Surat Edaran Perihal Permintaan Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran PNS Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 2018

Diposting oleh Pada 6/11/2018 05:14:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Surat Edaran Perihal Permintaan Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran PNS Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 2018. Surat Edaran MENPANRB Nomor B/18/M.SM.00.01/2018 Perihal Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1239 H. Download file format PDF.

Surat Edaran Perihal Permintaan Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran PNS Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 2018
Surat Edaran Perihal Permintaan Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran PNS Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 2018

Surat Edaran Perihal Permintaan Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran PNS Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 2018

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Surat Edaran Perihal Permintaan Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran PNS Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 2018:

Dalam rangka penegakan disiplin Aparatur Negara dan optimalisasi peplayanan publik setelah pelaksanaan cuti bersama Hari Raya ldul Fitri 1439 H, dengan ini kami mohon agar setiap instansi pemerintah melakukan pemantauan kehadiran Aparatur Negara sesudah cuti bersama Hari Raya ldul Fitri 1439 H yakni pada tanggal 21 Juni  2018 dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada hari yang sama. Laporan dimaksud dapat disampaikan melalui aplikasi https://sidina.menpan.go.id secara online. Apabila terdapat kesulitan dalam proses pelaporan dapat menghubungi melalui WA/SMS (081398568088).

    Download Surat Edaran Perihal Permintaan Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran PNS Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 2018

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Edaran Perihal Permintaan Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran PNS Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Surat Edaran Perihal Permintaan Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran PNS Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 2018



    Download File:
    Surat Edaran MENPANRB Nomor B/18/M.SM.00.01/2018 Perihal Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1239 H.pdf
    Sumber: 
    https://www.menpan.go.id/site/download/file/5712-surat-menteri-panrb-tentang-laporan-hasil-pemantauan-kehadiaran-aparatur-negara-sesudah-cuti-bersama-hari-raya-idul-fitri-1439-h-7-juni-2018

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Edaran MENPANRB Nomor B/18/M.SM.00.01/2018 Perihal Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1239 H. Semoga bisa bermanfaat.
    Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018

    Diposting oleh Pada 6/07/2018 01:59:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Surat Menteri PANRB Nomor B/21/M.KT.02/2018 tentang Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Download file format PDF.

    Surat Menteri PANRB tentang Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018
    Surat Menteri PANRB tentang Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama PNS Tahun 2018

    Surat Menteri PANRB Nomor B/21/M.KT.02/2018 tentang Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Surat Menteri PANRB Nomor B/21/M.KT.02/2018 tentang Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018:

    Dengan telah diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan untuk menjamin pelayanan publik berjalan optimal, agar setiap Pimpinan lnstansi Pemerintah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    1. Cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak mengurangi hak Cuti Tahunan PNS.
    2. Terkait penetapan 7 (tujuh) hari cuti bersama Hari Raya ldul Fitri 1439 H dinilai sudah cukup, untuk itu dihimbau kepada para Pimpinan lnstansi Pemerintah tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama kepada PNS di lingkungan lnstansi Pemerintah masing-masing, kecuali dengan alasan penting. 
    3. Bagi PNS yang pada saat cuti bersama, karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya Pegawai Rumah Sakit, Petugas lmigrasi, Bea Cukai, Lembaga Permasyarakatan, dan lain-lain, sehingga tidak dapat melaksanakan cuti bersama, dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
    4. Pimpinan lnstansi Pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas, seperti kendaraan dinas untuk kepentingan kegiatan mudik.
    5. Sesuai dengan Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
    6. Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, dipastikan bahwa seluruh aktivitas lnstansi Pemerintah harus sudah berjalan normal, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
    7. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan surat edaran ini untuk menjaga kedisiplinan.
    8. Surat edaran ini agar diteruskan kepada seluruh jajaran lnstansi Pemerintah masing- masing sampai ke unit organisasi yang paling rendah.

      Download Surat Menteri PANRB Nomor B/21/M.KT.02/2018 tentang Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Menteri PANRB Nomor B/21/M.KT.02/2018 tentang Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Surat Menteri PANRB Nomor B/21/M.KT.02/2018 tentang Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018



      Download File:
      Surat Menteri PANRB Nomor B/21/M.KT.02/2018 tentang Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama PNS Tahun 2018.pdf

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Menteri PANRB Nomor B/21/M.KT.02/2018 tentang Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
      Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara

      Diposting oleh Pada 5/23/2018 04:26:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara. Download file format PDF.

      Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara
      Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara

      Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara

      Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara:

      Dalam rangka pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk penyebarluasan informasi, baik antar individu, individu dan institusi, serta antar institusi dalam menghadapi tantangan dan perubahan Iingkungan yang sangat cepat dan dinamis, Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat berperan membangun suasana yang kondusif di media sosial.

      Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjunjung tinggi Nila, Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, serta pembinaan profesi ASN, bagi Pegawai ASN dalam penyebarluasan informasi melalui media sosial agar memperhatikan hal-hal sebagal berikut:
      1. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
      2. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
      3. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
      4. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
      5. Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      6. Memastikan bahwa informasi yang disebartuaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan;
      7. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya;
      8. Tidak memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman;
      Apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas, PPK agar memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

        Download Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara



        Download File:
        Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara.pdf

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara. Semoga bisa bermanfaat.
        Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)

        Diposting oleh Pada 5/09/2018 06:47:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H). Download file format PDF.

        Surat Edaran MENPANRB Tentang Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)
        Surat Edaran MENPANRB Tentang Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)

        Surat Edaran MENPANRB Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H):

        Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan lbadah Puasa pada bulan Ramadhan khususnya bagi ASN, l'llll dan POLRI yang beragama Islam, maka jam kerja Pegawai Negari Sipil perlu diatur sebagai berikut:
        1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja
        a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00-15.00; - Waktu Istirahat Pukul: 12.00-12.30.
        b. Hari Jum'at Pukul: 08.00 -15.30; - Waktu Istirahat Pukul: 11.30 -12.30.

        2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakuan enam hari kerja
        a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00- 14.00; - Waktu Istirahat Pukul: 12.00 - 12.30.
        b. Hari Jum'at Pukul: 08.00- 14.30; - Waktu Istirahat Pukul: 11.30 - 12.30.

        3. Jumlah jam kerja bagi instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32.50 jam per minggu.

        4. Ketentuan Pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan lnstansi dan Pemerintah Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

          Download Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)



          Download File:
          Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H).pdf

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Silabus RPP IPA SMP MTs Kurikulum 2013 Kelas VII, VIII, IX. Semoga bisa bermanfaat.
          PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018

          Diposting oleh Pada 4/12/2018 10:09:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018. Download file format PDF.

          PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018
          PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018

          PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018

          Berikut ini kutipan teks dari isi berkas PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018:

          Sekolah Kedinasan adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara dengan pola ikatan dinas dan/atau pola pembibitan.

          Tujuan Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi/Taruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga Tahun 2018, untuk:
          1. Memperoleh pegawai negeri sipil dari lulusan sekolah kedinasan yang memiliki kompetensi spesifik yang dibutuhkan oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah;
          2. Memperoleh pegawai negeri sipil dari lulusan sekolah kedinasan yang memiliki karakteristik pribadi sebagai pelayan publik; dan
          3. Memperoleh pegawai negeri sipil dari lulusan Sekolah Kedinasan yang memiliki karakteristik sebagai pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

          Pelamar hanya boleh mendaftar di 1 (satu) Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga.

          Apabila pelamar diketahui mendaftar lebih dari 1 (satu) Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga, yang bersangkutan dinyatakan gugur. 

          Pelamar melakukan pendaftaran dilakukan secara daring/online melalui portal https://sscndikdin.bkn.go.id dan dilanjutkan dengan melengkapi proses pendaftaran pada masing-masing portal Sekolah Kedinasan.

          Tahapan seleksi Sekolah Kedinasan terdiri dari:
          1. Seleksi administrasi yang dilakukan oleh masing-masing panitia seleksi pada Kementerian/Lembaga;
          2. Seleksi kompetensi dasar dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) dan;
          3. Seleksi lanjutan dapat berupa tes kesehatan, tes kesamaptaan, tes psikologi, tes wawancara, dan tes lainnya yang dipersyaratkan oleh sekolah kedinasan di masing-masing Kementerian/Lembaga.

          Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar yaitu:
          1. 143 (seratus empat puluh tiga) untuk Tes Karakteristik Pribadi;
          2. 80 (delapan puluh) untuk Tes Intelegensia Umum; dan
          3. 75 (tujuh puluh lima) untuk Tes Wawasan Kebangsaan.

          Bobot Nilai ambang batas yaitu:
          1. TWK 35 (tiga puluh lima) soal dengan bobot nilai, menjawab salah 0 (nol), menjawab benar 5 (lima), dan tidak menjawab 0;
          2. TIU 30 (tiga puluh) soal dengan bobot nilai, menjawab salah 0 (nol), menjawab benar 5 (lima), dan tidak menjawab 0 (nol);
          3. TKP 35 (tiga puluh lima) soal dengan bobot nilai, apabila menjawab terendah 1 (satu) dan tertinggi 5 (lima) , serta tidak menjawab 0 (nol).
          Setiap peserta seleksi Sekolah Kedinasan wajib memenuhi nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar yang nilainya dikeluarkan secara resmi oleh Badan Kepegawaian Negara.

          Peserta seleksi yang memiliki nilai akhir yang sama pada seleksi lanjutan penentuan kelulusannya berdasarkan nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar.

          Apabila penentuan kelulusan masih sama, penentuan kelulusannya secara berurutan berdasarkan nilai TKP, TIU, dan TWK.

          Dalam hal penentuan kelulusan, penentuan kelulusan berdasarkan nilai rata-rata yang tertulis di ijazah Sekolah Lanjutan Atas/sederajat.

            Download PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

            PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018



            Download File:
            PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018.pdf

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file SPERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
            Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018

            Diposting oleh Pada 1/08/2018 04:04:00 PM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 yang diatur dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 menteri yaitu Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018. Download file format PDF.

            Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018
            Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018

            Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018

            Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018:

            Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

            Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah, dan Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

            Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat Juas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/ perusahaan Jain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

            Pelaksanaan Cuti Bersama mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga/ perusahaan.

            Pelaksanaan Cuti Bersama bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.

            Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2017.

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

            SKB Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018



            Download File:
            SKB CUTI BERSAMA 2018.pdf

            Demikian yang bisa kami sampaikan informasi dan berkas mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
            Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

            Diposting oleh Pada 1/07/2018 12:43:00 PM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas mengenai Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya yang diatur dalam PERMENPANRB Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Download file format PDF.

            Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
            Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

            Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

            Berikut ini kutipan teks dari isi berkas PERMENPANRB Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya:

            Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

            Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

            Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.

            Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah. 

            Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.

            Bidang pengawasan meliputi pengawasan taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, pendidikan luar biasa, dan bimbingan konseling.

            Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.

            Pengawas Sekolah adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Guru yang berstatus sebagai PNS.

            Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. 

            Beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan.

            Kewajiban Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas adalah:
            1. menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membimbing dan melatih profesional Guru;
            2. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
            3. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika; dan
            4. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 

            Pengawas Sekolah bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.

            Pengawas Sekolah berwenang memilih dan menentukan metode kerja, menilai kinerja Guru dan kepala sekolah, menentukan dan/atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

              Download PERMENPANRB Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PERMENPANRB Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

              PERMENPANRB Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya



              Download File:
              PERMENPANRB Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.pdf

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PERMENPANRB Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Semoga bisa bermanfaat.
              Jabatan Fungsonal Guru dan Angka Kreditnya

              Diposting oleh Pada 1/07/2018 07:24:00 AM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas PERMENPANRB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsonal Guru dan Angka Kreditnya, semoga bisa dijadikan sebagai referensi bagi yang mau naik pangkat maupun untuk membuat E-SKP di tahun 2018. Download file format PDF.

              Jabatan Fungsonal Guru dan Angka Kreditnya
              Jabatan Fungsonal Guru dan Angka Kreditnya

              PERMENPANRB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsonal Guru dan Angka Kreditnya

              Berikut ini kutipan teks dari isi PERMENPANRB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsonal Guru dan Angka Kreditnya:

              Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

              Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.

              Tim penilai Jabatan Fungsional Guru adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Guru.
              Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

              Penilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

              Jabatan Fungsional Guru adalah jabatan tingkat keahlian termasuk dalam rumpun pendidikan tingkat taman kanak-kanak, dasar, lanjutan, dan sekolah khusus.

              Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

              Beban kerja Guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan/atau melatih paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

              Beban kerja Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik dalam 1 (satu) tahun.

              Kewajiban Guru dalam melaksanakan tugas adalah:
              1. merencanakan pembelajaran/bimbingan, melaksanakan pembelajaran/ bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/ bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan;
              2. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
              3. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan  status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
              4. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik Guru, serta nilai agama dan etika; dan
              5. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

              Guru bertanggungjawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.

              Guru berwenang memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran/bimbingan dan alat penilaian/evaluasi dalam melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi Guru.
              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PERMENPANRB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsonal Guru dan Angka Kreditnya ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

              PERMENPANRB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsonal Guru dan Angka Kreditnya



              Download File:
              PERMENPANRB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsonal Guru dan Angka Kreditnya.pdf

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PERMENPANRB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsonal Guru dan Angka Kreditnya. Semoga bisa bermanfaat.
              Mekanisme dan Persyaratan Kualifikasi Akademik CPNS Tahun 2018

              Diposting oleh Pada 12/23/2017 12:51:00 AM dengan No comments

              Berikut ini adalah informasi dan berkas mengenai Mekanisme dan Persyaratan Kualifikasi Akademik CPNS Tahun 2018 Menurut PERMENPANRB Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Download file format PDF.

              PERMENPANRB Nomor 18 Tahun 2017
              PERMENPANRB Nomor 18 Tahun 2017

              Mekanisme dan Persyaratan Kualifikasi Akademik CPNS Tahun 2018

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PERMENPANRB Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:






              Download File:

              PERMENPANRB Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.pdf
              PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.pdf

              Sumber: http://peraturan.go.id

              Demikian yang bisa kami sampaikan berkas dan share file mengenai Mekanisme dan Persyaratan Kualifikasi Akademik CPNS Tahun 2018 Menurut PERMENPANRB Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Semoga bisa bermanfaat.
              Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018

              Diposting oleh Pada 10/06/2017 07:31:00 PM dengan No comments

              Berikut ini adalah informasi mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 sesuai Surat Keputusan Bersama Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor: 01/Skb/Menpan-Rb/09/2017. Berita ini kami kutip dari laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 6 Oktober 2017. Inilah berita selengkapnya.

              Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018
              Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018

              Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018

              Berikut ini kutipan teks dari isi berita mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018:

              Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh 3 Menteri telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 sebanyak 21 hari. Keputusan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

              Surat Keputusan Bersama Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor:01/Skb/Menpan-Rb/09/2017 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2017 tersebut mengatur tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018. Untuk hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 sebanyak 21 hari yang terdiri dari 16 hari untuk libur nasional tahun 2018, dan 5 hari untuk cuti bersama.

              SKB tersebut dikeluarkan dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018.

              Dalam surat keputusan bersama tersebut juga mengatur unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat baik ditingkat pusat ataupun daerah, seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan lainnya untuk mengatur penugasan pegawai atau karyawan pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018. Hal tersebut dimaksudkan agar penyelenggara pelayanan publik tetap beroperasi melayani masyarakat, meskipun hari libur nasional. (byu/HUMAS MENPANRB)

              Rincian Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018:

              TANGGALHARIKETERANGAN
              1 JanuariSeninTahun Baru 2018 Masehi
              16 FebruariJumátTahun Baru Imlek 2569 Kongzili
              17 MaretSabtuHari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940
              30 MaretJum’atWafat Isa Al Masih
              14 AprilSabtuIsra Mikraj Nabi Muhammad SAW
              1 MeiSelasaHari Buruh Internasional
              10 MeiKamisKenaikan Isa Al Masih
              29 MeiSelasaHari Raya Waisak 2562
              1 JuniJumátHari Lahir Pancasila
              15-16 JuniJumát-SabtuHari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
              17 AgustusJumátHari Kemerdekaan Republik Indonesia
              22 AgustusRabuHari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah
              11 SeptemberSelasaTahun Baru Islam 1440 Hijriyah
              20 NovemberSelasaMaulid Nabi Muhammad SAW
              25 DesemberSelasaHari Raya Natal



              Cuti Bersama

              13,
              14,
              18, dan
              19 Juni
              Rabu, Kamis, Senin SelasaHari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
              24 DesemberSeninHari Raya Natal

              Sumber: https://www.menpan.go.id

              Demikian yang bisa kami sampaikan informasi mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
              Permenpan RB No 22 Tahun 2017 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2017

              Diposting oleh Pada 9/11/2017 10:58:00 PM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2017. Download file PDF.

              Permenpan RB No 22 Tahun 2017 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2017
              Permenpan RB No 22 Tahun 2017 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2017

              Permenpan RB No 22 Tahun 2017 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2017

              Berikut ini kutipan teks dari isi Permenpan RB No 22 Tahun 2017 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2017:

              PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
              NOMOR 22 TAHUN 2017
              TENTANG
              NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2017

              DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

              MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,


              Menimbang: 
              a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, kompeten dan melayani, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan kepada masyarakat;

              b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya kompetensi dasar oleh setiap Calon Pegawai Negeri Sipil diperlukan alat ukur berupa nilai ambang batas tertentu dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;

              c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017; 

              Mengingat:
              1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
              2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
              3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
              4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 905);

              MEMUTUSKAN:
              Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2017.

              Pasal 1
              Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil.

              Pasal 2
              Seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2017 meliputi:
              a. tes karateristik pribadi;
              b. tes intelegensia umum; dan 
              c. tes wawasan kebangsaan. 

              Pasal 3
              Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu:
              a. 143 (seratus empat puluh tiga) untuk Tes Karakteristik Pribadi;
              b. 80 (delapan puluh) untuk Tes Intelegensia Umum; dan 
              c. 75 (tujuh puluh lima) untuk Tes Wawasan Kebangsaan.

              Pasal 4
              (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku bagi peserta yang mendaftar pada jenis formasi: 
              a. cumlaude/dengan pujian;
              b. penyandang disabilitas;
              c. putra-putri Papua/Papua Barat tidak termasuk untuk jabatan calon hakim;

              (2) Hasil seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemeringkatan/rangking.

              Pasal 5
              Untuk formasi jabatan Dokter Spesialis, Penerbang, Instruktur Penerbang, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, dan Penjaga Mercu Suar, termasuk formasi untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Kabupaten/Kota di wilayah Papua dan Papua Barat, hasil Seleksi Kompetensi Dasar didasarkan pada pemeringkatan/ rangking.

              Pasal 6
              Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

              Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

              Ditetapkan di Jakarta
              pada tanggal 7 September 2017

              MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
              ttd
              ASMAN ABNUR

                Download Permenpan RB No 22 Tahun 2017 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2017

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permenpan RB No 22 Tahun 2017 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



                Download File:
                PERMEN KEMENPANRB Nomor 22 Tahun 2017 (KEMENPANRB Nomor 22 Tahun 2017).pdf

                Sumber: http://peraturan.go.id

                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permenpan RB No 22 Tahun 2017 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.
                Pengumuman CPNS Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) Tahun 2017

                Diposting oleh Pada 7/12/2017 03:29:00 PM dengan No comments

                Berikut ini adalah informasi Pengumuman CPNS Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) Tahun 2017. Pendaftaran CPNS Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) Tahun 2017 mulai tanggal 1 - 31 Agustus 2017 dengan kuota sebanyak 17.962 untuk lulusan SMA, D-III dan S1.

                Pengumuman CPNS Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) Tahun 2017
                Pengumuman CPNS Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) Tahun 2017

                Pengumuman CPNS Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) Tahun 2017

                Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Pengumuman CPNS Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) Tahun 2017:

                PENGUMUMAN
                NOMOR: SEK.KP.02.01-490
                TENTANG
                PELAKSANAAN SELEKSI GALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (GPNS) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2017

                Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Galon Pegawai Negeri Sipil (GPNS) yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

                UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI FORMASI (ALOKASI PENEMPATAN)
                1. Sekretariat Jenderal.
                2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
                3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
                4. Direktorat Jenderal Pemasyarakalan.
                5. Direktorat Jenderal lmigrasi.
                6. Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual.
                7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.
                8. Inspeklorat Jenderal.
                9. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
                10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
                11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.
                12. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia : Aceh, Sumatera Ulara, Sumatera Baral, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Banten, OKI Jakarta, Jawa Baral, Jawa Tengah, 0.1. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimanlan Baral, Kalimanlan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selalan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Baral, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Baral, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Baral (Kantor Wilayah, Kantor lmigrasi, Rumah Detensi lmigrasi, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakalan, Balai Harta Peninggalan, dan Rumah Sakit Pengayoman). 

                KRITERIA PELAMAR
                1. Kebuluhan dari masing-masing jabalan di peruntukan bagi pelamar dengan kriteria :

                a. Cumlaude adalah pelamar lulusan lerbaik (cum/aude I dengan pujian) dari Perguruan Tinggi terakreditasl A I Unggul dan Program Sludi lerakredilasi A I Unggul pada saat lulus dan dibuklikan dengan kelerangan lulus cumlaude I pujian pada ijasah atau transkrip nilai.

                b. Disabililas adalah pelamar yang menyandang disabiltas I berkebutuhan khusus dengan krileria mampu melakukan lugas seperti menganalisa, mengelik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi.

                c. Pulra I Putri Papua dan Papua Baral adalah pelamar dengan kriteria menamalkan pendidikan SD, SMP I SLTP, dan SMU I SL TA di wilayah Papua dan Papua Baral atau berdasarkan garis kelurunan orang tua (bapak) asli Papua (yang dibuklikan dengan surat kelerangan dart kelurahan/ kepala desa).

                d. Umum adalah pelamar yang tidak lermasuk krileria sebagaimana huruf a, b dan c diatas.

                2. Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam pengumuman ini.


                PERSYARATAN PELAMARAN
                1. Warga Negara Indonesia.
                2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
                3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI I POLRI, Pegawai BUMN I BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
                4. Tidak berkedudukan sebagai Galon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah.
                5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
                6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
                7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.
                8. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir).
                9. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
                10. Bagi Wanita tidak bertato I bekas tato dan tindik / bekas tindik anggota badan lainnya selaln di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato I bekas tato dan tindik I bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.
                11. Pelamar merupakan lulusan: a. Dokter Spesialis, Dokter Umum, Sarjana/S-1 dan Diploma III/D-III, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima). Khusus untuk pelamar dengan kategori Putra/Putri Papua dan Papua Baral IPK minimal adalah 2,50 (dua koma lima puluh). b. SLTA Sederajat dengan nilai minimal pada ljazah rata-rata 7,0 (tujuh koma nol) atau 3 (tiga) skala 1 sampai 4 atau B dan diutamakan memiliki keterampilan komputer (melampirkan sertifikat komputer). Khusus untuk pelamar dengan kategori Putra/Putri Papua dan Papua Baral dengan nilai minimal pada ljazah rata-rata 6,0 (enam koma nol) atau 2 (dua) skala 1 sampai 4 atau C dan diutamakan memiliki keterampilan komputer (melampirkan sertifikat komputer).
                12. Usia pada tanggal 1 Agustus 2017: a. Minimal 18 tahun dan Maksimal 33 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk Dokter Spesialis, Dokter Umum Sarjana I S-1 b. Minimal 18 tahun dan Maksimal 30 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk Diploma III / D-III c. Minimal 18 tahun dan Maksimal 28 Tahun 0 Bulan 0 dan untuk SLTA.
                13. Tinggi badan untuk pelamar jabatan Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian a. Pria minimal 165 cm b. Wanita minimal 158 cm.
                14. Tinggi badan untuk pelamar jabatan penjaga tahanan a. Pria minimal 160 cm b. Wanita minimal 155 cm.
                15. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan DiplomaIII / D-III  dan SLTA Sederajat yang mendaftar pada Kantor Wilayah harus sesuai dengan domisili yang tercantum dalam KTP. Apabila pelamar yang domisilinya tidak sesuai dengan KTP dan ingin mendaftar paca wilayah domisilinya, wajib membuat surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili minimal 1 (satu) tahun pada wilayah tersebut.

                TATA CARA PENDAFTARAN
                1. Pela mar dengan Kualifikasi Pendidikan Do kier Spesialis, Dokter Umum dan Sarjana/S-1:

                a. Dokumen persyaratan terdiri dari :
                1) Surat lama ran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta, diketik mengunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format Surat lamaran dapat diunduh dilaman https://sscn.bkn.go.id

                2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil (Dukcapil).

                3) Apabila domisili pelamar tidak sesuai dengan alamat KTP, yang bersangkutan harus membuat surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan yang bersangkutan telah berdornisili ditempat tersebut minimal 1 tahun.

                4) ljazah dan Transkrip Nilai ljazah asli.

                5) Surat Pernyataan harus diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena berwarna hitam ( format surat pernyataan dapat diunduh dilaman : https://sscn.bkn.go.id)

                6) Pas photo berlatar belakang warna merah berukuran 3 x 4 (1 lernbar)

                b. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui laman : https://sscn.bkn.go.id dengan menggunakan Nomor lnduk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) I Nomor lnduk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

                c. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pelamaran dimulai pada tanggal 1 Agustus 2017 s.d. 31 Agustus 2017 (ditutup pukul 23.59 WIB).

                d. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui laman https://sscn.bkn.go.id dimulai pada tanggal 6 September 2017 s.d. 9 September 2017. 

                2. Pelamar dengan Kualifikasi Pendidikan Diploma III / D-III  dan SLTA/Sederajat:

                a. Dokumen persyaratan terdiri dari :

                1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam yang (format surat lamaran dapat diunduh dilaman: https://sscn.bkn.go.id).

                2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil (Dukcapil).

                3) Apabila domisili pelamar tidak sesuai dengan alarnat KTP, yang bersangkutan harus membuat surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan yang bersangkutan telah berdomisili ditempat tersebut minimal 1 tahun.

                4) Fotokopi ljazah I STTB dan Daftar Nilai pada ljazah I STTB.

                5) Fotokopi ljazah SD, ijazah SL TP dan ljazah SLTA sebagai bukti pelamar menamatkan sekolah di wilayah Papua dan Papua Baral atau Asli Surat keterangan dari kelurahan I kepala desa yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak) asli dari Papua Khusus untuk pelamar jabatan penjaga tahanan can kriteria pelamar Putra/Putri Papua dan Papua Baral.

                6) Surat Pernyataan harus diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani olen pelamar dengan pena berwarna hitam (format surat pernyataan dapat diunduh dilaman : https://sscn.bkn.go.id ).

                7) Pas photo terbaru bertatar belakang warna merah berukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar.

                8) Lembar bukti pendaftaran yang dicetak dari laman https://sscn.bkn.go.id.

                b. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman: https://sscn.bkn.go.id dengan menggunakan menggunakan Nomor lnduk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) I Nomor lnduk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

                c. Pendaftaran online dimulai pada tanggal 1 Agustus 2017 s.d. 26 Agustus 2017 (ditutup pukul 23.59 WIB).

                d. Setelah mendapatkan kartu pendaftaran, pelamar mengirimkan berkas lamaran sesuai persyaratan pelamaran melalui PO. BOX dari masing-masing Kantor Wilayah yang dituju (daftar alamat PO. BOX terlampir).

                e. Batas waktu penerimaan berkas lamaran pada PO. BOX paling lambat diterima pada tanggal 31 Agustus 2017 pukul 16.00 waktu setempat.

                TAHAPAN SELEKSI

                1. Tahapan Seleksi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Sarjana I S-1.
                a. Seleksi Administrasi
                b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
                c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari :
                • Substansi Jabatan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 50%.
                • Wawancara dengan bobot 50%.
                d. Khusus pelamar jabatan pengelola Teknologi lnformasi, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari :
                • Praktik kerja komputer dengan bobot 50%.
                • Wawancara dengan bobot 50%. 

                2. Tahapan Seleksi Diploma III/ D-III
                a. Seleksi Administrasi terdiri dari :
                • Verifikasi dokumen lamaran yang diterima melalui PO. BOX
                • Verifikasi dokumen asli dan Pengukuran tinggi badan
                b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
                c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari :
                • Substansi Jabatan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 50%.
                • Pengamatan Fisik dan Keterampilan (PFK) dengan bobot 50%.
                3. Tahapan Se\eksi SLTA I Sederajat
                a. Seleksi Administrasi terdiri dari :
                • Verifikasi dokumen lamaran yang diterima melalui PO. BOX
                • Verifikasi dokumen asli dan Pengukuran tinggi badan
                b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
                c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari :
                • Kesamaptaan dengan bobot 50%.
                • Pengamatan Fisik dan Keterampilan (PFK) dengan bobot 50%.

                SISTEM KELULUSAN
                1. Kelulusan seleksi administrasi :

                a. Kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Sarjana I S-1 didasarkan pada hasil Verifikasi dokumen yang tetah diunggah dan kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh panitia pada laman http://cpns.kemenkumham2017.go.id. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman https://sscn.bkn.go.id.

                b. Kualifikasi pendidikan Diploma III D-III dan SLTA/Sederajat didasarkan pada:
                Hasil verifikasi dokumen yang telah diterima melalui PO. BOX, hasil verifikasi tersebut akan diumumkan oleh panitia pada laman http://cpns.kemenkumham2017.go.id.

                Bagi pelamar yang dinyatakan lulus verifikasi dokumen melalui PO BOX wajib melakukan verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan.

                Hanya pelamar yang lulus verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan yang mendapatkan kartu peserta ujian dan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

                2. Kelu\usan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai passing grade yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

                3. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada jabatan dalam satu wilayah.

                4. Dengan pertimbangan peluang kelulusan, terhadap peserta yang mendaftar pada jabatan Penjaga Tahanan (nomor 1) dan Pernenksa Keimigrasian Terampil (nomor 4) yang telah lulus SKD di satu wilayah diberikan kesempatan untuk berpindah ke wilayah lain yang kuota formasinya belum terpenuhi, kecuali untuk wilayah Papua dan Papua Baral. Perpindahan tersebut dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran secara online pada laman http://cpns.kemenkumham2017.go.id dengan konsekuensi mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB) dan penempalan lugas pada wilayah lersebul. Jumlah peserta yang dimungkinkan melakukan pindah lokasi mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tidak melebihi 20% dari kuota formasi yang ada di wilayah tersebut. 

                5. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

                LAIN-LAIN
                1. Pengumuman penerimaan dilakukan melalui website pada tanggal 11 Juli 2017.
                2. Tempat Pelaksanaan tahapan seleksi: Untuk kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Sarjana/S1 dilaksanakan di Jakarta, Untuk kualifikasi pendidikan Diploma III/  D-III dan SLTA/Sederajat dilaksanakan di masing-masing Kantor Wilayah, khusus alokasi formasi Kalimantan Utara pelaksanaan seleksi dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur.
                3. Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil formasi Kalimantan Utara penetapan penempatan tugas pertama di Kantor Wilayah Kalimantan Timur sepanjang belum beroperasinya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Utara.
                4. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
                5. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
                6. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan Kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukurn yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
                7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai I tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
                8. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
                9. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
                10. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di http://cpns.kemenkumham2017.go.id
                11. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Tahun Anggaran 2017 dapat mengubungi Call Center yang dapat dihubungi: Telephone (021) 5253004 (ext 310) pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.30 s.d. 16.00 WIB. Twitter@cpnskumham2017 pada hari Senin s.d. Minggu pukul 08.30 s.d, 16.00 WIB.
                12. Pengaduan Pelaksanaan seleksi CPNS di Nomor 081517290951 (hanya whatsApp dan SMS).

                  Download Pengumuman CPNS Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) Tahun 2017

                  Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Pengumuman CPNS Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



                  Download File:
                  20170711 Pengumuman CPNS KEMENKUMHAM 2017 11 Juli 2017.pdf
                  Sumber: 
                  https://www.menpan.go.id/publikasi/unduh-dokumen/form/file/5456-2-kementerian-hukum-dan-ham

                  Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Pengumuman CPNS Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

                  Formulir Kontak

                  Nama

                  Email *

                  Pesan *