Contoh SK Penetapan Pengurus Komite Sekolah

Diposting oleh Pada 11/27/2017 12:31:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Contoh SK Penetapan Pengurus Komite Sekolah untuk SD, SMP, SMA atau sederajat. Download file format .docx Microsoft Word.

Contoh SK Penetapan Pengurus Komite Sekolah
Contoh SK Penetapan Pengurus Komite Sekolah

Contoh SK Penetapan Pengurus Komite Sekolah

Sebagai pedoman, berikut ini kutipan teks dari isi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah:

Komite Sekolah berkedudukan di setiap Sekolah.
Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel. 

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Sekolah bertugas untuk:
a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
  1. kebijakan dan program Sekolah;
  2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
  3. kriteria kinerja Sekolah;
  4. kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
  5. kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.

Upaya kreatif dan inovatif harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:
a. orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain: 
  1. memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
  2. anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
c. pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
  1. pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
  2. orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
d. Persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
a. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
c. pemerintah desa;
d. forum koordinasi pimpinan kecamatan;
e. forum koordinasi pimpinan daerah;
f. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
g. pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.

Bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya. 

Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa.

Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.

Pengurus Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah.

Ketua Komite Sekolah diutamakan berasal dari unsur orangtua/wali siswa aktif.

Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Sekolah lain yang sejenis.

Pembentukan Komite Sekolah gabungan difasilitasi oleh dinas pendidikan sesuai kewenangannya.

Pengurus Komite Sekolah tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.

Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah yang bersangkutan.

Penetapan Komite Sekolah gabungan ditetapkan oleh kepala Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak.

Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART).

AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
a. nama dan tempat kedudukan;
b. dasar, tujuan dan kegiatan;
c. keanggotaan dan kepengurusan; 
d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
e. keuangan;
f. mekanisme kerja dan rapat-rapat;
g. perubahan AD dan ART; dan
h. pembubaran organisasi.

Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Keanggotaan Komite Sekolah berakhir apabila:
a. mengundurkan diri;
b. meninggal dunia;
c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Komite Sekolah melaksanakan fungsi dan tugas melalui koordinasi dan konsultasi dengan dewan pendidikan provinsi/dewan pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsi dan tugas berkoordinasi dengan Sekolah yang bersangkutan.

Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. 

Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.

Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.

Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
c. pengembangan sarana prasarana; dan
d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan 
c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan tidak boleh bersumber dari:
a. perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahan rokok;
b. perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahan minuman beralkohol; dan/atau
c. partai politik.

Pembiayaan operasional Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf d, digunakan untuk:
a. kebutuhan administrasi/alat tulis kantor;
b. konsumsi rapat pengurus; 
c. transportasi dalam rangka melaksanakan tugas; dan/atau
d. kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan

Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah;
b. melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung;
e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung;
f. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi komite Sekolah;
g. memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan/atau
i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah.

Komite Sekolah wajib menyampaikan laporan kepada orangtua/wali peserta didik, masyarakat, dan kepala Sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Laporan terdiri dari:
a. laporan kegiatan Komite Sekolah; dan
b. laporan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. 

Komite Sekolah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap diakui dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    Download Contoh SK Penetapan Pengurus Komite Sekolah dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh SK Penetapan Pengurus Komite Sekolah dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Contoh SK Penetapan Pengurus Komite Sekolah





    Download File:

    SK Penetapan Komite Sekolah.docx
    Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.pdf
    Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.docx

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh SK Penetapan Pengurus Komite Sekolah dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Semoga bisa bermanfaat.
    Contoh SK Kepala Sekolah Tentang Pembentukan Komite Sekolah SD

    Diposting oleh Pada 8/23/2017 01:29:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Contoh SK Kepala Sekolah Tentang Pembentukan Komite Sekolah SD. Download file format .docx Microsoft Word.

    Contoh SK Kepala Sekolah Tentang Pembentukan Komite Sekolah SD
    Contoh SK Kepala Sekolah Tentang Pembentukan Komite Sekolah SD

    Contoh SK Kepala Sekolah Tentang Pembentukan Komite Sekolah SD

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh SK Kepala Sekolah Tentang Pembentukan Komite Sekolah SD ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



    Download File:
    Contoh SK Kepala Sekolah Tentang Pembentukan Komite Sekolah SD.docx

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh SK Kepala Sekolah Tentang Pembentukan Komite Sekolah SD. Semoga bisa bermanfaat.
    Download Contoh SK Komite Sekolah SD SMP SMA SMK Format Microsoft Word

    Diposting oleh Pada 5/04/2017 11:25:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Contoh SK Komite Sekolah SD SMP SMA SMK. Download file format Microsoft Word.

    Contoh SK Komite Sekolah SD SMP SMA SMK Terbaru Format Microsoft Word
    Contoh SK Komite Sekolah SD SMP SMA SMK Terbaru Format Microsoft Word

    Download Contoh SK Komite Sekolah SD SMP SMA SMK Format Microsoft Word

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh SK Komite Sekolah SD SMP SMA SMK Format Microsoft Word ini, silahkan lihat di bawah ini.

    Contoh SK Komite Sekolah SD SMP SMA SMK Terbaru Format Microsoft Word


    Download File:
    Contoh SK Komite Sekolah SD SMP SMA SMK Format Microsoft Word.docx

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh SK Komite Sekolah SD SMP SMA SMK Format Microsoft Word. Semoga bisa bermanfaat.
    Modul dan Buku PPK (Penguatan Pendidikan Karakter)

    Diposting oleh Pada 1/31/2017 04:39:00 PM dengan 1 comment

    Berikut ini adalah berkas Modul dan Buku PPK (Penguatan Pendidikan Karakter). Buku-buku Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang terdiri dari Konsep dan Pedoman PPK, Panduan Penilaian PPK, Modul Pelatihan PPK bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Komite Sekolah, serta Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Calon Pelatih PPK. Bisa anda download file-nya dalam format PDF. Berkas ini mudah-mudahan berguna sebagai referensi ditujukan untuk Guru, Kepala Sekolah dan pihak lainnya di sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat.

    Modul dan Buku PPK (Penguatan Pendidikan Karakter)
    Modul dan Buku PPK (Penguatan Pendidikan Karakter)

    Modul dan Buku PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) ini dipublikasikan di laman resmi PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Modul dan Buku PPK (Penguatan Pendidikan Karakter)

    Berikut ini beberapa informasi yang kami kutip dari sebagian isi berkas Modul dan Buku PPK (Penguatan Pendidikan Karakter):

    Definisi PPK (Penguatan Pendidikan Karakter)

    PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) adalah Program pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

    Urgensi PPK (Penguatan Pendidikan Karakter)

    1. Pembangunan SDM merupakan pondasi pembangunan bangsa.
    2. Keterampilan abad 21 yang dibutuhkan siswa: Kualitas Karakter, Literasi Dasar, dan Kompetensi 4C, guna mewujudkan keunggulan bersaing Generasi Emas 2045.
    3. Kecenderungan kondisi degradasi moralitas, etika, dan budi pekerti.

    Latar Belakang

    1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3; “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
    2. Agenda Nawacita No. 8; Penguatan revolusi karakter bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian dari revolusi mental.
    3. Trisakti; Mewujudkan Generasi yang Berkepribadian dalam Kebudayaan.
    4. RPJMN 2015-2019; “Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai- nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran”
    5. Mempersiapkan Generasi Emas 2045 yang bertaqwa, nasionalis, tangguh, mandiri, dan memiliki keunggulan bersaing secara global.
    6. Arahan Khusus Presiden kepada Mendikbud untuk memperkuat pendidikan karakter. 

    Tantangan dan Urgensi

    1. Harmonisasi pengembangan potensi siswa yang belum optimal antara olah hati (etik), olah pikir (literasi), olah rasa (estetik), dan olah raga (kinestetik).
    2. Besarnya populasi siswa, guru, dan sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia.
    3. Belum optimalnya sinergi tanggungjawab terhadap pendidikan karakter anak antara sekolah, orang tua dan masyarakat.
    4. Tantangan globalisasi Pengaruh negatif teknologi informasi dan komunikasi terhadap gaya hidup remaja, serta pudarnya nilai-nilai religiusitas dan kearifan lokal bangsa.
    5. Terbatasnya pendampingan orang tua mengakibatkan krisis identitas dan disorientasi tujuan hidup anak
    6. Keterbatasan sarana belajar dan infrastruktur Prasana dan sarana sekolah, sarana transportasi, jarak antara rumah siswa ke sekolah (jalur sungai, hutan), sehingga PPK diimplementasikan bertahap.

    Buku Konsep dan Pedoman PPK



    Konsep Dasar Pendidikan Karakter - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



    Modul PPK Bagi Guru




    Modul PPK Bagi Kepala Sekolah




    Infografis Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)




    Infografis 5 Nilai Utama Penguatan Pendidikan Karakter - PPK sebagai Poros Pendidikan




      Download Modul dan Buku PPK (Penguatan Pendidikan Karakter)

      File selengkapnya silahkan anda lihat atau unduh pada tautan di bawah ini:


      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Modul dan Buku PPK (Penguatan Pendidikan Karakter). Semoga bisa bermanfaat.
      Sumber: PPK - Kemdikbud

      Lihat juga beberapa informasi dan berkas terkait dengan PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) di bawah ini.


      Permendikbud No 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

      Diposting oleh Pada 1/13/2017 11:03:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Permendikbud No 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Download file dalam format PDF. Berkas ini mudah-mudahan berguna sebagai referensi ditujukan untuk Guru, Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan pihak lainnya.

      Permendikbud No 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah
      Permendikbud No 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

      Permendikbud No 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

      SALINAN

      PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2016
      TENTANG KOMITE SEKOLAH 

      DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

      MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

      Menimbang :
      a. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, perlu dilakukan revitalisasi tugas komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong;
      b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Komite Sekolah;

      Mengingat :
      1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
      2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
      3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
      4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
      5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

      MEMUTUSKAN:

      Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KOMITE SEKOLAH.

      Pasal 1
      Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
      1. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan/ Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
      2. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
      3. Bantuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
      4. Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.
      5. Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.
      6. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
      7. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

      Pasal 2

      (1) Komite Sekolah berkedudukan di setiap Sekolah.
      (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
      (3) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel. 

      Pasal 3
      (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Sekolah bertugas untuk:
      a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
      1) kebijakan dan program Sekolah;
      2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
      3) kriteria kinerja Sekolah;
      4) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
      5) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
      b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
      c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
      (2) Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

      Pasal 4
      (1) Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:
      a. orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
      b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain: 
      1) memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
      2) anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
      c. pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
      1) pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
      2) orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
      d. Persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

      (2) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
      (3) Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
      a. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
      b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
      c. pemerintah desa;
      d. forum koordinasi pimpinan kecamatan;
      e. forum koordinasi pimpinan daerah;
      f. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau g. pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang
      membidangi pendidikan.

      Pasal 5

      Bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya. 

      Pasal 6
      (1) Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa.
      (2) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.
      (3) Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Sekolah.
      (4) Ketua Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari unsur orangtua/wali siswa aktif.
      (5) Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Sekolah lain yang sejenis.
      (6) Pembentukan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh dinas pendidikan sesuai kewenangannya.
      (7) Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.

      Pasal 7
      (1) Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah yang bersangkutan.
      (2) Penetapan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ditetapkan oleh kepala Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak.
      (3) Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART).
      (4) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
      a. nama dan tempat kedudukan;
      b. dasar, tujuan dan kegiatan;
      c. keanggotaan dan kepengurusan; 
      d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
      e. keuangan;
      f. mekanisme kerja dan rapat-rapat;
      g. perubahan AD dan ART; dan h. pembubaran organisasi.

      Pasal 8
      (1) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
      (2) Keanggotaan Komite Sekolah berakhir apabila:
      a. mengundurkan diri;
      b. meninggal dunia;
      c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
      d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

      Pasal 9
      (1) Komite Sekolah melaksanakan fungsi dan tugas melalui koordinasi dan konsultasi dengan dewan pendidikan provinsi/dewan pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya.
      (2) Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsi dan tugas berkoordinasi dengan Sekolah yang bersangkutan.

      Pasal 10
      (1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
      (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. 
      (3) Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
      (4) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
      (5) Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
      a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
      b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
      c. pengembangan sarana prasarana; dan
      d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
      (6) Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
      a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
      b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

      Pasal 11
      (1) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan tidak boleh bersumber dari:
      a. perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahan rokok;
      b. perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahan minuman beralkohol; dan/atau
      c. partai politik.
      (2) Pembiayaan operasional Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf d, digunakan untuk:
      a. kebutuhan administrasi/alat tulis kantor;
      b. konsumsi rapat pengurus; 
      c. transportasi dalam rangka melaksanakan tugas; dan/atau
      d. kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan

      Pasal 12
      Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
      a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah;
      b. melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
      c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
      d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung;
      e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung;
      f. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi komite Sekolah;
      g. memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
      h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan/atau
      i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah.

      Pasal 13
      (1) Komite Sekolah wajib menyampaikan laporan kepada orangtua/wali peserta didik, masyarakat, dan kepala Sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
      (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
      a. laporan kegiatan Komite Sekolah; dan
      b. laporan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. 

      Pasal 14

      Komite Sekolah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap diakui dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

      Pasal 15
      Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

      Pasal 16
      Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

      Permendikbud No 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah ini mungkin bermanfaat juga bagi anda yang membutuhkan referensi lainnya yang berhubungan Komite Sekolah seperti dasar hukum komite sekolah, tugas dan tanggung jawab komite sekolah, struktur organisasi komite sekolah, program komite sekolah, tugas komite sekolah tk, tupoksi komite sekolah lengkap, uraian tugas komite sekolah, tujuan komite sekolah dan lain-lain.

        Download Permendikbud No 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas ini silahkan lihat pada pratinjau atau file preview di bawah ini:

        Permendikbud No 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah



        Download File:
        Permendikbud No 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.pdf
        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Semoga bisa bermanfaat.

        Formulir Kontak

        Nama

        Email *

        Pesan *