Juknis BOP RA Tahun 2018 Terbaru

Diposting oleh Pada 4/11/2018 11:18:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Petunjuk Teknis (Juknis) BOP RA Tahun 2018 Terbaru. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7201 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal Tahun Anggaran 2018. Download file format PDF.

Juknis BOP RA Tahun 2018 Terbaru
Juknis BOP RA Tahun 2018 Terbaru

Petunjuk Teknis (Juknis) BOP RA Tahun 2018

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Petunjuk Teknis (Juknis) BOP RA Tahun 2018, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7201 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal Tahun Anggaran 2018:

Latar Belakang
Raudlatul Athfal (RA) adalah lembaga pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan melalui jalur formal. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2003 Bab VI Pasal 28 ayat 3 disebutkan sebagai berikut: "Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudlatul athfal (RA) atau bentuk lainnya yang sederajat." Sedangkan PAUD diluar jalur pendidikan formal adalah antara lain playgroup, TPA, TPQ dan sejenisnya.

Kesadaran akan pentingnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dewasa ini telah tumbuh sebagai sebuah kesadaran kolektif antara masyarakat dan pemerintah. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa hampir seluruh lembaga pendidikan anak usia dini seperti RA dan sejenisnya terselenggara atas prakarsa dan swadaya masyarakat. Pertumbuhan lembaga pendidikan semacam RA semakin lama semakin meningkat, begitu juga jumlah siswanya semakin bertambah. Dari data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menunjukkan bahwa RA yang berjumlah 27. 999. semuanya dikelola masyarakat berstatus swasta. Dimanajumlah siswanya seluruh Indonesia adalah 1.231.101.

Ketersediaan lembaga pendidikan anak usia dini yang memenuhi standar pelayanan minimal merupakan harapan dan tuntutan zaman yang perlu terus diupayakan. Harapan itu perlu diwujudkan dalam tataran operasional mengingat pelayanan pendidikan bagi anak usia 0-6 tahun adalah usia emas (the golden age). Pada usia inilah merupakan titik berangkat menuju generasi muda bangsa yang bermutu dan berkualitas.

Sesuai dengan tuntutan kebutuhan pendidikan yang semakin berkembang dan adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki RA sebagai Iembaga Iayanan pendidikan anak usia dini, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Madrasah mengambil langkah kongkrit dengan cara memberikan BOP RA.

Pemberian bantuan ini diharapkan dapat mendorong kreativitas Kepala RA untuk mengelola lembaga pendidikannya menjadi lebih baik sehingga akan tercapai tujuan lembaga pendidikan yang ideal. Proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan akan terwujud apabila didukung oleh program pengembangan kesiswaan dan disertai oleh dukungan sarana prasarana yang menunjang. Diharapkan juga bahwa dengan bantuan operasional tersebut dapat meluluskan perserta didik yang berkualitas sebagai row input calon siswa MI yang bermutu.

Untuk terlaksananya BOP RA dengan tertib, tepat sasaran, tepat guna dan akuntabel perlu disusun suatu petunjuk teknis pelaksanaan yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program Peningkatan Kompetensi Daya Saing Siswa RA

Pengertian BOP
BOP adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada RA yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa pada masing- masing RA.

BOP dapat digunakan oleh RA untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional non personalia dengan jenis pengeluaran atau biaya sebagaimana diatur Permendiknas No. 69 Tahun 2009. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOP. Secara detil jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOP dibahas pada bagian penggunaan dana BOP.

Tujuan BOP
Secara umum program BOP bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung Program PAUD.

Secara khusus program BOP bertujuan untuk:
  1. Membantu biaya operasional RA
  2. Mengurangi angka putus sekolah pada RA.
  3. Meningkatkan Angka partisipasi Kasar (APK) siswa RA;
  4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi siswa RA dari keluarga tidak mampu dengan membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah.
  5. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa kurang mampu pada RA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.


Sasaran Program dan Besar Bantuan BOP
Sasaran program BOP adalah semua RA di seluruh Indonesia yang telah memiliki izin operasional.

Besar biaya satuan BOP yang diterima oleh RA dihitung berdasarkan jumlah siswa per RA •dengan besaran Rp 300.000,-/siswa/tahun. Jumlah besaran tersebut disalurkan dalam satu periode.

Waktu Penyaluran Dana
Pada Tahun Anggaran 2018, dana BOP akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2018, dan dicairkan satu kali tahap paling lambat akhir bulan April 2018.

    Download Petunjuk Teknis (Juknis) BOP RA Tahun 2018

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Petunjuk Teknis (Juknis) BOP RA Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Petunjuk Teknis (Juknis) BOP RA Tahun 2018



    Download File:

    JUKNIS BOP RA TAHUN 2018.pdf


    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Petunjuk Teknis (Juknis) BOP RA Tahun 2018. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7201 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal Tahun Anggaran 2018 Semoga bisa bermanfaat.
    Buku Saku Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD

    Diposting oleh Pada 3/23/2018 12:53:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Buku Saku Tanya Jawab Permendikbud Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD. Download file PDF.

    Buku Saku Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD
    Buku Saku Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD

    Buku Saku Tanya Jawab Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Buku Saku Tanya Jawab Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD:

    Apakah Pedoman rujukan penyaluran DAK BOP PAUD?
    Permendikbud No. 2 tahun 2016 tentang Juknis Penggunaan Dan DAK BOP PAUD.

    Pasal 1 Permendikbud No. 2/2016
    … Juknis BOP PAUD merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam penggunaan dana BOP PAUD.

    Surat Edaran Mendagri No. 905/501/SJ butir 6:
    “Pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari DAK Non Fisik sebagaimana pada angka 5, dengan tetap berpedoman kepada Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

    Apa dasar hukum yang menentukan besar alokasi bantuan per Kab/Kota?
    Tertuang dalam Lampiran XVIII Peraturan Presiden No. 137 Tahun 2015.

    Apakah kategori Bantuan DAK BOP PAUD tahun 2016?
    Sesuai Peraturan Presiden No. 137 Tahun 2015 dan SE Kemdagri No. 905/501/SJ no. 3 dan kategori DAK Non Fisik bahwa BOP termasuk DAK Non fisik, dengan pengaturan: 
    • Hibah belanja tidak langsung untuk lembaga PAUD swasta dengan transfer non tunai
    • Hibah belanja langsung untuk lembaga PAUD Negeri masuk melalui anggaran SKPD.

    Siapa sasaran penerima BOP?
    Dalam Permendikbud No. 2 tahun 2016 dinyatakan bahwa sasaran program BOP PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis di seluruh Kab/ Kota di Indonesia yang diselenggarakan oleh individu, kelompok, yayasan, organisasi maupun Pemerintah Daerah di satuan PAUD atau Lembaga, satuan pendidikan PKBM, SKB, badan keagamaan, dan satuan pendidikan non formal lainnya yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN).

    Lembaga PAUD Penerima BOP harus disahkan oleh Kemenkumham..?
    Dalam Permendikbud No 2 tahun 2016 mempersyaratkan bahwa lembaga/satuan PAUD harus memiliki NPSN dan tidak harus disyahkan melalui Kemenkumham. Lembaga PAUD yang didirikan oleh Yayasan maka Yayasannya harus berbadan hukum disyahkan oleh Kemenkumham. (kajian dari Biro Hukum dan Organisasi serta Inspektorat Jenderal Kemendikbud). 

    Berapa Satuan Biaya BOP?
    Satuan biaya sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah)/peserta didik/tahun dengan prioritas anak usia 4-6 tahun.

    Bagaimana ketentuan alokasi dana per lembaga ?
    1. Satuan PAUD ber NPSN yang memiliki paling sedikit 12 peserta didik.
    2. Satuan PAUD atau Lembaga menerima paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per tahun.
    3. Ketentuan besarnya pemberian dana diatur oleh Dinas sesuai kebijakan. Tanpa melebihi alokasi anggaran yang sudah ditentukan.

    Penyaluran Anggaran
    Permendikbud No. 2 Tahun 2016: penyaluran DAK BOP PAUD dari kas daerah ke lembaga dilakukan satu kali paling lambat akhir triwulan 2. Apabila dana DAK BOP masih tersisa, maka digunakan untuk satuan PAUD yang melayani anak usia di bawah 4 tahun.

      Download Buku Saku Tanya Jawab Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku Saku Tanya Jawab Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Buku Saku Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD



      Download File:

      Buku Saku BOP PAUD.pdf


      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Buku Saku Tanya Jawab Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD. Semoga bisa bermanfaat.
      Juknis BOP PAUD Tahun 2018

      Diposting oleh Pada 2/09/2018 05:29:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Petunjuk Teknis (Juknis) BOP PAUD Terbaru Tahun 2018. Download file format .docx Microsoft Word dan PDF.

      Juknis BOP PAUD Tahun 2018
      Juknis BOP PAUD Tahun 2018

      Petunjuk Teknis (Juknis) BOP PAUD Tahun 2018

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Juknis BOP PAUD Tahun 2018. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Koordinasi Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar pada Tahun 2018:

      Tujuan Petunjuk Teknis
      1. Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, penerima bantuan, dan berbagai pihak) guna mengetahui prosedur dalam pengajuan, penilaian, penetapan, penyaluran penggunaan, dan pertanggung jawaban Bantuan Penyelenggaraan Koordinasi Penuntasan PAUD Pra SD.
      2. Sebagai rujukan bagi auditor dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program Penuntasan PAUD Pra SD tahun 2018. 

      Pengertian
      Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Penuntasan PAUD Pra SD adalah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten untuk menyukseskan penyelenggaraan layanan PAUD untuk seluruh anak khususnya anak yang akan masuk Sekolah Dasar.

      Tujuan Kegiatan
      1. Meningkatnya layanaan PAUD bermutu untuk anak yang akan masuk SD.
      2. Meningkatnya dukungan dari stakeholders terhadap penuntasan PAUD pra SD sebagai komitmen Daerah.
      3. Mendukung Pemerintah Daerah dalam memperkuat komitmen penuntasan PAUD Pra SD.

      Penyelenggara Kegiatan
      Penyelenggara Kegiatan Koordinasi Penuntasan PAUD Pra SD adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang telah menandatangani komitmen penuntasan PAUD minimal 1 tahun pra SD.

      Peserta Kegiatan
      Peserta Kegiatan Koordinasi Penuntasan PAUD Pra SD adalah para pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, Bunda PAUD, Camat, Kepala Desa/Kelurahan, instansi terkait di wilayah kerja kabupaten/kotamadya.

      Bentuk Kegiatan
      Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk rapat, koordinasi lapangan dan atau kunjungan kerja. F. Indikator Keberhasilan
      1. Terselenggaranya kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis.
      2. Adanya Rencana Tindak Lanjut dari Kegiatan.
      3. Adanya laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan kegiatan. 

      Pemberi Bantuan
      Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini – Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengalokasikan dana bantuan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2018.

      Persyaratan Penerima Bantuan:
      1. Telah melaksanakan penandatanganan komitmen daerah (Bupati/Walikota dengan para Camat se Kabupaten/Kotamadya) tentang penuntasan PAUD minimal 1 tahun pra SD.
      2. Memiliki rekening bank atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (bukan rekening milik pribadi) yang masih aktif.
      3. Memilkiki NPWP atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
      4. Membuat Rencana Kegiatan beserta Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diperlukan dalam melaksnakan kegiatan;
      5. Bersedia membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah memperoleh dan menggunakan bantuan.
      6. Bersedia sewaktu-waktu menerima tim verifikasi/visitasi dari Kementerian sesuai kebutuhan.
      7. Bersedia menandatangani Pakta Integritas anti Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme sebelum memperoleh bantuan.

      Besaran dan Penggunaan Bantuan
      Besarnya dana bantuan Kegiatan Koordinasi Penuntasan PAUD Pra SD sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). Dana bantuan dicairkan dari Kantor Perbendaharaan Negara ke Rekening Dinas Pendidikan penerima bantuan dilakukan satu tahap. Waktu pencairan didasarkan atas ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan disyahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan. 

      Tata Cara Memperoleh Bantuan
      1. Pengajuan
      Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan proposal yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD-Dikmas, Kemdikbud. Proposal dilengkapi dengan:
      • Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya, serta potensi daerah yang mendukung terselenggaranya Penuntasan PAUD pra SD.
      • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah memperoleh dan menggunakan bantuan.
      • Pakta Integritas anti Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

      Verifikasi
      Proposal yang masuk diverifikasi oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan PAUD untuk menelaah:
      a. Kelengkapan dokumen
      b. Kesesuaian RAB dan Rencana kegiatan.

      Penetapan Penerima Bantuan
      Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan calon penerima bantuan pemberian makanan sehat yang telah diverifikasi dan disetujui/diketahui oleh Direktur Pembinaan PAUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

      Penandatanganan Perjanjian Kerjasama 
      a Penandatanganan Akad Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penerima bantuan dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan cq Kepala Bidang yang bertanggungjawab di bidang PAUD.
      b Penerima Bantuan wajib membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dan kuitansi sebesar dana yang akan diterima dibubuhi materai sebesar Rp. 6.000,- dan distempel Dinas Pendidikan.

      Pengelolaan Dana Bantuan
      Pengadministrasian; Penerima bantuan wajib mengelola dana bantuan dengan ketentuan sebagai berikut: 
      1. Melaksanakan semua ketentuan dalam Akad Kerjasama. 
      2. Menggunakan dana bantuan harus mengacu pada ketentuan dan aturan sebagaimana tertuang dalam Akad Kerjasama dan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. 
      3. Mengadministrasikan semua pengeluaran/penggunaan dana bantuan disertai dengan bukti pengeluaran yang sah (sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam penggunaan uang negara). Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar pertama (asli) untuk arsip oleh Dinas penyelenggara dan lembar kedua disampaikan bersamaan dengan laporan pelaksanaan program ke Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. 
      4. Mendokumentasikan dan mengadministrasikan semua bukti pengeluaran keuangan dengan sebaik-baiknya untuk persiapan pemeriksaan oleh auditor (Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bawasda/ Bawaska atau pihak berwenang lainnya) dan disimpan untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun.

        Download Petunjuk Teknis (Juknis) BOP PAUD Terbaru Tahun 2018

        Dalam lampiran Juknis BOP PAUD 2018 disertakan contoh-contoh format untuk keperluan administrasi diantaranya:

        Format I: Proposal Bantuan 
        • Rencana Penggunaan Dana Bantuan
        • Pakta Integritas
        • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 
        • Copy Rekening Bank
        • Copy NPWP 
        Format II: Akad Kerja sama 
        Format III: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja - Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
        Format IV : Laporan 
        1. Contoh Format Laporan Penerimaan Dana (Laporan Awal)
        2. Contoh Format Laporan akhir
        3. Contoh Format Laporan Pertanggung jawaban

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Koordinasi Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar pada Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



        Download File:

        Draft Juknis Bantuan PAUD Pra SD.pdf 
        Draft Juknis Bantuan PAUD Pra SD.docx


        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Petunjuk Teknis (Juknis) BOP PAUD Terbaru Tahun 2018. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Koordinasi Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar pada Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.


        Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


        Juknis BOP RA Tahun 2018

        Diposting oleh Pada 2/06/2018 11:55:00 AM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Petunjuk Teknis BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) RA (Raudlatul Athfal) Tahun Anggaran 2018. Download file format PDF. Juknis BOP RA Tahun 2018 ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7201 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal Tahun Anggaran 2018.

        Juknis BOP RA Tahun 2018
        Juknis BOP RA Tahun 2018

        Petunjuk Teknis BOP RA Tahun 2018

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Petunjuk Teknis BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) RA (Raudlatul Athfal) Tahun Anggaran 2018:

        Pengertian BOP
        BOP adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada RA yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa pada masing- masing RA. BOP dapat digunakan oleh RA untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional non personalia dengan jenis pengeluaran atau biaya sebagaimana diatur Permendiknas No. 69 Tahun 2009. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOP. Secara detil jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOP dibahas pada bagian penggunaan dana BOP.

        Tujuan BOP
        Secara umum program BOP bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung Program PAUD

        Secara khusus program BOP bertujuan untuk:
        1. Membantu biaya operasional RA
        2. Mengurangi angka putus sekolah pada RA
        3. Meningkatkan Angka partisipasi Kasar (APK) siswa RA
        4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi siswa RA dari keluarga tidak mampu dengan membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah
        5. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa kurang mampu pada RA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

        Sasaran Program dan Besar Bantuan BOP
        Sasaran program BOP adalah semua RA di seluruh Indonesia yang telah memiliki izin operasional.

        Besar biaya satuan BOP yang diterima oleh RA dihitung berdasarkan jumlah siswa per RA dengan besaran Rp 300.000,-/siswa/tahun. Jumlah besaran tersebut disalurkan dalam satu periode.

        Waktu Penyaluran Dana
        Pada Tahun Anggaran 2018, dana BOP akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2018, dan dicairkan satu kali tahap paling lambat akhir bulan April 2018.

        Raudlatul Athfal (RA) Penerima Program BOP
        1. RA penerima dana BOP berkewajiban untuk mengisi data individual secara online ke website EMIS atau manual ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
        2. Prioritas bagi siswa RA dari keluarga tidak mampu dalam kewajiban membayar iuran dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler lainnya;
        3. RA yang menolak menerima dana BOP harus diputuskan melalui persetujuan orang tua siswa melalui Komite dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di RA tersebut;
        4. Seluruh RA yang menerima program BOP harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

        Peranan Program BOP dalam Pelaksanaan Program Pendidikan
        Program BOP merupakan salah satu program utama pemerintah yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan program PAUD di Indonesia. Mengingat pentingnya program ini, seluruh pengelola pendidikan RA wajib memperhatikan hal-hal berikut:
        1. Program ini memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi seluruh siswa RA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu;
        2. Program ini menjadi sarana pen ting untuk meningkatkan akses layanan pendidikan anak usia dini yang terjangkau dan bermutu;
        3. Program ini mempersempit gap partisipasi RA an tar kelompok penghasilan (kaya-miskin) dan antar wilayah (kota-desa);
        4. Program ini menyediakan sumber dana bagi RA untuk mencegah siswa putus sekolah karena alasan tidak mampu membayar iuran pendidikan dan biaya ekstrakurikuler;
        5. Program ini mendorong dan memberikan motivasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan dukungan dalam pengembangan RA.

        Program BOP dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
        Program BOP memberikan dukungan kepada RA untuk menyusun perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing RA. Pelaksanaan program ini dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan akuntabel yang dilaksanakan secara bersama antara pihak RA, Komite, dan anggota masyarakat.

        Pengelolaan program BOP menjadi kewenangan RA secara mandiri dengan melibatkan Kepala RA, Dewan Guru dan Komite RA.

        Petunjuk Teknis BOP RA 
        Penggunaan dana BOP semata-mata ditujukan hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan pada lembaga RA.

        Melalui program BOP ini, RA diharapkan dapat lebih mengembangkan mutu pendidikan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
        1. RA mengelola dana secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
        2. BOP harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan RA dalam rangka peningkatan akses, mutu, dan manajemen RA.

          Download Juknis BOP RA Tahun Anggaran 2018

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Petunjuk Teknis BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) RA (Raudlatul Athfal) Tahun Anggaran 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Juknis BOP RA Tahun 2018



          Download File:
          Juknis BOP RA Tahun Anggaran 2018.PDF

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Petunjuk Teknis BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) RA (Raudlatul Athfal) Tahun Anggaran 2018. Semoga bisa bermanfaat.

          Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


          Contoh Format Buku Kas Umum Dana BOP PAUD KB

          Diposting oleh Pada 5/21/2017 10:15:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Contoh Format Buku Kas Umum Dana BOP PAUD KB. Download file format .xlsx Microsoft Excel.

          Contoh Format Buku Kas Umum Dana BOP PAUD KB
          Contoh Format Buku Kas Umum Dana BOP PAUD KB

          Contoh Format Buku Kas Umum Dana BOP PAUD KB

          Format Buku Kas Umum Dana BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) untuk KB (Kelompok Bermain). Download File Format .xlsx Microsoft Excel.

          Di dalam Contoh Format Buku Kas Umum Dana BOP PAUD KB ini terdiri dari tabel dengan kolom Tanggal, Uraian berupa keterangan seperti Penerimaan Dana BOP, Biaya masuk dan biaya administrasi, Biaya Penyelenggaraan Proses Pembelajaran, Pembelian bahan habis pakai, buku acuan Pendidik, buku acuan anak, ATK, Transport Kegiatan KKG, dan kebutuhan lainnya, dilengkapi kolom Kredit, Debet dan Saldo. Buku Kas Umum ini ditandatangani oleh Ketua KB dan Bendahara.

          Download Contoh Format Buku Kas Umum Dana BOP PAUD KB

          Selengkapnya mengenai isi dan susunan berkas Contoh Format Buku Kas Umum Dana BOP PAUD KB ini, silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini.

          Format Buku Kas Umum Dana BOP PAUD KB


          Download File:
          Format Buku Kas Umum Dana BOP PAUD KB.xlsx

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai Contoh Format Buku Kas Umum Dana BOP PAUD KB. Semoga bermanfaat.
          Download Contoh Pengajuan Dana BOP PAUD TK melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD

          Diposting oleh Pada 5/08/2017 09:03:00 PM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Contoh Pengajuan Dana BOP PAUD TK melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD.

          Contoh Pengajuan Dana BOP PAUD TK melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD
          Contoh Pengajuan Dana BOP PAUD TK melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD

          Contoh Pengajuan Dana BOP PAUD TK melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD

          Contoh Pengajuan Dana BOP PAUD TK melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD. Download File Format .docx Microsoft Word. Di dalam Contoh Pengajuan Dana BOP PAUD TK melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD ini terdiri dari Surat atau Proposal Pengajuan Dana BOP kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Lembar Data PAUD/TK seperti Identitas Satuan, Program Layanan, Data Administrasi, Data Anak Sesuai Kuota, Lampiran-lampiran seperti Fotocopy Rekening Bank Atas Nama Satuan, NPWP Satuan, Rekap Peserta didik dilengkapi dengan KK yang dilegalisir atau Akte kelahiran, Ijin Operasional Lembaga KB/TK/SPS, Ijin Memimpin bagi lembaga TK, Lembar Pernyataan Kesanggupan Penyelenggaraan Program PAUD melalui Dana BOP-PAUD DAK APBD, dilampirkan juga Rencana Kegiatan dan Anggran Satuan (RKAS) PAUD/TK dan kelengkapan lainnya.

          Download Contoh Pengajuan Dana BOP PAUD TK melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD

          Selengkapnya mengenai isi dan susunan berkas Contoh Pengajuan Dana BOP PAUD TK melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD ini, silahkan lihat di bawah ini.

          Contoh Pengajuan Dana BOP PAUD TK melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD


          Download File:
          Contoh Pengajuan Dana BOP PAUD TK melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD.docx

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Pengajuan Dana BOP PAUD TK melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD. Semoga bisa bermanfaat.

          Silahkan baca juga informasi penting lainnya berhubungan dengan DAK:
          Perpres No 123 Tahun 2016 Juknis DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik
          Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2017  
          Contoh Format Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD

          Diposting oleh Pada 5/08/2017 09:19:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas contoh Format Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD.

          Format Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD
          Format Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD

          Format Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD

          Format Laporan Penggunaan Dana BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan) PAUD. Download File Format .docx Microsoft Word.

          Seperti kita ketahui bahwa Penggunaan dana BOP PAUD di Satuan PAUD atau Lembaga harus didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) PAUD yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan-kegiatan seperti Kegiatan Pembelajaran, Kegiatan Pendukung, Kegiatan Lainnya. Penggunaan dana dari Pemerintah Daerah dan sumber lain yang didapatkan oleh Satuan PAUD atau Lembaga dapat digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya operasional yang sama atau digunakan untuk keperluan lainnya.

          Format Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD ini terdiri dari Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Dana BOP PAUD, Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan (RKAS) PAUD, Pencatatan Penggunaan Dana BOP PAUD dan Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD.

          Download contoh Format Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD

          Selengkapnya mengenai isi dan susunan berkas contoh Format Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD ini, silahkan lihat di bawah.

          Format Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD


          Download File:
          Format Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD.docx

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file contoh Format Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD. Semoga bermanfaat.
          Juknis BOP RA Tahun 2017

          Diposting oleh Pada 3/29/2017 01:06:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Juknis BOP RA Tahun 2017 yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7382 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal Tahun Anggaran 2017. Download file format PDF dan lampiran-lampiran dalam format .docx Microsoft Word. 

          Juknis BOP RA Tahun 2017
          Juknis BOP RA Tahun 2017

          Petunjuk Teknis BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) RA (Raudhatul Athfal) Tahun 2017

          Berikut ini kutipan keterangan dari isi Juknis BOP RA Tahun Anggaran 2017:

          KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 7382 TAHUN 2016
          TENTANG
          PETUNJUK TEKNIS
          BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL
          TAHUN ANGGARAN 2017

          DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
          DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

          Menimbang:
          a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan nasional melalui peningkatan mutu pendidikan dan penuntasan wajib belajar, perlu adanya program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudhatul Athfal (RA) yang dapat menunjang proses belajar mengajar;

          b. bahwa dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal Tahun Anggaran 2017, perlu dibuat petunjuk teknis;

          c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal Tahun Anggaran 2017;

          Mengingat:
          1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
          2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
          3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
          4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
          5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
          6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
          7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
          8. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
          9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
          10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
          11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
          12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
          MEMUTUSKAN:

          Menetapkan:
          KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL TAHUN ANGGARAN 2017

          KESATU:
          Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

          KEDUA:
          Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal Tahun Anggaran 2017.

          KETIGA:
          Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2017.

          Ditetapkan di Jakarta
          pada tanggal 30 Desember 2016

          DIREKTUR JENDERAL,
          Ttd
          KAMARUDDIN AMIN 


          Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pendidikan Pada Usia Dini (PAUD), Kementerian Agama meluncurkan program Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal (BOP RA) di seluruh Indonesia. Program BOP yang merupakan program utama Pendidikan Anak Usia Dini saat ini diharapkan mampu membantu dalam memenuhi biaya operasional Pendidikan RA dan memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

          BOP yang dimaksud yaitu berupa pemberian dana langsung kepada lembaga RA (Raudlatul Athfal) yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa masing- masing RA dan satuan biaya bantuan sebesar Rp. 300.000,- Penggunaan dana BOP diutamakan untuk membantu RA dalam memenuhi biaya operasional Pendidikan.

          Dengan berpedoman pada PMK Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga maka kami menerbitkan Petunjuk Teknis BOP RA tahun 2017, bagi pengelola lebih menyederhanakan bentuk laporan pertanggungjawabannya.

          BOP RA ini diharapkan dapat meringankan siswa bagi keluarga tidak mampu dari kewajiban membayar iuran dan biaya-biaya lainnya khususnya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa RA, mengingat bantuan operasional pendidikan RA masih dinilai sangat minim.

          Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pengelola BOP RA dalam melaksanakan program BOP di raudhatul athfal. Untuk itu, kepada seluruh pengelola BOP RA baik Kemenag di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta satuan pendidikan di RA agar memahami dan mempedomani petunjuk teknis BOP ini dengan sebaik-baiknya.

          Latar Belakang
          Raudlatul Athfal (RA) adalah lembaga pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan melalui jalur formal. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2003 Bab VI Pasal 28 ayat 3 disebutkan sebagai berikut: “Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA) atau bentuk lainnya yang sederajat.” Sedangkan PAUD diluar jalur pendidikan formal adalah antara lain playgroup, TPA, TPQ dan sejenisnya.

          Kesadaran akan pentingnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dewasa ini telah tumbuh sebagai sebuah kesadaran kolektif antara masyarakat dan pemerintah. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa hampir seluruh lembaga pendidikan anak usia dini seperti RA dan sejenisnya terselenggara atas prakarsa dan swadaya masyarakat.Pertumbuhan lembaga pendidikan semacam RA semakin meningkat, begitu juga jumlah siswanya semakin bertambah. Dari data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menunjukkan bahwa RA yang berjumlah 27.999. semuanya dikelola masyarakat berstatus swasta. Dimana jumlah siswanya seluruh Indonesia adalah 1.231.101

          Ketersediaan lembaga pendidikan anak usia dini yang memenuhi standar pelayanan minimal merupakan harapan dan tuntutan zaman yang perlu terus diupayakan. Harapan itu perlu diwujudkan dalam tataran operasional mengingat pelayanan pendidikan bagi anak usia 0-6 tahun adalah usia emas (the golden age). Pada usia inilah merupakan titik berangkat menuju generasi muda bangsa yang bermutu dan berkualitas.

          Sesuai dengan tuntutan kebutuhan pendidikan yang semakin berkembang dan adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki RA sebagai lembaga layanan pendidikan anak usia dini, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Madrasah mengambil langkah kongkrit dengan cara memberikan BOP RA.

          Pemberian bantuan ini diharapkan dapat mendorong kreativitas Kepala RA untuk mengelola lembaga pendidikannya menjadi lebih baik sehingga akan tercapai tujuan lembaga pendidikan yang ideal. Proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan akan terwujud apabila didukung oleh program pengembangan kesiswaan dan disertai oleh dukungan sarana prasarana yang menunjang. Diharapkan juga bahwa dengan bantuan operasional tersebut dapat meluluskan perserta didik yang berkualitas dan kompetitif sebagai row input calon siswa MI yang bermutu.

          Untuk terlaksananya BOP RA dengan tertib, tepat sasaran, tepat guna dan akuntabel perlu disusun suatu petunjuk teknis pelaksanaan yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program Peningkatan Kompetensi Daya Saing Siswa RA.

          Pengertian BOP
          BOP adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada RA yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa pada masing-masing RA.

          BOP dapat digunakan oleh RA untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional non personalia dengan jenis pengeluaran atau biaya sebagaimana diatur Permendiknas No. 69 Tahun 2009. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOP. Secara detil jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOP dibahas pada bagian penggunaan dana BOP.

          Tujuan BOP
          Secara umum program BOP bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung Program PAUD Secara khusus program BOP bertujuan untuk:
          1. Membantu biaya operasional RA;
          2. Mengurangi angka putus sekolah pada RA;
          3. Meningkatkan Angka partisipasi Kasar (APK) siswa RA;
          4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi siswa RA dari keluarga tidak mampu dengan membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah;
          5. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa kurang mampu pada RA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
          Sasaran Program dan Besar Bantuan BOP
          Sasaran program BOP adalah semua RA di seluruh Indonesia yang telah memiliki izin operasional.
          Besar biaya satuan BOP yang diterima oleh RA dihitung berdasarkan jumlah siswa per RA dengan besaran Rp 300.000,-/siswa/tahun. Jumlah besaran tersebut disalurkan dalam satu periode.

          Waktu Penyaluran Dana
          Pada Tahun Anggaran 2017, dana BOP akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2017, dan dicairkan satu kali tahap paling lambat akhir bulan April 2017. 

          Dasar Hukum
          Dasar hukum pemberian BOP adalah:
          1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
          2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
          3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
          4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
          5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
          6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
          7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
          8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
          9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
          10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
          11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
          12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
          13. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;
          14. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
          15. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas PMA No. 67 tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
          16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
          17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
          18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
          19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 168/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

          LAMPIRAN BOP pada  Juknis BOP RA Tahun 2017 ini terdiri dari:
          1. Formulir BOP-01 Surat Perjanjian Kerjasama
          2. Formulir BOP-02 Rekapitulasi Nama dan Nomor Rekening RA
          3. Formulir BOP-03 Surat Pernyataan Pengiriman Nomor Rekening RA
          4. Formulir BOP-04 Rencana penggunaan Dana BOP
          5. Formulir BOP-05 Laporan Penggunaan Dana BOP
          6. Formulir BOP-06 Rencana Kegiatan dan Anggaran RA (RKRA)
          7. Formulir BOP-07 Buku Kas Umum
          8. Formulir BOP-08 Laporan Pertanggungjawaban BOP
          9. Formulir BOP-09 Kuitansi/Bukti Pembayaran
          10. Formulir BOP-10 Kuitansi/Bukti Penerimaan

            Download Juknis BOP RA Tahun 2017

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis BOP RA Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

            Juknis BOP RA Tahun 2017



            Download File:

            JUKNIS BOP RA 2017.pdf
            Lampiran-Lampiran JUKNIS BOP RA 2017.docx
            Lampiran-Lampiran JUKNIS BOP RA 2017.pdf


            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) RA (Raudhatul Athfal) Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

            Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Kementerian Agama Republik Indonesia

            Lihat juga berkas dan informasi lainnya terkait dengan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) untuk PAUD:


            Contoh Format Pengajuan Dana BOP PAUD TK melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD

            Diposting oleh Pada 2/17/2017 03:38:00 PM dengan No comments

            Contoh Format Pengajuan Dana BOP PAUD TK melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD. Download File Format .docx Microsoft Word.

            Contoh Format Pengajuan Dana BOP PAUD TK melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD
            Contoh Format Pengajuan Dana BOP PAUD TK melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD

            Contoh Format Pengajuan Dana BOP PAUD TK melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD

            Di dalam Contoh Pengajuan Dana BOP PAUD TK melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD ini terdiri dari Surat atau Proposal Pengajuan Dana BOP kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Lembar Data PAUD/TK seperti Identitas Satuan, Program Layanan, Data Administrasi, Data Anak Sesuai Kuota, Lampiran-lampiran seperti Fotocopy Rekening Bank Atas Nama Satuan, NPWP Satuan, Rekap Peserta didik dilengkapi dengan KK yang dilegalisir atau Akte kelahiran, Ijin Operasional Lembaga KB/TK/SPS, Ijin Memimpin bagi lembaga TK, Lembar Pernyataan Kesanggupan Penyelenggaraan Program PAUD melalui Dana BOP-PAUD DAK APBD, dilampirkan juga Rencana Kegiatan dan Anggran Satuan (RKAS) PAUD/TK dan kelengkapan lainnya.

            Download Contoh Format Pengajuan Dana BOP PAUD TK melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi Contoh Format Pengajuan Dana BOP PAUD TK melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD ini silahkan lihat atau download di bawah ini:

            Contoh Pengajuan Dana BOP PAUD TK melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD


            Download File:
            Contoh Format Pengajuan Dana BOP PAUD TK melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD.docx

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai Contoh Format Pengajuan Dana BOP PAUD TK melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD. Semoga bermanfaat.

            Lihat juga berkas lainnya yang berhubungan dengan BOP PAUD di bawah ini:






            Contoh Format Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD

            Diposting oleh Pada 2/16/2017 02:01:00 PM dengan No comments

            Contoh Format Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD. Download File Format .docx Microsoft Word. Berkas ini mudah-mudahan bisa menjawab pencarian anda terkait dengan contoh laporan pertanggungjawaban dana BOP PAUD, laporan pertanggungjawaban BOP PAUD 2017, contoh laporan BOP PAUD 2017, format LPJ BOP PAUD 2017, contoh laporan awal BOP PAUD 2017, download SPJ BOP PAUD 2017, LPJ BOP 2017, laporan BOP PAUD 2017 online dan lain-lain.

            Contoh Format Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD
            Contoh Format Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD

            Contoh Format Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD

            Contoh Format Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD ini terdiri dari Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Dana BOP PAUD, Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan (RKAS) PAUD, Pencatatan Penggunaan Dana BOP PAUD dan Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD.

            Seperti kita ketahui bahwa Penggunaan dana BOP PAUD di Satuan PAUD atau Lembaga harus didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) PAUD yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan-kegiatan seperti Kegiatan Pembelajaran, Kegiatan Pendukung, Kegiatan Lainnya. Penggunaan dana dari Pemerintah Daerah dan sumber lain yang didapatkan oleh Satuan PAUD atau Lembaga dapat digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya operasional yang sama atau digunakan untuk keperluan lainnya.

            Download Contoh Format Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD

            Selengkapnya mengengai susunan dan isi berkas ini silahkan anda lihat dan unduh filenya di bawah ini:

            Dan lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan PAUD di bawah ini.


            Formulir Kontak

            Nama

            Email *

            Pesan *