan tata tertib.
  10. Paket Soal US/M adalah perangkat soal yang digunakan untuk US/M terdiri dari paket Utama, Susulan, dan Cadangan.
  11. Lembar Jawaban US/M yang selanjutnya disebut LJUS/M adalah lembaran kertas yang digunakan oleh peserta ujian untuk menjawab soal US/M.
  12. Daftar Satuan Pendidikan Penyelenggara US/M, selanjutnya disebut DSPP-US/M adalah daftar yang memuat penyelenggara US/M.
  13. Daftar Nominasi Sementara, selanjutnya disebut DNS adalah daftar yang memuat calon peserta sementara US/M.
  14. Daftar Nominasi Tetap, selanjutnya disebut DNT adalah daftar yang memuat calon peserta tetap US/ M.
  15. Daftar Kolektif Hasil Ujian Sekolah/Madrasah, selanjutnya disebut DKHUS/M adalah daftar yang memuat basil US/M.
  16. Ijazah adalah dokumen/ sertifikat pencapaian kompetensi akhir peserta didik yang berisi keterangan tentang penyelesaian seluruh program pembelajaran, perolehan nilai minimal baik pada penilaian akhir, dan lulus US/M.
  17. Penyelenggara US/M adalah Satuan Pendidikan, Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama, Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Atase Pendidikan dan Kebudayaan/Konsulat Jenderal Bidang Sosial Budaya, dan Kementerian.
  18. Sekolah Indonesia di Luar Negeri, selanjutnya disebut SILN adalah satuan pendidikan Indonesia di luar negen yang menggunakan kurikulum yang berlaku di Indonesia.
  19. Provinsi adalah pemerintah provinsi.
  20. Kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota.
  21. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan.
  22. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  23. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
PESERTA UJIAN SEKOLAH/MADRASAH
Persyaratan Peserta
Persyaratan peserta US/M adalah sebagai berikut:
  1. Telah atau pernah mengikuti pendidikan pada tahun terakhir di SD/MI, SDLB, dan Program Paket A/Ula.
  2. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar (rapor) pada SD/MI, SDLB, dan Program Paker A/Ula mulai kelas IV semester 1 sampai dengan kelas VI semester 1.
  3. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar (rapor) setingkat SD /MI, SDLB, atau Program Paket A/Ula mulai kelas IV semester 1 sampai dengan kelas VI semester 1 untuk pendidikan informal.
  4. Berhalangan mengikuti US/M di satuan pendidikan yang bersangkutan dengan alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti US/M dapat mengikuti US/M susulan.
Pendaftaran Peserta
  1. Satuan pendidikan melakukan pendaftaran peserta dengan menggunakan format pendaftaran yang dibakukan oleh Kabupaten/Kota, sedangkan untuk SDLB menggunakan format pendaftaran yang dibakukan oleh Provinsi.
  2. Satuan pendidikan mengirimkan daftar peserta ke Kabupaten/ Kota, Kantor Kementerian Agama, dan Provinsi sesuai dengan jenis satuan pendidikan.
  3. Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama mengoordinasikan pemasukan data peserta dengan menggunakan aplikasi yang tersedia, sedangkan untuk SDLB dikoordinasikan oleh Provinsi.
  4. Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama, dan Provinsi sesuai dengan kewenangan mencetak dan mendistribusikan DNS ke satuan pendidikan.
  5. Satuan pendidikan melakukan validasi DNS dan mengirimkan hasil validasi ke Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama, dan Provinsi sesuai dengan bentuk satuan pendidikan.
  6. Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama, dan Provinsi sesuai dengan kewenangan melakukan finalisasi data, mencetak, dan mendistribusikan DNT beserta Kartu Peserta US/M ke satuan pendidikan.
  7. Pimpinan satuan pendidikan menandatangani dan membubuhkan stempel pada Kartu Peserta US/M yang telah ditempel foto peserta.
  8. Peserta Program Paket A/Ula yang tidak lulus US/M pada tahun pelajaran 2015/2016 dan akan mengikuti US/M tahun pelajaran 2016/2017 harus terdaftar pada satuan pendidikan asal atau satuan pendidikan yang ditunjuk.
PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH/MADRASAH
Kermenterian
Tugas dan kewenangan Kementerian dalam penyelenggaraan US/M adalah:
  1. Menetapkan POS US/M;
  2. Menetapkan kisi-kisi soal: a. muatan/mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA yang diujikan pada US/M SD/MI dan SDLB; b. muatan/mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn yang diujikan pada US/M Program Paket A/Ula;
  3. Melakukan sosialisasi kisi-kisi soal sebagaimana dimaksud pada angka 2 ke Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
  4. Menyusun dan menetapkan soal sebanyak 25% (dua puluh lima persen) paket soal untuk muatan/mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 2;
  5. Menyediakan ahli penilaian pendidikan untuk kegiatan perakitan dan penetapan perangkat soal yang akan digunakan, berkoordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
  6. Melakukan sosialisasi pelaksanaan Kabupaten/Kota, dan LPMP; US/M ke Provinsi, 
  7. Menetapkan format dan spesifikasi blangko Ijazah;
  8. Melakukan pencetakan dan pendistribusian blanko ijazah ke satuan pendidikan melalui Provinsi, Atase Pendidikan, Kabupaten/Kota, atau Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan;
  9. Memantau pelaksanaan US/M di Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan satuan pendidikan;
  10. Menerima data hasil pengolahan US/M dari Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kewenangan;
  11. Menganalisis data hasil US/ M dan menyusun laporan pemetaan hasil US/M; dan
  12. Mengevaluasi penyelenggaraan US/M. B. 
Provinsi
  1. Gubernur; Gubernur menetapkan pelaksana US/M di tingkat Provinsi yang terdiri atas; a. Dinas Pendidikan Provinsi/Instansi yang menangam pendidikan dasar; b. Kantor Wilayah Kementerian Agama; dan c. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
  2. Dinas Pendidikan Provinsi/Instansi yang meriangarn pendidikan dasar dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
Provinsi mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
  1. melaksanakan sosialisasi pelaksaaan US/ M kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dewan Pendidikan Provinsi, DPRD Provinsi, media massa dan pemangku kepentingan lain;
  2. menggandakan dan mendistribusikan POS, dan kisi-kisi soal US/M yang ditetapkan Kementerian ke Kabupaten/Kota dan Kan tor Kernen terian Agama (bagi yang memiliki anggaran);
  3. mengoordinasikan perakitan 25% (dua puluh lima persen) paket soal dari Kementerian dan 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal dari Kabupaten/Kota dan menetapkan perangkat paket soal US/M;
  4. melengkapi paket soal US/M dengan Lembar Jawaban US/M, daftar hadir, berita acara, amplop pengembalian lembar jawaban, pakta integritas, dan tata tertib menjadi bahan US/M;
  5. mendistribusikan paket soal pada butir 4 ke Kabupaten/Kota;
  6. menjaga kerahasiaan bahan US/M;
  7. menjaga keamanan pelaksanaan US/M;
  8. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan US/ M di wilayahnya;
  9. menyampaikan hasil pengolahan kepada Kementerian; dan
  10. membuat laporan pelaksanaan US/M di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Kementerian.
Tugas dan Kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi dalam pelaksanaan US/M SDLB
Dinas Pendidikan Provinsi mempunyai tugas dan kewenangan:
  1. merencanakan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan US/M SDLB di wilayahnya;
  2. melakukan sosialisasi kebijakan US/M SDLB kepada pemangku kepentingan terkait;
  3. menerima DNT dari satuan pendidikan;
  4. menyusun 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan oleh Kementerian dengan melibatkan para pendidik yang mewakili Kabupaten/Kota di wilayahnya;
  5. mengoordinasikan perakitan 25% (dua puluh lima persen) paket soal dari Kementerian dan 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal dari Kabupaten/Kota dengan ahli penilaian pendidikan dan menetapkan perangkat paket soal US/ M;
  6. melengkapi paket soal US/M dengan Lembar Jawaban US/M, daftar hadir, berita acara, amplop pengembalian lembar jawaban, pakta integritas, dan tata tertib menjadi bahan US/M;
  7. mendistribusikan paket soal pada butir 6 ke Kabupaten/Kota atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau satuan pendidikan;
  8. menggandakan dan mendistribusikan bahan US/M SDLB ke satuan pendidikan melalui dana APBD di Dinas Pendidikan Provinsi atau dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di satuan pendidikan;
  9. menjaga kerahasiaan bahan US/M;
  10. menjaga keamanan pelaksanaan US/M;
  11.  menyediakan aplikasi pendataan;
  12. membentuk tim pengolahan WUS/M;
  13. melakukan pengolahan hasil US/M;
  14. menyampaikan hasil pengolahan kepada Kementerian dan Satuan Pendidikan;
  15. mencetak dan mendistribusikan DKHUS/M untuk muatan/mata pelajaran yang kisi-kisinya ditetapkan Kementerian ke satuan pendidikan khusus;
  16. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan US/M di wilayahnya; dan
  17. membuat laporan pelaksanaan US/M di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Kementerian.
Atase Pendidikan clan Kebudayaan/Konsulat Jenderal bidang Sosial Budaya.
Atase Pendidikan clan Kebudayaan/Konsulat Jenderal bidang Sosial Budaya mempunyai tugas clan kewenangan:
  1. menetapkan penyelenggaraan US/ M negara di wilayah tugasnya;
  2. merencanakan clan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan US/M di wilayahnya;
  3. melakukan sosialisasi pelaksanaan US/M kepada SILN di wilayahnya;
  4. menggandakan clan mendistribusikan Permen, POS, dan kisi-kisi soal yang ditetapkan Kementerian;
  5. menetapkan DNT peserta US/ M di wilayahnya dan mengirimkannya ke Kementerian;
  6. menetapkan kisi-kisi dan menyusun 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal yang kisi-kisinya ditetapkan oleh Kementerian dengan melibatkan para pendidik dari SILN di wilayahnya;
  7. mengambil 25% (dua puluh lima persen) paket soal dari Kementerian;
  8. merakit dan menetapkan paket soal US/M yang terdiri atas 25% (dua puluh lima persen) paket soal dari Kementerian dan 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal dari SILN Penyelenggara di wilayahnya;
  9. menggandakan dan mendistribusikan bahan US/M yang mencakup Paket Soal, WUS/M, Daftar Hadir, Berita Acara, dan pakta integritas ke SILN;
  10. melakukan pengolahan hasil US/M SILN serta mengirimkan hasilnya ke Kementerian;
  11. menjaga kerahasiaan bahan US/M;
  12. menjaga keamanan clan ketertiban pelaksanaan US/M;
  13. menyediakan aplikasi pendataan;
  14. membentuk tim pemindai dan pengolahan WUS/M;
  15. mencetak dan mendistribusikan DKHUS/M untuk muatan/ mata pelajaran yang kisi-kisinya ditetapkan Kementerian ke setiap SILN penyelenggara;
  16. mendistribusikan blanko ijazah dan hasil US/M ke SILN penyelenggara;
  17. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan US/M di wilayahnya; dan
  18. membuat laporan pelaksanaan US/M di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Kementerian.
Kabupaten/Kota
  1. Bupati/Walikota; Bupati/Walikota menetapkan pelaksana US/M di tingkat kabupaten/kota yang terdiri atas: a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan b. Kantor Kementerian Agama.
  2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama; Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas dan kewenangan: a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan US/ M di wilayahnya berdasarkan POS US/M; b. melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam seluruh tahapan penyelenggaraan US/M; c. mengoordinasikan dan menyosialisasikan pelaksanaan US/ M kepada pimpinan satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, DPRD, kabupaten/kota, media massa, dan pemangku kepentingan lain di wilayahnya; d. melakukan pendataan dan menetapkan calon peserta US/M; e. mengelola data peserta US/M serta menerbitkan DNS dan DNT; f. mengirimkan DNS ke Satuan pendidikan untuk divalidasi; g. mengirimkan DNT ke Provinsi atau Kantor Wilayah Kementerian Agama serta satuan pendidikan; h. mencetak kartu peserta US/M; 1. mendistribusikan Permen, POS, dan kisi-kisi soal yang ditetapkan Kementerian ke satuan pendidikan; j. memilih dan menetapkan penulis soal US/M dari satuan pendidikan atau KKG; k. mengoordinasikan penulisan 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan oleh Kementerian dengan memilih indikator sesuai dengan karakteristik daerah; 1. menyerahkan paket soal 75% pada butir k untuk dirakit dan ditetapkan oleh Provinsi; m. menerima bahan US/M yang sudah ditetapkan oleh Provinsi; n. menggandakan dan mendistribusikan bahan US/M ke Satuan pendidikan melalui dana APBD di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, atau mengoordinasikan penggandaan dan pendistribusian bahan US/M ke Satuan pendidikan melalui dana BOS di Satuan pendidikan; o. menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan US/M; p. menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan US/M; q. membentuk tim pengolahan WUS/M; r. melakukan pengolahan hasil US/M; s. menyampaikan hasil pengolahan kepada Kementerian; t. mencetak dan mendistribusikan DKHUS/M untuk muatan/pelajaran yang kisi-kisinya ditetapkan Kementerian ke satuan pendidikan; u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan US/M diwilayahnya bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Pengawas Sekolah; dan v. membuat laporan pelaksanaan US/M kabupaten/kota dan menyampaikannya ke Kementerian.
Satuan Pendidikan
  1. Persyaratan penyelenggara US/ M; a. Penyelenggara US/M adalah satuan/program pendidikan yang terakreditasi. b. Penyelenggaraan US/ M untuk satuan pendidikan yang belum terakreditasi atau berada di daerah tertinggal/ terluar / terpencil dilakukan oleh satuan/ program pendidikan yang sudah terakreditasi atau oleh satuan/ program pendidikan yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama setempat. Khusus untuk SDLB ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi; c. Pimpinan satuan pendidikan menetapkan Penanggung-jawab Penyelenggaraan US/M di satuan pendidikan yang terdiri atas Pendidik dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan/ atau Pendidik dari satuan pendidikan lain yang bergabung.
  2. Satuan pendidikan mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut: a. melaksanakan tahapan US/ M berdasarkan Permen dan POS US/M serta petunjuk teknis pelaksanaan US/M di satuan pendidikan; b. melakukan sosialisasi pelaksanaan US/ M kepada pendidik, peserta US/M, orang tua, dan komite sekolah; c. mengusulkan calon penulis soal US/M yang kisi-kisinya ditetapkan oleh Kementerian kepada Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama. Untuk SDLB kepada provinsi; d. menyusun dan menetapkan paket soal US/M yang kisi-kisinya tidak ditetapkan Kementerian; e. melakukan pendaftaran calon peserta US/M dan mengirimkannya ke Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama. Untuk SDLB kepada provinsi; f. melakukan latihan pengisian WUS / M kepada calon peserta US/M; g. menggandakan bahan US/ M dengan dana BOS di satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (apabila anggaran tidak dialokasikan di APBD); h. mengambil bahan US/M di tempat yang sudah ditetapkan oleh Penyelenggara US/M Kabupaten/Kota; 1. memeriksa dan memastikan amplop paket soal US/ M dalam keadaan disegel; j. menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan US/M; k. menyiapkan ruang khusus untuk pelaksanaan US/M bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus; 1. menjaga keamanan pelaksanaan US/M; m. memeriksa dan memastikan amplop WUS/M dalam keadaan dilem/ dilak di ruang ujian dan telah ditandatangani oleh Pengawas Ruang US/M, serta dibubuhi stempel satuan pendidikan; n. mengumpulkan basil US/M serta mengirimkannya ke Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama, untuk SDLB kepada Provinsi; o. menenma DKHUS/M dari Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama, untuk SDLB dari Provinsi; p. menerbitkan, menandatangani, dan membagikan hasil US/M kepada peserta US/M; dan q. menyampaikan laporan pelaksanaan US/M kepada Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama, khusus SILN kepada Atase Pendidikan dan Kebudayaan/Konsulat Jenderal Sosial Budaya, untuk SDLB ke Provinsi.
Penyusunan Kisi-Kisi Soal
Kementerian menyusun kisi-kisi soal berdasarkan kurikulum yang berlaku, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  1. mengidentifikasi materi yang sama pada muatan/mata pelajaran yang diujikan sesuai Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
  2. menyusun kisi-kisi soal US/M untuk muatan/mata pelajaran yang diujikan dengan melibatkan pendidik dan ahli penilaian pendidikan;
  3. melakukan validasi kisi-kisi soal US/M dengan melibatkan pendidikdan ahli penilaian pendidikan; dan
  4. menetapkan kisi-kisi soal US/M Tahun Pelajaran 2016/2017.
Penyiapan Paket Soal US/M
  1. Kementerian menetapkan 25% (dua puluh lima persen) paket soal dengan cara mengidentifikasi dan memilih butir-butir soal dari bank soal nasional sesuai dengan kisi-kisi soal US/M Tahun Pelajaran 2016/2017.
  2. Provinsi atau Kabupaten/Kota menyusun, menetapkan, dan merakit paket soal, dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. menyusun 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal dengan melibatkan para pendidik yang mewakili seluruh Kabupaten/ Kota di wilayahnya; b. merakit dan menetapkan paket soal US/M dengan cara menggabungkan 25% (dua puluh lima persen) paket soal dari Kementerian dengan 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal yang ditetapkan Provinsi atau Kabupaten/Kota; c. melakukan finalisasi dan menata perwajahan (lay out) paket soal dapat melibatkan pendidik, dosen, dan ahli penilaian pendidikan Pengiriman 25% (dua puluh lima persen) paket soal US/M sebagai berikut: a. Kementerian menyerahkan 25% (dua puluh lima persen) paket soal US/M dalam bentuk softcopy kepada Provinsi disertai Berita Acara; dan b. Provinsi menerima 25% (dua puluh lima persen) paket soal US/M dari Kementerian, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) mengecek kesesuaian jumlah dan nama muatan/ mata pelajaran yang kisi-kisinya ditetapkan oleh Kementerian dengan Berita Acara; dan 2) mengisi dan menandatangani Berita Acara Serah Terima dengan saksi dari Provinsi.
  3. Atase Pendidikan dan Kebudayaan/Konsulat Jenderal bidang Sosial Budaya menyiapkan, menggandakan, dan mendistribusikan seluruh paket soal un tuk SILN.
  4. Paket soal untuk US/M SD/MI dan SDLB terdiri atas paket soal US/M, paket soal susulan, dan paket soal cadangan.
Penggandaan dan Pendistribusian Bahan US/M
  1. Penggandaan dan pendistribusian bahan US/ M dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pengawasan penggandaan dan pendistribusian bahan US/M menjadi tanggung jawab Provinsi dan atau Kabupaten/Kota atau Satuan Pendidikan.
  3. Setelah pelaksanaan US/M berakhir, pengelolaan paket soal diserahkan kepada satuan pendidikan.
  4. Ketentuan tentang penggandaan dan pendistribusian bahan US/M diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis penggandaan dan pendistribusian yang ditetapkan oleh Provinsi dan atau Kabupaten/Kota atau Satuan Pendidikan.

    Download Keputusan Balibang Kemdikbud Nomor: 007/H/EP/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Dasar Luar Biasa dan Penyelenggera Program Paket A/ULA Tahun 2017

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Keputusan Balibang Kemdikbud Nomor: 007/H/EP/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Dasar Luar Biasa dan Penyelenggera Program Paket A/ULA Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh di bawah ini:

    Prosedur Operasional Standar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Dasar Luar Biasa dan Penyelenggera Program Paket A/ULA Tahun 2017



    Download File:
    POS US/M SD/MI Tahun 2017.pdf

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Jadwal US/M SD/MI dan POS US/M SD/MI Tahun 2017 pada Keputusan Balibang Kemdikbud Nomor: 007/H/EP/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Dasar Luar Biasa dan Penyelenggera Program Paket A/ULA Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.
    Sumber: Balitbang - Kemdikbud

    Lihat juga:
    Kisi-Kisi Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) SD MI SDLB dan Paket A Tahun Pelajaran 2016/2017.pdf

    Lihat juga informasi dan download berkas file edukasi lainnya pada Related Posts di bawah.


    Tips: Klik Bagikan/Share sebelum Download

    Klik G+1 untuk merekomendasikan ke teman/rekan Anda


    Silahkan bagikan dan beritahukan atau rekomendasikan berkas ini ke teman atau rekan Anda melalui sosial media dengan menekan icon-icon di bawah ini. Terima Kasih.

    Recommended Posts:

    Next
    « Prev Post
    Previous
    Next Post »

    Formulir Kontak

    Nama

    Email *

    Pesan *