Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat

Diposting oleh Pada 5/25/2018 09:22:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Juknis PPDB Tahun 2018 yaitu Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat. Download file format PDF.

Juknis PPDB Tahun 2018
Juknis PPDB Tahun 2018

Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018:

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Nondiskriminatif dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

    Download Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat



    Download File:

    Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat.pdf


    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat. Semoga bisa bermanfaat.
    Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat

    Diposting oleh Pada 5/21/2018 11:30:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat. Download file format PDF.

    Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat
    Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat

    Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat



    Download File:
    Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat.pdf


    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat:

    PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT.

    BAB I
    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
    1. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
    2. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.
    3. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
    4. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
    5. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
    6. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
    7. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan di bidang Pendidikan.

    BAB II
    TUJUAN

    Pasal 2
    (1) PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

    (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

    BAB III
    TATA CARA PPDB

    Bagian Kesatu
    Waktu dan Mekanisme PPDB

    Pasal 3
    (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahun.

    (2) Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang. 

    (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait:
    a. persyaratan;
    b. proses seleksi;
    c. daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar;
    d. biaya pungutan khusus untuk SMA/SMK/bentuk lain yang sederajat bagi daerah yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
    e. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

    Pasal 4
    (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
    a. dalam jaringan (daring); atau
    b. luar jaringan (luring).

    (2) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    (3) Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).

    (4) Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

    Bagian Kedua
    Persyaratan

    Pasal 5
    Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat adalah:
    a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
    b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B. 

    Pasal 6
    (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, berusia:
    a. 7 (tujuh) tahun; atau
    b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

    (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.

    (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

    (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

    (5) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri.

    Pasal 7
    Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:
    a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
    b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.

    Pasal 8
    (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat:
    a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun;
    b. memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
    c. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat. 

    (2) SMK bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

    (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

    Pasal 9
    Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

    Pasal 10
    Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) atau kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

    Pasal 11
    Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif. 

    Bagian Ketiga
    Seleksi

    Pasal 12
    (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
    a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
    b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

    (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.

    (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

    (4) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

    Pasal 13
    Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
    a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
    b. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan 
    c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing. 

    Pasal 14
    (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
    a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
    b. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
    c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah.

    (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
    a. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
    b. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah.

    (3) Khusus calon peserta didik pada SMK atau bentuk lain yang sederajat, selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.

    Pasal 15
    (1) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

    (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. 

    Bagian Keempat
    Sistem Zonasi

    Pasal 16
    (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

    (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

    (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:
    a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
    b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.

    (4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah.

    (5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.

    (6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
    a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
    b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

    Bagian Kelima
    Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

    Pasal 17
    (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.

    (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada TK dan Sekolah yang bersangkutan.

    Bagian Keenam
    Biaya

    Pasal 18
    (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS.

    (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tidak dipungut biaya.

    Pasal 19
    (1) SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

    (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu  (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

    (3) Dalam hal peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.

    (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas pendidikan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    BAB IV
    PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

    Pasal 20
    (1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.

    (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

    (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

    Pasal 21
    (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi:
    a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
    b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan 
    c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

    (2) Peserta didik setara SMP, SMA atau SMK di negara lain dapat diterima di SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah:
    a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya;
    b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
    c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
    d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

    Pasal 22
    (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

    (2) Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
    a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
    b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;

    (3) Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
    a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
    b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan. 

    (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke SD, SMP, atau SMA/SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

    BAB V
    PELAPORAN DAN PENGAWASAN

    Pasal 23
    (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

    (2) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

    (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman http://ult.kemdikbud.go.id.

    Pasal 24
    (1) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

    (2) Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.


    BAB VI
    LARANGAN

    Pasal 25
    Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

    BAB VII
    SANKSI

    Pasal 26
    (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Gubernur/bupati/wali kota memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan;
    b. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

    (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite Sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

    (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

    BAB VIII
    KETENTUAN LAIN-LAIN

    Pasal 27
    (1) Sekolah yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.

    (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
    a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi Sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
    b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan
    c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 28
    Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

    Pasal 29
    (1) Sekolah yang:
    a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
    b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan c. berada di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 huruf a, dan Pasal 8 ayat (1) huruf a.

    (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. 

    (3) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikecualikan untuk:
    a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
    b. Satuan Pendidikan Kerja Sama;
    c. Sekolah Indonesia di Luar Negeri;
    d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
    e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
    f. Sekolah berasrama;
    g. Sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T); dan
    h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

    (4) Pengecualian ketentuan zonasi bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

    Pasal 30
    (1) Pemerintah daerah wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri ini dengan berasaskan objektifitas, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminatif, dan berkeadilan.

    (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

    Pasal 31
    (5) Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. 

    (6) Dinas Pendidikan dan Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat menetapkan persyaratan lainnya dalam proses PPDB yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

    Pasal 32
    Penerapan ketentuan tentang zonasi dan pelaksanaan PPDB secara daring dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

    Pasal 33
    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    BAB IX
    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 34
    Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2018
    MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
    TTD.
    MUHADJIR EFFENDY



    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Semoga bisa bermanfaat.
    Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019 untuk RA, MI, MTs, MA dan MAK

    Diposting oleh Pada 3/02/2018 01:53:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019 untuk RA, MI, MTs, MA dan MAK. Download file PDF.

    Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019
    Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019

    Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019

    Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019:

    Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun 2018 ini telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 481 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018.

    Tujuan
    Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 bertujuan untuk:
    1. menjamin penerimaan peserta didik baru di madrasah berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang berkeadilan;
    2. memberikan pedoman bagi Kepala Madrasah, orang tua siswa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di madrasah. 

    Ruang Lingkup
    Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru ini meliputi tata cara penerimaan pada:
    1. Raudlatul Athfal;
    2. Madrasah Ibtidaiyah;
    3. Madrasah Tsanawiyah;
    4. Madrasah Aliyah; dan
    5. Madrasah Aliyah Kejuruan;

    Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru

    Ketentuan Umum:
    1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) RA dan Madrasah dilaksanakan secara daring atau secara luring.
    2. RA dan Madrasah melaksanakan PPDB pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli setiap tahun. Dalam hal madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Madrasah Negeri) atau Madrasah Unggulan akan melaksanakan PPDB lebih cepat dari jadwal di atas, madrasah dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.
    3. Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait dengan: a. persyaratan; b. sistem seleksi; c. daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar; d. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman madrasah maupun media lainnya (website resmi madrasah, website Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, dan website Kanwil Kemenag Provinsi).
    4. Khusus Penerimaan Peserta Didik Baru pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia dan Madrasah Aliyah Penyelenggara Program Keagamaan (MAN PK) dilaksanakan secara daring dan dilaksanakan secara nasional di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

    Persyaratan:
    1. Raudhatul Athfal; Persyaratan penerimaan calon peserta didik baru pada RA adalah sebagai berikut: a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B (dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang).
    2. Madrasah Ibtidaiyah (MI); Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) MI adalah: a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik dengan mempertimbangkan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan; dan b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima dengan mempertimbangkan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan. c. calon peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dapat diterima yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, maka rekomendasi dapat dilakukan oleh guru Sekolah/Madrasah.
    3. Madrasah Tsanawiyah (MTs); Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) MTs: a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) MI/SD/Program Paket A/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula atau bentuk lain yang sederajat. Bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat diterima pada MTs yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif tanpa harus mempertimbangkan faktor usia. c. Khusus bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
    4. Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) MA dan MAK: a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun; b. memiliki ijazah/STTB MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat; dan c. memiliki SHUN MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat. Untuk siswa MTs selain SHUN harus juga memiliki SHUAMBN. Bagi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan luar negeri dapat dikecualikan dari persyaratan kepemilikan SHUN/SHUAMBN, apabila satuan pendidikan luar negeri tersebut tidak menerbitkan hasil ujian nasional. Begitu juga bagi calon peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat diterima pada MA/MAK yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif tanpa harus mempertimbangkan persyaratan usia dan kepemilikan SHUN/SHUAMBN. d. khusus bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Tata Cara Seleksi:
    Tata cara seleksi di bawah ini berlaku untuk semua madrasah terutama madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan sistem seleksi lain yang ditetapkan melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik atau tes lainnya.
    1. Raudhatul Athfal; Seleksi calon peserta didik baru pada RA mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan: a. usia; dan b. jarak tempat tinggal ke Raudhatul Athfal. 
    2. Madrasah Ibtidaiyah; Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) MI mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. usia; b. jarak tempat tinggal ke Madrasah; dan c. hasil tes kematangan psikologis (jika diperlukan). Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) MI tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung. Namun, MI dapat mempertimbangkan seleksi berdasarkan hasil tes kematangan psikologis peserta didik, apabila daya tampung terbatas.
    3. Madrasah Tsanawiyah; Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) MTs mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. usia; b. nilai hasil ujian MI/SD/Program Paket A/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula atau bentuk lain yang sederajat. Dalam hal seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan sebelum nilai hasil ujian MI/SD keluar, seleksi dapat didasarkan pada hasil tes potensi belajar dan/atau tes akademik sejenisnya; c. prestasi di bidang akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada KSM, OSK, OSP, OSN, dan kompetisi sejenisnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, dan Perguruan Tinggi Terakreditasi dalam atau luar negeri; d. prestasi di bidang non-akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada AKSIOMA atau ajang kompetisi sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, dan lembaga profesional lainnya; e. persyaratan usia dan memiliki SHUN dan SHUAMBN sebagaimana dimaksud dalam persyaratan di atas tidak berlaku bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
    4. Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan; Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) MA dan MAK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. usia; b. SHUN MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat. Dalam hal seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan sebelum nilai hasil ujian MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho keluar, seleksi dapat didasarkan pada hasil tes potensi belajar dan/atau tes akademik sejenisnya; c. prestasi di bidang akademik dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada KSM, OSK, OSP, OSN, dan kompetisi sejenisnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, dan Perguruan Tinggi Terakreditasi dalam atau luar negeri; dan d. prestasi di bidang non-akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada AKSIOMA atau ajang kompetisi sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaam, Pemerintah Daerah, dan lembaga profesional lainnya.e. persyaratan usia dan memiliki SHUN dan SHUAMBN sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas tidak berlaku bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

    Kebijakan Afirmatif
    Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib menerima calon peserta didik dengan kriteria sebagai berikut:
    1. mempunyai prestasi akademik dan non-akademik paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
    2. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Madrasah berdasarkan hasil evaluasi Madrasah bersama dengan Komite Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
    3. berasal dari anak berkebutuhan khusus paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima bagi madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif. Setiap Provinsi harus tersedia paling sedikit 1 (satu) Madrasah Negeri pada semua jenjang (MIN, MTsN, dan MAN) yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

    Daftar Ulang
    1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Madrasah yang bersangkutan.
    2. Pendaftaran ulang dilakukan oleh RA dan Madrasah untuk memastikan status peserta didik lama pada Madrasah yang bersangkutan.

    Pembiayaan
    1. Pembiayaan PPDB dan pendaftaran ulang pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak boleh dibebankan pada pungutan dari peserta didik;
    2. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada anggaran BOS sebagaimana tercantum dalam anggara DIPA pada tahun anggaran berjalan.

      Download Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019



      Download File:
      Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019.pdf

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019. Semoga bisa bermanfaat.
      Cegah Kekerasan Melalui Pengenalan Lingkungan Sekolah

      Diposting oleh Pada 7/12/2017 09:33:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah informasi dari Kemdikbud terkait dengan PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah) yaitu Cegah Kekerasan Melalui Pengenalan Lingkungan Sekolah. Berita kami kutip dari laman resmi Kemdikbud pada tanggal 12 Juli 2017. Inilah informasi selengkapnya.

      Cegah Kekerasan Melalui Pengenalan Lingkungan Sekolah
      Cegah Kekerasan Melalui Pengenalan Lingkungan Sekolah

      Cegah Kekerasan Melalui Pengenalan Lingkungan Sekolah

      Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikdasmen Kemendikbud), Hamid Muhammad, melarang tegas tindak perpeloncoan selama Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi siswa baru. Hal itu disampaikannya saat Konferensi Pers Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), di Kantor Kemendikbud, Jakarta, (11/7).

      "Tidak dibenarkan lagi perpeloncoan, tindak kekerasaan, memasang atribut dan sebagainya. Jangan terulang lagi penyimpangan di sekolah, sekecil apapun", tuturnya.

      Guna mengurangi kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah yang semakin meresahkan orang tua, Dirjen Hamid mengimbau pelaksanaan PLS agar mengacu pada Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016.

      Payung hukum ini mengatur tentang kegiatan selama PLS, yaitu terdapat pada pasal 5 ayat 1 (e), pengenalan lingkungan sekolah dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya.

      Selanjutnya, PLS berupa kegiatan yang diharapkan dapat mengenali potensi siswa, membantu siswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya.

      Selain itu, kegiatan PLS juga diharapkan dapat menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. (Prima)

      Sumber: https://www.kemdikbud.go.id

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai informasi dari Kemdikbud terkait dengan PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah) yaitu Cegah Kekerasan Melalui Pengenalan Lingkungan Sekolah. Semoga bisa bermanfaat.
      Sistem Zonasi Bantu Masyarakat Tidak Mampu Bersekolah

      Diposting oleh Pada 7/12/2017 05:28:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah informasi seputar PPDB yaitu Sistem Zonasi Bantu Masyarakat Tidak Mampu Bersekolah. Berita ini kami kutip dari laman resmi Kemdikbud tanggal 12 Juli 2017. Inilah informasi selengkapnya.

      Sistem Zonasi Bantu Masyarakat Tidak Mampu Bersekolah
      Sistem Zonasi Bantu Masyarakat Tidak Mampu Bersekolah

      Sistem Zonasi Bantu Masyarakat Tidak Mampu Bersekolah

      Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi prioritas dalam membantu siswa tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Keberpihakan pemerintah dalam upaya pemerataan akses pendidikan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017 tentang PPDB.

      Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad menyampaikan, sistem zonasi diberlakukan untuk mengggantikan sistem kompetisi. Dengan sistem kompetisi, kata dia, banyak siswa tidak mampu yang bersekolah diluar zonanya dan akhirnya memilih tidak melanjutkan sekolah.

      "Dengan sistem zonasi, minimal 20 persen siswa tidak mampu bisa ditampung di sekolah di areanya. Ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah pada kelas menengah ke bawah," ujarnya saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

      Hamid mengungkapkan, Ada tiga tujuan yang ingin dicapai melalui sistem zonasi dalam PPDB. Pertama, memastikan siswa berada di zonanya memang bersekolah di zona tersebut sehingga mengurangi biaya transportasi.

      Kedua, untuk memunculkan sekolah-sekolah bermutu baik di setiap zona. Pemerintah akan fokus membina dan mengembangkan sekolah -sekolah lain bukan hanya sekolah tertentu sehingga pemerataan mutu pendidikan bisa terwujud.

      Ketiga, sistem pembinaan guru akan di fokuskan di setiap zona. Ke depan, pemerintah dapat melakukan pengembangan profesi berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kualitas guru-guru di Indonesia. “Kita harapkan dengan pola ini, mutu pendidikan bisa meningkat," tuturnya.


      Kualitas belajar juga menjadi salah satu perhatian pemerintah terhadap peserta didik. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengatur kembali class size atau jumlah siswa dalam satu rombongan belajar.
      Jumlah siswa untuk jenjang Sekolah Dasar sebanyak 20-28 siswa, jenjang Sekolah Menengah Pertama sebanyak 20-32 siswa, dan jenjang Sekolah Menengah Atas sebanyak 20-36 siswa. Kemendikbud mengupayakan agar kualitas pembelajaran anak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. (Rona Uly)
      Sumber: https://www.kemdikbud.go.id

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai Sistem Zonasi Bantu Masyarakat Tidak Mampu Bersekolah. Semoga bisa bermanfaat.
      Pedoman PPDB Madrasah Kemenag Tahun Pelajaran 2017-2018

      Diposting oleh Pada 7/10/2017 08:40:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Pedoman PPDB Madrasah Kemenag Tahun Pelajaran 2017-2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Download file format PDF.

      Pedoman PPDB Madrasah Kemenag Tahun Pelajaran 2017-2018
      Pedoman PPDB Madrasah Kemenag Tahun Pelajaran 2017-2018

      Pedoman PPDB Madrasah Kemenag Tahun Pelajaran 2017-2018

      Pada Pedoman PPDB Madrasah ini dilampirkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 361 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017-2018.

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Pedoman PPDB Madrasah Kemenag Tahun Pelajaran 2017-2018:

      Penyelenggaraan pendidikan diawali dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB). PPDB merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh satuan lembaga pendidikan. Penerimaan peserta didik baru pada Madrasah perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif. PPDB bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik- baiknya.

      Agar pelaksanaan PPDB di semua daerah dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun maka diperlukan pedoman PPDB. Pedoman PPDB sebagai acuan berbagai pihak khususnya jika terjadi persoalan tentang PPDB. Pedoman PPDB ini juga memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait pembiayaan PPDB. Disisi lain pedoman ini dimaksudkan agar layanan pendidikan dapat diberikan kepada semua komponen masyarakat.


      Dengan hadirnya buku Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017 – 2018 ini diharapkan menjadi acuan bagi Madrasah dan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pelaporan PPDB. Semoga pendidikan madrasah semakin terorganisir dengan baik sehingga keberadaan madrasah semakin diminati dan menjadi pilihan utama masyarakat.

      Penerimaan peserta didik baru pada Madrasah bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya secara tertib, terarah, sistematis, transparan dan berkeadilan.

      Buku Pedoman PPDB Madrasah Kemenag Tahun Pelajaran 2017-2018 susunannya terdiri dari:

      DAFTAR ISI
      Kata Pengantar
      Daftar Isi
      Bab I Ketentuan Umum
      Bab II Tujuan, Prinsip dan Asas
      Bab III Calon Peserta Didik
      Bab IV Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru
      Bab V Dasar Seleksi, Perpindah, Tata Cara Pendaftaran, dan Jadwal Pendaftaran dan Seleksi
      Bab VI Peningkatan Akses, Pernyataan Tertulis
      Bab VII Masa Ta’aruf Siswa Madrasah (Matsama)
      Bab VIII Kepanitiaan dan Pembiayaan
      Bab IX Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
      Bab X Penutup

      Lampiran-Lampiran 
      Lampiran 1 Surat Pernyataan Peserta Didik
      Lampiran 2 Surat Pernyataan Orang Tua/ Wali
      Prosedur PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018

        Download Pedoman PPDB Madrasah Kemenag Tahun Pelajaran 2017-2018

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Pedoman PPDB Madrasah Kemenag Tahun Pelajaran 2017-2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



        Download File:
        Pedoman PPDB Madrasah Kemenag Tahun Pelajaran 2017-2018.pdf

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Pedoman PPDB Madrasah Kemenag Tahun Pelajaran 2017-2018. Semoga bisa bermanfaat.
        Mendikbud Soroti Praktik Jual Beli "Kursi" di Sekolah Favorit

        Diposting oleh Pada 7/10/2017 01:29:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah informasi mengenai Mendikbud Soroti Praktik Jual Beli "Kursi" di Sekolah Favorit. Berita ini kami kutip dari Antara News tertanggal 9 Juli 2017. Inila informasi selengkapnya.

        Mendikbud Soroti Praktik Jual Beli "Kursi" di Sekolah Favorit
        Mendikbud Soroti Praktik Jual Beli "Kursi" di Sekolah Favorit

        Mendikbud Soroti Praktik Jual Beli "Kursi" di Sekolah Favorit

        Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyoroti praktik jual beli "kursi" pada sejumlah sekolah favorit, sebab jika praktik itu masih berlangsung, tidak akan ada kompetisi bagi siswa.

        "Jangan sampai ada jual beli kursi, itu tidak boleh, dan saya melarang keras," kata Muhajir, usai menghadiri acara "Akhirussannah" di Pondok Pesantren Maskumambang Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Minggu.

        Oleh karena itu, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini meminta agar dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tidak melaksanakan praktik curang.

        Ia mengaku, untuk PPDB pihaknya tidak memberi tekanan terkait sistem yang berjalan selama ini, dan Muhajir memberikan ruang kepada daerah masing-masing.

        "Semisal ada sekolah yang sudah terlanjur menerima siswa lebih dari pagu, selama tidak banyak, hal itu masih dimaklumi. Sebab intinya tidak boleh ada yang tidak sekolah," tuturnya.

        Ia menekankan pemberlakuan sekolah 12 tahun adalah wajib bagi semua sisiwa, dan tidak perlu ada alasan bagi siswa maupun siswa miskin yang tidak bisa sekolah.

        "Intinya kami menjamin semua siswa harus sekolah, tidak boleh ada siswa yang tidak sekolah. Terutama siswa miskin," ujarnya, menegaskan.

        Editor: B Kunto Wibisono (Antara News)
        Sumber: http://www.antaranews.com/berita/639475

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai Mendikbud Soroti Praktik Jual Beli "Kursi" di Sekolah Favorit. Semoga bisa bermanfaat.
        Perhatikan Keberagaman Daerah, Mendikbud Terbitkan Surat Edaran tentang PPDB

        Diposting oleh Pada 7/08/2017 03:11:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah informasi mengenai Perhatikan Keberagaman Daerah, Mendikbud Terbitkan Surat Edaran tentang PPDB. Berita ini kami kutip dari laman resmi Kemdikbud. Inilah informasi selengkapnya.

        Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2017 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)
        Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2017 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)

        Perhatikan Keberagaman Daerah, Mendikbud Terbitkan Surat Edaran tentang PPDB

        Menyambut Tahun Pelajaran 2017/2018, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menerbitkan Peraturan Mendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar (rombel) dan jumlah rombel pada sekolah.

        Berdasarkan pasal 24 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, ditentukan aturan mengenai jumlah peserta didik dalam satu rombel. Untuk SD, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 28 peserta didik. Untuk SMP, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 32 peserta didik. Untuk SMA, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Untuk SMK, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dalam satu kelas berjumlah paling banyak lima peserta didik. Sementara untuk Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dalam satu kelas berjumlah paling banyak delapan peserta didik.

        Kemudian pada pasal 26 Permendikbud itu tercantum ketentuan jumlah rombel pada sekolah. Untuk SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit enam dan paling banyak 24 rombel. Masing-masing tingkat paling banyak empat rombel. Untuk SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit tiga dan paling banyak 33 rombel. Masing-masing tingkat paling banyak 11 rombel. Untuk SMA atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit tiga dan paling banyak 36 rombel, masing-masing tingkat paling banyak 12 rombel. Untuk SMK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit tiga dan paling banyak 72 rombel, masing-masing tingkat paling banyak 24 rombel.

        Beragamnya kondisi sekolah di tanah air tidak memungkinkan aturan di atas diterapkan secara menyeluruh. Maka, berdasarkan pertimbangan tersebut, Mendikbud menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Surat ditandatangani Mendikbud Muhadjir Effendy pada Kamis, 6 Juli 2017.

        Surat Edaran itu menyebutkan bahwa ketentuan mengenai jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah diberlakukan hanya untuk peserta didik baru pada kelas I, kelas VII, dan kelas X untuk setiap sekolah. Kemudian, jika berdasarkan analisis kebutuhan, sekolah pada setiap provinsi/kabupaten/kota masih belum dapat menampung peserta didik yang tersedia sesuai dengan ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu rombel, dan jumlah rombel pada sekolah, maka ketentuan tersebut dapat dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan masing-masing provinsi/kabupaten/kota.

        Surat Edaran itu juga menegaskan bahwa apabila sekolah telah melakukan penerimaan peserta didik baru sebelum terbitnya Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, maka sekolah dapat meneruskan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelum terbitnya Permendikbud dimaksud.

        Surat Edaran yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia itu diterbitkan untuk menciptakan ketertiban dalam proses penerimaan peserta didik baru. Kemendikbud juga hendak menegaskan bahwa penerbitan Permendikbud memperhatikan keberagaman situasi dan kondisi setiap daerah. (Billy Antoro/Desliana Maulipaksi).

        Sumber: https://www.kemdikbud.go.id

        Demikian yang bisa kami sampaikan informasi mengenai Perhatikan Keberagaman Daerah, Mendikbud Terbitkan Surat Edaran tentang PPDB. Semoga bisa bermanfaat.
        Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2017 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)

        Diposting oleh Pada 7/06/2017 11:14:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah informasi dan berkas Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2017 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Download file PDF.

        Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2017 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)
        Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2017 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)

        Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2017 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2017 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang ditujukan kepada Gubernurdan Bupati/Walikota serta Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah SD, SMP, SLB, SMA dan SMK di seluruh Indonesia:

        Sehubungan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2017 /2018, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
        1. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2017 /2018 agar dioptimalkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.
        2. Ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah diberlakukan hanya untuk peserta didik baru pada kelas 1, kelas 7, dan kelas 10 untuk setiap sekolah.
        3. Jika berdasarkan analisis kebutuhan, sekolah pada setiap provinsi/kabupaten/kota masih belum dapat menampung peserta didik yang tersedia sesuai dengan ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar, dan jumlah rombongan belajar pada sekolah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dapat dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan masmg-masing provinsi/kabupaten/kota.
        4. Apabila sekolah telah melakukan penerimaan peserta didik baru sebelum terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017, maka sekolah dapat terus melanjutkan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelum terbitnya Peraturan Menteri dimaksud.
        5. Guru dapat mendaftarkan anaknya sebagai calon peserta didik baru pada satuan pendidikan ditempat guru bertugas sebagai alasan khusus.

        Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota agar segera melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.

        Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

        Jakarta, 6 Juli 2017,
        Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
        ttd
        Muhadjir Effendy

          Download Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2017 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2017 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



          Download File:
          SE Mendikbud Nomor 3 Tentang PPDB 2017.pdf

          Sumber: http://dikdasmen.kemdikbud.go.id

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2017 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Semoga bisa bermanfaat.
          Juknis PPDB Diselesaikan Daerah

          Diposting oleh Pada 7/05/2017 01:23:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah informasi mengenai Juknis PPDB Diselesaikan Daerah. Berita  ini kami kutip dari Republika tertanggal 4 Juli 2017. Inilah berita selengkapnya.

          Juknis PPDB Diselesaikan Daerah
          Juknis PPDB Diselesaikan Daerah

          Juknis PPDB Diselesaikan Daerah

          Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjelaskan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2017 berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 diselesaikan setiap daerah. “Masing-masing itu untuk hal teknis diselesaikan di masing-masing daerah. Tetap ada konsultasi ke kita kalau kesulitan,” kata Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7).

          Ia menjelaskan, hal itu bertujuan agar PPDB tidak bersifat kaku. Namun, sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Ia tidak menampik adanya banyak keluhan terhadap sistem PPDB berbasis zonasi. “Ini kan baru mau diterapkan tahun ini. Di lapangan pasti masih becek,” ujar dia.

          Sementara itu Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud Wowon Widaryat berujar aturan PPDB sistem zonasi berjalan bergantung pada kebijakan daerah. Ia menjelaskan, pemerintah memberi kesempatan agar siswa tidak menumpuk pada suatu daerah.

          “Jadi sekolah di tiap kecamatan akan hidup. Panduan perda (peraturan daerah) sebetulnya ada, kita mengacu pada itu,” jelasnya.

          Kendati demikian, Wowon mengatakan, pemerintah tetap memberi toleransi terhadap kebijakan sistem PPDB berbasis zonasi karena ada kebijakan daerah. “(Perda PPDB) enggak boleh kaku. Daerah yang siswanya kurang, tetap harus berjalan,” kata dia.

          Sumber: http://www.republika.co.id

          Demikian yang bisa kami sampaikan informasi mengenai Juknis PPDB Diselesaikan Daerah. Semoga bisa bermanfaat.
          Inilah 5 Permendikbud Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2017

          Diposting oleh Pada 7/01/2017 11:17:00 AM dengan No comments

          Berikut ini informasi tentang Inilah 5 Permendikbud Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2017. Informasi ini kami kutip dari sumber laman resmi Direktorat Pembinaan SMA - Kemdikbud RI.

          Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017
          Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017

          Inilah 5 Permendikbud Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2017

          Jelang tahun ajaran baru yang akan dimulai pada bulan Juli 2017, beberapa daerah sudah memulai proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Terkait PPDB tersebut, setidaknya ada lima Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang harus diketahui para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Salah satunya adalah Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

          Dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, pemerintah melalui Kemendikbud menetapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Dalam sistem zonasi sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Permendikbud itu juga melarang sekolah melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik. (Unduh Salinan Permendikbud 17 Tahun 2017 di sini)

          Dilarangnya sekolah melakukan pungutan tidak berarti tertutup kemungkinan bagi orang tua murid, masyarakat, maupun lembaga untuk memberikan sumbangan pendidikan. Kemajuan pendidikan juga membutuhkan kontribusi dan partisipasi semua pihak. Karena itulah dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, diatur mengenai ketentuan penggalangan dana oleh sekolah melalui komite sekolah.

          Dalam permendikbud itu sekolah diperbolehkan menggalang dana untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan atau pengembangan sarana prasarana. Penggalangan dana tersebut harus berbentuk bantuan dan/atau sumbangan pendidikan, bukan pungutan. (Lihat infografis perbedaan bantuan, sumbangan, dan pungutan di sini)

          Selain dua peraturan itu, Kemendikbud juga telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) bagi Siswa Baru. Salah satu tujuan diterbitkannya permendikbud itu adalah untuk menghapus dengan tegas masa orientasi siswa (MOS) yang kerap diwarnai tindakan perpeloncoan. Dalam Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 diatur bahwa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama tiga hari pada minggu pertama awal tahun pelajaran, dan dilaksanakan hanya pada hari sekolah dan jam pelajaran. (Unduh Permendikbud 18 Tahun 2016 di sini)

          Permendikbud tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru itu juga didukung oleh Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Permendikbud tersebut bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan.

          Tindak kekerasan yang dimaksud adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian. (Unduh Permendikbud 82 Tahun 2015 di sini)

          Terkait pendidikan karakter, Kemendikbud juga telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Melalui permendikbud itu diharapkan sekolah bisa menjadi taman belajar yang menyenangkan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan, serta menjadi tempat yang dapat menumbuhkembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 mengatur kegiatan wajib dan kegiatan pilihan dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai dan karakter positif.

          Kegiatan wajib tersebut antara lain membaca buku nonpelajaran sekitar 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Selain itu siswa dan guru juga diwajibkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan/atau satu lagu wajib nasional sebelum memulai pembelajaran. (Infografis Permendikbud tentang Penumbuhan Budi Pekerti di sini)

          Untuk menyosialisasikan semua peraturan yang terkait dengan PPDB itu, Kemendikbud menggelar Sosialisasi Peraturan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah kepada para kepala dinas pendidikan provinsi, kota, dan kabupaten se-Indonesia.  Sosialisasi tersebut dibagi menjadi dua gelombang.

          Gelombang pertama belangsung pada 7 s.d. 9 Juni 2017, dan gelombang kedua pada 13 s.d. 15 Juni 2017. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad mengatakan, Kemendikbud mengundang para kepala dinas pendidikan untuk melakukan sosialisasi berbagai permendikbud, baik yang dikeluarkan tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya agar pelaksanaan PPDB di semua daerah dapat berjalan dengan baik. (Desliana Maulipaksi)

          Sumber: http://psma.kemdikbud.go.id

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai 5 Permendikbud Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

          Formulir Kontak

          Nama

          Email *

          Pesan *