Mekanisme dan Peraturan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dari BKN (Badan Kepegawaian Negara)

Diposting oleh Pada 1/30/2017 05:46:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Informasi Mekanisme dan Peraturan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dari BKN (Badan Kepegawaian Negara). Berkas terdiri dari PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Informasi umum terkait SKP yang dipublikasikan di laman resmi BKN. Download file dalam format PDF. Berkas ini mudah-mudahan berguna sebagai referensi ditujukan untuk Guru, Kepala Sekolah dan lain-lain dan PNS pada umumnya.

Informasi Mekanisme dan Peraturan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dari BKN (Badan Kepegawaian Negara)
Informasi Mekanisme dan Peraturan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dari BKN (Badan Kepegawaian Negara)

Informasi tentang Mekanisme dan Peraturan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dari BKN (Badan Kepegawaian Negara)

Berikut ini kutipan beberapa informasi dari BKN tentang SKP.

SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.

PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil



Penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan oleh bawahan.

Cara menentukan target kuantitas dalam pekerjaan yang tidak bisa diprediksi atau autputnya dariorang lain adalah dengan cara mempertimbangkan jumlah output yang masuk pada tahun-tahun sebelumnya.

Cara menilai aspek kualitas dalam suatu pekerjaan /kegiatan adalah dengan mengacu pada parameter yang ada pada Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 pada halaman 20.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil



Yang dapat memasukkan aspek biaya adalah PNS yang secara langsung mempertanggungjawabkan biaya kegiatan tersebut dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Untuk menyusun SKP jabatan fungsional umum adalah disesuaikan dengan nama jabatan yang bersangkutan dan uraian kegiatannya yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada SKP atasan langsungnya.

Untuk menyusun SKP jabatan fungsional tertentu adalah dengan mengacu pada lampiran kegiatan yang ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB yang mengatur tentang jabatan tersebut dan Angka Kreditnya (AK) sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing.

Perbedaan antara DP3 dengan SKP adalah kalau DP3 yang dinilai lebih pada perilaku kerja PNS yang bersangkutan, sedangkan kalau SKP lebih pada capaian kinerja PNS yang bersangkutan dalam setiap targetnya.

Kaitan antara Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan kegiatan tugas jabatan adalah RKT sebagai acuan untuk menyusun kegiatan tugas jabatan masing-masing PNS.

Dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan ada perbedaan tingkat kesulitan pekerjaan antara atasan dengan bawahan sesuai dengan karakteristik pekerjaan masing-masing.

Apabila terjadi kesamaan jenis pekerjaan antara PNS yang satu dengan yang lainnya maka dapat dibagi perwilayah atau perinstansi.

Kegiatan tugas tambahan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun bisa dituangkan ke dalam formulir keterangan melaksanakan tugas tambahan yang ada pada Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 halaman 84, sedangkan nilainya langsung dituangkan dalam penyusunan SKP pada akhir tahun dalam kolom nilai tugas tambahan.

    Download Berkas Informasi Mekanisme dan Peraturan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dari BKN (Badan Kepegawaian Negara)

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas ini silahkan lihat pada pratinjau atau file preview di bawah ini:

    Mekanisme dan Peraturan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dari BKN (Badan Kepegawaian Negara)



    Download File:
    Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.pdf

    PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.pdf

    Mekanisme Sasaran Kerja Pegawai (SKP) – Badan Kepegawaian Negara.pdf


    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Informasi Mekanisme dan Peraturan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dari BKN (Badan Kepegawaian Negara). Semoga bisa bermanfaat.
    Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

    Lihat juga beberapa berkas yang mungkin anda perlukan sebagai referensi dalam mempersiapkan kegiatan SKP terutama bagi Kepala Sekolah, Guru Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya:












    Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS

    Diposting oleh Pada 1/30/2017 02:15:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Surat Ka.BKN No. K 26-30/V9-3/99 Tentang Permintaan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, tertanggal 26 Januari 2017. Download file dalam PDF bagi anda yang memerlukan. Berkas ini mudah-mudahan berguna sebagai referensi ditujukan untuk ASN/PNS.

    Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS
    Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS

    Surat Ka.BKN No. K 26-30/V9-3/99 Tentang Permintaan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

    Berikut kutipan dari isi surat:

    Bahwa dalam rangka penyusunan kebutuhan pegawai ASN Nasional dan sebagai bahan pertimbangan teknis formasi tahun anggaran 2017, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
    1. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan antara lain bahwa:
    a) Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
    b) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
    2. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berdampak pada perubahan struktur organisasi pada Instansi Daerah. Perubahan tersebut akan berpengaruh pada jumlah keb utuhan pegawai, sehingga setiap lnstansi Daerah perlu menyusun kerbali Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja agar dapat diketahui jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan struktur organisasi yang baru.
    3. Untuk memperlancar dan mempermudah dalam penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, khusus bagi jabatan pelaksana agar beredoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pe aksana Bagi PNS Di Lingkungan lnstansi Pemerintah. 
    4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dimohon Saudara segera menyampaikan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan struktur organisasi yang baru kepada Kepala BKN Cq Kepala Pusat ncanaan Kepegawaian dan Formasi dengan surat pengantar yang datangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam bentuk soft copy melalui email: renpegfor.bkn@gmail.com.
    5. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

      Download  Berkas Surat Ka.BKN No. K 26-30/V9-3/99 Tentang Permintaan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas ini silahkan lihat pada pratinjau atau file preview di bawah ini:


      Download File:
      Surat Ka.BKN No. K 26-30/V9-3/99 Tentang Permintaan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.pdf

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Ka.BKN No. K 26-30/V9-3/99 Tentang Permintaan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Semoga bisa bermanfaat.
      Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

      Formulir Kontak

      Nama

      Email *

      Pesan *