Contoh Program Kerja Kegiatan Pesantren Kilat PASKIL Ramadhan SD MI SMP MTs SMA MA SMK MAK

Diposting oleh Pada 5/23/2018 05:18:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Contoh Program Kerja Kegiatan Pesantren Kilat (PASKIL) Ramadhan SD MI SMP MTs SMA MA SMK MAK. Download file format .doc atau .docx Microsoft Word.

Contoh Program Kerja Kegiatan Pesantren Kilat PASKIL Ramadhan SD MI SMP MTs SMA MA SMK MAK
Contoh Program Kerja Kegiatan Pesantren Kilat PASKIL Ramadhan SD MI SMP MTs SMA MA SMK MAK

Contoh Program Kerja Kegiatan Pesantren Kilat (PASKIL) Ramadhan SD MI SMP MTs SMA MA SMK MAK

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Program Kerja Kegiatan Pesantren Kilat (PASKIL) Ramadhan SD MI SMP MTs SMA MA SMK MAK ini silahkan lihat preview salah satu file dan unduh file lainnya pada link di bawah ini:

Contoh Program Kegiatan Pesantren Kilat (PASKIL) Ramadhan di SD/MI



Download File:

Contoh Jadwal Pesantren Kilat Ramadhan.docx
Contoh Program Kegiatan Ramadhan di SD.docx
Contoh Program Kerja (PASKIL) Pesantren Kilat SD-MI.doc
Contoh Program Kerja (PASKIL) Pesantren Kilat SMP-MTs.doc
Contoh Program Kerja PASKIL.doc
Contoh Rencana Program Kerja Ramadhan.docx
Contoh Susunan Acara Pesantren Kilat Ramadhan.docx
Program Pesantren Kilat Ramadhan SD.doc
Buku Kegiatan Ramadhan Pesantren Kilat
Contoh Formulir Pesantren Kilat
Proposal Kegiatan Ramadhan


Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Program Kerja Kegiatan Pesantren Kilat (PASKIL) Ramadhan SD MI SMP MTs SMA MA SMK MAK. Semoga bisa bermanfaat.
Buku Siswa SMK MAK Kelas X Simulasi Digital Semester 1 dan 2

Diposting oleh Pada 5/05/2018 08:19:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Buku Siswa SMK MAK Kelas X Mata Pelajaran Simulasi Digital Semester 1 dan 2. Download file format PDF.

Buku Siswa SMK MAK Kelas X Mata Pelajaran Simulasi Digital Semester 1 dan 2 Kurikulum 2013 ini diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK Kemdikbud RI. 

Buku Siswa SMK MAK Kelas X Mata Pelajaran Simulasi Digital Semester 1 dan 2
Buku Siswa SMK MAK Kelas X Mata Pelajaran Simulasi Digital Semester 1 dan 2

Buku Siswa SMK MAK Kelas X Mata Pelajaran Simulasi Digital Semester 1 dan 2

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Buku Siswa SMK MAK Kelas X Mata Pelajaran Simulasi Digital Semester 1 dan 2:

SIMULASI DIGITAL
Upaya Mengomunikasikan Gagasan atau Konsep Melalui Presentasi Digital

Teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini telah memungkinkan cara berkomunikasi dan bakutukar informasi manusia satu dengan manusia lainnya, mencapai tingkat tertinggi dibandingkan dengan pada masa sebelumnya. Informasi yang disampaikan dalam bentuk teks saja tidak cukup. Informasi tersebut dapat dilengkapi dengan visualisasi yang tampil secara dinamis, bergerak, disertai suara. Informasi tersebut menjadi lebih penting, jika berisi gagasan atau konsep. Cara membuat visualisasi dan cara menyampaikan informasi tersebut harus dipelajari dengan baik agar isi yang terkandung di dalamnya dapat tersampaikan.

Cara yang praktis mengomunikasikan gagasan atau konsep kepada orang lain adalah melalui presentasi digital yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Teknologi informasi dan komunikasi juga memungkinkan seseorang membuat rekaan/tiruan (simulasi) dari kondisi yang sebenarnya sebagai peraga penyampaian informasi.

Semua upaya menyampaikan gagasan atau konsep tersebut dikemas dalam Simulasi Digital. Mata Pelajaran Simulasi Digital tidak berdiri sendiri. Mata pelajaran ini terkait dengan mata pelajaran produktif pada Bidang Keahlian atau Program Keahlian yang dipelajari di SMK. Mata pelajaran ini tidak dapat dipisahkan dengan isi yang akan dikomunikasikan, yaitu gagasan atau konsep sebagai solusi atas masalah yang terkait dengan mata pelajaran produktif.
Simulasi Digital bukan sekadar format tetapi juga konten
Penguasaan Simulasi Digital tidak hanya berguna bagi Anda untuk memperoleh nilai dalam mata pelajaran, bahkan tidak hanya bermanfaat untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep selama Anda belajar di SMK. Simulasi Digital adalah kebutuhan manusia. Keterampilan ini akan menjadi bagian dari kecakapan hidup (life skill) Anda. 

Deskripsi Mata Pelajaran Simulasi Digital
Mata pelajaran Simulasi Digital adalah mata pelajaran yang membekali siswa agar dapat mengomunikasikan gagasan atau konsep melalui media digital.

Dalam proses pemelajaran, siswa dapat mengomunikasikan gagasan atau konsep yang dikemukakan orang lain dan mewujudkannya melalui presentasidigital, dengan tujuan untukmenguasai teknik mengomunikasikan gagasan atau konsep.

Tujuan akhir setelah siswa mempelajari berbagai keteknikan dan cara bekerja yang terkait dengan mata pelajaran kejuruan, siswa mampu mengomunikasikan gagasan atau konsep yang ditemukannya sendiri atau modifikasi dari gagasan atau konsep yang sudah ada.

Pada dasarnya kemampuan mengomunikasikan gagasan atau konsep, sama pentingnya dengan penemuan gagasan atau konsep itu sendiri.

Kemampuan mengomunikasikan gagasan atau konsep dengan tepat, mencerminkan kecerdasan pola pikir dan tingkat penguasaan terhadap gagasan atau konsep tersebut.

Media digital yang dimanfaatkan untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep, dipilih dari yang telah tersedia secara luas melalui aplikasi atau layanandengan menggunakan peralatan elektronika atau peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang ada.

    Download Buku Siswa SMK MAK Kelas X Mata Pelajaran Simulasi Digital Semester 1 dan 2

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku Siswa SMK MAK Kelas X Mata Pelajaran Simulasi Digital Semester 1 dan 2. ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Buku Siswa SMK MAK Kelas X Mata Pelajaran Simulasi Digital Semester 1 dan 2



    Download File:
    Buku Siswa SMK MAK Kelas X Simulasi Digital Semester 1.pdf
    Buku Siswa SMK MAK Kelas X Simulasi Digital Semester 2.pdf

    Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Buku Siswa SMK MAK Kelas X Mata Pelajaran Simulasi Digital Semester 1 dan 2. Semoga bisa bermanfaat.
    Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah

    Diposting oleh Pada 3/11/2018 10:38:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah (MI, MTs, MA, MAK). Download file format .cdr Corel Draw, Gambar .png dan format PDF.

    Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah
    Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah

    Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah

    Pada Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah ini antara lain berisi Nama Madrasah, NPSN dan NSM, Alamat, NPWP, Status Madrasah, Waktu Belajar, Nomor SK Pendirian dan Tanggal SK, Tahun Berdiri, Status Akreditasi dan Tanggal Akreditasi Penyelenggara, Nomor SK Menkumham, Lokasi Madrasah ke Kecamatan dan Kabupaten, Status Bangunan Madrasah, Visi Madrasah, Misi Madrasah, Tujuan Madrasah dan lain-lain.

      Download Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah



      Download File:

      Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Sekolah Madrasah.cdr
      Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Sekolah Madrasah.pdf
      Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Sekolah Madrasah.png


      Sumber/Referensi: 
      https://ayomadrasah.blogspot.co.id/2018/03/papan-data-profil-visi-misi-sekolah.html

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah. Semoga bisa bermanfaat.
      SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

      Diposting oleh Pada 3/04/2018 08:23:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Peraturan Bersama (SKB) Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 41 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah). Download file format PDF.

      SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
      SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

      SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Bersama (SKB) Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 41 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah):

      Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

      UKS/M bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan pekembangan yang harmonis peserta didik.

      Sasaran UKS/M dalam Peraturan Bersama ini meliputi:
      a. peserta didik;
      b. pendidik;
      c. tenaga kependidikan; dan 
      d. masyarakat sekolah.

      Kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M; (2) Trias UKS/M meliputi :
      a. pendidikan kesehatan;
      b. pelayanan kesehatan; dan
      c. pembinaan lingkungan sekolah sehat. 

      Pendidikan kesehatan meliputi:
      a. meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
      b. penanaman dan pembiasaan hidup bersih dan sehat serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan
      c. pembudayaan pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.


      Pelaksanaan pelayanan kesehatan ntara lain meliputi:
      a. stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK);
      b. penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala;
      c. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
      d. pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
      e. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)/pertolongan pertama pada penyakit (P3P);
      f. pemberian imunisasi;
      g. tes kebugaran jasmani;
      h. pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
      i. pemberian tablet tambah darah;
      j. pemberian obat cacing;
      k. pemanfaatan halaman sekolah sebagai taman obat keluarga (TOGA)/apotek hidup;
      l. penyuluhan kesehatan dan konseling;
      m. pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
      n. informasi gizi;
      o. pemulihan pasca sakit; dan
      p. rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit.

      Pembinaan lingkungan sekolah sehat meliputi :
      a. pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan (7K);
      b. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap rokok, pornografi, narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan kekerasan; dan
      c. pembinaan kerja sama antar masyarakat sekolah.

      Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Trias UKS/M, memerlukan aspek pendukung meliputi :
      a. ketenagaan;
      b. pendanaan;
      c. sarana prasarana;
      d. manajemen; dan
      e. penelitian dan pengembangan. 

      Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

      Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

      Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M meliputi:
      a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
      b. merumuskan dan menyusun standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
      c. mendorong pemerintah daerah melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKS/M, dan kader kesehatan;
      d. menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar;
      e. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
      f. membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkaladi semua sekolah;
      g. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang UKS/M;
      h. mendorong pemerintah daerah untuk pengadaan sarana prasarana UKS/M;
      i. mengembangkan model sekolah sehat; dan
      j. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah.

      Kementerian Kesehatan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M meliputi:
      a. menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS/M;
      b. memfasilitasi gerakan masyarakat, sekolah, maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKS/M;
      c. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang UKS/M;
      d. menyediakan prototype media KIE, pedoman pembinaan UKS/M bagi tenaga kesehatan, dan memfasilitasi dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk penggandaan media KIE;
      e. meningkatkan akses terhadap media KIE, pedoman, dan buku-buku tentang materi kesehatan;
      f. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sekolah;
      g. memonitor, mengendalikan, mengelola agar penjaringan kesehatan oleh tenaga kesehatan dapat terlaksana dengan baik; 
      h. melakukan persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS);
      i. melaksanakan pembinaan pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah/madrasah;
      j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian faktor resiko lingkungan secara terpadu;
      k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan; dan
      l. mengembangkan metode promosi kesehatan di sekolah yang mendukung UKS/M.

      Kementerian Agama melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M meliputi :
      a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
      b. menetapkan standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
      c. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan agama;
      d. menyusun, menggandakan, dan mendistribusikan pedoman pendidikan kesehatan dan buku-buku UKS/M lainnya untuk memenuhi kebutuhan madrasah dan pondok pesantren umum di bawah binaan Kementeriaan Agama;
      e. menyediakan fasilitas UKS/M yang meliputi sarana prasarana berupa ruang UKS/M beserta peralatan yang dibutuhkan;
      f. membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua madrasah dan pondok pesantren;
      h. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di madrasah dan pondok pesantren;
      i. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang lingkungan madrasah dan pondok pesantren sehat; dan
      j. mengembangkan model Madrasah dan Pondok Pesantren Sehat.

      Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M meliputi :
      a. memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program UKS/M;
      b. mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membuat Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan UKS/M;
      c. mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan UKS/M dalam perencanaan daerah di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
      d. mendorong daerah untuk mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan UKS/M; dan
      e. mendorong daerah untuk membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M provinsi, sekretariat TP UKS/M kabupaten/kota, dan sekretariat TP UKS/M kecamatan. 

      Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, 1067/Menkes/SKB/VII/2003, MA/230A/2003, dan 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

        Download SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Bersama (SKB) Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 41 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)



        Download File:
        SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah).pdf

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan Bersama (SKB) Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 41 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah). Semoga bisa bermanfaat.
        Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019 untuk RA, MI, MTs, MA dan MAK

        Diposting oleh Pada 3/02/2018 01:53:00 AM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019 untuk RA, MI, MTs, MA dan MAK. Download file PDF.

        Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019
        Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019

        Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019

        Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019:

        Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun 2018 ini telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 481 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018.

        Tujuan
        Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 bertujuan untuk:
        1. menjamin penerimaan peserta didik baru di madrasah berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang berkeadilan;
        2. memberikan pedoman bagi Kepala Madrasah, orang tua siswa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di madrasah. 

        Ruang Lingkup
        Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru ini meliputi tata cara penerimaan pada:
        1. Raudlatul Athfal;
        2. Madrasah Ibtidaiyah;
        3. Madrasah Tsanawiyah;
        4. Madrasah Aliyah; dan
        5. Madrasah Aliyah Kejuruan;

        Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru

        Ketentuan Umum:
        1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) RA dan Madrasah dilaksanakan secara daring atau secara luring.
        2. RA dan Madrasah melaksanakan PPDB pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli setiap tahun. Dalam hal madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Madrasah Negeri) atau Madrasah Unggulan akan melaksanakan PPDB lebih cepat dari jadwal di atas, madrasah dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.
        3. Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait dengan: a. persyaratan; b. sistem seleksi; c. daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar; d. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman madrasah maupun media lainnya (website resmi madrasah, website Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, dan website Kanwil Kemenag Provinsi).
        4. Khusus Penerimaan Peserta Didik Baru pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia dan Madrasah Aliyah Penyelenggara Program Keagamaan (MAN PK) dilaksanakan secara daring dan dilaksanakan secara nasional di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

        Persyaratan:
        1. Raudhatul Athfal; Persyaratan penerimaan calon peserta didik baru pada RA adalah sebagai berikut: a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B (dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang).
        2. Madrasah Ibtidaiyah (MI); Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) MI adalah: a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik dengan mempertimbangkan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan; dan b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima dengan mempertimbangkan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan. c. calon peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dapat diterima yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, maka rekomendasi dapat dilakukan oleh guru Sekolah/Madrasah.
        3. Madrasah Tsanawiyah (MTs); Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) MTs: a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) MI/SD/Program Paket A/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula atau bentuk lain yang sederajat. Bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat diterima pada MTs yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif tanpa harus mempertimbangkan faktor usia. c. Khusus bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
        4. Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) MA dan MAK: a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun; b. memiliki ijazah/STTB MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat; dan c. memiliki SHUN MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat. Untuk siswa MTs selain SHUN harus juga memiliki SHUAMBN. Bagi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan luar negeri dapat dikecualikan dari persyaratan kepemilikan SHUN/SHUAMBN, apabila satuan pendidikan luar negeri tersebut tidak menerbitkan hasil ujian nasional. Begitu juga bagi calon peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat diterima pada MA/MAK yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif tanpa harus mempertimbangkan persyaratan usia dan kepemilikan SHUN/SHUAMBN. d. khusus bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

        Tata Cara Seleksi:
        Tata cara seleksi di bawah ini berlaku untuk semua madrasah terutama madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan sistem seleksi lain yang ditetapkan melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik atau tes lainnya.
        1. Raudhatul Athfal; Seleksi calon peserta didik baru pada RA mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan: a. usia; dan b. jarak tempat tinggal ke Raudhatul Athfal. 
        2. Madrasah Ibtidaiyah; Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) MI mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. usia; b. jarak tempat tinggal ke Madrasah; dan c. hasil tes kematangan psikologis (jika diperlukan). Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) MI tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung. Namun, MI dapat mempertimbangkan seleksi berdasarkan hasil tes kematangan psikologis peserta didik, apabila daya tampung terbatas.
        3. Madrasah Tsanawiyah; Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) MTs mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. usia; b. nilai hasil ujian MI/SD/Program Paket A/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula atau bentuk lain yang sederajat. Dalam hal seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan sebelum nilai hasil ujian MI/SD keluar, seleksi dapat didasarkan pada hasil tes potensi belajar dan/atau tes akademik sejenisnya; c. prestasi di bidang akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada KSM, OSK, OSP, OSN, dan kompetisi sejenisnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, dan Perguruan Tinggi Terakreditasi dalam atau luar negeri; d. prestasi di bidang non-akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada AKSIOMA atau ajang kompetisi sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, dan lembaga profesional lainnya; e. persyaratan usia dan memiliki SHUN dan SHUAMBN sebagaimana dimaksud dalam persyaratan di atas tidak berlaku bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
        4. Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan; Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) MA dan MAK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. usia; b. SHUN MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat. Dalam hal seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan sebelum nilai hasil ujian MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho keluar, seleksi dapat didasarkan pada hasil tes potensi belajar dan/atau tes akademik sejenisnya; c. prestasi di bidang akademik dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada KSM, OSK, OSP, OSN, dan kompetisi sejenisnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, dan Perguruan Tinggi Terakreditasi dalam atau luar negeri; dan d. prestasi di bidang non-akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada AKSIOMA atau ajang kompetisi sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaam, Pemerintah Daerah, dan lembaga profesional lainnya.e. persyaratan usia dan memiliki SHUN dan SHUAMBN sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas tidak berlaku bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

        Kebijakan Afirmatif
        Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib menerima calon peserta didik dengan kriteria sebagai berikut:
        1. mempunyai prestasi akademik dan non-akademik paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
        2. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Madrasah berdasarkan hasil evaluasi Madrasah bersama dengan Komite Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
        3. berasal dari anak berkebutuhan khusus paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima bagi madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif. Setiap Provinsi harus tersedia paling sedikit 1 (satu) Madrasah Negeri pada semua jenjang (MIN, MTsN, dan MAN) yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

        Daftar Ulang
        1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Madrasah yang bersangkutan.
        2. Pendaftaran ulang dilakukan oleh RA dan Madrasah untuk memastikan status peserta didik lama pada Madrasah yang bersangkutan.

        Pembiayaan
        1. Pembiayaan PPDB dan pendaftaran ulang pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak boleh dibebankan pada pungutan dari peserta didik;
        2. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada anggaran BOS sebagaimana tercantum dalam anggara DIPA pada tahun anggaran berjalan.

          Download Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019



          Download File:
          Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019.pdf

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019. Semoga bisa bermanfaat.
          Papan Bank Data Administrasi Kelas untuk Madrasah

          Diposting oleh Pada 2/28/2018 11:05:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas contoh Contoh Papan Bank dan Data Administrasi Kelas untuk Madrasah. Download file format .cdr CorelDraw.

          Papan Data Administrasi Kelas
          Papan Data Administrasi Kelas

          Papan Bank Data Kelas
          Papan Bank Data Kelas

          Papan Bank Data dan Administrasi Kelas untuk Madrasah

          Contoh Papan Bank dan Data Administrasi Kelas untuk Madrasah ini berisi antara lain:
          Model 1:
          • Data Keadaan Berdasarkan Usia Siswa
          • Mutasi Siswa
          • Jadwal Pelajaran
          • Grafik Daya Serap
          • Daftar Peringkat 10 Besar
          • Grafik Absensi Siswa
          • Daftar Piket
          • Absensi Harian
          • Struktur Organisasi Kelas
          • Rekap Pendidikan Orangtua
          • Rekap Pekerjaan  Orangtua

          Model 2:
          • Identitas Siswa di Kelas
          • Jadwal Pelajaran
          • Daftar Inventaris Barang
          • Tata Tertib Siswa
          • Denah Tempat Duduk
          • Absensi Siswa Harian
          • Daftar Piket Kelas
          • Susunan Organisasi Kelas
          • Rekap Pendidikan Orangtua
          • Rekap Pekerjaan Orangtua

            Download Papan Bank Data dan Administrasi Kelas untuk Madrasah

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Papan Bank dan Data Administrasi Kelas untuk Madrasah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

            Contoh Papan Bank dan Data Administrasi Kelas untuk Madrasah



            Download File:

            Contoh Papan Bank Data Kelas.cdr
            Contoh Papan Data Administrasi Kelas.cdr


            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Papan Bank dan Data Administrasi Kelas untuk Madrasah. Semoga bisa bermanfaat.
            Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SD-MI, SMP-MTs, SMA-MA, SMK-MAK

            Diposting oleh Pada 2/26/2018 08:17:00 PM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Permendikbud No. 24/2016. Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi ini untuk satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK. Download file buku format PDF.

            Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SD-MI, SMP-MTs, SMA-MA, SMK-MAK
            Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SD-MI, SMP-MTs, SMA-MA, SMK-MAK

            Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK

            Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SD-MI, SMP-MTs, SMA-MA, SMK-MAK:

            Pendidikan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menanamkan dan membina nilai-nilai karakter antikorupsi bagi peserta didik, pada jenjang pendidikan dasar. Mereka merupakan generasi yang akan mengganti generasi sekarang yang menduduki berbagai jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta. Melalui pendidikan, proses perubahan sikap mental akan terjadi pada diri seseorang. Dengan perubahan tersebut, diharapkan generasi muda secara sadar mampu menerapkan dan mengimplementasikan sikap dan perilaku antikorupsi.

            Penanaman nilai-nilai antikorupsi menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan informal (keluarga), formal (persekolahan), dan nonformal (masyarakat). Penanaman nilai tersebut di persekolahan dilakukan melalui pengintegrasian pendidikan antikorupsi (PAk) dalam proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai pengembangan pembelajaran tematik.

            Pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan pada pembelajaran PPKn dilaksanakan di satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK secara berkelanjutan, ditekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa meninggalkan pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan keteladanan antikorupsi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku.

            Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi ini disusun sebagai bahan dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan penanaman niliai-nilai antikorupsi pada pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum 2013 edisi revisi 2016, sehingga pendidikan antikorupsi di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dengan demikian, peserta didik lebih memahami makna tindakan koruptif, dan berani bersikap serta berperilaku antikorupsi.

              Download Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK ini silahkan lihat preview salah satu buku dan unduh buku lainnya pada link di bawah ini:

              Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SMP/MTs



              Download File:

              1 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SD MI Kelas I.pdf
              2 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SD MI Kelas II.pdf
              3 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SD MI Kelas III.pdf
              4 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SD MI Kelas IV.pdf
              5 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SD MI Kelas V.pdf
              6 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SD MI Kelas VI.pdf
              7 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SMP MTs Kelas VII.pdf
              8 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SMP MTs Kelas VIII.pdf
              9 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SMP MTs Kelas IX.pdf
              10 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SMA MA SMK MAK Kelas X.pdf
              11 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SMA MA SMK MAK Kelas XI.pdf
              12 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SMA MA SMK MAK Kelas XII.pdf


              Sumber: http://dikdasmen.kemdikbud.go.id

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK. Semoga bisa bermanfaat.
              Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas untuk SD-MI, SMP-MTs, SMA-MA, SMK-MAK

              Diposting oleh Pada 2/26/2018 07:21:00 PM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK. Download file PDF.

              Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK
              Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas

              Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK

              Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK:

              Pendidikan merupakan salah satu strategi yang efektif sebagai penanaman nilai dan norma, termasuk di dalamnya nilai disiplin, etika, dan budaya berlalu lintas bagi peserta didik, dalam hal ini peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mereka merupakan generasi yang akan mengganti generasi sekarang yang menduduki berbagai jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta. Melalui pendidikan, proses perubahan sikap mental akan terjadi pada diri seseorang. Dengan perubahan tersebut diharapkan generasi muda secara sadar mampu menerapkan sikap dan perilaku disiplin, etika, dan budaya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

              Penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ini, menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan formal (persekolahan) maupun informal. Pelaksanaan penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas di persekolahan dilakukan melalui pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas (PLL) ke dalam proses pembelajaran khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

              Pendidikan Lalu Lintas yang diintegrasikan pada mata pelajaran PPKn dilaksanakan di satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK secara berkelanjutan ditekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa mengabaikan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan keteladanan dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku.

              Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas ini, disusun sebagai bahan dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas pada pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum 2013, sehingga Pendidikan Lalu Lintas di SD/MI dapat diimplementasikan secara efektif dan efesien. Dengan demikian peserta didik bertanggung jawab dan berperilaku disiplin berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

                Download Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK ini silahkan lihat preview salah satu buku dan unduh buku lainnya pada link di bawah ini:

                Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas untuk SD/MI



                Download File:

                1 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas I SD-MI.pdf
                2 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas II SD-MI.pdf
                3 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas III SD-MI.pdf
                4 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas IV SD-MI.pdf
                5 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas V SD-MI.pdf
                6 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas VI SD-MI.pdf
                7 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas VII-SMP-MTs.pdf
                8 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas VIII-SMP-MTs.pdf
                9 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas IX-SMP-MTs.pdf
                10 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas X-SMA-MA-SMK-MAK.pdf
                11 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas XI-SMA-MA-SMK-MAK.pdf
                12 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas XII-SMA-MA-SMK-MAK.pdf


                Sumber: http://dikdasmen.kemdikbud.go.id

                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK. Semoga bisa bermanfaat.
                POS Akreditasi Sekolah Tahun 2018 Download Instrumen dan Perangkat Terbaru

                Diposting oleh Pada 2/23/2018 10:19:00 AM dengan No comments

                Berikut ini adalah berkas POS Akreditasi Sekolah Tahun 2018 Download Instrumen dan Perangkat Terbaru. Download file POS Akreditasi Sekolah Tahun 2018 format PDF.

                POS Akreditasi Sekolah Tahun 2018 Download Instrumen dan Perangkat Terbaru
                POS Akreditasi Sekolah Tahun 2018

                POS Akreditasi Sekolah Tahun 2018 Download Instrumen dan Perangkat Terbaru

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas POS Akreditasi Sekolah Tahun 2018  ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

                POS Akreditasi Sekolah Tahun 2018



                Download File:
                POS AKREDITASI 2018.02.20 Final 2.pdf

                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file POS Akreditasi Sekolah Tahun 2018 Download Instrumen dan Perangkat Terbaru. Semoga bisa bermanfaat.
                Contoh Buku Kerja Jurnal Kelas Tematik Kurikulum 2013

                Diposting oleh Pada 2/17/2018 01:34:00 AM dengan No comments

                Berikut ini adalah berkas Contoh Format Buku Kerja / Jurnal Kelas Tematik Kurikulum 2013 untuk sekolah/madrasah. Jurnal Agenda Guru, Jadwal Mengajar, Absensi Siswa dan lain-lain. Download file format .docx Microsoft Word.

                Contoh Buku Kerja/Jurnal Kelas Tematik Kurikulum 2013
                Contoh Buku Kerja/Jurnal Kelas Tematik Kurikulum 2013

                Download Contoh Format Buku Kerja/Jurnal Kelas Tematik Kurikulum 2013

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Buku Kerja/Jurnal Kelas Tematik Kurikulum 2013 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

                Contoh Buku Kerja/Jurnal Kelas Tematik Kurikulum 2013



                Download File:
                Contoh Jurnal Kelas Tematik Kurikulum 2013.docx

                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Buku Kerja/Jurnal Kelas Tematik Kurikulum 2013. Semoga bisa bermanfaat.
                Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah

                Diposting oleh Pada 2/14/2018 09:54:00 PM dengan No comments

                Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah. Download file format PDF.

                Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah
                Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah

                Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah

                Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah:

                PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH

                BAB I
                KETENTUAN UMUM

                Pasal 1
                Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
                1. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), dan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya.
                2. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Program Paket A/Ula setara SD/MI, Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs dan Program Paket C/Ulya setara SMA/MA.
                3. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
                4. Ujian Sekolah selanjutnya disingkat US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan terhadap standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan dalam USBN dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan pada SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula.
                5. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
                6. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
                7. UN untuk Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian penyetaraan pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan pada Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs dan Program Paket C/Ulya setara SMA/MA.
                8. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut Nilai USBN adalah nilai yang diperoleh peserta didik melalui USBN.
                9. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik melalui UN.
                10. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BSNP adalah badan mandiri dan profesional yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan Standar Nasional Pendidikan.
                11. Program Ula adalah pendidikan dasar 6 (enam) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket A dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
                12. Program Wustha adalah pendidikan dasar 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
                13. Program Ulya adalah pendidikan menengah 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket C dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
                14. Kisi-Kisi Ujian adalah acuan untuk mengembangkan dan merakit naskah USBN dan UN yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku.Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
                15. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
                16. Prosedur Operasi Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat POS USBN adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan USBN.
                17. Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat POS UN adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan UN.
                18. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
                19. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
                20. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
                21. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

                BAB II
                PENYELENGGARAAN

                Pasal 2
                (1) Penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui USBN dan US.

                (2) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilaksanakan melalui UN.

                (3) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk peserta didik pada SMK/MAK termasuk ujian kompetensi keahlian.

                (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

                (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mata pelajaran yang diujikan dalam USBN diatur dalam POS yang ditetapkan oleh BSNP.

                (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ujian kompetensi keahlian untuk SMK/MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal terkait.

                Pasal 3
                (1) US sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diikuti oleh peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula.

                (2) USBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diikuti oleh peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK, Program Paket A/Ula, SDLB, SMP/MTs/SMPTK, Program Paket B/Wushta, SMPLB, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK, Program Paket C/Ulya, dan SMALB.

                (3) UN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diikuti oleh peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPTK, Program Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK dan Program Paket C/Ulya. 

                Pasal 4
                (1) Penilaian hasil belajar melalui USBN pada Jenjang SD/MI/SDTK/SDLB dan Program Paket A/Ula diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.

                (2) Penilaian hasil belajar melalui US pada Jenjang SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.

                (3) Penilaian hasil belajar melalui USBN pada Jenjang SMP/MTs/SMPTK/SMPLB, Program Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK/SMALB, SMK/MAK dan Program Paket C/Uya diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.

                (4) Penilaian hasil belajar melalui UN pada Jenjang SMP/MTs/SMPTK, Program Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK dan Program Paket C/Uya diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.

                (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan USBN untuk satuan/program pendidikan yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) USBN.

                (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan UN untuk satuan/program pendidikan yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) UN.

                BAB III
                PERSYARATAN PESERTA DIDIK MENGIKUTI US, USBN DAN UN

                Pasal 5
                (1) Peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK, SDLB dan Program Paket A/Ula yang mengikuti US dan USBN harus memenuhi persyaratan: 
                a. telah berada pada tahun terakhir di jenjang SD/MI/SDTK/SDLB;
                b. telah atau pernah berada pada tahun terakhir untuk Program Paket A/Ula; atau
                c. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas IV semester 1 sampai dengan kelas VI semester 1 untuk peserta didik pada SD/MI/SDTK, SDLB dan Program Paket A/Ula.

                (2) Peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPTK, SMPLB, SMA/MA/SMTK/SMAK, SMALB, SMK/MAK yang mengikuti USBN dan UN harus memenuhi persyaratan: 
                a. terdaftar pada semester terakhir di Satuan Pendidikan dan memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 sampai dengan semester 5; atau 
                b. telah menyelesaikan seluruh beban SKS yang dipersyaratkan bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang setara dengan semester 5.

                (3) Peserta didik pada Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya yang mengikuti USBN dan UN harus memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada Pendidikan Kesetaraan.

                Pasal 6
                (1) Peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK, SDLB, dan program Paket A/Ula wajib mengikuti US dan/atau USBN.

                (2) Peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPTK, SMA/MA/SMTK/SMAK, SMK/MAK, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya wajib mengikuti UN dan USBN.

                (3) Peserta didik jenjang SD pada SPK wajib mengikuti US dan USBN.

                (4) Peserta didik jenjang SMP dan jenjang SMA pada SPK wajib mengikuti UN. 

                (5) Peserta didik pada jenjang SMA/MA/SMTK/SMAK, SMK/MAK, SMALB dan Program Paket C/Ulya berhak mengulang UN untuk memenuhi kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan.

                (6) Peserta didik yang berhalangan karena alasan tertentu dengan disertai bukti yang sah dapat mengikuti US susulan, USBN susulan dan UN susulan.

                (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal UN diatur dalam POS yang ditetapkan oleh BSNP.

                Pasal 7
                (1) Peserta didik jenjang SMP dan SMA pada SPK tidak wajib mengikuti USBN

                (2) Peserta didik pada SMPLB dan SMALB tidak wajib mengikuti UN.

                (3) Dalam hal peserta didik pada SMALB yang mengikuti UN, berhak mengulang UN untuk memenuhi kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan.

                Pasal 8
                (1) Pelaksanaan US dan USBN dapat melalui ujian berbasis kertas atau ujian berbasis komputer dan kertas.

                (2) Pelaksanaan UN diutamakan melalui ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

                (3) Dalam hal UNBK tidak dapat dilaksanakan maka UN dilaksanakan berbasis kertas.

                Pasal 9
                (1) Satuan Pendidikan wajib menyampaikan nilai rapor, Nilai US, dan Nilai USBN kepada Kementerian untuk kepentingan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

                (2) Penyampaian nilai rapor, Nilai US, dan Nilai USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memasukkan nilai melalui data pokok pendidikan. 

                (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Nilai USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS USBN yang ditetapkan oleh BSNP.

                BAB IV
                BAHAN US, USBN, DAN UN

                Pasal 10
                (1) Kisi-kisi ujian merupakan acuan dalam pengembangan dan perakitan naskah soal ujian yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku.

                (2) Kisi-kisi USBN dan UN ditetapkan oleh BSNP.

                Pasal 11
                (1) Naskah USBN terdiri atas:
                a. sejumlah 20% (dua puluh persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) butir soal disiapkan oleh Kementerian;
                b. sejumlah 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) butir soal disiapkan oleh guru pada Satuan Pendidikan dan dikonsolidasikan di Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Forum Tutor, dan Kelompok Kerja Guru Pondok Pesantren Salafiah (Pokja PPS).

                (2) Naskah USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan disiapkan oleh Kementerian Agama dan Satuan Pendidikan.

                (3) Naskah USBN SDLB, SMPLB dan SMALB disiapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan BSNP.

                (4) Naskah ujian untuk mata pelajaran Penghayat Kepercayaan disusun oleh satuan pendidikan. berkoordinasi dengan majelis penghayat yang bersangkutan. 

                (5) Naskah US disiapkan oleh Satuan Pendidikan.

                Pasal 12
                (1) Penggandaan naskah US dilakukan oleh satuan pendidikan.

                (2) Penggandaan bahan USBN dilakukan oleh Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, atau Dinas Pendidikan Provinsi/Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama.

                (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penggandaan naskah USBN diatur dalam POS USBN.

                Pasal 13
                (1) Penggandaan dan distribusi bahan UN berbasis kertas dilakukan oleh Pemerintah.

                (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggandaan dan pendistribusian bahan UN berbasis kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

                BAB V
                BIAYA PENYELENGGARAAN US, USBN, DAN UN

                Pasal 14
                (1) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan US dan USBN bersumber dari anggaran Satuan Pendidikan, Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang bersangkutan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

                (2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan. 

                (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Pendidikan dilarang memungut biaya pelaksanaan UN dari peserta didik, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik.

                Pasal 15
                Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan wajib melakukan sosialisasi US, USBN, dan UN.

                Pasal 16
                (1) Setiap peserta didik yang telah mengikuti UN akan mendapatkan SHUN.

                (2) SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
                a. biodata siswa; dan
                b. Nilai UN untuk setiap mata pelajaran yang diujikan, dan pencapaian kompetensi lulusan untuk setiap mata pelajaran yang diujikan.

                (3) Pencapaian kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dalam kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang.

                Pasal 17
                Hasil UN digunakan sebagai dasar untuk:
                a. pemetaan mutu program dan/atau Satuan Pendidikan;
                b. pertimbangan seleksi masuk Jenjang Pendidikan berikutnya; dan
                c. pembinaan dan pemberian bantuan kepada Satuan Pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

                Pasal 18
                Hasil USBN pada jenjang SD/MI/SDTK/SDLB dan Program Paket A/Ula dapat digunakan sebagai pertimbangan seleksi masuk Jenjang Pendidikan berikutnya. 

                BAB VI
                KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN

                Pasal 19
                (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah:
                a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
                b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan c. lulus ujian satuan/program pendidikan.

                (2) Kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh satuan/program pendidikan yang bersangkutan.

                Pasal 20
                (1) Penyelesaian seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, untuk peserta didik:
                a. SD/MI/SDTK dan SDLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas I sampai kelas VI.
                b. SMP/MTs/SMPTK dan SMPLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas VII sampai dengan kelas IX;
                c. SMA/MA/SMTK/SMAK, SMALB, dan SMK/MAK program 3 (tiga) tahun apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XII;
                d. SMK/MAK program 4 (empat) tahun apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XIII;
                e. SMP/MTs/SMPTK dan SMA/MA/SMTK/SMAK yang menerapkan SKS apabila telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang dipersyaratkan; atau
                f. Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C, apabila telah menyelesaikan keseluruhan kompetensi masing-masing program. 

                (2) Satuan Pendidikan yang menerapkan SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memiliki izin dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

                Pasal 21
                (1) Peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan diberikan ijazah.

                (2) Ketentuan mengenai ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

                BAB VII
                SANKSI

                Pasal 22
                (1) Setiap orang, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan US, USBN, dan UN wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan US, USBN, dan UN.

                (2) Setiap orang, kelompok, dan/atau lembaga yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.


                BAB VIII
                KETENTUAN PENUTUP

                Pasal 23
                (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai USBN diatur dalam POS USBN yang ditetapkan oleh BSNP.

                (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai UN diatur dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP. 

                (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai US diatur oleh satuan pendidikan.

                Pasal 24
                Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 117), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1879) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

                Pasal 25
                Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

                Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

                Ditetapkan di Jakarta
                pada tanggal 6 Februari 2018
                MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
                TTD.
                MUHADJIR EFFENDY

                Diundangkan di Jakarta
                pada tanggal 7 Februari 2018
                DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
                TTD.
                WIDODO EKATJAHJANA

                  Download Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah

                  Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

                  Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah



                  Download File:
                  Permendikbud No. 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah.pdf

                  Sumber: http://jdih.kemdikbud.go.id

                  Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah. Semoga bisa bermanfaat.

                  Formulir Kontak

                  Nama

                  Email *

                  Pesan *