Juklak Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan SMK Tahun 2018

Diposting oleh Pada 4/20/2018 07:21:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Juklak Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan SMK Tahun 2018.  Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 067/D5.2/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan Tahun 2018. Download file format PDF.


Juklak Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan SMK Tahun 2018
Juklak Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan SMK Tahun 2018

Juklak Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan SMK Tahun 2018

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Juklak Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan SMK Tahun 2018:

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 067/D5.2/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan Tahun 2018.

Latar Belakang
Dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, pengembangan SMK memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai salah satu pelaksana pencapaian program Nawa Cita Kabinet Kerja periode 2015-2019. Hal tersebut diperkuat dengan ditandatanganinya Instruksi Presiden Nomor 09 tahun 2016 pada tanggal 09 September 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Indonesia. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembinaan SMK perlu disikapi dengan positif, antara lain (1) belum seluruh penduduk memperoleh layanan akses pendidikan menengah yang berkualitas, (2) masih rendahnya kualitas pembelajaran di SMK, (3) kurangnya tenaga Guru SMK berkualitas, (4) adanya gejala memudarnya karakter siswa dan jati diri bangsa dan (5) tata kelola pendidikan menengah termasuk pengelolaan guru yang belum optimal, terutama dengan adanya UU Nomor 23 tahun 2014 yang mengatur kewenangan pengelolaan pendidikan menengah berpindah dari pemerintah tingkat kab/kota ke tingkat provinsi yang efektif diterapkan mulai bulan Januari tahun 2017.

Arah kebijakan dan strategi pembinaan SMK mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan nasional dan merujuk kepada sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) adalah sebagai berikut:
  1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan Kejuruan;
  2. Peningkatan akses pendidikan kejuruan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Peningkatan Daya Tampung SMK (Pembangunan USB, Penyediaan RKB, Afirmasi Khusus pada Daerah 3T).
  3. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja: a. Penerapan Kurikulum Nasional; b. Pemenuhan sarana dan prasarana SMK yang menunjang peningkatan kualitas pembelajaran; c. SMK Perikanan dan Kelautan, SMK Pertanian, dan SMK Pariwisata; d. Pengembangan Mutu melalui cluster SMK Rujukan; e. Pengembangan Technopark di SMK; f. Pengembangan Teaching Factory di SMK; g. Harmonisasi Kompetensi kejuruan dengan kebutuhan Industri dan Review Paket Kejuruan; h. Standardisasi, sertifikasi, dan penjaminan mutu lulusan SMK; i. Pemenuhan Guru Produktif; j. Pengembangan SMK berbasis Pesantren/Komunitas; k. Kemitraan Direktorat dengan institusi/lembaga; l. Pemasaran tamatan SMK; m. Beasiswa prestasi, ajang kompetisi siswa SMK, dan pameran produk kreatif siswa SMK.
  4. Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia yang berkualitas serta memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif merupakan suatu keharusan. Hal tersebut mutlak diperlukan agar dapat bersaing dalam memasuki pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan perannya mempersiapkan siswa menjadi calon tenaga kerja yang berkualitas (produktif) harus didukung oleh semua pihak, baik dari kementerian terkait, pihak industri, maupun dari Institusi lainnya. Dukungan dari berbagai institusi dalam bentuk kerjasama kemitraan menjadi hal yang sangat penting sebagai pengungkit.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing siswa SMK di era Masyarakat Ekonomi ASEAN, Direktorat Pembinaan SMK tidak mampu menyelesaikan seluruh permasalahan sendiri. Oleh karena itu Direktorat Pembinaan SMK menginisiasi Kegiatan Kemitraan Vokasi khususnya pada bidang pendampingan SMK. 

Istilah kemitraan pada pokoknya seringkali digunakan dalam kaitannya dengan kerjasama antar lembaga yang akan melakukan suatu kegiatan kerjasama. Dalam The American Heritage Dictionary (2006:59), kemitraan (partnership) didefinisikan sebagai a relationship beetwen individuals or groups that is characterized by mutual cooperation and responsibility, as for the achievement of a specified goals. Kemitraan dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003:18), kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah segenap upaya melakukan pengelolaan sumber daya dalam jalinan kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Tujuan
Tujuan dari pemberian Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan ini adalah sebagai berikut:
  1. Menjalin kemitraan dan keselarasan program pendidikan kejuruan di satuan pendidikan SMK dalam membangun ekosistem yang kondusif untuk menumbuh- kembangkan karakter dan budaya berprestasi peserta didik;
  2. Meningkatkan kerjasama yang lebih erat dan sinergi antara SMK dengan Institusi/Institusi relevan;
  3. Meningkatkan mutu lulusan untuk bekerja dan berwirausaha;
  4. Memberdayakan secara optimal sumber daya (SDM dan sarana prasarana) yang dimiliki Institusi/Lembaga, untuk membantu peningkatan mutu SMK.

Pemberi Bantuan Pemerintah
Pemberi Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2018, sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK, Kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA–023.03.1.419515/2018, tanggal 05 Desember 2017. 

Rincian Jumlah Bantuan
Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan adalah sebanyak 5 paket, masing-masing sebesar Rp100.000.000,00.

Hasil yang Diharapkan
Tercapainya sasaran bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan sebanyak 5 (lima) paket.

Bentuk Bantuan Pemerintah
Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang Pendanaan untuk Pelaksana Kegiatan Program Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan dengan Institusi/Lembaga.

Karakteristik Program Bantuan Pemerintah
  1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya);
  2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
  3. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak diterimanya dana tersebut di rekening Institusi/Lembaga dan tidak melebihi tahun berjalan;
  4. Bantuan ini untuk meningkatkan kualitas dan mutu SMK melalui kerjasama kemitraan vokasi bidang Pendampingan pendidikan bagi SMK dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan (SNP);
  5. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan.

Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
  1. Adanya proposal yang diajukan oleh Institusi/Lembaga.
  2. Penerima bantuan sebagai pelaksana program Kemitraan vokasi bidang pendampingan dapat berupa Institusi/Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah yaitu : a. Perguruan tinggi; b. P4TK; c. LPMP; d. SMK yang setara; e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli SMK; f. Yayasan Peduli SMK; g. Perusahaan yang memiliki CSR terhadap pengembangan SMK.
  3. Memiliki surat pengangkatan Kepala Institusi/Lembaga;
  4. Memiliki NPWP;
  5. Memiliki rekening Bank an. Institusi/Lembaga;
  6. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program dan menyerahkan laporan kegiatan beserta output-nya pada akhir kegiatan dari lembaga/instansi (bermaterai Rp.6000).

Mekanisme Pengajuan Usulan Bantuan Pemerintah
  1. Direktorat Pembinaan SMK mengembangkan kerjasama dengan institusi yang peduli pada pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan yang ditindaklanjuti dengan kesepahaman bersama untuk menjalin kerjasama yang dibuktikan dengan Berita Acara Kesepahaman.
  2. Institusi/Lembaga mengajukan proposal bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan yang telah disetujui oleh Pimpinan Institusi/Lembaga ke alamat: Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan u.p. Kepala Subdit Program dan Evaluasi Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 13 Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477.
  3. Proposal bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan yang diajukan terdiri dari: a. Cover dengan judul sesuai dengan nama program; b. Lembar Pengesahaan; c. Kata Pengantar; d. Latar Belakang; e. Tujuan; f. Sasaran; g. Hasil yang diharapkan; h. Keluaran Akhir; i. Strategi Pelaksanaan; j. Jadwal Kegiatan; k. Susunan Tim Pelaksana Kegiatan; l. Rencana Anggaran.
  4. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menerima proposal bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan yang diajukan oleh Institusi/Lembaga;
  5. Direktorat Pembinaan SMK melakukan analisis kesesuaian program dan memberikan persetujuan yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK yang menetapkan Institusi/Lembaga penerima Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan.

Setiap pelaksana Kegiatan Program Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan dengan Institusi/Lembaga ini harus mampu melaksanakan semua pekerjaan yang telah ditetapkan. Dengan demikian tujuan program ini dapat berjalan dengan baik, dan mampu mewujudkan kerjasama yang sinergi untuk pengembangan SMK.

Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan.

Program Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang dikeluarkan Direktorat PSMK.

    Download Juklak Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan SMK Tahun 2018

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juklak Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan SMK Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Juklak Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan SMK Tahun 2018



    Download File:
    Juklak Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan SMK Tahun 2018.pdf

    Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juklak Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan SMK Tahun 2018. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 067/D5.2/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
    Juklak Bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK SMK Tahun 2018

    Diposting oleh Pada 4/19/2018 07:45:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Juklak Bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK SMK Tahun 2018.  Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 068/D5.2/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK Tahun 2018. Download file format PDF.

    Juklak Bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK SMK Tahun 2018
    Juklak Bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK SMK Tahun 2018

    Juklak Bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK SMK Tahun 2018

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Juklak Bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK SMK Tahun 2018:

    Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 068/D5.2/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK Tahun 2018.

    Latar Belakang
    Integrasi Tekhnologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam sistem pendidikan kejuruan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan SMK khususnya memperkuat peran pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik. Dengan adanya TIK tersebut, pendidik diharapkan mampu menjadi fasilitator dan kolaborator dalam proses belajar mengajar sehingga peserta didik dapat berperan lebih aktif dan tenaga kependidikan mampu mengelolas sekolah secara efektif dan efisien. Selain itu, integrasi TIK juga memberikan pengalaman baru karena pada prosesnya, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang berperan sebagai pengguna teknologi ini akan memasuki sebuah lingkungan pembelajaran virtual, Virtual Learning Environment (VLE). VLE adalah sebuah perangkat software yang menjadi wadah untuk berkolaborasi dan berinteraksi serta menyampaikan konten yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar dan pengelolaan sekolah.

    Ada beberapa hal yang disertakan dalam kebijakan TIK pada pembinaan SMK di sekolah, antara lain:
    1. Penggunaan TIK secara ekstensif dalam mengelola pembelajaran, melacak perkembangan pembelajaran, dan menyediakan konten-konten online.
    2. Tersedianya distance dan blended learning yang memberikan akses yang lebih baik untuk menjangkau konten dan proses pembelajaran dengan kualitas yang tinggi.
    3. Penggunaan media sosial untuk melibatkan komunitas lokal, termasuk sekolah, penyedia pelatihan lain, serta penyedia lapangan pekerjaan.
    4. Membangun hubungan yang lebih kuat dengan para penyedia lapangan pekerjaan dan memberikan pelatihan berkualitas di tempat kerja.

    Oleh karena itu Direktorat Pembinaan SMK, mulai tahun 2018 akan mengintensifkan Program Pengelolaan SMK berbasis TIK melalui beberapa tahap. Tahap pertama, implementasi aplikasi Dapodikdasmen dan Takola SMK dalam mendapatkan data, informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Tahap kedua, memperkuat kemampuan pengelolaan sekolah berbasis TIK melalui: a. Learning Platform; b. TIK sebagai Sistem Pengelolaan Informasi; c. E-assessment; d. Integrasi TIK dalam Program Pendukung Sistem Pendidikan Kejuruan (E- Administrasi, Parental Reporting, Bimbingan Karier).

    Tahap ketiga, penerapan Virtual Reality (realitas maya) dan Augmented Reality (realitas tertambah)

    Tujuan
    1. Meningkatkan kemampuan sekolah penerima bantuan dalam mengelola sekolah dengan berbasis TIK;
    2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan TIK dalam administrasi dan manajemen sekolah.

    Pemberi Bantuan Pemerintah
    Pemberi Bantuan Pengembangan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2018.

    Rincian Jumlah Bantuan
    Rincian jumlah Bantuan Pengembangan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK adalah sebesar Rp.7.665.000.000,00 untuk 219 SMK.

    Hasil yang Diharapkan
    Hasil yang diharapkan pada program ini sebagai berikut:
    1. Terselenggaranya pengelolaan sekolah dengan berbasis TIK pada sekolah penerima bantuan;
    2. Terciptanya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan TIK dalam administrasi dan manajemen sekolah.

    Bentuk Bantuan Pemerintah
    Bentuk Bantuan adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang.

    Karakteristik Program Bantuan Pemerintah
    1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya);
    2. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, menganut azas dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance);
    3. Bantuan ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
    4. Bantuan ini harus dikelola secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan.
    5. Jangka waktu penggunaan dana selama 120 hari kalender sejak diterimanya dana tersebut di rekening sekolah; 

    Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
    Persyaratan penerima bantuan dana Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK adalah sebagai berikut:
    1. Diprioritaskan bagi SMK yang telah ditetapkan sebagai sasaran revitalisasi oleh Direktorat Pembinaan SMK;
    2. Sekolah memiliki komitmen untuk melaksanakan Sistem Pengelolaan Sekolah berbasis TIK secara konsisten, yang ditandai dengan Surat Komitmen bersama antara Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
    3. Sekolah penerima bantuan yang memiliki : a. PC dan Laptop yang memadai; b. Server Lokal yang memadai c. Kemudahan akses internet; d. Tenaga IT yang handal/memadai.

    Mekanisme Pengajuan Usulan Bantuan Pemerintah
    Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Penerima bantuan dana Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK dapat diuraikan sebagai berikut:
    1. SMK yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK tahun 2018 harus menyampaikan proposal kegiatan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK tahun 2018 yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan disampaikan pada saat pelaksanaan Bimbingan;
    2. Direktorat Pembinaan SMK melaksanakan bimbingan teknis kepada SMK penerima bantuan tahun 2018;
    3. Direktorat Pembinaan SMK menyalurkan bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK tahun 2018 sesuai prosedur penyaluran bantuan yang berlaku.

    Pelaporan
    Laporan pelaksanaan program memuat data dan informasi tentang tahapan setiap pelaksanaan sampai dengan selesai pekerjaan.

    Laporan Akhir Pelaksanaan Program terdiri :
    A. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
    Laporan pelaksanaan pekerjaan merupakan laporan kegiatan setelah seluruh dana bantuan selesai dibelanjakan yang memuat:
    1. Perencanaan kegiatan dan Jadwal Kegiatan;
    2. Susunan Tim Pelaksana;
    3. RAB pelaksanaan kegiatan;
    4. Realisasi penggunaan dana bantuan;
    5. Pelaksanaan dan masalah yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya;
    6. Rekapitulasi hasil pendataan dalam bentuk softcopy.

    B. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
    Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Pengembangan SMK berbasis TIK.

    Petunjuk Pelaksanaan ini menjadi acuan bagi sekolah dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan persepsi dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

    Program Bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK ini akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini.

    Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK.

      Download Juklak Bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK SMK Tahun 2018

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juklak Bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK SMK Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Juklak Bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK SMK Tahun 2018



      Download File:
      Juklak Bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK SMK Tahun 2018.pdf

      Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juklak Bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK SMK Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
      Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Tahun 2018

      Diposting oleh Pada 4/19/2018 06:58:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Tahun 2018. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 073/D5.4/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Tahun 2018. Download file format .docx Microsoft Word dan PDF.

      Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Tahun 2018
      Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Tahun 2018

      Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Tahun 2018

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Tahun 2018:

      Latar Belakang
      Dengan telah dicanangkannya program Pendidikan Menengah Universal (PMU) bertujuan mencapai angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sebesar 97 % tahun 2020, dan untuk mengurangi disparitas APK antar Kabupaten/Kota, serta untuk menguatkan pendidikan kejuruan, maka diperlukan program untuk mendukung percepatan tercapainya tujuan PMU dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2018 melalui Direktorat Pembinaan SMK telah dialokasikan dana bantuan pembangunan Ruang Kelas Baru sebanyak 1.500 ruang.

      Bonus demografi tahun 2010 - 2035 merupakan periode emas Indonesia mempersiapkan generasi baru, momentum ini harus dimanfaatkan untuk melakukan investasi sumberdaya manusia agar dihasilkan generasi baru yang lebih terampil dan memiliki daya saing yang tinggi.

      Tujuan
      Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK merupakan upaya dalam:
      1. Mendukung program peningkatan akses, ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan kesempatan belajar di SMK;
      2. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK.

      Pemberi Bantuan Pemerintah
      Pemberi Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2018.

      Rincian Jumlah Bantuan
      Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK adalah sebesar Rp300.000.000.000,00 untuk 1.500 ruang.

      Hasil Yang Diharapkan
      Tercapainya sasaran pembangunan Ruang Kelas Baru SMK sebanyak 1.500 ruang.

      Bentuk Bantuan Pemerintah
      Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang.

      Karakteristik Program Bantuan Pemerintah
      1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya);
      2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
      3. Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2018;
      4. Bantuan dana ini untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana SMK;
      5. Bantuan ini harus dikelola secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan.

      Persyaratan Penerima Dana Bantuan Pemerintah
      1. SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK;
      2. Memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/ Akta Jual Beli/Akta Hibah/yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (PPAIW)/Pelepasan hak ulayat/adat atas tanahdan masih tersedia lahan/tempat untuk pengembangan Ruang Kelas Baru.
      3. Memiliki minimal 216 peserta didik kecuali daerah 3T/Papua/Papua Barat;
      4. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian/sertifikat akreditasi sekolah dari pihak yang berwenang;
      5. Memiliki surat keputusan pengangkatan Kepala SMK;
      6. Memiliki analisa kebutuhan Ruang Kelas Baru (butuh, ada, kurang);
      7. Membuat surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Provinsi (bermeterai Rp6000,-) untuk: a) Menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset hasil Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru bagi SMK Negeri. b) Mengetahui Berita Acara Serah Terima Aset hasil Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK bagi SMK Swasta.
      8. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kepala Sekolah bukan merupakan pembina, pengurus maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK yang bersangkutan.

      Mekanisme Pengajuan Usulan Dana Bantuan Pemerintah
      1. Direktorat Pembinaan SMK melalui Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana melakukan seleksi dan menetapkan SMK calon penerima bantuan berdasarkan data aplikasi Takola SMK;
      2. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK;
      3. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis ke Dinas Pendidikan Provinsi tembusan kepada SMK calon penerima bantuan;
      4. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK, menyampaikan dokumen persyaratan penerima bantuan;
      5. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan dengan surat keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan.

      Pelaporan
      Laporan pelaksanaan bantuan pembangunan Ruang Kelas Baru SMK harus memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses pelaksanaan pembangunan dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai dan telah diserahterimakan serta dicatat sebagai aset daerah serta melakukan verifikasi data hasil pelaksanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK pada aplikasi Takola SMK.

      Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program pembangunan Ruang Kelas Baru SMK. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Bantuan SMK.

      Program Bantuan Ruang Kelas Baru SMK akan berjalan lancar apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini.

      Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang dikeluarkan Direktorat PSMK.

      Dalam Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Tahun 2018 ini disertakan lampiran berupa Sistematika Penyusunan Proposal Persyaratan Bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK. Proposal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Tahun 2018 yang akan diunggah pada aplikasi Takola SMK laman: http://psmk.kemdikbud.go.id/takola. Lampiran-lampiran yang terdapat pada proposal diantaranya:
      1. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah;
      2. Fotokopi ijin operasional/ijin pendirian sekolah/sertifikat akreditasi sekolah;
      3. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan (khusus SMK Swasta) yang dilegalisir oleh notaris/PPAT; Kepala Sekolah bukan merupakan pembina dan/atau pengurus dan/atau pengawas yayasan penyelenggara SMK yang bersangkutan;
      4. Data siswa per tingkat/rombongan belajar;
      5. Data penerimaan siswa baru tahun terakhir (pendaftar-diterima-ditolak);
      6. SK Tim Pembangunan;
      7. SK Tim Teknis Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan;
      8. Data analisis kebutuhan pembangunan Ruang Kelas Baru SMK (butuh-ada-kurang);
      9. Site plan;
      10. Gambar rencana kerja bangunan;
      11. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
      12. Analisa Harga Satuan Bahan dan Upah;
      13. Fotokopi bukti Kepemilikan Tanah (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah dan masih tersedia lahan/tempat untuk pembangunan Ruang Kelas Baru SMK;
      14. Foto calon lokasi Ruang Kelas Baru (dicetak berwarna) dilihat dari beberapa sisi.

        Download Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Tahun 2018

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Tahun 2018



        Download File:

        Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Tahun 2018.pdf
        Lampiran - Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Tahun 2018.docx

        Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.

        Juklak Bantuan Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018

        Diposting oleh Pada 4/18/2018 01:50:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Juklak Bantuan Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 074/D5.4/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018. Download file format .docx Microsoft Word dan PDF.

        Juklak Bantuan Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018
        Juklak Bantuan Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018

        Juklak Bantuan Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Juklak Bantuan Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018:

        Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 074/D5.4/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018.

        Latar Belakang
        Dengan telah dicanangkannya program Pendidikan Menengah Universal (PMU) bertujuan mencapai angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sebesar 97 % tahun 2020.

        Untuk mengurangi disparitas APK antar Kabupaten/Kota, serta untuk mendorong pertumbuhan pendidikan kejuruan, maka diperlukan program yang mendukung percepatan tercapainya tujuan PMU dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2018 melalui melalui Direktorat Pembinaan SMK telah dialokasikan dana bantuan Pengadaan peralatan.

        Penyediaan sarana dan prasarana dengan menambah peralatan praktik di SMK dimaksudkan untuk mendukung pencapaian kompetensi peserta didik dan pendidik.

        Dalam hal pelaksanaannya, dipandang perlu disusun suatu Petunjuk Pelaksanaan agar program tersebut memperoleh dukungan, perhatian dan kerjasama yang baik dari Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

        Untuk itu diharapkan program bantuan tersebut akan dapat direalisasikan, sehingga dapat bermanfaat bagi tercapainya layanan yang optimal bagi SMK yang dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya peserta didik. 

        Tujuan 
        Bantuan Peralatan Pendidikan merupakan upaya dalam: 
        1. Membantu Sekolah dalam pemenuhan kebutuhan Peralatan Pendidikan SMK; 
        2. Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Praktik Peserta Didik SMK untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.

        Pemberi Bantuan Pemerintah
        Pemberi Bantuan Peralatan Pendidikan SMK adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2018.

        Rincian Jumlah Bantuan
        Rincian jumlah Bantuan Peralatan Pendidikan SMK adalah sebesar Rp866.400.000.000,00 untuk 5.976 paket.

        Hasil Yang Diharapkan
        Terlaksananya pengadaan peralatan pembelajaran praktik peralatan pendidikan sebanyak 5.976 paket.

        Bentuk Bantuan Pemerintah
        Bantuan pengadaan Peralatan Pendidikan SMK disalurkan berupa uang/barang Peralatan Pendidikan.

        Karakteristik Program Bantuan Pemerintah
        1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;
        2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
        3. Bantuan ini dipergunakan untuk pengadaan peralatan pendidikan Peserta Didik SMK;
        4. Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2018;
        5. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan.

        Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
        1. SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK;
        2. Memiliki ruang praktik/tempat praktik beserta instalasi pendukungnya;
        3. Membuat tata letak (lay-out) penempatan peralatan;
        4. Membuat Analisis kebutuhan peralatan;
        5. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah;
        6. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian/sertifikat akreditasi sekolah dari pihak yang berwenang;
        7. Memiliki surat keputusan pengangkatan Kepala SMK.
        8. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Provinsi (bermeterai Rp6.000,-) untuk: a) Melakukan pencatatan serah terima aset hasil Bantuan Peralatan Pendidikan SMK bagi SMK Negeri. b) Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Peralatan Pendidikan SMK bagi SMK Swasta.
        9. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kepala Sekolah bukan merupakan pembina, pengurus maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK yang bersangkutan.

        Mekanisme Pengajuan Usulan Bantuan Pemerintah
        Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan adalah sebagai berikut:
        1. Direktorat Pembinaan SMK melalui Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana melakukan seleksi calon penerima bantuan berdasarkan data aplikasi Takola SMK;
        2. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima bantuan Pemerintah Peralatan Pendidikan SMK;
        3. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis ke Dinas pendidikan Provinsi tembusan kepada SMK calon penerima bantuan;
        4. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan Peralatan Pendidikan SMK, menyampaikan dokumen persyaratan penerima bantuan;
        5. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan dengan Surat Keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan.
        Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan SMK penerima Bantuan Peralatan Pendidikan SMK dapat mewujudkan rencana pengembangan sekolahnya.

        Program Bantuan Peralatan Pendidikan SMK ini akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam proses Bantuan ini konsisten terhadap peraturan perundangan termasuk penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini.

        Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Peralatan Pendidikan SMK yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK.

        Dalam berkas Juklak Bantuan Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018 ini disertakan pula Petunjuk Penyusunan untuk Proposal Pengajuan Bantuan Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018, lampiran ini adalah yang diunggah pada aplikasi Takola SMK di laman: http://psmk.kemdikbud.go.id/takola. Contoh lampiran berikut ini merupakan contoh lampiran yang terdapat pada proposal Bantuan Peralatan Pendidikan SMK:
        1. Fotokopi SK sebagai Kepala sekolah;
        2. Fotokopi ijin operasional/ijin pendirian/sertifikat akreditasi sekolah dari pihak yang berwenang;
        3. Membuat daftar kebutuhan peralatan yang dibutuhan (kebutuhan, yang sudah ada, kekurangannya, jenis, jumlah, dan spesifikasi);
        4. Adanya tata letak (Lay-out) Perabot dan Peralatan Di Masing-Masing Ruang Praktik, Dilengkapi Foto-foto penempatan peralatan didalam Ruang Praktik;
        5. Membuat Surat Pernyataan ketersediaan ruang termasuk infrastruktur pendukung untuk menempatkan peralatan;
        6. SK ULP/Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
        7. SK Panitia/Tim Pemeriksa dan Penerima Peralatan Pendidikan SMK;
        8. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan (khusus SMK Swasta) yang dilegalisir oleh notaris/PPAT; Kepala Sekolah bukan merupakan pembina dan/atau pengurus dan/atau pengawas yayasan penyelenggara SMK yang bersangkutan.

          Download Juklak Bantuan Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juklak Bantuan Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Juklak Bantuan Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018



          Download File:

          Juklak Bantuan Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018l.pdf
          Lampiran - Juklak Bantuan Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018.docx


          Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juklak Bantuan Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 074/D5.4/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
          Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Tahun 2018

          Diposting oleh Pada 4/18/2018 05:15:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Tahun 2018. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 075/D5.4/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Tahun 2018. Download file format .docx Microsoft Word dan PDF.

          Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Tahun 2018
          Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Tahun 2018

          Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Tahun 2018

          Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Tahun 2018:

          Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 075/D5.4/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Tahun 2018.

          Latar Belakang
          Dengan telah dicanangkannya program Pendidikan Menengah Universal (PMU) bertujuan mencapai angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sebesar 97 % tahun 2020, dan untuk mengurangi disparitas APK antar Kabupaten/Kota, serta untuk menguatkan pendidikan kejuruan, maka diperlukan program untuk mendukung percepatan tercapainya tujuan PMU dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2018 melalui Direktorat Pembinaan SMK telah dialokasikan dana bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa sebanyak 3.778 Ruang.

          Bonus demografi tahun 2010 - 2035 merupakan periode emas Indonesia untuk mempersiapkan generasi baru untuk itu momentum ini harus dimanfaatkan untuk melakukan investasi sumberdaya manusia agar dihasilkan generasi baru yang lebih terampil dan memiliki daya saing yang tinggi.

          Tujuan
          Pembangunan Ruang Praktik Siswa merupakan upaya dalam:
          1. Mendukung program peningkatan akses, ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan kesempatan belajar di SMK;
          2. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK. 

          Pemberi Bantuan Pemerintah
          Pemberi Bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2018.

          Rincian Jumlah Bantuan
          Bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa adalah sebesar Rp944.500.000.000,00 untuk 3.778 ruang.

          Hasil Yang Diharapkan
          Tercapainya sasaran pembangunan Ruang Praktik Siswa sebanyak 3.778 ruang.

          Bentuk Bantuan Pemerintah
          Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang.

          Karakteristik Program Bantuan Pemerintah
          1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya);
          2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
          3. Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2018;
          4. Bantuan dana ini untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana SMK;
          5. Bantuan ini harus dikelola secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan. 

          Persyaratan Penerima Dana Bantuan Pemerintah
          1. SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK;
          2. Memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/ Akta Jual Beli/Akta Hibah/yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (PPAIW)/Pelepasan hak ulayat/adat atas tanahdan masih tersedia lahan/tempat untuk pengembangan Ruang Praktik Siswa.
          3. Memiliki minimal 216 peserta didik kecuali daerah 3T/Papua/Papua Barat;
          4. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian/sertifikat akreditasi sekolah dari pihak yang berwenang;
          5. Memiliki surat keputusan pengangkatan Kepala SMK;
          6. Memiliki analisa kebutuhan ruang praktik (ada-butuh-kurang);
          7. Membuat surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Provinsi (bermeterai Rp6000,-) untuk: a) Menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset hasil Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa bagi SMK Negeri. b) Mengetahui Berita Acara Serah Terima Aset hasil Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK bagi SMK Swasta.
          8. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kepala Sekolah bukan merupakan pembina, pengurus maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK yang bersangkutan.

          Mekanisme Pengajuan Usulan Dana Bantuan Pemerintah
          1. Direktorat Pembinaan SMK melalui Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana melakukan seleksi dan menetapkan SMK calon penerima bantuan berdasarkan data aplikasi Takola SMK;
          2. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK;
          3. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis ke Dinas Pendidikan Provinsi tembusan kepada SMK calon penerima bantuan;
          4. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK, menyampaikan dokumen persyaratan penerima bantuan;
          5. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan dengan surat keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan;

          Pada berkas Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Tahun 2018 dilampirkan Proposal Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK dan beberapa contoh format lampiran yang terdapat pada proposal. Lampiran ini yang diunggah pada aplikasi Takola SMK di laman: http://psmk.kemdikbud.go.id/takola, diantaranya:

          1. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah;
          2. Fotokopi ijin operasional/ijin pendirian sekolah/sertifikat akreditasi sekolah;
          3. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan (khusus SMK Swasta) yang dilegalisir oleh notaris/PPAT; Kepala Sekolah bukan merupakan pembina dan/atau pengurus dan/atau pengawas yayasan penyelenggara SMK yang bersangkutan;
          4. Data Siswa per tingkat/rombongan belajar;
          5. Data penerimaan siswa baru tahun terakhir (pendaftar-diterima-ditolak);
          6. SK Tim Pembangunan;
          7. SK Tim Teknis Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan;
          8. Data analisis kebutuhan pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK (butuh-ada-kurang);
          9. Site Plan;
          10. Gambar rencana kerja bangunan;
          11. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
          12. Analisa Harga Satuan Bahan dan Upah;
          13. Fotokopi bukti Kepemilikan Tanah (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah dan masih tersedia lahan/tempat untuk pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK;
          14. Foto (berwarna) calon lokasi Ruang Praktik Siswa dilihat dari beberapa sisi.

            Download Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Tahun 2018

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

            Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Tahun 2018



            Download File:

            Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Tahun 2018.pdf
            Lampiran - Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Tahun 2018.docx


            Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juklak Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Tahun 2018. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 075/D5.4/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
            Juklak Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Tahun 2018

            Diposting oleh Pada 4/17/2018 09:06:00 PM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas Juklak Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Tahun 2018. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 076/D5.4/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMK Tahun 2018. Download file format .docx Microsoft Word dan PDF.

            Juklak Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Tahun 2018
            Juklak Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Tahun 2018

            Juklak Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Tahun 2018

            Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Juklak Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Tahun 2018:

            Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 076/D5.4/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMK Tahun 2018.

            Latar Belakang
            Dengan telah dicanangkannya program Pendidikan Menengah Universal (PMU) bertujuan untuk mencapai angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sebesar 97% tahun 2020, dan untuk mengurangi disparitas APK antar Kabupaten/Kota, serta untuk menguatkan pendidikan kejuruan, maka diperlukan program untuk mendukung percepatan tercapainya tujuan PMU dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2018 melalui Direktorat Pembinaan SMK telah dialokasikan bantuan Rehabilitasi Gedung SMK sebanyak 2.000 Paket.

            Penyediaan sarana dan prasarana dengan bantuan Rehabilitasi Gedung SMK dimaksudkan untuk menambah komponen, memperbaiki yang rusak dan mengembalikan fungsi ruang, sehingga pembelajaran dapat berjalan lebih optimal.

            Tujuan
            Pelaksanaan bantuan Rehabilitasi Gedung SMK merupakan upaya dalam:
            1. Mendukung program peningkatan akses/daya tampung pada SMK;
            2. Memenuhi kebutuhan perbaikan ruang dan mengembalikan fungsi Gedung SMK melalui program Rehabilitasi Gedung SMK. 

            Pemberi Bantuan Pemerintah
            Pemberi Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMK Tahun 2018 adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2018.

            Rincian Jumlah Bantuan
            Rincian jumlah Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMK Tahun 2018 adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 untuk 2.000 paket.

            Hasil Yang Diharapkan
            Tercapainya sasaran Rehabilitasi Gedung SMK sebanyak 2.000 paket.

            Bentuk Bantuan Pemerintah
            Bentuk Bantuan adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang.

            Karakteristik Program Bantuan Pemerintah
            1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;
            2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
            3. Bantuan ini dipergunakan untuk memperbaiki gedung yang rusak dengan kategori rusak sedang dan rusak berat;
            4. Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2018;
            5. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan.

            Persyaratan Penerima Bantuan Dana Pemerintah
            1. SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK;
            2. Memiliki Foto Kondisi awal ruang/gedung yang akan direhabilitasi melalui dana bantuan Rehabilitasi gedung SMK;
            3. Memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah;
            4. Memiliki data analisis kerusakan Ruang dari Tim Pelaksana Rehabilitasi (SMK Jurusan Bangunan);
            5. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah;
            6. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian/sertifikat akreditasi sekolah dari pihak yang berwenang;
            7. Memiliki surat keputusan pengangkatan Kepala SMK;
            8. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Provinsi (bermaterai Rp.6000,-) untuk: a) Melakukan pencatatan serah terima aset hasil Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK bagi SMK Negeri. b) Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK bagi SMK Swasta.
            9. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kepala Sekolah bukan merupakan pembina, pengurus maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK yang bersangkutan.

            Mekanisme Pengajuan Usulan Dana Bantuan Pemerintah
            1. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi calon penerima bantuan rehabilitasi gedung SMK berdasarkan data pada aplikasi Takola SMK;
            2. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima bantuan Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung SMK;
            3. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis ke Dinas Pendidikan Provinsi tembusan kepada SMK calon penerima bantuan Rehabilitasi Gedung SMK;
            4. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan Rehabilitasi Gedung SMK menyampaikan dokumen persyaratan penerima bantuan;
            5. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan rehabilitasi bangunan SMK dengan surat keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan;

            Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program bantuan Rehabilitasi Gedung SMK. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program bantuan rehabilitasi gedung SMK.

            Program bantuan Rehabilitasi Gedung SMK akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini.

            Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK.

            Dalam Juklak Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Tahun 2018 ini disertakan beberapa lampiran contoh format administrasi yang mana lampiran-lampran ini diunggah pada aplikasi Takola SMK Laman: http://psmk.kemdikbud.go.id/takola, antara lain: 
            Petunjuk Penyusunan Proposal Rehabilitasi Gedung SMK
            Contoh lampiran yang terdapat pada proposal Rehabilitasi Gedung SMK:
            1. Fotokopi Pengangkatan Kepala Sekolah;
            2. Fotokopi ijin operasional/ijin pendirian sekolah/sertifikat akreditasi sekolah;
            3. SK Tim Pelaksana Rehabilitasi;
            4. SK Tim Teknis Pembibing Perencanaan dan Pengawasan Rehabilitasi Gedung SMK;
            5. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan (khusus SMK Swasta) yang dilegalisir oleh notaris/PPAT; Kepala Sekolah bukan merupakan pembina dan/atau pengurus dan/atau pengawas yayasan penyelenggara SMK yang bersangkutan;
            6. Site plan;/Blok Plan/Gambar Denah yang menunjukan bangunan yang akan di rehab;
            7. Foto ruang/gedung yang akan di rehab (dicetak berwarna) dilihat dari beberapa sisi;
            8. Analisa Tingkat Kerusakan Gedung;
            9. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
            10. Analisa Harga Satuan Bahan dan Upah;
            11. Data Siswa per tingkat/rombongan belajar;
            12. Data penerimaan siswa baru tahun terakhir (pendaftar-diterima-ditolak);
            13. Fotokopi bukti Kepemilikan Tanah (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah dan masih tersedia lahan/tempat untuk Rehabilitasi Gedung SMK;

              Download Juklak Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Tahun 2018

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juklak Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

              Juklak Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Tahun 2018



              Download File:

              Juklak Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Tahun 2018.pdf
              Lampiran - Juklak Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Tahun 2018.docx


              Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juklak Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Tahun 2018. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 076/D5.4/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMK Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
              Juklak Bantuan Pendampingan Proses dan Metode Pembelajaran dan Penilaian SMK Tahun 2018

              Diposting oleh Pada 4/17/2018 07:20:00 PM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas Juklak Bantuan Pendampingan Proses dan Metode Pembelajaran dan Penilaian SMK Tahun 2018. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan  Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 080/D5.3/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pendampingan Proses Dan Metode Pembelajaran Dan Penilaian Tahun 2018. Download file format .docx Microsoft Word dan PDF.

              Juklak Bantuan Pendampingan Proses dan Metode Pembelajaran dan Penilaian SMK Tahun 2018
              Juklak Bantuan Pendampingan Proses dan Metode Pembelajaran dan Penilaian SMK Tahun 2018

              Juklak Bantuan Pendampingan Proses dan Metode Pembelajaran dan Penilaian SMK Tahun 2018

              Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Juklak Bantuan Pendampingan Proses dan Metode Pembelajaran dan Penilaian SMK Tahun 2018:

              Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 080/D5.3/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pendampingan Proses Dan Metode Pembelajaran Dan Penilaian Tahun 2018.

              Latar Belakang
              Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

              Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada Pasal 24 dijelaskan bahwa Standar Proses Pembelajaran dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Standar Proses Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) dikembangkan mengacu Standar Kompetensi Lulusan PMK dan Standar Isi PMK.

              Proses pembelajaran pada PMK diarahkan untuk mencapai tujuan yang dikembangkan berdasarkan profil lulusan yaitu: (1) beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur; (2) memiliki sikap mental yang kuat untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan; (3) menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan; (4) memiliki kemampuan produktif sesuai dengan bidang keahliannya baik untuk bekerja pada pihak lain atau berwirausaha, dan (5) berkontribusi dalam pembangunan industri Indonesia yang kompetitif menghadapi pasar global. Proses Pembelajaran diselenggarakan dengan berbasis aktivitas secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Selain itu proses pembelajaran juga memberikan ruang untuk berkembangnya keterampilan abad XXI yaitu kreatif, berfikir kritis, penyelesaian masalah, kolaborasi, dan komunikasi yang memberikan peluang bagi pengembangan prakarsa dan kemandirian sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan psikologis peserta didik. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang berbasis aktivitas sesuai karakteristik kompetensi keahlian SMK.

              Tujuan
              Guna memperkuat pendekatan saintifik serta pendekatan rekayasa dan teknologi maka tujuan pendampingan proses dan metode pembelajaran dan penilaian bertujuan untuk menghasilkan:
              1. Pembelajaran penyingkapan (inquiry learning);
              2. Pembelajaran penemuan (discovery learning);
              3. Pembelajaran berbasis masalah (problem based learning);
              4. Pembelajaran berbasis produk (production based training);
              5. Pembelajaran berbasis proyek (project based learning) serta teaching factory atau technopark;
              6. Pembelajaran berbasis kompetensi.

              Pemberi Bantuan Pemerintah
              Pemberi Bantuan Pendampingan proses dan metode pembelajaran dan penilaian Tahun 2018 adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2017.

              Rincian Jumlah Bantuan
              Rincian jumlah Bantuan Pendampingan proses dan metode pembelajaran dan penilaian adalah sebesar Rp2.400.000.000,00 untuk 80 paket.

              Hasil yang Diharapkan
              Tercapainya sasaran Bantuan Pendampingan proses dan metode pembelajaran dan penilaian melalui 80 paket bantuan. 

              Bentuk Bantuan Pemerintah
              Bentuk Bantuan adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang.

              Karakteristik Program Bantuan Pemerintah
              1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya);
              2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
              3. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya dana tersebut di rekening SMK;
              4. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan, administrasi maupun keuangan.

              Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
              1. SMK yang akan didampingi dan dibimbing oleh P4TK/Politeknik yang ditetapkan;
              2. SMK diberi pendampingan sesuai Kompetensi Keahlian oleh P4TK/Politeknik terkait.

              Mekanisme Pengajuan Usulan Bantuan Pemerintah
              1. Direktorat Pembinaan SMK melalui Subdit Kurikulum melakukan seleksi dan menetapkan SMK calon penerima bantuan;
              2. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis ke SMK;
              3. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan wajib menyampaikan persyaratan sebagai penerima bantuan;
              4. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan dengan surat keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan;
              5. Kepala Sekolah SMK dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan.

              Dalam Juklak Bantuan Pendampingan Proses dan Metode Pembelajaran dan Penilaian SMK Tahun 2018 dilampirkan beberapa format administrasi untuk SMK diantaranya.
              • Format I : Petunjuk Penyusunan Proposal - PROPOSAL BANTUAN PENDAMPINGAN PROSES DAN METODE PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN - DIREKTORAT PEMBINAAN SMK - DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018.
              • Format II : SK Tim Pendampingan proses dan metode pembelajaran dan penilaian.
              • Format III : SPTJM - SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK.

                Download Juklak Bantuan Pendampingan Proses dan Metode Pembelajaran dan Penilaian SMK Tahun 2018

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juklak Bantuan Pendampingan Proses dan Metode Pembelajaran dan Penilaian SMK Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

                Juklak Bantuan Pendampingan Proses dan Metode Pembelajaran dan Penilaian SMK Tahun 2018



                Download File:

                Juklak Bantuan Pendampingan Proses dan Metode Pembelajaran dan Penilaian SMK Tahun 2018.pdf
                Lampiran - Juklak Bantuan Pendampingan Proses dan Metode Pembelajaran dan Penilaian SMK Tahun 2018.docx

                Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juklak Bantuan Pendampingan Proses dan Metode Pembelajaran dan Penilaian SMK Tahun 2018. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 080/D5.3/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pendampingan Proses Dan Metode Pembelajaran Dan Penilaian Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.

                Formulir Kontak

                Nama

                Email *

                Pesan *