Pedoman Umum Sistem PMP Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Diposting oleh Pada 4/28/2018 05:38:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Pedoman Umum Sistem PMP Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan berkas Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Download file format PDF.

Pedoman Umum Sistem PMP Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
Pedoman Umum Sistem PMP Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Pedoman Umum Sistem PMP Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Pedoman Umum Sistem PMP Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah:

Daftar Istilah
Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan/atau program keahlian.

Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPMI-Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPME-Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan/atau program keahlian. 

Kata Pengatar
Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Sistem Penjaminan Mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi di luar satuan pendidikan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah. 

Adanya dukungan dan fasilitasi institusi-institusi tersebut dalam penerapan sistem penjaminan mutu eksternal sesuai tugas dan kewenangannya akan memperkuat upaya satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah ini merupakan pedoman umum bagi semua pihak terkait dalam penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Untuk itu semua pihak diharapkan dapat memanfaatkan buku ini sebaik-baiknya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan pelayanan pendidikan bermutu guna mendorong peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Latar Belakang
Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia belum seperti yang diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). Sebagian besar satuan pendidikan belum memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan yang masih belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).

Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah berbeda dengan standar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar yang digunakan oleh sebagian besar sekolah jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang dihasilkan oleh satuan pendidikan belum memenuhi standar yang diharapkan. Kesenjangan antara hasil ujian nasional dengan hasil ujian sekolah yang lebar menunjukkan bahwa ada permasalahan dalam instrumen dan metode pengukuran hasil belajar siswa.

Masih banyak pengelola pendidikan yang tidak tahu makna standar mutu pendidikan.Selain itu, sebagian besar satuan pendidikan belum memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa proses pendidikan yang dijalankan dapat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemampuan itu meliputi:
  • Cara melakukan penilaian hasil belajar
  • Cara membuat perencanaan peningkatan mutu pendidikan
  • ara implementasi peningkatan mutu pendidikan
  • Cara melakukan evaluasi pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran.
Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan bermutu. Untuk mewujudkan pendidikan bermutu ini, upaya membangun budaya mutu di satuan pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Satuan pendidikan harus mengimplemetasikan penjaminan mutu pendidikan tersebut secara mandiri dan berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah (whole school approach).

Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah, telah dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang dibuat dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk mempermudah pemahaman seluruh unsur terkait penjaminan mutu pendidikan atas peraturan tersebut dibuatlah Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tujuan Pedoman
Pedoman ini dibuat untuk memberi gambaran yang komprehensif dan sistematis tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No ... tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan membaca pedoman ini diharapkan semua pihak memperoleh gambaran umum lengkap tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai yang tertuang dalam peraturan menteri tersebut.

Secara khusus, setelah membaca pedoman ini, setiap orang paham tentang:
  • Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
  • Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah;
  • Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah;
  • Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
  • Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan

Dasar Hukum
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
  10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Sistematika
Untuk memberi gambaran yang komprehensif, pedoman ini dibagi menjadi 7 BAB yaitu:

BAB 1 Pendahuluan
Bab ini berisikan latar belakang dibuatnya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penjaminan mutu pendidikan khusus untuk pendidikan dasar dan menengah. Pada Bab ini diuraikan juga dasar hukum yang melandasi pembuatan peraturan Menteri tersebut.

BAB 2 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Bab ini berisikan penjelasan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah secara umum. Pada Bab ini diuraikan pengertian, tujuan, dan fungsi sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah; komponen sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah; siklus sistem penjaminan mutu pendidikan; serta acuan yang digunakan dalam implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Pada bagian ini dibahas juga pembagian tugas dalam implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan serta luaran sebagai hasil dari implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan. 

BAB 3 Sistem Penjaminan Mutu Internal
Bab ini menjelaskan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada bagian ini dibahas pengertian, prinsip, tujuan dan cakupan, serta siklus sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya pada Bab ini juga dibahas indikator dan faktor penentu keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu internal di satuan pendidikan dasar dan menengah, serta organisasi dan dokumen yang digunakan dalam implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah.

BAB 4 Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem penjaminan mutu eksternal pada pendidikan dasar dan menengah. Pada Bab ini dibahas pengertian, prinsip, tujuan, dan fungsi sistem penjaminan mutu eksternal pada pendidikan dasar dan menengah, siklus penjaminan mutu eksternal, dan pembagian tugas dalam implementasi sistem penjaminan mutu eksternal. 

BAB 5 Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan
Bab 5 berisi penjelasan tentang sistem pemetaan mutu pendidikan sebagai sub-komponen penting penentu keberhasilan sistem penjaminan mutu pendidikan. Pada Bab ini diuraikan tentang pengertian, tujuan, dan mekanisme implementasi sistem pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah. Selain itu Bab ini juga berisi uraian tentang pengembangan peta mutu dan pemanfaatan peta mutu pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah.

BAB 6 Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem informasi penjaminan mutu pendidikan sebagai penunjang dalam implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, baik internal maupun eksternal. Pada bagian ini diuraikan pengertian, tujuan, fungsi, manfaat, serta jenis data dan informasi yang ada dalam sistem informasi penjaminan mutu dasar dan menengah. Pada bagian ini dibahas juga kelembagaan sistem informasi penjaminan mutu pendidikan dan tata cara pengumpulan data dan informasi terkait pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah. 

BAB 7 Penutup
Sebagai penutup, buku ini diakhiri dengan pembahasan tentang peran penting sistem penjaminan mutu pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Tak kalah pentingnya pada bagian ini diuraikan peran kunci dari sistem penjaminan mutu pendidikan dalam mewujudkan terbangunnya budaya mutu di satuan pendidikan sebagai prasyarat bagi upaya peningkatan mutu pendidikan. 

Pengertian, Tujuan, dan Fungsi
Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan/atau program keahlian. Mutu pendidikan di satuan pendidikan tidak akan meningkat tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya sistem penjaminan mutu pendidikan.

Pengertian
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. 

Tujuan
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah bertujuan menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

Fungsi
Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

    Download Pedoman Umum Sistem PMP Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Pedoman Umum Sistem PMP Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Pedoman Umum Sistem PMP Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah



    Lihat juga di bawah ini:
    Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.



    Download File:
    Pedoman Umum Sistem PMP Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.pdf
    Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.pdf

    Sumber: http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Pedoman Umum Sistem PMP Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Semoga bisa bermanfaat.
    Pengiriman Data PMP 2017 Diperpanjang Sampai 20 Oktober 2017

    Diposting oleh Pada 10/06/2017 01:33:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah informasi mengenai Pengiriman Data (Sinkronisasi) PMP 2017 Diperpanjang Sampai 20 Oktober 2017. Berita pengumuman ini kami kutip pada tanggal 6 Oktober 2017 dari laman resmi Dapodikdasmen dan laman resmi PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.

    Pengiriman Data PMP 2017 Diperpanjang Sampai 20 Oktober 2017
    Pengiriman Data PMP 2017 Diperpanjang Sampai 20 Oktober 2017

    Pengiriman Data (Sinkronisasi) PMP 2017 Diperpanjang Sampai 20 Oktober 2017

    Berikut ini kutipan teks dari isi pengumuman selengkapnya yang ditujukan kepada Kepala LPMP, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK di Seluruh Indonesia.

    Yth. Bapak/Ibu
    Kepala LPMP
    Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
    Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
    Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK
    di Seluruh Indonesia

    Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

    Dengan hormat diberitahukan kepada seluruh Kepala Sekolah, Pengawas, LPMP, Dinas Pendidikan Kab/kota dan Propinsi, sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor:09/D/PD/2017 tentang Pemetaan Mutu Pendidikan Tahun Ajaran 2017/2018 menyatakan bahwa batas waktu pengumpulan data PMP Dikdasmen adalah sampai dengan 30 September 2017.

    Sehubungan dengan perkembangan yang ada, serta memperhatikan pemutakhiran data dapodik dengan aplikasi terbaru versi 2018 dan Cutt-off Pendataan BOS yaitu tanggal 22 September 2017 yang berdekatan dengan batas waktu pengiriman data PMP, maka batas waktu (Cutt-Off) pengiriman data PMP diperpanjang sampai dengan 20 Oktober 2017.

    Adapun terdapat beberapa informasi yang perlu diperhatikan mengenai pemutakhiran data PMP Dikdasmen:

    Penggunaan Aplikasi PMP Terbaru Versi 2.0 dan Updater Versi 2.1
    1. Pengerjaan Aplikasi PMP dapat menggunakan versi 2.0 ataupun Updater 2.1. Apabila data responden telah terpenuhi, dapat melakukan konfirmasi dan pengiriman data, serta tercatat sudah kirim/diproses di website pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id, berarti sekolah telah memenuhi kewajiban pengiriman data PMP 2017.
    2. Langkah yang harus diperhatikan dalam memperbarui aplikasi PMP adalah sebagai berikut: Backup Data PMP dan simpan di folder yang aman (bukan folder Program Files), Lakukan Instalasi sesuai dengan jenis file yang digunakan yaitu Installer (85,88 MB) atau Updater (45,7 MB), Instalasi menggunakan Installer: Backup data -> Uninstall versi 2.0 -> Install versi 2.1 -> Restore data yang telah di-Backup, Instalasi menggunakan Updater: Backup data -> Install Updater versi 2.1, Cek Ulang Kofirmasi dan Kirim Data.
    3. Beberapa kesalahan dan masalah yang sering dijumpai pada Aplikasi PMP tahun 2017 yaitu: Data Lupa belum di-Backup, Kesalahan menggunakan file Instaler/Updater. Seharusnya menggunakan Installer jika ingin melakukan instal ulang aplikasi, atau sebaliknya jika tidak melakukan instal ulang maka langsung saja menggunakan updater. Perbedaan terdapat pada ukuran file tersebut. Menggunakan dua aplikasi Dapodik dalam satu laptop. Tidak dapat melakukan salin PTK atau PD, dsb.

    Informasi waktu pemrosesan data di website PMP dari mulai dikirim sampai dengan sudah diproses dilakukan secara tertunda/tidak real time dengan penjelasan berikut:
    1. Status Pengiriman adalah: Belum Kirim – Sudah Kirim – Sudah Diproses atau Gagal Diproses
    2. Setelah sekolah berhasil melakukan proses pengiriman data, maka server hanya menerima file-file PMP sekolah.
    3. Update Pengiriman Sehari (1x24 jam) setelah sekolah melakukan pengiriman, maka server memproses file-file PMP dengan mencatat log /waktu pengiriman beserta data jawaban ke dalam database. Misalnya jika sekolah melakukan pengiriman di tanggal 20 September 2017, maka log pengiriman baru akan masuk ke dalam database pada tanggal 21 September 2017.
    4. Setelah log pengiriman sekolah dan file PMP diproses, maka website PMP melakukan sistem pembaharuan informasi secara berkala setiap 6 jam sekali yaitu pukul 00.00 WIB, 06.00 WIB, 12.00 WIB dan jam 18.00 WIB. Jadi misalkan waktu pengiriman yang sudah diproses dan masuk ke dalam database selesai pada jam 09.00 WIB, maka datanya baru bisa dilihat pada pukul 12.00.
    5. Jika dalam waktu lebih dari 3x24 jam data masih menunjukkan status Belum Kirim atau Gagal Diproses silahkan menghubungi LPMP, Dinas terkait untuk diinformasikan kepada admin pusat.
    Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

    Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
    Salam Satu Data,

    Ditjen Dikdasmen

    Sumber: http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan informasi mengenai Pengiriman Data (Sinkronisasi) PMP 2017 Diperpanjang Sampai 20 Oktober 2017. Semoga bisa bermanfaat.
    Modul Pelatihan PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan)

    Diposting oleh Pada 6/07/2017 05:03:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Modul Pelatihan PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan). Download file format PDF.

    Modul Pelatihan PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan)
    Modul Pelatihan PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan)

    Modul Pelatihan PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan)

    Modul-Modul Pelatihan PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) ini terdiri dari Modul Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk Fasilitator Penjaminan Mutu Pendidikan, Modul Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan, Instrumen Pemetaan Mutu di Satuan Pendidikan, Prosedur Pengumpulan Data Mutu di Satuan Pendidikan, Slide Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk Fasilitator PMP, Konsolidasi Penjaminan Mutu Pendidikan.

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Modul Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan:

    Modul Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan  ini  adalah pegangan bagi fasilitator  dalam melakukan fasilitasi dalam pelatihan maupun pendampingan terhadap satuan pendidikan yang akan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam pengelolaan sekolah baik untuk bidang akademik maupun managerial. Selain itu, modul ini sekaligus juga dipersiapkan untuk digunakan dalam pelatihan maupun pendampingan bagi pemerintah daerah yang akan memfasilitasi satuan pendidikan yang ada di bawah kendalinya dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

    Modul ini utamanya berisikan skenario yang harus dilakukan oleh para fasilitator pada saat pelatihan maupun pendampingan dengan durasi 4 hari. Selain skenario fasilitasi, buku ini juga berisikan tujuan pembelajaran, alokasi waktu, media, alat dan perlengkapan belajar, serta bahan bacaan yang diperlukan untuk tiap sesi pelatihan maupun pendampingan. Sementara, untuk substansi yang akan disampaikan harus dibaca dari buku atau peraturan perundang-undangan yang tertera pada bahan bacaan.  Buku  maupun  peraturan  perundang-undangan  tersebut  menjadi  bagian yang tak terpisahkan namun tidak menyatu dengan modul ini.

    Pengembangan modul ini melalui berbagai tahap pengembangan sehigga menghasilkan draft awal. Draf awal ini kemudian melalui tahap ujicoba terbatas terhadap beberapa orang staf dan widyaiswara dari LPMP DKI Jakarta. Perbaikan sebagai   hasil   ujicoba   terbatas   kemudian   dibawa   ke   review   workshop   yang melibatkan pakar di bidang pendidikan dan pelatihan serta pakar dan praktisi penjaminan mutu pendidikan. Dari hasil review tersebut modul ini disempurnakan menjadi draf modul yang siap diujicobakan.

    Draf ini telah diujicobakan dalam suatu pelatihan yang sesungguhnya kepada warga sekolah yang terdiri dari unsur pimpinan sekolah, guru, komite, dan pengawas dari delapan sekolah, serta Dewan Pendidikan dari Kota Mojokerto di LPMP Jawa Timur. Dalam ujicoba tersebut terlihat bahwa secara umum modul ini telah dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam melakukan fasilitasi dalam pelatihan maupun pendampingan. Hasil ujicoba tersebut juga memberikan masukkan berharga dalam menyempurnakan modul hingga keluar dalam bentuk seperti ini.

      Download Silabus RPP IPA SMP MTs Kurikulum 2013 Kelas VII, VIII, IX

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Modul Pelatihan PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:





      Download File:

      Modul Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk Fasilitator Penjaminan Mutu Pendidikan.pdf
      Modul Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan.pdf
      Instrumen Pemetaan Mutu di Satuan Pendidikan.pdf
      Konsolidasi Penjaminan Mutu Pendidikan.pdf
      Slide Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk Fasilitator PMP.pdf
      Prosedur Pengumpulan Data Mutu di Satuan Pendidikan.pdf


      Sumber: http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Modul Pelatihan PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan). Semoga bisa bermanfaat.
      Juklak dan Juknis PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan)

      Diposting oleh Pada 6/06/2017 10:47:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Download file format PDF.

      Juklak dan Juknis PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan)
      Juklak dan Juknis PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan)

      Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan)

      Berikut ini kutipan teks dari isi salah satu Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan):

      Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

      Sistem Penjaminan Mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi di luar satuan pendidikan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.

      Adanya dukungan dan fasilitasi institusi-institusi tersebut dalam penerapan sistem penjaminan mutu eksternal sesuai tugas dan kewenangannya akan memperkuat upaya satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

      Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan ini merupakan petunjuk pelaksanaan yang dapat dipelajari semua pihak terkait dalam penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Untuk itu semua pihak diharapkan dapat memanfaatkan buku ini sebaik-baiknya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan pelayanan pendidikan bermutu guna mendorong peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

      Latar Belakang
      Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

      Pemenuhan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan. Oleh karena itu, pada pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen satuan pendidikan (whole school approach) agar seluruh komponen satuan pendidikan bersama-sama memiliki budaya mutu.

      Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dikembangkan agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik pada segala lapisan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPME adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standardisasi pendidikan. SPMI adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan.

      SPMI, yang selanjutnya disebut sebagai sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan, mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai SNP. Satuan pendidikan menerapkan keseluruhan siklus dalam sistem penjaminan mutu secara mandiri dan berkesinambungan hingga terbangun budaya mutu di satuan pendidikan. Budaya mutu akan mendorong satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terus menerus sehingga mutu pendidikan akan meningkat secara konsisten dari waktu ke waktu secara bertahap hingga dipenuhinya standar yang telah ditetapkan atau bahkan melampaui standar tersebut. Sistem penjaminan mutu ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan untuk ditetapkan oleh satuan pendidikan dan dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. 

      Tujuan
      Pelaksanaan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan bertujuan untuk memasti-kan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait pada satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan.

      Petunjuk pelaksanaan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan diberikan untuk membantu satuan pendidikan dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu dan pengembangannya. Hal-hal yang dapat dipelajari dalam petunjuk ini meliputi:
      1. Mengembangkan visi, misi, kebijakan dan strategi penjaminan mutu;
      2. Menerapkan dan mengembangkan siklus penjaminan mutu;
      3. Mengembangkan kegiatan yang dapat mendorong semua komponen satuan pendidikan terlibat dalam penjaminan mutu;
      4. Mengembangkan kerjasama antara satuan pendidikan, masyarakat dan lembaga/instansi dalam rangka menjamin mutu pendidikan.
      Petunjuk ini digunakan untuk memberikan arah teknis pelaksanaan penjaminan mutu dalam pengelolaan berbasis satuan pendidikan dengan mengacu pada SNP. 

      Manfaat
      Petunjuk pelaksanaan ini akan bermanfaat bagi satuan pendidikan, pengelola satuan pendidikan, penerima layanan satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pelaksanaan pendidikan yang bermutu.
      • bagi satuan pendidikan, digunakan untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan dalam pengelolaan berbasis satuan pendidikan.
      • bagi pengelola satuan pendidikan, digunakan dalam mengelola dan membina satuan pendidikan agar mampu menjamin mutu pendidikan.
      • bagi penerima layanan satuan pendidikan, dapat digunakan dalam memberikan masukan kepada satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu layanan.
      • bagi pemangku kepentingan lainnya, dapat digunakan dalam mempertimbangkan bentuk kontribusi yang dapat diberikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

      Acuan Mutu Pendidikan
      Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri atas:
      1. Standar Kompetensi Lulusan;
      2. Standar Isi;
      3. Standar Proses;
      4. Standar Penilaian;
      5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
      6. Standar Pengelolaan;
      7. Standar Sarana dan Prasarana; dan
      8. Standar Pembiayaan.
      Satuan pendidikan yang telah atau hampir memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan dapat menggunakan atau menetapkan standar di atas SNP sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan. Standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan harus lebih tinggi dari SNP.Penetapan standar dan indikatornya harus disesuaikan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4 yang diuraikan sebagai berikut.
      1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keragamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
      2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
      3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
      4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
      5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
      6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

        Download Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan)

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juklak dan Juknis PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:







        Download File:

        Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan.pdf
        Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.pdf
        Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Pemerintahan Daerah.pdf
        Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Peta Mutu Satuan Pendidikan.pdf
        Petunjuk Teknis Pengembangan Sekolah Model dan Pola Pengimbasan.pdf
        Petunjuk Teknis Pengembangan Peta Mutu.pdf
        Petunjuk Teknis Fasilitasi Pemerintah Daerah.pdf


        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan). Semoga bisa bermanfaat.

        Sumber: http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id
        Perangkat Instrumen PMP Tingkat SMK 2017

        Diposting oleh Pada 6/06/2017 03:55:00 AM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Perangkat Instrumen PMP (Pemetaan Mutu Pendidikan) Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2017. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah - Kemdikbud RI. Download file format PDF.

        Perangkat Instrumen PMP Tingkat SMK 2017
        Perangkat Instrumen PMP Tingkat SMK 2017

        Perangkat Instrumen PMP (Pemetaan Mutu Pendidikan) SMK 2017

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Perangkat Instrumen PMP (Pemetaan Mutu Pendidikan) Tingkat SMK 2017:

        Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa siklus kegiatan memetakan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan; dan memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan pada Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Pendidikan Dasar dan Menengah dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

        Pemerintah mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan untuk mendukung proses pemetaan mutu pendidikan yang mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan sekolah.

        Instrumen pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah disusun mengacu delapan komponen standar nasional pendidikan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, instrumen akreditasi yang disusun oleh Badan Akreditasi Nasional dan peraturan terkait lainnya. Perangkat Instrumen Pemetaan Mutu Tingkat Sekolah Dasar terdiri atas panduan umum, kuesioner pemetaan, petunjuk teknis pengisian kuesioner pemetaan, formulir data pokok pendidikan dan rapor peta mutu pendidikan. Kelima dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah untuk mempelajari dan memahami perangkat instrumen ini.

        APA ITU PEMETAAN MUTU?
        Proses terkait kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan dari mulai tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. 

        Memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan.

        MENGAPA PEMETAAN MUTU DILAKUKAN?
        Salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan penjaminan mutu pendidikan baik secara internal maupun eksternal.

        Menghasilkan peta mutu pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah sebagai acuan dalam perencanaan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai kewenangan masing-masing.

        BAGAIMANA PEMETAAN MUTU DILAKUKAN?
        Mengacu pada standar nasional pendidikan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

        Standar nasional pendidikan dijabarkan dalam bentuk indikator mutu dan sub-indikator mutu. Variabel pertanyaan dalam instrumen dibangun dari sub-indikator mutu dan didentifikasi sumber data dan informasi yang mendukung. 

        Bedasarkan sumber data dan informasi, instrumen pemetaan mutu disusun dalam dua jenis yaitu kuesioner pemetaan mutu dan formulir data pokok pendidikan. Data dan informasi untuk formulir data pokok pendidikan diambil dari rekam data sekolah yang ada pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Data dan informasi untuk kuesioner pemetaan mutu perlu dihimpun kembali ke sekolah.

        Sekolah melakukan kegiatan pemetaan mutu melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut dalam bentuk data dan informasi sesuai dengan instrumen pemetaan mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ketentuan yang ada.

        Data dan informasi dikirim ke sistem informasi mutu pendidikan untuk diolah menjadi peta mutu yang memuat capaian pemenuhan terhadap standar nasional pendidikan untuk disampaikan kepada sekolah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

        Peta mutu dianalisa lebih lanjut sehingga dapat digunakan sebagai acuan perencanaan pendidikan oleh sekolah, pemerintah daerah dan pusat sehingga upaya pemenuhan mutu pendidikan berjalan sinergis karena berasal dari sumber data dan informasi yang sama.

        SIAPA YANG TERLIBAT DALAM PEMETAAN MUTU?
        Warga sekolah yang memberikan data dan informasi pada level sekolah yaitu:
        ▪ Kepala sekolah
        ▪ Perwakilan guru
        minimal 1 guru per mata pelajaran untuk SMP/SMA/SMK
        total perwakilan guru minimal 8 - 10 guru

        ▪ Perwakilan siswa, dengan ketentuan:
        minimal 5 siswa per tingkat kelas.
        total perwakilan siswa minimal 15 siswa tiap sekolah.

        ▪ Perwakilan komite sekolah
        minimal 1 orang perwakilan pimpinan komite
        minimal 2 orang perwakilan orangtua siswa

        ▪ Pengawas yang merupakan pengawas pembina/manajerial.
        menggunakan instrumen berupa kuesioner pemetaan mutu pendidikan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

        Pengawas sekolah dan/atau petugas pemetaan mutu yang telah dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan untuk melakukan proses verifikasi dan validasi atas data yang akan disampaikan oleh sekolah.

        Petugas pemetaan mutu atau operator DAPODIK dapat dilibatkan untuk membantu sekolah dalam merekam dan mengirimkan data dan informasi pemetaan mutu melalui aplikasi pengumpulan data yang ada di sekolah.

        Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengkoordinir agar seluruh sekolah dapat terpetakan mutunya.

        DIMANA PEMETAAN MUTU DILAKSANAKAN?
        Pemetaan mutu dilaksanakan di sekolah melalui kegiatan Evaluasi Diri Sekolah.

        Pemetaan mutu pada level kewilayahan dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat dengan menghimpun hasil evaluasi diri sekolah melalui instrumen pemetaan mutu yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dengan bantuan aplikasi pengumpulan data terpadu berbasis komputer yang ada di sekolah (DAPODIK) dan dikirim ke sistem informasi mutu pendidikan.

        Pengolahan dan penyajian hasil pemetaan mutu dilakukan oleh sistem informasi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

        KAPAN PEMETAAN MUTU DILAKSANAKAN?
        Pengumpulan data dan informasi dilakukan selama kurang lebih 4 bulan (Juni – September).
        Peta mutu pendidikan sebagai hasil pengolahan data dan informasi yang dihimpun dilakukan dan disajikan pada sistem informasi mutu pendidikan setelah proses pengumpulan data dan informasi.

          Download Perangkat Instrumen PMP (Pemetaan Mutu Pendidikan) SMK 2017

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Perangkat Instrumen PMP (Pemetaan Mutu Pendidikan) Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



          Download File:
          PERANGKAT INSTRUMEN PEMETAAN TAHUN 2017 SMK v24052017.pdf

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Perangkat Instrumen PMP (Pemetaan Mutu Pendidikan) Tingkat SMK 2017. Semoga bisa bermanfaat.

          Sumber: http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id
          Perangkat Instrumen PMP Tingkat SMA 2017

          Diposting oleh Pada 6/06/2017 03:09:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Perangkat Instrumen PMP (Pemetaan Mutu Pendidikan) Tingkat Sekolah Menengah Atas 2017. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah - Kemdikbud RI. Download file format PDF.

          Perangkat Instrumen PMP Tingkat SMA 2017
          Perangkat Instrumen PMP Tingkat SMA 2017

          Perangkat Instrumen PMP (Pemetaan Mutu Pendidikan) SMA 2017

          Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Perangkat Instrumen PMP (Pemetaan Mutu Pendidikan) Tingkat SMA 2017:

          Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa siklus kegiatan memetakan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan; dan memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan pada Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Pendidikan Dasar dan Menengah dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

          Pemerintah mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan untuk mendukung proses pemetaan mutu pendidikan yang mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan sekolah.

          Instrumen pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah disusun mengacu delapan komponen standar nasional pendidikan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, instrumen akreditasi yang disusun oleh Badan Akreditasi Nasional dan peraturan terkait lainnya. Perangkat Instrumen Pemetaan Mutu Tingkat Sekolah Dasar terdiri atas panduan umum, kuesioner pemetaan, petunjuk teknis pengisian kuesioner pemetaan, formulir data pokok pendidikan dan rapor peta mutu pendidikan. Kelima dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah untuk mempelajari dan memahami perangkat instrumen ini.

          APA ITU PEMETAAN MUTU?
          Proses terkait kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan dari mulai tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. 

          Memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan.

          MENGAPA PEMETAAN MUTU DILAKUKAN?
          Salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan penjaminan mutu pendidikan baik secara internal maupun eksternal.

          Menghasilkan peta mutu pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah sebagai acuan dalam perencanaan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai kewenangan masing-masing.

          BAGAIMANA PEMETAAN MUTU DILAKUKAN?
          Mengacu pada standar nasional pendidikan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

          Standar nasional pendidikan dijabarkan dalam bentuk indikator mutu dan sub-indikator mutu. Variabel pertanyaan dalam instrumen dibangun dari sub-indikator mutu dan didentifikasi sumber data dan informasi yang mendukung. 

          Bedasarkan sumber data dan informasi, instrumen pemetaan mutu disusun dalam dua jenis yaitu kuesioner pemetaan mutu dan formulir data pokok pendidikan. Data dan informasi untuk formulir data pokok pendidikan diambil dari rekam data sekolah yang ada pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Data dan informasi untuk kuesioner pemetaan mutu perlu dihimpun kembali ke sekolah.

          Sekolah melakukan kegiatan pemetaan mutu melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut dalam bentuk data dan informasi sesuai dengan instrumen pemetaan mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ketentuan yang ada.

          Data dan informasi dikirim ke sistem informasi mutu pendidikan untuk diolah menjadi peta mutu yang memuat capaian pemenuhan terhadap standar nasional pendidikan untuk disampaikan kepada sekolah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

          Peta mutu dianalisa lebih lanjut sehingga dapat digunakan sebagai acuan perencanaan pendidikan oleh sekolah, pemerintah daerah dan pusat sehingga upaya pemenuhan mutu pendidikan berjalan sinergis karena berasal dari sumber data dan informasi yang sama.

          SIAPA YANG TERLIBAT DALAM PEMETAAN MUTU?
          Warga sekolah yang memberikan data dan informasi pada level sekolah yaitu:
          ▪ Kepala sekolah
          ▪ Perwakilan guru
          minimal 1 guru per mata pelajaran untuk SMP/SMA/SMK
          total perwakilan guru minimal 8 - 10 guru

          ▪ Perwakilan siswa, dengan ketentuan:
          minimal 5 siswa per tingkat kelas.
          total perwakilan siswa minimal 15 siswa tiap sekolah.

          ▪ Perwakilan komite sekolah
          minimal 1 orang perwakilan pimpinan komite
          minimal 2 orang perwakilan orangtua siswa

          ▪ Pengawas yang merupakan pengawas pembina/manajerial.
          menggunakan instrumen berupa kuesioner pemetaan mutu pendidikan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

          Pengawas sekolah dan/atau petugas pemetaan mutu yang telah dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan untuk melakukan proses verifikasi dan validasi atas data yang akan disampaikan oleh sekolah.

          Petugas pemetaan mutu atau operator DAPODIK dapat dilibatkan untuk membantu sekolah dalam merekam dan mengirimkan data dan informasi pemetaan mutu melalui aplikasi pengumpulan data yang ada di sekolah.

          Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengkoordinir agar seluruh sekolah dapat terpetakan mutunya.

          DIMANA PEMETAAN MUTU DILAKSANAKAN?
          Pemetaan mutu dilaksanakan di sekolah melalui kegiatan Evaluasi Diri Sekolah.

          Pemetaan mutu pada level kewilayahan dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat dengan menghimpun hasil evaluasi diri sekolah melalui instrumen pemetaan mutu yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dengan bantuan aplikasi pengumpulan data terpadu berbasis komputer yang ada di sekolah (DAPODIK) dan dikirim ke sistem informasi mutu pendidikan.

          Pengolahan dan penyajian hasil pemetaan mutu dilakukan oleh sistem informasi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

          KAPAN PEMETAAN MUTU DILAKSANAKAN?
          Pengumpulan data dan informasi dilakukan selama kurang lebih 4 bulan (Juni – September).
          Peta mutu pendidikan sebagai hasil pengolahan data dan informasi yang dihimpun dilakukan dan disajikan pada sistem informasi mutu pendidikan setelah proses pengumpulan data dan informasi.

            Download Perangkat Instrumen PMP (Pemetaan Mutu Pendidikan) SMA 2017

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Perangkat Instrumen PMP (Pemetaan Mutu Pendidikan) Tingkat Sekolah Menengah Atas 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



            Download File:
            PERANGKAT INSTRUMEN PEMETAAN TAHUN 2017 SMA v24052017.pdf

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Perangkat Instrumen PMP (Pemetaan Mutu Pendidikan) Tingkat SMA 2017. Semoga bisa bermanfaat.

            Sumber: http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id
            Perangkat Instrumen PMP (Pemetaan Mutu Pendidikan) SD 2017

            Diposting oleh Pada 6/06/2017 01:28:00 AM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas Perangkat Instrumen PMP (Pemetaan Mutu Pendidikan) Tingkat Sekolah Dasar 2017. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah - Kemdikbud RI. Download file format PDF.

            Perangkat Instrumen PMP (Pemetaan Mutu Pendidikan) SD 2017
            Perangkat Instrumen PMP (Pemetaan Mutu Pendidikan) SD 2017

            Perangkat Instrumen PMP (Pemetaan Mutu Pendidikan) SD 2017

            Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Perangkat Instrumen PMP (Pemetaan Mutu Pendidikan) Tingkat Sekolah Dasar 2017:

            Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pasal 6 ayat (2) dinyatakab bahwa siklus kegiatan memetakan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan; dan memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan pada Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Pendidikan Dasar dan Menengah dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

            Pemerintah mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan untuk mendukung proses pemetaan mutu pendidikan yang mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan sekolah.

            Instrumen pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah disusun mengacu delapan komponen standar nasional pendidikan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, instrumen akreditasi yang disusun oleh Badan Akreditasi Nasional dan peraturan terkait lainnya. Perangkat Instrumen Pemetaan Mutu Tingkat Sekolah Dasar terdiri atas panduan umum, kuesioner pemetaan, petunjuk teknis pengisian kuesioner pemetaan, formulir data pokok pendidikan dan rapor peta mutu pendidikan. Kelima dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah untuk mempelajari dan memahami perangkat instrumen ini.

            APA ITU PEMETAAN MUTU?
            Proses terkait kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan dari mulai tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. 

            Memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan.

            MENGAPA PEMETAAN MUTU DILAKUKAN?
            Salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan penjaminan mutu pendidikan baik secara internal maupun eksternal.

            Menghasilkan peta mutu pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah sebagai acuan dalam perencanaan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai kewenangan masing-masing.

            BAGAIMANA PEMETAAN MUTU DILAKUKAN?
            Mengacu pada standar nasional pendidikan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

            Standar nasional pendidikan dijabarkan dalam bentuk indikator mutu (lihat Gambar 3) dan sub-indikator mutu. Variabel pertanyaan dalam instrumen dibangun dari sub-indikator mutu dan didentifikasi sumber data dan informasi yang mendukung. 

            Bedasarkan sumber data dan informasi, instrumen pemetaan mutu disusun dalam dua jenis yaitu kuesioner pemetaan mutu dan formulir data pokok pendidikan. Data dan informasi untuk formulir data pokok pendidikan diambil dari rekam data sekolah yang ada pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Data dan informasi untuk kuesioner pemetaan mutu perlu dihimpun kembali ke sekolah.

            Sekolah melakukan kegiatan pemetaan mutu melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut dalam bentuk data dan informasi sesuai dengan instrumen pemetaan mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ketentuan yang ada.

            Data dan informasi dikirim ke sistem informasi mutu pendidikan untuk diolah menjadi peta mutu yang memuat capaian pemenuhan terhadap standar nasional pendidikan untuk disampaikan kepada sekolah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

            Peta mutu dianalisa lebih lanjut sehingga dapat digunakan sebagai acuan perencanaan pendidikan oleh sekolah, pemerintah daerah dan pusat sehingga upaya pemenuhan mutu pendidikan berjalan sinergis karena berasal dari sumber data dan informasi yang sama.

            SIAPA YANG TERLIBAT DALAM PEMETAAN MUTU?
            Warga sekolah yang memberikan data dan informasi pada level sekolah yaitu:
            ▪ Kepala sekolah
            ▪ Perwakilan guru
            minimal 1 guru per tingkat kelas untuk SD
            minimal 1 guru pendidikan agama serta pendidikan jasmani dan kesehatan pada SD
            total perwakilan guru minimal 8 - 10 guru

            ▪ Perwakilan siswa, dengan ketentuan:
            minimal 5 siswa per tingkat kelas (siswa SD hanya untuk kelas 4 – 6).
            total perwakilan siswa minimal 15 siswa tiap sekolah.

            ▪ Perwakilan komite sekolah
            minimal 1 orang perwakilan pimpinan komite
            minimal 2 orang perwakilan orangtua siswa

            ▪ Pengawas yang merupakan pengawas pembina/manajerial.
            menggunakan instrumen berupa kuesioner pemetaan mutu pendidikan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

            Pengawas sekolah dan/atau petugas pemetaan mutu yang telah dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan untuk melakukan proses verifikasi dan validasi atas data yang akan disampaikan oleh sekolah.

            Petugas pemetaan mutu atau operator DAPODIK dapat dilibatkan untuk membantu sekolah dalam merekam dan mengirimkan data dan informasi pemetaan mutu melalui aplikasi pengumpulan data yang ada di sekolah.

            Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengkoordinir agar seluruh sekolah dapat terpetakan mutunya. 

            DIMANA PEMETAAN MUTU DILAKSANAKAN?
            Pemetaan mutu dilaksanakan di sekolah melalui kegiatan Evaluasi Diri Sekolah.

            Pemetaan mutu pada level kewilayahan dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat dengan menghimpun hasil evaluasi diri sekolah melalui instrumen pemetaan mutu yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dengan bantuan aplikasi pengumpulan data terpadu berbasis komputer yang ada di sekolah (DAPODIK) dan dikirim ke sistem informasi mutu pendidikan.

            Pengolahan dan penyajian hasil pemetaan mutu dilakukan oleh sistem informasi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

            KAPAN PEMETAAN MUTU DILAKSANAKAN?
            Pengumpulan data dan informasi dilakukan selama kurang lebih 4 bulan (Juni – September).
            Peta mutu pendidikan sebagai hasil pengolahan data dan informasi yang dihimpun dilakukan dan disajikan pada sistem informasi mutu pendidikan setelah proses pengumpulan data dan informasi.

              Download Perangkat Instrumen PMP (Pemetaan Mutu Pendidikan) SD 2017

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Perangkat Instrumen PMP (Pemetaan Mutu Pendidikan) Tingkat Sekolah Dasar 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



              Download File:
              PERANGKAT INSTRUMEN PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2017 SD v24052017.pdf

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Perangkat Instrumen PMP (Pemetaan Mutu Pendidikan) Tingkat Sekolah Dasar 2017. Semoga bisa bermanfaat.

              Sumber: http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id
              Permendikbud yang berhubungan dengan Penjaminan Mutu Pendidikan

              Diposting oleh Pada 5/27/2017 02:40:00 PM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas Peraturan Menteri Pendidikan yang berhubungan dengan Penjaminan Mutu Pendidikan. Download file format PDF.

              Permendikbud yang berhubungan dengan Penjaminan Mutu Pendidikan
              Permendikbud yang berhubungan dengan Penjaminan Mutu Pendidikan

                Download Permendikbud yang berhubungan dengan Penjaminan Mutu Pendidikan

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud yang berhubungan dengan Penjaminan Mutu Pendidikan ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



                Download File:

                Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah.pdf
                Permendikbud Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan.pdf
                Permendikbud Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan (Lampiran).pdf
                Salinan Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.pdf
                Salinan Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Lampiran).pdf
                Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian.pdf
                Permendikbud Nomor 16 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.pdf
                Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian (Lampiran).pdf
                Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.pdf
                Permendikbud Nomor 12 tentang Standar Pengawas Sekolah.pdf
                Permendikbud Nomor 13 tentang Standar Kepala Sekolah.pdf
                Permendiknas Nomor 26 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium.pdf
                Permendiknas Nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia untuk Sekolah.pdf
                Permendikbud Nomor 24 tentang Standar Sarana dan Prasarana.pdf
                Permendikbud Nomor 40 tahun 2008 tentang Sarana dan Prasarana SMK (Lampiran).pdf


                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud yang berhubungan dengan Penjaminan Mutu Pendidikan. Semoga bisa bermanfaat.

                Sumber: http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id

                Formulir Kontak

                Nama

                Email *

                Pesan *