SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

Diposting oleh Pada 3/04/2018 08:23:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Peraturan Bersama (SKB) Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 41 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah). Download file format PDF.

SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Bersama (SKB) Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 41 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah):

Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

UKS/M bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan pekembangan yang harmonis peserta didik.

Sasaran UKS/M dalam Peraturan Bersama ini meliputi:
a. peserta didik;
b. pendidik;
c. tenaga kependidikan; dan 
d. masyarakat sekolah.

Kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M; (2) Trias UKS/M meliputi :
a. pendidikan kesehatan;
b. pelayanan kesehatan; dan
c. pembinaan lingkungan sekolah sehat. 

Pendidikan kesehatan meliputi:
a. meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
b. penanaman dan pembiasaan hidup bersih dan sehat serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan
c. pembudayaan pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.


Pelaksanaan pelayanan kesehatan ntara lain meliputi:
a. stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK);
b. penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala;
c. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
d. pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
e. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)/pertolongan pertama pada penyakit (P3P);
f. pemberian imunisasi;
g. tes kebugaran jasmani;
h. pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
i. pemberian tablet tambah darah;
j. pemberian obat cacing;
k. pemanfaatan halaman sekolah sebagai taman obat keluarga (TOGA)/apotek hidup;
l. penyuluhan kesehatan dan konseling;
m. pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
n. informasi gizi;
o. pemulihan pasca sakit; dan
p. rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit.

Pembinaan lingkungan sekolah sehat meliputi :
a. pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan (7K);
b. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap rokok, pornografi, narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan kekerasan; dan
c. pembinaan kerja sama antar masyarakat sekolah.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Trias UKS/M, memerlukan aspek pendukung meliputi :
a. ketenagaan;
b. pendanaan;
c. sarana prasarana;
d. manajemen; dan
e. penelitian dan pengembangan. 

Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M meliputi:
a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
b. merumuskan dan menyusun standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
c. mendorong pemerintah daerah melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKS/M, dan kader kesehatan;
d. menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar;
e. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
f. membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkaladi semua sekolah;
g. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang UKS/M;
h. mendorong pemerintah daerah untuk pengadaan sarana prasarana UKS/M;
i. mengembangkan model sekolah sehat; dan
j. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah.

Kementerian Kesehatan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M meliputi:
a. menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS/M;
b. memfasilitasi gerakan masyarakat, sekolah, maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKS/M;
c. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang UKS/M;
d. menyediakan prototype media KIE, pedoman pembinaan UKS/M bagi tenaga kesehatan, dan memfasilitasi dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk penggandaan media KIE;
e. meningkatkan akses terhadap media KIE, pedoman, dan buku-buku tentang materi kesehatan;
f. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sekolah;
g. memonitor, mengendalikan, mengelola agar penjaringan kesehatan oleh tenaga kesehatan dapat terlaksana dengan baik; 
h. melakukan persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS);
i. melaksanakan pembinaan pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah/madrasah;
j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian faktor resiko lingkungan secara terpadu;
k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan; dan
l. mengembangkan metode promosi kesehatan di sekolah yang mendukung UKS/M.

Kementerian Agama melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M meliputi :
a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
b. menetapkan standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
c. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan agama;
d. menyusun, menggandakan, dan mendistribusikan pedoman pendidikan kesehatan dan buku-buku UKS/M lainnya untuk memenuhi kebutuhan madrasah dan pondok pesantren umum di bawah binaan Kementeriaan Agama;
e. menyediakan fasilitas UKS/M yang meliputi sarana prasarana berupa ruang UKS/M beserta peralatan yang dibutuhkan;
f. membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua madrasah dan pondok pesantren;
h. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di madrasah dan pondok pesantren;
i. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang lingkungan madrasah dan pondok pesantren sehat; dan
j. mengembangkan model Madrasah dan Pondok Pesantren Sehat.

Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M meliputi :
a. memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program UKS/M;
b. mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membuat Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan UKS/M;
c. mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan UKS/M dalam perencanaan daerah di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
d. mendorong daerah untuk mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan UKS/M; dan
e. mendorong daerah untuk membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M provinsi, sekretariat TP UKS/M kabupaten/kota, dan sekretariat TP UKS/M kecamatan. 

Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, 1067/Menkes/SKB/VII/2003, MA/230A/2003, dan 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    Download SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Bersama (SKB) Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 41 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)



    Download File:
    SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah).pdf

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan Bersama (SKB) Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 41 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah). Semoga bisa bermanfaat.
    Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

    Diposting oleh Pada 9/20/2017 11:40:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Download file PDF.

    Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
    Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

    Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



    Download File:
    Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.pdf

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Semoga bisa bermanfaat.
    Syarat dan Cara Membuat KTP Anak

    Diposting oleh Pada 6/11/2017 01:19:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah informasi mengenai Syarat dan Cara Membuat KTP Anak. Informasi atau berita ini kami kutip dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri.

    KTP Anak atau Kartu Indentitas Anak (KIA)
    KTP Anak atau Kartu Indentitas Anak (KIA)

    KIA digunakan sebagai identitas resmi anak sebagai bukti bahwa pemilik kartu adalah anak berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah.

    Selengkapnya mengenai informasi Syarat dan Cara Membuat KTP Anak, berikut ini berita selengkapnya.

    Syarat dan Cara Membuat KTP Anak

    Pemerintah akan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk anak-anak. KTP bernama Kartu Indentitas Anak (KIA) itu diterbitkan untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional anak.

    Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, KTP anak ini terdiri dari 2 jenis. Yaitu untuk anak yang berusia 0-5 tahun dan untuk anak 5 sampai 17 tahun.

    Bagi anak warga negara Indonesia (WNI) yang baru lahir, KTP Anak akan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan akte kelahiran. Untuk anak WNI yang belum berusia 5 tahun tetapi belum memiliki KIA, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya
    b. KK asli orang tua/wali; dan
    c. KTP asli kedua orangtuanya/wali.

    Sementara, bagi anak WNI yang telah berusia 5 tahun tetapi belum memiliki KIA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya
    b. KK asli orangtua/wali
    c. KTP asli kedua orangtuanya/wali
    d. Pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

    Untuk anak warga negara asing yang tinggal di Indonesia, untuk mendapatkan KIA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. Fotocopy paspor dan izin tinggal tetapi
    b. KK Asli orang tua/wali
    c. KTP elektronik asli kedua orangtuanya.

    Tata Cara
    Pada Pasal 13 Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, tertulis tata cara pembuatan KTP anak ini. Berikut ini langkah-langkahnya:
    1. Pemohon atau orangtua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
    2. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
    3. KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orangtuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.
    4. Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

    Untuk anak warga asing, berikut ini cara pembuatan KTP Anak:
    1. Terhadap anak yang telah memiliki paspor, orangtua anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan untuk menerbitkan KIA.
    2. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
    3. KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orangtuanya di kantor Dinas.
    Sumber berita:

    Berikut ini berkas Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak:



    Download file:
    Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.pdf

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai informasi Syarat dan Cara Membuat KTP Anak sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Semoga bisa bermanfaat.

    Formulir Kontak

    Nama

    Email *

    Pesan *