Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 Petunjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan

Diposting oleh Pada 4/11/2017 05:19:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 Petunjuk Operasional DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Bidang Pendidikan.

Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 Petunjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan
Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 Petunjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan

Permendikbud No 9 Tahun 2017 Petunjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan

Berikut ini kutipan keterangan dari isi Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 Petunjuk Operasional DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Bidang Pendidikan:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
  1. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan Daerah.
  2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
  3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
  4. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
  5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.
  6. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah.
  7. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah.
  8. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratcrium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
  9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang belum mencapai standar sarana dan prasarana pendidikan untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan.
  10. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalarn bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
  11. Buku Pengayaan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi.
  12. Buku Referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara dalam dan luas.
  13. Buku Panduan Pendidik adalah buku yang memuat prinsip, prosedur, deskripsi materi pokok, dan model pembelajaran untuk digunakan oleh para pendidik.
  14. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi.
  15. Peralatan Pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
  16. Media Pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.
  17. Perabot adalah sarana pengisi ruang.
  18. Kerusakan Bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis.
  19. Rusak Sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan sejenisnya, dengan tingkat kerusakan lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 45% (empat puluh Iima persen).
  20. Rusak Berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya, dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 45% (empat puluh lima persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen).
  21. Ruang Belajar adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang meliputi ruang kelas dan ruang belajar lainnya.
  22. Ruang Kelas Baru adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus dan baru dibangun di atas lahan kosong.
  23. Ruang Laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus.
  24. Ruang Perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.
  25. Ruang Guru adalah ruang untuk guru bekerja di luar kelas, beristirahat, dan menerima tamu.
  26. Jamban adalah ruang untuk buang air besar dan/atau kecil.
  27. Daerah Terdepan, Terluar atau Tertinggal yang selanjutnya disebut Daerah 3T adalah daerah khusus berdasarkan ketentuan peraturan pcrundang-undangan.
  28. Pemantauan adalah kegiatan pemantauan perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
  29. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
  30. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan.
  31. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
  32. E-tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
  33. E-purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
  34. Katalog Elektronik (e-catalogue) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
  35. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.
Pasal 2

Petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dan satuan pcndidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan.

Pasal 3
Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
a. DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD;
b. DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP;
c. DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA; dan
d. DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK. 

Pasal4
Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 350), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2017 

    Download Permendikbud No 9 Tahun 2017 Petunjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi Permendikbud No 9 Tahun 2017 Petunjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan, silahkan lihat di bawah ini:



    Download File:
    Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 Petunjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan.pdf


    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 Petunjuk Operasional DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Bidang Pendidikan. Semoga bisa bermanfaat.

    Sumber: Kemdikbud RI

    Lihat juga:
    Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
    Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2017 (Lampiran Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Juknis DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik)
    Pengambilan Data (Cut Off) BOS Triwulan 2 Tahun 2017 dan Panduan VervalPD dan VervalPTK

    Diposting oleh Pada 3/27/2017 04:30:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah informasi mengenai Pengambilan Data (Cut Off) BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Triwulan 2 Tahun 2017 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Panduan VervalPD dan VervalPTK yang dipublish di laman http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id.

    BOS Triwulan 2 Tahun 20
    BOS Triwulan 2 Tahun 20

    Pengambilan Data (Cut Off) BOS Triwulan 2 Tahun 2017

    Berikut ini kutipan keterangan dari Informasi tentang Pengambilan Data (Cut Off) BOS Triwulan 2 Tahun 2017:

    Yang terhormat,

    Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
    Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota
    Kepala Sekolah SD, SMP, SLB, SMA dan SMK
    Operator Dapodik
    Di 
    Seluruh Nusantara

    Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

    Dalam rangka untuk menyiapkan data sebagai dasar alokasi dana BOS Triwulan 2 (April – Juni Tahun 2017) maka akan dilakukan pengambilan data (Cut-off) dari Dapodikdasmen pada tanggal 30 April 2017, Pukul 23.59 WIB. Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:
    1. Data siswa yang akan terhitung adalah data siswa pada semester 2 (Genap) Tahun Ajaran 2016/2017.

    2. Data Rombongan Belajar harus diisi dengan lengkap dan benar.

    3. Khususnya untuk SMA dan SMK harus memperhatikan pengisian data program pengajaran/program keahlian/paket keahian. Berikut ketentuan pengisian data program pengajaran/program keahlian/paket keahian untuk SMA dan SMK:

    A. SMA KTSP 2006

    1) Untuk Kelas X
    - Kurikulum pilih SMA KTSP UMUM, maka program pengajaran pilih UMUM

    2) Untuk Kelas XI dan XII
    - Kurikulum pilih SMA KTSP IPA, maka program pengajaran pilih Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
    - Kurikulum pilih SMA KTSP IPS, maka program pengajaran pilih Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
    - Kurikulum pilih SMA KTSP BAHASA, maka program pengajaran pilih Bahasa

    Berlaku untuk kelas X, XI dan XII
    - Kurikulum pilih SMA 2013 MIPA, maka program pengajaran pilih MIPA
    - Kurikulum pilih SMA 2013 IPS, maka program pengajaran pilih Ilmu Pengetahuan Sosial
    - Kurikulum pilih SMA 2013 Bhs & Budaya, maka program pengajaran pilih Bahasa dan Budaya

    C. SMK KTSP
    - Kelas X, XI dan XII = Paket Keahlian

    D. SMK Kurikulum 2013
    - Kelas X = Program Keahlian
    - Kelas XI dan XII = Paket Keahlian

    4. Data Rombongan Belajar dengan jenis rombel REGULER dan TERBUKA (untuk SD, SMP, SLB) serta jenis rombel KELAS (untuk SMA, SMK) harus diisikan WALI KELAS

    5. Rombongan Belajar harus diisikan lengkap sampai dengan data anggota rombel dan pembelajaran.

    6. Data siswa disarankan melalui proses verifikasi dan validasi NISN pada layanan vervalpd.data.kemdikbud.go.id (khusus untuk SMA menjadi prasyarat/diharuskan).

    Untuk itu dihimbau sekolah untuk segera melakukan proses sinkronisasi data pada semester 2 (genap) Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan memperhatikan kelengkapan dan kevalidan datanya. Apabila data yang diisikan tidak lengkap maka TIDAK AKAN TERHITUNG untuk penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

    Dalam rangka terus meningkatkan kualitas data, maka sekolah juga dihimbau untuk segera menuntaskan proses VervalPD (http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id/) dan VervalPTK (vervalptk.data.kemdikbud.go.id/). Pengajuan perubahan data (nama, nama ibu kandung, tempat lahir, tanggal lahir) untuk Peserta Didik pada VervalPD dan untuk PTK pada VervalPTK, dapat di approval/setujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Propinsi. Sedangkan pengajuan perubahan NISN pada VervalPD dan perubahan NUPTK pada VervalPTK, approval/persetujuan dilakukan oleh PDSPK. Panduan VervalPD dan VervalPTK selengkapnya dapat diunduh pada laman: http://sdm.data.kemdikbud.go.id/index.php?r=site/panduan.

    Demikian informasi yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu serta teman-teman operator sekalian, kami ucapkan terima kasih.

    Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

    Salam Satu Data,
    Admin Dapodikdasmen


    Download Panduan VervalPD dan VervalPTK

    Panduan VervalPD dan VervalPTK
    Panduan VervalPD dan VervalPTK

    Berikut ini berkas Panduan VervalPD dan VervalPTK Lengkap, silahkan unduh pada daftar link di bawah ini:

    Panduan
    1. Jaringan Pengelola Data Pendidikan.pdf
    2. User Guide Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan (Verval SP) - 2017.pdf
    3. Verifilasi Data dan Validasi Data Peserta Didik (Verval PD).pdf
    4. Panduan Verval PD (Provinsi) Maret 2017.pdf
    5. Panduan Verval PD Kab-Kota Maret 2017.pdf
    6. Panduan Verval PD (SD) Maret 2017.pdf
    7. Panduan Verval PD (SMP SMA SMK) Maret 2017.pdf
    8. Panduan Verval PD PKBM Maret 2017.pdf
    9. Panduan Verval PD PKBM Maret 2017.pdf
    10. Panduan Pengelolaan Data GTK dan NUPTK (Verval PTK).pdf
    11. Panduan Data Referensi.pdf
    12. Verval Wilayah.pdf
    13. Sistem Pengelolaan Data Pendidikan (Final 15-10-2014).pdf
    14. Mekanisme Penyiapan Data Awal Peserta UN dan US (2014-2015).pdf
    15. Hak Akses Verval PD Kemenag.pdf
    16. User Guide Konfirmasi NPSN (PAUD).pdf
    17. User Guide Verivikasi Validasi Kesetaraan.pdf

    Flyer
    1. Panduan Menampilkan NISN - NISN2-A5-FINAL-LOW.jpg
    2. Mekanisme Pemberian NISN - NISN-FINAL-FLYER-FA-LOW.jpg
    3. Mekanisme Pengajuan NPSN.pdf
    4. Data Referensi Pengelolaan Data Pendidikan - REFERENSI-FLYER-FA2-LOW.jpg
    5. Jaringan Pengelola Data Pendidikan.pdf
    6. Verifikasi Validasi Satuan Pendidikan - VERVAL-FLYER-FA-LOW.jpg
    7. Verifikasi Validasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan - VERVALPTK-FLYER-LOW.jpg
    8. Verifikasi Validasi Pengelolaan Data Wilayah - VERVALWILAYAH-FLYER-FA-LOW.jpg
    9. Konfigurasi Database Peserta Didik (PD).jpg
    10. Mekanisme Pengajuan Sertifikat Kemenag.pdf

    Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) - Kemdikbud

    Demikian yang bisa kami sampaikan ulang informasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Pengambilan Data (Cut Off) BOS Triwulan 2 Tahun 2017 dan Panduan VervalPD dan VervalPTK. Semoga bisa bermanfaat.
    POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2017

    Diposting oleh Pada 3/20/2017 09:02:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2017 yang diterbitkan oleh BAN SM (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah).

    POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2017
    POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2017

    POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2017

    Berikut ini kutipan keterangan dari isi Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor: 037/BAN-SM/LL/II/2017 Tentang Penggunaan Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2017:

    Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor: 037/BAN-SM/LL/II/2017 Tentang Penggunaan Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2017 menetapkan:

    PERTAMA:
    Mencabut Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Nomor: 041.a/BAN- SM/LL/II/2017 tentang Penggunaan Prosedur Operasional Standar (POS) Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2016.

    KEDUA:
    POS Pelaksaan Akreditasi Sekolah/Madrasah dipergunakan sebagai pedoman dan panduan resmi bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi untuk menjamin proses dan hasil-hasil akreditasi yang bermutu dan bermanfaat dalam peningkatan kualitas pendidikan.

    KETIGA:
    POS Pelaksaan Akreditasi Sekolah/Madrasah dilaksanakan sebagai suatu keterbukaan dan keselarasan antara program akreditasi dengan kebijakan dan anggaran.

    KEEMPAT:
    POS Akreditasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali dengan keputusan lainnya.

    Ditetapkan di Jakarta, 04 Februari 2017

    Sejak tahun 2012, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan tagline baru: akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu. Tagline baru tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dan mengaktualisasikan moto BAN- S/M: profesional, tepercaya, dan terbuka. Setelah mulai mendapatkan pengakuan masyarakat, BAN-S/M senantiasa berusaha menjadikan dirinya sebagai institusi penjaminan mutu pendidikan.

    Akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu memiliki empat pilar. Pertama, perangkat yang bermutu. BAN-S/M berusaha menyempurnakan Perangkat Akreditasi sebagai alat penilaian mutu pendidikan yang valid dan realiable dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan-peraturan yang terkait. Perangkat yang bermutu terdiri atas Instrumen, Petunjuk Teknis, Data dan Informasi Pendukung serta Teknik Penskoran. Perangkat Akreditasi disusun dengan bahasa yang mudah dan sederhana sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dan perbedaan pendapat antara sekolah/madrasah dengan asesor. Perangkat disusun dengan lebih sederhana sehingga memudahkan sekolah/madrasah dalam mempersiapkan akreditasi dan pada saat visitasi. Perangkat Akreditasi dapat diakses melalui website BAN-S/M atau BAP-S/M, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI, dan media lainnya sehingga dapat dipelajari.

    Pilar kedua adalah asesor yang bermutu. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan keterbukaan, BAN-S/M mensyaratkan usia asesor 35-60 tahun, pendidikan sekurang-kurangnya S1, memiliki pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang relevan, dan mahir komputer. Bagi asesor dari profesi guru harus berasal dari sekolah/madrasah yang terakreditasi. Asesor juga harus memiliki kecakapan sosial dan berkepribadian luhur. Asesor yang tidak mematuhi kode etik dapat diberhentikan. Rekrutmen asesor dilaksanakan secara terbuka melalui pengumuman di media massa atau pemberitahuan ke lembaga terkait. Setiap orang yang melamar sebagai asesor harus mengikuti tes tulis, wawancara, penilaian portofolio, dan pelatihan calon asesor. Asesor bukanlah mereka yang ditunjuk tetapi kalangan profesional yang diseleksi dengan ketat. Asesor adalah salah satu pelaku utama Akreditasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga kepribadian mereka menentukan citra BAN-S/M dan hal-hal lain yang terkait dengan Akreditasi.

    Pilar ketiga adalah manajemen yang bermutu. BAN-S/M berusaha memperbaiki sistem manajemen baik yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan. monitoring dan evaluasi. Proses penetapan kuota dan sekolah/madrasah diperbaiki sehingga lebih cepat, adil dan objektif. Usaha penyempurnaan manajemen dapat dilihat dari perubahan prosedur operasional standar (POS). Melalui POS pihak- pihak yang terkait dengan Akreditasi khususnya Badan Akreditasi Provinsi

    Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) dan kepala sekolah/madrasah dapat melaksanakan kegiatan dengan benar. Termasuk ke dalam pilar ketiga adalah pertanggungjawaban keuangan yang benar, kinerja dan komunikasi yang semakin baik.

    Pilar keempat adalah hasil-hasil yang bermutu. BAN-S/M mulai mengembangkan sistem database yang memuat hasil dan peringkat Akreditasi. Hasil-hasil Akreditasi terintegrasi dengan data pokok pendidikan, dan memuat data tentang keadaan sekolah/madrasah sehingga menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. BAN-S/M mencatat beberapa Daerah mulai menjadikan hasil Akreditasi sebagai bagian dari program peningkatan mutu pendidikan. BAN- S/M senantiasa memberikan data-data yang available (lengkap dan mutakhir), accessable (mudah diakses), dan beneficial (bermanfaat). Berbagai pihak dapat mengolah dan memanfaatkan hasil Akreditasi untuk kepentingan studi, pemetaan mutu pendidikan, dan perencanaan pembangunan.

    POS yang ada di tangan pembaca berisi langkah-langkah dan mekanisme Akreditasi sebagai bentuk keterbukaan dan akuntabilitas baik proses maupun hasil. Selamat membaca. Saran, kritik, dan masukan dari pembaca sangat diperlukan dan bermanfaat untuk peningkatan kualitas dan pelayanan Akreditasi.

      Download POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2017

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2017 ini silahkan lihat pada file preview di bawah ini:



      Download File:

      POS AKREDITASI 2017.02.06 OK1.pdf
      POS AKREDITASI 2017.02.06 OK1.docx


      Dalam berkas Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2017 ini berisi antara lain:
      • KEPUTUSAN PENGGUNAAN POS PELAKSANAAN AKREDITASI
      • Langkah Ke-1 : PENETAPAN SASARAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
      • Langkah Ke-2 : SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN PERANGKAT AKREDITASI
      • Langkah Ke-3 : PENGISIAN DAN PENGIRIMAN INSTRUMEN AKREDITASI
      • Langkah Ke-4 : PENETAPAN KELAYAKAN SEKOLAH/MADRASAH DAN PENUGASAN ASESOR
      • Langkah Ke-5 : VISITASI KE SEKOLAH/MADRASAH
      • Langkah Ke-6 : VALIDASI PROSES DAN HASIL VISITASI
      • Langkah Ke-2 : VERIFIKASI HASIL VALIDASI DAN PENYUSUNAN REKOMENDASI
      • Langkah Ke-8 : PENETAPAN HASIL DAN REKOMENDASI AKREDITASI
      • Langkah Ke-9 : PENERBITAN DAN PENYERAHAN SERTIFIKAT AKREDITASI
      • Langkah Ke-10 : SOSIALISASI HASIL AKREDITASI

      Download Perangkat Instrumen Akreditasi:
      File preview lihat di Perangkat Akreditasi Sekolah SD MI SMP MTs SMA MA SMK MAK

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

      Formulir Kontak

      Nama

      Email *

      Pesan *