Surat Edaran Perihal Permintaan Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran PNS Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 2018

Diposting oleh Pada 6/11/2018 05:14:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Surat Edaran Perihal Permintaan Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran PNS Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 2018. Surat Edaran MENPANRB Nomor B/18/M.SM.00.01/2018 Perihal Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1239 H. Download file format PDF.

Surat Edaran Perihal Permintaan Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran PNS Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 2018
Surat Edaran Perihal Permintaan Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran PNS Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 2018

Surat Edaran Perihal Permintaan Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran PNS Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 2018

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Surat Edaran Perihal Permintaan Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran PNS Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 2018:

Dalam rangka penegakan disiplin Aparatur Negara dan optimalisasi peplayanan publik setelah pelaksanaan cuti bersama Hari Raya ldul Fitri 1439 H, dengan ini kami mohon agar setiap instansi pemerintah melakukan pemantauan kehadiran Aparatur Negara sesudah cuti bersama Hari Raya ldul Fitri 1439 H yakni pada tanggal 21 Juni  2018 dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada hari yang sama. Laporan dimaksud dapat disampaikan melalui aplikasi https://sidina.menpan.go.id secara online. Apabila terdapat kesulitan dalam proses pelaporan dapat menghubungi melalui WA/SMS (081398568088).

    Download Surat Edaran Perihal Permintaan Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran PNS Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 2018

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Edaran Perihal Permintaan Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran PNS Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Surat Edaran Perihal Permintaan Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran PNS Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 2018



    Download File:
    Surat Edaran MENPANRB Nomor B/18/M.SM.00.01/2018 Perihal Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1239 H.pdf
    Sumber: 
    https://www.menpan.go.id/site/download/file/5712-surat-menteri-panrb-tentang-laporan-hasil-pemantauan-kehadiaran-aparatur-negara-sesudah-cuti-bersama-hari-raya-idul-fitri-1439-h-7-juni-2018

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Edaran MENPANRB Nomor B/18/M.SM.00.01/2018 Perihal Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1239 H. Semoga bisa bermanfaat.
    Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018

    Diposting oleh Pada 6/07/2018 01:59:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Surat Menteri PANRB Nomor B/21/M.KT.02/2018 tentang Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Download file format PDF.

    Surat Menteri PANRB tentang Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018
    Surat Menteri PANRB tentang Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama PNS Tahun 2018

    Surat Menteri PANRB Nomor B/21/M.KT.02/2018 tentang Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Surat Menteri PANRB Nomor B/21/M.KT.02/2018 tentang Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018:

    Dengan telah diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan untuk menjamin pelayanan publik berjalan optimal, agar setiap Pimpinan lnstansi Pemerintah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    1. Cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak mengurangi hak Cuti Tahunan PNS.
    2. Terkait penetapan 7 (tujuh) hari cuti bersama Hari Raya ldul Fitri 1439 H dinilai sudah cukup, untuk itu dihimbau kepada para Pimpinan lnstansi Pemerintah tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama kepada PNS di lingkungan lnstansi Pemerintah masing-masing, kecuali dengan alasan penting. 
    3. Bagi PNS yang pada saat cuti bersama, karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya Pegawai Rumah Sakit, Petugas lmigrasi, Bea Cukai, Lembaga Permasyarakatan, dan lain-lain, sehingga tidak dapat melaksanakan cuti bersama, dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
    4. Pimpinan lnstansi Pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas, seperti kendaraan dinas untuk kepentingan kegiatan mudik.
    5. Sesuai dengan Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
    6. Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, dipastikan bahwa seluruh aktivitas lnstansi Pemerintah harus sudah berjalan normal, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
    7. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan surat edaran ini untuk menjaga kedisiplinan.
    8. Surat edaran ini agar diteruskan kepada seluruh jajaran lnstansi Pemerintah masing- masing sampai ke unit organisasi yang paling rendah.

      Download Surat Menteri PANRB Nomor B/21/M.KT.02/2018 tentang Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Menteri PANRB Nomor B/21/M.KT.02/2018 tentang Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Surat Menteri PANRB Nomor B/21/M.KT.02/2018 tentang Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018



      Download File:
      Surat Menteri PANRB Nomor B/21/M.KT.02/2018 tentang Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama PNS Tahun 2018.pdf

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Menteri PANRB Nomor B/21/M.KT.02/2018 tentang Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
      Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara

      Diposting oleh Pada 5/23/2018 04:26:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara. Download file format PDF.

      Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara
      Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara

      Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara

      Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara:

      Dalam rangka pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk penyebarluasan informasi, baik antar individu, individu dan institusi, serta antar institusi dalam menghadapi tantangan dan perubahan Iingkungan yang sangat cepat dan dinamis, Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat berperan membangun suasana yang kondusif di media sosial.

      Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjunjung tinggi Nila, Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, serta pembinaan profesi ASN, bagi Pegawai ASN dalam penyebarluasan informasi melalui media sosial agar memperhatikan hal-hal sebagal berikut:
      1. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
      2. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
      3. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
      4. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
      5. Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      6. Memastikan bahwa informasi yang disebartuaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan;
      7. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya;
      8. Tidak memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman;
      Apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas, PPK agar memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

        Download Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara



        Download File:
        Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara.pdf

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Edaran MenPANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara. Semoga bisa bermanfaat.
        Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)

        Diposting oleh Pada 5/09/2018 06:47:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H). Download file format PDF.

        Surat Edaran MENPANRB Tentang Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)
        Surat Edaran MENPANRB Tentang Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)

        Surat Edaran MENPANRB Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H):

        Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan lbadah Puasa pada bulan Ramadhan khususnya bagi ASN, l'llll dan POLRI yang beragama Islam, maka jam kerja Pegawai Negari Sipil perlu diatur sebagai berikut:
        1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja
        a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00-15.00; - Waktu Istirahat Pukul: 12.00-12.30.
        b. Hari Jum'at Pukul: 08.00 -15.30; - Waktu Istirahat Pukul: 11.30 -12.30.

        2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakuan enam hari kerja
        a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00- 14.00; - Waktu Istirahat Pukul: 12.00 - 12.30.
        b. Hari Jum'at Pukul: 08.00- 14.30; - Waktu Istirahat Pukul: 11.30 - 12.30.

        3. Jumlah jam kerja bagi instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32.50 jam per minggu.

        4. Ketentuan Pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan lnstansi dan Pemerintah Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

          Download Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)



          Download File:
          Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H).pdf

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Silabus RPP IPA SMP MTs Kurikulum 2013 Kelas VII, VIII, IX. Semoga bisa bermanfaat.
          PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018

          Diposting oleh Pada 4/12/2018 10:09:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018. Download file format PDF.

          PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018
          PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018

          PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018

          Berikut ini kutipan teks dari isi berkas PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018:

          Sekolah Kedinasan adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara dengan pola ikatan dinas dan/atau pola pembibitan.

          Tujuan Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi/Taruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga Tahun 2018, untuk:
          1. Memperoleh pegawai negeri sipil dari lulusan sekolah kedinasan yang memiliki kompetensi spesifik yang dibutuhkan oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah;
          2. Memperoleh pegawai negeri sipil dari lulusan sekolah kedinasan yang memiliki karakteristik pribadi sebagai pelayan publik; dan
          3. Memperoleh pegawai negeri sipil dari lulusan Sekolah Kedinasan yang memiliki karakteristik sebagai pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

          Pelamar hanya boleh mendaftar di 1 (satu) Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga.

          Apabila pelamar diketahui mendaftar lebih dari 1 (satu) Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga, yang bersangkutan dinyatakan gugur. 

          Pelamar melakukan pendaftaran dilakukan secara daring/online melalui portal https://sscndikdin.bkn.go.id dan dilanjutkan dengan melengkapi proses pendaftaran pada masing-masing portal Sekolah Kedinasan.

          Tahapan seleksi Sekolah Kedinasan terdiri dari:
          1. Seleksi administrasi yang dilakukan oleh masing-masing panitia seleksi pada Kementerian/Lembaga;
          2. Seleksi kompetensi dasar dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) dan;
          3. Seleksi lanjutan dapat berupa tes kesehatan, tes kesamaptaan, tes psikologi, tes wawancara, dan tes lainnya yang dipersyaratkan oleh sekolah kedinasan di masing-masing Kementerian/Lembaga.

          Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar yaitu:
          1. 143 (seratus empat puluh tiga) untuk Tes Karakteristik Pribadi;
          2. 80 (delapan puluh) untuk Tes Intelegensia Umum; dan
          3. 75 (tujuh puluh lima) untuk Tes Wawasan Kebangsaan.

          Bobot Nilai ambang batas yaitu:
          1. TWK 35 (tiga puluh lima) soal dengan bobot nilai, menjawab salah 0 (nol), menjawab benar 5 (lima), dan tidak menjawab 0;
          2. TIU 30 (tiga puluh) soal dengan bobot nilai, menjawab salah 0 (nol), menjawab benar 5 (lima), dan tidak menjawab 0 (nol);
          3. TKP 35 (tiga puluh lima) soal dengan bobot nilai, apabila menjawab terendah 1 (satu) dan tertinggi 5 (lima) , serta tidak menjawab 0 (nol).
          Setiap peserta seleksi Sekolah Kedinasan wajib memenuhi nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar yang nilainya dikeluarkan secara resmi oleh Badan Kepegawaian Negara.

          Peserta seleksi yang memiliki nilai akhir yang sama pada seleksi lanjutan penentuan kelulusannya berdasarkan nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar.

          Apabila penentuan kelulusan masih sama, penentuan kelulusannya secara berurutan berdasarkan nilai TKP, TIU, dan TWK.

          Dalam hal penentuan kelulusan, penentuan kelulusan berdasarkan nilai rata-rata yang tertulis di ijazah Sekolah Lanjutan Atas/sederajat.

            Download PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

            PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018



            Download File:
            PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018.pdf

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file SPERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
            Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018

            Diposting oleh Pada 1/08/2018 04:04:00 PM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 yang diatur dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 menteri yaitu Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018. Download file format PDF.

            Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018
            Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018

            Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018

            Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018:

            Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

            Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah, dan Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

            Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat Juas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/ perusahaan Jain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

            Pelaksanaan Cuti Bersama mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga/ perusahaan.

            Pelaksanaan Cuti Bersama bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.

            Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2017.

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

            SKB Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018



            Download File:
            SKB CUTI BERSAMA 2018.pdf

            Demikian yang bisa kami sampaikan informasi dan berkas mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
            Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

            Diposting oleh Pada 1/07/2018 12:43:00 PM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas mengenai Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya yang diatur dalam PERMENPANRB Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Download file format PDF.

            Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
            Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

            Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

            Berikut ini kutipan teks dari isi berkas PERMENPANRB Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya:

            Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

            Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

            Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.

            Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah. 

            Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.

            Bidang pengawasan meliputi pengawasan taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, pendidikan luar biasa, dan bimbingan konseling.

            Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.

            Pengawas Sekolah adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Guru yang berstatus sebagai PNS.

            Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. 

            Beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan.

            Kewajiban Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas adalah:
            1. menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membimbing dan melatih profesional Guru;
            2. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
            3. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika; dan
            4. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 

            Pengawas Sekolah bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.

            Pengawas Sekolah berwenang memilih dan menentukan metode kerja, menilai kinerja Guru dan kepala sekolah, menentukan dan/atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

              Download PERMENPANRB Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PERMENPANRB Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

              PERMENPANRB Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya



              Download File:
              PERMENPANRB Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.pdf

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PERMENPANRB Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Semoga bisa bermanfaat.

              Formulir Kontak

              Nama

              Email *

              Pesan *