Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI

Diposting oleh Pada 4/16/2018 09:55:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas informasi dan Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI. Download file juknis format PDF dan Lampiran-lampiran Bahan Pembantu dalam Penyusunan Pelaporan Penelitian dalam format file .docx Microsoft Word.

Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI
Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI
Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI. Download file juknis format PDF dan Lampiran-lampiran Bahan Pembantu dalam Penyusunan Pelaporan Penelitian dalam format file .docx Microsoft Word.

Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 1547/DJ.I.III/PP.04/04/2018 tertanggal 12 April 2018 perihal Seleksi Proposal Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018 dan Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI:

Dalam rangka seleksi proposal bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat PTKI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2018, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Bagi proposal yang sudah dikirimkan pada tahun 2017 melalui litapdimas.kemenag.go.id., untuk klaster riset kolaboratif yang masih dalam Bahasa Indonesia, atau tidak ada proposalnya, maka supaya dapat mengirimkan revisinya maksimal pada tanggal 25 April 2018 melalui litapdimas.kemenag.go.id.
  2. Bagi para dosen/peneliti/pustakawan/laboran yang sudah memenuhi ketentuan, supaya membaca petunjuk teknis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018 dengan teliti, melalui litapdimas.kemenag.go.id., diktis.kemenag.go.id. dan pendis.kemenag.go.id.
  3. Batas akhir pendaftaran secara online melalui litapdimas.kemenag.go.id. pada tanggal 30 April 2018 dan pengiriman proposal ke alamat: Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Lt.7. Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta.

Berdasarkan hal di atas, kami meminta kepada Saudara Rektor UIN/IAIN, Ketua STAIN, dan Koordinator Kopertais untuk dapat mengumumkan kepada para dosen dan fungsional lainnya supaya dapat mensukseskan program bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

KONTEKS PROGRAM
Program bantuan dana penelitian Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan salah satu program penunjang guna mendukung kegiatan pokok program pembangunan pendidikan Islam yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama RI. Program bantuan dana penelitian merupakan wujud komitmen Dit. PTKI untuk memberikan akses yang luas bagi dosen, peneliti, pustakawan, atau laboran dalam rangka peningkatan kapasitas (capacity building) di ranah akademik khususnya dalam bidang penelitian.

Hal itu sejalan dengan visi dan misi rencana strategis (Renstra) Pendidikan Islam Kementerian Agama 2014-2019, yaitu peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan Islam. Sebagai direktorat yang memiliki tugas dan fungsi antara lain di bidang penyusunan regulasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi di bidang penelitian DIKTIS secara periodik menyelenggarakan program peningkatan mutu ketiga bidang tersebut melalui pemberian bantuan dana penelitian dan publikasi ilmiah yang diselenggarakan berdasarkan asas kompetisi, transparansi kualitas, dan akuntabilitas.

Sebagai bukti penerapan beberapa asas tersebut, seluruh usulan program bantuan penelitian yang telah didaftarkan secara on line akan dinilai oleh Tim Reviewer yang kompeten di bidangnya, serta memiliki track record maupun reputasi akademik. Program bantuan dana penelitian DIKTIS dilaksanakan setiap tahun dan dialokasikan pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Bantuan dana ini diperuntukkan untuk seluruh civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), baik negeri maupun swasta, Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU), dan untuk dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) pada PTU.

Secara umum, Program bantuan peningkatan mutu penelitian memfasilitasi upaya pengembangan bidang ilmu yang dikembangkan di PTKI, studi Islam (Islamic studies) maupun kajian disiplin ilmu umum yang akhir- akhir ini juga menjadi fokus kajian di Universitas Islam Negeri. Di samping concern terhadap pengembangan bidang ilmu, program bantuan peningkatan mutu penelitian memberikan ruang yang cukup lapang untuk aksi partisipatif, di mana penelitian tidak hanya mengetahui, menjelaskan, atau menafsirkan namun juga mentransformasi kondisi sosial khususnya penguatan kualitas hidup komunitas Muslim.

ARAH PENELITIAN MENUJU PUBLIKASI
Target pada lima tahun ke depan, perguruan tinggi Islam telah menampilkan sosok perguruan tinggi Islam yang berdaya saing, memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Untuk itu berbagai upaya perbaikan dilakukan, untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dan mampu beradaptasi dengan dunia global, sembari tetap memegang prinsip-prinsip keilmuan dan ke-Islaman yang kuat. Untuk mewujudkan daya saing, beberapa target jangka pendek untuk lima tahun ke depan, di bidang penelitian dan publikasi di arahkan pada ;
  • meningkatnya jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan di berbagai jurnal bereputasi tingkat nasional maupun internasional;
  • tersedianya tulisan siap publikasi untuk jurnal ilmiah di PTKI dengan prioritas jurnal terakreditasi;
  • terpublikasikannya hasil penelitian di tengah masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk penerbitan buku ataupun jurnal ilmiah;
  • banyaknya potensi penelitian yang mendapatkan HAKI;
  • lahirnya inovasi-inovasi baru dari hasil-hasil penelitian, yang dapat dijadikan modal kebijakan untuk pembangunan nasional.
Dengan tersedianya poduk tersebut, maka untuk lima tahun ke depan, perguruan tinggi di lingkungan PTKI akan dapat dilihat kemajuannya sebagai berikut:

Pertama, penguatan lembaga penelitian pada perguruan tinggi keagamaan Islam yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya aktifitas kelembagaan di bidang penelitian dan publikasi ilmiah, yang akan berdampak pada meningkatnya mutu pengabdian kepada masyarakat. Kedua, meningkatnya jumlah penelitian yang terpublikasikan di level nasional maupun international. Ketiga, meningkatnya jumlah jurnal yang terakreditasi.

Keempat, menguatnya laju pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kepada penelitian. Sehingga, hasil pengabdian mempunyai bobot seperti penelitian. Pengabdian tersebut memiliki hasil atau teori yang bisa dibagikan kepada khalayak lebih luas. Kelima, menjamurnya hasil-hasil inovasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, dan berakibat pada meningkatnya daya saing bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:
  1. Menerbitkan edaran atau ketentuan yang memandu perguruan tinggi keagamaan Islam untuk melakukan langkah terobosan dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelaksanaan penelitian;
  2. Memfasilitasi para dosen untuk dapat mengakses bantuan yang menghubungkan kepada para akademisi di luar negeri.
  3. Memberikan panduan penyusunan pelaporan untuk terciptannya transparansi pelaksanaan penggunaan dana bantuan penelitian.
  4. Memberikan bantuan stimulan untuk penguatan pengelolaan jurnal agar melibatkan para ahli (experts) lebih banyak, sehingga jurnal mengalami percepatan akreditasi.
  5. Memberikan bantuan stimulan untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian yang dipersiapkan untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal pada perguruan tinggi.
  6. Memberikan bantuan stimulan untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian yang dipersiapkan untuk dipublikasikan dalam bentuk buku.
  7. Memberikan panduan penyusunan pelaporan penelitian, agar menghasilkan produk yang dapat dipertanggungjawabkan baik berupa; buku, jurnal penelitian yang akreditasi/jurnal internasional, HAKI, dan inovasi-inovasi baru.

TUJUAN PROGRAM
Untuk perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan Islam bidang penelitian, program bantuan peningkatan mutu penelitian ini secara spesifik bertujuan:
  1. Meningkatkan kualitas kajian studi Islam (dirasah islamiyyah, Islamic studies) yang menjadi core dan spesifikasi kajian PTKI dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokalitas (local wisdom) keindonesiaan;
  2. Mengembangkan kajian ilmu-ilmu umum, seperti cabang ilmu sains, teknik, sosial, maupun humaniora yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman yang telah menjadi fokus kajian di lingkungan PTKI;
  3. Memberikan deskripsi, ekplorasi, eksplanasi, dan pemaknaan ulang berbagai fenomena/konstruksi sosial dan kebudayaan yang terkait dengan masalah-masalah keagamaan, khususnya yang terkait dengan pembangunan bidang agama dan keagamaan;
  4. Melakukan pemberdayaan (empowerment) melalui riset aksi untuk peningkatan mutu madrasah, pesantren, masjid, atau komunitas muslim yang menjadi dampingan PTKI.
  5. Memberikan alternatif solusi melalui penelitian terhadap peningkatan mutu layanan, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan good governance dalam sektor pendidikan dan kelembagaan Islam.

SASARAN DAN KELUARAN
Program bantuan ini merupakan dana bantuan penelitian sebagai bentuk penghargaan yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kajian disiplin ilmu menurut bidang keilmuan, yang diperuntukkan bagi para dosen dan fungsional peneliti di lingkungan PTKI.

Program ini diarahkan untuk menghasilkan hasil riset (dasar/terapan/pengembangan) yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sesuai dengan “core competency” rumpun ilmu masing-masing program studi, kebijakan dan sejenisnya.

Adapun yang dimaksud dengan jurnal ilmiah adalah jurnal terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Selain itu, bantuan penelitian ini juga diarahkan agar bisa mendapatkan HKI.

PERSYARATAN PENGUSULAN
Untuk mendapatkan bantuan penelitian, pengusul harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Syarat Umum:
Persyaratan pengusul program bantuan peningkatan mutu penelitian adalah:
  1. Dosen atau tenaga fungsional tetap lainnya pada PTKI;
  2. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Untuk anggota penelitian dapat melibatkan dosen yang telah mempunyai Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). 
  3. Untuk dosen Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Umum Swasta (PTU), ketua tim dipersyaratkan melampirkan SK pengangkatan dosen Fakultas Agama Islam yang telah dilegalisisir oleh pejabat yang berwenang.
  4. Membuat surat pernyataan, yang di dalamnya berisi pernyataan sebagai dosen Fakultas Agama Islam pada PTU, dan tidak dalam studi lanjut yang ditandatangani oleh pembuat pernyataan bermaterai 6000 dan harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  5. Pengusul, baik ketua tim maupun anggota tidak sedang mendapatkan beasiswa Kemenag RI dan tidak sedang kuliah dalam masa tugas belajar.
  6. Tidak sedang mendapatkan bantuan penelitian, publikasi ilmiah danpengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi asal pada tahun yang sama, kecuali pengusul mempunyai indeks i-10 sebanyak minimal 3 pada google scholar;
  7. Pengusul hanya boleh mendaftar satu klaster saja, misalnya sudah mengusulkan 1 judul bidang penelitian, tidak boleh mendaftar usulan pengabdian maupun publikasi ilmiah, yang mengusulkan usulan pengabdian tidak boleh mengusulkan usulan penelitian maupun publikasi ilmiah, begitu seterusnya, kecuali memiliki prestasi sebagaimana disebut pada huruf “6”.

Lampiran-Lampiran
Bahan Pembantu dalam Penyusunan Pelaporan Penelitian.
Lampiran ini adalah bahan pembantu bagi para dosen dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang diberikan kepada para peneliti. Meskipun demikian, pedoman pelaporan dalam lampiran ini dimungkinkan untuk dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang dihadapi masing-masing peneliti. Diantaranya:
  • Lembar Check List Dokumen 
  • Lembar Penilaian Meja (Desk Evaluasi) Proposal Penelitian Kompetitif Kolektif
  • Cover Proposal yang Memuat Data Lengkap Pengusul
  • Cover Proposal Penelitian
  • Lembar Rekomendasi
  • Surat Pernyataan
  • Contoh Cover Dalam Hasil Penelitian yang diterbitkan
  • Surat Pernyataan Tanggung JAWAB MUTLAK (SPTJM)

    Download Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI



    Download File:
    Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI.pdf
    Lampiran-Lampiran - Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI.docx

    Sumber: http://pendis.kemenag.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI. Semoga bisa bermanfaat.
    Standar Pendidikan Guru Menurut Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017

    Diposting oleh Pada 9/29/2017 01:59:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. Download file format PDF.

    Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru
    Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru

    Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru:

    PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
    TENTANG
    STANDAR PENDIDIKAN GURU

    BAB I KETENTUAN UMUM

    Pasal 1
    Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
    1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
    2. Standar Pendidikan Guru adalah kriteria minimal program sarjana pendidikan dan program pendidikan profesi guru.
    3. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
    4. Program Sarjana Pendidikan adalah program pendidikan akademik untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang diselenggarakan oleh LPTK.
    5. Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah.
    6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
    7. Pembelajaran Mikro adalah pembelajaran keterampilan dasar mengajar dengan menggunakan latar, peserta didik, kompetensi, materi, dan sesi terbatas.
    8. Pengenalan Lapangan Persekolahan yang selanjutnya disingkat PLP adalah proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
    9. Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kegiatan mahasiswa peserta Program PPG untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran di sekolah mitra.
    10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
    11. Guru Pamong adalah Guru yang ditugaskan untuk mendampingi, membimbing, memberi inspirasi, dan mengevaluasi mahasiswa yang melaksanakan PLP dan PPL. 
    12. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada suatu Program Studi.
    13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.
    14. Tutor adalah pendidik profesional yang berfungsi memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal.
    15. Sekolah Laboratorium adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh LPTK dan/atau bekerja sama dengan LPTK, berfungsi sebagai tempat berlatih mahasiswa Program Sarjana Pendidikan dan/atau Program PPG serta sebagai tempat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan ilmu dan praksis pendidikan.
    16. Sekolah Mitra adalah satuan pendidikan yang menjadi mitra kerja sama LPTK dan berfungsi sebagai tempat berlatih mahasiswa Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.
    17. Asrama Mahasiswa adalah unit pelayanan yang terintegrasi dalam struktur dan tata kelola perguruan tinggi untuk memberikan layanan hunian, bimbingan, dan pengembangan diri mahasiswa.
    18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan tinggi.
    19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 

    Pasal 2
    Standar Pendidikan Guru mencakup:
    a. Program Sarjana Pendidikan; dan 
    b. Program PPG.

    Pasal 3

    (1) Standar Pendidikan Guru berfungsi sebagai acuan bagi program pendidikan Guru untuk menghasilkan Guru profesional melalui:
    a. perumusan sistem penerimaan mahasiswa baru;
    b. capaian pembelajaran, isi, proses, dan penilaian hasil pembelajaran;
    c. pengembangan penelitian ilmu pendidikan dan keguruan;
    d. pengembangan pengabdian kepada masyarakat;
    e. pengembangan fasilitas dan sumber belajar;
    f. pelaksanaan PLP dan PPL;
    g. pengembangan profesionalisme Dosen; dan
    h. penyelenggaraan Sekolah Laboratorium, Sekolah Mitra, dan/atau satuan pendidikan lainnya.

    (2) Standar Pendidikan Guru bertujuan untuk:
    a. menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi Guru yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG;
    b. menetapkan kriteria minimal dalam berbagai aspek penyelenggaraan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG;
    c. mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal untuk Program Sarjana Pendidikan serta Program PPG; dan
    d. menetapkan mekanisme pelaksanaan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG. 

    BAB II PELAKSANAAN

    Pasal 4
    (1) Pendidikan Guru dilaksanakan dalam bentuk Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.

    (2) Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LPTK yang ditetapkan oleh Menteri.

    (3) Pendidikan Guru bersifat nasional dan bertujuan untuk menghasilkan Guru sebagai pendidik profesional yang nasionalis dan memiliki wawasan global sesuai dengan kebutuhan nasional, lokal, dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

    Pasal 5
    (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG dilakukan melalui sistem penerimaan mahasiswa baru.

    (2) Sistem penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. seleksi kemampuan akademik; dan
    b. seleksi bakat, minat, kepribadian, dan kesamaptaan.

    (3) Seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    (4) Seleksi bakat, minat, kepribadian, dan kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh LPTK.

    (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi bakat, minat, kepribadian, dan kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

    BAB III
    STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN

    Pasal 6
    Standar Pendidikan Program Sarjana Pendidikan terdiri atas:
    a. standar kompetensi lulusan;
    b. standar isi;
    c. standar proses;
    d. standar penilaian;
    e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
    f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
    g. standar pengelolaan; dan 
    h. standar pembiayaan;

    Bagian Kesatu
    Standar Kompetensi Lulusan

    Pasal 7
    (1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.

    (2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
    b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 6 (enam) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

    (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aspek akademik kependidikan dan bidang keilmuan dan/atau keahlian.

    (4) Aspek akademik kependidikan dan bidang keilmuan dan/atau keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
    a. kompetensi pemahaman peserta didik;
    b. kompetensi pembelajaran yang mendidik;
    c. kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian; dan
    d. kompetensi sikap dan kepribadian.

    (5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek akademik kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

    (6) Bidang keilmuan dan/atau keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi filsafat keilmuan, substansi, struktur, pola pikir, tradisi keilmuan, dan perkembangan keilmuan.

    Bagian Kedua
    Standar Isi

    Pasal 8
    (1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan antara materi pembelajaran dengan substansi keilmuan Program Sarjana Pendidikan.

    (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isi pembelajaran terkait pengembangan:
    a. kompetensi pemahaman peserta didik;
    b. kompetensi pembelajaran yang mendidik;
    c. kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian; dan
    d. kompetensi sikap dan kepribadian.

    (3) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

    (4) Substansi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi filsafat keilmuan, substansi, struktur, pola pikir, tradisi keilmuan, dan perkembangan keilmuan. 

    Bagian Ketiga
    Standar Proses

    Pasal 9
    (1) Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada Program Sarjana Pendidikan untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

    (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    a. karakteristik proses pembelajaran;
    b. perencanaan proses pembelajaran;
    c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.

    (3) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas sifat:
    a. interaktif;
    b. holistik;
    c. integratif;
    d. saintifik;
    e. kontekstual;
    f. tematik;
    g. efektif;
    h. kolaboratif;
    i. inovatif; dan
    j. berpusat pada mahasiswa.

    (4) Proses pembelajaran Program Sarjana Pendidikan menerapkan prinsip:
    a. Dosen sebagai model yang dimaknai sebagai panutan bagi mahasiswa calon pendidik; dan
    b. pengalaman otentik dimaknai bahwa mahasiswa calon pendidik memperoleh pengalaman pembelajaran langsung sedini mungkin dalam situasi nyata di satuan pendidikan. 

    (5) Perencanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c menerapkan konsep integritas akademik.

    (6) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk:
    a. kuliah;
    b. responsi dan tutorial;
    c. seminar atau yang setara;
    d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan; dan
    e. pengayaan dan remediasi untuk mahasiswa yang belum memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan.

    (7) Praktikum dan praktik lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan dalam bentuk:
    a. Pembelajaran Mikro; dan b. PLP.

    (8) Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan untuk melatih keterampilan mengajar yang meliputi:
    a. perencanaan yang dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen pembimbing;
    b. pelaksanaan pembelajaran di laboratorium;
    c. penilaian dan pemberian umpan balik langsung dilakukan Dosen; dan
    d. pengayaan dan remediasi.

    (9) Beban belajar Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit 2 (dua) sks.

    (10) PLP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
    a. perencanaan dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen pembimbing dan Guru Pamong;
    b. pelaksanaan di Sekolah Laboratorium dan/atau di satuan pendidikan;
    c. pelaporan hasil pengamatan; 
    d. penilaian dan pemberian umpan balik langsung dilakukan Dosen dan Guru Pamong; dan
    e. beban belajar untuk kegiatan PLP paling sedikit 4 (empat) sks.

    (11) Penyelesaian Program Sarjana Pendidikan diakhiri dengan penyusunan deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir atau karya ilmiah yang setara, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

    (12) Beban belajar mahasiswa Program Sarjana Pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

    Bagian Keempat
    Standar Penilaian

    Pasal 10
    (1) Standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.

    (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan di perguruan tinggi dan Sekolah Mitra dan/atau satuan pendidikan yang terdiri atas:
    a. penilaian hasil pembelajaran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
    b. penilaian program PLP yang dilakukan Guru Pamong dan Dosen pembimbing.

    (3) Program Sarjana Pendidikan diakhiri dengan ujian hasil penyusunan deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir, atau karya ilmiah yang setara.

    (4) Lulusan Program Sarjana Pendidikan berhak memperoleh ijazah dan gelar Sarjana Pendidikan. 

    Bagian Kelima
    Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

    Pasal 11
    (1) Standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi Dosen, Guru Pamong, Tutor, dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan Guru dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.

    (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan.

    (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlatar belakang sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu.

    (4) Guru Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan dan bersertifikat pendidik.

    (5) Guru Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki jabatan paling rendah Guru Muda.

    (6) Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan berlatar belakang bidang pendidikan atau nonpendidikan sesuai dengan bidang keahlian yang diampu.

    (7) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi akademik, tugas, dan fungsi.

    (8) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahlian. 

    Bagian Keenam
    Standar Sarana dan Prasarana

    Pasal 12
    (1) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.

    (2) LPTK penyelenggara Program Sarjana Pendidikan harus memenuhi syarat sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana diatur pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memiliki:
    a. laboratorium Pembelajaran Mikro; dan
    b. pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi.

    (3) Laboratorium Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berfungsi sebagai sarana untuk praktik keterampilan mengajar secara terbatas.

    (4) Laboratorium Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
    a. sarana dan prasarana penunjang Pembelajaran Mikro;
    b. laboratorium sains dan/atau teknologi;
    c. studio;
    d. praktik bengkel; dan
    e. jenis laboratorium lain yang relevan.

    (5) Sarana dan prasarana penunjang Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit terdiri atas:
    a. ruang monitor;
    b. ruang praktik; dan
    c. ruang pengendali. 

    (6) Pusat sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satuan pengelolaan yang bertugas untuk menyusun, mengembangkan, dan menyediakan:
    a. bahan ajar;
    b. bahan uji; atau
    c. produk akademik.

    (7) Pusat sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu tim paling sedikit terdiri atas ahli dalam bidang:
    a. teknologi informasi dan komunikasi;
    b. penelitian pendidikan; dan
    c. teknologi pembelajaran.

    (8) Sarana dan prasarana tersedia secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

    Bagian Ketujuh
    Standar Pengelolaan

    Pasal 13
    (1) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.

    (2) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

    (3) Pengelolaan PLP dilakukan oleh unit program pengalaman lapangan atau sebutan lain, bekerja sama dengan Program Studi dan satuan pendidikan.

    (4) PLP dikoordinasikan baik secara internal maupun eksternal oleh lembaga khusus yang dapat berbentuk unit pelaksana atau bentuk lain. 

    Bagian Kedelapan
    Standar Pembiayaan

    Pasal 14
    Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

    BAB IV
    STANDAR PENELITIAN PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN

    Pasal 15
    (1) Standar penelitian Program Sarjana Pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

    (2) Standar penelitian Program Sarjana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    a. kedalaman dan keluasan bidang pendidikan dan keguruan; dan
    b. keunggulan bidang pendidikan dan keguruan.

    (3) Lembaga penyelenggara Program Sarjana Pendidikan memiliki rencana induk penelitian yang terkait dengan:
    a. kebijakan pendidikan;
    b. ilmu pendidikan;
    c. ilmu keguruan; dan
    d. pendidikan Guru.

    BAB V
    STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN

    Pasal 16
    (1) Standar pengabdian kepada masyarakat pada Program Sarjana Pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

    (2) Lembaga penyelenggara Program Sarjana Pendidikan melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan dan keguruan. 

    BAB VI
    STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM PPG

    Pasal 17
    Standar Pendidikan Program PPG terdiri atas:
    a. standar kompetensi lulusan;
    b. standar isi;
    c. standar proses;
    d. standar penilaian;
    e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
    f. standar sarana dan prasarana;
    g. standar pengelolaan; dan 
    h. standar pembiayaan.


    Bagian Kesatu
    Standar Kompetensi Lulusan

    Pasal 18
    (1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.

    (2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
    b. memiliki kesetaraan dengan jenjang 7 (tujuh) kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

    (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memuat:
    a. kompetensi pedagogik;
    b. kompetensi kepribadian;
    c. kompetensi profesional; dan 
    d. kompetensi sosial.

    (4) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

    Bagian Kedua
    Standar Isi

    Pasal 19
    (1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan materi pembelajaran dan keilmuan dan/atau keahlian Program PPG.

    (2) Standar isi untuk Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isi pembelajaran terkait pengembangan:
    a. kompetensi pedagogik;
    b. kompetensi kepribadian;
    c. kompetensi profesional; dan 
    e. kompetensi sosial.

    (3) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

    Bagian Ketiga
    Standar Proses

    Pasal 20
    (1) Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada Program PPG untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan sebagai Guru profesional.

    (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

    (3) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mencakup:
    a. karakteristik proses pembelajaran;
    b. perencanaan proses pembelajaran;
    c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan 
    d. beban belajar.

    (4) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas sifat:
    a. interaktif;
    b. holistik;
    c. integratif;
    d. saintifik;
    e. kontekstual;
    f. tematik;
    g. efektif;
    h. kolaboratif;
    i. inovatif;
    j. berpusat pada peserta didik; dan
    k. mandiri.

    (5) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

    (6) Pelaksanaan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
    a. pendalaman materi bidang keahlian yang akan diajarkan;
    b. pendalaman materi bidang pedagogik untuk mahasiswa Program PPG yang berlatar belakang sarjana nonpendidikan;
    c. lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran;
    d. praktik pembelajaran dengan teman sejawat;
    e. PPL; dan
    f. pengayaan dan remediasi untuk mahasiswa yang belum memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan.

    (7) Kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d diatur dengan ketentuan: 
    a. direncanakan dan dikoordinasikan antara LPTK, dinas pendidikan, Sekolah Laboratorium dan/atau Sekolah Mitra;
    b. dilaksanakan di Sekolah Laboratorium, Sekolah Mitra, pusat pelatihan, atau yang setara pada satuan pendidikan tertentu;
    c. dilaksanakan dengan beban belajar setara dengan satu semester;
    d. dilaksanakan dengan beban 16 (enam belas) sks; dan
    e. disupervisi dan dinilai oleh Dosen bersertifikat pendidik dan Guru Pamong bersertifikat pendidik sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian.

    (8) Kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas:
    a. orientasi dan adaptasi;
    b. diskusi dan revisi perangkat pembelajaran dengan Guru Pamong;
    c. praktik pembelajaran;
    d. pelaksanaan penelitian tindakan kelas; dan
    e. praktik melaksanakan tugas profesi Guru yang lain.

    (9) Program PPG diselenggarakan:
    a. setelah Program Sarjana Pendidikan dalam bidang studi sejenis dengan Program PPG;
    b. setelah program sarjana nonpendidikan atau sarjana terapan dalam bidang studi sejenis dengan Program PPG; atau
    c. setelah program sarjana atau sarjana terapan yang dilaksanakan secara kolaboratif antara LPTK dengan perguruan tinggi nonkependidikan atau dunia usaha dan dunia industri untuk Guru produktif pada sekolah kejuruan.

    (10) Beban belajar Program PPG Prajabatan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) sks.

    (11) Beban belajar Program PPG Dalam Jabatan paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks. 

    (12) Mahasiswa Program PPG yang belum memenuhi kompetensi pedagogik atau kompetensi profesional dapat diberikan program penguatan kompetensi pedagogik atau kompetensi profesional.

    Bagian Kelima
    Standar Penilaian

    Pasal 21
    (1) Standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.

    (2) Penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran;
    b. proses dan produk PPL;
    c. uji kompetensi; dan
    d. penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain.

    (3) Program PPG diakhiri dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh panitia nasional.

    (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui uji tulis dan uji kinerja sesuai dengan standar nasional kompetensi guru.

    (5) Peserta yang lulus penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, proses dan produk PPL, uji kompetensi, dan penilaian kehidupan berasrama memperoleh sertifikat pendidik yang berlaku secara nasional.

    (6) Sertifikat pendidik diperoleh melalui Program PPG yang diselenggarakan oleh LPTK bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi. 

    Bagian Keenam
    Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

    Pasal 22
    (1) Standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi Dosen, Guru Pamong, dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan Guru dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.

    (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan.

    (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu.

    (4) Selain latar belakang bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dosen untuk pendidikan produktif kejuruan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan.

    (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki jabatan akademik paling rendah lektor.

    (6) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

    (7) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

    (8) Guru Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan dan bersertifikat pendidik.

    (9) Guru Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memiliki jabatan paling rendah Guru Madya. 

    Bagian Ketujuh
    Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

    Pasal 23
    (1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.

    (2) LPTK penyelenggara Program PPG disamping memenuhi syarat sebagaimana diatur pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memiliki:
    a. laboratorium Pembelajaran Mikro;
    b. pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi;
    c. Asrama Mahasiswa/sarana lain; dan
    d. Sekolah Laboratorium dan/atau Sekolah Mitra.

    (3) Laboratorium Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berfungsi sebagai sarana untuk praktik keterampilan mengajar secara terbatas.

    (4) Laboratorium Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk setiap bidang kajian keilmuan pendidikan paling sedikit terdiri atas:
    a. sarana dan prasarana penunjang Pembelajaran Mikro;
    b. laboratorium sains dan atau teknologi;
    c. studio;
    d. praktik bengkel; dan
    e. jenis laboratorium lainnya yang relevan.

    (5) Pusat sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satuan pengelolaan yang bertugas untuk menyusun, mengembangkan, dan menyediakan:
    a. bahan ajar;
    b. bahan uji; atau 
    c. produk akademik.

    (6) Pusat sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin kepala dan dibantu tim yang paling sedikit terdiri atas ahli dalam bidang:
    a. teknologi informasi dan komunikasi;
    b. penelitian pendidikan; dan
    c. teknologi pembelajaran.

    (7) Asrama Mahasiswa/sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi untuk mengembangkan kompetensi sosial dan kepribadian serta penguatan jiwa pendidik.

    (8) Sekolah Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berfungsi sebagai sarana penyiapan calon Guru profesional, serta untuk pengembangan ilmu dan praksis pendidikan.

    (9) Sekolah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berfungsi sebagai Sekolah Laboratorium dan atau tempat pelaksanaan PPL.

    (10) Sekolah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa satuan pendidikan yang memiliki akreditasi minimal B dan ditetapkan melalui nota kesepahaman antar lembaga.

    Bagian Kedelapan
    Standar Pengelolaan

    Pasal 24
    (1) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan penilaian pembelajaran pada tingkat Program Studi dan LPTK.

    (2) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 

    (3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran melibatkan Sekolah Mitra.

    (4) Pengelolaan PPL dilakukan oleh unit program pengalaman lapangan atau sebutan lain, bekerja sama dengan Program Studi dan Sekolah Mitra.

    (5) Peserta Program PPG dalam satu kelas paling banyak 20 (dua puluh) orang.

    (6) Pengelolaan pendidikan di asrama merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyiapan calon Guru profesional.

    Bagian Kesembilan
    Standar Pembiayaan

    Pasal 25
    Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

    BAB VII
    STANDAR PENELITIAN PROGRAM PPG

    Pasal 26
    (1) Standar penelitian Program PPG mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

    (2) Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program PPG berupa penelitian yang relevan dengan permasalahan pembelajaran.

    BAB VIII
    STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM PPG

    Pasal 27
    (1) Standar pengabdian kepada masyarakat Program PPG mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

    (2) Lembaga penyelenggara Program PPG melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan dan keguruan. 

    BAB IX 
    PENYELENGGARA PROGRAM PPG

    Pasal 28

    (1) LPTK penyelenggara Program PPG terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

    (2) Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Program Studi.

    (3) LPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Program Sarjana Pendidikan dalam bidang studi sejenis dengan Program PPG yang akan diselenggarakan.

    (4) Program Sarjana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM.

    (5) Ketentuan mengenai peringkat terakreditasi yang dipersyaratkan untuk menyelenggarakan Program PPG ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

    Pasal 29
    (1) Dosen tetap yang ditugaskan untuk mengelola Program PPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terdiri atas:
    a. Dosen pengelola program; dan
    b. Dosen bidang studi.

    (2) Dosen pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang.

    (3) Dosen pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan.

    (4) Dosen pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang berkualifikasi akademik doktor atau doktor terapan.

    (5) Dosen pengelola program yang berkualifikasi akademik magister atau magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki jabatan akademik paling rendah lektor. 

    (6) Dosen pengelola program yang berkualifikasi akademik doktor atau doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki jabatan akademik paling rendah lektor.

    (7) Dosen pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki.

    (8) Dosen bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.

    (9) Dosen bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan.

    (10) Dosen bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu.

    Pasal 30
    (1) LPTK penyelenggara Program PPG produktif kejuruan melibatkan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi, industri, dan praktisi yang relevan dalam proses pembelajaran.

    (2) Penyelenggaraan Program PPG yang berkaitan dengan karakteristik bidang keahlian kejuruan, seni, olah raga, dan keahlian khusus lainnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

    (3) Praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian baik nasional dan atau internasional. 

    BAB X
    KETENTUAN LAIN-LAIN

    Pasal 31
    Standar Pendidikan Guru dievaluasi dan disempurnakan oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global serta perkembangan bidang ilmu.

    BAB XI
    KETENTUAN PERALIHAN

    Pasal 32
    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
    a. pengelolaan dan penyelenggaraan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
    b. ketentuan mengenai program pendidikan Guru yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

    BAB XII
    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 33
    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1026), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    Pasal 34
    Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

    Ditetapkan di Jakarta
    pada tanggal 18 Agustus 2017

    MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, TTD.
    MOHAMAD NASIR

      Download Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



      Download File:
      Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.pdf

      Sumber: http://bsnp-indonesia.org

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. Semoga bisa bermanfaat.
      Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

      Diposting oleh Pada 9/14/2017 08:58:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen. Download file PDF.

      Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
      Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

      Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen:

      PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN.

      Pasal 1
      Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
      1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
      2. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain. 
      3. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
      4. Sertifikasi Pendidik untuk Dosen yang selanjutnya disebut Sertifikasi Dosen adalah pemberian sertifikat pendidik untuk Dosen.
      5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
      6. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
      7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi.
      8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

      Pasal 2
      (1) Setiap Dosen harus mengikuti Sertifikasi Dosen.
      (2) Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Dosen yang:
      a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Magister atau setara;
      b. memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli; dan
      c. berstatus sebagai:
      1. Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut dan memiliki NIDN;
      2. dokter pendidik klinis penuh waktu yang memiliki NIDK; atau
      3. Dosen paruh waktu yang memiliki NIDK.

      Pasal 3
      (1) Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diusulkan oleh Perguruan Tinggi kepada Direktorat Jenderal.

      (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan:
      a. sosialisasi Sertifikasi Dosen kepada calon peserta Sertifikasi Dosen;
      b. validasi dokumen dan portofolio peserta Sertifikasi Dosen; dan
      c. koordinasi pelaksanaan Sertifikasi Dosen di lingkungan Perguruan Tinggi atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

      Pasal 4
      (1) Sertifikasi Dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio untuk memperoleh sertifikat pendidik.
      (2) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional Dosen dalam bentuk penilaian terhadap dokumen yang mendeskripsikan:
      a. kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma Perguruan Tinggi;
      b. persepsi dari atasan, rekan sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian; dan
      c. pernyataan diri tentang kontribusi Dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma Perguruan Tinggi.

      (3) Sertifikasi Dosen dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
      (4) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegang sertifikat pendidik melaksanakan tugas sebagai Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      Pasal 5
      (1) Menteri menetapkan kuota nasional peserta Sertifikasi Dosen setiap tahun.
      (2) Direktur Jenderal menetapkan nama peserta Sertifikasi Dosen.

      Pasal 6
      (1) Dosen yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan sertifikat pendidik.
      (2) Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio melakukan kegiatan pengembangan profesionalisme guna memenuhi kelengkapan dokumen portofolionya untuk dinilai kembali dalam program Sertifikasi Dosen.
      (3) Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti Sertifikasi Dosen pada periode berikutnya.
      (4) Perguruan Tinggi yang mengusulkan Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus melakukan pembinaan terhadap Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

      Pasal 7
      (1) Sertifikasi Dosen diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen.
      (2) Kriteria Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) memiliki:
      a. program pascasarjana;
      b. program studi yang relevan; dan/atau 
      c. peringkat terakreditasi A/Unggul.
      (3) Dalam hal Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak memiliki kinerja yang baik berdasarkan evaluasi oleh Kementerian, dapat dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan Sertifikasi Dosen oleh Menteri.

      Pasal 8
      (1) Perguruan Tinggi penyelenggara Sertifikasi Dosen harus melaporkan pelaksanaan penilaian portofolio setiap tahun kepada Menteri.
      (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah, perubahan jumlah, dan kelulusan peserta Sertifikasi Dosen.
      (3) Tata cara pelaporan pelaksanaan penilaian portofolio ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
      (4) Direktur Jenderal menetapkan nomor registrasi sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen.

      Pasal 9
      Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      Pasal 10
      (1) Biaya penyelenggaraan Sertifikasi Dosen dan tunjangan profesi Dosen untuk Dosen tetap Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian dibebankan kepada anggaran Kementerian.
      (2) Biaya penyelenggaraan Sertifikasi Dosen dan tunjangan profesi Dosen untuk Dosen tetap Perguruan Tinggi di kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian dibebankan kepada anggaran kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian atau sumber lain yang sah.
      (3) Biaya penyelenggaraan Sertifikasi Dosen dan tunjangan profesi Dosen untuk dokter pendidik klinis yang memiliki NIDK dibebankan kepada anggaran institusi yang menjadi satuan administrasi pangkal yang bersangkutan atau sumber lain yang sah.
      (4) Biaya penyelenggaraan Sertifikasi Dosen untuk Dosen paruh waktu yang memiliki NIDK dapat dibebankan kepada anggaran Perguruan Tinggi atau Dosen yang bersangkutan.

      Pasal 11
      Pelaksanaan Sertifikasi Dosen diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

      Pasal 12
      Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

      Pasal 13
      Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

      Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

      Ditetapkan di Jakarta
      pada tanggal 6 Agustus 2017
      MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,
      TTD.
      MOHAMAD NASIR

        Download Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



        Download File:
        Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.pdf

        Sumber: http://jdih.ristekdikti.go.id

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen. Semoga bisa bermanfaat.
        PMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan

        Diposting oleh Pada 2/21/2017 12:25:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan. Download file format PDF.

        PMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
        PMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan

        PMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan

        Berikut ini kutipan keterangan dari isi PMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2017 oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin:

        Pasal 1
        Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
        1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
        2. Dosen dengan Tugas Tambahan/Khusus/Tertentu adalah Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pejabat struktural atau yang setara. 
        3. Jam Kerja Dosen a dalah waktu pelaksanaan tugas Dosen yang dinyatakan dalam satuan jam, baik di kantor, kelas, maupun di tempat lain atau di luar kantor.
        4. Daftar Hadir Dosen adalah daftar kehadiran Dosen pada waktu tatap muka perkuliahan dan layanan mahasiswa.
        5. Lembar Kerja Dosen adalah lembaran yang berisi beban kerja Dosen berupa tridharma perguruan tinggi.
        6. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
        7. Perguruan Tinggi Keagamaan adalah perguruan tinggi keagamaan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat di bawah pembinaan Kementerian Agama.
        8. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran Dosen dalam sistem kredit semester, di mana 1 (satu) sks setara dengan 50 (lima puluh) menit  tatap muka di kelas, 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur, dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri. 
        9. Kegiatan Tatap Muka di Kelas adalah proses pembelajaran Dosen di dalam ruang kelas sesuai bobot sks mata kuliah yang diampu.
        10. Kegiatan Terstruktur adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa oleh Dosen yang berkaitan dengan materi mata kuliah, dimonitoring, dievaluasi, dan dinilai oleh Dosen pengampu.
        11. Kegiatan Mandiri adalah tugas mandiri yang diberikan Dosen kepada mahasiswa di luar jam kegiatan tatap muka di kelas sebagai pendukung dan pengayaan akademik mahasiswa.
        12. Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan adalah Rektor pada Universitas dan lnstitut, dan Ketua pada Sekolah Tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. 
        Pasal 2
        Dosen berkewajiban:
        1. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
        2. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi basil pembelajaran;
        3. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan sejalan dengan kompetensi secara perkembangan ilmu teknologi, dan seni; berkelanjutan pengetahuan, 
        4. bertindak objektif dan tidak diskriminatif;
        5. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan 
        6. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 

        Pasal 3

        (1) Dosen tetap wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi paling sedikit 12 (dua betas) sks pada setiap semester, sepadan dengan memenuhi ketentuan bekerja penuh waktu paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam secara akumulatif setiap minggu.
        (2) Bekerja penuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Lembar Kerja Dosen secara  elekktronik.
        (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai komposisi Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Lembar Kerja Dosen secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan. 

        Pasal 4
        (1) Dosen wajib mengisi daftar hadir pada setiap kegiatan yang berupa pengajaran, pembimbingan, dan pengujian .
        (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat hadir dan pulang secara elektronik.
        (3) Ketentuan jumlah jam yang wajib dipenuhi dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebagai berikut:
        a . bagi Dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli lebih besar atau sama dengan 2 1 (dua puluh satu) jam per minggu;
        b. bagi Dosen dengan jabatan fungsional Lektor lebih besar atau sama dengan 17 (tujuh belas) jam per minggu;
        c. bagi Dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala lebih besar atau sama dengan 13 (tiga belas) jam per minggu; dan
        d. bagi Dosen dengan jabatan fungsional Profesor lebih besar a tau sama dengan 9 (sembilan) jam per minggu.  

        Pasal 5
        (1) Dosen dengan tugas tambahan/tugas khusus/ tugas tertentu wajib mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
        (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat hadir dan pulang secara elektronik.

        Pasal 6
        Pengisian Lembar Kerja Dosen dan daftar hadir secara manual dapat dilakukan apabila:
        a. sistem elektronik tidak tersedia;
        b. sistem elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
        c. sidik jari atau identitas lain tidak terekam dalam sistem daftar hadir elektronik; dan/atau
        d. terjadi keadaan kahar (force majeure). 

        Pasal 7
        Dosen yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan keterangan sebagai berikut: 
        a. S (sakit) yang dibuktikan dengan surat keterangan  dokter;
        b. I (izin) tidak masuk kerja;
        c. D (dinas) yang dibuktikan dengan surat perintah tugas;
        d. C (cuti) yang dibuktikan dengan surat izin cuti;
        e. TB (tugas belajar) yang dibuktikan dengan surat tugas belajar; dan 
        f. TK (tanpa keterangan) tanpa diketahui alasannya. 

        Pasal 8
        (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan oleh atasan langsung Dosen atas dasar permohonan tertulis yang disertai alasan.
        (2) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan atau menolak permohonan izin.
        (3) Dalam hal ada kepentingan yang sangat mendesak surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah masuk kerja, 

        Pasal 9
        (1) Dosen berhak mendapat cuti sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara yang lain.
        (2) Pelaksanaan cuti bagi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Keagarnaan dengan mempertirnbangkan pernenuhan pelayanan. 

        Pasal 10
        Format daftar hadir, rekapitulasi daftar hadir, surat permohonan izin/pernberitahuan, dan surat keterangan, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan. 

        Pasal 11
        Dosen yang tidak rnemenuhi ketentuan bekerja penuh waktu sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

        Pasal 12
        Pada saat Peraturan Menteri ini rnulai berlaku, peraturan perundang-udangan yang mengatur mengenai disiplin kerja dan kehadiran Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 

        Pasal 13
        Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

        Pasal 14
        Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

          Download Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan ini silahkan lihat pada file preview atau unduh pada tautan di bawah ini:

          PMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan



          Download File:
          PMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.pdf

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan. Semoga bisa bermanfaat.
          Sumber: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam - Kemenag RI

          Formulir Kontak

          Nama

          Email *

          Pesan *