Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat

Diposting oleh Pada 5/25/2018 09:22:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Juknis PPDB Tahun 2018 yaitu Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat. Download file format PDF.

Juknis PPDB Tahun 2018
Juknis PPDB Tahun 2018

Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018:

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Nondiskriminatif dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

    Download Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat



    Download File:

    Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat.pdf


    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat. Semoga bisa bermanfaat.
    PMK Nomor 55/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian THR dalam Tahun  Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural

    Diposting oleh Pada 5/25/2018 08:33:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas PMK Nomor 55/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian THR dalam Tahun  Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural. Download file format PDF.

    PMK Nomor 55/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian THR dalam Tahun  Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural
    PMK Nomor 55/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian THR dalam Tahun  Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural

    PMK Nomor 55/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian THR dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.05/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun  Anggaran 2018 kepada  Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural:

    PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

    BAB I KETENTUAN UMUM
    Pasal 1

    Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
    1. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga selain kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pejabat yang memiliki kewenangan adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan pengangkatan/penandatanganan perJanJian kerja, pemindahan, dan/atau pemberhentian pegawa1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LNS yang bersangkutan.
    2. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
    3. Surat Perintah Pencairan Dana. yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Urr:um Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.

    BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

    Pasal 2
    Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS diberikan tunjangan hari raya.

    Pasal 3
    (1) Pimpinan pada LNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
    a. Ketua/Kepala;
    b. Wakil Ketua/Wakil Kepala;
    c. Sekretaris; dan/atau 
    d. Anggota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­-undangan.

    (2) Pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. warga negara Indonesia;
    b. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus rnenerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada LNS yang bersangkutan;
    c. pendanaan belanja pegawainya sebagian atau seluruhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
    d. diangkat oleh Pejabat yang memiliki kewenangan atau telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada LNS.

    (3) LNS yang pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipilnya diberikan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

    Pasal 4
    (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar penghasilan bulan Mei sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghasilan bagi Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS yang bersangkutan.

    (2) Dalam hal penghasilan bulan Mei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari besaran penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka tunjangan hari raya bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS, dibayarkan sesuai ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

    Pasal 5
    PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan dan pemberian tunjangan hari raya bagi Pimpinan LNS dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada LNS berkenaan.

    BAB III
    PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

    Pasal 6
    (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan pada bulan Juni.

    (2) Dalam hal pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan pada bulan Juni, pembayaran dapat dilakukan pada bulan­ bulan berikutnya.

    Pasal 7
    (1) Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS dilarang menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan hari raya yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

    (2) Dalam hal pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan hari raya, kepada yang bersangkutan diberikan salah satu tunjangan hari raya yang jumlahnya lebih besar.

    (3) Dalam hal pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menenma lebih dari 1 (satu) tunjangan hari raya, kelebihan pembayaran tersebut wajib dikembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 8
    (1) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    (2) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada DIPA satuan kerja berkenaan Tahun Anggaran 2018.

    (3) Dalam hal LNS bukan merupakan satuan kerja, pembayaran tunjangan hari raya dibebankan pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja induk LNS.

    Pasal 9
    (1) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh KPA melalui penerbitan SPM langsung ke rekening penerima.

    (2) Dalam hal pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka:
    a. pembayaran tunjangan hari raya dilaksanakan melalui SPM langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran; dan

    b. Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran tunjangan hari raya melalui transfer ke rekening penerima.

    Pasal 10
    (1) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan mengajukan SPM tunjangan hari raya kepada KPPN.

    (2) SPM tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis SPM THR LNS.

    (3) SPM tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clibuat tersendiri dan terpisah dari SPM penghasilan bulanan.

    Pasal 11
    SPM sebagaimana dimaksu dalam Pasal 9, disampaikan ke KPPN clengan memperhitungkan potongan pajak penghasilan.

    Pasal 12
    (1) Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran tunjangan hari raya yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Bendahara Pengeluaran segera menyetorkan sisa dana pembayaran tunjangan hari raya ke Kas Negara.

    (2) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 13
    Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

    BAB IV PENGENDALIAN INTERNAL

    Pasal 14
    (1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Lembaga Nonstruktural menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya.

    (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    BABV KETENTUAN PENUTUP
    Pasal 15
    Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

    Ditetapkan di Jakarta
    pada tanggal 23 Mei 2018

    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
    ttd.
    SRI MULYANI INDRAWATI

      Download PMK Nomor 55/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian THR dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PMK Nomor 55/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian THR dalam Tahun  Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      PMK Nomor 55/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian THR dalam Tahun  Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural



      Download File:
      PMK Nomor 55/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian THR dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural.pdf

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PMK Nomor 55/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian THR dalam Tahun  Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural. Semoga bisa bermanfaat.
      PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018

      Diposting oleh Pada 5/25/2018 07:51:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018. Download file format PDF.

      PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018
      PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018

      PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018



      Download File:
      PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018.pdf

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
      PMK Nomor  53/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian Gaji Ke 13 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural Tahun 2018

      Diposting oleh Pada 5/25/2018 04:47:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas PMK Nomor  53/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian Gaji Ke 13 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural Tahun 2018. Download file format PDF.

      PMK Nomor  53/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian Gaji Ke 13 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural Tahun 2018
      PMK Nomor  53/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian Gaji Ke 13 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural Tahun 2018

      PMK Nomor 53/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/ PMK.05/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan Dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural

      Dibawah ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/ PMK.05/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan Dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural:



        Download PMK Nomor  53/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian Gaji Ke 13 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural Tahun 2018

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PMK Nomor 53/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/ PMK.05/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan Dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        PMK Nomor  53/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian Gaji Ke 13 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural Tahun 2018



        Download File:

        PMK Nomor 53/PMK.05/201.pdf
        PMK Nomor 75/ PMK.05/2017.pdf


        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas PMK Nomor  53/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian Gaji Ke 13 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural Tahun 2018:


        PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PMK. 05/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/ PMK.05/ 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

        Pasal I
        Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/ PMK. 05/ 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 841), diubah sebagai berikut:

        1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1 a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

        Pasal 11
        (1) Pembayaran penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan mengajukan SPM penghasilan ketiga belas kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

        (1a) SPM penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis SPM Penghasilan-13 LNS.

        (2) SPM penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM penghasilan bulanan.

        2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

        Pasal 12
        SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disampaikan ke KPPN dengan memperhitungkan potongan pajak penghasilan.

        3. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

        Pasal II
        Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

        Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

        Ditetapkan di Jakarta
        pada tanggal 23 Mei 2018

        MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
        ttd.
        SRI MULYANI INDRAWATI


        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PMK Nomor  53/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian Gaji Ke 13 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
        PEPRES Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

        Diposting oleh Pada 5/24/2018 11:18:00 AM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas PEPRES Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Download file format PDF.

        PEPRES Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
        PEPRES Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

        PEPRES Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas PEPRES Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik:

        Menimbang:
        a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan penyesuaian terhadap petunjuk teknis dana alokasi khusus sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;

        b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;

        Mengingat:
        1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
        2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
        3. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);

        DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:
        a. DAK Fisik Reguler;
        b. DAK Fisik Penugasan; dan 
        c. DAK Fisik Afirmasi.

        DAK Fisik meliputi bidang:
        a. pendidikan;
        b. kesehatan dan keluarga berencana;
        c. perumahan dan pemukiman;
        d. pertanian;
        e. kelautan dan perikanan;
        f. industri kecil clan menengah;
        g. pariwisata;
        h. jalan;
        1. irigasi;
        j. air mmum;
        k. sanitasi;
        1. pasar;
        m. energi skala kecil;
        n. lingkungan hidup dan kehutanan; dan
        o. transportasi.

        Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:
        a. penganggaran;
        b. persiapan teknis;
        c. pelaksanaan;
        d. pelaporan; dan
        e. pemantauan dan evaluasi.

          Download PEPRES Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PEPRES Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          PEPRES Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik



          Download File:
          PEPRES NOMOR 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus.pdf

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PEPRES Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Semoga bisa bermanfaat.
          Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah dan Halaman Belakang Ijazah SMK Tahun 2018

          Diposting oleh Pada 5/24/2018 06:08:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah dan Halaman Belakang Ijazah SMK Tahun 2018. Download file format PDF.

          Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah dan Halaman Belakang Ijazah SMK Tahun 2018
          Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah dan Halaman Belakang Ijazah SMK Tahun 2018

          Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah dan Halaman Belakang Ijazah SMK Tahun 2018

          Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah dan Halaman Belakang Ijazah SMK Tahun 2018:

          Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara khusus dikembangkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai tenaga terampil tingkat menengah. Lulusan SMK merupakan output dari sebuah proses pembelajaran dan evaluasi berbasis kompetensi (competency-based learning and assessment). Pada puncaknya SMK akan menyelenggarakan Uji Kompetensi Keahlian yang merupakan bagian dari Ujian Nasional. Hasil uji kompetensi menjadi indikator ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan. Ijazah sebagai surat atau keterangan tanda lulus dari satuan pendidikan harus mampu merefleksikan proses pembelajaran dan evaluasi berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh SMK.

          Merujuk Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 016/H/EP/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Bentuk, Spesifikasi, dan Pengisian Blanko Ijazah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2017/2018, bersama ini Direktorat Pembinaan SMK menyusun Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah SMK Tahun Pelajaran 2017/2018. Blangko ijazah terdiri dari dua muka dicetak bolak balik, yaitu halaman depan dan halaman belakang. Halaman depan memuat identitas pemegang ijazah dan pernyataan kelulusan sedangkan halaman belakang memuat daftar mata pelajaran dan nilai rata-rata rapor dari semester 1 sampai dengan semester 6 dan nilai ujian sekolah.

          Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah SMK Tahun Pelajaran 2017/2018 disusun sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan Provinsi dan SMK dalam mencetak halaman belakang ijazah serta cara mengisi ijazah berdasarkan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.

          PETUNJUK UMUM
          1. Pengadaan blangko ijazah SMK pada tahun pelajaran 2017/2018 disediakan secara terpusat melalui DIPA Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2018.
          2. Ijazah untuk SMK diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. 
          3. Terdapat empat jenis Ijazah yaitu: Ijazah untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum 2006 Program 3 Tahun, Program 4 Tahun dan Ijazah untuk sekolah yang menggunakan 2013 Program 3 Tahun, Program 4 Tahun. Perbedaan tersebut terletak pada kode blangko yang terletak di halaman muka.
          4. Ijazah terdiri dari 2 muka dicetak bolak-balik, dimana identitas dan redaksi di halaman muka, hasil ujian/daftar nilai ujian di halaman belakang.
          5. Ijazah SMK, diisi oleh panitia penulisan Ijazah yang dibentuk Kepala Sekolah.
          6. Pengisian Ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Dalam kondisi tertentu dapat diisi dengan sistem komputer (dicetak).
          7. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian, Ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus (tipe-ex), melainkan harus diganti dengan blangko yang baru. Untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan.
          8. Ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman muka dan belakang. a. Setelah seluruh pengisian Ijazah selesai, Ijazah yang salah tersebut dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan. b. Berita acara pemusnahan Ijazah ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang disaksikan oleh pihak kepolisian.
          9. Sisa blangko Ijazah yang terdapat di sekolah, diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Provinsi melalui Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi atau Ketua MKKS.
          10.  Sisa blangko Ijazah SMK yang terdapat di Dinas Pendidikan Provinsi dapat dimusnahkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak jadwal pengisian Ijazah dengan disertai berita acara pemusnahan yang disaksikan oleh pejabat Dinas Pendidikan Provinsi atau pejabat yang mewakili.
          11. Dalam hal ditemukan kesalahan penulisan dalam ijazah setelah sisa blangko ijazah dimusnahkan, maka dapat dibuat ralat dengan diterbitkannya surat keterangan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan.
          12. Satuan pendidikan/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun Dinas Pendidikan Provinsi tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik Ijazah yang sah dengan alasan apapun. Siswa pemilik Ijazah SMK yang sudah pindah domisili, Ijazah dapat diambil ke Satuan Pendidikan yang menerbitkan. 

          PETUNJUK KHUSUS PENGISIAN HALAMAN DEPAN
          1. Blangko ijazah kosong berikut angka-angka dimaksud pada nomor berikut dapat dilihat pada lampiran.
          2. Angka 1 diisi dengan program studi keahlian untuk Kurikulum 2006 atau program keahlian untuk Kurikulum 2013.
          3. Angka 2 diisi dengan kompetensi keahlian untuk Kurikulum 2006 atau paket keahlian untuk Kurikulum 2013.
          4. Angka 3 diisi dengan nama sekolah bersangkutan yang menerbitkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur.
          5. Angka 4 diisi dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional yang menerbitkan Ijazah.
          6. Angka 5 diisi dengan nama kabupaten/kota*) *)coret salah satu yang tidak sesuai
          7. Angka 6 diisi dengan nama provinsi.
          8. Angka 7 diisi dengan nama siswa pemilik Ijazah menggunakan huruf (KAPITAL). Nama harus sama dengan yang tercantum pada Akte Kelahiran/Dokumen Kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan atau Ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya.
          9. Angka 8 diisi dengan tempat dan tanggal lahir siswa pemilik Ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada Akte Kelahiran/Dokumen Kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang dibawahnya. Contoh: Jakarta, 02 Mei 2001
          10. Angka 9 diisi dengan nama orang tua/wali siswa pemilik Ijazah
          11. Angka 10 diisi dengan nomor induk siswa pemilik Ijazah pada sekolah yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk.
          12. Angka 11 diisi dengan nomor induk siswa nasional pemilik Ijazah. Nomor induk siswa nasional terdiri atas 10 digit yaitu tiga digit pertama tentang tahun lahir pemilik Ijazah dan tujuh digit terakhir tentang nomor pemilik Ijazah yang diacak oleh sistem di Kemendikbud.
          13. Angka 12 diisi dengan nomor peserta Ujian Nasional terdiri atas 14 (empat belas) digit sesuai dengan nomor peserta yang tertera pada kartu tanda peserta Ujian Nasional dan sama dengan yang tertera di Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN). 1 (satu) digit berisi informasi jenjang pendidikan, 2 (dua) digit berisi informasi tahun, 2 (dua) digit berisi informasi kode provinsi, 2 (dua) digit berisi informasi kode Kabupaten/Kota, 3 (tiga) digit berisi informasi kode sekolah, 3 (tiga) digit berisi informasi kode urut peserta, dan 1 (satu) digit berisi informasi validasi. Contoh: SMK 4-18-02-21-102-001-8
          14. Angka 13 diisi dengan sekolah penyelenggara Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
          15. Angka 14 diisi dengan sekolah penyelenggara Ujian Nasional.
          16. Angka 15 diisi dengan nama Kabupaten/Kota tempat penerbitan, dilanjutkan dengan tanggal (2 digit) dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf (tidak boleh disingkat) sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan. Contoh: Majalengka, 03 Mei 2018
          17. Angka 16 diisi dengan nama Kepala Sekolah dari sekolah bersangkutan yang menerbitkan Ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi Kepala Sekolah pegawai negeri sipil diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP), sedangkan Kepala Sekolah yang non pegawai negeri sipil diisi satu buah strip (-). Tambahan penjelasan: Dalam hal Kepala Sekolah berhalangan tetap, dan belum ada kepala sekolah yang definitif, maka: a) Ijazah dapat ditandatangani oleh Plt Kepala Sekolah yang memiliki jabatan fungsional guru, yang diberikan mandat oleh Gubernur atau pejabat yang diberi kuasa; b) Bila Plt Kepala Sekolah tidak memiliki jabatan fungsional guru maka Gubernur atau pejabat yang diberi kuasa dapat menunjuk Wakil Kepala Sekolah yang memiliki jabatan fungsional guru, dengan member surat mandat.
          18. Angka 17 dibubuhkan stempel sekolah dari sekolah bersangkutan yang menerbitkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur.
          19. Angka 18 ditempelkan Pasfoto peserta didik yang terbaru ukuran 3 cm x 4 cm hitam putih atau berwarna, dibubuhi cap tiga jari tengah tangan kiri pemilik Ijazah serta stempel menyentuh pasfoto.
          20. Nomor Ijazah adalah sistem pengkodean pemilik Ijazah yang mencakup kode penerbitan (dalam negeri –DN atau luar negeri –LN), kode jenjang pendidikan, kode kurikulum yang digunakan, kode jenis satuan pendidikan, dan nomor seri dari setiap pemilik Ijazah.

          PETUNJUK KHUSUS PENCETAKAN DAN PENGISIAN HALAMAN BELAKANG
          1. Halaman belakang dicetak pada kertas A4 dengan ukuran margin top 0,3” atau 0,76 cm; bottom 0” atau 0 cm; left 0,79” 2,01 cm; right 0,79” atau 2,01 cm.
          2. Lakukan uji coba pada fotokopi blanko ijazah atau kertas kosong dengan ketebalan/gramatur yang relatif sama.
          3. Pastikan printer/mesin cetak mampu menangani kertas dengan ketebalan/gramatur 155 gram/m2
          4. Langkah-langkah dalam mencetak halaman belakang ijazah: i. Pilih jenis kompetensi/paket keahlian yang sesuai dengan kurikulum (2006 atau 2013). ii. Buka file halaman belakang ijazah (format *.pdf) dan pastikan ukuran kertas pada file tersebut adalah A4. iii. Pastikan mata pelajaran-mata pelajaran yang tercantum dalam file sesuai dengan struktur kurikulum kompetensi/paket keahlian dimaksud. iv. Pastikan setting printer/mesin cetak pada ukuran kertas A4. v. Pastikan blangko ijazah berada posisi yang sesuai. vi. Pastikan halaman belakang ijazah yang akan dicetak berada pada sisi yang benar. vii. Sesuaikan kuantitas pencetakan per-batch dengan daya tahan printer/mesin cetak.
          5. Blangko halaman belakang ijazah kosong berikut angka-angka dimaksud pada nomor berikut dapat dilihat pada lampiran.
          6. Angka 1 diisi dengan nama pemilik Ijazah menggunakan huruf (KAPITAL). Nama harus sama dengan yang tercantum pada Akte Kelahiran/Dokumen Kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya.
          7. Angka 2 diisi dengan tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada Akte Kelahiran/Dokumen Kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya.
          8. Angka 3 diisi dengan nomor induk siswa pemilik Ijazah pada sekolah yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk.
          9. Angka 4 diisi dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) pemilik Ijazah. Nomor Induk Siswa Nasional terdiri atas 10 digit yaitu tiga digit pertama tentang tahun lahir pemilik Ijazah dan tujuh digit terakhir tentang nomor pemilik Ijazah yang diacak oleh sistem di Kemendikbud.
          10. Angka 5 terisi nama kompetensi keahlian untuk Kurikulum 2006 atau paket keahlian untuk Kurikulum 2013.
          11. Angka 6 diisi dengan Nilai Rata-rata Rapor. Pada SMK yang menggunakan kurikulum 2013, untuk menghitung rata-rata nilai rapor suatu mata pelajaran dalam satu semester, bobot nilai pengetahuan dan nilai keterampilan ditentukan oleh guru mata pelajaran yang mengampu mata pelajaran tersebut dan berlaku seragam pada seluruh siswa yang diajarkannya.
          12. Angka 7 diisi dengan Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tiap mata pelajaran. Khusus mata pelajaran yang diuji dengan ujian tertulis dan ujian praktik, nilai Ujian Sekolah dihitung berdasarkan rata-rata nilai ujian tertulis dan ujian praktik.
          13. Khusus untuk mata pelajaran Kompetensi Kejuruan, Nilai Ujian Sekolah diperoleh dari (1) nilai Ujian Nasional mata pelajaran Teori Kejuruan untuk nilai ujian tertulis dan (2) nilai Uji Kompetensi Keahlian (UKK) praktik dan/atau konversi nilai Ujian Sertifikasi Kompetensi dengan komposisi 30% nilai UN teori kejuruan + 70% nilai UKK praktik.
          14. Rata-rata Rapor yang dimaksud pada nomor 6, dan Nilai Ujian Sekolah yang dimaksud pada nomor urut 7, ditulis dengan menggunakan bilangan bulat dalam rentang 0 - 100 (tanpa desimal).

          Menindaklanjuti Peraturan Kepala Balitbang Kemdikbud Nomor: 016/H/EP/2018 tanggal 5 Maret 2018 LAMPIRAN III tentang Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, bersama ini  kami sampaikan Petunjuk Pengisian Blangko Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2017/2018.

          Contoh Halaman Belakang Ijazah SMK Tahun 2018
          Contoh Halaman Belakang Ijazah SMK Tahun 2018

            Download Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah dan Halaman Belakang Ijazah SMK Tahun 2018

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah dan Halaman Belakang Ijazah SMK Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

            Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah dan Halaman Belakang Ijazah SMK Tahun 2018



            Download File:

            Juknis Pengisian Ijazah SMK 2017-2018-rev.pdf
            Halaman Belakang Ijazah 2018-rev.7z

            Halaman Belakang Ijazah PDF K13


            Halaman Belakang Ijazah PDF K06

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah dan Halaman Belakang Ijazah SMK Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.

            Formulir Kontak

            Nama

            Email *

            Pesan *