Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018

Diposting oleh Pada 5/07/2018 06:03:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018. Download file format PDF.
Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018
Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018

Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas SK Dirjen Pendis Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018:

Latar Belakang
Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SHUAMBN) merupakan salah satu dokumen negara yang diperoleh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan madrasah. Karena itu, kebenaran data dan informasi yang tercantum di dalamnya mutlak diperlukan.

Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MI dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MTs dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

Ijazah Madrasah Aliyah (MA) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MA dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

SHUAMBN diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab untuk tingkat MTs dan MA.

Pengertian
  1. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dapat juga dipergunakan dalam penentuan jenjang kepegawaian.
  2. SHUAMBN adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa pemegangnya telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional.

Tujuan dan Manfaat
Petunjuk Teknis ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:
  1. Memberikan petunjuk secara umum tentang penulisan blanko Ijazah dan SHUAMBN.
  2. Memberikan petunjuk secara khusus tentang penulisan blanko Ijazah dan SHUAMBN.

Ruang Lingkup
Petunjuk Teknis ini memuat petunjuk umum dan petunjuk khusus penulisan blanko Ijazah dan SHUAMBN, disertai contoh blangko yang telah diisi.

Sasaran
  1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam mengelola blangko Ijazah.
  2. Kepala Madrasah dalam mengelola blangko ljazah dan SHUAMBN.

Petunjuk Umum
  1. Ijazah MI, MTs, dan MA diterbitkan oleh satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional.
  2. Ijazah dan hasil ujian/daftar nilai ujian dicetak bolak-balik, Ijazah di halaman depan dan hasil ujian/daftar nilai ujian di halaman belakang.
  3. Ijazah MI, MTs, dan MA, diisi oleh panitia yang tetapkan oleh kepala madrasah.
  4. Ijazah ditulis tangan dengan baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca, dan bersih dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus.
  5. Terdapat dua jenis Ijazah yaitu; Ijazah untuk madrasah yang menggunakan Kurikulum 2006 dan ljazah untuk madrasah yang menggunakan Kurikulum 2013. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kode blangko Ijazah yang terletak di halaman muka bagian tengah bawah.
  6. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan Ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau di tipe-ex dan harus diganti dengan blangko ijazah yang baru.
  7. Blangko Ijazah yang salah dalam penulisan, sebelum dimusnahkan disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang, sebagai pernyataan blanko tersebut tidak sah digunakan. Selanjutnya blangko Ijazah diserahkan ke Kanwil Kemenag Provinsi kemudian dimusnahkan oleh Kepala Sidang Pendidikan Madrasah/Pendis disertai berita acara pemusnahan blangko Ijazah yang disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.
  8. Serita acara pemusnahan blangko Ijazah yang salah dalam penulisan tersebut ditandatangani oleh Kepala Sidang Pendidikan Madrasah/Pendis dan diketahui oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah.
  9. Jika terdapat sisa blangko Ijazah MI, MTs, dan MA, Kepala Madrasah harus mengembalikan sisa blangko Ijazah tersebut ke Kanwil Kemenag Provinsi melalui Kemenag Kabupaten/Kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah disaksikan Kemenag Kabupaten/Kota.
  10. Sisa blangko Ijazah yang terdapat di Kanwil Kemenag Provinsi dimusnahkan paling lambat 31 Desember 2018 oleh Kepala Sidang Pendidikan Madrasah/Pendis dengan berita acara pemusnahan blangko Ijazah yang disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.
  11. Serita acara pemusnahan sisa blangko Ijazah tersebut ditandatangani oleh Kepala Sidang Pendidikan Madrasah/Pendis dan diketahui oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah.
  12. ika terjadi kekurangan blangko Ijazah, Kanwil Kemenag Provinsi segera mengajukan surat permohonan penambahan blangko ljazah ke Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, selambat-lambatnya tanggal 30 November 2018.
  13. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan blangko Ijazah, sedangkan blangko Ijazah cadangan tidak tersedia dan sudah melampaui batas waktu yang sudah ditentukan pada poin 12, maka digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti ljazah yang berpenghargaan sama dengan Ijazah dari satuan pendidikan.


    Download SK Dirjen Pendis Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas SK Dirjen Pendis Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018



    Download File:
    Juknis Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN 2018.pdf

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018. Semoga bisa bermanfaat.
    Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI

    Diposting oleh Pada 4/16/2018 09:55:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas informasi dan Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI. Download file juknis format PDF dan Lampiran-lampiran Bahan Pembantu dalam Penyusunan Pelaporan Penelitian dalam format file .docx Microsoft Word.

    Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI
    Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI
    Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI. Download file juknis format PDF dan Lampiran-lampiran Bahan Pembantu dalam Penyusunan Pelaporan Penelitian dalam format file .docx Microsoft Word.

    Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 1547/DJ.I.III/PP.04/04/2018 tertanggal 12 April 2018 perihal Seleksi Proposal Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018 dan Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI:

    Dalam rangka seleksi proposal bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat PTKI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2018, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:
    1. Bagi proposal yang sudah dikirimkan pada tahun 2017 melalui litapdimas.kemenag.go.id., untuk klaster riset kolaboratif yang masih dalam Bahasa Indonesia, atau tidak ada proposalnya, maka supaya dapat mengirimkan revisinya maksimal pada tanggal 25 April 2018 melalui litapdimas.kemenag.go.id.
    2. Bagi para dosen/peneliti/pustakawan/laboran yang sudah memenuhi ketentuan, supaya membaca petunjuk teknis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018 dengan teliti, melalui litapdimas.kemenag.go.id., diktis.kemenag.go.id. dan pendis.kemenag.go.id.
    3. Batas akhir pendaftaran secara online melalui litapdimas.kemenag.go.id. pada tanggal 30 April 2018 dan pengiriman proposal ke alamat: Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Lt.7. Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta.

    Berdasarkan hal di atas, kami meminta kepada Saudara Rektor UIN/IAIN, Ketua STAIN, dan Koordinator Kopertais untuk dapat mengumumkan kepada para dosen dan fungsional lainnya supaya dapat mensukseskan program bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

    KONTEKS PROGRAM
    Program bantuan dana penelitian Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan salah satu program penunjang guna mendukung kegiatan pokok program pembangunan pendidikan Islam yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama RI. Program bantuan dana penelitian merupakan wujud komitmen Dit. PTKI untuk memberikan akses yang luas bagi dosen, peneliti, pustakawan, atau laboran dalam rangka peningkatan kapasitas (capacity building) di ranah akademik khususnya dalam bidang penelitian.

    Hal itu sejalan dengan visi dan misi rencana strategis (Renstra) Pendidikan Islam Kementerian Agama 2014-2019, yaitu peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan Islam. Sebagai direktorat yang memiliki tugas dan fungsi antara lain di bidang penyusunan regulasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi di bidang penelitian DIKTIS secara periodik menyelenggarakan program peningkatan mutu ketiga bidang tersebut melalui pemberian bantuan dana penelitian dan publikasi ilmiah yang diselenggarakan berdasarkan asas kompetisi, transparansi kualitas, dan akuntabilitas.

    Sebagai bukti penerapan beberapa asas tersebut, seluruh usulan program bantuan penelitian yang telah didaftarkan secara on line akan dinilai oleh Tim Reviewer yang kompeten di bidangnya, serta memiliki track record maupun reputasi akademik. Program bantuan dana penelitian DIKTIS dilaksanakan setiap tahun dan dialokasikan pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Bantuan dana ini diperuntukkan untuk seluruh civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), baik negeri maupun swasta, Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU), dan untuk dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) pada PTU.

    Secara umum, Program bantuan peningkatan mutu penelitian memfasilitasi upaya pengembangan bidang ilmu yang dikembangkan di PTKI, studi Islam (Islamic studies) maupun kajian disiplin ilmu umum yang akhir- akhir ini juga menjadi fokus kajian di Universitas Islam Negeri. Di samping concern terhadap pengembangan bidang ilmu, program bantuan peningkatan mutu penelitian memberikan ruang yang cukup lapang untuk aksi partisipatif, di mana penelitian tidak hanya mengetahui, menjelaskan, atau menafsirkan namun juga mentransformasi kondisi sosial khususnya penguatan kualitas hidup komunitas Muslim.

    ARAH PENELITIAN MENUJU PUBLIKASI
    Target pada lima tahun ke depan, perguruan tinggi Islam telah menampilkan sosok perguruan tinggi Islam yang berdaya saing, memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Untuk itu berbagai upaya perbaikan dilakukan, untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dan mampu beradaptasi dengan dunia global, sembari tetap memegang prinsip-prinsip keilmuan dan ke-Islaman yang kuat. Untuk mewujudkan daya saing, beberapa target jangka pendek untuk lima tahun ke depan, di bidang penelitian dan publikasi di arahkan pada ;
    • meningkatnya jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan di berbagai jurnal bereputasi tingkat nasional maupun internasional;
    • tersedianya tulisan siap publikasi untuk jurnal ilmiah di PTKI dengan prioritas jurnal terakreditasi;
    • terpublikasikannya hasil penelitian di tengah masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk penerbitan buku ataupun jurnal ilmiah;
    • banyaknya potensi penelitian yang mendapatkan HAKI;
    • lahirnya inovasi-inovasi baru dari hasil-hasil penelitian, yang dapat dijadikan modal kebijakan untuk pembangunan nasional.
    Dengan tersedianya poduk tersebut, maka untuk lima tahun ke depan, perguruan tinggi di lingkungan PTKI akan dapat dilihat kemajuannya sebagai berikut:

    Pertama, penguatan lembaga penelitian pada perguruan tinggi keagamaan Islam yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya aktifitas kelembagaan di bidang penelitian dan publikasi ilmiah, yang akan berdampak pada meningkatnya mutu pengabdian kepada masyarakat. Kedua, meningkatnya jumlah penelitian yang terpublikasikan di level nasional maupun international. Ketiga, meningkatnya jumlah jurnal yang terakreditasi.

    Keempat, menguatnya laju pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kepada penelitian. Sehingga, hasil pengabdian mempunyai bobot seperti penelitian. Pengabdian tersebut memiliki hasil atau teori yang bisa dibagikan kepada khalayak lebih luas. Kelima, menjamurnya hasil-hasil inovasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, dan berakibat pada meningkatnya daya saing bangsa.

    Untuk mencapai tujuan tersebut, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:
    1. Menerbitkan edaran atau ketentuan yang memandu perguruan tinggi keagamaan Islam untuk melakukan langkah terobosan dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelaksanaan penelitian;
    2. Memfasilitasi para dosen untuk dapat mengakses bantuan yang menghubungkan kepada para akademisi di luar negeri.
    3. Memberikan panduan penyusunan pelaporan untuk terciptannya transparansi pelaksanaan penggunaan dana bantuan penelitian.
    4. Memberikan bantuan stimulan untuk penguatan pengelolaan jurnal agar melibatkan para ahli (experts) lebih banyak, sehingga jurnal mengalami percepatan akreditasi.
    5. Memberikan bantuan stimulan untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian yang dipersiapkan untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal pada perguruan tinggi.
    6. Memberikan bantuan stimulan untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian yang dipersiapkan untuk dipublikasikan dalam bentuk buku.
    7. Memberikan panduan penyusunan pelaporan penelitian, agar menghasilkan produk yang dapat dipertanggungjawabkan baik berupa; buku, jurnal penelitian yang akreditasi/jurnal internasional, HAKI, dan inovasi-inovasi baru.

    TUJUAN PROGRAM
    Untuk perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan Islam bidang penelitian, program bantuan peningkatan mutu penelitian ini secara spesifik bertujuan:
    1. Meningkatkan kualitas kajian studi Islam (dirasah islamiyyah, Islamic studies) yang menjadi core dan spesifikasi kajian PTKI dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokalitas (local wisdom) keindonesiaan;
    2. Mengembangkan kajian ilmu-ilmu umum, seperti cabang ilmu sains, teknik, sosial, maupun humaniora yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman yang telah menjadi fokus kajian di lingkungan PTKI;
    3. Memberikan deskripsi, ekplorasi, eksplanasi, dan pemaknaan ulang berbagai fenomena/konstruksi sosial dan kebudayaan yang terkait dengan masalah-masalah keagamaan, khususnya yang terkait dengan pembangunan bidang agama dan keagamaan;
    4. Melakukan pemberdayaan (empowerment) melalui riset aksi untuk peningkatan mutu madrasah, pesantren, masjid, atau komunitas muslim yang menjadi dampingan PTKI.
    5. Memberikan alternatif solusi melalui penelitian terhadap peningkatan mutu layanan, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan good governance dalam sektor pendidikan dan kelembagaan Islam.

    SASARAN DAN KELUARAN
    Program bantuan ini merupakan dana bantuan penelitian sebagai bentuk penghargaan yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kajian disiplin ilmu menurut bidang keilmuan, yang diperuntukkan bagi para dosen dan fungsional peneliti di lingkungan PTKI.

    Program ini diarahkan untuk menghasilkan hasil riset (dasar/terapan/pengembangan) yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sesuai dengan “core competency” rumpun ilmu masing-masing program studi, kebijakan dan sejenisnya.

    Adapun yang dimaksud dengan jurnal ilmiah adalah jurnal terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Selain itu, bantuan penelitian ini juga diarahkan agar bisa mendapatkan HKI.

    PERSYARATAN PENGUSULAN
    Untuk mendapatkan bantuan penelitian, pengusul harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

    Syarat Umum:
    Persyaratan pengusul program bantuan peningkatan mutu penelitian adalah:
    1. Dosen atau tenaga fungsional tetap lainnya pada PTKI;
    2. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Untuk anggota penelitian dapat melibatkan dosen yang telah mempunyai Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). 
    3. Untuk dosen Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Umum Swasta (PTU), ketua tim dipersyaratkan melampirkan SK pengangkatan dosen Fakultas Agama Islam yang telah dilegalisisir oleh pejabat yang berwenang.
    4. Membuat surat pernyataan, yang di dalamnya berisi pernyataan sebagai dosen Fakultas Agama Islam pada PTU, dan tidak dalam studi lanjut yang ditandatangani oleh pembuat pernyataan bermaterai 6000 dan harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.
    5. Pengusul, baik ketua tim maupun anggota tidak sedang mendapatkan beasiswa Kemenag RI dan tidak sedang kuliah dalam masa tugas belajar.
    6. Tidak sedang mendapatkan bantuan penelitian, publikasi ilmiah danpengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi asal pada tahun yang sama, kecuali pengusul mempunyai indeks i-10 sebanyak minimal 3 pada google scholar;
    7. Pengusul hanya boleh mendaftar satu klaster saja, misalnya sudah mengusulkan 1 judul bidang penelitian, tidak boleh mendaftar usulan pengabdian maupun publikasi ilmiah, yang mengusulkan usulan pengabdian tidak boleh mengusulkan usulan penelitian maupun publikasi ilmiah, begitu seterusnya, kecuali memiliki prestasi sebagaimana disebut pada huruf “6”.

    Lampiran-Lampiran
    Bahan Pembantu dalam Penyusunan Pelaporan Penelitian.
    Lampiran ini adalah bahan pembantu bagi para dosen dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang diberikan kepada para peneliti. Meskipun demikian, pedoman pelaporan dalam lampiran ini dimungkinkan untuk dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang dihadapi masing-masing peneliti. Diantaranya:
    • Lembar Check List Dokumen 
    • Lembar Penilaian Meja (Desk Evaluasi) Proposal Penelitian Kompetitif Kolektif
    • Cover Proposal yang Memuat Data Lengkap Pengusul
    • Cover Proposal Penelitian
    • Lembar Rekomendasi
    • Surat Pernyataan
    • Contoh Cover Dalam Hasil Penelitian yang diterbitkan
    • Surat Pernyataan Tanggung JAWAB MUTLAK (SPTJM)

      Download Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI



      Download File:
      Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI.pdf
      Lampiran-Lampiran - Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI.docx

      Sumber: http://pendis.kemenag.go.id

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI. Semoga bisa bermanfaat.
      Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018

      Diposting oleh Pada 4/09/2018 11:45:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018. Download file juknis format PDF dan lampiran format .docx Microsoft Word. Petunjuk Teknis Bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) Melalui KKM/KKG/MGMP Madrasah Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun Anggaran 2018. Petunjuk Teknis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) Melalui KKM/KKG/MGMP Madrasah Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun Anggaran 2018.

      Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018
      Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018

      Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Petunjuk Teknis Bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) Melalui KKM/KKG/MGMP Madrasah Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun Anggaran 2018:

      Latar Belakang
      Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Hal ini dikuatkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Guru dimana sebutkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang memiliki standar kompetensi tertentu.

      Untuk kepala sekolah/madrasah, pemerintah telah mengeluarkan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah. Kedua peraturan tersebut mensyaratkan adanya kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Demikian juga terkait dengan pengawas, pemerintah telah mengeluarkan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standard Pengawas Sekolah/Madrasah dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah yang mensyaratkan standar kompetensi pengawas agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat berjalan dengan baik.

      Dalam kaitan dengan beberapa peraturan di atas, pemerintah juga menyiapkan perangkat regulasi yang menjamin pemenuhan kewajiban dan hak jabatan guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas. Peraturan  Menteri PAN & RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Kedua Peraturan ini menegaskan pentingnya Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kompetensi guru, kepala madrasah dan pengawas madrasah dalam menjamin layanan pendidikan yang berkualitas.

      RPJMN 2015-2019 yang telah dirancang oleh pemerintah kembali menegaskan bahwa Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagai salah satu strategi dalam memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya di madrasah. Sejalan dengan RPJMN tersebut dan sebagai penjabaran Renstra Kementerian Agama Bidang Pendidikan Islam 2015-2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah meluncurkan Grand Design Peningkatan Mutu Madrasah Tahun 2015. Salah satu bagian penting dalam road map peningkatan mutu madrasah tersebut adalah keharusan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) bagi guru, kepala madrasah, dan pengawas Madrasah.

      Atas dasar peraturan dan amanah peraturan-peraturan tersebut di atas, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengadakan piloting PPKB tahun 2017 untuk mendapatkan masukan penting dan praktek terbaik dalam pelaksanaan PPKB dalam upaya menyusun program PPKB yang lebih baik dan lebih luas ke depan. Pelaksanaan PPKB tahun 2018 merupakan tahap penguatan dan penyebaran luasan model peningkatan kompetensi guru yang didapatkan selama implementasi tahun sebelumnya.

      Strategi implementasi PPKB tahun 2018 Kementerian Agama memutuskan untuk memperkuat peran KKM/KKG/MGMP dalam membangun komunitas belajar guru yang paling dekat dengan tempat kerja mereka (madrasah). Berdasarkan strategi ini, maka perlu diberikan petunjuk teknis pemberian bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) melalui KKM/KKG/MGMP Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun Anggaran 2018.

      Tujuan
      Tujuan pemberian Bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) melalui KKM/KKG/MGMP pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun Anggaran 2018 ini adalah untuk membantu KKM/KKG/MGMP dalam melakukan kegiatan peningkatan kompetensi guru dan pembentukan komunitas belajar guru. 

      Sasaran
      Adapun sasaran penerima bantuan ini adalah sebagai berikut:
      1. Kelompok Kerja Guru (KKG) RA/MI;
      2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran(MGMP) MTs/MA;
      3. Kelompok Kerja Kepala RA/Madrasah (KK RA/KKM MI/MTs/MA).

      Manfaat
      Manfaat Bantuan Dana Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) melalui KKM/KKG/MGMP pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun Anggaran 2018 adalah untuk memberikan motivasi kepada guru melalui KKM/KKG/MGMP dan membangun sistem peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik profesional.

      Kewajiban Penerima Bantuan
      1. Memanfaatkan dana bantuan PPKB 2018 yang diterima untuk aktivitas kegiatan PPKB dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan rencana anggaran yang telah dibuat, dengan menandatangani surat pernyataan kesanggupan.
      2. Membuat laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari laporan akademik dan laporan keuangan.
      3. Membayar/menyetor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis- jenis item pajak sebagaimana terlampir.

      Syarat dan Mekanisme Pengajuan Bantuan
      Syarat Pengajuan bantuan, antara lain:
      1. Memiliki dasar hukum penyelenggaraan kegiatan KKM/KKG/MGMP, antara lain dalam bentuk surat penetapan kepala Kemenag.
      2. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KKM/KKG/MGMP.
      3. Memiliki struktur organisasi yang lengkap, sekurang-kurangnya terdiri dari: pembina, ketua, sekretaris, bendahara dan bidang.
      4. Memiliki program tahunan untuk KKM/KKG/MGMP dua tahun kedepan.
      5. Memiliki anggota aktif minimal 10 orang.

      Mekanisme Pengajuan Bantuan
      Proposal bantuan terdiri dari:
      1. Surat permohonan bantuan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama;
      2. Proposal permohonan dana ke Kanwil Kementerian Agama setempat (terlampir).
      3. Surat pernyataan kesanggupan menerima dan melaksanakan kemanfaatan dana (terlampir).
      4. Surat rekomendasi / Keterangan Aktif dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
      5. Salinan NPWP lembaga.
      6. Salinan dan detail rekening bank lembaga (bank pemerintah).

      Seleksi Penerima Bantuan

      Seleksi dilakukan oleh Kanwil Kemenag melalui penilaian terhadap proposal dan kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh masing-masing KKM/KKG/MGMP.

      Penetapan Penerima Bantuan
      Penerima dana bantuan PPKB ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kanwil Kementerian Agama.

      Lampiran-Lampiran
      Lampiran-lampiran yang harus dilengkapi dan di isi untuk Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) ini sebagai berikut:
      1. Formulir Bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB)
      2. Proposal pengajuan bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB)
      3. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) Dan Laporan Pertanggungjawaban
      4. Panduan Laporan Bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) Melalui KKM/KKG/MGMP pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun Anggaran 2018
      5. Halaman pengesahan pelaporan
      6. Lampiran rekomendasi / surat keterangan aktif
      7. Lampiran berita acara serah terima uang
      8. Catatan untuk laporan keuangan/pembiayaan
      9. Contoh kwitansi honor
      10. Contoh Kuitansi Transport Narasumber
      11. Contoh daftar penerimaan transpor panitia
      12. Contoh kwitansi ATK
      13. Contoh faktur barang
      14. Contoh kwitansi konsumsi
      15. Contoh sertifikat
      16. Contoh biodata peserta

        Download Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018 dan lampiran lengkap silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018



        Download File:


        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018. Semoga bisa bermanfaat.
        Pedoman Teknis Penyelenggaraan UAMBD UAMBN MI MTs MA

        Diposting oleh Pada 4/03/2018 10:26:00 AM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Pedoman Teknis Penyelenggaraan UAMBD UAMBN MI MTs MA. Download file format PDF.

        Pedoman Teknis Penyelenggaraan UAMBD UAMBN MI MTs MA
        Pedoman Teknis Penyelenggaraan UAMBD UAMBN MI MTs MA

        Pedoman Teknis Penyelenggaraan UAMBD UAMBN MI MTs MA

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Pedoman Teknis Penyelenggaraan UAMBD UAMBN MI MTs MA:

        Buku Pedoman Teknis (Domnis) Pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah (UAMBD) Madrasah lbtidaiyah, dan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2017/2018 disusun dengan tujuan agar pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Ujian, baik di tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Kantor Kementerian Kabupaten/Kota maupun Satuan Pendidikan Pelaksana UAMBD & UAMBN di Provinsi Jawa Timur, dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

        Pedoman Teknis ini merupakan pendamping Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan penjelasan tambahan tentang hal-hal yang belum diatur dalam POS. Dengan domnis ini, diharapkan pelaksanaan UAMBD dan UAMBN tahun ini menjadi lebih efektif, efisien, dan lancar.

        Latar Belakang
        Untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan standar kompetensi lulusan. perlu dilakukan penilaian hasil belajar peserta didik pada akhir satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar tersebut dilakukan melalui Ujian Nasional dan Ujian Madrasah.

        Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah lbtidaiyah (MI), selanjutnya disebut UAMBD Tahun Pelajaran 2017/2018. Dan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). yang selanjutnya disebut UAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018 diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

        Dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman tentang UAMBD dan UAMBN bagi pihak-pihak terkait, perlu disusun suatu pedoman yang memuat prinsip-prinsip umum penyelenggaraannya.

        Tujuan Domnis ini adalah:
        1. Memberikan pedoman kepada Ket u a Rayon IS u b rayon I Ke pa I a MI/Kepala MTs/Kepala MA/MAPK pelaksana UAMBD dan UAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018 dan semua pihak yang terkait agar dalam melaksanakan tugasnya berjalan lancar dan mencapai hasil yang optimal.
        2. Menjadi pedoman pelaksanaan UAMBD MI dan UAMBN MTs & MA Tahun Pelajaran 2017/2018 dan menyelesaikan permasalahan yang timbul.
        3. Membantu tercapainya tujuan dan fungsi UAMBD dan UAMBN.

        Persyaratan:

        Peserta UAMBD
        a. Persyaratan umum
        1. Berada pada tahun terakhir pada MI;
        2. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada MI mulai semester 1 tahun pertama sampai dengan semester 1 tahun terakhir;
        3. Belum pernah lulus dari satuan pendidikan pada jenjang yang sama.
        b. Persyaratan khusus
        1. Peserta didik terdaftar pada MI;
        2. Peserta didik yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah;
        3. Peserta UAMBD yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UAMBD dapat mengikuti UAMBD susulan.

        Peserta UAMBN
        a. Persyaratan umum
        1. Peserta didik terdaftar pada MTs, MA/MAPK;
        2. Berada pada tahun terakhir pada MTs, MA/MAPK;
        3. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada MTs, MA/MAPK mulai semester 1 tahun pertama sampai dengan semester 1 tahun terakhir;
        b. Persyaratan khusus
        1. Peserta didik terdaftar pada MTs, MA/MAPK;
        2. Peserta didik yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum mengikuti ujian madrasah, atau sekurang-kurangnya 2 tahun untuk peserta program SKS;
        3. Untuk peserta UAMBN dari program SKS yang masa pembelajarannya kurang dari tiga tahun, harus memiliki: a) Surat izin penyelenggaraan program SKS atau akselerasi dari Direktorat Jendral Pendidikan Islam dan/atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi; b) Surat pernyataan dari madrasah sebagai jaminan bahwa proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan program SKS atau akselerasi dari instansi yang berwewenang; c) Sertifikat hasil tes IQ (minimal 130) peserta didik dari perguruan tinggi yang direkomendasi BSNP.
        4. Peserta UAMBN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UAMBN di satuan pendidikannya, dapat mengikuti UAMBN di madrasah lain pada jenjang dan jenis yang sama;
        5. Peserta UAMBN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UAMBN, dapat mengikuti UAMBN susulan.

        Proses Pendaftaran Peserta:

        UAMBD
        Madrasah pelaksana UAMBD melaksanakan:
        1. Pendataan calon peserta;
        2. Mengirimkan data calon peserta ke Kantor Kemenag Kabupaten/Kota;
        3. Menerbitkan kartu peserta UAMBD.

        UAMBN
        1. Madrasah pelaksana UAMBN melaksanakan pendataan calon peserta;
        2. Madrasah pelaksana UAMBN mengirimkan data calon peserta ke Panitia UAMBN tingkat Kabupaten/Kota (Rayon);
        3. Panitia UAMBN tingkat Kabupaten/Kota (Rayon) mengirimkan data calon peserta UAMBN ke panitia UAMBN tingkat provinsi;
        4. Panitia UAMBN Tingkat Provinsi mengkoordinasikan pendataan calon peserta dan mengirimkan ke panitia tingkat pusat;
        5. Panitia UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota (Rayon) mencetak dan mendistribusikan Daftar Nominasi Sementara (ONS) ke madrasah;
        6. Madrasah melakukan verifikasi ONS dan mengirimkan hasil verifikasi ke Panitia UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota (Rayon);
        7. Panitia UAMBN Tingkat Provinsi melakukan: 1) Pemutakhiran data; 2) Pencetakan Daftar Nominasi Tetap (ONT) berdasarkan Biosistem UN; 3) Penetapan nomor peserta UAMBN (nomor peserta UAMBN sama dengan nomor peserta UN); 4) Pengiriman ONT peserta UAMBN ke Panitia UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota (Rayon/Subrayon) selanjutnya diteruskan ke Panitia UAMBN Tingkat Saluan Pendidikan.
        8. Kepala madrasah pelaksana UAMBN menerbitkan, menandatangani, dan membubuhkan stempel madrasah pada kartu peserta UAMBN yang telah ditempel foto peserta.

          Download Pedoman Teknis Penyelenggaraan UAMBD UAMBN MI MTs MA

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Pedoman Teknis Penyelenggaraan UAMBD UAMBN MI MTs MA ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Pedoman Teknis Penyelenggaraan UAMBD UAMBN MI MTs MA



          Download File:

          Pedoman UAMBD Tahun 2018.pdf


          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Pedoman Teknis Penyelenggaraan UAMBD UAMBN MI MTs MA. Semoga bisa bermanfaat.
          Juknis Penyaluran TPG Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah Tahun 2018

          Diposting oleh Pada 3/20/2018 04:57:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Juknis Penyaluran TPG (Tunjangan Profesi Bagi Guru) Madrasah Tahun 2018. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7214 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah Tahun 2018. Download file PDF.

          Juknis Penyaluran TPG Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah Tahun 2018
          Juknis Penyaluran TPG Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah Tahun 2018

          Juknis Penyaluran TPG Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah Tahun 2018

          Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas Juknis Penyaluran TPG Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah Tahun 2018 yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7214 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah Tahun 2018:

          Besaran Tunjangan Profesi Guru berdasarkan Petunjuk Teknis atau Juknis Tunjangan Profesi Guru (TPG) Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
          1. Guru PNS diberikan tunjangan sebesar gaji pokok per bulan. 
          2. Guru Bukan PNS yang sudah disetarakan (inpassing) diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok per bulan disesuaikan dengan memperhatikan Pangkat, Goongan, Jabatan dan Kualifikasi Akademik yang bedaku bagi guru PNS sebagaimana tercantum dalam SK Inpassing, tidak memperhitungkan ketentuan masa kerja sesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
          3. Guru Bukan PNS yang belum disetarakan (non inpassing) diberikan tunjangan profesi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta ima ratus ribu rupiah) per buan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

            Download Juknis Penyaluran TPG Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah Tahun 2018

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis Penyaluran TPG Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

            Juknis Penyaluran TPG Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah Tahun 2018



            Download File:

            Juknis dan SK Dirjen TPG 2018.pdf


            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Penyaluran TPG Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah Tahun 2018. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7214 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
            SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

            Diposting oleh Pada 3/04/2018 08:23:00 AM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas Peraturan Bersama (SKB) Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 41 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah). Download file format PDF.

            SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
            SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

            SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

            Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Bersama (SKB) Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 41 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah):

            Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

            UKS/M bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan pekembangan yang harmonis peserta didik.

            Sasaran UKS/M dalam Peraturan Bersama ini meliputi:
            a. peserta didik;
            b. pendidik;
            c. tenaga kependidikan; dan 
            d. masyarakat sekolah.

            Kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M; (2) Trias UKS/M meliputi :
            a. pendidikan kesehatan;
            b. pelayanan kesehatan; dan
            c. pembinaan lingkungan sekolah sehat. 

            Pendidikan kesehatan meliputi:
            a. meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
            b. penanaman dan pembiasaan hidup bersih dan sehat serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan
            c. pembudayaan pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.


            Pelaksanaan pelayanan kesehatan ntara lain meliputi:
            a. stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK);
            b. penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala;
            c. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
            d. pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
            e. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)/pertolongan pertama pada penyakit (P3P);
            f. pemberian imunisasi;
            g. tes kebugaran jasmani;
            h. pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
            i. pemberian tablet tambah darah;
            j. pemberian obat cacing;
            k. pemanfaatan halaman sekolah sebagai taman obat keluarga (TOGA)/apotek hidup;
            l. penyuluhan kesehatan dan konseling;
            m. pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
            n. informasi gizi;
            o. pemulihan pasca sakit; dan
            p. rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit.

            Pembinaan lingkungan sekolah sehat meliputi :
            a. pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan (7K);
            b. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap rokok, pornografi, narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan kekerasan; dan
            c. pembinaan kerja sama antar masyarakat sekolah.

            Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Trias UKS/M, memerlukan aspek pendukung meliputi :
            a. ketenagaan;
            b. pendanaan;
            c. sarana prasarana;
            d. manajemen; dan
            e. penelitian dan pengembangan. 

            Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

            Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

            Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M meliputi:
            a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
            b. merumuskan dan menyusun standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
            c. mendorong pemerintah daerah melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKS/M, dan kader kesehatan;
            d. menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar;
            e. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
            f. membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkaladi semua sekolah;
            g. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang UKS/M;
            h. mendorong pemerintah daerah untuk pengadaan sarana prasarana UKS/M;
            i. mengembangkan model sekolah sehat; dan
            j. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah.

            Kementerian Kesehatan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M meliputi:
            a. menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS/M;
            b. memfasilitasi gerakan masyarakat, sekolah, maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKS/M;
            c. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang UKS/M;
            d. menyediakan prototype media KIE, pedoman pembinaan UKS/M bagi tenaga kesehatan, dan memfasilitasi dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk penggandaan media KIE;
            e. meningkatkan akses terhadap media KIE, pedoman, dan buku-buku tentang materi kesehatan;
            f. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sekolah;
            g. memonitor, mengendalikan, mengelola agar penjaringan kesehatan oleh tenaga kesehatan dapat terlaksana dengan baik; 
            h. melakukan persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS);
            i. melaksanakan pembinaan pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah/madrasah;
            j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian faktor resiko lingkungan secara terpadu;
            k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan; dan
            l. mengembangkan metode promosi kesehatan di sekolah yang mendukung UKS/M.

            Kementerian Agama melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M meliputi :
            a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
            b. menetapkan standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
            c. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan agama;
            d. menyusun, menggandakan, dan mendistribusikan pedoman pendidikan kesehatan dan buku-buku UKS/M lainnya untuk memenuhi kebutuhan madrasah dan pondok pesantren umum di bawah binaan Kementeriaan Agama;
            e. menyediakan fasilitas UKS/M yang meliputi sarana prasarana berupa ruang UKS/M beserta peralatan yang dibutuhkan;
            f. membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua madrasah dan pondok pesantren;
            h. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di madrasah dan pondok pesantren;
            i. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang lingkungan madrasah dan pondok pesantren sehat; dan
            j. mengembangkan model Madrasah dan Pondok Pesantren Sehat.

            Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M meliputi :
            a. memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program UKS/M;
            b. mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membuat Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan UKS/M;
            c. mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan UKS/M dalam perencanaan daerah di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
            d. mendorong daerah untuk mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan UKS/M; dan
            e. mendorong daerah untuk membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M provinsi, sekretariat TP UKS/M kabupaten/kota, dan sekretariat TP UKS/M kecamatan. 

            Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, 1067/Menkes/SKB/VII/2003, MA/230A/2003, dan 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

              Download SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Bersama (SKB) Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 41 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

              SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)



              Download File:
              SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah).pdf

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan Bersama (SKB) Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 41 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah). Semoga bisa bermanfaat.
              Juknis Pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tahun 2018

              Diposting oleh Pada 3/03/2018 08:12:00 AM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas Juknis Pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tahun 2018. Download file format PDF. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 304/Dj.I/Dt.I.I.4/0T.01.3/02/2018 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah Tahun 2018 tertanggal 28 Februari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Up. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam di Seluruh Indonesia untuk diteruskan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Madrasah serta pihak-pihak terkait untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah Tahun 2018.

              Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Kompetisi  Sains Madrasah Tahun 2018 telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal  Pendidikan Islam  Nomor 575 Tahun 2018  tanggal 29 Januari 2018.



              Juknis Pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tahun 2018
              Juknis Pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tahun 2018

              Juknis Pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tahun 2018

              Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Juknis Pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tahun 2018. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 575 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah Tahun 2018:

              Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan KSM mulai dari KSM Satuan Pendidikan, KSM Kabupaten/Kota, KSM Provinsi, dan KSM Nasional. 

              Tujuan
              Secara umum Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tahun 2018 bertujuan untuk peningkatkan mutu pendidikan sains di madrasah secara komprehensif melalui penumbuhkembangan budaya belajar, kreativitas, dan motivasi meraih prestasi terbaik dengan kompetisi yang sehat dan menjunjung tinggi sportivitas dan nilai-nilai Islam dalam mempelajari dan memahami sains.

              Secara khusus tujuan KSM tahun 2018 adalah sebagai berikut: a. Menyediakan wahana bagi siswa Madrasah untuk mengembangkan bakat dan minat di bidang sains sehingga dapat menumbuhkan dan mencintai sains bagi siswa madrasah. b. Memotivasi siswa madrasah agar selalu meningkatkan kemampuan intelektual, emosional, dan spriritual berdasarkan nilai-nilai agama. c. Menumbuhkembangkan budaya kompetitif yang sehat di kalangan siswa Madrasah. d. Memberikan kesempatan yang sama bagi siswa madrasah dalam belajar, berkreatifitas dan berprestasi.

              Hasil Yang Diharapkan
              1. Berkembangnya bakat dan minat di bidang sains sehingga dapat berkreasi dan mencintai sains;
              2. Siswa madrasah memiliki motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuan intelektual, emosional, dan spriritual berdasarkan nilai-nilai agama sehingga menjadi yang terbaik di bidangnya;
              3. Berkembangnya budaya kompetitif yang sehat di kalangan siswa madrasah;
              4. Terjaringnya bibit unggul dan berprestasi sebagai calon peserta ajang kompetisi tingkat Internasional;
              5. Menghasilkan siswa-siswi terbaik disetiap bidang dan menjadi SDM yang mencintai bidang keilmuannya.

              Bidang Yang Dilombakan
              1. MI: Matematika Terintegrasi, Sains IPA Terintegrasi
              2. MTs: Matematika Terintegrasi, IPA Terpadu Terintegrasi, IPS Terpadu Terintegrasi
              3. MA: Matematika Terintegrasi, Biologi Terintegrasi, Fisika Terintegrasi, Kimia Terintegrasi, Ekonomi Terintegrasi, Geografi Terintegrasi

              Waktu dan Tempat Pelaksanaan
              Tahapan KSM: KSM Satuan Pendidikan 
              Waktu Pelaksanaan: Maret-April 2018 
              Tempat: Ditetapkan oleh masing-masing Komite KSM Satuan Pendidikan

              Tahapan KSM: KSM Satuan Pendidikan 
              Waktu Pelaksanaan: Maret-April 2018 
              Tempat: Ditetapkan oleh masing-masing Komite KSM Satuan Pendidikan

              Tahapan KSM: KSM Kabupaten/Kota 
              Waktu Pelaksanaan: 12 Mei 2018 
              Tempat: Ditetapkan oleh masing-masing Komite KSM Satuan Pendidikan

              Tahapan KSM: KSM Provinsi 
              Waktu Pelaksanaan: 25 Juli 2018
              Tempat: Ditetapkan oleh masing-masing Komite KSM Satuan Pendidikan

              Tahapan KSM: KSM Nasional 
              Waktu Pelaksanaan: 17-21 September 2018
              Tempat: Bengkulu

              Persyaratan Peserta
              1. Siswa yang berkewarganegaraan Indonesia yang terdaftar secara resmi di madrasah/sekolah yang dibuktikan dengan kartu pelajar dan surat keterangan kepala madrasah/sekolah serta raport terakhir.
              2. Siswa MI/SD kelas 4 dan 5, MTs/SMP kelas 7 dan 8, MA/SMA kelas 10 dan 11 pada tahun pelajaran 2017/2018.
              3. Berminat dan memenuhi syarat minimal pengetahuan yang dinyatakan dalam bentuk nilai dari bidang sains yang dipilih.
              4. Mendapat persetujuan dari orang tua/wali, dan apabila peserta memiliki kebutuhan khusus berkaitan dengan kesehatan harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
              5. Setiap siswa hanya dapat mengikuti salah satu bidang sains yang dilombakan dan diusulkan oleh Kepala Madrasah/Sekolah berdasarkan hasil seleksi KSM Satuan Pendidikan.
              6. Belum pernah meraih medali emas pada KSM/OSN di jenjang dan bidang sains yang sama.
              7. Memiliki nilai yang baik untuk semua mata pelajaran dan sikap yang baik.
              8. Tidak terlibat dan/atau memakai narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang (Kepala Madrasah/Sekolah).

              Pendamping Peserta KSM Nasional
              1. Tim pendamping peserta KSM terdiri dari: a. 1 orang guru per bidang lomba yang dilombakan pada KSM Nasional. Dalam hal provinsi tidak dapat mengirimkan pendamping guru per bidang lomba, pendamping dari unsur guru dapat disesuaikan dengan rumpun bidang lomba per jenjang sesuai dengan ketersediaan anggaran. b. 3 orang dari unsur representasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagai pimpinan delegasi provinsi.
              2. Tim pendamping peserta KSM ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan didaftarkan kepada Komite KSM Nasional melalui aplikasi yang ditetapkan sebelum pelaksanaan KSM Nasional. 

              Penetapan Tim Juri
              1. Tim Juri KSM Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Kepala Madrasah/Sekolah;
              2. Tim Juri KSM Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
              3. Tim Juri KSM Nasional ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

              Kriteria Tim Juri
              1. Kompeten dalam bidang ilmu yang dilombakan;
              2. Independen (tidak memiliki kepentingan dan tidak memihak kepada siapapun); dan
              3. Adil, Jujur dan Profesional.

              Tugas dan Tanggung Jawab Tim Juri
              1. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Juri KSM Satuan Pendidikan adalah menyiapkan soal tes dan menilai tes seleksi KSM di tingkat satuan pendidikan;
              2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Juri KSM Kabupaten/Kota adalah menilai jawaban peserta KSM Kabupaten/Kota berdasarkan kunci jawaban yang ditetapkan oleh Komite Ahli KSM Nasional;
              3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Juri KSM Nasional adalah menilai jawaban peserta KSM Nasional;

              Hadiah dan Penghargaan
              1. Hadiah dan penghargaan diberikan kepada peserta lomba sebagai apresiasi dan motivasi untuk meningkatkan kegiatan belajar dan kegiatan pendidikan lainnya di madrasah/sekolah.
              2. Hadiah untuk para Pemenang KSM Satuan Pendidikan diberikan oleh masing-masing Kepala Madrasah dan/atau sponsor yang ditetapkan.
              3. Hadiah untuk para Pemenang KSM Kabupaten/Kota diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau sponsor yang ditetapkan.
              4. Hadiah untuk para Pemenang KSM Provinsi diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau sponsor yang ditetapkan, data disesuaikan hasil keputusan Komite Nasional.
              5. Hadiah untuk para Pemenang KSM Nasional diberikan oleh Dirjen Pendidikan Islam dan/atau sponsor dengan ketentuan sebagai berikut: a. Setiap matalomba disediakan medali dengan jumlah total 9 medali yang terdiri dari: Jumlah medali emas 3 buah /matalomba; Jumlah medali perak 4 buah /matalomba; Jumlah medali perunggu 5 buah /matalomba; Total medali yang diperebutkan untuk 11 mata lomba sebanyak 132 medali.b. Peserta kompetisi peraih medali emas, perak dan perunggu mendapatkan dana bantuan studi apresiasi prestasi pemenang KSM yang diberikan oleh Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
              Peserta yang tidak mendapatkan medali dapat diberikan penghargaan berupa dana Bantuan Beasiswa Bakat dan Prestasi oleh Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

                Download Juknis Pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tahun 2018

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis Pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

                Juknis Pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tahun 2018



                Download File:
                Juknis Pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tahun 2018.pdf

                Informasi selengkapnya silahkan lihat di: https://kemenag.go.id

                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
                Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019 untuk RA, MI, MTs, MA dan MAK

                Diposting oleh Pada 3/02/2018 01:53:00 AM dengan No comments

                Berikut ini adalah berkas Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019 untuk RA, MI, MTs, MA dan MAK. Download file PDF.

                Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019
                Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019

                Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019

                Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019:

                Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun 2018 ini telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 481 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018.

                Tujuan
                Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 bertujuan untuk:
                1. menjamin penerimaan peserta didik baru di madrasah berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang berkeadilan;
                2. memberikan pedoman bagi Kepala Madrasah, orang tua siswa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di madrasah. 

                Ruang Lingkup
                Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru ini meliputi tata cara penerimaan pada:
                1. Raudlatul Athfal;
                2. Madrasah Ibtidaiyah;
                3. Madrasah Tsanawiyah;
                4. Madrasah Aliyah; dan
                5. Madrasah Aliyah Kejuruan;

                Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru

                Ketentuan Umum:
                1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) RA dan Madrasah dilaksanakan secara daring atau secara luring.
                2. RA dan Madrasah melaksanakan PPDB pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli setiap tahun. Dalam hal madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Madrasah Negeri) atau Madrasah Unggulan akan melaksanakan PPDB lebih cepat dari jadwal di atas, madrasah dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.
                3. Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait dengan: a. persyaratan; b. sistem seleksi; c. daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar; d. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman madrasah maupun media lainnya (website resmi madrasah, website Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, dan website Kanwil Kemenag Provinsi).
                4. Khusus Penerimaan Peserta Didik Baru pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia dan Madrasah Aliyah Penyelenggara Program Keagamaan (MAN PK) dilaksanakan secara daring dan dilaksanakan secara nasional di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

                Persyaratan:
                1. Raudhatul Athfal; Persyaratan penerimaan calon peserta didik baru pada RA adalah sebagai berikut: a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B (dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang).
                2. Madrasah Ibtidaiyah (MI); Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) MI adalah: a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik dengan mempertimbangkan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan; dan b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima dengan mempertimbangkan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan. c. calon peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dapat diterima yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, maka rekomendasi dapat dilakukan oleh guru Sekolah/Madrasah.
                3. Madrasah Tsanawiyah (MTs); Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) MTs: a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) MI/SD/Program Paket A/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula atau bentuk lain yang sederajat. Bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat diterima pada MTs yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif tanpa harus mempertimbangkan faktor usia. c. Khusus bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
                4. Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) MA dan MAK: a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun; b. memiliki ijazah/STTB MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat; dan c. memiliki SHUN MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat. Untuk siswa MTs selain SHUN harus juga memiliki SHUAMBN. Bagi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan luar negeri dapat dikecualikan dari persyaratan kepemilikan SHUN/SHUAMBN, apabila satuan pendidikan luar negeri tersebut tidak menerbitkan hasil ujian nasional. Begitu juga bagi calon peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat diterima pada MA/MAK yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif tanpa harus mempertimbangkan persyaratan usia dan kepemilikan SHUN/SHUAMBN. d. khusus bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

                Tata Cara Seleksi:
                Tata cara seleksi di bawah ini berlaku untuk semua madrasah terutama madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan sistem seleksi lain yang ditetapkan melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik atau tes lainnya.
                1. Raudhatul Athfal; Seleksi calon peserta didik baru pada RA mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan: a. usia; dan b. jarak tempat tinggal ke Raudhatul Athfal. 
                2. Madrasah Ibtidaiyah; Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) MI mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. usia; b. jarak tempat tinggal ke Madrasah; dan c. hasil tes kematangan psikologis (jika diperlukan). Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) MI tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung. Namun, MI dapat mempertimbangkan seleksi berdasarkan hasil tes kematangan psikologis peserta didik, apabila daya tampung terbatas.
                3. Madrasah Tsanawiyah; Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) MTs mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. usia; b. nilai hasil ujian MI/SD/Program Paket A/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula atau bentuk lain yang sederajat. Dalam hal seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan sebelum nilai hasil ujian MI/SD keluar, seleksi dapat didasarkan pada hasil tes potensi belajar dan/atau tes akademik sejenisnya; c. prestasi di bidang akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada KSM, OSK, OSP, OSN, dan kompetisi sejenisnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, dan Perguruan Tinggi Terakreditasi dalam atau luar negeri; d. prestasi di bidang non-akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada AKSIOMA atau ajang kompetisi sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, dan lembaga profesional lainnya; e. persyaratan usia dan memiliki SHUN dan SHUAMBN sebagaimana dimaksud dalam persyaratan di atas tidak berlaku bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
                4. Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan; Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) MA dan MAK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. usia; b. SHUN MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat. Dalam hal seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan sebelum nilai hasil ujian MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho keluar, seleksi dapat didasarkan pada hasil tes potensi belajar dan/atau tes akademik sejenisnya; c. prestasi di bidang akademik dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada KSM, OSK, OSP, OSN, dan kompetisi sejenisnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, dan Perguruan Tinggi Terakreditasi dalam atau luar negeri; dan d. prestasi di bidang non-akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada AKSIOMA atau ajang kompetisi sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaam, Pemerintah Daerah, dan lembaga profesional lainnya.e. persyaratan usia dan memiliki SHUN dan SHUAMBN sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas tidak berlaku bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

                Kebijakan Afirmatif
                Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib menerima calon peserta didik dengan kriteria sebagai berikut:
                1. mempunyai prestasi akademik dan non-akademik paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
                2. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Madrasah berdasarkan hasil evaluasi Madrasah bersama dengan Komite Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
                3. berasal dari anak berkebutuhan khusus paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima bagi madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif. Setiap Provinsi harus tersedia paling sedikit 1 (satu) Madrasah Negeri pada semua jenjang (MIN, MTsN, dan MAN) yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

                Daftar Ulang
                1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Madrasah yang bersangkutan.
                2. Pendaftaran ulang dilakukan oleh RA dan Madrasah untuk memastikan status peserta didik lama pada Madrasah yang bersangkutan.

                Pembiayaan
                1. Pembiayaan PPDB dan pendaftaran ulang pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak boleh dibebankan pada pungutan dari peserta didik;
                2. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada anggaran BOS sebagaimana tercantum dalam anggara DIPA pada tahun anggaran berjalan.

                  Download Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019

                  Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

                  Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019



                  Download File:
                  Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019.pdf

                  Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019. Semoga bisa bermanfaat.

                  Formulir Kontak

                  Nama

                  Email *

                  Pesan *