PMK Nomor 55/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian THR dalam Tahun  Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural

Diposting oleh Pada 5/25/2018 08:33:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas PMK Nomor 55/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian THR dalam Tahun  Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural. Download file format PDF.

PMK Nomor 55/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian THR dalam Tahun  Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural
PMK Nomor 55/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian THR dalam Tahun  Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural

PMK Nomor 55/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian THR dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.05/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun  Anggaran 2018 kepada  Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural:

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
  1. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga selain kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pejabat yang memiliki kewenangan adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan pengangkatan/penandatanganan perJanJian kerja, pemindahan, dan/atau pemberhentian pegawa1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LNS yang bersangkutan.
  2. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
  3. Surat Perintah Pencairan Dana. yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Urr:um Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2
Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS diberikan tunjangan hari raya.

Pasal 3
(1) Pimpinan pada LNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. Ketua/Kepala;
b. Wakil Ketua/Wakil Kepala;
c. Sekretaris; dan/atau 
d. Anggota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­-undangan.

(2) Pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus rnenerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada LNS yang bersangkutan;
c. pendanaan belanja pegawainya sebagian atau seluruhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
d. diangkat oleh Pejabat yang memiliki kewenangan atau telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada LNS.

(3) LNS yang pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipilnya diberikan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 4
(1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar penghasilan bulan Mei sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghasilan bagi Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS yang bersangkutan.

(2) Dalam hal penghasilan bulan Mei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari besaran penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka tunjangan hari raya bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS, dibayarkan sesuai ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan dan pemberian tunjangan hari raya bagi Pimpinan LNS dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada LNS berkenaan.

BAB III
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 6
(1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan pada bulan Juni.

(2) Dalam hal pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan pada bulan Juni, pembayaran dapat dilakukan pada bulan­ bulan berikutnya.

Pasal 7
(1) Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS dilarang menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan hari raya yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Dalam hal pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan hari raya, kepada yang bersangkutan diberikan salah satu tunjangan hari raya yang jumlahnya lebih besar.

(3) Dalam hal pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menenma lebih dari 1 (satu) tunjangan hari raya, kelebihan pembayaran tersebut wajib dikembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
(1) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada DIPA satuan kerja berkenaan Tahun Anggaran 2018.

(3) Dalam hal LNS bukan merupakan satuan kerja, pembayaran tunjangan hari raya dibebankan pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja induk LNS.

Pasal 9
(1) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh KPA melalui penerbitan SPM langsung ke rekening penerima.

(2) Dalam hal pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka:
a. pembayaran tunjangan hari raya dilaksanakan melalui SPM langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran; dan

b. Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran tunjangan hari raya melalui transfer ke rekening penerima.

Pasal 10
(1) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan mengajukan SPM tunjangan hari raya kepada KPPN.

(2) SPM tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis SPM THR LNS.

(3) SPM tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clibuat tersendiri dan terpisah dari SPM penghasilan bulanan.

Pasal 11
SPM sebagaimana dimaksu dalam Pasal 9, disampaikan ke KPPN clengan memperhitungkan potongan pajak penghasilan.

Pasal 12
(1) Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran tunjangan hari raya yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Bendahara Pengeluaran segera menyetorkan sisa dana pembayaran tunjangan hari raya ke Kas Negara.

(2) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

BAB IV PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 14
(1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Lembaga Nonstruktural menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya.

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

    Download PMK Nomor 55/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian THR dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PMK Nomor 55/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian THR dalam Tahun  Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    PMK Nomor 55/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian THR dalam Tahun  Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural



    Download File:
    PMK Nomor 55/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian THR dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural.pdf

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PMK Nomor 55/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian THR dalam Tahun  Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural. Semoga bisa bermanfaat.
    PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018

    Diposting oleh Pada 5/25/2018 07:51:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018. Download file format PDF.

    PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018
    PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018

    PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018



    Download File:
    PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018.pdf

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
    PMK Nomor  53/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian Gaji Ke 13 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural Tahun 2018

    Diposting oleh Pada 5/25/2018 04:47:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas PMK Nomor  53/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian Gaji Ke 13 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural Tahun 2018. Download file format PDF.

    PMK Nomor  53/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian Gaji Ke 13 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural Tahun 2018
    PMK Nomor  53/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian Gaji Ke 13 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural Tahun 2018

    PMK Nomor 53/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/ PMK.05/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan Dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural

    Dibawah ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/ PMK.05/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan Dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural:



      Download PMK Nomor  53/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian Gaji Ke 13 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural Tahun 2018

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PMK Nomor 53/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/ PMK.05/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan Dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      PMK Nomor  53/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian Gaji Ke 13 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural Tahun 2018



      Download File:

      PMK Nomor 53/PMK.05/201.pdf
      PMK Nomor 75/ PMK.05/2017.pdf


      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas PMK Nomor  53/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian Gaji Ke 13 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural Tahun 2018:


      PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PMK. 05/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/ PMK.05/ 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

      Pasal I
      Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/ PMK. 05/ 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 841), diubah sebagai berikut:

      1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1 a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

      Pasal 11
      (1) Pembayaran penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan mengajukan SPM penghasilan ketiga belas kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

      (1a) SPM penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis SPM Penghasilan-13 LNS.

      (2) SPM penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM penghasilan bulanan.

      2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

      Pasal 12
      SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disampaikan ke KPPN dengan memperhitungkan potongan pajak penghasilan.

      3. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

      Pasal II
      Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

      Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

      Ditetapkan di Jakarta
      pada tanggal 23 Mei 2018

      MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
      ttd.
      SRI MULYANI INDRAWATI


      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PMK Nomor  53/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian Gaji Ke 13 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.

      Formulir Kontak

      Nama

      Email *

      Pesan *