ALPEKA Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2018

Diposting oleh Pada 4/02/2018 12:19:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas ALPEKA Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2018. Download file format .xlsm atau .xlsx Microsoft Excel dan Panduan ALPEKA format file PDF.

ALPEKA Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2018
ALPEKA Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2018

ALPEKA Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2018

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Panduan Penggunaan ALPEKA Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2018:

Pengertian Alpeka
ALPEKA BOS (Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOS Tingkat Sekolah) adalah aplikasi berbasis excel untuk membantu sekolah dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan tingkat sekolah. Aplikasi ini dikembangkan atas bantuan program PRIORITAS-USAID. Aplikasi ini bermanfaat untuk memudahkan sekolah dalam penyusunan format laporan keuangan yang ada dalam Petunjuk Pelaksanaan program BOS. Salah satu hasil akhir dari aplikasi ini adalah format BOS K-7 yang selanjutnya digunakan untuk diisikan di Laporan Penggunaan Dana BOS secara online. Aplikasi ini disertai dengan pedoman penggunaannya sehingga setiap sekolah dapat belajar mandiri. Aplikasi ini tidak diperjual-belikan. Sekolah dapat mengunduh/download secara gratis.

Sumber : http://bos.kemdikbud.go.id/home/artikel/11

Link download master
Master alpeka berupa file excel yang mengandung macro. File excel ini sudah diprogram sehingga menjadi aplikasi macro untuk pengisian alpeka.

Master alpeka bisa didownload di situs resmi kemdikbud yaitu
http://bos.kemdikbud.go.id/home/artikel/11

Namun file yang ada disitu pada program sekolahnya belum dipilih ya semua. Berdasarkan pengalaman pelatihan, beberapa sekolah ada yang kesulitan dalam mengisi pilihan Ya pada program sekolah, karena harus diisi semua atau dipilih betul mana yang sesuai dengan kegiatan yang ada pada sekolahnya masing masing.

Master alpeka hanya 1 file dengan nama alpeka bos ts 11. Nanti setelah diproses file master ini akan menghasilkan file generate atau file keluaran untuk pengisian data. Biasanya nama file ini ada nama sekolahnya diakhiri dengan data. Bapak/ibu semua harus menjaga file generate / file data ini jangan sampai hilang / rusak. Karena jika bermasalah maka kita harus menginput ulang lagi transaksi kita dari awal.

Sedangkan untuk file master alpeka bos ts 11 tidak masalah jika hilang karena kita bisa download dengan mudah pada link yang disediakan di atas.

Sebaiknya file hasil generate / file data dibackup di email, di komputer lain, di flashdisk, di CD atau media lainnya setiap akhir periode. Sehingga kalau ada yg rusak / hilang, masih punya cadangannya.

    Download ALPEKA Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2018

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas ALPEKA Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    ALPEKA Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2018



    Download File:

    ALPEKA BOS 2018.xlsm
    Panduan ALPEKA BOS.pdf


    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file ALPEKA Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2018. Semoga bisa bermanfaat.
    Juknis BOS Kemenag Tahun 2018 Madrasah MI MTs MA

    Diposting oleh Pada 2/24/2018 07:22:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Juknis BOS Madrasah Tahun 2018 MI MTs MA. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor  451 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018. Download file format PDF.

    Juknis BOS Kemenag Tahun 2018 Madrasah MI MTs MA
    Juknis BOS Kemenag Tahun 2018 Madrasah MI MTs MA

    Petunjuk Teknis BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Madrasah Tahun Anggaran 2018

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2018:

    BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bagian penggunaan dana BOS.

    Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu.

    Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
    1. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta.
    2. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri, MTs negeri dan MA Negeri.
    3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.

    Sasaran program BOS adalah semua Madrasah Negeri dan Swasta di seluruh Provinsi di Indonesia yang telah memiliki izin operasional.

    Siswa madrasah penerima BOS adalah lembaga madrasah yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari dan siswanya tidak terdaftar sebagai siswa SD, SMP, atau SMA. Bagi madrasah yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada sore hari, dapat menjadi sasaran program BOS setelah dilakukan verifikasi oleh Seksi Madrasah/TOS Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

    Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:
    • Madrasah Ibtidaiyah : Rp. 800.000,-/siswa/tahun
    • Madrasah Tsanawiyah : Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun
    • Madrasah Aliyah : Rp. 1.400.000,-/siswa/tahun

    Pada Tahun Anggaran 2018, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2018, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2017/2018 dan semester 1 tahun pelajaran 2018/2019.

    Penyaluran dana BOS untuk madrasah swasta dilakukan dua tahap (setiap semester), berdasarkan pengajuan RKAM dari madrasah swasta. Sedangkan untuk madrasah negeri, pencairan dana BOS dilakukan langsung oleh satker Madrasah. Namun untuk MIN yang anggarannya terletak pada DIPA Kantor Kemenag Kabupaten/Kota pencairannya dilakukan oleh Satker Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

    Madrasah Penerima BOS:
    1. Semua madrasah negeri dan madrasah swasta yang telah mendapatkan izin operasional dapat menerima program BOS; bagi madrasah yang menolak BOS harus diputuskan melalui persetujuan orang tua siswa melalui Komite Madrasah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di madrasah tersebut;
    2. Semua madrasah negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa;
    3. Untuk madrasah swasta, yang mendapatkan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya operasional;
    4. Seluruh madrasah yang menerima program BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
    5. Madrasah melalui komite madrasah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh madrasah. Sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya;
    6. Kanwil Kementerian Agama harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh madrasah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali siswa tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
    7. Kanwil Kementerian Agama dapat membatalkan sumbangan/pungutan yang dilakukan oleh madrasah apabila madrasah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat. 

      Download Juknis BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Madrasah Tahun Anggaran 2018

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Juknis BOS Kemenag Madrasah Tahun 2018



      Download File:

      Petunjuk Teknis BOS Madrasah Nomor 451 Tahun 2018.pdf
      Lampiran - Petunjuk Teknis BOS Madrasah Nomor 451 Tahun 2018 (Format Formulir BOS Madrasah dan Kelengkapan Administrasi Lainnya).docx


      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2018. Semoga bisa bermanfaat.

      Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2018

      Diposting oleh Pada 2/05/2018 04:30:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2018. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Download file format PDF.

      Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2018
      Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2018

      Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah:

      Tujuan BOS pada:
      1. SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk: a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS; b. membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah; c. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau d. membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.
      2. SMA/SMALB/SMK untuk: a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS; b. meningkatkan angka partisipasi kasar; c. mengurangi angka putus sekolah; d. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (affimative action) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah; e. memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau f. meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
      Sasaran:
      1. SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik; dan
      2. SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
      SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah wajib menerima BOS yang telah dialokasikan.

      SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOS yang telah dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu di SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang bersangkutan.

      Satuan Biaya:
      BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan, dengan besar satuan biaya sebagai berikut:
      1. SD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun;
      2. SMP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun;
      3. SMA dan SMK sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun;
      4. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu peserta didik per 1 (satu) tahun.

      Waktu Penyaluran:
      Penyaluran BOS dilakukan setiap triwulan, yaitu Januari-Maret, April- Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap semester, yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.

      Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah:
      BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Pengelolaan BOS dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
      1. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
      2. melakukan evaluasi setiap tahun; dan
      3. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan: a. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun; b. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah; c. RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS; dan d. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.

        Download Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2018

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah



        Download File:
        Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.pdf

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Semoga bisa bermanfaat.
        Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

        Diposting oleh Pada 9/07/2017 02:50:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Download file format PDF.

        Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
        Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

        Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



        Download File:
        Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.pdf

        Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Semoga bisa bermanfaat.
        Contoh SPJ Laporan BOS 2017 Format Microsoft Excel

        Diposting oleh Pada 9/03/2017 11:30:00 AM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Contoh SPJ Laporan BOS 2017 Format Microsoft Excel. Download file format .xlsx Microsoft Excel.

        Contoh SPJ Laporan BOS 2017 Format Microsoft Excel
        Contoh SPJ laporan BOS 2017 Format Microsoft Excel

        Contoh SPJ Laporan BOS 2017 Format Microsoft Excel

        Contoh SPJ Laporan BOS 2017 Format Microsoft Excel untuk SD, SMP, SMA, SMK ini terdiri dari:
        1. Cover
        2. Halaman Pengesahan
        3. RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah)
        4. RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah)
        5. Realisasi ( Rincian penggunaan dana per jenis anggaran)
        6. Buku Kas Umum
        7. Buku Pembantu Bank
        8. Buku Pembantu Kas Tunai
        9. Buku Pembantu Pajak
        10. Buku Pembantu BOS Buku
        11. Buku Pembantu Kas Insidental
        12. HR GTT
        13. HR Les
        14. HR Lain
        15. Kuitansi (dilampirkan setiap ada transaksi pengeluaran tunai)
        16. Faktur / Nota dilampirkan secara terperinci setelah kuitansi
        17. SSP (Surat Setoran Pajak)

          Download Contoh SPJ Laporan BOS 2017 Format Microsoft Excel

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh SPJ Laporan BOS 2017 Format Microsoft Excel ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Contoh SPJ Laporan BOS 2017 Format Microsoft Excel



          Download File:
          Contoh SPJ Laporan BOS 2017 Format Microsoft Excel.xlsx

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh SPJ Laporan BOS 2017 Format Microsoft Excel. Semoga bisa bermanfaat.
          Contoh SK Tim Manajemen BOS Tahun 2017 SD

          Diposting oleh Pada 8/23/2017 05:01:00 PM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Contoh SK Tim Manajemen BOS Tahun 2017 SD (Sekolah Dasar). Download file format .doc atau .docx Microsoft Word.

          Contoh SK Tim Manajemen BOS Tahun 2017 Sekolah Dasar
          Contoh SK Tim Manajemen BOS Tahun 2017 Sekolah Dasar

          Contoh SK Tim Manajemen BOS Tahun 2017 SD (Sekolah Dasar)

          Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Contoh Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembentukan Tim Manajemen BOS (Bantuan Operasional Sekolah ) Pada Sekolah Dasar atau SD:

          Menimbang:

          a. bahwa dalam rangka mempercepat penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dipandang perlu memberikan bantuan langsung kepada sekolah dalam upaya membebaskan siswa/siswi miskin dari biaya pendidikan, agar dapat menamatkan pendidikan dasar, melalui program Bantuan operasional Sekolah ( BOS );

          b. bahwa agar lebih terarah dan terkendalinya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka dipandang perlu membentuk TIM Bantuan Operasional Sekolah dengan Keputusan Kepala Sekolah;

          c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri Tanggeung tentang TIM Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2017.

          Mengingat:
          1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram;
          2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
          3. Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan;
          4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
          5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ,antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
          6. Peraturan Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
          7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017;
          8. Surat edaran Permendagri No. 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Juknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana BOS satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kab/Kota pada ABDBD;
          9. Surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur Nomor 800/1259/Bagren/Kab/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Pengumpulan SK TIM BOS dan Rekening Dana BOS Tahun Anggaran 2017 

          Memperhatikan:
          Hasil Rapat Sekolah dan Komite Sekolah Tentang Pembentukan Tim Manajemen BOS SD Negeri …………………………. Tahun Anggaran 2017.

          MEMUTUSKAN
          Menetapkan :

          KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

          KEDUA : Tim Manajemen sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
          1. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokokpendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C) secara lengkap ke dalam sistem yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
          2. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2);
          3. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
          4. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;
          5. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03);
          6. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS-04);
          7. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterimanya;
          8. Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit;
          9. Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C);
          10. Memasukkan data penggunaan dana BOS setiap triwulan kedalam sistem online melalui www.bos.kemdikbud.go.id;
          11. Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
          12. Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);
          13. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
          14. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (Formulir BOS-05);
          15. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota;
          16. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (Lampiran Format BOS-K7);
          17. Mengusulkan daftar nama penerima BSM sesuai dengan pemegang Kartu Penjamin Sosial (KPS) dan usulan diluar KPS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. 
          KETIGA: Keputusan Kepala Sekolah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

            Download Contoh SK Tim Manajemen BOS Tahun 2017 SD

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh SK Tim Manajemen BOS Tahun 2017 SD ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

            Contoh SK Tim Manajemen BOS Tahun 2017 SD



            Download File:
            Contoh SK Tim Manajemen BOS Tahun 2017 Sekolah Dasar.doc

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh SK Tim Manajemen BOS Tahun 2017 SD. Semoga bisa bermanfaat.
            Percepatan Pelaksanaan Program BOS SMK Tahun 2017

            Diposting oleh Pada 8/14/2017 10:40:00 PM dengan No comments

            Berikut ini adalah informasi dan berkas surat Dirjen Pembinaan SMK, Dirjen Dikdasmen Kemdikbud RI Nomor 5914/DS.2/KU/2017 perihal Percepatan Pelaksanaan Program BOS SMK Tahun Ajaran 2017.

            Percepatan Pelaksanaan Program BOS SMK Tahun Ajaran 2017
            Percepatan Pelaksanaan Program BOS SMK Tahun Ajaran 2017

            Percepatan Pelaksanaan Program BOS SMK Tahun Ajaran 2017

            Berikut ini kutipan teks dari isi berkas surat pengumuman Percepatan Pelaksanaan Program BOS SMK Tahun Ajaran 2017:

            Menindaklanjuti telah diterbitkannya Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis BOS, dengan hormat kami mohon perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:
            1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis BOS (sebagaimana terlampir), menginstruksikan satuan pendidikan SMK dapat menyesuaikan perubahan penggunaan BOS di SMK sesuai dengan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendid.ikan (SNP) di sekolah masing-masing;
            2. Dalam hal Satuan Pendidikan (Satdik) SMK Negeri akan melakukan perubahan RKAS Dana BOS dalam satu jenis belanja misalnya belanja barang/jasa maka SMK Negeri dapat langsung melakukan perubahan RKAS Dana BOS dan menyampaikan perubahan tersebut ke Kepala SK.PD Dinas Pendiclikan Propinsi. Apabila, perubahan RKAS Dana BOS mengalami pergeseran jenis belanja misalnya clari belanja barang dan jasa ke belanja modal maka harus dilakukan perubahan RKA-SKPD Dinas Pendidikan yang dilaksanakan mendahului penetapan perubahan Peraturan Daerah ten tang Perubahan APBD TA 2017 berpedoman pada butir V.13 Lampiran Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017.
            3. Mengingat penyaluran BOS SMK pada triwulan I dan triwulan II Tahun 2017 pada sebagian propinsi masih mengalami keterlambatan, maka perlu dilakukan percepatan penyaluran dana BOS di triwulan selanjutnya agar penggunaan dana BOS tepat guna dan tepat sasaran. Selanjutnya, dimohon menginstruksikan Satdik SMK agar segera melakukan update data Dapodik dengan sistem aplikasi Dapodik terbaru yaitu aplikasi Dapodikdasmen versi 2018;
            4. Menginstruksikan satuan pendidikan SMK Negeri dan Swasta penerima dana BOS untuk mengisi laporan BOS SMK online melalui website: http://bos.kemdikbud.go.id dengan menggunakan username dan password Dapodik;
            Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya agar mensosialisasikan perkembangan pengelolaan program BOS SMK Tahun 2017.
              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas surat perihal Percepatan Pelaksanaan Program BOS SMK Tahun Ajaran 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



              Download File:
              Surat Percepatan Pelaksanaan Program BOS SMK 2017.pdf

              Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai informasi dan berkas surat pemberitahuan Percepatan Pelaksanaan Program BOS SMK Tahun Ajaran 2017. Semoga bisa bermanfaat.
              Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS

              Diposting oleh Pada 8/04/2017 10:46:00 AM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Download file PDF.

              Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS
              Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS

              Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

              Point penting dari Permendikbud No. 26 Tahun 2017 ini adalah Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 335), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



              Download File:
              Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS (Bantuan Operasional Sekolah).pdf

              Sumber: http://jdih.kemdikbud.go.id/new/public/produkhukum/2027/detail

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Semoga bisa bermanfaat.
              Download Aplikasi RKAS dan Laporan BOS SMA SMK (ARKABOS SMA SMK 15 Komponen Pembayaran)

              Diposting oleh Pada 6/10/2017 03:39:00 AM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas Aplikasi RKAS dan Laporan BOS SMA SMK (ARKABOS SMA SMK 15 Komponen Pembayaran).

              Aplikasi RKAS dan Laporan BOS SMA SMK (ARKABOS SMA SMK 15 Komponen Pembayaran)
              Aplikasi RKAS dan Laporan BOS SMA SMK (ARKABOS SMA SMK 15 Komponen Pembayaran)

              Download Aplikasi RKAS dan Laporan BOS SMA SMK (ARKABOS SMA SMK 15 Komponen Pembayaran)

              Aplikasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan Laporan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMA SMK (ARKABOS SMA SMK 15 Komponen Pembayaran). Download File Format .xlsb Microsoft Excel. Selengkapnya silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini.


              Aplikasi RKAS dan Laporan BOS SMA SMK (ARKABOS SMA SMK 15 Komponen Pembayaran)


              Download file:

              Aplikasi RKAS dan Laporan BOS SMA SMK (ARKABOS SMA SMK 15 Komponen Pembayaran).xlsb

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai Download Aplikasi RKAS dan Laporan BOS SMA SMK (ARKABOS SMA SMK 15 Komponen Pembayaran). Semoga bisa bermanfaat.
              Berkas Aplikasi RKAS Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah BOS 2016 Format Microsoft Excel

              Diposting oleh Pada 5/05/2017 08:27:00 AM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas contoh Aplikasi RKAS Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah BOS 2016 Format Microsoft Excel.

              Aplikasi RKAS Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah BOS 2016 Format Microsoft Excel
              Aplikasi RKAS Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah BOS 2016 Format Microsoft Excel

              Download Berkas Contoh Aplikasi RKAS Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah BOS 2016 Format Microsoft Excel

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi contoh Aplikasi RKAS Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah BOS 2016 Format Microsoft Excel ini, silahkan lihat di bawah ini.

              Aplikasi RKAS Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah BOS 2016 Format Microsoft Excel


              Download File:
              Aplikasi Membuat RKAS BOS 2016 Format Microsoft Excel.xlsx

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai berkas dan share file contoh Aplikasi RKAS Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah BOS 2016 Format Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. 
              Contoh SK Tim BOS Sekolah (Pengganti SK Tim Manajemen BOS Sekolah)

              Diposting oleh Pada 4/10/2017 09:25:00 AM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas Contoh SK Tim BOS Sekolah (Pengganti SK Tim Manajemen BOS Sekolah). Download file dalam format .dox Microsoft Word.

              Contoh SK Tim BOS Sekolah ( Pengganti SK Tim Manajemen BOS Sekolah)
              Contoh SK Tim BOS Sekolah (Pengganti SK Tim Manajemen BOS Sekolah)

              Contoh SK Tim BOS Sekolah (Pengganti SK Tim Manajemen BOS Sekolah)

              Sesuai dengan Permendikbud No 8 Tahun 2017, di tingkat satuan Pendidikan sudah tidak dikenal lagi istilah SK Tim Manajemen BOS Sekolah, yang harus ada sekarang adalah Tim BOS Sekolah. Dalam penyusunannya SK Tim BOS Sekolah merupakan kewenangan Kepala Sekolah, tetapi susunan atau struktur Keanggotaan Tim BOS Sekolah sudah ditentukan dalam Permendikbud No 8 Tahun 2017. 
              Struktur Keanggotaan SK Tim BOS Sekolah menurut Permendikbud No 8 Tahun 2017 terdiri atas:
              Penanggung Jawab : Kepala Sekolah

              Anggota :
              1. Bendahara;
              2. 1 (satu) orang dari unsur orang tua peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan;
              3. Penanggung jawab pendataan.
              Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Sekolah adalah :
              1. mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
              2. memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
              3. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
              4. menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;
              5. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
              6. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
              7. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima;
              8. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS;
              9. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
              10. untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan setiap hari di serambi Sekolah.
              Perwakilan orang tua dalam Tim BOS Sekolah memiliki fungsi kontrol, pengawasan, dan memberi masukan dalam pelaksanaan tanggung jawab Tim BOS Sekolah.

              Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim BOS Sekolah:
              • bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari BOS maupun dari sumber lain;
              • b. dilarang bertindak menjadi distributor/pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan

                Contoh SK Tim BOS Sekolah (Pengganti SK Tim Manajemen BOS Sekolah)

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh SK Tim BOS Sekolah (Pengganti SK Tim Manajemen BOS Sekolah) ini silahkan lihat pada pratinjau atau file preview di bawah ini:

                Contoh SK Tim BOS Sekolah (Pengganti SK Tim Manajemen BOS Sekolah)



                Download File:

                Contoh SK Tim BOS Sekolah.docx


                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh SK Tim BOS Sekolah (Pengganti SK Tim Manajemen BOS Sekolah). Semoga bisa bermanfaat.

                Lihat juga informasi dan berkas lainnya terkait dengan BOS (Bantuan Operasional Sekolah):


                Pengambilan Data (Cut Off) BOS Triwulan 2 Tahun 2017 dan Panduan VervalPD dan VervalPTK

                Diposting oleh Pada 3/27/2017 04:30:00 PM dengan No comments

                Berikut ini adalah informasi mengenai Pengambilan Data (Cut Off) BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Triwulan 2 Tahun 2017 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Panduan VervalPD dan VervalPTK yang dipublish di laman http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id.

                BOS Triwulan 2 Tahun 20
                BOS Triwulan 2 Tahun 20

                Pengambilan Data (Cut Off) BOS Triwulan 2 Tahun 2017

                Berikut ini kutipan keterangan dari Informasi tentang Pengambilan Data (Cut Off) BOS Triwulan 2 Tahun 2017:

                Yang terhormat,

                Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
                Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota
                Kepala Sekolah SD, SMP, SLB, SMA dan SMK
                Operator Dapodik
                Di 
                Seluruh Nusantara

                Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

                Dalam rangka untuk menyiapkan data sebagai dasar alokasi dana BOS Triwulan 2 (April – Juni Tahun 2017) maka akan dilakukan pengambilan data (Cut-off) dari Dapodikdasmen pada tanggal 30 April 2017, Pukul 23.59 WIB. Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:
                1. Data siswa yang akan terhitung adalah data siswa pada semester 2 (Genap) Tahun Ajaran 2016/2017.

                2. Data Rombongan Belajar harus diisi dengan lengkap dan benar.

                3. Khususnya untuk SMA dan SMK harus memperhatikan pengisian data program pengajaran/program keahlian/paket keahian. Berikut ketentuan pengisian data program pengajaran/program keahlian/paket keahian untuk SMA dan SMK:

                A. SMA KTSP 2006

                1) Untuk Kelas X
                - Kurikulum pilih SMA KTSP UMUM, maka program pengajaran pilih UMUM

                2) Untuk Kelas XI dan XII
                - Kurikulum pilih SMA KTSP IPA, maka program pengajaran pilih Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
                - Kurikulum pilih SMA KTSP IPS, maka program pengajaran pilih Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
                - Kurikulum pilih SMA KTSP BAHASA, maka program pengajaran pilih Bahasa

                Berlaku untuk kelas X, XI dan XII
                - Kurikulum pilih SMA 2013 MIPA, maka program pengajaran pilih MIPA
                - Kurikulum pilih SMA 2013 IPS, maka program pengajaran pilih Ilmu Pengetahuan Sosial
                - Kurikulum pilih SMA 2013 Bhs & Budaya, maka program pengajaran pilih Bahasa dan Budaya

                C. SMK KTSP
                - Kelas X, XI dan XII = Paket Keahlian

                D. SMK Kurikulum 2013
                - Kelas X = Program Keahlian
                - Kelas XI dan XII = Paket Keahlian

                4. Data Rombongan Belajar dengan jenis rombel REGULER dan TERBUKA (untuk SD, SMP, SLB) serta jenis rombel KELAS (untuk SMA, SMK) harus diisikan WALI KELAS

                5. Rombongan Belajar harus diisikan lengkap sampai dengan data anggota rombel dan pembelajaran.

                6. Data siswa disarankan melalui proses verifikasi dan validasi NISN pada layanan vervalpd.data.kemdikbud.go.id (khusus untuk SMA menjadi prasyarat/diharuskan).

                Untuk itu dihimbau sekolah untuk segera melakukan proses sinkronisasi data pada semester 2 (genap) Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan memperhatikan kelengkapan dan kevalidan datanya. Apabila data yang diisikan tidak lengkap maka TIDAK AKAN TERHITUNG untuk penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

                Dalam rangka terus meningkatkan kualitas data, maka sekolah juga dihimbau untuk segera menuntaskan proses VervalPD (http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id/) dan VervalPTK (vervalptk.data.kemdikbud.go.id/). Pengajuan perubahan data (nama, nama ibu kandung, tempat lahir, tanggal lahir) untuk Peserta Didik pada VervalPD dan untuk PTK pada VervalPTK, dapat di approval/setujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Propinsi. Sedangkan pengajuan perubahan NISN pada VervalPD dan perubahan NUPTK pada VervalPTK, approval/persetujuan dilakukan oleh PDSPK. Panduan VervalPD dan VervalPTK selengkapnya dapat diunduh pada laman: http://sdm.data.kemdikbud.go.id/index.php?r=site/panduan.

                Demikian informasi yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu serta teman-teman operator sekalian, kami ucapkan terima kasih.

                Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

                Salam Satu Data,
                Admin Dapodikdasmen


                Download Panduan VervalPD dan VervalPTK

                Panduan VervalPD dan VervalPTK
                Panduan VervalPD dan VervalPTK

                Berikut ini berkas Panduan VervalPD dan VervalPTK Lengkap, silahkan unduh pada daftar link di bawah ini:

                Panduan
                1. Jaringan Pengelola Data Pendidikan.pdf
                2. User Guide Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan (Verval SP) - 2017.pdf
                3. Verifilasi Data dan Validasi Data Peserta Didik (Verval PD).pdf
                4. Panduan Verval PD (Provinsi) Maret 2017.pdf
                5. Panduan Verval PD Kab-Kota Maret 2017.pdf
                6. Panduan Verval PD (SD) Maret 2017.pdf
                7. Panduan Verval PD (SMP SMA SMK) Maret 2017.pdf
                8. Panduan Verval PD PKBM Maret 2017.pdf
                9. Panduan Verval PD PKBM Maret 2017.pdf
                10. Panduan Pengelolaan Data GTK dan NUPTK (Verval PTK).pdf
                11. Panduan Data Referensi.pdf
                12. Verval Wilayah.pdf
                13. Sistem Pengelolaan Data Pendidikan (Final 15-10-2014).pdf
                14. Mekanisme Penyiapan Data Awal Peserta UN dan US (2014-2015).pdf
                15. Hak Akses Verval PD Kemenag.pdf
                16. User Guide Konfirmasi NPSN (PAUD).pdf
                17. User Guide Verivikasi Validasi Kesetaraan.pdf

                Flyer
                1. Panduan Menampilkan NISN - NISN2-A5-FINAL-LOW.jpg
                2. Mekanisme Pemberian NISN - NISN-FINAL-FLYER-FA-LOW.jpg
                3. Mekanisme Pengajuan NPSN.pdf
                4. Data Referensi Pengelolaan Data Pendidikan - REFERENSI-FLYER-FA2-LOW.jpg
                5. Jaringan Pengelola Data Pendidikan.pdf
                6. Verifikasi Validasi Satuan Pendidikan - VERVAL-FLYER-FA-LOW.jpg
                7. Verifikasi Validasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan - VERVALPTK-FLYER-LOW.jpg
                8. Verifikasi Validasi Pengelolaan Data Wilayah - VERVALWILAYAH-FLYER-FA-LOW.jpg
                9. Konfigurasi Database Peserta Didik (PD).jpg
                10. Mekanisme Pengajuan Sertifikat Kemenag.pdf

                Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) - Kemdikbud

                Demikian yang bisa kami sampaikan ulang informasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Pengambilan Data (Cut Off) BOS Triwulan 2 Tahun 2017 dan Panduan VervalPD dan VervalPTK. Semoga bisa bermanfaat.
                Juknis BOS SMK 2017 dan Peraturan Pengelolaan BOS SMK Tahun 2017

                Diposting oleh Pada 3/25/2017 10:41:00 AM dengan No comments

                Berikut ini adalah berkas Juknis BOS SMK 2017 dan Peraturan-Peraturan Pengelolaan BOS SMK Tahun 2017. Download file format PDF. Berkas ini dipublikasikan di lama Direktorat Pembinaan SMK - Kemdikbud dan ditujukan sebagai referensi ditujukan untuk Guru, Kepala Sekolah dan lain-lain di SMK dan sederajat.

                Juknis BOS SMK dan Peraturan-peraturan Pengelolaan BOS SMK Tahun 2017
                Juknis BOS SMK dan Peraturan-peraturan Pengelolaan BOS SMK Tahun 2017

                Juknis BOS SMK dan Peraturan-Peraturan Pengelolaan BOS SMK Tahun 2017

                Juknis BOS SMK dan Peraturan-Peraturan Pengelolaan BOS SMK Tahun 2017 berisi:
                1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Tekniks Bantuan Operasional Sekolah
                2. Surat Edaran Nomor 903/1043/SJ Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Dana Bantuan Operasional sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah- Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
                3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
                4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
                5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
                6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2006 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
                7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2006 Tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
                8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2015 tentang Pengerlolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
                9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
                10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
                11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan danbelanja Daerah Tahun Anggaran 2017

                  Download Juknis BOS SMK dan Peraturan-Peraturan Pengelolaan BOS SMK Tahun 2017

                  Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas ini silahkan lihat di bawah ini:



                  Download File:
                  Juknis BOS SMK2 dan Peraturan Pengelolaan BOS SMK Tahun 2017.pdf

                  Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis BOS SMK dan Peraturan-Peraturan Pengelolaan BOS SMK Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

                  Sumber: Direktorat Pembinaan SMK - Kemdikbud RI

                  Lihat juga informasi dan berkas lainnya terkait dengan BOS (Bantuan Operasional Sekolah):


                  Contoh Berkas Pembukuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

                  Diposting oleh Pada 3/21/2017 04:41:00 PM dengan No comments

                  Berikut ini adalah berkas Contoh Berkas Pembukuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Seperti menurut Juknis BOS pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017, bahwa pertanggung jawaban keuangan BOS diantaranya terdiri dari Pembukuan, Laporan dan Transparansi di sekolah.

                  Lihat:
                  Pertanggungjawaban Keuangan BOS Sesuai Permendikbud No 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS

                  Pembukuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

                  Dalam pengelolaan BOS, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Adapun pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh sekolah sebagai berikut:

                  Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

                  RKAS ditandatangani oleh kepala sekolah, Komite Sekolah, dan ketua yayasan (khusus untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat), dan dibuat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada awal Tahun Pelajaran, tetapi perlu dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu sekolah dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester. RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan triwulan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah.

                  Lihat:
                  Aplikasi Contoh RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) SD Format Microsoft Excel
                  Aplikasi dan Contoh RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)

                  Buku Kas Umum

                  Buku Kas Umum (BKU) disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga:
                  1) kolom penerimaan memuat penerimaan dari penyalur dana (BOS atau sumber dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank;
                  2) kolom pengeluaran memuat pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro, dan setoran pajak.
                  BKU harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat di dalam buku kas umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh Bendahara dan kepala sekolah.

                  Buku Pembantu Kas

                  Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan kepala sekolah.

                  Buku Pembantu Bank

                  Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan kepala sekolah.

                  Buku Pembantu Pajak

                  Buku pembantu pajak berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.

                  Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas

                  Setiap akhir bulan BKU ditutup dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan Bendahara. Sebelum penutupan BKU, kepala sekolah melakukan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah (kas tunai) maupun kas yang ada di bank (buku tabungan sekolah). Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya. Setelah pelaksanaan opname kas, maka kepala sekolah dan Bendahara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas.

                  Bukti pengeluaran (Kwitansi dan lain-lain)

                  1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah.
                  2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea materai.
                  3. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya.
                  4. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi. 
                  5. Setiap bukti pembayaran harus disetujui kepala sekolah dan dibayar lunas oleh Bendahara.
                  6. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan.
                  Untuk membantu memudahkan anda melaksanakan kegiatan pembukuan BOS ini, berikut ini ada salah satu contoh format pembukuan BOS bisa anda lihat di bawah ini (Contoh: SDN Bungur Pacitan - Disusun oleh Ibu Nurhayati Mualif).

                  Contoh Berkas Pembukuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
                  Contoh Berkas Pembukuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

                  Contoh Berkas Pembukuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

                  Contoh Berkas Pembukuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ini terdiri dari format Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas, Buku Bank, Buku Pembantu Pajak, Register Penutupan Kas, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Cover/Jilid Laporan dan lain-lain.

                  Contoh Berkas Pembukuan untuk LPJ BOS
                  Contoh Berkas Pembukuan untuk LPJ BOS

                  Selain itu kami share juga Format Laporan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Lengkap yang disajikan secara terpisah yang terdiri dari: Format BOS-01, Format BOS-01A, Format BOS-01B (Formulir Sekolah), Format BOS-01C, Format BOS-03 (Rencana Penggunaan Dana Tiap Triwulan), Format BOS-04 (Laporan Penggunaan Dana BOS), Format BOS-06A, Format BOS-06B, Format BOS-07 (Buku Penerimaan Barang), Format BOS-08 (Buku Pencatatan Inventaris Barang), Format BOS-K1 (RAPBS), Format BOS-K2 ( RKAS), Format BOS-K3 (BKU), Format BOS-K4 (Buku Pembantu Kas Tunai), Format BOS-K5 (Buku Pembantu BANK), Format BOS-K6 (Buku Pembantu PAJAK), Format BOS-K7 (Lampira K-7), Format BOS-K7 (Realisasi Jenis Anggaran), Format BOS-K7a (Rekap Penggunaan Dana), Format BOS-K7b (Register Penutupan Kas), Format BOS-K7c (Berita Acara Pemerikasaan KAS), Format BOS-K09 (Rekap Pembelian Barang Inventaris).

                    Download Contoh Berkas Pembukuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Format Microsoft Excel

                    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Berkas Pembukuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ini silahkan lihat pada file preview dan unduh pada link di bawah ini:



                    Download File:
                    Contoh Berkas Pembukuan untuk Laporan BOS.xlsx

                    Format Laporan BOS (Bantuan Operasional Sekolah):

                    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Berkas Pembukuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) terdiri dari RKAS, Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas, Buku Bank, Buku Pembantu Pajak, Register Penutupan Kas, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Cover/Jilid Laporan dan lain-lain. Semoga bisa bermanfaat.

                    Formulir Kontak

                    Nama

                    Email *

                    Pesan *