Contoh SK Kepala Sekolah Tentang Penetapan Kurikulum Format Word

Diposting oleh Pada 5/27/2018 03:54:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Contoh SK Kepala Sekolah Tentang Penetapan Kurikulum. Download file format .docx Microsoft Word.

Contoh SK Kepala Sekolah Tentang Penetapan Kurikulum Format Word
Contoh SK Kepala Sekolah Tentang Penetapan Kurikulum Format Word

Contoh SK Kepala Sekolah Tentang Penetapan Kurikulum

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh SK Kepala Sekolah Tentang Penetapan Kurikulum ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Contoh SK Kepala Sekolah Tentang Penetapan Kurikulum



Download File:
Contoh SK Kepala Sekolah Tentang Penetapan Kurikulum.docx

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh SK Kepala Sekolah Tentang Penetapan Kurikulum. Semoga bisa bermanfaat.
Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat

Diposting oleh Pada 5/25/2018 09:22:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Juknis PPDB Tahun 2018 yaitu Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat. Download file format PDF.

Juknis PPDB Tahun 2018
Juknis PPDB Tahun 2018

Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018:

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Nondiskriminatif dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

    Download Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat



    Download File:

    Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat.pdf


    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat. Semoga bisa bermanfaat.
    Contoh Program Kerja Kegiatan Pesantren Kilat PASKIL Ramadhan SD MI SMP MTs SMA MA SMK MAK

    Diposting oleh Pada 5/23/2018 05:18:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Contoh Program Kerja Kegiatan Pesantren Kilat (PASKIL) Ramadhan SD MI SMP MTs SMA MA SMK MAK. Download file format .doc atau .docx Microsoft Word.

    Contoh Program Kerja Kegiatan Pesantren Kilat PASKIL Ramadhan SD MI SMP MTs SMA MA SMK MAK
    Contoh Program Kerja Kegiatan Pesantren Kilat PASKIL Ramadhan SD MI SMP MTs SMA MA SMK MAK

    Contoh Program Kerja Kegiatan Pesantren Kilat (PASKIL) Ramadhan SD MI SMP MTs SMA MA SMK MAK

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Program Kerja Kegiatan Pesantren Kilat (PASKIL) Ramadhan SD MI SMP MTs SMA MA SMK MAK ini silahkan lihat preview salah satu file dan unduh file lainnya pada link di bawah ini:

    Contoh Program Kegiatan Pesantren Kilat (PASKIL) Ramadhan di SD/MI



    Download File:

    Contoh Jadwal Pesantren Kilat Ramadhan.docx
    Contoh Program Kegiatan Ramadhan di SD.docx
    Contoh Program Kerja (PASKIL) Pesantren Kilat SD-MI.doc
    Contoh Program Kerja (PASKIL) Pesantren Kilat SMP-MTs.doc
    Contoh Program Kerja PASKIL.doc
    Contoh Rencana Program Kerja Ramadhan.docx
    Contoh Susunan Acara Pesantren Kilat Ramadhan.docx
    Program Pesantren Kilat Ramadhan SD.doc
    Buku Kegiatan Ramadhan Pesantren Kilat
    Contoh Formulir Pesantren Kilat
    Proposal Kegiatan Ramadhan


    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Program Kerja Kegiatan Pesantren Kilat (PASKIL) Ramadhan SD MI SMP MTs SMA MA SMK MAK. Semoga bisa bermanfaat.
    Contoh Buku Agenda Kegiatan Siswa di Bulan Ramadhan

    Diposting oleh Pada 5/22/2018 05:06:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Contoh Buku Agenda Kegiatan Siswa di Bulan Ramadhan. Download file format PDF.

    Contoh Buku Agenda Kegiatan Siswa di Bulan Ramadhan
    Contoh Buku Agenda Kegiatan Siswa di Bulan Ramadhan

    Contoh Buku Agenda Kegiatan Siswa di Bulan Ramadhan

    Contoh Buku Agenda Kegiatan Siswa di Bulan Ramadhan mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi terkait dengan contoh isi buku kegiatan bulan ramadhan, buku kegiatan ramadhan siswa pdf, isi buku kegiatan ramadhan, buku kegiatan ramadhan doc, buku kegiatan siswa bulan ramadhan, ownload buku kegiatan ramadhan doc, buku agenda ramadhan, buku amaliyah ramadhan dan lain-lain.

      Download Contoh Buku Agenda Kegiatan Siswa di Bulan Ramadhan

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Buku Agenda Kegiatan Siswa di Bulan Ramadhan ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Contoh Buku Agenda Kegiatan Siswa di Bulan Ramadhan



      Download File:
      Contoh Buku Agenda Kegiatan Siswa di Bulan Ramadhan.pdf

      Berikut ini kutipan teks dari isi Contoh Buku Agenda Kegiatan Siswa di Bulan Ramadhan:

      Pengertian, Syarat dan Rukun Puasa
      Apa itu Puasa? Puasa ialah menahan diri dari makan dan minum serta melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari.

      Hukum Puasa Hukum puasa terbagi tiga yaitu:
      • Wajib - Puasa pada bulan Ramadhan.
      • Sunat - Puasa pada hari-hari tertentu.
      • Haram – Puasa pada hari-hari yang dilarang berpuasa.

      Syarat Wajib Puasa
      • Beragama Islam 
      • Baligh (telah mencapai umur dewasa)
      • Berakal sehat Mampu untuk mengerjakannya

      Rukun Puasa
      Niat mengerjakan puasa pada tiap-tiap malam di bulan Ramadhan puasa wajib) atau hari yang hendak berpuasa (puasa sunat). Waktu berniat adalah mulai dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar. Meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari.

      Syarat Sah Puasa
      • Beragama Islam
      • Berakal / mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) 
      • Tidak dalam haid, nifas dan wiladah (melahirkan anak) bagi kaum wanita 
      • Hari yang sah berpuasa.

      Sunat Berpuasa
      • Bersahur walaupun sedikit makanan atau minuman
      • Melambatkan bersahur Meninggalkan perkataan atau perbuatan keji
      • Segera berbuka setelah masuknya waktu berbuka
      • Mendahulukan berbuka dari pada shalat Maghrib
      • Berbuka dengan buah kurma, jika tidak ada dengan makanan yang manis
      • Membaca doa berbuka puasa

      Perkara Makruh Ketika Berpuasa
      • Selalu berkumur-kumur baik ketika berwudhu maupun hal-hal lain
      • Merasakan sisa makanan dengan lidah
      • Berbekam kecuali perlu

      Hal yang membatalkan Puasa
      • Memasukkan sesuatu ke dalam rongga anggota badan
      • Muntah dengan sengaja
      • Bersetubuh atau mengeluarkan mani/ sperma dengan sengaja
      • Kedatangan haid atau nifas (sehabis melahirkan)
      • Melahirkan anak atau keguguran
      • Gila walaupun sekejap
      • Mabuk ataupun pingsan
      • Murtad atau keluar dari agama Islam (berpindah keyakinan)

      Hari yang Disunatkan Berpuasa
      • Hari Senin dan Kamis
      • Hari putih (setiap 13, 14, dan 15 hari dalam bulan Islam)
      • Hari Arafah (9 Zulhijjah) bagi orang yang tidak mengerjakan haji
      • Enam hari dalam bulan Syawal
      • Bulan Rajab dan Sya'ban

      Hari yang diharamkan Berpuasa
      • Hari raya Idul Fitri (1 Syawal)
      • Hari raya Idul Adha (10 Zulhijjah)
      • Hari syak (29 Syaaban)
      • Hari Tasrik (11, 12, dan 13 Zulhijjah)

      Shalat Idul Fitri
      Tatacara Pelaksanaan Shalat Idul Fitri: Dua roka'at berjama'ah, dengan tujuh takbir di roka'at pertama (selain takbir otul ihrom) dan lima takbir di roka'at kedua (selain takbir intiqol atau takbir berpindah dari rukun yang satu ke rukun yang lain). Adapun tata caranya adalah sebagai berikut :
      1. Memulai dengan takbiratul ihrom, sebagaimana shalat-shalat lainnya.
      2. Kemudian bertakbir (takbir zawa-id/tambahan) sebanyak tujuh kali takbir (selain takbiratul ihrom) sebelum memulai membaca Al Fatihah. Boleh mengangkat tangan ketika takbir takbir tersebut sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu 'Umar. Ibnul Qayyim mengatakan, "Ibnu 'Umar yang dikenal sangat meneladani Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa mengangkat tangannya dalam setiap takbir."
      3. Di antara takbir-takbir yang ada tadi tidak ada bacaan dzikir tertentu. Namun ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, "Di antara tiap takbir, hendaklah menyanjung dan memuji Allah." Syaikhul Islam mengatakan bahwa sebagian salaf di antara tiap takbir membaca bacaan, "Subhanallah wal hamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar. Allahummaghfirlii war hamnii (Maha suci Allah, segala pujian bagi-Nya, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku).
      4. Kemudian membaca Al Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat lainnya. Surat yang dibaca oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah surat Qaaf pada raka'at pertama dan surat Al Qomar pada raka'at kedua. Ada riwayat bahwa Sayyidina 'Umar bin Al Khattab pernah menanyakan pada Waqid Al Lait siy mengenai surat apa yang dibaca oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika shalat 'Idul Adha dan 'Idul Fithri. la pun menjawab, "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa membaca "Qaaf, wal qur'anil majiid" (surat Qaaf) dan “Iqtarobatis saa'atu wan syaqqol qomar" (surat Al Qomar).” [HR Muslim no. 891]. Boleh juga membaca surat Al A'laa pada raka'at pertama dan surat Al Ghosiyah pada raka'at kedua. Dan jika hari ‘ied jatuh pada hari Jum'at, dianjurkan pula membaca surat Al A'laa pada raka'at pertama dan surat Al Ghosiyah pada raka'at kedua, pada shalat 'ied maupun shalat Jum'at. Dari An Nu'man bin Basyir, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa membaca dalam shalat 'ied maupun shalat Jum'at "Sabbihisma robbikal a'la" (surat Al A'laa) dan "Hal ataka hadit sul ghosiyah" (surat Al Ghosiyah)." An Nu'man bin Basyir mengatakan begitu pula ketika hari ‘ied bertepatan dengan hari Jum'at, beliau membaca kedua surat tersebut di masing-masing shalat".[HR Muslim no. 878.]
      5. Setelah membaca surat, kemudian melakukan gerakan shalat seperti biasa (ruku, i'tidal, sujud, dst).
      6. Bertakbir ketika bangkit untuk mengerjakan raka'at kedua.
      7. Kemudian bertakbir (takbir zawa-id/tambahan) sebanyak lima kali takbir (selain takbir bangkit dari sujud) sebelum memulai membaca Al Fatihah.
      8. Kemudian membaca surat A Fatihah dan surat lainnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
      9. Mengerjakan gerakan lainnya hingga salam.

      Doa Sehari-Hari
      1. Doa Sebelum Tidur; Bismikallahhumma ahyaa wa bismika amuut. Artinya : Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan dengan nama-Mu aku mati. (HR Bukhari dan Muslim)
      2. Doa Sesudah Bangun Tidur; Alhamdulillaahil ladzii ahyaanaa ba'da maa amaatanaa wa ilayhin nusyuur Artinya: Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Kepada-Nya lah kami akan kembali (HR Bukhari)
      3. Do'a Masuk WC; Allaahumma innii a'uudzubika minal Khubutsi wal khabaa'its Artinya: Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari syaitan besar laki-laki dan betina. (HR Bukhari dan Muslim)
      4. Do'a Keluar WC; Ghufraanaka. Alhamdulillaahil ladzii adzhaba 'annjil adzaa wa'aafaanii. Artinya: Ku memohon ampunan-Mu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit ku dan telah menyembuhkan/menyelamatkanku. (HR Abu Daud)
      5. Do'a Ketika Hendak Berpakaian; Biismilaahirrahmaanirrahiimi. Allaahumma innii as-aluka min khayrihi wa khayri maa huwa lahu wa a'uudzubika min syarrihi wa khayri maa huwa lahu. Artinya: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dari kebaikan pakaian ini dan dari kebaikan sesuatu yang ada di pakaian ini. Dan aku berlindung pada-Mu dari kejahatan pakai an ini dan kejahatan sesuatu yang ada di pakaian ini.
      6. Do'a Ketika Bercermin; Allaahumma kamaa hassanta khalqii fahassin khuluqii Artinya: Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah kejadianku, maka perindah pulalah akhlakku. (HR Ahmad)
      7. Doa Sebelum Makan; Allahumma baarik lanaa fiimaa razaqtana wa qinaa 'adzaa-bannaari Bismillahirrahmaaniraahiim Artinya: Ya Allah berkahilah kami dalam rezki yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (HR Ibnu as-Sani)
      8. Doa Sesudah Makan Alhamdulillahilladzii ath'amanaa wa saqaanaa wa ja'alanaa muslimiin Artinya: Segala puji bagi Allah Yang telah memberi kami makan dan minum, serta menjadikan kami muslim. (HR Abu Daud)
      9. Do'a Masuk Rumah Assalaamu 'alaynaa wa'alaa 'ibaadillahish shaalihiina. Allaahumma innii as-aluka khayral mawliji wa khayral makhraji. Bismillahi walajnaa wa bismillaahi kharahnaa wa 'alallahi tawakkalnaa, alhamdulilaahil ladzii awaanii. Artinya: Semoga Allah mencurahkan keselamat an atas kami dan atas hamba-hamba-Nya yang shalih. Ya Allah, bahwasanya aku memohon pada-Mu kebaikan tempat masuk dan tempat keluarku. Dengan menyebut nama-Mu aku masuk, dan dengan mneyebut nama Allah aku keluar. Dan kepada Allah Tuhan kami, kami berserah diri. Segala puji bagi Allah yang telah melindungi kami. (HR Abu Daud)
      10. Do'a Keluar Rumah; Bismilaahi tawakkaltu 'alallahi wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaah. Artinya: Dengan menyebut nama Allah, aku menyerahkan diriku pada Allah dan tidak ada daya dan kekuat anselain dengan Allah saja. (HR Abu Daud dan Tirmidzi)
      11. Do'a Masuk Masjid; Allaahummaftah lii abwaaba rahmatika. Artinya: Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. (H.R. Muslim)
      12. Do'a Keluar Masjid; Allaahumma innii as'aluka min fadhlika Artinya: Ya Allah, aku memohon kepada-Mu karunia-Mu. (HR Muslim, Abu Daud, an-Nasa'l dan Ibnu Majah)

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Buku Agenda Kegiatan Siswa di Bulan Ramadhan. Semoga bisa bermanfaat.
      Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat

      Diposting oleh Pada 5/21/2018 11:30:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat. Download file format PDF.

      Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat
      Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat

      Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat



      Download File:
      Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat.pdf


      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat:

      PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT.

      BAB I
      KETENTUAN UMUM

      Pasal 1

      Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
      1. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
      2. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.
      3. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
      4. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
      5. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
      6. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
      7. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan di bidang Pendidikan.

      BAB II
      TUJUAN

      Pasal 2
      (1) PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

      (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

      BAB III
      TATA CARA PPDB

      Bagian Kesatu
      Waktu dan Mekanisme PPDB

      Pasal 3
      (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahun.

      (2) Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang. 

      (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait:
      a. persyaratan;
      b. proses seleksi;
      c. daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar;
      d. biaya pungutan khusus untuk SMA/SMK/bentuk lain yang sederajat bagi daerah yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
      e. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

      Pasal 4
      (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
      a. dalam jaringan (daring); atau
      b. luar jaringan (luring).

      (2) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

      (3) Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).

      (4) Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

      Bagian Kedua
      Persyaratan

      Pasal 5
      Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat adalah:
      a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
      b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B. 

      Pasal 6
      (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, berusia:
      a. 7 (tujuh) tahun; atau
      b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

      (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.

      (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

      (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

      (5) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri.

      Pasal 7
      Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:
      a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
      b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.

      Pasal 8
      (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat:
      a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun;
      b. memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
      c. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat. 

      (2) SMK bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

      (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

      Pasal 9
      Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

      Pasal 10
      Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) atau kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

      Pasal 11
      Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif. 

      Bagian Ketiga
      Seleksi

      Pasal 12
      (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
      a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
      b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

      (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.

      (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

      (4) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

      Pasal 13
      Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
      a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
      b. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan 
      c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing. 

      Pasal 14
      (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
      a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
      b. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
      c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah.

      (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
      a. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
      b. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah.

      (3) Khusus calon peserta didik pada SMK atau bentuk lain yang sederajat, selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.

      Pasal 15
      (1) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

      (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. 

      Bagian Keempat
      Sistem Zonasi

      Pasal 16
      (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

      (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

      (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:
      a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
      b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.

      (4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah.

      (5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.

      (6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
      a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
      b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

      Bagian Kelima
      Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

      Pasal 17
      (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.

      (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada TK dan Sekolah yang bersangkutan.

      Bagian Keenam
      Biaya

      Pasal 18
      (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS.

      (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tidak dipungut biaya.

      Pasal 19
      (1) SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

      (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu  (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

      (3) Dalam hal peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.

      (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas pendidikan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      BAB IV
      PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

      Pasal 20
      (1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.

      (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

      (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

      Pasal 21
      (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi:
      a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
      b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan 
      c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

      (2) Peserta didik setara SMP, SMA atau SMK di negara lain dapat diterima di SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah:
      a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya;
      b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
      c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
      d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

      Pasal 22
      (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

      (2) Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
      a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
      b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;

      (3) Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
      a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
      b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan. 

      (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke SD, SMP, atau SMA/SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

      BAB V
      PELAPORAN DAN PENGAWASAN

      Pasal 23
      (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

      (2) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

      (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman http://ult.kemdikbud.go.id.

      Pasal 24
      (1) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

      (2) Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.


      BAB VI
      LARANGAN

      Pasal 25
      Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

      BAB VII
      SANKSI

      Pasal 26
      (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
      a. Gubernur/bupati/wali kota memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota berupa:
      1. teguran tertulis;
      2. penundaan atau pengurangan hak;
      3. pembebasan tugas; dan/atau
      4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan;
      b. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
      1. teguran tertulis;
      2. penundaan atau pengurangan hak;
      3. pembebasan tugas; dan/atau
      4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

      (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite Sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

      (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

      BAB VIII
      KETENTUAN LAIN-LAIN

      Pasal 27
      (1) Sekolah yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.

      (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
      a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi Sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
      b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan
      c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      Pasal 28
      Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

      Pasal 29
      (1) Sekolah yang:
      a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
      b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan c. berada di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 huruf a, dan Pasal 8 ayat (1) huruf a.

      (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. 

      (3) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikecualikan untuk:
      a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
      b. Satuan Pendidikan Kerja Sama;
      c. Sekolah Indonesia di Luar Negeri;
      d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
      e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
      f. Sekolah berasrama;
      g. Sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T); dan
      h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

      (4) Pengecualian ketentuan zonasi bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

      Pasal 30
      (1) Pemerintah daerah wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri ini dengan berasaskan objektifitas, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminatif, dan berkeadilan.

      (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

      Pasal 31
      (5) Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. 

      (6) Dinas Pendidikan dan Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat menetapkan persyaratan lainnya dalam proses PPDB yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

      Pasal 32
      Penerapan ketentuan tentang zonasi dan pelaksanaan PPDB secara daring dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

      Pasal 33
      Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

      BAB IX
      KETENTUAN PENUTUP

      Pasal 34
      Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

      Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


      Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2018
      MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
      TTD.
      MUHADJIR EFFENDY



      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Semoga bisa bermanfaat.
      POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018

      Diposting oleh Pada 5/08/2018 01:05:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018. Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018. Keputusan BAN-S/M Nomor 082/BAN-SM/SK/2018 Tentang Penggunaan Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018Diterbitkan oleh BANS/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah). Download file format .docx Microsoft Word dan PDF.

      POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018
      POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018

      POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018:

      Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan tagline: Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu. Tagline tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dan mengaktualisasikan moto BAN-S/M: profesional, tepercaya, dan terbuka.

      Akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu memiliki empat pilar. Pertama, perangkat yang bermutu. BAN-S/M berusaha menyempurnakan Perangkat Akreditasi sebagai alat penilaian mutu pendidikan yang valid dan realiable dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan-peraturan yang terkait. Perangkat yang bermutu terdiri atas Instrumen, Petunjuk Teknis, Data dan Informasi Pendukung serta Teknik Penskoran. Perangkat Akreditasi disusun dengan bahasa yang mudah dan sederhana sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dan perbedaan pendapat antara sekolah/madrasah dengan asesor. Perangkat disusun dengan lebih sederhana sehingga memudahkan sekolah/madrasah dalam mempersiapkan akreditasi dan pada saat visitasi. Perangkat Akreditasi dapat diakses melalui website BAN-S/M, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI, dan media lainnya sehingga dapat dipelajari.

      Pilar kedua adalah asesor yang bermutu. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan keterbukaan, BAN-S/M mensyaratkan usia asesor 35-60 tahun, pendidikan sekurang-kurangnya S1, memiliki pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang relevan, dan

      mahir komputer. Bagi asesor dari profesi guru harus berasal dari sekolah/madrasah yang terakreditasi. Asesor juga harus memiliki kecakapan sosial dan berkepribadian luhur. Asesor yang tidak mematuhi kode etik dapat diberhentikan. Rekrutmen asesor dilaksanakan secara terbuka melalui pengumuman di media massa atau pemberitahuan ke lembaga terkait. Setiap orang yang melamar sebagai asesor harus mengikuti tes tulis, wawancara, penilaian portofolio, dan pelatihan calon asesor. Asesor bukanlah mereka yang

      ditunjuk tetapi kalangan profesional yang diseleksi dengan ketat. Asesor adalah salah satu pelaku utama Akreditasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga kepribadian mereka menentukan citra BAN-S/M dan hal-hal lain yang terkait dengan Akreditasi.

      Pilar ketiga adalah manajemen yang bermutu. BAN-S/M berusaha memperbaiki sistem manajemen baik yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan. monitoring dan evaluasi. Proses penetapan kuota dan sekolah/madrasah diperbaiki sehingga lebih cepat, adil, dan objektif. Usaha penyempurnaan manajemen dapat dilihat dari perubahan prosedur operasional standar (POS). Melalui POS pihak-pihak yang terkait dengan Akreditasi khususnya BAP-S/M dan Kepala Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan kegiatan dengan benar. Termasuk ke dalam pilar ketiga adalah pertanggungjawaban keuangan yang benar, kinerja, dan komunikasi yang semakin baik.

      Pilar keempat adalah hasil-hasil yang bermutu. BAN-S/M mulai mengembangkan sistem database yang memuat hasil dan peringkat Akreditasi. Hasil-hasil Akreditasi terintegrasi dengan data pokok pendidikan, dan memuat data tentang keadaan sekolah/madrasah sehingga menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. BAN-S/M mencatat beberapa Daerah mulai menjadikan hasil Akreditasi sebagai bagian dari program peningkatan mutu pendidikan. BAN-S/M senantiasa memberikan data-data yang lengkap dan mutakhir (available), mudah diakses (accessable), dan bermanfaat (beneficial). Berbagai pihak dapat mengolah dan memanfaatkan hasil Akreditasi untuk kepentingan studi, pemetaan mutu pendidikan, dan perencanaan pembangunan.

      POS ini digunakan oleh BAN-S/M dan BAP-S/M untuk melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah dengan syarat kepengurusan BAN-S/M dan BAP-S/M sesuai dengan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah dan peraturan perundangan yang berlaku.

      Pada berkas POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018 ini bersisi beberpa point penting antara lain:
      • Keputusan BAN-S/M Tentang Penggunaan Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018
      • Alur Proses Akreditasi Sekolah/Madrasah
      • Langkah ke-1 Sosialisasi Dan Pengisian Data Isian Akreditasi (DIA) Dalam Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah (Sispena-S/M)
      • Langkah ke-2 Penetapan Sekolah/Madrasah Yang Akan Divisitasi Dan Penugasan Asesor 
      • Langkah Ke-3 Visitasi Ke Sekolah/Madrasah
      • Langkah Ke-4 Validasi Proses Dan Hasil Visitasi
      • Langkah Ke-5 Verifikasi Hasil Validasi Dan Penyusunan Rekomendasi
      • Langkah Ke-6 Penetapan Hasil Dan Rekomendasi Akreditasi
      • Langkah Ke-7 Pengumuman Hasil Akreditasi
      • Langkah Ke-8 Penerbitan Sertifikat Akreditasi Dan Rekomendasi

        Download POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018



        Download File:

        POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018.pdf
        POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018.docx


        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
        Model Pengembangan Peminatan, Lintas Minat, dan Pendalaman Minat Siswa SMA MA Kurikulum 2013

        Diposting oleh Pada 5/08/2018 10:41:00 AM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Model Pengembangan Peminatan, Lintas Minat, dan Pendalaman Minat Siswa SMA-MA Kurikulum 2013. Download file format .docx Microsoft Word.

        Model Pengembangan Peminatan, Lintas Minat, dan Pendalaman Minat Siswa SMA MA Kurikulum 2013
        Model Pengembangan Peminatan, Lintas Minat, dan Pendalaman Minat Siswa SMA-MA Kurikulum 2013

        Model Pengembangan Peminatan, Lintas Minat, dan Pendalaman Minat Siswa SMA-MA Kurikulum 2013

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Model Pengembangan Peminatan, Lintas Minat, dan Pendalaman Minat Siswa SMA/MA Kurikulum 2013:

        Naskah Model Pengembangan Peminatan, Lintas Minat, dan Pendalaman Minat di SMA ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok Tim Pengembang Kurikulum (TPK) SMA dalam melakukan program peminatan, lintas minat, dan pendalaman minat di SMA. Model Pengembangan Peminatan, Lintas Minat, dan Pendalaman Minat ini disusun untuk dapat membantu TPK SMA dalam melaksanakan peminatan, lintas minat, dan pendalaman minat sesauai dengan tuntutan Kurikulum 2013. 

        Latar Belakang
        Sebagai konsekuensi keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Pembinaan SMA menerbitkan berbagai model pendukung pembelajaran agar penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dapat memenuhi acuan atau standar tertentu. Berbagai standar tersebut adalah: (1) standar isi, (2) standar kompetensi lulusan, (3) standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan.

        Upaya pencapaian standar kompetensi lulusan (SKL) sebagaimana Permendikbud No. 54 tahun 2013, standar isi yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal sesuai Permendikbud No. 64 tahun 2013, serta kerangka dasar dan struktur kurikulum Permendikbud No 69 tahun 2013 yang merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah serta pedoman pengembangan kurikulum pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, merupakan pengorganisasian kompetensi inti, matapelajaran, beban belajar, dan kompetensi dasar pada setiap Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, isi kurikulum yang terdiri dari kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD), serta struktur kurikulum yang akan dicapai dan diikuti oleh peserta didik melalui proses pembelajaran dalam jenjang dan waktu tertentu.

        Permendikbud 81A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum mengamanatkan bahwa Pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik. 

        SKL terdiri atas kriteria kualifikasikemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelahmenyelesaikan masa belajar secara tuntas di satuan pendidikan pada jenjangpendidikan dasar dan menengah. Agar KD, KI, maupun SKL tercapai, satuan pendidikan perlu mengelola stuktur kurikulum dengan cermat sehingga pada pelaksanaannya sejalan dengan kemampuan dan minat peserta didik. 

        Pilihan kelompok peminatan merupakan bagian penting dalam upaya pencapaian SKL, KI, dan KD oleh peserta didik. Hal ini dikarenakan ketepatan dalam memilih kelompok peminatan merupakan bagian dari rencana awal peserta didik untuk menentukan fakultas atau jurusan pada jenjang pendidikan selanjutnya yakni perguruan tinggi.

        Untuk membantu peserta didik mencapai berbagai kompetensi yang diharapkan, pemilihan kelompok peminatan menjadi bagian penting diusahakan setepat mungkin. Dengan demikian, matapelajaran yang diambil akan sesuai dengan minat dan kemampuan serta berdampak pada perkembangan fisik dan psikologisnya.

        Dalam PP nomor 32 tahun 2013 Pasal 77K ayat (1) bagian a, b, dan c dinyatakan bahwa strukutur kurikulum di SMA terdiri dari muatan umum, muatan peminatan akademik, dan muatan lintas minat akademik. Hal ini diperjelas dalam Permendikbud No. 69 tahun 2013 bahwa matapelajaran-matapelajaran dikelompokan ke dalam a). Kelompok matapelajaran wajib, b). Kelompok matapelajaran peminatan, dan c). Pilihan Kelompok Peminatan dan Pilihan Matapelajaran Lintas Kelompok Peminatan. Oleh karena itu, satuan pendidikan sebaiknya memfasilitasi peserta didik dalam mengambil kelompok matapelajaran peminatan sesuai minat yang didukung dengan kemampuan. Satuan pendidikan diharapkan mampu melayani kebutuhan peserta didik yang dituangkan dalam ketentuan khusus berupa dokumen sekolah. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan untuk pelaksanaan pemilihan kelompok peminatan maupun pemilihan matapelajaran lintas kelompok peminatan pada setiap awal tahun pelajaran dan acuan pelaksanaan pendalaman minat awal tahun pelajaran bagi pesrta didik kelas XI atau XII. 

        Guna mengimplementasikan Permendikbud nomor 54/2013 tentang SKL, Permendikbud nomor 64/2013tentang SI, serta Permendikbud nomor 69/2013tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum, Direktorat Pembinaan SMA memandang perlu menyusun model penyelenggaraan peminatan, lintas minat, dan pendalaman minat SMA sehingga dapat dijadikan acuan oleh satuan pendidikan. 

        Tujuan
        Model ini bertujuan :
        1. memberikan pemahaman lebih luas untuk melaksanakan pilihan kelompok peminantan, lintas minat, dan pendalaman minat;
        2. memberikan gambaran strategi implementasi pelaksanaan pilihan kelompok peminantan, lintas minat, dan pendalaman minat;
        3. mendorong peningkatan mutu pembelajaran melalui pilihan kelompok peminantan, lintas minat, dan pendalaman minat yang tepat; dan
        4. memberikan gambaran pindah pilihan kelompok peminatan.

        Ruang Lingkup
        Ruang lingkup model ini meliputi pengertian dan konsep penyelenggaraan peminatan, lintas minat, dan pendalaman minat sertapengorganisasiannya.

        Pengertian Peminatan, Lintas Minat, dan Pendalaman Minat

        Pengertian Peminatan
        Peminatan adalah suatu keputusan yang dilakukan peserta didik untuk memilih kelompok matapelajaran sesuai minat, bakat, dan kemampuan selama mengikuti pembelajaran di SMA. Pemilihan peminatan dilakukan atas dasar kebutuhan untuk melanjutkan keperguruan tinggi.

        Struktur kurikulum merupakan sekelompok matapelajaran yang dapat diikuti dan diambil selama peserta didik menempuh pendidikan seperti tertuang dalam PP No. 32 tahun 2013, Pasal 77B ayat(1) Struktur Kurikulum merupakan pengorganisasian Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, muatan Pembelajaran, matapelajaran, dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan, dalam ayat (4) Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengorganisasian matapelajaran untuk setiap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan, serta ayat (7) Struktur Kurikulum untuk satuan pendidikan menengah terdiri atas: a. muatan umum; b. muatan peminatan akademik; c. muatan akademik kejuruan; dan d. muatan pilihan lintas minat/peminatan. 

        Demikian juga struktur kurikulum SMA sebagaimana tercantum dalam Permendikbud nomor 69 tahun 2013 matapelajaran yang dapat diikuti dan diambil terdiri atas Kelompok Matapelajaran Wajib dan Matapelajaran Pilihan. Matapelajaran pilihan terdiri atas pilihan akademik untuk Sekolah Menengah Atas. Matapelajaran pilihan ini memberi corak kepada fungsi satuan pendidikan, dan didalamnya terdapat pilihan sesuai dengan minat peserta didik. Struktur ini menerapkan prinsip bahwa peserta didik merupakan subjek dalam belajar yang memiliki hak untuk memilih matapelajaran sesuai dengan minatnya.

        Pengertian Lintas Minat
        Dalam Kurikulum 2013, peserta didik selain memilih kelompok matapelajaran (peminatan), mereka diberi kesempatan untuk mengambil matapelajaran dari kelompok peminatan lain. Hal ini memberi peluang kepada peserta didik untuk mempelajari matapelajaran yang diminati namun tidak terdapat pada kelompok mataplajaran peminatan.

        Pengertian Pendalaman Minat
        Peserta didik yang memiliki kemampuan akademik di atas peserta didik lain diberi kesempatan untuk mendalami matapelajaran-matapelajaran pada kelompok peminatannya. Hal ini memberi kesempatan bagi peserta didik yang pada matapelajaran tertentu di kelompok peminatannya memiliki kemampuan dan prestasi tertentu sehingga penguasaan terhadap substansi matapelajaran bersangkutan menjadi tumpuan bagi kelangsungan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

        Konsep Peminatan, Lintas Minat, dan Pendalaman Minat
        Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 12 ayat (1) butir b, menyatakan bahwa peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

        Agar bakat, minat, dan kemampuan peserta didik terlayani maka salah satu kebijakan penting dalam Kurikulum 2013 adalah memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memilih kelompok matapelajaran (peminatan) yang diminati.

        Pemilihan kelompok matapelajaran tersebut dipilih peserta didik semenjak masuk ke SMA atau kelas X semester pertama. Seperti tertuang dalam tabel 3 di atas, peserta didik boleh memilih kelompok matapelajaran, yakni peminatan Matematika dan Ilmu Alam, atau Ilmu-ilmu Sosial, atau Ilmu Bahasa dan Budaya. 

        Sebagai contoh pertama, apabila seorang peserta didik X, sesuai minat dan bakatnya, rekomendasi dari guru BK SMP/MTs, dan angket dari guru BK SMA, serta didukung oleh data prestasi, baik nilai rapor SMP/MTs dan nilai UN SMP/MTs memilih peminatan Matematika dan Ilmu Alam, maka peserta didik ini selama duduk di bangku SMA wajib untuk mempelajari matapelajaran Matematika, Biologi, Fisika, dan Kimia disamping matapelajaran-matapelajaran yang ada di kelompok wajib A dan B.Contoh kedua, peserta didk Y memilih peminatan Ilmu-ilmu Sosial maka dia wajib untuk mempelajari matapelajaran Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi beserta matapelajaran-matapelajaran yang ada di kelompok wajib A dan B. Demikian pula peserta didik Z memilih peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya maka dia wajib mempelajari matapelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Bahasa dan Sastra Arab (misalnya sebuah SMA menetapkan Bahasa dan Sastra Arab sebagai bahasa asing lain wajib pada peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya), dan Antropologi.

        Untuk lintas minat, peserta didik kelas X memilih matapelajaran di luar matapelajaran-matapelajaran wajib A dan B serta di luar kelompok peminatan yang telah dipilihnya. Peserta didik tersebut harus memilih dua matapelajaran dari kelompok peminatan yang lain. Misalnya peserta didik X di atas dapat memilih geografi dan ekonomi; atau geografi dan antropologi; atau bahasa dan sastra inggris dengan bahasa dan sastra arab. Peserta didik Y dapat memilih matematika dan biologi; atau matematika dengan bahasa dan sastra inggris; atau bahasa dan sastra inggris dengan bahasa dan sastra arab. Peserta didik Z bisa memilih biologi dan kimia; atau sejarah dan ekonomi; atau biologi dan sejarah.

        Khusus untuk kelompok peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya, satuan pendidikan boleh membuka matapelajaran bahasa dan sastra asing lainnya, misalnya Bahasa dan Sastra Jepang dengan Bahasa dan Sastra Korea. Selain itu, peserta didik yang memilih peminatan ilmu Bahasa dan Budaya dapat memilih lintas minat di peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya juga. Sebagai contoh peserta didik di peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya selain dapat memilih lintas minat di peminatan Matematika dan Ilmu Alam atau Ilmu-ilmu Sosial, juga dapat memilih bahasa Asing yang disediakan sekolah selain bahasa asing yang telah dipilihnya sebagai peminatan.Dengan demikian peserta didik yang telah memilih peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya dengan matapelajaran Bahasa dan Satra Prancis, dapat pula memilih matapelajaranBiologi danBahasa dan Sastra Korea nat, atau matapelajaran Sejarah dan Bahasa dan Sastra Jepang; sebagai matapelajaran lintas minat. Satuan pendidikan sebaiknya menyarankan peserta didik untuk mempertahankan matapelajaran lintas minat, salah satu pilihannya sampai di kelas XII. Peserta didik di kelas X mengikuti dua matapelajaran lintas minat sebanyak 6 jam pelajaran, dan di kelas XI dan kelas XII mengikuti satu matapelajaran lintas minat sebanyak 4 jam pelajaran sesuai dengan Permendikbud No. 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum.

        Pemilihan matapelajaran lintas minat dan pendalaman minat bersifat opsional, artinya seorang peserta didik dapat mengambil dua matapelajaran lintas minat; atau satu matapelajaran lintas minat dan satu pendalaman minat; atau dua matapelajaran pendalaman minat

        Pada saat kelas XI, peserta didik dapat melanjutkan salah satu matapelajaran lintas minat atau mengambil matapelajaran untuk pendalaman minat. 

        Pendalaman minat dapat dilakukan mulai dari kelas X, akan tetapi karena peserta didik baru mengenal dan mempelajari beberapa matapelajaran maka dalam menentukan pendalaman minat sebaiknya diperhatikan hal-hal seperti; 1) dilakukan mulai kelas XI; 2) mendapat rekomendasi dari guru matapelajaran yang akan dipilih dan disetujui oleh guru bimbingan konseling; 3) bagi satuan pendidikan yang telah memiliki kerja sama dengan perguruan tinggi,bentuk dan pelaksanaan kerja sama diatur dengan perguruan tinggi bersangkutan;dan 4) memiliki peserta didik yang memang mempunyai potensi lebih untuk matapelajaran tertentu yang terdapat pada perguruan tinggi tersebut dapat mengikutsertakan pembelajaran peserta didiknya pada perguruan tinggi tersebut.

          Download Model Pengembangan Peminatan, Lintas Minat, dan Pendalaman Minat Siswa SMA MA Kurikulum 2013

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Model Pengembangan Peminatan, Lintas Minat, dan Pendalaman Minat Siswa SMA MA Kurikulum 2013 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Model Pengembangan Peminatan, Lintas Minat, dan Pendalaman Minat Siswa SMA MA Kurikulum 2013



          Download File:
          Model Pengembangan Peminatan, Lintas Minat, dan Pendalaman Minat Siswa SMA MA Kurikulum 2013.docx

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Model Pengembangan Peminatan, Lintas Minat, dan Pendalaman Minat Siswa SMA/MA Kurikulum 2013. Semoga bisa bermanfaat.

          Formulir Kontak

          Nama

          Email *

          Pesan *