Rincian, Lokasi, dan Target Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2018

Diposting oleh Pada 6/04/2018 02:26:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Kepmendikbud Nomor 110/P/2018 Tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2018. Download file format PDF.

Kepmendikbud Nomor 110/P/2018 Tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2018
Kepmendikbud Nomor 110/P/2018 Tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2018

Kepmendikbud Nomor 110/P/2018 Tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2018

Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas Kepmendikbud Nomor 110/P/2018 Tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2018:

Rincian, Lokasi, dan Target Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2018 terdiri dari:
  1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
  2. DAK Fisik Subbidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  3. DAK Fisik Subbidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
  4. DAK Fisik Subbidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
  5. DAK Fisik Subbidang Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB); dan
  6. DAK Fisik Subbidang Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

    Download Kepmendikbud Nomor 110/P/2018 Tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2018

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Kepmendikbud Nomor 110/P/2018 Tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Kepmendikbud Nomor 110/P/2018 Tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2018



    Download File:

    Kepmendikbud Nomor 110/P/2018 Tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2018.pdf


    Sumber: http://jdih.kemdikbud.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Kepmendikbud Nomor 110/P/2018 Tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2018. Semoga bisa bermanfaat.
    PEPRES Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

    Diposting oleh Pada 5/24/2018 11:18:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas PEPRES Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Download file format PDF.

    PEPRES Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
    PEPRES Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

    PEPRES Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas PEPRES Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik:

    Menimbang:
    a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan penyesuaian terhadap petunjuk teknis dana alokasi khusus sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;

    Mengingat:
    1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
    3. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);

    DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:
    a. DAK Fisik Reguler;
    b. DAK Fisik Penugasan; dan 
    c. DAK Fisik Afirmasi.

    DAK Fisik meliputi bidang:
    a. pendidikan;
    b. kesehatan dan keluarga berencana;
    c. perumahan dan pemukiman;
    d. pertanian;
    e. kelautan dan perikanan;
    f. industri kecil clan menengah;
    g. pariwisata;
    h. jalan;
    1. irigasi;
    j. air mmum;
    k. sanitasi;
    1. pasar;
    m. energi skala kecil;
    n. lingkungan hidup dan kehutanan; dan
    o. transportasi.

    Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:
    a. penganggaran;
    b. persiapan teknis;
    c. pelaksanaan;
    d. pelaporan; dan
    e. pemantauan dan evaluasi.

      Download PEPRES Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PEPRES Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      PEPRES Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik



      Download File:
      PEPRES NOMOR 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus.pdf

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PEPRES Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Semoga bisa bermanfaat.
      Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan

      Diposting oleh Pada 4/07/2018 08:47:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Bidang Pendidikan. Download file format PDF.

      Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan
      Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan

      Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan:

      Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan.

      Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri atas:
      1. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SD;
      2. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMP;
      3. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMA;
      4. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMK;
      5. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SLB; dan
      6. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SKB.
      Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
      1. Lampiran I Pendahuluan atau Umum
      2. Lampiran II Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
      3. Lampiran III Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
      4. Lampiran IV Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)
      5. Lampiran V Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
      6. Lampiran VI Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Luar Biasa
      7. Lampiran VII Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar

      Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 467) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

        Download Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan



        Download File:

        Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Bidang Pendidikan.rar

        Sumber : http://jdih.kemdikbud.go.id

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan. Semoga bisa bermanfaat.
        Buku Saku Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD

        Diposting oleh Pada 3/23/2018 12:53:00 AM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Buku Saku Tanya Jawab Permendikbud Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD. Download file PDF.

        Buku Saku Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD
        Buku Saku Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD

        Buku Saku Tanya Jawab Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Buku Saku Tanya Jawab Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD:

        Apakah Pedoman rujukan penyaluran DAK BOP PAUD?
        Permendikbud No. 2 tahun 2016 tentang Juknis Penggunaan Dan DAK BOP PAUD.

        Pasal 1 Permendikbud No. 2/2016
        … Juknis BOP PAUD merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam penggunaan dana BOP PAUD.

        Surat Edaran Mendagri No. 905/501/SJ butir 6:
        “Pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari DAK Non Fisik sebagaimana pada angka 5, dengan tetap berpedoman kepada Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

        Apa dasar hukum yang menentukan besar alokasi bantuan per Kab/Kota?
        Tertuang dalam Lampiran XVIII Peraturan Presiden No. 137 Tahun 2015.

        Apakah kategori Bantuan DAK BOP PAUD tahun 2016?
        Sesuai Peraturan Presiden No. 137 Tahun 2015 dan SE Kemdagri No. 905/501/SJ no. 3 dan kategori DAK Non Fisik bahwa BOP termasuk DAK Non fisik, dengan pengaturan: 
        • Hibah belanja tidak langsung untuk lembaga PAUD swasta dengan transfer non tunai
        • Hibah belanja langsung untuk lembaga PAUD Negeri masuk melalui anggaran SKPD.

        Siapa sasaran penerima BOP?
        Dalam Permendikbud No. 2 tahun 2016 dinyatakan bahwa sasaran program BOP PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis di seluruh Kab/ Kota di Indonesia yang diselenggarakan oleh individu, kelompok, yayasan, organisasi maupun Pemerintah Daerah di satuan PAUD atau Lembaga, satuan pendidikan PKBM, SKB, badan keagamaan, dan satuan pendidikan non formal lainnya yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN).

        Lembaga PAUD Penerima BOP harus disahkan oleh Kemenkumham..?
        Dalam Permendikbud No 2 tahun 2016 mempersyaratkan bahwa lembaga/satuan PAUD harus memiliki NPSN dan tidak harus disyahkan melalui Kemenkumham. Lembaga PAUD yang didirikan oleh Yayasan maka Yayasannya harus berbadan hukum disyahkan oleh Kemenkumham. (kajian dari Biro Hukum dan Organisasi serta Inspektorat Jenderal Kemendikbud). 

        Berapa Satuan Biaya BOP?
        Satuan biaya sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah)/peserta didik/tahun dengan prioritas anak usia 4-6 tahun.

        Bagaimana ketentuan alokasi dana per lembaga ?
        1. Satuan PAUD ber NPSN yang memiliki paling sedikit 12 peserta didik.
        2. Satuan PAUD atau Lembaga menerima paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per tahun.
        3. Ketentuan besarnya pemberian dana diatur oleh Dinas sesuai kebijakan. Tanpa melebihi alokasi anggaran yang sudah ditentukan.

        Penyaluran Anggaran
        Permendikbud No. 2 Tahun 2016: penyaluran DAK BOP PAUD dari kas daerah ke lembaga dilakukan satu kali paling lambat akhir triwulan 2. Apabila dana DAK BOP masih tersisa, maka digunakan untuk satuan PAUD yang melayani anak usia di bawah 4 tahun.

          Download Buku Saku Tanya Jawab Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku Saku Tanya Jawab Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Buku Saku Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD



          Download File:

          Buku Saku BOP PAUD.pdf


          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Buku Saku Tanya Jawab Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD. Semoga bisa bermanfaat.
          Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2018

          Diposting oleh Pada 3/07/2018 11:01:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2018. Perpres Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik. Download file format PDF.

          Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2018
          Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2018

          Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2018

          Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Perpres Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik:

          Tujuan dan Sasaran
          DAK Fisik Bidang Pendidikan digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang merupakan urusan wajib Daerah sesuai prioritas nasional sebagai upaya pemenuhan standar sarana clan prasarana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.

          Tujuan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan.

          Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan diberikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang berbentuk:
          1. Sekolah Dasar (SD);
          2. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
          3. Sekolah Menengah Atas (SMA);
          4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
          5. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Luar Biasa (SLB); dan/ atau
          6. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

          Ruang Lingkup Kegiatan
          Jenis dan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri:
          1. DAK Subbidang Pendidikan SD; a. Kegiatan DAK Reguler Subbidang Pendidikan SD meliputi: 1) Peningkatan prasarana pendidikan: a) rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, dan ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabot atau tanpa perabot; b) jamban siswa dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya; c) pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya; dan/atau d) pembangunan jamban siswa beserta sanitasinya. 2) Peningkatan sarana pendidikan, berupa pengadaan buku koleksi perpustakaan yang terdiri dari: a) buku pengayaan; b) buku referensi; dan c) buku panduan pendidik. Kegiatan DAK Afirmasi Subbidang Pendidikan SD adalah untuk pembangunan rumah dinas guru baik beserta perabot dan/ atau tanpa perabot.
          2. DAK Subbidang Pendidikan SMP; a. Kegiatan DAK Reguler Subbidang Pendidikan SMP meliputi: 1) Peningkatan prasarana pendidikan yang terdiri dari: a) Rehabilitasi ruang belajar SMP, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/ atau ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya; b) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya; c) Pembangunan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya; d) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; e) Pembangunan jamban siswa/ guru beserta sanitasinya; dan/ atau f) Rehabilitasi jamban siswa/ guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya. 2) Peningkatan sarana pendidikan terdiri dari: a) Pengadaan peralatan laboratorium dan alat peraga pendidikan; b) Pengadaan media pendidikan; c) Pengadaan peralatan pjok dan/ atau seni budaya; dan/ atau d) Pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah. b. Kegiatan DAK Afirmasi Subbidang Pendidikan SMP adalah untuk pembangunan rumah dinas guru baik beserta perabot dan/ atau tan pa perabot.
          3. DAK Subbidang Pendidikan SMA; a. Kegiatan DAK Reguler Subbidang Pendidikan SMA meliputi: 1) Peningkatan prasarana pendidikan yang terdiri dari: a) Rehabilitasi ruang belajar dan/ atau ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya;  b) Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya; c) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya; d) Pembangunan ruang laboratorium IPA beserta perabotnya; dan/atau e) Pembangunan jam ban siswa/ guru beserta sanitasinya. 2) Peningkatan sarana pendidikan terdiri dari: a) Pengadaan peralatan pendidikan dan media pendidikan; dan/atau b) Pengadaan peralatan pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) dan peralatan seni budaya. b. Kegiatan DAK Afirmasi Subbidang Pendidikan SMA; 1) Pembangunan rumah dinas guru baik beserta perabot dan/atau tanpa perabot; dan/ atau 2) Pembangunan asrama siswa beserta perabotnya.
          4. DAK Subbidang Pendidikan SMK; Kegiatan DAK Penugasan Subbidang Pendidikan SMK, meliputi: a. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana SMK sektor unggulan, terdiri dari: 1) Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya; 2) Ruang Laboratorium beserta perabotnya; dan/ atau 3) Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi. b. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana SMK di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terdiri dari: 1) Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya; 2) Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya; 3) Ruang Laboratorium beserta perabotnya; 4) Rumah Dinas Guru baik beserta perabot dan/atau tanpa perabot; dan/atau 5) Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi.
          5. DAK Subbidang Pendidikan SLB; Kegiatan OAK Reguler Subbidang Pendidikan SLB mencakup satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB, meliputi: a. Peningkatan prasarana pendidikan, terdiri dari: 1) Rehabilitasi ruang kelas, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya; 2) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya; dan/ atau 3) Rehabilitasi jam ban siswa/ guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya. b. Peningkatan sarana pendidikan, terdiri dari: 1) Pengadaan peralatan pendidikan; dan/ atau 2) Pengadaan media pendidikan. 
          6. DAK Subbidang Pendidikan SKB; Kegiatan OAK Reguler Subbidang Pendidikan SKB meliputi: a. Peningkatan prasarana pendidikan, terdiri dari; 1) Rehabilitasi / renovasi ruang kelas ruang praktik / bengkel kerja, dan/ atau ruang penunjang lainnya, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya; 2) Pembangunan ruang kelas baru dan/atau ruang praktik/bengkel kerja baru, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya; dan/ atau 3) Rehabilitasi jamban beserta sanitasinya. b. Peningkatan sarana pendidikan berupa pengadaan koleksi perpustakaan berupa buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.

            Download Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2018

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Perpres Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

            Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2018



            Download File:

            Perpres Nomor 5 Tahun 2018 Tentang DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Lampiran.pdf
            Perpres Nomor 5 Tahun 2018 - Batang Tubuh.pdf
            Perpres Nomor 5 Tahun 2018 - Lampiran I.pdf
            Perpres Nomor 5 Tahun 2018 - Lampiran II.pdf


            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Perpres Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik. Semoga bisa bermanfaat.
            Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD Tahun 2018

            Diposting oleh Pada 2/03/2018 02:42:00 AM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD Tahun 2018. Download file format PDF. Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018 ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2018, ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy.

            Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD Tahun 2018
            Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD Tahun 2018

            Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD Tahun 2018

            Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018:

            Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus Nonfisik yang merupakan urusan daerah.

            Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang disingkat BOP PAUD adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan.

            Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini disebut DAK Nonfisik BOP PAUD adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini.

            Petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dimaksudkan untuk memberikan acuan/pedoman bagi pemerintah daerah, Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP PAUD.

            Petunjuk Teknis DAK Nonfisik BOP PAUD bertujuan:
            1. pemanfaatan DAK Nonfisik BOP PAUD tepat sasaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD secara efektif dan efisien; dan
            2. pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP PAUD dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

            Sasaran program DAK Nonfisik BOP PAUD meliputi Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal dengan peserta didik yang terdata dalam data pokok pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat (Dapodik PAUD dan Dikmas).

            Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Non Formal, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

            Pelaporan meliputi:
            1. rencana kegiatan dan anggaran Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal (RKAS);
            2. pembukuan realisasi penggunaan dana;
            3. rekapitulasi penggunaan dana DAK Nonfisik BOP PAUD; dan 
            4. penanganan pengaduan masyarakat.

            Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP PAUD dan formatnya dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

            Beberapa contoh format dan formulir untuk penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP PAUD sudah terlampir dalam lembar Lampiran pada Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD Tahun 2018 ini antara lain:
            • Format BOP-01 - FORMULIR ISIAN PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
            • Format BOP-02 - RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SATUAN (RKAS) PAUD
            • Format BOP-03 - PENCATATAN PENGGUNAAN DANA BOP PAUD
            • Format BOP-04 - LAPORAN PENGGUNAAN DANA DAK NON FISIK BOP PAUD
            • Format BOP-05 - REKAPITULASI PENYALURAN DANA DAK Non Fisik BOP PAUD
            • Format BOP-06 - LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK BOP PAUD 
            • Format BOP-07 - LEMBAR PENCATATAN PENGADUAN MASYARAKAT
            • Formulir BOP-08 - LEMBAR PENCATATAN PERTANYAAN/KRITIK/SARAN
            • Formulir BOP-09 - PENANGANAN PENGADUAN/ KRITIK/SARAN PELAKSANAAN DAK NON FISIK BOP PAUD

            Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 168), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

              Download Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD Tahun 2018

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

              Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD Tahun 2018



              Download File:
              Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD Tahun 2018.pdf
              Format dan Formulir - Lampiran Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD Tahun 2018.docx

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
              Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017

              Diposting oleh Pada 8/13/2017 06:56:00 PM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan. Disertakan juga di dalamnya Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan SMK. Download file format PDF.
              Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017
              Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017

              Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017

              Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan:

              PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
              NOMOR 25 TAHUN 2017
              TENTANG PERUBAHAN ATAS
              PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN

              DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
              MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

              Menimbang:
              a. bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan, sehingga perlu diubah;

              b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan; 

              Mengingat:
              1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44286);
              2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
              3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
              4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
              5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
              6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
              7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
              8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
              9. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
              10. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
              11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
              12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Nomor 157); 
              13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 758);

              MEMUTUSKAN:

              Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN

              Pasal I
              Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 467) diubah sebagai berikut:

              1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

              Pasal 1
              Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
              1. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan Daerah.

              2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. 

              3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.

              4. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.

              5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.

              6. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah.

              7. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah.

              8. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

              9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang belum mencapai standar sarana dan prasarana pendidikan untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan.

              10. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.

              11. Buku Pengayaan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi.

              12. Buku Referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara dalam dan luas.

              13. Buku Panduan Pendidik adalah buku yang memuat prinsip, prosedur, deskripsi materi pokok, dan model pembelajaran untuk digunakan oleh para pendidik.

              14. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi.

              15. Peralatan Pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.

              16. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.

              17. Perabot adalah sarana pengisi ruang.

              18. Kerusakan Bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis. 

              19. Rusak Sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan sejenisnya, dengan tingkat kerusakan lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 45% (empat puluh lima persen).

              20. Rusak Berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non- struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya, dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 45% (empat puluh lima persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen).

              21. Ruang Belajar adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang meliputi ruang kelas dan ruang belajar lainnya.

              22. Ruang Kelas baru adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus dan baru dibangun di atas lahan kosong.

              23. Ruang Laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus.

              24. Ruang Perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.

              25. Ruang Guru adalah ruang untuk guru bekerja di luar kelas, beristirahat, dan menerima tamu.

              26. Jamban adalah ruang untuk buang air besar dan/atau kecil.

              27. Daerah Terdepan, Terluar atau Tertinggal yang selanjutnya disingkat Daerah 3T adalah daerah khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

              28. Pemantauan adalah kegiatan pemantauan perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

              29. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.

              30. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan.

              31. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

              32. E-tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

              33. E-purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

              34. Katalog Elektronik (e-catalogue) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

              35. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ pemerintah daerah kota.

              36. Ruang Praktik Siswa adalah ruang untuk melaksanakan pembelajaran praktik kejuruan, perakitan, perawatan dan perbaikan peralatan yang memerlukan peralatan khusus, diantaranya meliputi: bengkel, workshop, studio, demplot, kandang, bangsal dan ruang praktik sejenis. 

              2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

              3. Mengubah Lampiran II, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII sehingga menjadi Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

              Pasal II
              Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

              Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

              Ditetapkan di Jakarta
              pada tanggal 21 Juli 2017

              MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
              TTD.
              MUHADJIR EFFENDY

                Download Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



                Download File:
                Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017.pdf

                Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan. Semoga bisa bermanfaat.
                Rincian, Lokasi, dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2017

                Diposting oleh Pada 6/21/2017 11:40:00 AM dengan No comments

                Berikut ini adalah berkas Keputusan Menteri Pendidikan Nomor: 133/P/2017 Tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2017. Download file PDF.

                Kepmendikbud Nomor: 133/P/2017
                Kepmendikbud Nomor: 133/P/2017

                Kepmendikbud Nomor: 133/P/2017 Tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2017

                Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Kepmendikbud Nomor: 133/P/2017 Tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2017:

                KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
                NOMOR 133 / P /2017
                TENTANG
                RINCIAN, LOKASI, DAN TARGET OUTPUT DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2017


                MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

                Menimbang:
                a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu menetapkan rincian, lokasi, dan target output dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan pada sekolah tahun anggaran 2017;

                b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2017;

                Mengingat : 
                1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
                2. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Nomor 364);
                3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 267);

                MEMUTUSKAN:

                Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN, LOKASI, DAN TARGET OUTPUT DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2017.

                KESATU: Menetapkan Rincian, Lokasi dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Sekolah Dasar Anggaran Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

                KEDUA: Pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum mengusulkan rincian dan lokasi untuk kegiatan dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan pada sekolah dasar tahun anggaran 2017 kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, akan ditetapkan kemudian.

                KETIGA: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

                Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2017
                MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
                TTD.
                MUHADJIR EFFENDY

                  Download Kepmendikbud Nomor: 133/P/2017 Tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2017

                  Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Kepmendikbud Nomor: 133/P/2017 Tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



                  Download File:
                  Kepmendikbud Nomor: 133/P/2017 Tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2017.pdf

                  Sumber: http://jdih.kemdikbud.go.id

                  Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Kepmendikbud Nomor: 133/P/2017 Tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2017. Semoga bisa bermanfaat.
                  Panduan Pengisian Sistem Informasi DAK Dikdasmen Jenjang SD Tahun 2017

                  Diposting oleh Pada 5/23/2017 01:33:00 PM dengan No comments

                  Berikut ini adalah berkas Panduan Pengisian Sistem Informasi DAK Dikdasmen Jenjang SD Tahun 2017.

                  Panduan Pengisian Sistem Informasi DAK Dikdasmen Jenjang SD Tahun 2017
                  Panduan Pengisian Sistem Informasi DAK Dikdasmen Jenjang SD Tahun 2017

                  Panduan Pengisian Sistem Informasi DAK Dikdasmen Jenjang SD Tahun 2017

                  Berikut ini adalah kutipan keterangan dari pendahuluan pada Panduan Pengisian Sistem Informasi DAK Dikdasmen Jenjang SD Tahun 2017:

                  Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan merupakan salah satu kebijakan desentralisasi fiskal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur akses, dan mutu pendidikan yang merata dan tepat sasaran.Percepatan pembangunan tersebut melalui kegiatan DAK bidang Pendidikan jenjang pendidikan menengah diharapkan dapat membantu pemerintah pusat dari segi pendanaan maupun pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyebutkan bahwa DAK dialokasikan setiap tahun untuk daerah tertentu dalam rangka mendukung pembangunan yang menjadi prioritas nasional. Mengingat pelaksanaan DAK merupakan kegiatan satu tahunan (single year), sehingga perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK secara berkala. 

                  Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mengacu kepada peraturan yang mengatur tentang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus tertuang dalam Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri. Kegiatan pemantauan dan evaluasi meliputi seluruh Kabupaten/Kota yang menerima alokasi DAK di tahun bersangkutan.Mengingat pelaksanaan pemantauan harus tetap berjalan untuk seluruh Kabupaten/Kota penerima DAK bidang Pendidikan Menengah, diperlukan cara yang lebih efektif dan efisien dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK bidang Pendidikan Menengah. Salah satu cara meningkatkan efektifitas dan efisiensi tersebut dengan memanfaatkan teknologi internet. 

                  Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikdasmen, Kemdikbud) berupaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dengan mengembangkan Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (SIMDAK DIKDASMEN). SIDAK Dikdasmen dibangun dengan tujuan untuk mempermudah pelaporan DAK Bidang PendidikanDasar dan Menengah dari seluruh kabupaten kota ke tingkat pusat. Sistem dibangun dengan menggunakan platform Web (Web Based) sehingga dapat diakses dimana saja selama tersedia koneksi internet. Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (SIMDAKDIKDASMEN) dapat diakses di alamat https://simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id.

                    Download Panduan Pengisian Sistem Informasi DAK Dikdasmen Jenjang SD Tahun 2017

                    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Panduan Pengisian Sistem Informasi DAK Dikdasmen Jenjang SD Tahun 2017 ini silahkan lihat di bawah ini:



                    Download File:
                    Panduan DAK SD 2017 rev3 2017.pdf

                    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Panduan Pengisian Sistem Informasi DAK Dikdasmen Jenjang SD Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.
                    Panduan Pengisian Sistem Informasi DAK Dikdasmen Jenjang SMP Tahun 2017

                    Diposting oleh Pada 5/23/2017 12:59:00 PM dengan No comments

                    Berikut ini adalah berkas Panduan Pengisian Sistem Informasi DAK Dikdasmen Jenjang SMP Tahun 2017.

                    Panduan Pengisian Sistem Informasi DAK Dikdasmen Jenjang SMP Tahun 2017
                    Panduan Pengisian Sistem Informasi DAK Dikdasmen Jenjang SMP Tahun 2017

                    Panduan Pengisian Sistem Informasi DAK Dikdasmen Jenjang SMP Tahun 2017

                    Berikut ini adalah kutipan keterangan dari pendahuluan pada Panduan Pengisian Sistem Informasi DAK Dikdasmen Jenjang SMP Tahun 2017:

                    Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan merupakan salah satu kebijakan desentralisasi fiskal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur akses, dan mutu pendidikan yang merata dan tepat sasaran. Percepatan pembangunan tersebut melalui kegiatan DAK bidang Pendidikan jenjang pendidikan menengah diharapkan dapat membantu pemerintah pusat dari segi pendanaan maupun pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyebutkan bahwa DAK dialokasikan setiap tahun untuk daerah tertentu dalam rangka mendukung pembangunan yang menjadi prioritas nasional. Mengingat pelaksanaan DAK merupakan kegiatan satu tahunan (single year), sehingga perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK secara berkala. 

                    Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mengacu kepada peraturan yang mengatur tentang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus tertuang dalam Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri. Kegiatan pemantauan dan evaluasi meliputi seluruh Kabupaten/Kota yang menerima alokasi DAK di tahun bersangkutan. Mengingat pelaksanaan pemantauan harus tetap berjalan untuk seluruh Kabupaten/Kota penerima DAK bidang Pendidikan Menengah, diperlukan cara yang lebih efektif dan efisien dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar. Salah satu cara meningkatkan efektifitas dan efisiensi tersebut dengan memanfaatkan teknologi internet. 

                    Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikdasmen, Kemdikbud) berupaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar dengan mengembangkan Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah (SIDAK DIKDASMEN). SIDAK DIKDASMEN dibangun dengan tujuan untuk mempermudah pelaporan DAK Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dari seluruh kabupaten kota ke tingkat pusat. Sistem dibangun dengan menggunakan platform Web (Web Based) sehingga dapat diakses dimana saja selama tersedia koneksi internet. Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (SIDAK DIKDASMEN) dapat diakses di alamat https://simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id.

                      Download Panduan Pengisian Sistem Informasi DAK Dikdasmen Jenjang SMP Tahun 2017

                      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Panduan Pengisian Sistem Informasi DAK Dikdasmen Jenjang SMP Tahun 2017 ini silahkan lihat di bawah ini:



                      Download File:
                      Panduan DAK SMP 2017 rev3 2017.pdf

                      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Panduan Pengisian Sistem Informasi DAK Dikdasmen Jenjang SMP Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.
                      Juknis DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman Tahun 2017

                      Diposting oleh Pada 3/08/2017 02:49:00 AM dengan No comments

                      Berikut ini adalah berkas Juknis DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman Tahun 2017. Berkas ini adalah Lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Juknis DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik.

                      Juknis DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman Tahun 2017
                      Juknis DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman Tahun 2017

                      Juknis DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman Tahun 2017

                      Berikut ini kutipan keterangan dari isi Juknis DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman Tahun 2017:

                      3. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
                      3.1. Arah Kebijakan
                      Kebijakan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, yang diutamakan untuk mendukung prioritas nasional seperti: Ketahanan Pangan (Lumbung Pangan), Pariwisata (10 Destinasi Prioritas dan 88 KSPN), Kawasan Industri, Konektivitas, Daerah Afirmasi (daerah tertinggal, perbatasan, pulau kecil terluar dan transmigrasi serta kawasan kumuh perkotaan).

                      3.2. Tujuan dan Sasaran
                      DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman bertujuan untuk meningkatkan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka memiliki/ menempati rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan baru sebagai upaya pencegahan dan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perkotaan, serta upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau- pulau kecil dan terluar.

                      3.3. Ruang Lingkup Kegiatan
                      3.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan
                      Menu kegiatan DAK Fisik bidang perumahan untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
                      1. Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK) rumah dalam rangka pemenuhan terhadap perumahan swadaya layak huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai upaya pencegahan serta penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perkotaan dan upaya pencegahan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh di daerah tertinggal, perbatasan, kawasan pulau-pulau kecil dan terluar.
                      2. Komponen rumah meliputi struktur dan non struktur yang terdiri atas atap, lantai, dinding, dan sanitasi dalam rangka serta memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan bagi penghuni.
                      3.3.2. Lokasi Prioritas
                      Kriteria lokasi prioritas nasional DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman adalah sesuai RPJMN 2015-2019 dan Nawacitayang memenuhi kriteria berikut:
                      1. Daerah Tertinggal
                      Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, terdapat 122 daerah ' tertinggal (kabupaten).
                      2. Daerah Perbatasan
                      Berdasarkan peraturan lembaga yang mengelola perbatasan mengenai rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang terdiri dari 13 Provinsi dan 39 Kabupaten pada 150 Lokasi Prioritas Perbatasan [kecamatan).
                      3. Daerah Kepulauan
                      Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar, yang terdiri dari 95 daerah kepulauan.
                      4. Kedaulatan Pangan
                      Berdasarkan peraturan kementerian yang menangani pertanian mengenai pedoman pengembangan kawasan pertanian, terdapat 50 Kawasan Pertanian pengembangan komoditas padi, jagung, kedelai, dan tebu.
                      5. Pariwisata
                      Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rinduk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 terdapat 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
                      Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
                      Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dimana terdapat 11 KEK, dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2016 dimana terdapat 10 KEK.
                      7. Kawasan Kumuh
                      Berdasarkan penetapan oleh Kepala Daerah atas Kawasan Kumuh terdapat 333 Kabupaten/Kota yang telah memiliki penetapan Kawasan Kumuh.
                      8. Transmigrasi
                      Kawasan Mandiri (KTM) terdapat di 26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupatennya dan 104 Satuan Permukiman (SP).
                      3.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan
                      Kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman yang meliputi Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK) rumah dalam rangka pemenuhan terhadap perumahan swadaya layak huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
                      1. lahan/tanah milik masyarakat sendiri;
                      2. sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
                      3. mendukung prioritas nasional;
                      4. kelengkapan By Name By Address (BNBA), Rencana Penggunaan Dana (RPD), dan Gambar Kerja (GK).
                      Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan perumahan rakyat mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Infrastruktur.

                      3.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan
                      Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan .DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator output dan outcome masing-masing bidang sebagai berikut:
                      1. Indikator Output: pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah (unit)
                      2. Indikator Outcome: pemenuhan perumahan layak huni (kk)

                        Download Juknis DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman Tahun 2017

                        Selengkapnya mengenai isi berkas Juknis DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman Tahun 2017 ini silahkan lihat pada file preview atau unduh pada link di bawah ini:

                        Juknis DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman Tahun 2017



                        Download File:
                        Lampiran I Juknis Bidang Perumahan dan Pemukiman.pdf
                        Perpres No 123 Tahun 2016 Juknis DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik

                        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

                        Formulir Kontak

                        Nama

                        Email *

                        Pesan *