Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan

Diposting oleh Pada 4/07/2018 08:47:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Bidang Pendidikan. Download file format PDF.

Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan
Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan

Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan:

Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan.

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri atas:
  1. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SD;
  2. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMP;
  3. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMA;
  4. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMK;
  5. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SLB; dan
  6. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SKB.
Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  1. Lampiran I Pendahuluan atau Umum
  2. Lampiran II Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
  3. Lampiran III Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
  4. Lampiran IV Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)
  5. Lampiran V Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
  6. Lampiran VI Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Luar Biasa
  7. Lampiran VII Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 467) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    Download Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan



    Download File:

    Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Bidang Pendidikan.rar

    Sumber : http://jdih.kemdikbud.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan. Semoga bisa bermanfaat.
    Juknis Kemitraan Sekolah dan Masyarakat untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PNF

    Diposting oleh Pada 3/21/2018 03:23:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas buku Juknis Kemitraan Sekolah dengan Keluarga dan Masyarakat untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PNF (Pendidikan Non Formal). Download file format PDF.

    Juknis Kemitraan Sekolah dan Masyarakat untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PNF

    Juknis Kemitraan Sekolah dan Masyarakat untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PNF

    Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas buku Juknis Kemitraan Sekolah dan Masyarakat untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PNF:

    Orang tua adalah pendidik utama dan terpenting, namun juga yang paling tak tersiapkan. Pasalnya, mereka harus mencari sendiri informasi dan pengetahuan tentang bagaimana menumbuhkan dan mendukung pendidikan anak-anak mereka dalam kondisi positif. Selama ini, jika berbicara pendidikan maka fokus pembicaraan hanya kerap jatuh kepada siswa dan guru. Sementara orangtua seperti diabaikan dalam pendidikan.

    Padahal, orang tua memiliki peran sangat besar dalam pendidikan anak. Keberhasilan pendidikan anak bergantung kepada keterlibatan keluarga. Banyak penelitian menunjukan bahwa keterlibatan orang tua di sekolah bermanfaat, antara lain: (1) bagi peserta didik mendukung prestasi akademik, meningkatkan kehadiran, kesadaran terhadap kehidupan yang sehat, dan meningkatkan perilaku positif; (2) bagi orang tua memperbaiki pandangan terhadap sekolah, meningkatkan kepuasan terhadap guru, dan mempererat hubungan dengan anak; dan (3) bagi sekolah memperbaiki iklim sekolah, meningkatkan kualitas sekolah, dan mengurangi masalah kedisiplinan.

    Tujuan Program Kemitraan
    Tujuan Umum; Program kemitraan ini bertujuan untuk menjalin kerjasama dan keselarasan program pendidikan di sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai tri sentra pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan yang kondusif untuk menumbuh kembangkan karakter dan budaya berprestasi peserta didik.

    Tujuan Khusus; Secara khusus, berikut ini tujuan program kemitraan satuan pendidikandengan keluarga dan masyarakat untuk:
    • menguatkan jalinan kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung lingkungan belajar yang dapat mengembangkan potensi anak secara utuh;
    • meningkatkan keterlibatan orang tua/wali dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak di rumah dan di sekolah; dan 
    • meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program pendidikan di sekolah dan di masyarakat.

    Model Kemitraan
    Model kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat secara konseptual dapat digambarkan seperti tampak pada infografis 2.1. Sedangkan secara operasional model ini dapat dikembangkan atas dasar pendayagunaan potensi dan sumber daya keluarga dan masyarakat secara kolaboratif. Kemitraan dibangun di atas dasar kebutuhan anak sehingga orang tua/wali dan masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan sekolah. Model kemitraan melibatkan jejaring yang luas dan melibatkan peserta didik, orang tua, guru, tenaga kependidikan, masyarakat, kalangan pengusaha, dan organisasi mitra di bidang pendidikan.

    Sekolah tidak dapat memberikan semua kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya, sehingga diperlukan keterlibatan bermakna dari orangtua/keluarga dan anggota masyarakat. Anak-anak belajar dengan lebih baik jika lingkungan sekitarnya mendukung, yakni orang tua, guru, dan anggota keluarga lainnya serta masyarakat sekitar. Artinya, sekolah, keluarga, dan masyarakat merupakan “tri sentra pendidikan” yang sangat penting untuk dapat menjamin pertumbuhan anak secara optimal. Untuk itu, perlu dibangun kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.

    Kemitraan antara sekolah dengan keluarga dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan sejalan dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu “Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong”. Oleh karena itu, diharapkan kemitraan antar tri sentra pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik dan bermakna.

    Sebagai unsur dalam ekosistem yang terdekat dengan anak, keluarga mempunyai banyak kesempatan melalui interaksi dan komunikasi sehari-hari. Bentuk dan cara-cara interaksi dengan anak di dalam keluarga akan mempengaruhi tumbuh kembangnya karakter anak. Proses interaksi yang diterima anak dari keluarga inilah yang akan digunakan oleh anak sebagai dasar untuk proses perkembangan selanjutnya di luar rumah, termasuk di sekolah dan masyarakat.

    Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan panduan kepada satuan pendidikan dalam menjalin kemitraan dengan keluarga dan masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dampak kepada keluarga, antara lain: (1) meningkatnya prestasi akademik anak, (2) meningkatnya komunikasi antara orang tua dan anak, (3) meningkatnya kehadiran siswa di sekolah, (4) berkurangnya perilaku destruktif anak, (5) meningkatnya kepercayaan diri orang tua, (6) meningkatnya kepuasan orang tua terhadap sekolah, (7) orang tua berhasil mendidik anak , (8) meningkatnya ekspektasi orang tua pada anak, (9) meningkatnya kebiasaan belajar anak, (10) meningkatnya keinginan anak untuk melanjutkan sekolah, (11) meningkatnya kecenderungan orang tua  melanjutkan pendidikan, (12)  sikap dan perilaku anak yang lebih positif, (13) meningkatnya moral guru, (14) iklim sekolah menjadi lebih baik, dan  (15)  mendukung kemajuan sekolah secara keseluruhan.

    Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan panduan bagi kepala sekolah, guru, dan semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan program kemitraan sekolah dengan keluarga dan masyarakat.

    Sasaran Petunjuk Teknis:
    1. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan kemitraan dengan keluarga dan masyarakat;
    2. Komite sekolah sebagai mitra kerja satuan pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program sekolah;
    3. Organisasi mitra yang berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan keluarga; dan
    4. Dinas Pendidikan Provinsi sebagai pembina teknis satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
    5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai pembina teknis satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.

      Download Buku Juknis Kemitraan Sekolah dan Masyarakat untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PNF

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas buku Juknis Kemitraan Sekolah dan Masyarakat untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PNF ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Juknis Kemitraan Sekolah dan Masyarakat untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PNF



      Download File:

      Juknis Kemitraan Sekolah dan Masyarakat untuk PAUD.pdf
      Juknis Kemitraan Sekolah dan Masyarakat untuk SD.pdf
      Juknis Kemitraan Sekolah dan Masyarakat untuk SMA-K.pdf
      Juknis Kemitraan Sekolah dan Masyarakat untuk SLB.pdf
      Juknis Kemitraan Sekolah dan Masyarakat untuk PNF.pdf
      Juknis Kemitraan Sekolah dan Masyarakat untuk SMP.pdf
      Juknis Kemitraan Sekolah dan Masyarakat untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PNF.pdf


      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file buku Juknis Kemitraan Sekolah dan Masyarakat untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PNF. Semoga bisa bermanfaat.
      Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2018

      Diposting oleh Pada 3/07/2018 11:01:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2018. Perpres Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik. Download file format PDF.

      Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2018
      Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2018

      Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2018

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Perpres Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik:

      Tujuan dan Sasaran
      DAK Fisik Bidang Pendidikan digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang merupakan urusan wajib Daerah sesuai prioritas nasional sebagai upaya pemenuhan standar sarana clan prasarana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.

      Tujuan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan.

      Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan diberikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang berbentuk:
      1. Sekolah Dasar (SD);
      2. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
      3. Sekolah Menengah Atas (SMA);
      4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
      5. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Luar Biasa (SLB); dan/ atau
      6. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

      Ruang Lingkup Kegiatan
      Jenis dan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri:
      1. DAK Subbidang Pendidikan SD; a. Kegiatan DAK Reguler Subbidang Pendidikan SD meliputi: 1) Peningkatan prasarana pendidikan: a) rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, dan ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabot atau tanpa perabot; b) jamban siswa dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya; c) pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya; dan/atau d) pembangunan jamban siswa beserta sanitasinya. 2) Peningkatan sarana pendidikan, berupa pengadaan buku koleksi perpustakaan yang terdiri dari: a) buku pengayaan; b) buku referensi; dan c) buku panduan pendidik. Kegiatan DAK Afirmasi Subbidang Pendidikan SD adalah untuk pembangunan rumah dinas guru baik beserta perabot dan/ atau tanpa perabot.
      2. DAK Subbidang Pendidikan SMP; a. Kegiatan DAK Reguler Subbidang Pendidikan SMP meliputi: 1) Peningkatan prasarana pendidikan yang terdiri dari: a) Rehabilitasi ruang belajar SMP, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/ atau ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya; b) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya; c) Pembangunan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya; d) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; e) Pembangunan jamban siswa/ guru beserta sanitasinya; dan/ atau f) Rehabilitasi jamban siswa/ guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya. 2) Peningkatan sarana pendidikan terdiri dari: a) Pengadaan peralatan laboratorium dan alat peraga pendidikan; b) Pengadaan media pendidikan; c) Pengadaan peralatan pjok dan/ atau seni budaya; dan/ atau d) Pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah. b. Kegiatan DAK Afirmasi Subbidang Pendidikan SMP adalah untuk pembangunan rumah dinas guru baik beserta perabot dan/ atau tan pa perabot.
      3. DAK Subbidang Pendidikan SMA; a. Kegiatan DAK Reguler Subbidang Pendidikan SMA meliputi: 1) Peningkatan prasarana pendidikan yang terdiri dari: a) Rehabilitasi ruang belajar dan/ atau ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya;  b) Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya; c) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya; d) Pembangunan ruang laboratorium IPA beserta perabotnya; dan/atau e) Pembangunan jam ban siswa/ guru beserta sanitasinya. 2) Peningkatan sarana pendidikan terdiri dari: a) Pengadaan peralatan pendidikan dan media pendidikan; dan/atau b) Pengadaan peralatan pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) dan peralatan seni budaya. b. Kegiatan DAK Afirmasi Subbidang Pendidikan SMA; 1) Pembangunan rumah dinas guru baik beserta perabot dan/atau tanpa perabot; dan/ atau 2) Pembangunan asrama siswa beserta perabotnya.
      4. DAK Subbidang Pendidikan SMK; Kegiatan DAK Penugasan Subbidang Pendidikan SMK, meliputi: a. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana SMK sektor unggulan, terdiri dari: 1) Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya; 2) Ruang Laboratorium beserta perabotnya; dan/ atau 3) Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi. b. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana SMK di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terdiri dari: 1) Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya; 2) Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya; 3) Ruang Laboratorium beserta perabotnya; 4) Rumah Dinas Guru baik beserta perabot dan/atau tanpa perabot; dan/atau 5) Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi.
      5. DAK Subbidang Pendidikan SLB; Kegiatan OAK Reguler Subbidang Pendidikan SLB mencakup satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB, meliputi: a. Peningkatan prasarana pendidikan, terdiri dari: 1) Rehabilitasi ruang kelas, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya; 2) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya; dan/ atau 3) Rehabilitasi jam ban siswa/ guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya. b. Peningkatan sarana pendidikan, terdiri dari: 1) Pengadaan peralatan pendidikan; dan/ atau 2) Pengadaan media pendidikan. 
      6. DAK Subbidang Pendidikan SKB; Kegiatan OAK Reguler Subbidang Pendidikan SKB meliputi: a. Peningkatan prasarana pendidikan, terdiri dari; 1) Rehabilitasi / renovasi ruang kelas ruang praktik / bengkel kerja, dan/ atau ruang penunjang lainnya, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya; 2) Pembangunan ruang kelas baru dan/atau ruang praktik/bengkel kerja baru, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya; dan/ atau 3) Rehabilitasi jamban beserta sanitasinya. b. Peningkatan sarana pendidikan berupa pengadaan koleksi perpustakaan berupa buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.

        Download Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2018

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Perpres Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2018



        Download File:

        Perpres Nomor 5 Tahun 2018 Tentang DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Lampiran.pdf
        Perpres Nomor 5 Tahun 2018 - Batang Tubuh.pdf
        Perpres Nomor 5 Tahun 2018 - Lampiran I.pdf
        Perpres Nomor 5 Tahun 2018 - Lampiran II.pdf


        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Perpres Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik. Semoga bisa bermanfaat.
        Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah

        Diposting oleh Pada 2/14/2018 09:54:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah. Download file format PDF.

        Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah
        Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah

        Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah:

        PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH

        BAB I
        KETENTUAN UMUM

        Pasal 1
        Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
        1. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), dan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya.
        2. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Program Paket A/Ula setara SD/MI, Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs dan Program Paket C/Ulya setara SMA/MA.
        3. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
        4. Ujian Sekolah selanjutnya disingkat US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan terhadap standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan dalam USBN dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan pada SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula.
        5. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
        6. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
        7. UN untuk Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian penyetaraan pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan pada Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs dan Program Paket C/Ulya setara SMA/MA.
        8. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut Nilai USBN adalah nilai yang diperoleh peserta didik melalui USBN.
        9. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik melalui UN.
        10. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BSNP adalah badan mandiri dan profesional yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan Standar Nasional Pendidikan.
        11. Program Ula adalah pendidikan dasar 6 (enam) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket A dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
        12. Program Wustha adalah pendidikan dasar 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
        13. Program Ulya adalah pendidikan menengah 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket C dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
        14. Kisi-Kisi Ujian adalah acuan untuk mengembangkan dan merakit naskah USBN dan UN yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku.Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
        15. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
        16. Prosedur Operasi Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat POS USBN adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan USBN.
        17. Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat POS UN adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan UN.
        18. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
        19. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
        20. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
        21. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

        BAB II
        PENYELENGGARAAN

        Pasal 2
        (1) Penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui USBN dan US.

        (2) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilaksanakan melalui UN.

        (3) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk peserta didik pada SMK/MAK termasuk ujian kompetensi keahlian.

        (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

        (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mata pelajaran yang diujikan dalam USBN diatur dalam POS yang ditetapkan oleh BSNP.

        (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ujian kompetensi keahlian untuk SMK/MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal terkait.

        Pasal 3
        (1) US sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diikuti oleh peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula.

        (2) USBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diikuti oleh peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK, Program Paket A/Ula, SDLB, SMP/MTs/SMPTK, Program Paket B/Wushta, SMPLB, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK, Program Paket C/Ulya, dan SMALB.

        (3) UN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diikuti oleh peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPTK, Program Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK dan Program Paket C/Ulya. 

        Pasal 4
        (1) Penilaian hasil belajar melalui USBN pada Jenjang SD/MI/SDTK/SDLB dan Program Paket A/Ula diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.

        (2) Penilaian hasil belajar melalui US pada Jenjang SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.

        (3) Penilaian hasil belajar melalui USBN pada Jenjang SMP/MTs/SMPTK/SMPLB, Program Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK/SMALB, SMK/MAK dan Program Paket C/Uya diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.

        (4) Penilaian hasil belajar melalui UN pada Jenjang SMP/MTs/SMPTK, Program Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK dan Program Paket C/Uya diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.

        (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan USBN untuk satuan/program pendidikan yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) USBN.

        (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan UN untuk satuan/program pendidikan yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) UN.

        BAB III
        PERSYARATAN PESERTA DIDIK MENGIKUTI US, USBN DAN UN

        Pasal 5
        (1) Peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK, SDLB dan Program Paket A/Ula yang mengikuti US dan USBN harus memenuhi persyaratan: 
        a. telah berada pada tahun terakhir di jenjang SD/MI/SDTK/SDLB;
        b. telah atau pernah berada pada tahun terakhir untuk Program Paket A/Ula; atau
        c. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas IV semester 1 sampai dengan kelas VI semester 1 untuk peserta didik pada SD/MI/SDTK, SDLB dan Program Paket A/Ula.

        (2) Peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPTK, SMPLB, SMA/MA/SMTK/SMAK, SMALB, SMK/MAK yang mengikuti USBN dan UN harus memenuhi persyaratan: 
        a. terdaftar pada semester terakhir di Satuan Pendidikan dan memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 sampai dengan semester 5; atau 
        b. telah menyelesaikan seluruh beban SKS yang dipersyaratkan bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang setara dengan semester 5.

        (3) Peserta didik pada Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya yang mengikuti USBN dan UN harus memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada Pendidikan Kesetaraan.

        Pasal 6
        (1) Peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK, SDLB, dan program Paket A/Ula wajib mengikuti US dan/atau USBN.

        (2) Peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPTK, SMA/MA/SMTK/SMAK, SMK/MAK, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya wajib mengikuti UN dan USBN.

        (3) Peserta didik jenjang SD pada SPK wajib mengikuti US dan USBN.

        (4) Peserta didik jenjang SMP dan jenjang SMA pada SPK wajib mengikuti UN. 

        (5) Peserta didik pada jenjang SMA/MA/SMTK/SMAK, SMK/MAK, SMALB dan Program Paket C/Ulya berhak mengulang UN untuk memenuhi kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan.

        (6) Peserta didik yang berhalangan karena alasan tertentu dengan disertai bukti yang sah dapat mengikuti US susulan, USBN susulan dan UN susulan.

        (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal UN diatur dalam POS yang ditetapkan oleh BSNP.

        Pasal 7
        (1) Peserta didik jenjang SMP dan SMA pada SPK tidak wajib mengikuti USBN

        (2) Peserta didik pada SMPLB dan SMALB tidak wajib mengikuti UN.

        (3) Dalam hal peserta didik pada SMALB yang mengikuti UN, berhak mengulang UN untuk memenuhi kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan.

        Pasal 8
        (1) Pelaksanaan US dan USBN dapat melalui ujian berbasis kertas atau ujian berbasis komputer dan kertas.

        (2) Pelaksanaan UN diutamakan melalui ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

        (3) Dalam hal UNBK tidak dapat dilaksanakan maka UN dilaksanakan berbasis kertas.

        Pasal 9
        (1) Satuan Pendidikan wajib menyampaikan nilai rapor, Nilai US, dan Nilai USBN kepada Kementerian untuk kepentingan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

        (2) Penyampaian nilai rapor, Nilai US, dan Nilai USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memasukkan nilai melalui data pokok pendidikan. 

        (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Nilai USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS USBN yang ditetapkan oleh BSNP.

        BAB IV
        BAHAN US, USBN, DAN UN

        Pasal 10
        (1) Kisi-kisi ujian merupakan acuan dalam pengembangan dan perakitan naskah soal ujian yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku.

        (2) Kisi-kisi USBN dan UN ditetapkan oleh BSNP.

        Pasal 11
        (1) Naskah USBN terdiri atas:
        a. sejumlah 20% (dua puluh persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) butir soal disiapkan oleh Kementerian;
        b. sejumlah 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) butir soal disiapkan oleh guru pada Satuan Pendidikan dan dikonsolidasikan di Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Forum Tutor, dan Kelompok Kerja Guru Pondok Pesantren Salafiah (Pokja PPS).

        (2) Naskah USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan disiapkan oleh Kementerian Agama dan Satuan Pendidikan.

        (3) Naskah USBN SDLB, SMPLB dan SMALB disiapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan BSNP.

        (4) Naskah ujian untuk mata pelajaran Penghayat Kepercayaan disusun oleh satuan pendidikan. berkoordinasi dengan majelis penghayat yang bersangkutan. 

        (5) Naskah US disiapkan oleh Satuan Pendidikan.

        Pasal 12
        (1) Penggandaan naskah US dilakukan oleh satuan pendidikan.

        (2) Penggandaan bahan USBN dilakukan oleh Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, atau Dinas Pendidikan Provinsi/Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama.

        (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penggandaan naskah USBN diatur dalam POS USBN.

        Pasal 13
        (1) Penggandaan dan distribusi bahan UN berbasis kertas dilakukan oleh Pemerintah.

        (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggandaan dan pendistribusian bahan UN berbasis kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

        BAB V
        BIAYA PENYELENGGARAAN US, USBN, DAN UN

        Pasal 14
        (1) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan US dan USBN bersumber dari anggaran Satuan Pendidikan, Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang bersangkutan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

        (2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan. 

        (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Pendidikan dilarang memungut biaya pelaksanaan UN dari peserta didik, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik.

        Pasal 15
        Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan wajib melakukan sosialisasi US, USBN, dan UN.

        Pasal 16
        (1) Setiap peserta didik yang telah mengikuti UN akan mendapatkan SHUN.

        (2) SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
        a. biodata siswa; dan
        b. Nilai UN untuk setiap mata pelajaran yang diujikan, dan pencapaian kompetensi lulusan untuk setiap mata pelajaran yang diujikan.

        (3) Pencapaian kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dalam kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang.

        Pasal 17
        Hasil UN digunakan sebagai dasar untuk:
        a. pemetaan mutu program dan/atau Satuan Pendidikan;
        b. pertimbangan seleksi masuk Jenjang Pendidikan berikutnya; dan
        c. pembinaan dan pemberian bantuan kepada Satuan Pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

        Pasal 18
        Hasil USBN pada jenjang SD/MI/SDTK/SDLB dan Program Paket A/Ula dapat digunakan sebagai pertimbangan seleksi masuk Jenjang Pendidikan berikutnya. 

        BAB VI
        KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN

        Pasal 19
        (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah:
        a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
        b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan c. lulus ujian satuan/program pendidikan.

        (2) Kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh satuan/program pendidikan yang bersangkutan.

        Pasal 20
        (1) Penyelesaian seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, untuk peserta didik:
        a. SD/MI/SDTK dan SDLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas I sampai kelas VI.
        b. SMP/MTs/SMPTK dan SMPLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas VII sampai dengan kelas IX;
        c. SMA/MA/SMTK/SMAK, SMALB, dan SMK/MAK program 3 (tiga) tahun apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XII;
        d. SMK/MAK program 4 (empat) tahun apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XIII;
        e. SMP/MTs/SMPTK dan SMA/MA/SMTK/SMAK yang menerapkan SKS apabila telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang dipersyaratkan; atau
        f. Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C, apabila telah menyelesaikan keseluruhan kompetensi masing-masing program. 

        (2) Satuan Pendidikan yang menerapkan SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memiliki izin dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

        Pasal 21
        (1) Peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan diberikan ijazah.

        (2) Ketentuan mengenai ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

        BAB VII
        SANKSI

        Pasal 22
        (1) Setiap orang, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan US, USBN, dan UN wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan US, USBN, dan UN.

        (2) Setiap orang, kelompok, dan/atau lembaga yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.


        BAB VIII
        KETENTUAN PENUTUP

        Pasal 23
        (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai USBN diatur dalam POS USBN yang ditetapkan oleh BSNP.

        (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai UN diatur dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP. 

        (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai US diatur oleh satuan pendidikan.

        Pasal 24
        Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 117), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1879) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

        Pasal 25
        Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

        Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

        Ditetapkan di Jakarta
        pada tanggal 6 Februari 2018
        MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
        TTD.
        MUHADJIR EFFENDY

        Diundangkan di Jakarta
        pada tanggal 7 Februari 2018
        DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
        TTD.
        WIDODO EKATJAHJANA

          Download Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah



          Download File:
          Permendikbud No. 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah.pdf

          Sumber: http://jdih.kemdikbud.go.id

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah. Semoga bisa bermanfaat.
          Kisi-Kisi USBN SD 2018 Bahasa Indonesia IPA Matematika

          Diposting oleh Pada 2/14/2018 11:50:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Kisi-Kisi USBN SD/MI Sederajat dan SDLB/MILB Tahun 2018 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika. Download file format PDF.

          Kisi-Kisi USBN SD Tahun 2018 Bahasa Indonesia IPA Matematika
          Kisi-Kisi USBN SD Tahun 2018 Bahasa Indonesia IPA Matematika

          Download Kisi-Kisi USBN SD/MI Sederajat Tahun 2018 Bahasa Indonesia IPA Matematika

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Kisi-Kisi USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) SD/MI Sederajat Tahun 2018 Bahasa Indonesia IPA Matematika ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Kisi-Kisi USBN SD/MI Sederajat Tahun 2018 Bahasa Indonesia IPA Matematika



          Download File:

          Kisi-Kisi USBN 2018 SD/MI Sederajat.pdf

          Kisi-Kisi USBN 2018 SDLB/MILB:
          SDLB AUTIS K2013.pdf
          SDLB TUNADAKSA K2013.pdf
          SDLB TUNAGRAHITA K2013.pdf
          SDLB TUNANETRA K2013.pdf
          SDLB TUNARUNGU K2013.pdf


          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Kisi-Kisi USBN SD/MI Sederajat Tahun 2018 Bahasa Indonesia IPA Matematika. Semoga bisa bermanfaat.
          Surat Edaran Pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2017-2018

          Diposting oleh Pada 2/14/2018 10:07:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Surat Edaran Nomor 25/D/SE/BP/2018 tentang Pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2017-2018 yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2018 ditandatangani oleh Dirjen Dikdasmen dan dipublish di laman resmi Dapodikdasmen. Download file format PDF.

          Surat Edaran Pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2017-2018
          Surat Edaran Pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2017-2018

          Surat Edaran Pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2017-2018

          Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Surat Edaran Nomor 25/D/SE/BP/2018 tentang Pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2017-2018:

          SURAT EDARAN NOMOR: 25/D/SE/BP/2018
          TENTANG
          PEMUTAKHIRAN DATA POKOK PENDIDIKAN
          SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2017/2018

          Yth.
          1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
          2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
          3. Kepala LPMP; Seluruh Indonesia

          Dalam rangka pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) jenjang pendidikan dasar dan menengah Semester 2, Tahun Pelajaran 2017/2018, dengan hormat kami mohon bantuan Saudara atas hal-hal sebagai berikut:
          1. Sekolah melakukan pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan menggunakan Aplikasi Dapodik Versi 2018.b. File Aplikasi, formulir cetak, panduan dan perangkat pendataan lainnya dapat di unduh di laman dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id.
          2. Sekolah sebagai sumber data langsung, diinstruksikan agar meningkatkan kelengkapan, akurasi dan kebenaran data yang dikirimkan melalui aplikasi Dapodik.
          3. Kepala Sekolah mengesahkan dokumen Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang di-generate oleh sistem untuk diserahkan ke dinas pendidikan masing-masing sebagai dokumen formal tanggung jawab kebenaran data.
          4. Sekolah yang sudah tutup, merger, dan sudah tidak beroperasi lagi untuk segera melakukan penghapusan dari database Dapodik melalui aplikasi vervalsp.data.kemdikbud.go.id. 
          5. Sekolah yang tidak memutakhirkan Dapodik dianggap sudah tidak beroperasi/tutup dan dihapus dari database Dapodik. Untuk pengaktifan kembali, dapat menghubungi admin Dapodik Kemendikbud melalui alamat email dapo.dikdasmen@kemdikbud.go.id.
          6. Batas akhir pengiriman Dapodik untuk program BOS triwulan 1 adalah 30 April 2018, namun pemutakhiran data Dapodik dapat berjalan hingga akhir semester.
          7. Prosedur dan mekanisme pendataan Dapodik tidak berbeda dari tahun sebelumnya.
          8. Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota mensosialisasikan sekaligus melakukan bimbingan teknis ke seluruh sekolah dalam rangka pemutakhiran data Dapodik.
          9. LPMP melakukan validasi data Dapodik secara aktif dengan menggunakan instrumen aplikasi yang sudah disiapkan di laman validasi.dikdasmen.kemdikbud.go.id dalam rangka meningkatkan mutu dan validitas data Dapodik.
          10. Pengisian nilai rapot menggunakan aplikasi e-rapot yang sudah di siapkan oleh masing-masing direktorat teknis SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan sudah terintegrasi dengan Dapodik.
          11. Pengawas sekolah melakukan pengawasan, monitoring, dan mendorong sekolah untuk segera memutakhirkan data Dapodik.
          12. Untuk menghindari duplikasi data peserta didik yang mutasi, prosedur mutasi peserta didik dapat difasilitasi dengan menggunakan fitur tarik peserta didik dari laman dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id sekaligus mencetak surat pengantar mutasi peserta didik dari sistem.
          13. Pengisian titik koordinat tempat tinggal peserta didik dan PTK untuk penerapan kebijakan zonasi.
          14. Bagi peserta didik maupun PTK penghayat kepercayaan pada kolom agama pilih "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa".
          15. Hati-hati terhadap penipuan, permintaan data ke sekolah-sekolah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Kemendikbud. Seluruh permintaan data pokok pendidikan oleh Kemendikbud hanya melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

          Daftar perubahan pada Aplikasi Dapodik 2018.b, adalah sebagai berikut:
          1. [Pembaruan] Penambahan validasi pengecekan kewajaran data pada peserta diclik antara tanggal masuk sekolah dengan jenis pendaftaran.
          2. [Pembaruan] Penonaktifan untuk perubahan data GTK jika status satuan administrasi pangkal (SATMINKAL) ada disekolah non induk.
          3. [Pembaruan] Penambahan validasi pada jenjang SMA dan SMK untuk Wakil Kepala Sekolah mengikuti rasio rombel (1 :9).
          4. [Pembaruan] Penambahan fitur tampilkan password ketika akan membuat akun GTK.
          5. [Pembaruan] Penambahan validasi untuk mengecek mata pelajaran yang diajarkan diluar struktur kurikulum yang berlaku.
          6. [Pembaruan] Pencegahan perubahan tingkat pendidikan, kurikulum, clan jurusan pada rombongan belajar jika pembelajaran sudah terisi.
          7. [PembaruanjPenarnbahan kolom lintang dan bujur pada PTK.
          8. [Pembaruan] Penambahan kolom lintang dan bujur pada Peserta Didik.
          9. [Pembaruan] Pengaktifan kurikulum 2013 untuk semuajenjang pendidikan.
          10. [Pembaruan] Perubahan menu utama.
          11. [Pembaruan] Penambahan pada rombongan belajar untuk mengakomodir sistem Satuan Kredit Semester (SKS).
          12. [Pembaruan] Penambahan fitur konfirmasi dan cetak surat mutasi peserta didik.
          13. [Pembaruan] Penambahan fitur cek informasi terkait profil guru dan tenaga kependidikan.
          14. [Pernbaruan] Perubahan, penyesuaian dan penyempumaan struktur database dengan UI pada aplikasi.
          15. [Perbaikan] Penonaktifan tambah GTK untuk provinsi Papua dan Papua Barat. 
          16. [PerbaikanJ Pengaktifan kembali menu nilai.
          17. [Perbaikan] Perbaikan, penyesuaian dan penyempumaan fitur penginputan nilai.
          18.  [Perbaikan]J Perbaikan security aplikasi.
          19. [Perbaikan] Optimalisasi aplikasi.
          20. [Perbaikan] Perbaikan bugs ketika rrienambah mata pelajaran untuk jenjang SMA.
          Surat Edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

            Download Surat Edaran Pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2017-2018

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Edaran Nomor 25/D/SE/BP/2018 tentang Pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2017-2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

            Surat Edaran Pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2017-2018



            Download File:
            Surat Edaran Pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2017/2018.pdf

            Sumber: http://dapodikdasmen.data.kemdikbud.go.id

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Edaran Nomor 25/D/SE/BP/2018 tentang Pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2017-2018. Semoga bisa bermanfaat.
            Juknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sarana Kesenian Sekolah SD SMP SMA SMK SLB Tahun 2018

            Diposting oleh Pada 1/16/2018 04:48:00 PM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas Juknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan Sekolah SD SMP SMA SMK SLB Tahun 2018. Diterbitkan oleh Direktorat Kesenian Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Download file Juknis format PDF, dan Lampiran-lampiran dalam format file .docx Microsoft Word.

            Juknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sarana Kesenian Sekolah SD SMP SMA SMK SLB Tahun 2018
            Juknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sarana Kesenian Sekolah SD SMP SMA SMK SLB Tahun 2018

            Juknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sarana Kesenian Sekolah SD SMP SMA SMK SLB Tahun 2018

            Berikut ini kutipan teks dari isi pengantar berkas Juknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan Sekolah SD SMP SMA SMK SLB Tahun 2018:

            Sebagai bangsa yang besar yang terdiri dari banyak suku bangsa, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat besar dan beragam. Setiap suku bangsa memiliki ragam budaya yang khas dan berbeda dengan suku bangsa yang lain. Berbagai bentuk kesenian tradisional tumbuh dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia dan menjadi ciri dari setiap daerah.

            Pada masa sekarang, dimana batas antar daerah bahkan antar negara menjadi tipis, kesenian tradisional seolah dihadapkan secara langsung dengan kesenian modern kontemporer. Dalam kondisi ini kesenian tradisional sering kali menjadi pihak yang kalah sehingga lambat laun ditinggalkan. Apabila kurang dilakukan upaya pelestarian banyak kesenian tradisional yang punah digilas perkembangan zaman.

            Untuk menjaga agar kesenian tradisional tetap lestari, maka perlu dilakukan upaya- upaya pelestarian yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Sekolah sebagai entitas pendidikan generasi muda memiliki peran yang strategis dalam upaya pelestarian kesenian tradisional tersebut. Melalui kegiatan ekstra kurikuler yang dilakukan di luar jam sekolah, berbagai bentuk kesenian diajarkan, termasuk kesenian tradisional. Yang menjadi persoalan adalah bahwa masih sangat sedikit sekolah yang memiliki sarana kesenian tradisional yang memadai. Kondisi ini tentu menjadi hambatan yang besar dari upaya pelestarian kesenian tradisional yang dilakukan di sekolah.

            Bertolak dari kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam bidang pembinaan kesenian berusaha untuk memenuhi kebutuhan sarana kesenian tradisional di sekolah. Untuk merealisasikan hal tersebut, Direktorat Kesenian ditugasi untuk menyediakan fasilitasi sarana kesenian di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dengan jumlah sekolah (SD, SMP, SMA/K, SLB) yang mencapai lebih dari 280.000 sekolah, maka tugas tersebut menjadi sangat berat. Apabila ditargetkan 5 persen saja dari keseluruhan maka jumlah yang harus difasilitasi adalah 14.000 sekolah. Sampai akhir tahun 2017 yang lalu, jumlah sekolah yang telah terfasilitasi adalah 4.078 sekolah, atau 29 persen dari target. Pada tahun 2018 ini telah dialokasikan fasilitasi untuk 438 sekolah dengan besaran bantuan maksimal Rp.90.000.000,-.

            Selanjutnya, agar kegiatan Fasilitasi Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan Tahun 2018 ini dapat dilaksanakan dengan baik, perlu adanya petunjuk teknis yang mengatur segala hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dari tata cara pengajuan proposal, mekanisme penyaluran bantuan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan.

            Dengan diterbitkannya petunjuk teknis ini diharapkan agar proses penyaluran bantuan pemerintah Fasilitasi Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan Tahun 2018 dapat berjalan baik dan tepat sasaran, sehingga tujuan yang akan dicapai yaitu terlestarikannya kesenian tradisional dapat tercapai. Selain itu tujuan lainnya yang tidak kalah penting yaitu untuk mendorong kreativitas dan membangun sikap apresiatif terhadap seni tradisional di kalangan siswa sekolah juga dapat diraih.

            Petunjuk teknis kegiatan Fasilitasi Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan ini dimaksudkan sebagai pedoman/acuan bagi organisasi pelaksana dalam menjalankan/melaksanakan kegiatan fasilitasi sarana kesenian.

            Adapun tujuan disusunnya Petunjuk Teknis Fasilitasi Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan Tahun 2018 adalah:
            1. memudahkan Direktorat Kesenian dalam membuat mekanisme pelaksanaan fasilitasi sarana kesenian di satuan pendidikan tahun 2018;
            2. memudahkan satuan pendidikan dalam pengajuan proposal, melaksanakan pengadaan sarana kesenian, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
            3. memudahkan organisasi pelaksana dalam memahami batas-batas tugas dan tanggung jawab masing-masing;
            4. sebagai alat evaluasi dan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan fasilitasi sarana kesenian di satuan pendidikan; dan
            5. memudahkan masyarakat dalam memahami seluruh proses pelaksanaan kegiatan fasilitasi sarana kesenian di satuan pendidikan. 

            Fasilitasi Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pemberian bantuan dana secara langsung untuk pembelian sarana kesenian tradisional dari Pemerintah melalui Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada satuan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD/LB), Sekolah Menengah Pertama (SMP/LB), Sekolah Menengah Atas (SMA/LB).

            Sasaran Fasilitasi Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan Tahun 2018 adalah satuan pendidikan jenjang sekolah dasar (SD dan SDLB), sekolah menengah pertama (SMP dan SMPLB), dan sekolah menengah atas (SMA, SMALB, dan SMK) pada tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia yang mengajukan proposal dan diverifikasi oleh tim yang ditunjuk.

            Kriteria Sekolah Calon Penerima:
            1. Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) termasuk Sekolah Dasar Luar Biasa/SDLB, dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/SMPLB, SMA/K, SMALB, baik negeri maupun yang dikelola oleh masyarakat (swasta);
            2. Memiliki jumlah siswa paling sedikit 60 (enam puluh) siswa/i untuk SD; 30 (tiga puluh) siswa/i untuk SMP; 10 (sepuluh) siswa/i untuk SDLB; 5 (lima) siswa/i untuk SMPLB, 30 (tiga puluh) siswa/i untuk SMA/K; dan 5 (lima) siswa/i untuk SMALB;
            3. Belum pernah menerima bantuan yang sejenis. 
            4. Penerima bantuan Fasilitasi Sarana Kesenian pada sekolah yang memiliki: a. Guru/Pelatih Seni; b. Ekstrakurikuler Bidang Seni; dan c. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan bantuan sarana kesenian.

            Syarat-syarat bagi calon penerima fasilitasi yaitu:
            1. Mengajukan proposal permohonan bantuan yang diketahui komite sekolah dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
            2. Mencantumkan nama sekolah, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan alamat sekolah yang lengkap;
            3. Mencantumkan Fotokopi NPWP atas nama sekolah; dan
            4. Melampirkan foto papan nama sekolah, foto gedung sekolah, foto alur komando (struktur organisasi), foto kegiatan siswa/i di sekolah (diutamakan kegiatan kesenian), foto alat kesenian yang dimiliki dan foto ruang penyimpanan alat kesenian;
            5. Melampirkan profil lengkap pengajar yang akan mengajarkan sarana kesenian yang diusulkan.
            6. Melampirkan pernyataan pakta integritas yang telah ditandatangani oleh kepala Sekolah (lampiran 16); dan
            7. Membuka rekening pada bank yang telah ditunjuk sebagai Bank Penyalur Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sarana Kesenian di Sekolah.

            Sumber dana untuk pemberian bantuan Fasilitasi Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan Tahun 2018 ini berasal dari APBN tahun 2018 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Kesenian Tahun Anggaran 2018. Jumlah fasilitasi yang diberikan sesuai dengan pengajuan proposal yang telah diverifikasi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

            Dalam Juknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sarana Kesenian Sekolah SD SMP SMA SMK SLB Tahun 2018 ini antara lain berisi:

            BAB I PENDAHULUAN; A. Latar Belakang; B. Maksud Dan Tujuan; C. Dasar Hukum

            BAB II FASILITASI SARANA KESENIAN DI SATUAN PENDIDIKAN; A. Pengertian Fasilitasi Sarana Kesenian Di Satuan Pendidikan; B. Sasaran Fasilitasi Sarana Kesenian Di Satuan Pendidikan; C. Kriteria Sekolah Calon Penerima; D. Persyaratan Administrasi; E. Sumber Dana dan Jumlah Dana; F. Ruang Lingkup Penggunaan Dana; G. Organisasi Pelaksana

            BAB III PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA FASILITASI SARANA KESENIAN DI SATUAN PENDIDIKAN; A. Waktu Pelaksanaan Pemberian Bantuan Fasilitasi Sarana Kesenian; B. Pengusulan Satuan Pendidikan Calon Penerima Fasilitasi; C. Verifikasi Dan Seleksi; D. Penetapan Penerima; E. Workshop; F. Penyaluran dan Pencairan Dana; G. Pelaksanaan Pekerjaan; H. Sanksi

            BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN; A. Monitoring dan Evaluasi; 
            B. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah 

            BAB V PENUTUP

            Lampiran pada Juknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan Sekolah SD SMP SMA SMK SLB Tahun 2018:
            • Lampiran 1 : Surat Permohonan Fasilitasi Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan Tahun 2018
            • Lampiran 2 : Proposal Permohonan Fasilitasi Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan Tahun 2018
            • Lampiran 3 : Nama dan Spesifikasi Sarana Kesenian
            • Lampiran 4 : Profil Satuan Pendidikan
            • Lampiran 5 : Rekening Bank Pemerintah dan NPWP atas nama Satuan Pendidikan
            • Lampiran 6 : Dokumentasi/Foto Satuan Pendidikan/Kelengkapan Administrasi
            • Lampiran 7 : Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Kepala Satuan Pendidikan
            • Lampiran 8 : Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Fasilitasi Sarana Kesenian Di Satuan Pendidikan
            • Lampiran 9 : Berita Acara Pembayaran
            • Lampiran 10 : Kuitansi Tanda Terima Transfer Dana Bantuan
            • Lampiran 11 : Laporan Penerimaan Dana
            • Lampiran 12 : Daftar Inventaris Barang
            • Lampiran 13 : Format Berita Acara Serah Terima (BAST)
            • Lampiran 14 : Formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk pengembalian ke Kas Negara apabila pengembalian di tahun anggaran yang sama
            • Lampiran 15 : Formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pengembalian ke Kas Negara apabila pengembalian di tahun anggaran yang berbeda
            • Lampiran 16: Format Pakta Integritas

              Download Juknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sarana Kesenian Sekolah SD SMP SMA SMK SLB Tahun 2018

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Petinjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan Sekolah SD SMP SMA SMK SLB Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

              Juknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sarana Kesenian Sekolah SD SMP SMA SMK SLB Tahun 2018



              Download File:
              Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan Sekolah SD SMP SMA SMK SLB Tahun 2018.pdf
              Lampiran-Lampiran.docx

              Sumber: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan Sekolah SD SMP SMA SMK SLB Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
              Juknis BSM (Bantuan Siswa Miskin) SMA SMK SLB Terbaru

              Diposting oleh Pada 1/12/2018 12:55:00 PM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas Juknis BSM (Bantuan Siswa Miskin) SMA SMK SLB Terbaru. Download file format PDF.

              Juknis BSM (Bantuan Siswa Miskin) SMA SMK SLB Terbaru
              Juknis BSM (Bantuan Siswa Miskin) SMA SMK SLB Terbaru

              Juknis BSM (Bantuan Siswa Miskin) SMA SMK SLB Terbaru

              Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas Juknis BSM (Bantuan Siswa Miskin) SMA SMK SLB Terbaru:

              Kemiskinan masih menjadi penyebab utama siswa putus sekolah atau drop out. Fenomena putus sekolah ini bahkan dikhawatirkan semakin meningkat seiring tingginya angka pengangguran, karena sempitnya lapangan kerja. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk mengikuti pendidikan sampai tamat SMA, tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, gender, dan geografis.

              Amanat konstitusi ini diimplementasikan melalui kebijakan mensubsidi biaya pendidikan siswa miskin melalui Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang diberikan kepada Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta dari keluarga yang kurang mampu di Jawa Tengah, dan disalurkan setiap tahun. Untuk tahun 2017, satuan biaya BSM per siswa per tahun sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Total alokasi anggaran BSM sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang akan disalurkan kepada 10.000 (sepuluh ribu) siswa, dengan rincian SLB 123 siswa, SMA 3854 siswa dan SMK 6.023 siswa.

              Bantuan dana BSM tersebut disalurkan langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada para siswa penerima BSM di masing-masing sekolah. Kebijakan keberpihakan Pemerintah ini dapat berjalan dengan baik, apabila didukung komitmen yang kuat dari para pengelola yang mengatur mekanisme program, pengelolaan anggaran, pembagian tugas masing-masing instansi terkait, dan pengawasan pelaksanaan program BSM.

              Petunjuk Teknis Bansos BSM Tahun 2017 ini akan menjadi pedoman bagi para pengelola BSM di sekolah dalam melaksanakan tugasnya. Materi pada pedoman ini merupakan hasil koordinasi, konsultasi Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait, evaluasi lapangan, diskusi yang intensif dengan sekolah, dan institusi audit dalam berbagai kesempatan. Namun demikian, kami menyadari bahwa Pedoman Teknis Penyaluran Dana BSM ini masih memerlukan penyempurnaan secara terus menerus, sehingga saran dan kritik sangat kami perlukan untuk perbaikan yang akan datang.

              Semoga Pedoman Teknis ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

              Tujuan program Bantuan Sosial Bantuan Siswa Miskin antara lain:
              1. Memberi peluang bagi lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas;
              2. Mencegah siswa kurang mampu SMA, SMK dan SLB dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan;
              3. Memberikan peluang   dan  kesempatan yang lebih besar kepada siswa kurang mampu SMA, SMK dan SLB untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikannya.

                Download Juknis BSM (Bantuan Siswa Miskin) SMA SMK SLB Terbaru

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis BSM (Bantuan Siswa Miskin) SMA SMK SLB Terbaru ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

                Juknis BSM (Bantuan Siswa Miskin) SMA SMK SLB Terbaru



                Download File:
                Juknis BSM (Bantuan Siswa Miskin) SMA SMK SLB Terbaru.pdf

                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis BSM (Bantuan Siswa Miskin) SMA SMK SLB Terbaru. Semoga bisa bermanfaat.

                Formulir Kontak

                Nama

                Email *

                Pesan *