Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permendikbud Nomor 19 tahun 2016 Tentang Juknis PIP (Program Indonesia Pintar)

Diposting oleh Pada 4/26/2018 12:36:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permendikbud Nomor 19 tahun 2016 Tentang Juknis PIP (Program Indonesia Pintar). Download file format PDF.

Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permendikbud Nomor 19 tahun 2016 Tentang Juknis PIP (Program Indonesia Pintar)
Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permendikbud Nomor 19 tahun 2016 Tentang Juknis PIP (Program Indonesia Pintar)

Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permendikbud Nomor 19 tahun 2016 Tentang Juknis PIP (Program Indonesia Pintar)

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permendikbud Nomor 19 tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 840), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
  1. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikan.
  2. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
  3. Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan formal atau non formal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan dana PIP.
  4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan dasar dan menengah.
  5. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang mempunyai komitmen dan kepentingan terhadap kemajuan pendidikan formal dan/atau nonformal.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
PIP bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar sebagai Peserta Didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal. 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1) PIP diperuntukkan bagi Peserta Didik yang telah ditetapkan sebagai penerima KIP.
(2) Peserta Didik penerima KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada direktorat jenderal yang membidangi urusan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kewenangan.
(3) Peserta Didik penerima KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang tercantum pada:
a. data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan sosial; dan/atau
b. data sejenis lainnya yang bersumber dari usulan satuan pendidikan.
(4) Peserta Didik penerima KIP yang tercantum dalam data sejenis lainnya yang berasal dari usulan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diprioritas bagi:
a. Peserta Didik yang berstatus yatim dan/atau piatu termasuk yang berada di panti sosial atau panti asuhan;
b. Peserta Didik berkebutuhan khusus pada sekolah reguler;
c. Peserta Didik yang orang tua/walinya sedang berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan;
d. Peserta Didik yang berstatus sebagai tersangka atau narapidana di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; 
e. Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;
f. Peserta Didik korban musibah di daerah konflik; atau
g. Peserta Didik Paket A, B, dan C pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
(5) Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) penerima KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diprioritaskan bagi yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian, seni karawitan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran/kemaritiman.

4. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4A
(1) Penetapan Peserta Didik penerima KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibatalkan melalui penetapan pembatalan penerima KIP oleh KPA.
(2) Peserta Didik penerima KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan oleh KPA dengan syarat sebagai berikut:
a. meninggal dunia;
b. putus sekolah;
c. tidak diketahui keberadaannya;
d. menolak menerima KIP;
e. berada di wilayah pemerintah daerah yang memiliki kebijakan tertentu sehingga mengakibatkan peserta didik tersebut tidak diperbolehkan mencairkan dana PIP; dan/atau
f. tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai penerima PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3) Pembatalan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya tentang Peserta Didik yang memenuhi syarat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) Menteri menyediakan KIP berdasarkan Basis Data Terpadu terkait anak usia 6 tahun (enam) sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan sosial.
(2) Dalam hal, data anak usia 6 tahun (enam) sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin tidak terdapat pada Basis Data Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menggunakan data sejenis yang bersumber dari usulan satuan pendidikan.
(3) Data sejenis lainnya yang diusulkan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari Pemangku Kepentingan.

6. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14A
Pendanaan dalam pengelolaan PIP pada tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota bersumber dari masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Download Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permendikbud Nomor 19 tahun 2016 Tentang Juknis PIP (Program Indonesia Pintar)

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permendikbud Nomor 19 tahun 2016 Tentang Juknis PIP (Program Indonesia Pintar) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permendikbud Nomor 19 tahun 2016 Tentang Juknis PIP (Program Indonesia Pintar)



    Download File:

    Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permendikbud Nomor 19 tahun 2016 Tentang Juknis PIP (Program Indonesia Pintar).pdf
    Permendikbud Nomor 19 tahun 2016 Tentang Juknis PIP (Program Indonesia Pintar).pdf


    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permendikbud Nomor 19 tahun 2016 Tentang Juknis PIP (Program Indonesia Pintar). Semoga bisa bermanfaat.
    Kemendikbud Klaim Salurkan Hampir 50 Persen Target KIP

    Diposting oleh Pada 6/08/2017 08:07:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah informasi mengenai Kemendikbud Klaim Salurkan Hampir 50 Persen Target KIP. Berita ini kami kutip dari Republika Rabu, 07 Juni 2017.

    Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)
    Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)

    Kemendikbud Klaim Salurkan Hampir 50 Persen Target KIP

    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengklaim sekitar 50 persen dari 17.927.308 target penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah tersalurkan. "Pada tahun anggaran 2017, Kemendikbud telah membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) hampir 50 persen dari target 17.927.308," kata Staf Khusus Mendikbud Bidang Monitoring Implementasi Kebijakan R Alpha Amirrachman dalam diskusi bersama media di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).

    Ia menjabarkan, berdasarkan data Ditjen Dikdasmen pada 6 Juni 2017, tercatat sebanyak 7.685.289 kartu telah tersalurkan. Masing-masing, sebanyak 3.996.786 kartu tersalurkan untuk jenjang pendidikan SD, 2.284.279 kartu jenjang pendidikan SMP dan 716.108 kartu untuk jenjang pendidikan SMA, 688.116 kartu untuk jenjang pendidikan SMK.

    Alpha menjabarkan, Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan untuk membantu anak usia sekolah dari keluarga miskin melanjutkan sekolah sampai lulus. Selain itu, PIP juga sebagai upaya membantu anak-anak yang putus sekolah kembali bersekolah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Nomor 07/D/BP/2017, serta Nomor 02/MPK.C/PM/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2017.

    Alpha menjelaskan, dalam BAB III Peraturan Bersama, mengamanatkan sekolah wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah usia 6 sampai 21 tahun sebagai pemilik KIP yang tidak bersekolah. Sekolah atau pihak yang mengetahui seorang anak penerima KIP, harus mendorongnya sebagai calon peserta didik/warga belajar pada saat rentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan harus diusulkan sebagai calon penerima dana atau manfaat PIP.

    Pada 2016, Alpha menjelaskan, pemerintah telah menyalurkan bantuan pendidikan PIP pada 19.221.111 siswa di seluruh Indonesia dari keluarga miskin dan rentan miskin. Padahal, target penerima manfaat PIP 2016 sebanyak 17.927.308 siswa dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.

    Masing-masing, pemerintah menyalurkan 10.927.652 siswa dari target 10.360.614 siswa jenjang SD. Sebanyak 4.797.073 kartu tersalurkan dari target 4.369.968 siswa jenjang SMP.

    Sedangkan realisasi penyaluran pada jenjang SMA sebanyak 1.655.080 siswa dari jumlah yang ditargetkan 1.367.559 kartu. Pada jenjang SMK, sebanyak 1.841.306 kartu tersalurkan dari target 1.829.167 siswa.

    Alpha berujar, pemerintah mendapatkan data sasaran penerima manfaat PIP secara akurat menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dikoordinasikan dengan data dari Kementerian Sosial, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

    Sumber berita:
    http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/06/07/or6nln384-kemendikbud-klaim-salurkan-hampir-50-persen-target-kip

    Demikian yang bisa kami sampaikan informasi terbaru PIP (Program Indonesia Pintar) yaitu mengenai Kemendikbud Klaim Salurkan Hampir 50 Persen Target KIP. Semoga bisa bermanfaat.
    Petunjuk Pelaksanaan PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2017

    Diposting oleh Pada 6/06/2017 12:16:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Petunjuk Pelaksanaan PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2017. Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor: 07/D/Bp/2017, Nomor: 02/Mpk.C/Pm/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017. Download file format PDF.

    Petunjuk Pelaksanaan PIP Program Indonesia Pintar Tahun 2017
    Petunjuk Pelaksanaan PIP (Program Indonesia Pintar )Tahun 2017

    Petunjuk Pelaksanaan PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2017

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Petunjuk Pelaksanaan PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2017:

    Latar Belakang
    Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Pencapaian tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah proaktif lembaga dan institusi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program untuk mencapai tujuan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out).

    PIP diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. PIP bukan hanya bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

    Hingga saat ini, disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya langsung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah (drop out), sehingga berpengaruh terhadap APK.

    Dengan besarnya sasaran PIP yang mencapai 20,3 juta anak/siswa usia sekolah baik di sekolah/lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (17,9 juta anak/siswa) maupun Kementerian Agama (2,4 juta anak/siswa), diharapkan akan dapat mengatasi rendahnya APK sekaligus sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang lebih baik.

    Tujuan
    Tujuan dari program ini antara lain:
    1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun;
    2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
    3. Menarik anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan/atau peserta didik putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
    4. Meringankan biaya personal pendidikan; 

    Landasan Hukum
    Pelaksanaan PIP berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
    3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
    5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
    9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
    10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
    11. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019;
    12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
    13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;
    14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga;
    15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal; 
    16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
    17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
    18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar;
    19. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-16/PB/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa Bakat dan Prestasi;
    20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SD Tahun 2017 Nomor: 023.03.1.666011/2016 tanggal 7 Desember 2016 beserta revisinya;
    21. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMP Tahun 2017 Nomor: 023.03.1.666032/2016 tanggal 7 Desember 2016 beserta revisinya;
    22. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2017 Nomor: 023.03.1.419514/2016 tanggal 7 Desember 2016 beserta revisinya;
    23. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2017 Nomor: 023.03.1.419515/2016 tanggal 7 Desember 2016 beserta revisinya.

    Prioritas Sasaran Penerima
    Sasaran PIP adalah Peserta Didik berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan:
    1. Peserta didik pemilik KIP;
    2. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
    a. Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
    b. Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
    c. Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
    d. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
    e. Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah; 
    f. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
    g. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

    Persyaratan Penerima
    Peserta didik yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP, dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut:
    1. Peserta didik Pendidikan Formal:
    a. Terdaftar sebagai peserta didik di sekolah;
    b. Terdaftar dalam Dapodik sekolah.

    2. Peserta Didik Lembaga Pendidikan Nonformal usia 6 sampai dengan 21 tahun:
    a. Terdaftar sebagai peserta didik di SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
    b. Terdaftar dalam Dapodik satuan pendidikan nonformal.

    Sasaran dan Besaran Dana PIP
    Sasaran PIP adalah sebanyak 16.487.872 peserta didik dengan rincian sebagai berikut :
    Jenjang Pendidikan Sasaran PIP
    SD/Paket A 9.528.732
    SMP/Paket B 4.019.090
    SMA/Paket C 1.243.415
    SMK/Kursus dan Pelatihan 1.696.635
    Jumlah 16.487.872

    Besaran dana PIP diberikan per peserta didik, adalah sebagai berikut:
    1. Sekolah Dasar (SD)/Paket A:
    a. Peserta didik Kelas I, II, III, IV dan V Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00;
    b. Peserta didik Kelas VI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,00;
    c. Peserta didik Kelas II, III, IV, V dan VI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00; 
    d. Peserta didik Kelas I Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,00.

    2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Paket B:
    a. Peserta didik Kelas VII dan VIII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp750.000,00;
    b. Peserta didik Kelas IX Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000,00;
    c. Peserta didik Kelas VIII dan IX Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp750.000,00;
    d. Peserta didik Kelas VII Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000,00.

    3. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Paket C:
    a. Peserta didik Kelas X dan XI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
    b. Peserta didik Kelas XII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00;
    c. Peserta didik Kelas XI dan XII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
    d. Peserta didik Kelas X Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00.

    4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):
    a. Program 3 Tahun
    1) Peserta didik SMK Kelas X dan XI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
    2) Peserta didik SMK Kelas XII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00;
    3) Peserta didik SMK Kelas XI dan XII Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
    4) Peserta didik SMK Kelas X Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00.

    b. Program 4 tahun
    1) Peserta didik SMK Kelas X, XI dan XII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
    2) Peserta didik SMK Kelas XIII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00; 
    3) Peserta didik SMK Kelas XI, XII dan XIII Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
    4) Peserta didik SMK Kelas X Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00.

    5. Lembaga kursus dan pelatihan:
    Anak usia sekolah (16 sampai dengan 21 tahun) pemegang KIP yang tidak bersekolah dan sudah mendaftar dan aktif mengikuti pembelajaran di SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang terdaftar dibawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, diberikan dana sebesar Rp1.000.000,00 selama mengikuti kursus terstandar dalam satu periode kursus dalam satu tahun tanpa mempertimbangkan lama waktu kursus.

      Download Petunjuk Pelaksanaan PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2017

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas seperti mekanisme pelaksanaan PIP, evaluasi dan pelaporan serta pengaduan PIP dan lain-lain silahkan lihat dan unduh Petunjuk Pelaksanaan PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2017 pada link di bawah ini:



      Download File:
      Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017.pdf

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Petunjuk Pelaksanaan PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.


      Sumber: https://www.kemdikbud.go.id
      Contoh Administrasi PIP (Program Indonesia Pintar) untuk SD

      Diposting oleh Pada 5/19/2017 10:58:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Contoh Administrasi PIP (Program Indonesia Pintar) untuk SD. Contoh Administrasi PIP (Program Indonesia Pintar) untuk SD ini terangkum dalam sebuah file format Microsoft Excel yang disusun oleh Ibu Nurhayati Mualif di SDN Bungur Pacitan dengan nama Aplikasi Administrasi BSM/PIP.

      Contoh Administrasi PIP (Program Indonesia Pintar) untuk SD
      Contoh Administrasi PIP (Program Indonesia Pintar) untuk SD

      Contoh Administrasi PIP (Program Indonesia Pintar) untuk SD

      Berkas Contoh Administrasi PIP (Program Indonesia Pintar) untuk SD ini terdiri dari Data Sekolah, Data Siswa, SK Kepala Sekolah, Surat Keterangan Siswa Penerima PIP/BSM dari Kepala Sekolah, Surat Kuasa, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan lain-lain.

        Download Contoh Administrasi PIP (Program Indonesia Pintar) untuk SD

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Administrasi PIP (Program Indonesia Pintar) untuk SD ini silahkan lihat di bawah ini:

        Contoh Administrasi PIP (Program Indonesia Pintar) untuk SD



        Download File:
        Contoh Administrasi PIP (Program Indonesia Pintar) untuk SD.xlsx

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Administrasi PIP (Program Indonesia Pintar) untuk SD. Semoga bisa bermanfaat.
        Kementerian Agama Anggarkan 1,2 T untuk PIP (Program Indonesia Pintar)

        Diposting oleh Pada 5/08/2017 09:33:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah informasi mengenai Kementerian Agama Anggarkan 1,2 T untuk PIP (Program Indonesia Pintar).

        Kementerian Agama Anggarkan 1,2 T untuk PIP
        Kementerian Agama Anggarkan 1,2 T untuk PIP

        Kementerian Agama Anggarkan 1,2 T untuk PIP (Program Indonesia Pintar)

        Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kerja sama tiga kementerian; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag). Kementerian Agama pada tahun 2017 ini menganggarkan 1,2 Trilyun untuk murid madrasah dan santri pondok pesantren salafiyah.

        "PIP yang diejawantahkan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk murid madrasah untuk tahun anggaran 2017 ini ditargetkan mencapai Rp.1.052.457.500.000,- (1,052 Trilyun lebih), sedangkan bagi santri pondok pesantren salafiyah Rp.148.793.550.000,- (148 Milyar lebih)," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Sesditjen Pendis), Moh. Isom Yusqi, dalam konfirmasinya untuk Program Indonesia Pintar tahun 2017, Selasa (02/05/2017).

        Pada tahun 2017 ini sambung Sesditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama telah menganggarkan pencetakan 1,5juta lebih KIP untuk murid madrasah. "Cetak Kartu Indonesia Pintar sebanyak 1.576.411 lembar kartu Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 684.490 kartu senilai Rp.308.020.500.000,-. Untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) akan mencetak 589.936 kartu dengan anggaran PIP-nya Rp.442.452.000.000,-. Sedangkan bagi MA (Madrasah Aliyah) sejumlah 301.985 KIP senilai PIP Rp.301.985.000.000,-. Jadi total nilai kartu tersebut mencapai Rp.1.052.457.500.000,-," kata guru besar IAIN Ternate ini.

        Sedangkan untuk PIP bagi santri Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) Ula, Wustha, dan Ulya, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menganggarkan 148 Milyar untuk 194 Ribu Kartu Indonesia Pintar untuk santri.

        "PPS Ula dianggarkan Rp.15.558.300.000,- untuk 34.574 kartu, PPS Wustha ditargetkan Rp.79.679.250.000,- dengan kartu KIP sejumlah 106.239. Sedangkan untuk PPS Ulya dengan target 53.556 santri direncanakan menyalurkan dana sebesar Rp.53.556.000.000,-. Jadi total anggaran Program Indonesia Pintar tahun 2017 untuk santri PPS ini adalah Rp.148.793.550.000,-," kata alumnus salah satu pesantren salafiytah di Malang-Jawa Timur.

        Untuk serapan per 21 April pada tahun 2017 ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menyalurkan dana ke murid madrasah sebesar Rp.32.710.940.000,-. "Penyaluran sebanyak 32 Milyar lebih ini baru 3,11% dari anggaran PIP tahun 2017 yang mencapai lebih dari 1 Trilyun rupiah. Sedangkan pencairan untuk santri PPS yang digawangi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren belum ada ada progres baik pencetakan KIP maupun penyaluran anggarannya," kata Sesditjen Pendis yang menamatkan S3-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

        Program Indonesia Pintar (PIP) melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima KIP, atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. PIP melalui KIP merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014.

        Sumber: http://pendis.kemenag.go.id - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI

          Demikian yang bisa kami sampaikan informasi terkini mengenai Kementerian Agama Anggarkan 1,2 T untuk PIP (Program Indonesia Pintar). Semoga bisa bermanfaat.
          Pemberitahuan Pencairan Dana PIP 2015 dan 2016 dengan Menggunakan Akun Virtual

          Diposting oleh Pada 5/08/2017 08:16:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah informasi atau pengumuman dari Kemdikbud mengenai Pemberitahuan Pencairan Dana PIP 2015 dan 2016 dengan Menggunakan Akun Virtual.

          Pemberitahuan Pencairan Dana PIP 2015 dan 2016 dengan Menggunakan Akun Virtual
          Pemberitahuan Pencairan Dana PIP 2015 dan 2016 dengan Menggunakan Akun Virtual

          Pemberitahuan Pencairan Dana PIP 2015 dan 2016 dengan Menggunakan Akun Virtual

          Berikut ini kutipan keterangan dari isi Pemberitahuan Pencairan Dana Program Indonesia Pintar 2015 dan 2016 dengan Menggunakan Akun Virtual.

          KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

          PENGUMUMAN

          Tahun 2015 dan Tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyalurkan dana untuk siswa miskin jenjang SD, SMP, SMK melalui Bank BRI dan siswa miskin jenjang SMA melalui Bank BNI 46.

          Mengmgat sampai saat ini masih terdapat dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2015 dan 2016 yang belum dicairkan oleh siswa, kami menghimbau agar Pemerintah Daerah dan sekolah untuk mensosiahsasikan ke siswa penerima dana bantuan, dan mengingatkan siswa untuk mengambil dana tersebut.

          Kami sampaikan bahwa mulai tanggal 8 Mei 2017 pencairan dana PIPTahun 2015 dan 2016 untukjenjang SD, SMP, dan SMK yang menggunakan akun virtual sudah tidak dapat dilayani. Apabila sampai waktu tersebut dana PIP 2015 dan 2016 belum dicairkan, maka sisa dana tersebut baru dapat dicairkan kembali mulai tanggal 2 Juni 2017 dengan menggunakan rekening tabungan. Berkenaan dengan hal tersebut maka Bank Penyalur akan melakukan proses migrasi dari akun virtual ke akun rekening tabungan mulai tanggal 8 Mei s.d 1 Juni 2017.

          Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan Pemberitahuan Pencairan Dana PIP 2015 dan 2016 dengan Menggunakan Akun Virtual. Semoga bisa bermanfaat.

          SK Penetapan Siswa Penerima PIP Angkatan 1, 2 dan 3 Tahun 2017

          Diposting oleh Pada 3/23/2017 12:49:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah informasi dan berkas SK Penetapan Siswa Penerima PIP Angkatan 1, 2 dan 3 Tahun 2017 yaitu Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik, Direktorat Pembinaan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 259/DS.5/KU/2017 Tentang Penetapan Siswa Penerima Dana PIP (Program Indonesia Pintar) Angkatan 1 Tahun 2017, Nomor: 260/DS.5/KU/2017 Tentang Penetapan Siswa Penerima Dana PIP Angkatan 2 Tahun 2017, dan Nomor: 259/DS.5/KU/2017 Tentang Penetapan Siswa Penerima Dana PIP Angkatan 3 Tahun 2017.

          SK Penetapan Siswa Penerima PIP Angkatan 1, 2 dan 3 Tahun 2017
          SK Penetapan Siswa Penerima PIP Angkatan 1, 2 dan 3 Tahun 2017

          SK Penetapan Siswa Penerima PIP Angkatan 1, 2 dan 3 Tahun 2017

          Berikut ini kutipan keterangan dari isi SK Penetapan Siswa Penerima PIP Angkatan 1, 2 dan 3 Tahun 2017:

          Menimbang:
          a. Bahwa salah satu program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2017 adalah Program Indonesia Pintar tahun 2017;

          b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (1) di atas, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK, Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK telah mengalokasikan dana Program Indonesia Pintar tahun 2017.

          Mengingat:
          1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31;
          2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
          3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahan kedua melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
          4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif;
          5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
          6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar;
          7. Peraturan Bersama antara Dirjen Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Tahun 2015;
          8. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 001/D5.1/KU/2017 Tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017.

          Memperhatikan:
          1. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK, Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Tahun Anggaran 2017 Nomor: DIPA-023.03.1.419515/2017 tanggal 07 Desember 2016.
          2. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor: KEP-449/C5/KU/2016.

          Memutuskan:
          Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

          Dalam Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini ditetapkan:

          Kesatu:
          Menetapkan nama-nama siswa SMK pada sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai penerima Program Indonesia Pintar untuk Angkatan 1, 2 dan 3.

          Kedua:
          Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) berasal dari 6 provinsi, 34 Kab/Kota, pada 320 SMK dengan jumlah siswa sebanyak 2.466 siswa. Jumlah dana yang akan disalurkan sebesar Rp. 2.086.500.000 (dua milyar delapan puluh enam lima lima ratus ribu rupiah).

          Ketiga:
          Setelah ditetapkan sebagai penerima dana PIP, penerima dapat segera mencairkan dan memanfaatkan dana sesuai kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran di SMK. 

          Keempat:
          Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

          Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal: 14 Februari 2017.

            Download Berkas SK Penetapan Siswa Penerima PIP Angkatan 1, 2 dan 3 Tahun 2017

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas SK Penetapan Siswa Penerima PIP Angkatan 1, 2 dan 3 Tahun 2017 ini silahkan lihat di bawah ini:



            Download File:

            SK PIP ANGKATAN 1 TAHUN 2017.pdf
            SK PIP ANGKATAN 2 TAHUN 2017.pdf
            SK PIP ANGKATAN 3 TAHUN 2017.pdf


            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai informasi dan berkas SK Penetapan Siswa Penerima PIP Angkatan 1, 2 dan 3 Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

            Sumber:
            http://pipsmk.ditpsmk.net/sk-penetapan-siswa-penerima-pip-angkatan-1-2-dan-3-tahun-2017/

            Lihat juga informasi lainnya terkait dengan PIP (Program Indonesia Pintar):


            Mekanisme Pelaksanaan PIP (Program Indonesia Pintar) 2017

            Diposting oleh Pada 3/06/2017 08:49:00 AM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas informasi tentang Mekanisme Pelaksanaan PIP (Program Indonesia Pintar) 2017 dalam Petunjuk Pelaksanaan PIP Tahun 2017.

            Petunjuk Pelaksanaan PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2017
            Petunjuk Pelaksanaan PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2017

            Mekanisme Pelaksanaan PIP (Program Indonesia Pintar) 2017

            Berikut ini keterangan tentang Mekanisme Pelaksanaan PIP (Program Indonesia Pintar) 2017 dalam Bab II Petunjuk Pelaksanaan PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2017:

            MEKANISME PELAKSANAAN
            Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan melibatkan sekolah/SKB/ PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan direktorat teknis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, lembaga penyalur dan instansi terkait lainnya.

            A. Mekanisme Pengusulan
            Pengusulan penerima dana PIP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
            1. Peserta didik Pemilik KIP
            a. Untuk peserta didik sekolah formal (SD, SMP, SMA dan SMK) dengan cara sebagai berikut:
            1) Peserta didik penerima KIP melaporkan kepemilikan kartunya ke sekolah masing-masing, untuk didata sebagai calon penerima dana/manfaat PIP;
            2) Bagi anak penerima KIP yang belum/tidak berstatus sebagai peserta didik, diharapkan melaporkan kartunya ke sekolah/SKB/PKBM atau lembaga pendidikan nonformal lainnya sebagai identitas prioritas calon peserta didik dan penerima dana/manfaat PIP pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
            3) Sekolah menandai status kelayakan peserta didik sebagai penerima dana/manfaat PIP dengan cara mengentri atau memutakhirkan (updating) data peserta didik pemilik KIP ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap, terutama pada kolom data berikut:
            a) Nama Siswa b) Tempat lahir c) Tanggal lahir
            d) Nama ibu kandung e) Nomor KIP
            Data tersebut berfungsi sebagai data usulan siswa penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis.
            Apabila sekolah menemukan peserta didik pemilik KIP yang tidak layak (kondisi ekonominya mampu/kaya), maka sekolah menandai status ketidaklayakan peserta didik sebagai penerima dana/manfaat PIP dengan cara memberi tanda status Tidak Layak yang ada dalam aplikasi Dapodik.
            4) Untuk jenjang SD/SMP/SMA/SMK sekolah menandai status kelayakan Peserta Didik dan mengentry nomor KIP ke dalam aplikasi Dapodik sebagai calon penerima dana/manfaat PIP.
            5) Berdasarkan data usulan peserta didik layak PIP pada aplikasi Dapodik tersebut, direktorat teknis akan menerbitkan SK Penetapan Penerima Dana/Manfaat PIP untuk keperluan pencairan bantuan PIP.
            b. Untuk peserta didik di LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mekanisme pengusulan dan penetapan sebagai berikut:
            1) Bagi LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang ditunjuk Kemdikbud sebagai pengelola dana bantuan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), sebagai berikut:
            a) Peserta didik usia 1 6 sampai dengan 21 tahun y a n g mendaftar ke LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya dengan membawa KIP;
            b) SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya mengusulkan peserta didik calon penerima PIP kepada dinas pendidikan kabupaten/kota;
            c) Dinas pendidikan kabupaten/kota mengetahui dan meneruskan usulan LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
            d) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memvalidasi dan menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan dengan atribut data sebagi berikut: (1) Provinsi; (2) Kab/Kota; (3) Kecamatan; (4) NPSN/NILEK/NILEM; (5) Nama Lembaga; (6) Alamat Lembaga (7) Nama Peserta Didik (8) Tanggal Lahir (9) Nama Ibu Kandung; dan (10) Nomor KIP
            e) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan meneruskan SK tersebut ke Direktorat Pembinaan SMK;
            f) Berdasarkan SK Penetapan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan maka Direktorat Pembinaan SMK akan menerbitkan SK Penetapan Penerima Dana/Manfaat PIP untuk keperluan pencairan bantuan.
            2) Untuk LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang telah menerima peserta didik di luar P rogram PKK dan PKW, sebagai berikut:
            a) Peserta didik usia 16 sampai dengan 21 tahun yang sudah terdaftar pada tahun 2016 di LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya memiliki KIP, diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;
            b) Dinas pendidikan kabupaten/kota mengetahui dan meneruskan usulan LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
            c) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memvalidasi dan menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan dengan atribut data sebagai berikut: (1) Provinsi; (2) Kab/Kota; (3) Kecamatan; (4) NPSN/NILEK/NILEM; (5) Nama Lembaga; (6) Alamat Lembaga (7) Nama Peserta Didik (8) Tanggal Lahir (9) Nama Ibu Kandung; dan (10) Nomor KIP;
            d) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan meneruskan SK tersebut ke Direktorat Pembinaan SMK;
            e) Berdasarkan SK Penetapan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, maka Direktorat Pembinaan SMK akan menerbitkan SK Penetapan Penerima Dana/Manfaat PIP untuk keperluan pencairan bantuan.
            3) Untuk peserta didik Paket A, B, dan C mekanisme pengusulan sebagai berikut:
            a) Peserta didik usia 6 sampai dengan 21 tahun yang sudah terdaftar pada tahun 2016 di SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang memiliki KIP, diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
            b) SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya mengusulkan peserta didik pemilik KIP kepada dinas pendidikan kab/kota;
            c) Dinas pendidikan kab/kota mengetahui dan meneruskan usulan SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;
            d) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan dengan atribut data sebagai berikut: (1) Provinsi; (2) Kab/Kota; (3) Kecamatan; (4) NPSN/NILEM; (5) Nama Lembaga; (6) Alamat Lembaga (7) Nama Peserta Didik (8) Tanggal Lahir (9) Nama Ibu Kandung; dan (10) Nomor KIP
            e) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan meneruskan SK Penetapan Penerima ke Direktorat Pembinaan SD/SMP/SMA.
            f) Berdasarkan SK Penetapan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Pembinaan SD/SMP/SMA akan menerbitkan SK Penetapan Penerima PIP Dana/Manfaat untuk keperluan pencairan dana bantuan.

            2. Peserta Didik Yang Tidak Memiliki KIP
            Peserta didik yang tidak memiliki KIP, dapat diusulkan mendapatkan dana/manfaat PIP oleh sekolah/SKB/PKBM/LKP atau lembaga pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selambat-lambatnya akhir September tahun 2017, dengan mekanisme sebagai berikut:
            a. Sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya menseleksi dan menyusun daftar peserta didik yang masih aktif dan tidak memiliki KIP sebagai calon penerima dana/manfaat PIP dengan prioritas sebagai berikut:
            1) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
            2) Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
            3) Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
            a) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
            b) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
            c) Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
            d) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
            e) Peserta didik kelas 6, kelas 9, kelas 12, dan kelas 13;
            f) Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.
            b. sekolah menandai status kelayakan Peserta Didik sebagai calon penerima dana/manfaat PIP di aplikasi Dapodik mengacu pada hasil seleksi/verifikasi sekolah.
            c. Untuk jenjang SD dan SMP, dinas kabupaten/kota mengusulkan melalui aplikasi pengusulan PIP berdasarkan status kelayakan Peserta Didik yang tercatat di Dapodik. Aplikasi pengusulan PIP yang dapat di akses di laman: data.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pipdikdasmen.
            d. Untuk jenjang SMA dan SMK, sekolah berkewajiban melaporkan data penerima PIP yang diusulkan mendapatkan dana/manfaat PIP ke dinas pendidikan provinsi setempat.

            3. Peserta Didik yang Diusulkan oleh Pemangku Kepentingan
            Pemangku kepentingan dapat mengusulkan peserta didik calon penerima PIP ke direktorat teknis setelah berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk keperluan verifikasi/validasi sesuai dengan prioritas sasaran dan persyaratan yang ditetapkan.

            B. Mekanisme untuk Mendapatkan KIP
            Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak usia 6 sampai dengan 21 tahun sebagai penanda atau identitas untuk menjadi prioritas sasaran penerima dana/manfaat PIP apabila anak telah terdaftar sebagai peserta didik di lembaga pendidikan formal atau lembaga pendidikan non formal.
            Persyaratan mendapatkan KIP :
            1. Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau;
            2. Sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
            Apabila Orang tua peserta didik belum memiliki KKS/PKH, agar melapor kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat dengan membawa identitas diri (KTP/KK/SIM) untuk mendapatkan KKS.

            C. Penetapan Penerima Dana/Manfaat PIP
            Penetapan penerima dana manfaat PIP dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
            1. Siswa sasaran PIP ditetapkan sebagai penerima dana/manfaat PIP dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis yang bersangkutan.
            2. Untuk peserta didik Paket A/B/C penetapan penerima dana/manfaat PIP dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SD/SMP/SMA berdasarkan surat keputusan penetapan penerima PIP dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan DIKMAS, Kemdikbud.
            3. Untuk peserta didik kursus/pelatihan penetapan penerima dana/ manfaat PIP dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK berdasarkan surat keputusan penetapan penerima PIP dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUD dan DIKMAS, Kemdikbud.
            D. Penyaluran Dana/Manfaat PIP
            Dana PIP disalurkan langsung ke peserta didik penerima dengan mekanisme sebagai berikut:
            1. Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima PIP yang tercantum dalam surat keputusan direktur teknis terkait kepada bank/lembaga penyalur untuk di buatkan rekening.
            2. Direktorat teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan surat keputusan direktur teknis terkait.
            3. KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di bank/lembaga penyalur.
            4. Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2N) kepada bank/lembaga penyalur untuk menyalurkan/ memindahbukukan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening penerima. Teknis penyaluran dana diatur dalam perjanjian kerjasama antara direktorat teknis dengan bank/lembaga penyalur.
            5. Direktorat teknis dan bank/lembaga penyalur PIP menginformasikan kepada peserta didik penerima melalui sekolah/SKB/PKBM atau lembaga pendidikan nonformal lainnya dan/atau dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dengan melampirkan surat keputusan penerima dana/manfaat PIP.
            6. Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi meneruskan surat keputusan penerima dana/manfaat PIP ke sekolah/satuan pendidikan nonformal.
            7. Sekolah/satuan pendidikan nonformal meneruskan informasi surat keputusan sebagai penerima dana/manfaat PIP ke peserta didik/ orang tua/wali.
            Direktorat teknis melakukan penyaluran dana PIP kepada peserta didik penerima melalui rekening tabungan dan/atau rekening sementara (virtual account).

            E. Pencairan Dana/Manfaat PIP
            Pencairan (pengambilan) dana PIP dilakukan oleh peserta didik/ penerima kuasa di bank/lembaga penyalur dengan ketentuan sebagai berikut:
            1. Rekening Tabungan
            Sebelum pencairan/pengambilan dana, peserta didik harus mengaktivasi rekening tabungan terlebih dahulu, dengan membawa:
            a. Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga; dan
            b. Salah satu tanda/identitas pengenal (KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah).
            Untuk peserta didik SD dan SMP yang tidak memiliki KTP didampingi oleh kepala sekolah/guru/orangtua/wali. Setelah aktivasi, dana PIP dapat langsung diambil/dicairkan oleh peserta didik penerima.
            Pengambilan dana PIP dilakukan dengan cara:
            a. Pengambilan langsung oleh peserta didik, dengan membawa salah satu dokumen pendukung seperti: KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah.
            b. Pengambilan secara kolektif dilakukan oleh kepala sekolah/ ketua lembaga/bendahara sekolah/lembaga dengan membawa dokumen pendukung sebagai berikut:
            1) Surat Kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/Paket A dan SMP/Paket B) atau dari peserta didik untuk SMA/Paket C dan SMK/Lembaga Kursus) penerima PIP
            2) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (format terlampir).
            3) Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga (format terlampir);
            4) Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukkan aslinya;
            5) Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga definitif yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
            6) Buku tabungan peserta didik yang diambil secara kolektif;

            2. Virtual AccountPengambilan langsung oleh peserta didik dengan membawa Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga (format terlampir) dan untuk peserta didik yang tidak memiliki KTP didampingi oleh kepala sekolah/guru/ orangtua/wali.
            Pengambilan secara kolektif oleh Kepala Sekolah/Ketua Lembaga/bendahara sekolah/lembaga dengan membawa dokumen sebagai berikut:
            a. Surat Kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/Paket A) dan SMP/Paket B);
            b. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (format terlampir);
            c. Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga (format terlampir);
            d. Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukan aslinya;
            e. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga defenitif yang masih berlaku, dan menunjukkan aslinya.

            Pengambilan secara kolektif dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari kondisi sebagai berikut:
            a. Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisinya sulit untuk mengakses ke bank/lembaga penyalur, seperti:
            1) tidak ada kantor bank/lembaga penyalur di kecamatan sekolah/tempat tinggal peserta didik;
            2) kondisi geografis yang menyulitkan seperti daerah kepulauan, pegunungan, atau pedalaman;
            3) Jarak dan waktu tempuh relatif jauh
            b. Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisi transportasinya sulit, seperti:
            1) biaya transportasi relatif besar;
            2) armada transportasi terbatas.
            c. Penerima PIP tidak memungkinkan untuk mengambil dana secara langsung dan seperti:
            1) sedang sakit;
            2) sedang praktik kerja lapangan;
            3) sedang mengalami bencana alam/cuaca buruk;
            4) hambatan lainnya yang tidak terduga.
            Dana yang sudah dicairkan secara kolektif harus segera diberikan kepada siswa penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan, dan pelaporan pemberian dana pencairan kolektif dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pencairan. Laporan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk SD/SMP/SKB/PKBM atau lembaga pendidikan nonformal penyelenggara Paket A dan B), atau kepada dinas pendidikan provinsi (untuk SMA/SMK/SKB/PKBM atau lembaga pendidikan nonformal penyelenggara Paket C dan pendidikan kursus, dengan menyerahkan tanda terima pendistribusian dana pengambilan kolektif (format terlampir).
            Bagi penerima PIP dari lembaga Kursus dan Pelatihan, proses pencairan dilakukan secara kolektif oleh pimpinan lembaga dengan memenuhi persyaratan pencairan kolektif mengingat durasi pembelajaran relatif singkat.
            Pencairan/pengambilan dana PIP langsung oleh peserta didik atau secara kolektif di bank/lembaga penyalur, harus dengan kondisi sebagai berikut:
            1. Tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun;
            2. Saldo minimal rekening tabungan adalah Rp. 0,00;
            3. Tidak dikenakan biaya administrasi perbankan;

            F. Kewajiban Peserta Didik Penerima PIP
            Peserta didik penerima PIP mempunyai kewajiban sebagai berikut:
            1. Menggunakan dana PIP sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana;
            2. Terus bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin dan tekun;
            3. Disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah;
            4. Menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela.

            G. Pemanfaatan Dana PIP
            Program PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik di sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya, untuk pemanfaatan sebagai berikut:
            1. Membeli buku dan alat tulis;
            2. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);
            3. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah;
            4. Uang saku peserta didik;
            5. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal;
            6. Biaya praktik tambahan/penambahan biaya Uji Kompetensi/UJK (jika beasiswa UJK tidak mencukupi), biaya magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal.
            Penerima PIP tidak diperkenankan menggunakan dana PIP untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan.
            Pemanfaatan dana PIP tersebut di atas termasuk untuk penerima uji coba pelaksanaan KIP Plus di beberapa daerah tertentu.


              Download Petunjuk Pelaksanaan PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2017

              Selengkapnya mengenai Mekanisme Pelaksanaan PIP (Program Indonesia Pintar) 2017 silahkan lihat dalam Bab II Petunjuk Pelaksanaan PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2017 atau unduh berkasnya di bawah ini:

              Petunjuk Pelaksanaan PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2017



              Download File:
              JUKLAK PIP 2017.pdf

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai Mekanisme Pelaksanaan PIP (Program Indonesia Pintar) 2017. Semoga bisa bermanfaat.
              Juklak PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2017

              Diposting oleh Pada 2/17/2017 08:14:00 AM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas Juklak PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2017. Download file format PDF. Berkas ini ditujukan sebagai referensi untuk Guru, Kepala Sekolah dan lain-lain di sekolah.

              Juklak PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2017
              Juklak PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2017

              Juklak PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2017

              Berkas Juklak PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2017 adalah Keputusan Bersama Antara Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor: 07/D/BP/2017 Nomor: 02/MPK.C/PM/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017.

              Berkas Juklak PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2017 diharapkan bisa menjawab pencarian anda mengenai informasi seputar download Juknis PIP 2016 2017, Juknis PIP 2016 kemdikbud, Juknis PIP 2016 kemenag, Juknis PIP 2017 pdf, Juknis PIP SMK 2016, Juknis PIP SD 2016, juknis PIP SMP 2016, Juknis PIP 2017 dan lain-lain.

                Download Juklak PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2017

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas ini silahkan lihat pada pratinjau atau file preview di bawah ini:

                Juklak PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2017



                Download File:
                JUKLAK PIP 2017.PDF

                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juklak PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.
                Petunjuk Pelaksanaan PIP Tahun 2017

                Diposting oleh Pada 2/10/2017 11:37:00 PM dengan No comments

                Berikut ini adalah berkas Petunjuk Pelaksanaan PIP Tahun 2017 pada Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor: 07/D/BP/2017 Nomor: 02/MPK.C/PM/2017 Tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017. Download file format PDF. Berkas ini mudah-mudahan berguna sebagai referensi ditujukan untuk Guru, Kepala Sekolah dan pihak lainnya.

                Perdirjen tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Tahun 2017
                Perdirjen tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Tahun 2017

                Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor: 07/D/BP/2017 Nomor: 02/MPK.C/PM/2017 Tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017

                Inilah kutipan dari keterangan isi Petunjuk Pelaksanaan PIP Tahun 2017:

                Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017 yang selanjutnya dalam Peraturan Bersama ini disebut Juklak PIP Tahun 2017 merupakan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

                Juklak PIP Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. Peraturan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

                Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Pencapaian tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah proaktif lembaga dan institusi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program untuk mencapai tujuan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out).

                PIP diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. PIP bukan hanya bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

                Hingga saat ini, disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya langsung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah (drop out), sehingga berpengaruh terhadap APK.

                Dengan besarnya sasaran PIP yang mencapai 20,3 juta anak/siswa usia sekolah baik di sekolah/lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (17,9 juta anak/siswa) maupun Kementerian Agama (2,4 juta anak/siswa), diharapkan akan dapat mengatasi rendahnya APK sekaligus sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang lebih baik.

                Tujuan dari program ini antara lain:
                1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun;
                2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
                3. Menarik anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan/atau peserta didik putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.
                4. Meringankan biaya personal pendidikan; 
                Landasan Hukum
                Pelaksanaan PIP berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
                1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
                2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
                3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
                4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
                5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
                6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
                7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
                8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
                9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
                10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
                11. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019;
                12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
                13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;
                14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga;
                15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal; 
                16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
                17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
                18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar;
                19. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-16/PB/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa Bakat dan Prestasi;
                20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SD Tahun 2017 Nomor: 023.03.1.666011/2016 tanggal 7 Desember 2016 beserta revisinya;
                21. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMP Tahun 2017 Nomor: 023.03.1.666032/2016 tanggal 7 Desember 2016 beserta revisinya;
                22. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2017 Nomor: 023.03.1.419514/2016 tanggal 7 Desember 2016 beserta revisinya;
                23. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2017 Nomor: 023.03.1.419515/2016 tanggal 7 Desember 2016 beserta revisinya.
                Prioritas Sasaran Penerima
                Sasaran PIP adalah Peserta Didik berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan:
                1. Peserta didik pemilik KIP;
                2. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti: a. Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); b. Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); c. Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan; d. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam; e. Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah; f. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya; g. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.
                Persyaratan Penerima
                Peserta didik yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP, dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut:
                1. Peserta didik Pendidikan Formal: 
                a. Terdaftar sebagai peserta didik di sekolah;
                b. Terdaftar dalam Dapodik sekolah.
                2. Peserta Didik Lembaga Pendidikan Nonformal usia 6 sampai dengan 21 tahun:
                a. Terdaftar sebagai peserta didik di SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
                b. Terdaftar dalam Dapodik satuan pendidikan nonformal.

                Sasaran dan Besaran Dana PIP
                Sasaran PIP adalah sebanyak 16.487.872 peserta didik dengan rincian sebagai berikut :
                Jenjang Pendidikan Sasaran PIP:
                SD/Paket A - 9.528.732
                SMP/Paket B - 4.019.090
                SMA/Paket C - 1.243.415
                SMK/Kursus dan Pelatihan - 1.696.635
                Jumlah 16.487.872

                Besaran dana PIP diberikan per peserta didik, adalah sebagai berikut:
                1. Sekolah Dasar (SD)/Paket A:
                a. Peserta didik Kelas I, II, III, IV dan V Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00;
                b. Peserta didik Kelas VI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,00;
                c. Peserta didik Kelas II, III, IV, V dan VI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00; 
                d. Peserta didik Kelas I Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,00.
                2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Paket B:
                a. Peserta didik Kelas VII dan VIII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp750.000,00;
                b. Peserta didik Kelas IX Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000,00;
                c. Peserta didik Kelas VIII dan IX Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp750.000,00;
                d. Peserta didik Kelas VII Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000,00.
                3. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Paket C:
                a. Peserta didik Kelas X dan XI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
                b. Peserta didik Kelas XII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00;
                c. Peserta didik Kelas XI dan XII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
                d. Peserta didik Kelas X Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00.
                4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):
                a. Program 3 Tahun
                1) Peserta didik SMK Kelas X dan XI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
                2) Peserta didik SMK Kelas XII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00;
                3) Peserta didik SMK Kelas XI dan XII Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
                4) Peserta didik SMK Kelas X Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00.
                b. Program 4 tahun
                1) Peserta didik SMK Kelas X, XI dan XII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
                2) Peserta didik SMK Kelas XIII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00; 
                3) Peserta didik SMK Kelas XI, XII dan XIII Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
                4) Peserta didik SMK Kelas X Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00.
                5. Lembaga kursus dan pelatihan:
                Anak usia sekolah (16 sampai dengan 21 tahun) pemegang KIP yang tidak bersekolah dan sudah mendaftar dan aktif mengikuti pembelajaran di SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang terdaftar dibawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, diberikan dana sebesar Rp1.000.000,00 selama mengikuti kursus terstandar dalam satu periode kursus dalam satu tahun tanpa mempertimbangkan lama waktu kursus. 

                Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan melibatkan sekolah/SKB/ PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan direktorat teknis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, lembaga penyalur dan instansi terkait lainnya.

                Mekanisme Pengusulan
                Pengusulan penerima dana PIP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
                1. Peserta didik Pemilik KIP
                a. Untuk peserta didik sekolah formal (SD, SMP, SMA dan SMK) dengan cara sebagai berikut:
                1) Peserta didik penerima KIP melaporkan kepemilikan kartunya ke sekolah masing-masing, untuk didata sebagai calon penerima dana/manfaat PIP;
                2) Bagi anak penerima KIP yang belum/tidak berstatus sebagai peserta didik, diharapkan melaporkan kartunya ke sekolah/SKB/PKBM atau lembaga pendidikan nonformal lainnya sebagai identitas prioritas calon peserta didik dan penerima dana/manfaat PIP pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
                3) Sekolah menandai status kelayakan peserta didik sebagai penerima dana/manfaat PIP dengan cara mengentri atau memutakhirkan (updating) data peserta didik pemilik KIP ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap, terutama pada kolom data berikut:
                a) Nama Siswa b) Tempat lahir c) Tanggal lahir d) Nama ibu kandung e) Nomor KIP
                Data tersebut berfungsi sebagai data usulan siswa penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis. 
                Apabila sekolah menemukan peserta didik pemilik KIP yang tidak layak (kondisi ekonominya mampu/kaya), maka sekolah menandai status ketidaklayakan peserta didik sebagai penerima dana/manfaat PIP dengan cara memberi tanda status Tidak Layak yang ada dalam aplikasi Dapodik.
                4) Untuk jenjang SD/SMP/SMA/SMK sekolah menandai status kelayakan Peserta Didik dan mengentry nomor KIP ke dalam aplikasi Dapodik sebagai calon penerima dana/manfaat PIP.
                5) Berdasarkan data usulan peserta didik layak PIP pada aplikasi Dapodik tersebut, direktorat teknis akan menerbitkan SK Penetapan Penerima Dana/Manfaat PIP untuk keperluan pencairan bantuan PIP.
                b. Untuk peserta didik di LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mekanisme pengusulan dan penetapan sebagai berikut:
                1) Bagi LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang ditunjuk Kemdikbud sebagai pengelola dana bantuan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), sebagai berikut:
                a) Peserta didik usia 1 6 sampai dengan 21 tahun y a n g mendaftar ke LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya dengan membawa KIP;
                b) SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya mengusulkan peserta didik calon penerima PIP kepada dinas pendidikan kabupaten/kota;
                c) Dinas pendidikan kabupaten/kota mengetahui dan meneruskan usulan LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
                d) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memvalidasi dan menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan dengan atribut data sebagi berikut: (1) Provinsi; (2) Kab/Kota; (3) Kecamatan; (4) NPSN/NILEK/NILEM; (5) Nama Lembaga; (6) Alamat Lembaga (7) Nama Peserta Didik (8) Tanggal Lahir (9) Nama Ibu Kandung; dan (10) Nomor KIP
                e) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan meneruskan SK tersebut ke Direktorat Pembinaan SMK; 
                f) Berdasarkan SK Penetapan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan maka Direktorat Pembinaan SMK akan menerbitkan SK Penetapan Penerima Dana/Manfaat PIP untuk keperluan pencairan bantuan.
                2) Untuk LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang telah menerima peserta didik di luar P rogram PKK dan PKW, sebagai berikut:
                a) Peserta didik usia 16 sampai dengan 21 tahun yang sudah terdaftar pada tahun 2016 di LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya memiliki KIP, diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;
                b) Dinas pendidikan kabupaten/kota mengetahui dan meneruskan usulan LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
                c) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memvalidasi dan menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan dengan atribut data sebagai berikut: (1) Provinsi; (2) Kab/Kota; (3) Kecamatan; (4) NPSN/NILEK/NILEM; (5) Nama Lembaga; (6) Alamat Lembaga (7) Nama Peserta Didik (8) Tanggal Lahir (9) Nama Ibu Kandung; dan (10) Nomor KIP;
                d) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan meneruskan SK tersebut ke Direktorat Pembinaan SMK;
                e) Berdasarkan SK Penetapan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, maka Direktorat Pembinaan SMK akan menerbitkan SK Penetapan Penerima Dana/Manfaat PIP untuk keperluan pencairan bantuan.
                3) Untuk peserta didik Paket A, B, dan C mekanisme pengusulan sebagai berikut:
                a) Peserta didik usia 6 sampai dengan 21 tahun yang sudah terdaftar pada tahun 2016 di SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang memiliki KIP, diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
                b) SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya mengusulkan peserta didik pemilik KIP kepada dinas pendidikan kab/kota; 
                c) Dinas pendidikan kab/kota mengetahui dan meneruskan usulan SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;
                d) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan dengan atribut data sebagai berikut: (1) Provinsi; (2) Kab/Kota; (3) Kecamatan; (4) NPSN/NILEM; (5) Nama Lembaga; (6) Alamat Lembaga (7) Nama Peserta Didik (8) Tanggal Lahir (9) Nama Ibu Kandung; dan (10) Nomor KIP
                e) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan meneruskan SK Penetapan Penerima ke Direktorat Pembinaan SD/SMP/SMA.
                f) Berdasarkan SK Penetapan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Pembinaan SD/SMP/SMA akan menerbitkan SK Penetapan Penerima PIP Dana/Manfaat untuk keperluan pencairan dana bantuan.

                Peserta Didik Yang Tidak Memiliki KIP
                Peserta didik yang tidak memiliki KIP, dapat diusulkan mendapatkan dana/manfaat PIP oleh sekolah/SKB/PKBM/LKP atau lembaga pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selambat-lambatnya akhir September tahun 2017, dengan mekanisme sebagai berikut:

                a. Sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya menseleksi dan menyusun daftar peserta didik yang masih aktif dan tidak memiliki KIP sebagai calon penerima dana/manfaat PIP dengan prioritas sebagai berikut:

                1) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
                2) Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
                3) Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
                a) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
                b) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam; 
                c) Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
                d) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
                e) Peserta didik kelas 6, kelas 9, kelas 12, dan kelas 13;
                f) Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.
                b. sekolah menandai status kelayakan Peserta Didik sebagai calon penerima dana/manfaat PIP di aplikasi Dapodik mengacu pada hasil seleksi/verifikasi sekolah.
                c. Untuk jenjang SD dan SMP, dinas kabupaten/kota mengusulkan melalui aplikasi pengusulan PIP berdasarkan status kelayakan Peserta Didik yang tercatat di Dapodik. Aplikasi pengusulan PIP yang dapat di akses di laman: data.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pipdikdasmen.
                d. Untuk jenjang SMA dan SMK, sekolah berkewajiban melaporkan data penerima PIP yang diusulkan mendapatkan dana/manfaat PIP ke dinas pendidikan provinsi setempat.
                3. Peserta Didik yang Diusulkan oleh Pemangku Kepentingan Pemangku kepentingan dapat mengusulkan peserta didik calon penerima PIP ke direktorat teknis setelah berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk keperluan verifikasi/validasi sesuai dengan prioritas sasaran dan persyaratan yang ditetapkan.

                Mekanisme untuk Mendapatkan KIP
                Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak usia 6 sampai dengan 21 tahun sebagai penanda atau identitas untuk menjadi prioritas sasaran penerima dana/manfaat PIP apabila anak telah terdaftar sebagai peserta didik di lembaga pendidikan formal atau lembaga pendidikan non formal.

                Persyaratan mendapatkan KIP :
                1. Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau;
                2. Sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
                Apabila Orang tua peserta didik belum memiliki KKS/PKH, agar melapor kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat dengan membawa identitas diri (KTP/KK/SIM) untuk mendapatkan KKS. 

                Penetapan Penerima Dana/Manfaat PIP
                Penetapan penerima dana manfaat PIP dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
                1. Siswa sasaran PIP ditetapkan sebagai penerima dana/manfaat PIP dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis yang bersangkutan.
                2. Untuk peserta didik Paket A/B/C penetapan penerima dana/manfaat PIP dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SD/SMP/SMA berdasarkan surat keputusan penetapan penerima PIP dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan DIKMAS, Kemdikbud.
                3. Untuk peserta didik kursus/pelatihan penetapan penerima dana/ manfaat PIP dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK berdasarkan surat keputusan penetapan penerima PIP dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUD dan DIKMAS, Kemdikbud.

                Penyaluran Dana/Manfaat PIP
                Dana PIP disalurkan langsung ke peserta didik penerima dengan mekanisme sebagai berikut:
                1. Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima PIP yang tercantum dalam surat keputusan direktur teknis terkait kepada bank/lembaga penyalur untuk di buatkan rekening.
                2. Direktorat teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan surat keputusan direktur teknis terkait.
                3. KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di bank/lembaga penyalur.
                4. Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2N) kepada bank/lembaga penyalur untuk menyalurkan/ memindahbukukan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening penerima. Teknis penyaluran dana diatur dalam perjanjian kerjasama antara direktorat teknis dengan bank/lembaga penyalur.
                5. Direktorat teknis dan bank/lembaga penyalur PIP menginformasikan kepada peserta didik penerima melalui sekolah/SKB/PKBM atau lembaga pendidikan nonformal lainnya dan/atau dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dengan melampirkan surat keputusan penerima dana/manfaat PIP. 
                6. Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi meneruskan surat keputusan penerima dana/manfaat PIP ke sekolah/satuan pendidikan nonformal.
                7. Sekolah/satuan pendidikan nonformal meneruskan informasi surat keputusan sebagai penerima dana/manfaat PIP ke peserta didik/ orang tua/wali.
                Direktorat teknis melakukan penyaluran dana PIP kepada peserta didik penerima melalui rekening tabungan dan/atau rekening sementara (virtual account).

                Pencairan Dana/Manfaat PIP
                Pencairan (pengambilan) dana PIP dilakukan oleh peserta didik/ penerima kuasa di bank/lembaga penyalur dengan ketentuan sebagai berikut:
                1. Rekening Tabungan
                Sebelum pencairan/pengambilan dana, peserta didik harus mengaktivasi rekening tabungan terlebih dahulu, dengan membawa: a. Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga; dan
                b. Salah satu tanda/identitas pengenal (KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah).
                Untuk peserta didik SD dan SMP yang tidak memiliki KTP didampingi oleh kepala sekolah/guru/orangtua/wali. Setelah aktivasi, dana PIP dapat langsung diambil/dicairkan oleh peserta didik penerima.

                Pengambilan dana PIP dilakukan dengan cara:
                a. Pengambilan langsung oleh peserta didik, dengan membawa salah satu dokumen pendukung seperti: KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah.
                b. Pengambilan secara kolektif dilakukan oleh kepala sekolah/ ketua lembaga/bendahara sekolah/lembaga dengan membawa dokumen pendukung sebagai berikut:
                1) Surat Kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/Paket A dan SMP/Paket B) atau dari peserta didik (untuk SMA/Paket C dan SMK/Lembaga Kursus) penerima PIP
                2) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (format terlampir).
                3) Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga (format terlampir); 
                4) Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukkan aslinya;
                5) Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga definitif yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
                6) Buku tabungan peserta didik yang diambil secara kolektif;

                Pengambilan langsung oleh peserta didik dengan membawa Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga (format terlampir) dan untuk peserta didik yang tidak memiliki KTP didampingi oleh kepala sekolah/guru/ orangtua/wali.
                Pengambilan secara kolektif oleh Kepala Sekolah/Ketua Lembaga/bendahara sekolah/lembaga dengan membawa dokumen sebagai berikut:
                a. Surat Kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/Paket A) dan SMP/Paket B);
                b. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (format terlampir);
                c. Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga (format terlampir);
                d. Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukan aslinya;
                e. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga defenitif yang masih berlaku, dan menunjukkan aslinya.

                Pengambilan secara kolektif dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari kondisi sebagai berikut:
                a. Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisinya sulit untuk mengakses ke bank/lembaga penyalur, seperti:
                1) tidak ada kantor bank/lembaga penyalur di kecamatan sekolah/tempat tinggal peserta didik;
                2) kondisi geografis yang menyulitkan seperti daerah kepulauan, pegunungan, atau pedalaman;
                3) Jarak dan waktu tempuh relatif jauh
                b. Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisi transportasinya sulit, seperti:
                1) biaya transportasi relatif besar;
                2) armada transportasi terbatas. 
                c. Penerima PIP tidak memungkinkan untuk mengambil dana secara langsung dan seperti:
                1) sedang sakit;
                2) sedang praktik kerja lapangan;
                3) sedang mengalami bencana alam/cuaca buruk;
                4) hambatan lainnya yang tidak terduga..

                Dana yang sudah dicairkan secara kolektif harus segera diberikan kepada siswa penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan, dan pelaporan pemberian dana pencairan kolektif dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pencairan. Laporan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk SD/SMP/SKB/PKBM atau lembaga pendidikan nonformal penyelenggara Paket A dan B), atau kepada dinas pendidikan provinsi (untuk SMA/SMK/SKB/PKBM atau lembaga pendidikan nonformal penyelenggara Paket C dan pendidikan kursus, dengan menyerahkan tanda terima pendistribusian dana pengambilan kolektif (format terlampir).

                Bagi penerima PIP dari lembaga Kursus dan Pelatihan, proses pencairan dilakukan secara kolektif oleh pimpinan lembaga dengan memenuhi persyaratan pencairan kolektif mengingat durasi pembelajaran relatif singkat.

                Pencairan/pengambilan dana PIP langsung oleh peserta didik atau secara kolektif di bank/lembaga penyalur, harus dengan kondisi sebagai berikut:
                1. Tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun;
                2. Saldo minimal rekening tabungan adalah Rp 0,00;
                3. Tidak dikenakan biaya administrasi perbankan;

                Kewajiban Peserta Didik Penerima PIP
                Peserta didik penerima PIP mempunyai kewajiban sebagai berikut:
                1. Menggunakan dana PIP sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana;
                2. Terus bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin dan tekun;
                3. Disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah;
                4. Menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. 
                Pemanfaatan Dana PIP
                Program PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik di sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya, untuk pemanfaatan sebagai berikut:
                1. Membeli buku dan alat tulis;
                2. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);
                3. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah;
                4. Uang saku peserta didik;
                5. 5. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal;
                6. 6. Biaya praktik tambahan/penambahan biaya Uji Kompetensi/UJK (jika beasiswa UJK tidak mencukupi), biaya magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal.
                Penerima PIP tidak diperkenankan menggunakan dana PIP untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan.

                Pemanfaatan dana PIP tersebut di atas termasuk untuk penerima uji coba pelaksanaan KIP Plus di beberapa daerah tertentu. 

                  Download Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor: 07/d/bp/2017 Nomor: 02/mpk.c/pm/2017 Tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2017.

                  Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas ini silahkan lihat pada pratinjau atau file preview di bawah ini:

                  Petunjuk Pelaksanaan PIP Tahun 2017



                  Download File:
                  Petunjuk Pelaksanaan PIP Tahun 2017.pdf

                  Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Petunjuk Pelaksanaan PIP Tahun 2017 pada Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor: 07/D/BP/2017 Nomor: 02/MPK.C/PM/2017 Tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.
                  Sumber: Kemdikbud

                  Lihat juga:
                  Petunjuk Pelaksanaan PIP (Program Indonesia Pintar) 2016.pdf

                  Formulir Kontak

                  Nama

                  Email *

                  Pesan *