Sistem Zonasi PPDB Diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017

Diposting oleh Pada 5/13/2017 12:21:00 AM dengan 1 comment

Berikut ini adalah keterangan mengenai Sistem Zonasi PPDB Diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.

Mengutip berita dari berbagai sumber bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah akan memulai menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan murid baru mulai tahun ajaran 2017/2018. Dan inilah keterangan dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang di dalamnya menjelaskan tentang Sistem Zonasi PPDB.

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang PPDB
Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang PPDB

Sistem Zonasi PPDB Diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017

Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB diatur dalam pasal 15 sampai dengan 17 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.

Berikut ini kutipan isi Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Bagian Keempat tentang Sistem Zonasi :

Pasal 15
(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

(3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.

(4) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.

(5) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 16
(1) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

(2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

(3) Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Sekolah.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite sekolah, dewan pendidikan, dan dinas pendidikan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak berlaku bagi SMK.

    Download Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 ini,  silahkan lihat di bawah ini:



    Download File:


    Demikian yang bisa kami sampaikan informasi dan berkas mengenai Sistem Zonasi PPDB Diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

    Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya erkait dengan kategori PPDB di bawah ini:



    Lihat juga informasi dan download berkas file edukasi lainnya pada Related Posts di bawah.


    Tips: Klik Bagikan/Share sebelum Download

    Klik G+1 untuk merekomendasikan ke teman/rekan Anda


    Silahkan bagikan dan beritahukan atau rekomendasikan berkas ini ke teman atau rekan Anda melalui sosial media dengan menekan icon-icon di bawah ini. Terima Kasih.

    Recommended Posts:

    Next
    « Prev Post
    Previous
    Next Post »

    1 komentar:

    Kebijakan zonasi pada PPDB tidak tepat karena efek implisit yang muncul akan mengarah pada sikap kedaerahan walaupun sebatas lokal (lingkup kecil), istilah ekstrimnya boleh dibilang anti NKRI. Sama juga dengan melarang/ menghlang-halangi masyarakat tertentu menuntut ilmu di suatu wilayah yang secara sosial tingkatan stratanya lebih tinggi, bahkan mengarah pada disintegrasi diskriminasi. Perhatikan contoh yang tragis, masyarakat kepulauan seribu tidak boleh belajar di wilayah jakarta, padahal mereka berharap ketika mampu sekolah di jakarta bisa mengubah nasibnya menjadi lebih baik (karakter sosialnya lebih maju). Sebaliknya, masyarakat jakarta-pun ada yang berharap sekolah di daerah (desa) agar lebih tenang dalam menuntut ilmu jauh dari hiruk pikuk kota jakarta yang notabene karakter sosial masyarakatnya lebih brutal.
    Menghilangkan kesan sekolah favourit sama juga menantang alam, karena istilah favourit yang muncul tsb hasil seleksi alam dimana tidak ada manusia atau masyarakat yang merencanakannya, justru ini takdir Allah. Boleh jadi insya Allah pilihan yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Justru kebijakan zonasi pada PPDB akan berlawanan arus dengan konsep pemerataan pendidikan yang selama ini diupayakan. Anak-anak di pulau bawean dilarang bersekolah di sekolah favourit di wilayah surabaya.......???????

    Formulir Kontak

    Nama

    Email *

    Pesan *