Label Kategori

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan PAUD

Diposting oleh Pada 7/11/2018 07:36:00 PM dengan No comments



Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Download file format PDF.

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Berikut ini kutipan teks keterangan informasi dari isi berkas Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2018 
TENTANG 
PENYEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA  DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
bahwa untuk menjamin anak usia dini mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat:
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
  6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
  1. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
  2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  5. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum yang menyelenggarakan PAUD.
  6. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2
Penyediaan layanan PAUD berprinsip:
a. pelayanan yang berkesinambungan;
b. pelayanan yang nondiskriminasi;
c. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh Masyarakat; dan
d. berbasis budaya.

Pasal 3
Penyediaan layanan PAUD bertujuan untuk menyediakan layanan PAUD secara universal untuk semua anak usia dini yaitu sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun agar memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas sebagai persiapan menempuh pendidikan dasar.

Pasal 4
Ruang lingkup penyediaan layanan PAUD meliputi PAUD jalur formal dan PAUD jalur nonformal.

Pasal 5
(1) Layanan PAUD disediakan oleh:
a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
b. Pemerintah Desa; atau c. Masyarakat.

(2) Penyediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Menteri.

Pasal 6
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) desa/kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD.

(2) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Masyarakat menyediakan layanan PAUD berkualitas berdasarkan standar nasional PAUD.

(2) Penyediaan layanan PAUD berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. inovasi pembelajaran;
b. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan inovasi pembelajaran; dan
c. penyediaan sarana dan prasarana.

(3) Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, maupun Masyarakat.

Pasal 8
(1) Layanan PAUD dapat diselenggarakan secara inklusif dengan memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti PAUD dalam 1 (satu) lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

(2) Layanan PAUD secara inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9
(1) Pembelajaran dalam PAUD dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berpusat pada anak dalam konteks bermain sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak.

(2) Pembelajaran dalam PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi perkembangan anak dengan tidak mengutamakan kemampuan baca, tulis, dan hitung.

(3) Pembelajaran dalam PAUD tidak menggunakan pendekatan skolastik yang memaksa peserta didik secara fisik maupun psikis untuk memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.


Pasal 10
(1) Satuan pendidikan penyelenggara PAUD wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pendidik berkualifikasi S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat).

(2) Satuan pendidikan penyelenggara PAUD wajib melakukan peningkatan kompetensi bagi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh guru pendamping atau guru pendamping muda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
(1) Pemerintah bertanggung jawab:
a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
b. memberikan perizinan kerja sama lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia dan penyelenggaraan PAUD di Luar Negeri; dan
c. melakukan pembinaan dan pengawasan.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab:
a. pendirian dan pengembangan satuan pendidikan;
b. pemberdayaan peran serta Masyarakat dalam penyediaan layanan PAUD;
c. mendorong pendirian dan pengembangan PAUD melalui pemberian kemudahan perizinan, bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan pendidik; dan
d. melakukan pendataan untuk memetakan kebutuhan PAUD dan menyusun rencana strategis pelaksanaan PAUD.

(3) Pemerintah Desa bertanggung jawab mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD melalui pemberian bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan pendidik.

Pasal 12
(1) Satuan pendidikan penyelenggara PAUD melaporkan data penyelenggaraan PAUD melalui sistem data pokok pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Laporan data penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginput data secara akurat dan pemutakhiran data ke sistem pendataan pokok pendidikan yang telah disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaporan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melakukan verifikasi data satuan PAUD dan menggunakan data PAUD sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan PAUD.

Pasal 13
(1) Evaluasi pelaporan data penyelenggaraan PAUD dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi masukan, proses, dan keluaran.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, sistematis, dan akuntabel.

Pasal 14
Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD, meliputi:
a. mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti PAUD dengan memprioritaskan anak yang berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun;
b. meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anaknya sebagai peserta didik PAUD untuk pemenuhan aspek perkembangan dan pertumbuhan anak, serta penguatan pendidikan karakter anak dalam keluarga; dan
c. mengawasi penyelenggaraan layanan PAUD di wilayahnya.

Pasal 15
Dana penyediaan layanan PAUD bersumber dari:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
c. Pemerintah Desa;
d. Masyarakat; dan
e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 16
Penyediaan layanan PAUD di bawah pembinaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama juga mengacu kepada Peraturan Menteri ini.

Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2018
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MUHADJIR EFFENDY

    Download Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini



    Download File:
    Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan PAUD.pdf

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Semoga bisa bermanfaat.

    Silahkan lihat juga beberapa informasi berkas rekomendasi lainnya:

    Tips: Klik Bagikan/Share sebelum Download

    Klik G+1 untuk merekomendasikan ke teman/rekan Anda


    Silahkan bagikan dan beritahukan atau rekomendasikan berkas ini ke teman atau rekan Anda melalui sosial media dengan menekan icon-icon di bawah ini. Terima Kasih.
    Next
    « Prev Post
    Previous
    Next Post »

    Formulir Kontak

    Nama

    Email *

    Pesan *