Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara

Diposting oleh Pada 5/23/2018 04:26:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara. Download file format PDF.

Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara
Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara

Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara

Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara:

Dalam rangka pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk penyebarluasan informasi, baik antar individu, individu dan institusi, serta antar institusi dalam menghadapi tantangan dan perubahan Iingkungan yang sangat cepat dan dinamis, Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat berperan membangun suasana yang kondusif di media sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjunjung tinggi Nila, Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, serta pembinaan profesi ASN, bagi Pegawai ASN dalam penyebarluasan informasi melalui media sosial agar memperhatikan hal-hal sebagal berikut:
  1. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
  2. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
  3. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
  4. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
  5. Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  6. Memastikan bahwa informasi yang disebartuaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan;
  7. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya;
  8. Tidak memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman;
Apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas, PPK agar memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Download Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara



    Download File:
    Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara.pdf

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara. Semoga bisa bermanfaat.
    Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)

    Diposting oleh Pada 5/09/2018 06:47:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H). Download file format PDF.

    Surat Edaran MENPANRB Tentang Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)
    Surat Edaran MENPANRB Tentang Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)

    Surat Edaran MENPANRB Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H):

    Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan lbadah Puasa pada bulan Ramadhan khususnya bagi ASN, l'llll dan POLRI yang beragama Islam, maka jam kerja Pegawai Negari Sipil perlu diatur sebagai berikut:
    1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja
    a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00-15.00; - Waktu Istirahat Pukul: 12.00-12.30.
    b. Hari Jum'at Pukul: 08.00 -15.30; - Waktu Istirahat Pukul: 11.30 -12.30.

    2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakuan enam hari kerja
    a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00- 14.00; - Waktu Istirahat Pukul: 12.00 - 12.30.
    b. Hari Jum'at Pukul: 08.00- 14.30; - Waktu Istirahat Pukul: 11.30 - 12.30.

    3. Jumlah jam kerja bagi instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32.50 jam per minggu.

    4. Ketentuan Pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan lnstansi dan Pemerintah Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

      Download Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)



      Download File:
      Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H).pdf

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Silabus RPP IPA SMP MTs Kurikulum 2013 Kelas VII, VIII, IX. Semoga bisa bermanfaat.
      Surat Edaran Kepala BKN No D-26-30/V/99 Tentang Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiunan PNS Setelah Diundangkannya PP No 11 Tahun 2017

      Diposting oleh Pada 7/20/2017 01:28:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas dan informasi Surat Edaran Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) Nomor D-26-30/V/99 Tentang Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiunan PNS Setelah Diundangkannya Peraturan Pemerintah  Nomor  11 Tahun 2017.

      Surat Edaran Kepala BKN No D-26-30/V/99 Tentang Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiunan PNS Setelah Diundangkannya PP No 11 Tahun 2017
      Surat Edaran Kepala BKN No D-26-30/V/99 Tentang Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiunan PNS Setelah Diundangkannya PP No 11 Tahun 2017

      Surat Edaran Kepala BKN No D-26-30/V/99 Tentang Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiunan PNS Setelah Diundangkannya PP No 11 Tahun 2017

      Dalam Surat Edaran Kepala BKN No D-26-30/V/99 Tentang Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiunan PNS Setelah Diundangkannya PP No 11 Tahun 2017 ini antara lain dijelaskan tentang proses kenaikan pangkat dan  proses penetapan pensiun PNS selama masa transisi sebelum ditetapkan peraturan pelaksana sebagai turunan dari diterbitkannya PP 11 tahun 2017. Dijelaskan juga tentang pemberlakuan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO).

        Download Surat Edaran Kepala BKN No D-26-30/V/99 Tentang Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiunan PNS Setelah Diundangkannya PP No 11 Tahun 2017

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi Surat Edaran Kepala BKN No D-26-30/V/99 Tentang Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiunan PNS Setelah Diundangkannya PP No 11 Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



        Download File:
        Surat Edaran Kepala BKN No D-26-30/V/99 Tentang Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiunan PNS Setelah Diundangkannya PP No 11 Tahun 2017
        PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.pdf

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan Surat Edaran Kepala BKN No D-26-30/V/99 Tentang Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiunan PNS Setelah Diundangkannya PP Nomor  11 Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.
        Surat Menteri PANRB Tentang Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H

        Diposting oleh Pada 6/03/2017 11:47:00 AM dengan No comments

        Berikut ini adalah informasi dan berkas Surat Menteri PANRB Nomor B/21/M.KT.02/2017 tentang Himbauan untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H.

        Surat Menteri PANRB Tentang Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H
        Surat Menteri PANRB Tentang Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H

        Download Surat Menteri PANRB Tentang Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H

        Selengkapnya mengenai informasi dan berkas Surat Menteri PANRB Tentang Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



        Download File:
        Surat Menteri PANRB Tentang Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan.pdf

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai informasi dan berkas Surat Menteri PANRB Tentang Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H. Semoga bisa bermanfaat.

        Sumber: https://www.menpan.go.id
        Surat Edaran MENPANRB Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan

        Diposting oleh Pada 5/17/2017 08:09:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas informasi Surat Edaran MENPANRB Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan.

        Surat Edaran MENPANRB Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan
        Surat Edaran MENPANRB Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan


        Surat Edaran MENPANRB Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan

        Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi Surat Edaran MENPANRB Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan:

        Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah Puasa pada bulan Ramadhan, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan.

        Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada bulan Ramadhan, kiranya Surat Edaran (terlampir) dimaksud dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

        Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan lbadah Puasa pada bulan Ramadhan bagi ASN, TNI, dan POLRI, maka jam kerja ASN, TNI, dan POLRI perlu diatur sebagai berikut:

        1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
        a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00-15.00
        Waktu Istirahat Pukul: 12.00-12.30
        Waktu Hari Jum’at Pukul: 08.00-15.30
        Waktu istirahat Pukul: 11.30-12.30

        2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) han kerja

        a. Hari Senin sampat dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00-14.00
        Waktu istn’ahat Pukul: 12.00-12.30

        b. Hari Jum’at Pukul 08.00-14.30
        Waktu istirahat Pukul: 11-30-12.30

        3. Jumlah jam kerja efektlf bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per minggu.

        4. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan 2017 tersebut diatur oleh Pimpinan lnstansi Pemerlntah Pusat dan Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

          Download Surat Edaran MENPANRB Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Edaran MENPANRB Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan ini silahkan lihat di bawah ini:



          Download File:
          Surat Edaran MENPANRB Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan.pdf

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Edaran MENPANRB Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan. Semoga bisa bermanfaat.
          Contoh Format Surat Izin untuk PNS ASN di Tingkat Sekolah

          Diposting oleh Pada 4/30/2017 11:37:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Contoh Format Surat Izin untuk PNS ASN di Tingkat Sekolah. Download file format .doc atau .docx Microsoft Word dan format .xlsx Microsoft Excel.

          Contoh Format Surat Izin untuk PNS ASN di Tingkat Sekolah
          Contoh Format Surat Izin untuk PNS ASN di Tingkat Sekolah

          Contoh Format Surat Izin untuk PNS ASN di Tingkat Sekolah

          Contoh Format Surat Izin untuk PNS ASN di Tingkat Sekolah ini terdiri dari Izin Cuti Alasan Penting, Izin Cuti Bersalin, Izin Cuti Besar, Izin Cuti Sakit, Permohon Cuti Alasan Penting, Permohon Cuti Bersalin, Permohon Cuti Besar, Permohon Cuti Sakit, Surat Izin Pulang, Rekapitulasi Tahunan Cuti Pegawai.

            Download Contoh Format Surat Izin untuk PNS ASN di Tingkat Sekolah

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Format Surat Izin untuk PNS ASN di Tingkat Sekolah ini silahkan lihat atau unduh pada link di bawah ini:

            Download File:

            Izin Cuti Alasan Penting.docx
            Izin Cuti Bersalin.docx
            Izin Cuti Besar.docx
            Izin Cuti Sakit.docx
            Permohon Cuti Alasan Penting.doc
            Permohon Cuti Bersalin.doc
            Permohon Cuti Besar.docx
            Permohon Cuti Sakit.docx
            Surat Izin Pulang.xlsx
            Rekapitulasi Tahunan Cuti Pegawai.xlsx


            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Format Surat Izin untuk PNS ASN di Tingkat Sekolah. Semoga bisa bermanfaat.
            Surat Menteri PANRB Tentang Penyusunan Kebutuhan PNS Pada Instansi Pemerintah 25 April 2017

            Diposting oleh Pada 4/28/2017 11:28:00 AM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas dan informasi dari Surat Menteri PANRB Tentang Penyusunan Kebutuhan PNS Pada Instansi Pemerintah tertanggal 25 April 2017.

            Surat Menteri PANRB Tentang Penyusunan Kebutuhan PNS Pada Instansi Pemerintah 25 April 2017
            Surat Menteri PANRB Tentang Penyusunan Kebutuhan PNS Pada Instansi Pemerintah 25 April 2017

            Surat Menteri PANRB Tentang Penyusunan Kebutuhan PNS Pada Instansi Pemerintah 25 April 2017

            Berikut ini kutipan keterangan dari isi Surat Menteri PANRB Nomor: B/231/M.SM.01.00/2017 Tentang Penyusunan Kebutuhan PNS Pada Instansi Pemerintah 25 April 2017:

            Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, diamanatkan bahwa setiap lnstansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS tersebut dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

            Sehubungan dengan hal tersebut, untuk kebutuhan tahun 2017, harap Saudara segera menyampaikan usulan kebutuhan PNS yang diprioritaskan dari kebutuhan pegawai yang telah di input ke dalam aplikasi e-Formasi, khususnya untuk Jabatan Fungsional dan jabatan teknis lain yang mendukung tugas inti (core business) instansi. Khusus untuk Pemerintah Daerah dibatasi hanya pada jabatan Guru, Dokter, Perawat, serta jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, terlampir kami sampaikan format kebutuhan PNS untuk diisi dan disampaikan secara resmi kepada Menteri PANRB paling lambat sudah diterima tanggal 5 Mei 2017, yang soft copy-nya disampaikan melalui surat elektronik (e-mail: asdep2.sdma@menpan.go.id).

              Download Surat Menteri PANRB Tentang Penyusunan Kebutuhan PNS Pada Instansi Pemerintah 25 April 2017

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Menteri PANRB Tentang Penyusunan Kebutuhan PNS Pada Instansi Pemerintah 25 April 2017 ini silahkan lihat di bawah ini:



              Download File:
              Surat Menteri PANRB Tentang Penyusunan Kebutuhan PNS Pada Instansi Pemerintah.pdf

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Menteri PANRB Tentang Penyusunan Kebutuhan PNS Pada Instansi Pemerintah 25 April 2017. Semoga bisa bermanfaat.

              Sumber: https://www.menpan.go.id

              Lihat juga informasi dan berkas terkait dengan kategori Informasi lainnya:


              Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji PNS (ASN) untuk Tahun 2017

              Diposting oleh Pada 4/15/2017 03:36:00 PM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas dan informasi mengenai Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji PNS untuk Tahun 2017.

              Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji PNS untuk Tahun 2017
              Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji PNS untuk Tahun 2017

              Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji PNS (ASN) untuk Tahun 2017

              Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji PNS (ASN) untuk Tahun 2017 masih mengacu kepada PP Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dikarenakan tidak adanya perubahan atau kenaikan gaji PNS pada tahun 2016, begitu juga pada tahun 2017. Seperti pada pidato Presiden pada saat penyampaian RAPBN 2017 pada bulan Agustus 2016 yang lalu tidak disinggung akan adanya kenaikan gaji bagi PNS di tahun 2017 ini. Dan dari informasi dalam berbagai media, Kementerian Keuangan tidak akan menambah anggaran belanja pegawai di dalam Rancangan APBN 2017.

                Download PP Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

                Selengkapnya mengenai Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji PNS untuk Tahun 2017 dan rincian Gaji Pokok PNS (ASN) berdasarkan golongan, silahkan lihat pada file PP Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:



                Download File:
                PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Peraturan Gaji PNS.pdf

                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji PNS (ASN) untuk Tahun 2017 - PP Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Semoga bisa bermanfaat.
                Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota POLRI Tahun Pajak 2016 Melalui E-­Filing dan Himbauan Mengikuti Amnesti Pajak

                Diposting oleh Pada 3/30/2017 06:48:00 PM dengan No comments

                Berikut ini adalah berkas Surat Edaran Menteri Pendayagunaanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota POLRI Tahun Pajak 2016 Melalui E-­Filing dan Himbauan Mengikuti Amnesti Pajak.
                SE MENPARB Nomor 24 Tahun 2017
                SE MENPARB Nomor 24 Tahun 2017

                SE MENPARB Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota POLRI Tahun Pajak 2016 Melalui E-­Filing dan Himbauan Mengikuti Amnesti Pajak

                Berikut ini kutipan keterangan dari isi SE MENPARB Nomor 24 Tahun 2017:

                Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, terhadap ketentuan peraturan perundang­undangan di bidang perpajakan sebagaimana surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 02/M.PAN/3/2009 dan Nomor 8 Tahun 2015 serta dengan memperhatikan surat Menteri Keuangan Nomor S­139/MK.03/2017, tanggal 21 Februari 2017, agar Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota Polri memperhatikan hal-­hal sebagai berikut:
                1. Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota Polri wajib menaati dan mematuhi peraturan perundang­undangan perpajakan, salah satunya menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2016 melalui e-­filing.
                2. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberikan kemudahan pelaporan e­-filing secara gratis melalui situs http://diponline.paiak.go.id.
                3. Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota Polri yang memiliki penghasilan lain berupa usaha atau lebih dari 1 (satu) pemberi kerja dan jumlah bruto > Rp. 60.000.000,­ (enam puluh juta) agar menggunakan form 1770s. Sedangkan bagi yang tidak memiliki penghasilan lain dan bruto menggunakan form 1770SS.
                4. Menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota Polri untuk memanfaatkan Amnesti Pajak yang akan berakhir per­ 31 Maret 2017.
                5. Dengan ketaatan dan kepatuhan Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota Polri sebagaimana tersebut di alas, diharapkan kiranya dapat menjadi contoh teladan bagi masyarakat.
                Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

                Ditetapkan di Jakarta
                Pada Tanggal, 16 .Maret 2017
                Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
                ttd.
                Asman Abnur

                  Download SE MENPARB Nomor 24 Tahun 2017

                  Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas SE MENPARB Nomor 24 Tahun 2017 ini silahkan liha di bawah ini:



                  Download File:
                  SE MENPANRB Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota POLRI Tahun Pajak 2016 Melalui E-­Filing dan Himbauan Mengikuti Amnesti Pajak.pdf

                  Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file SE MENPARB Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota POLRI Tahun Pajak 2016 Melalui E-­Filing dan Himbauan Mengikuti Amnesti Pajak. Semoga bisa bermanfaat.

                  Sumber: http://www.menpan.go.id

                  Berkas terkait dengan kategori Pajak:
                  Contoh Formulir Surat Setoran Pajak (SSP) Format Microsoft Excel
                  Penawaran Beasiswa Pasca Sarjana (S2) Bidang Pertahanan UNHAN untuk PNS/ASN, POLRI, TNI dan Masyarakat Umum

                  Diposting oleh Pada 2/17/2017 09:19:00 PM dengan No comments

                  Berikut ini adalah berkas Surat Edaran Nomor: B/2261/25/05/43/UNHAN Tentang Penawaran Beasiswa S2 Bidang Pertahanan untuk PNS/ASN, POLRI, TNI dan Masyarakat Umum.

                  Penawaran Beasiswa Pasca Sarjana (S2) Bidang Pertahanan UNHAN untuk PNS/ASN, POLRI, TNI dan Masyarakat Umum
                  Penawaran Beasiswa Pasca Sarjana (S2) Bidang Pertahanan UNHAN (Universitas Pertahanan) 

                  Penawaran Beasiswa Pasca Sarjana (S2) Bidang Pertahanan UNHAN untuk PNS/ASN, POLRI, TNI dan Masyarakat Umum 

                  Berikut ini kutipan isi dari Surat Edaran Nomor: B/2261/25/05/43/UNHAN Tentang Penawaran Beasiswa S2 Bidang Pertahanan:

                  Universitas Pertahanan (Unhan) yang berkedudukan di bawah Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, membuka kesempatan kepada seluruh personel TNI/Polri/Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian/Lembaga/Pemda /BUMN, LSM, Swasta dan Perusahaan yang memenuhi syarat, untuk menerima beasiswa guna menempuh pendidikan pada jenjang Magister/Strata Dua (S-2) Tahun Akademik 2017/2018.

                  Persyaratan peserta
                  a. Persyaratan umum bagi TNI/Polri/ASN
                  1. Berpangkat minimal Kapten/AKP/111/b yang telah mengikuti Diklapa 11/Diklapa/Sekkau/PTIK dan/atau memiliki ijazah S-1 dengan nilai IPK minimal 3,00.
                  2. Memiliki kondite dan prestasi kerja yang baik dari pimpinan instansi terkait.
                  3. Lulus Ujian seleksi : TPA, TOEFL, Psikologi dan wawancara.
                  4. Berbadan sehat (dinyatakan dengan surat keterangan dokter dari dinas).
                  5. Mampu menggunakan komputer (aplikasi office dan internet).

                  b. Persyaratan khusus. Bagi pendaftar Program Studi Strategi Perang Semesta (SPS) berlaku persyaratan khusus sebagai berikut :
                  1. Anggota TNI berpangkat Kolonel dan telah mengikuti Sekolah Stat dan Komando Angkatan atau setingkat.
                  2. Anggota Polri berpangkat Komisaris Besar dan telah mengikuti Suspim Polri.
                  3. Aparatur Sipil Negara (ASN) minimal golongan 111/d dan telah mengikuti Diklatpim Tk III.

                  c. Bagi Perusahaan Swasta, LSM dan masyarakat umum.
                  1. Memiliki ijazah S-1, pengalaman kerja minimal 2 tahun;
                  2. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
                  3. Memiliki Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah sakit Pemerintah;
                  4. Melampirkan Kartu Keluarga;
                  5. Melampirkan Surat Pernyataan bersedia diangkat menjadi Kader Madya Bela Negara dan Menwa;
                  6. Bagi Galon mahasiswa wanita tidak dalam keadaan hamil dan melampirkan surat Pernyataan tidak akan hamil selama melaksanakan perkuliahan;
                  7. Khusus bagi pendaftar Prodi Strategi Perang Semesta (SPS), telah menduduki jabatan minimal setingkat Manajer.

                    Download Berkas Penawaran Beasiswa Pasca Sarjana (S2) Bidang Pertahanan UNHAN untuk PNS/ASN, POLRI, TNI dan Masyarakat Umum 

                    Selengkapnya mengenai persyaratan dan ketentuan lainnya silahkan anda lihat atau unduh berkas suratnya di bawah ini:

                    Penawaran Beasiswa Pasca Sarjana (S2) Bidang Pertahanan UNHAN untuk PNS/ASN, POLRI, TNI dan Masyarakat Umum 



                    Download File:
                    Penawaran Beasiswa S2 Bidang Pertahanan.pdf

                    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Edaran Nomor: B/2261/25/05/43/UNHAN Tentang Penawaran Beasiswa S2 Bidang Pertahanan untuk PNS/ASN, POLRI, TNI dan Masyarakat Umum. Semoga bisa bermanfaat.
                    Sumber: Sumberdaya - Ristekdikti
                    Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS

                    Diposting oleh Pada 1/30/2017 02:15:00 PM dengan No comments

                    Berikut ini adalah berkas Surat Ka.BKN No. K 26-30/V9-3/99 Tentang Permintaan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, tertanggal 26 Januari 2017. Download file dalam PDF bagi anda yang memerlukan. Berkas ini mudah-mudahan berguna sebagai referensi ditujukan untuk ASN/PNS.

                    Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS
                    Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS

                    Surat Ka.BKN No. K 26-30/V9-3/99 Tentang Permintaan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

                    Berikut kutipan dari isi surat:

                    Bahwa dalam rangka penyusunan kebutuhan pegawai ASN Nasional dan sebagai bahan pertimbangan teknis formasi tahun anggaran 2017, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
                    1. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan antara lain bahwa:
                    a) Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
                    b) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
                    2. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berdampak pada perubahan struktur organisasi pada Instansi Daerah. Perubahan tersebut akan berpengaruh pada jumlah keb utuhan pegawai, sehingga setiap lnstansi Daerah perlu menyusun kerbali Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja agar dapat diketahui jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan struktur organisasi yang baru.
                    3. Untuk memperlancar dan mempermudah dalam penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, khusus bagi jabatan pelaksana agar beredoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pe aksana Bagi PNS Di Lingkungan lnstansi Pemerintah. 
                    4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dimohon Saudara segera menyampaikan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan struktur organisasi yang baru kepada Kepala BKN Cq Kepala Pusat ncanaan Kepegawaian dan Formasi dengan surat pengantar yang datangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam bentuk soft copy melalui email: renpegfor.bkn@gmail.com.
                    5. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

                      Download  Berkas Surat Ka.BKN No. K 26-30/V9-3/99 Tentang Permintaan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

                      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas ini silahkan lihat pada pratinjau atau file preview di bawah ini:


                      Download File:
                      Surat Ka.BKN No. K 26-30/V9-3/99 Tentang Permintaan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.pdf

                      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Ka.BKN No. K 26-30/V9-3/99 Tentang Permintaan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Semoga bisa bermanfaat.
                      Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

                      Formulir Kontak

                      Nama

                      Email *

                      Pesan *