Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2018

Diposting oleh Pada 3/07/2018 11:01:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2018. Perpres Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik. Download file format PDF.

Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2018
Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2018

Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2018

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Perpres Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik:

Tujuan dan Sasaran
DAK Fisik Bidang Pendidikan digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang merupakan urusan wajib Daerah sesuai prioritas nasional sebagai upaya pemenuhan standar sarana clan prasarana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Tujuan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan.

Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan diberikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang berbentuk:
  1. Sekolah Dasar (SD);
  2. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  3. Sekolah Menengah Atas (SMA);
  4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
  5. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Luar Biasa (SLB); dan/ atau
  6. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Ruang Lingkup Kegiatan
Jenis dan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri:
  1. DAK Subbidang Pendidikan SD; a. Kegiatan DAK Reguler Subbidang Pendidikan SD meliputi: 1) Peningkatan prasarana pendidikan: a) rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, dan ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabot atau tanpa perabot; b) jamban siswa dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya; c) pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya; dan/atau d) pembangunan jamban siswa beserta sanitasinya. 2) Peningkatan sarana pendidikan, berupa pengadaan buku koleksi perpustakaan yang terdiri dari: a) buku pengayaan; b) buku referensi; dan c) buku panduan pendidik. Kegiatan DAK Afirmasi Subbidang Pendidikan SD adalah untuk pembangunan rumah dinas guru baik beserta perabot dan/ atau tanpa perabot.
  2. DAK Subbidang Pendidikan SMP; a. Kegiatan DAK Reguler Subbidang Pendidikan SMP meliputi: 1) Peningkatan prasarana pendidikan yang terdiri dari: a) Rehabilitasi ruang belajar SMP, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/ atau ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya; b) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya; c) Pembangunan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya; d) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; e) Pembangunan jamban siswa/ guru beserta sanitasinya; dan/ atau f) Rehabilitasi jamban siswa/ guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya. 2) Peningkatan sarana pendidikan terdiri dari: a) Pengadaan peralatan laboratorium dan alat peraga pendidikan; b) Pengadaan media pendidikan; c) Pengadaan peralatan pjok dan/ atau seni budaya; dan/ atau d) Pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah. b. Kegiatan DAK Afirmasi Subbidang Pendidikan SMP adalah untuk pembangunan rumah dinas guru baik beserta perabot dan/ atau tan pa perabot.
  3. DAK Subbidang Pendidikan SMA; a. Kegiatan DAK Reguler Subbidang Pendidikan SMA meliputi: 1) Peningkatan prasarana pendidikan yang terdiri dari: a) Rehabilitasi ruang belajar dan/ atau ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya;  b) Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya; c) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya; d) Pembangunan ruang laboratorium IPA beserta perabotnya; dan/atau e) Pembangunan jam ban siswa/ guru beserta sanitasinya. 2) Peningkatan sarana pendidikan terdiri dari: a) Pengadaan peralatan pendidikan dan media pendidikan; dan/atau b) Pengadaan peralatan pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) dan peralatan seni budaya. b. Kegiatan DAK Afirmasi Subbidang Pendidikan SMA; 1) Pembangunan rumah dinas guru baik beserta perabot dan/atau tanpa perabot; dan/ atau 2) Pembangunan asrama siswa beserta perabotnya.
  4. DAK Subbidang Pendidikan SMK; Kegiatan DAK Penugasan Subbidang Pendidikan SMK, meliputi: a. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana SMK sektor unggulan, terdiri dari: 1) Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya; 2) Ruang Laboratorium beserta perabotnya; dan/ atau 3) Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi. b. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana SMK di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terdiri dari: 1) Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya; 2) Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya; 3) Ruang Laboratorium beserta perabotnya; 4) Rumah Dinas Guru baik beserta perabot dan/atau tanpa perabot; dan/atau 5) Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi.
  5. DAK Subbidang Pendidikan SLB; Kegiatan OAK Reguler Subbidang Pendidikan SLB mencakup satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB, meliputi: a. Peningkatan prasarana pendidikan, terdiri dari: 1) Rehabilitasi ruang kelas, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya; 2) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya; dan/ atau 3) Rehabilitasi jam ban siswa/ guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya. b. Peningkatan sarana pendidikan, terdiri dari: 1) Pengadaan peralatan pendidikan; dan/ atau 2) Pengadaan media pendidikan. 
  6. DAK Subbidang Pendidikan SKB; Kegiatan OAK Reguler Subbidang Pendidikan SKB meliputi: a. Peningkatan prasarana pendidikan, terdiri dari; 1) Rehabilitasi / renovasi ruang kelas ruang praktik / bengkel kerja, dan/ atau ruang penunjang lainnya, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya; 2) Pembangunan ruang kelas baru dan/atau ruang praktik/bengkel kerja baru, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya; dan/ atau 3) Rehabilitasi jamban beserta sanitasinya. b. Peningkatan sarana pendidikan berupa pengadaan koleksi perpustakaan berupa buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.

    Download Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2018

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Perpres Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2018



    Download File:

    Perpres Nomor 5 Tahun 2018 Tentang DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Lampiran.pdf
    Perpres Nomor 5 Tahun 2018 - Batang Tubuh.pdf
    Perpres Nomor 5 Tahun 2018 - Lampiran I.pdf
    Perpres Nomor 5 Tahun 2018 - Lampiran II.pdf


    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Perpres Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik. Semoga bisa bermanfaat.
    Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah

    Diposting oleh Pada 2/14/2018 09:54:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah. Download file format PDF.

    Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah
    Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah

    Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah:

    PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH

    BAB I
    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1
    Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
    1. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), dan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya.
    2. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Program Paket A/Ula setara SD/MI, Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs dan Program Paket C/Ulya setara SMA/MA.
    3. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
    4. Ujian Sekolah selanjutnya disingkat US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan terhadap standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan dalam USBN dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan pada SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula.
    5. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
    6. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
    7. UN untuk Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian penyetaraan pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan pada Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs dan Program Paket C/Ulya setara SMA/MA.
    8. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut Nilai USBN adalah nilai yang diperoleh peserta didik melalui USBN.
    9. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik melalui UN.
    10. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BSNP adalah badan mandiri dan profesional yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan Standar Nasional Pendidikan.
    11. Program Ula adalah pendidikan dasar 6 (enam) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket A dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
    12. Program Wustha adalah pendidikan dasar 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
    13. Program Ulya adalah pendidikan menengah 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket C dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
    14. Kisi-Kisi Ujian adalah acuan untuk mengembangkan dan merakit naskah USBN dan UN yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku.Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
    15. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
    16. Prosedur Operasi Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat POS USBN adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan USBN.
    17. Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat POS UN adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan UN.
    18. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
    19. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
    20. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
    21. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

    BAB II
    PENYELENGGARAAN

    Pasal 2
    (1) Penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui USBN dan US.

    (2) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilaksanakan melalui UN.

    (3) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk peserta didik pada SMK/MAK termasuk ujian kompetensi keahlian.

    (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

    (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mata pelajaran yang diujikan dalam USBN diatur dalam POS yang ditetapkan oleh BSNP.

    (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ujian kompetensi keahlian untuk SMK/MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal terkait.

    Pasal 3
    (1) US sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diikuti oleh peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula.

    (2) USBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diikuti oleh peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK, Program Paket A/Ula, SDLB, SMP/MTs/SMPTK, Program Paket B/Wushta, SMPLB, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK, Program Paket C/Ulya, dan SMALB.

    (3) UN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diikuti oleh peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPTK, Program Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK dan Program Paket C/Ulya. 

    Pasal 4
    (1) Penilaian hasil belajar melalui USBN pada Jenjang SD/MI/SDTK/SDLB dan Program Paket A/Ula diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.

    (2) Penilaian hasil belajar melalui US pada Jenjang SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.

    (3) Penilaian hasil belajar melalui USBN pada Jenjang SMP/MTs/SMPTK/SMPLB, Program Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK/SMALB, SMK/MAK dan Program Paket C/Uya diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.

    (4) Penilaian hasil belajar melalui UN pada Jenjang SMP/MTs/SMPTK, Program Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK dan Program Paket C/Uya diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.

    (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan USBN untuk satuan/program pendidikan yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) USBN.

    (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan UN untuk satuan/program pendidikan yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) UN.

    BAB III
    PERSYARATAN PESERTA DIDIK MENGIKUTI US, USBN DAN UN

    Pasal 5
    (1) Peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK, SDLB dan Program Paket A/Ula yang mengikuti US dan USBN harus memenuhi persyaratan: 
    a. telah berada pada tahun terakhir di jenjang SD/MI/SDTK/SDLB;
    b. telah atau pernah berada pada tahun terakhir untuk Program Paket A/Ula; atau
    c. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas IV semester 1 sampai dengan kelas VI semester 1 untuk peserta didik pada SD/MI/SDTK, SDLB dan Program Paket A/Ula.

    (2) Peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPTK, SMPLB, SMA/MA/SMTK/SMAK, SMALB, SMK/MAK yang mengikuti USBN dan UN harus memenuhi persyaratan: 
    a. terdaftar pada semester terakhir di Satuan Pendidikan dan memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 sampai dengan semester 5; atau 
    b. telah menyelesaikan seluruh beban SKS yang dipersyaratkan bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang setara dengan semester 5.

    (3) Peserta didik pada Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya yang mengikuti USBN dan UN harus memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada Pendidikan Kesetaraan.

    Pasal 6
    (1) Peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK, SDLB, dan program Paket A/Ula wajib mengikuti US dan/atau USBN.

    (2) Peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPTK, SMA/MA/SMTK/SMAK, SMK/MAK, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya wajib mengikuti UN dan USBN.

    (3) Peserta didik jenjang SD pada SPK wajib mengikuti US dan USBN.

    (4) Peserta didik jenjang SMP dan jenjang SMA pada SPK wajib mengikuti UN. 

    (5) Peserta didik pada jenjang SMA/MA/SMTK/SMAK, SMK/MAK, SMALB dan Program Paket C/Ulya berhak mengulang UN untuk memenuhi kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan.

    (6) Peserta didik yang berhalangan karena alasan tertentu dengan disertai bukti yang sah dapat mengikuti US susulan, USBN susulan dan UN susulan.

    (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal UN diatur dalam POS yang ditetapkan oleh BSNP.

    Pasal 7
    (1) Peserta didik jenjang SMP dan SMA pada SPK tidak wajib mengikuti USBN

    (2) Peserta didik pada SMPLB dan SMALB tidak wajib mengikuti UN.

    (3) Dalam hal peserta didik pada SMALB yang mengikuti UN, berhak mengulang UN untuk memenuhi kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan.

    Pasal 8
    (1) Pelaksanaan US dan USBN dapat melalui ujian berbasis kertas atau ujian berbasis komputer dan kertas.

    (2) Pelaksanaan UN diutamakan melalui ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

    (3) Dalam hal UNBK tidak dapat dilaksanakan maka UN dilaksanakan berbasis kertas.

    Pasal 9
    (1) Satuan Pendidikan wajib menyampaikan nilai rapor, Nilai US, dan Nilai USBN kepada Kementerian untuk kepentingan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

    (2) Penyampaian nilai rapor, Nilai US, dan Nilai USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memasukkan nilai melalui data pokok pendidikan. 

    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Nilai USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS USBN yang ditetapkan oleh BSNP.

    BAB IV
    BAHAN US, USBN, DAN UN

    Pasal 10
    (1) Kisi-kisi ujian merupakan acuan dalam pengembangan dan perakitan naskah soal ujian yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku.

    (2) Kisi-kisi USBN dan UN ditetapkan oleh BSNP.

    Pasal 11
    (1) Naskah USBN terdiri atas:
    a. sejumlah 20% (dua puluh persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) butir soal disiapkan oleh Kementerian;
    b. sejumlah 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) butir soal disiapkan oleh guru pada Satuan Pendidikan dan dikonsolidasikan di Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Forum Tutor, dan Kelompok Kerja Guru Pondok Pesantren Salafiah (Pokja PPS).

    (2) Naskah USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan disiapkan oleh Kementerian Agama dan Satuan Pendidikan.

    (3) Naskah USBN SDLB, SMPLB dan SMALB disiapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan BSNP.

    (4) Naskah ujian untuk mata pelajaran Penghayat Kepercayaan disusun oleh satuan pendidikan. berkoordinasi dengan majelis penghayat yang bersangkutan. 

    (5) Naskah US disiapkan oleh Satuan Pendidikan.

    Pasal 12
    (1) Penggandaan naskah US dilakukan oleh satuan pendidikan.

    (2) Penggandaan bahan USBN dilakukan oleh Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, atau Dinas Pendidikan Provinsi/Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama.

    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penggandaan naskah USBN diatur dalam POS USBN.

    Pasal 13
    (1) Penggandaan dan distribusi bahan UN berbasis kertas dilakukan oleh Pemerintah.

    (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggandaan dan pendistribusian bahan UN berbasis kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    BAB V
    BIAYA PENYELENGGARAAN US, USBN, DAN UN

    Pasal 14
    (1) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan US dan USBN bersumber dari anggaran Satuan Pendidikan, Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang bersangkutan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    (2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan. 

    (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Pendidikan dilarang memungut biaya pelaksanaan UN dari peserta didik, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik.

    Pasal 15
    Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan wajib melakukan sosialisasi US, USBN, dan UN.

    Pasal 16
    (1) Setiap peserta didik yang telah mengikuti UN akan mendapatkan SHUN.

    (2) SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
    a. biodata siswa; dan
    b. Nilai UN untuk setiap mata pelajaran yang diujikan, dan pencapaian kompetensi lulusan untuk setiap mata pelajaran yang diujikan.

    (3) Pencapaian kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dalam kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang.

    Pasal 17
    Hasil UN digunakan sebagai dasar untuk:
    a. pemetaan mutu program dan/atau Satuan Pendidikan;
    b. pertimbangan seleksi masuk Jenjang Pendidikan berikutnya; dan
    c. pembinaan dan pemberian bantuan kepada Satuan Pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

    Pasal 18
    Hasil USBN pada jenjang SD/MI/SDTK/SDLB dan Program Paket A/Ula dapat digunakan sebagai pertimbangan seleksi masuk Jenjang Pendidikan berikutnya. 

    BAB VI
    KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN

    Pasal 19
    (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah:
    a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
    b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan c. lulus ujian satuan/program pendidikan.

    (2) Kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh satuan/program pendidikan yang bersangkutan.

    Pasal 20
    (1) Penyelesaian seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, untuk peserta didik:
    a. SD/MI/SDTK dan SDLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas I sampai kelas VI.
    b. SMP/MTs/SMPTK dan SMPLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas VII sampai dengan kelas IX;
    c. SMA/MA/SMTK/SMAK, SMALB, dan SMK/MAK program 3 (tiga) tahun apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XII;
    d. SMK/MAK program 4 (empat) tahun apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XIII;
    e. SMP/MTs/SMPTK dan SMA/MA/SMTK/SMAK yang menerapkan SKS apabila telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang dipersyaratkan; atau
    f. Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C, apabila telah menyelesaikan keseluruhan kompetensi masing-masing program. 

    (2) Satuan Pendidikan yang menerapkan SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memiliki izin dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

    Pasal 21
    (1) Peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan diberikan ijazah.

    (2) Ketentuan mengenai ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    BAB VII
    SANKSI

    Pasal 22
    (1) Setiap orang, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan US, USBN, dan UN wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan US, USBN, dan UN.

    (2) Setiap orang, kelompok, dan/atau lembaga yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.


    BAB VIII
    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 23
    (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai USBN diatur dalam POS USBN yang ditetapkan oleh BSNP.

    (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai UN diatur dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP. 

    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai US diatur oleh satuan pendidikan.

    Pasal 24
    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 117), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1879) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    Pasal 25
    Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

    Ditetapkan di Jakarta
    pada tanggal 6 Februari 2018
    MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
    TTD.
    MUHADJIR EFFENDY

    Diundangkan di Jakarta
    pada tanggal 7 Februari 2018
    DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
    TTD.
    WIDODO EKATJAHJANA

      Download Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah



      Download File:
      Permendikbud No. 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah.pdf

      Sumber: http://jdih.kemdikbud.go.id

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah. Semoga bisa bermanfaat.
      Kisi-Kisi USBN SD SMP SMA SMK Sederajat Tahun 2018

      Diposting oleh Pada 2/08/2018 05:17:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah informasi dan berkas mengenai Kisi-Kisi USBN SD SMP SMA SMK Sederajat Tahun 2018. Download file format PDF.

      Kisi-Kisi USBN SD SMP SMA SMK Sederajat Tahun 2018
      Kisi-Kisi USBN SD SMP SMA SMK Sederajat Tahun 2018

      Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018

      Kisi-kisi Ujian  Sekolah Berstandar  Nasional  (USBN)  adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal USBN yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan kurikulum yang berlaku.

      Berikut ini informasi dari BSNP terkait dengan Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018:
      1. Surat Pengantar Nomor 0089/SDAR/BSNP/I/2018 tentang Dokumen Acuan Pelaksanaan USBN Tahun Pelajaran 2017/2018 (Download disini)
      2. Surat Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0283/SKEP/BSNP/I/2018 tentang Kisi-kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 (Download disini)





        Download Kisi-Kisi USBN SD SMP SMA SMK Sederajat Tahun 2018

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 ini silahkan lihat preview salah satu file dan unduh file kisi-kisi lainnya pada link di bawah ini:

        Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018



        Rincian File:

        Kisi-kisi USBN SD/MI sederajat
        SD (irisan).pdf

        Kisi-kisi USBN SMP/MTs sederajat
        1A. SMP AGAMA K2006.pdf
        1B. SMP AGAMA K2013.pdf
        2. SMP PKn K2006 _ K2013.pdf
        3. SMP BINDONESIA K2006 _ K2013.pdf
        4. SMP BINGGRIS K2006 _ K2013.pdf
        5. SMP MATH K2006 _ K2013.pdf
        6. SMP IPA K2006 _ K2013.pdf
        7. SMP IPS K2006 _ K2013.pdf

        Kisi-kisi USBN SMA/MA sederajat
        K2013:
        KISI-KISI USBN SMA PEMINATAN BAHASA DAN BUDAYA K2013.pdf
        KISI-KISI USBN SMA AGAMA K2013.pdf
        KISI-KISI USBN SMA PEMINATAN MATEMATIKA _ IPA K2013.pdf
        KISI-KISI USBN SMA PEMINATAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL K2013.pdf
        KISI-KISI SMA K2013 (tanpa anchhor soal).pdf
        KISI-KISI USBN-SMA UMUM-K2013.pdf
        K2006:
        KISI-KISI USBN-SMA PROGRAM BAHASA-K2006.pdf
        KISI-KISI USBN SMA AGAMA K2006.pdf
        SMA K2006 (tanpa anchor soal).pdf
        KISI-KISI SMA-PROGRAM UMUM-K2006.pdf
        KISI-KISI USBN-SMA-PROGRAM IPA-K2006.pdf
        KISI-KISI SMA PROG IPS K2006.pdf

        Kisi-kisi USBN SMK/MAK
        K2013:
        KISI-KISI SMK Kurikulum 2013-PPKn.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Matematika SMK ( Semua jenjang.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar - dasarTeknologi Tekstil.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Administrasi.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Agribisnis Produksi Tanaman.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-Dasar Agribisnis Produksi Ternak.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Broadcasting.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-Dasar Desain.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-Dasar Geologi Pertambanga.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Geomatika.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-Dasar Kehutanan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Kepariwisataan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Kesehatan Hewan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Kesehatan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Keuangan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Mekanisme Pertanian.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Pelayaran.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Perawatan Sosial.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Seni Karawitan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Seni Pedalangan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Seni Tari.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Tata Boga.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Tata Busana.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Tata Kecantikan OK.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Tata Niaga.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Teknik Elektronika.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Teknik Energi Terbaarukan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Teknik Furnitur .pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-DASAR Teknik Instrumentas.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Teknik Ketenagalist.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Teknik Komputer dan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Teknik Mesin.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Teknik Otomotif.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Teknik Perkapalan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Teknik Perminyakan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Teknik Plambing.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Teknologi dan Produ.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar–dasar Teknik Bangunan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Gambar Teknik.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Pemrograman Dasar.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Pengantar Administrasi Perkanto.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Pengantar Akuntansi.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Pengantar Ekonomi Bisnis.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Pengantar Pariwisata.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Pengolahan Hasil Pertanian dan .pdf
        KISI-KISI USBN SMK Pengetahuan Bahan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Prakarya dan Kewirausahaan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Seni Budaya (Teori).pdf
        KISI-KISI USBN SMK-Biologi.pdf
        KISI-KISI USBN SMK-IPA Terapan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Sistem Komputer.pdf
        KISI-KISI USBN SMK-Kimia.pdf
        KISI-KISI USBN SMK-Pendidikan Jasmani Olahraga dan.pdf
        KISI-KISI USBN-KKPI-2013-Rev.pdf
        KISI-KISI USBN-Simulasi Digitaldocx.pdf
        KISI-KISI USBN-SMK- BIN-2013.pdf
        KISI-KISI USBN-SMK- BING-2013.pdf

        K2006:
        KISI-KISI SMK Kurikulum 2006-PKn.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Bahasa Indonesia.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Bahasa Inggris.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Administrasi.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Agribisnis Hasil Pertanian.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Agribisnis Produksi Tanaman.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Agribisnis Produksi Ternak.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Broadcasting.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Geologi Pertambangan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Instrumentasi Industri.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Kehutanan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Kesehatan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Keuangan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Pariwisata.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Pelayaran.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Penyuluhan Pertanian.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Perawatan Sosial.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Tata Boga.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Tata Busana.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Tata Kecantikan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Tata Niaga.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Teknik Ketenagalistrikan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Teknik Komputer dan Informatika.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Teknik Mesin.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Teknik Otomotif.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Teknik Perkapalan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar-dasar Teknologi Tekstil.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Dasar–dasar Teknik Bangunan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Kewirausahaan (teori).pdf
        KISI-KISI USBN SMK KKPI.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Matematika (Kel. Pariwisata, Seni dan Kerajinan, Kerumahtanggaan, Pekerjaan Sosial, dan Administrasi Perkantoran).pdf
        KISI-KISI USBN SMK Matematika (Kel. Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian).pdf
        KISI-KISI USBN SMK Matematika Kel. Akuntansi dan Penjualan Pemasaran.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Mekanisme Pertanian.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Seni Budaya (Teori).pdf
        KISI-KISI USBN SMK Simulasi Digital.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Teknik Pendingin dan Tata Udara.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Teknik Perminyakan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Teknik Plambing dan Sanitasi.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Teknik Survei dan Pemetaan.pdf
        KISI-KISI USBN SMK Teori Teknik Elektronika Komunikasi.pdf
        KISI-KISI USBN SMK-Biologi.pdf
        KISI-KISI USBN SMK-Ilmu Pengetahuan Alam.pdf
        KISI-KISI USBN SMK-Ilmu Pengetahuan Sosial.pdf
        KISI-KISI USBN SMK-Kimia.pdf
        KISI-KISI USBN SMK-Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan.pdf

        Kisi-kisi USBN SDLB/MILB
        SD MI Sederajat:
        SD (irisan).pdf

        SDLB AUTIS K2013.pdf
        SDLB TUNADAKSA K2013.pdf
        SDLB TUNAGRAHITA K2013.pdf
        SDLB TUNANETRA K2013.pdf
        SDLB TUNARUNGU K2013.pdf

        Kisi-kisi USBN SMPLB/MTsLB
        SMPLB Tunarungu.pdf
        SMPLB Tunanetra K2013.pdf
        SMPLB Tunagrahita K2013.pdf
        SMPLB Tunadaksa K2013.pdf
        SMPLB AUTIS K2013.pdf

        Kisi-kisi USBN dan SMALB/MALB
        SMALB AUTIS K2013.pdf
        SMALB TUNADAKSA K2013.pdf
        SMALB TUNANETRA K2013.pdf
        SMALB TUNARUNGU K2013.pdf
        SMALB TUNAGRAHITA K2013.pdf

        Kisi-kisi USBN Pendidikan Kesetaraan
        PAKET A-ULA
        PAKET A.pdf
        PROGRAM ULA.pdf

        PAKET B-WUSTHA
        PAKET B.pdf
        PROGRAM WUSTHA.pdf

        PAKET C-ULYA
        Kisi-kisi USBN Sejarah Indonesia Paket C IPA_IPS.pdf
        PAKET C IPA.pdf
        PAKET C IPS.pdf
        PROGRAM ULYA.pdf

        Sumber: http://bsnp-indonesia.org

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Kisi-Kisi USBN SD SMP SMA SMK Sederajat Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.

        Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


        Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2018

        Diposting oleh Pada 2/05/2018 04:30:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2018. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Download file format PDF.

        Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2018
        Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2018

        Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah:

        Tujuan BOS pada:
        1. SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk: a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS; b. membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah; c. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau d. membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.
        2. SMA/SMALB/SMK untuk: a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS; b. meningkatkan angka partisipasi kasar; c. mengurangi angka putus sekolah; d. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (affimative action) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah; e. memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau f. meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
        Sasaran:
        1. SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik; dan
        2. SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
        SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah wajib menerima BOS yang telah dialokasikan.

        SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOS yang telah dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu di SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang bersangkutan.

        Satuan Biaya:
        BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan, dengan besar satuan biaya sebagai berikut:
        1. SD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun;
        2. SMP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun;
        3. SMA dan SMK sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun;
        4. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu peserta didik per 1 (satu) tahun.

        Waktu Penyaluran:
        Penyaluran BOS dilakukan setiap triwulan, yaitu Januari-Maret, April- Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap semester, yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.

        Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah:
        BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Pengelolaan BOS dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
        1. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
        2. melakukan evaluasi setiap tahun; dan
        3. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan: a. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun; b. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah; c. RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS; dan d. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.

          Download Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2018

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah



          Download File:
          Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.pdf

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Semoga bisa bermanfaat.
          Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017-2018

          Diposting oleh Pada 12/13/2017 04:40:00 PM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017-2018. Download file PDF. Informasi terbaru ini kami kutip dari laman resmi Kemdikbud pada tanggal 13 Desember 2017.

          Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017-2018
          Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017-2018

          Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018

          Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Tahun Pelajaran 2017/2018

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018. Semoga bisa bermanfaat.
          Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah Menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016

          Diposting oleh Pada 11/25/2017 01:15:00 PM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Download file format .docx Microsoft Word dan PDF.

          Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah

          Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah


          Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah:

          Latar Belakang
          Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat(3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Atas dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

          Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

          Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

          Pengertian
          Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

          Tujuan
          Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

          Ruang Lingkup
          Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

          Monitoring dan Evaluasi
          Untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara Standar Kompetensi Lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan di masa yang akan datang. 

          Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

            Download Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:





            Download File:

            Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.pdf
            Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah - Lampiran.pdf
            Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.docx
            Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah - Lampiran.docx


            Sumber: http://jdih.kemdikbud.go.id/new/public/produkhukum/1596/detail

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Semoga bisa bermanfaat.

            Formulir Kontak

            Nama

            Email *

            Pesan *