Contoh Format Daftar Inventarisasi Barang Milik Negara

Diposting oleh Pada 6/08/2018 02:49:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Contoh Format Daftar Inventarisasi Barang Milik Negara. Download file format .doc atau .docx Microsoft Word.

Contoh Format Daftar Inventarisasi Barang Milik Negara
Contoh Format Daftar Inventarisasi Barang Milik Negara 

Contoh Format Daftar Inventarisasi Barang Milik Negara 

Contoh Daftar Inventarisasi Barang Milik Negara ini bisa digunakan untuk mendata barang bantuan sekolah dari pemerintah atau juga untuk pendataan Eks Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Block Grant Tahun Anggaran 2018 - 2019.

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Format Daftar Inventarisasi Barang Milik Negara  ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Contoh Format Daftar Inventarisasi Barang Milik Negara 



Download File:
Contoh Format Daftar Inventarisasi Barang Milik Negara.doc

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Format Daftar Inventarisasi Barang Milik Negara . Semoga bisa bermanfaat.
Perangkat Akreditasi SD MI SMP MTs SMA MA SMK

Diposting oleh Pada 6/05/2018 01:31:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Perangkat Akreditasi SD MI SMP MTs SMA MA SMK. Download file format PDF.

Perangkat Akreditasi SD MI SMP MTs SMA MA SMK
Perangkat Akreditasi SD MI SMP MTs SMA MA SMK

Perangkat Akreditasi SD MI SMP MTs SMA MA SMK

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas mengenai Perangkat Akreditasi:


PERANGKAT AKREDITASI
A. Latar Belakang
Sesuai dengan Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 pasal 9 ayat (2) huruf 6, dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, BAN-S/M merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah untuk diusulkan kepada Mendikbud. Selanjutnya pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa Menteri menetapkan kriteria dan perangkat akreditasi dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Penetapan kriteria dan perangkat akreditasi sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait.

B. Tujuan Pengembangan Perangkat Akreditasi
Perangkat akreditasi sekolah/madrasah dikembangkan oleh BAN-S/M untuk menilai kelayakan suatu sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat akreditasi. Perangkat akreditasi digunakan untuk mengukur sejauh mana sekolah/ madrasah telah memenuhi standar nasional pendidikan.

C. Dasar Pengembangan Perangkat Akreditasi
Perangkat akreditasi sekolah/madrasah dikembangkan berdasarkan standar yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (pasal 86 ayat 3) menyatakan bahwa akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan menggunakan standar nasional pendidikan sebagai acuan, setiap sekolah/madrasah diharapkan dapat mengembangkan pendidikannya secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar nasional pendidikan harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah/madrasah. Oleh karena itu, komponen instrumen akreditasi disusun berdasarkan pada delapan komponen standar nasional pendidikan. Delapan komponen akreditasi sekolah/madrasah tersebut adalah:

1. Standar Isi.
Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

2. Standar Proses.
Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

3. Standar Kompetensi Lulusan.
Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

5. Standar Sarana dan Prasarana.
Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

6. Standar Pengelolaan.
Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

7. Standar Pembiayaan.
Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

8. Standar Penilaian Pendidikan.
Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Penyusunan instrumen akreditasi sekolah/madrasah dilakukan melalui beberapa langkah yang meliputi:
  1. memantapkan konsep;
  2. mengembangkan kisi-kisi;
  3. menulis butir-butir instrumen;
  4. melakukan uji coba instrumen;
  5. Pembahasan dengan pakar kurikulum, psikometri, evaluasi, dan PLB;
  6. sinkronisasi dengan direktorat terkait; dan
  7. penerbitan Permendikbud tentang Perangkat Akreditasi.
Penyusunan perangkat akreditasi sekolah/madrasah tahun 2017 yang telah dilakukan oleh BAN-S/M mengacu pada Permendiknas, Permendikbud, dan peraturan terkait lainnya.
  1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Khusus, Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Grahita, Tuna Daksa, dan Tuna Laras;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Khusus, Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Grahita, Tuna Daksa, dan Tuna Laras;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
  11.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Kerja Sama;
  15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
  16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
  17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
  18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
  19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
  20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
  21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib;
  22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
  23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
  24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
  25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
  26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
  27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
  28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
  29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
  30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah;
  31. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.

Setiap komponen standar meliputi beberapa aspek dan setiap aspek meliputi beberapa indikator. Idealnya setiap indikator dijabarkan menjadi satu butir pernyataan, namun kalau cara ini dilakukan, jumlah butir instrumen akan sangat banyak. Oleh karena itu, acuan butir instrumen adalah aspek dari komponen standar, artinya setiap aspek dijabarkan menjadi satu butir pernyataan, sehingga diperoleh jumlah butir untuk setiap instrumen akreditasi tidak terlalu banyak. Indikator digunakan sebagai persyaratan pemenuhan standar dan bahan penjelasan dalam petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi.

Selanjutnya kriteria butir pernyataan instrumen akreditasi adalah sebagai berikut.
  1. Terukur.
  2. Jelas (tidak menimbulkan penafsiran ganda).
  3. Sesuai aspek masing-masing standar.
  4. Masing-masing pernyataan hanya mengukur satu aspek.
  5. Masing-masing butir instrumen tidak saling bertentangan dan meniadakan butir yang lain.

Teknik penskoran pada butir instrumen akreditasi menggunakan skala ordinal dengan lima opsi jawaban A, B, C, D, dan E.

D. Uji Coba Perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah
1. Tujuan
Sesuai dengan tahapan penyusunan perangkat akreditasi, uji coba perangkat akreditasi dilakukan di beberapa provinsi untuk memperoleh perangkat akreditasi yang valid dan reliabel. Uji coba perangkat akreditasi ini difokuskan pada: (1) kemudahan untuk dipahami dan (2) keterlaksanaan di lapangan.

2. Tahapan pelaksanaan uji coba
a. Persiapan (Penyusunan panduan dan penentuan lokasi serta responden)
b. Melaksanakan uji coba perangkat akreditasi 
c. Menyusun hasil uji coba secara utuh
d. Membahas hasil uji coba perangkat akreditasi
e. Membahas hasil uji coba bersama pakar dan pemangku kepentingan f. Merevisi perangkat akreditasi berdasarkan hasil uji coba

E. Penetapan Perangkat Akreditasi
Perangkat akreditasi yang telah ditetapkan dengan Permendikbud adalah sebagai berikut.

  1. Perangkat Akreditasi SD/MI.
  2. Perangkat Akreditasi SMP/MTs.
  3. Perangkat Akreditasi SMA/MA.
  4. Perangkat Akreditasi SMK/MAK.
  5. Perangkat Akreditasi SDLB.
  6. Perangkat Akreditasi SMPLB.
  7. Perangkat Akreditasi SMALB.
  8. Perangkat Akreditasi SD SPK.
  9. Perangkat Akreditasi SMP SPK.
  10. Perangkat Akreditasi SMA SPK. 

Jumlah butir pernyataan instrumen akreditasi pada setiap program atau satuan pendidikan adalah:
  1. SD/MI sebanyak 119 butir pernyataan.
  2. SMP/MTs sebanyak 124 butir pernyataan.
  3. SMA/MA sebanyak 129 butir pernyataan.
  4. SMK/MAK sebanyak 133 butir pernyataan.
  5. SLB; a. SD sebanyak 121 butir pernyataan. b. SMP sebanyak 128 butir pernyataan. c. SMA sebanyak 128 butir pernyataan.
  6. SPK; a. SD sebanyak 100 butir pernyataan. b. SMP sebanyak 109 butir pernyataan. c. SMA sebanyak 113 butir pernyataan.

F. Penggunaan Perangkat Akreditasi
Perangkat Akreditasi terdiri atas empat dokumen yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dokumen tersebut adalah:
  1. Instrumen Akreditasi.
  2. Petunjuk Teknis Pengisian Instrumen Akreditasi.
  3. Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung (IPDIP).
  4. Teknik Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi.

Instrumen Akreditasi Sekolah/Madrasah merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk peringkat akreditasi.

Petunjuk Teknis Pengisian Instrumen Akreditasi merupakan penjelasan tentang penjelasan dan pembuktian jawaban atas instrumen, baik berupa dokumen, bukti fisik atau fakta yang harus diperlihatkan oleh pihak sekolah/madrasah kepada tim asesor pada saat visitasi.

Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi merupakan instrumen yang berisi data dan informasi secara lengkap tentang sekolah/madrasah yang digunakan sebagai bahan dalam pengisian instrumen akreditasi.

Teknik Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi merupakan petunjuk bagaimana mengolah skor hasil akreditasi dengan formula dan kriteria yang telah ditetapkan.


G. Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi
Penskoran hasil akreditasi menggunakan Program Aplikasi Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi. Sekolah/madrasah dinyatakan “terakreditasi”, jika memenuhi seluruh kriteria berikut:
a. Memperoleh nilai akhir akreditasi sekurang-kurangnya 71;
b. Memperoleh nilai komponen standar sarana dan prasarana sekurang- kurangnya 61; dan
c. Tidak ada nilai komponen standar di bawah 50.

Sekolah/madrasah dinyatakan “Tidak Terakreditasi” (TT) jika sekolah/madrasah tidak memenuhi kriteria di atas.
Peringkat akreditasi adalah sebagai berikut:
  1. Peringkat akreditasi A (Unggul), jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 91 sampai dengan 100 (91 < NA < 100).
  2. Peringkat akreditasi B (Baik), jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 81 sampai dengan 90 (81 < NA < 90).
  3. Peringkat akreditasi C (Cukup Baik), jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 71 sampai dengan 80 (71 < NA < 80).

    Download Perangkat Akreditasi SD MI SMP MTs SMA MA SMK

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Perangkat Akreditasi ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Perangkat Akreditasi



    Download File:

    Perangkat Akreditasi.pdf
    01 Perangkat Akreditasi SD-MI 2017.pdf
    02 Perangkat Akreditasi SMP-MTs 2017.pdf
    03 Perangkat Akreditasi SMA-MA 2017.pdf
    04 Perangkat Akreditasi SMK 2017.pdf


    Sumber: http://bansm.kemdikbud.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Perangkat Akreditasi SD MI SMP MTs SMA MA SMK. Semoga bisa bermanfaat.
    Panduan SIsPenA-SM (Sekolah - Madrasah)

    Diposting oleh Pada 6/05/2018 12:04:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Panduan SIsPenA-SM (Sekolah - Madrasah). Download file format PDF.

    Panduan SIsPenA-SM (Sekolah - Madrasah)
    Panduan SIsPenA-SM (Sekolah - Madrasah)

    Panduan SIsPenA-SM (Sekolah - Madrasah)

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Panduan SIsPenA-SM (Sekolah - Madrasah):
    Panduan SIsPenA-SM (Sekolah - Madrasah). Sistem Informasi Penilaian Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah.

    Tutorial ini akan memberikan pemahaman kepada Sekolah/Madrasah bagaimana menggunakan aplikasi Sispena-S/M (Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah.)

    Aplikasi Sispena-S/M adalah aplikasi penilaian akreditasi yang berbasis web, dimana bisa akses dimana saja, kapan saja dengan syarat terhubung dengan internet. Selain bisa diakses menggunakan Laptop atau komputer aplikasi juga bisa diakses menggunakan handphone ataupun device yang resolusinya lebih kecil.

    Adapun langkah-langkah untuk mengakses atau menggunakan aplikasi Sispena-S/M yaitu:
    1. Buka url: bansm.kemdikbud.go.id/sispena di halaman browser.
    2. Atau bisa klik link banner Sispena-S/M yang terdapat di sebelah kiri bawah website http://bansm.kemdikbud.go.id 
    3. Akan muncul halaman login 
    4. Selanjutnya masukkan user (NPSN) dan password yang dimiliki. Untuk password default adalah NPSN juga
    5. Masukkan kode pengaman yang muncul secara acak pada form di bawahnya. dan klik link di sini untuk mengganti kode yang muncul apabila kode tidak jelas
    6. Kalau sudah user password dan kode pengaman terisi klik
    7. Apabila berhasil masuk maka, Sistem akan langsung menampilkan jendela form identitas sekolah yang sebagian besar telah terisi dari data dapodik/EMIS. 
    8. Khusus untuk Jenjang SMK, terdapat form isian program keahlian yang bisa diisi lebih dari satu program keahlian.
    9. Selain itu, data yang wajib diisi sekolah adalah status akreditasi terakhir, tahun akreditasi serta visi dan misi.
    10. Setelah terisi selanjutnya klik Submit
    11. Selanjutnya sekolah mengklik Menu Data Isian Akreditasi atau DIA yang ada disamping kiri untuk memulai proses penginputan isian akreditasi.
    12. Terdapat beberapa menu pada isian akreditasi diantaranya: Pernyataan Kepala Sekolah/Madrasah, Pemutakhiran data, Prasyarat Akreditasi, Data Isian Akreditasi, dan Kartu Kendali. 
    13. Langkah awal pengisian DIA klik menu Pernyataan Kepala Sekolah
    14. Akan muncul jendela Form Upload Pernyataan Kepala Sekolah
    15. Klik tombol download (unduh) format, apabila belum memiliki format pernyataan kepala sekolah/madrasah, lalu Save (Simpan). 
    16. Isilah format pernyataan kepala sekolah yang telah didownload.
    17. Setelah format tersebut diisi, ditandatangan dan distempel, selanjutnya discan/dipindai dan dimasukan ke dalam Sispena-S/M dengan mengklik Tombol Choose File (Pilih File) lalu tekan tombol Simpan.
    18. Apabila file sudah terkirim ke dalam sistem, maka akan muncul tombol sudah terunggah.
    19. Tombol sudah terunggah akan mendownload file yang telah kita masukkan ke dalam sistem. Apabila file tersebut ingin diperbaharui atau diganti maka klik kembali Choose File untuk memilih file.
    20. Apabila telah selesai klik menu Pemutakhiran Data pada susunan menu DIA yang ada di Sispena-S/M.
    21. Ketika kita mengklik menu Pemutakhiran Data akan muncul submenu seperti siswa, mata pelajaran, guru tenaga kependidikan, sarana dan prasarana.
    22. Sebagai catatan penting dan untuk diketahui bersama, pemutakhiran data adalah proses untuk mengambil data sekolah/madrasah yang bersangkutan dari data dapodik melalui PDSPK Kemdikbud untuk Sekolah dan EMIS Kemenag untuk Madrasah. Data tersebut digunakan sebagai data referensi penginputan isian akreditasi pada Sispena-S/M. 
    23. Klik menu Siswa untuk mendapatkan data siswa sekolah dari dapodik/EMIS.
    24. Akan muncul jendela yang berisi menu pengambilan data dan daftar yang masih kosong. Selanjutnya klik Tombol Ambil data Dapodik/EMIS.
    25. Proses Ambil data Dapodik/EMIS siswa akan langsung dilakukan, dan apabila berhasil maka akan muncul data Rombongan Belajar dan Siswa serta tingkatnya seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
    26. Lakukan hal yang sama pada menu selanjutnya. Klik menu Mata pelajaran untuk mengambil data dari dapodik/EMIS untuk referensi ke Sispena-S/M. Lalu klik tombol Ambil data Dapodik/EMIS.
    27. Klik menu mata Pelajaran untuk mengambil data dari dapodik/EMIS untuk referensi ke Sispena-S/M. Lalu klik tombol Ambil data Dapodik/EMIS.
    28. Klik menu Guru Tenaga Kerja untuk mengambil data dari dapodik/EMIS untuk referensi ke Sispena-S/M. Lalu klik tombol Ambil data Dapodik/EMIS. 
    29. Klik menu Sarana untuk mengambil data dari dapodik/EMIS untuk referensi ke Sispena-S/M. Lalu klik tombol Ambil data Dapodik/EMIS.
    30. Klik menu Prasaran untuk mengambil data dari dapodik/EMIS untuk referensi ke Sispena-S/M. Lalu klik tombbol Ambil data Dapodik/EMIS.
    31. Untuk langkah selanjutnya klik Lanjut Prasyarat pada menu yang terdapat di jendela Pemutakhiran data atau bisa mengklik Prasyarat Akreditasi pada menu yang terdapat di Data Isian Akreditasi (DIA).

      Download Panduan SIsPenA-SM (Sekolah - Madrasah)

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Panduan SIsPenA-SM (Sekolah - Madrasah) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Panduan SIsPenA-SM (Sekolah - Madrasah)



      Download File:
      Panduan SisPenA-SM (Sekolah-Madrasah).pdf

      Sumber: http://bansm.kemdikbud.go.id

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Panduan SIsPenA-SM (Sekolah - Madrasah). Semoga bisa bermanfaat.
      Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BANSM dan BAN PAUD dan PNF

      Diposting oleh Pada 6/04/2018 03:30:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BANSM dan BAN PAUD dan PNF. Download file format PDF. Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

      Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BANSM dan BAN PAUD dan PNF
      Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BANSM dan BAN PAUD dan PNF

      Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BANSM dan BAN PAUD dan PNF

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permendikbud No. 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal:

      PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH DAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL. 

      BAB I KETENTUAN UMUM

      Pasal 1
      Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
      1. Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.
      2. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
      3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
      4. Badan Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut BAN adalah BAN-S/M dan BAN PAUD dan PNF.
      5. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi yang selanjutnya disingkat BAN-S/M Provinsi adalah badan evaluasi nonstruktural di tingkat provinsi yang membantu BAN-S/M dalam pelaksanaan Akreditasi.
      6. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF Provinsi adalah badan evaluasi nonstruktural di tingkat provinsi yang membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan Akreditasi.
      7. Badan Akreditasi Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BAN Provinsi adalah BAN-S/M dan BAN PAUD dan PNF.
      8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
      9. Sekolah/Madrasah adalah bentuk Satuan Pendidikan formal yang meliputi sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), sekolah luar biasa (SLB), Satuan Pendidikan kerjasama (SPK) dan Satuan Pendidikan formal lain yang sederajat.
      10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah bentuk Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
      11. Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut PNF adalah bentuk Satuan Pendidikan yang meliputi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Satuan PNF Sejenis/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
      12. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
      13. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
      14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat perbendaharaan yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.
      15. Koordinator Pelaksana Akreditasi adalah petugas di tingkat kabupaten/kota yang membantu kelancaran pelaksanaan akreditasi. 

      BAB II KELEMBAGAAN BAN

      Bagian Kesatu
      Umum

      Pasal 2
      (1) Akreditasi yang dilakukan Pemerintah dilaksanakan oleh BAN terdiri atas:
      a. BAN-S/M untuk Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal; dan
      b. BAN PAUD dan PNF untuk Satuan Pendidikan pada PAUD dan Pendidikan Nonformal.

      (2) BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

      Bagian Kedua
      Susunan Organisasi

      Pasal 3
      (1) Anggota BAN terdiri atas ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli profesional/praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.

      (2) BAN memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
      a. ketua merangkap anggota;
      b. sekretaris merangkap anggota; dan 
      c. anggota.

      (3) Anggota BAN berjumlah gasal paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

      (4) Anggota BAN ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usul tim seleksi. 

      (5) Ketua dan Sekretaris BAN dipilih oleh anggota BAN berdasarkan suara terbanyak dan ditetapkan oleh Menteri.

      (6) Ketua dan Sekretaris BAN dapat membuat kebijakan berdasarkan rapat pleno anggota dan berdasarkan tugas dari Menteri.

      (7) Ketua BAN bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas BAN.

      (8) Sekretaris BAN bertugas:
      a. mengelola pelaksanaan ketatausahaan BAN; dan
      b. membantu ketua BAN dalam melaksanakan tugasnya.

      Bagian Ketiga
      Seleksi

      Pasal 4
      (1) Pemilihan anggota BAN dilakukan oleh tim seleksi.
      (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
      (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Jenderal, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, sekretaris unit utama terkait, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh Menteri.

      Pasal 5
      Syarat menjadi anggota BAN:
      a. warga negara Indonesia;
      b. sehat jasmani dan rohani;
      c. berkelakuan baik;
      d. tidak pernah dihukum atau sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
      e. tidak merangkap jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/Sekolah/Madrasah atau lembaga lainnya, dan/atau jabatan politik; dan 
      f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh tim seleksi.

      Bagian Keempat
      Masa Jabatan

      Pasal 6
      (1) Masa jabatan anggota BAN dalam 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

      (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris BAN dalam 1 (satu) periode keanggotaan yang sama selama 5 (lima) tahun.

      (3) Dalam hal anggota BAN berakhir karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengangkat kembali paling banyak 4 (empat) orang anggota periode sebelumnya menjadi anggota baru.

      Pasal 7
      (1) Anggota BAN berakhir dari jabatan apabila:
      a. berakhirnya masa jabatan;
      b. mengundurkan diri; 
      c. diberhentikan; atau 
      d. meninggal dunia.

      (2) Anggota BAN dapat diusulkan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila tidak mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas.

      (3) Pemberhentian anggota BAN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan karena:
      a. tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
      b. menjalani hukuman;
      c. menduduki jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/Sekolah/Madrasah atau lembaga lainnya, dan/atau jabatan politik; atau
      d. berhalangan tetap.

      (4) Anggota BAN yang berakhir dari jabatannya dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggantian. 

      (5) Penggantian anggota BAN yang berakhir dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan kepada Menteri.

      BAB III TUGAS BAN

      Pasal 8
      Tugas BAN meliputi:
      a. menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem Akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional;
      b. merumuskan kriteria dan perangkat Akreditasi untuk diusulkan kepada Menteri;
      c. menetapkan kebijakan pelaksanaan Akreditasi;
      d. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat Akreditasi;
      e. merencanakan target Akreditasi secara nasional berdasarkan prioritas Kementerian;
      f. mengevaluasi proses pelaksanaan Akreditasi dan tindak lanjut hasil Akreditasi;
      g. membina dan mengevaluasi BAN Provinsi;
      h. memberikan rekomendasi atas hasil Akreditasi;
      i. menerbitkan sertifikat hasil Akreditasi kepada Satuan Pendidikan;
      j. melaporkan hasil Akreditasi kepada Menteri;
      k. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional maupun internasional; dan
      l. melaksanakan ketatausahaan BAN.

      Pasal 9
      (1) Dalam menjalankan tugasnya, BAN dapat mengangkat tim ahli, tim asesor, dan tim ad hoc sesuai dengan kebutuhan. 

      (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dan bekerja penuh waktu.

      (3) Pemilihan tim ahli dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Ketua BAN.

      (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas anggota BAN.

      (5) Ketua BAN melaporkan hasil seleksi tim ahli kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan untuk ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

      (6) Masa jabatan tim ahli dalam 1 (satu) periode selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali apabila berkinerja baik.

      (7) Tim ahli dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila tidak mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas.

      (8) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu BAN dalam:
      a. mengembangkan, melaksanakan, dan memelihara sistem aplikasi Akreditasi secara elektronik (e- Akreditasi);
      b. menyiapkan bahan pemetaan, target, dan rencana pelaksanaan kegiatan Akreditasi;
      c. menyiapkan peta rencana Akreditasi kepada anggota BAN berdasarkan kesiapan Satuan Pendidikan melalui evaluasi diri;
      d. menyiapkan bahan evaluasi penugasan dan kinerja asesor;
      e. menyiapkan laporan kepada anggota BAN atas validitas laporan hasil visitasi;
      f. menyiapkan laporan bahan verifikasi atas laporan validasi BAN Provinsi;
      g. memantau pelaksanaan Akreditasi dan menyiapkan laporan hasil pemantauan proses Akreditasi untuk tindak lanjut anggota BAN;
      h. menyiapkan evaluasi kelengkapan bahan publikasi;
      i. mengelola, mengolah, dan menganalisis data hasil Akreditasi; 
      j. melaksanakan tugas lainnya terkait pelaksanaan Akreditasi; dan
      k. memberikan saran dan masukan sesuai dengan keahlian.

      (9) Tim asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh BAN untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan Satuan Pendidikan sebagai bagian dari proses Akreditasi.

      (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tugas, dan fungsi asesor diatur dalam pedoman pelaksanaan Akreditasi yang ditetapkan oleh ketua BAN melalui rapat pleno BAN.

      (11) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua BAN melalui rapat pleno BAN untuk membantu perumusan bahan kebijakan Akreditasi melalui pembahasan, pengkajian, dan pendalaman topik tertentu.

      (12) Tim ad hoc bersifat sementara dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

      (13) Tim ad hoc memiliki keahlian dan kepakaran sesuai dengan topik yang akan dibahas, dikaji, dan didalami yang diperlukan oleh BAN.

      Pasal 10
      (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, BAN didukung oleh sekretariat BAN.

      (2) Kepala sekretariat BAN dijabat oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.

      (3) Pengelolaan operasional harian sekretariat BAN dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

      (4) Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh staf sekretariat BAN. 

      BAB IV KELEMBAGAAN BAN PROVINSI

      Bagian Kesatu
      Umum

      Pasal 11
      Dalam pelaksanaan Akreditasi:
      a. BAN-S/M dibantu oleh BAN-S/M Provinsi; dan
      b. BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi.

      Bagian Kedua
      Susunan Organisasi

      Pasal 12
      (1) Anggota BAN Provinsi terdiri atas ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli pendidikan lainnya dan unsur masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.

      (2) BAN Provinsi memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
      a. ketua merangkap anggota;
      b. sekretaris merangkap anggota; dan
      c. anggota.

      (3) Anggota BAN Provinsi masing-masing berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan kebutuhan masing-masing provinsi.

      (4) Jumlah anggota BAN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan jumlah Satuan Pendidikan dan keluasan wilayah.

      (5) Jumlah dan anggota BAN Provinsi ditetapkan oleh Ketua BAN.

      (6) Dalam melaksanakan tugasnya, BAN Provinsi dapat dibantu oleh Koordinator Pelaksana Akreditasi. 

      Bagian Ketiga
      Seleksi

      Pasal 13
      (1) Pemilihan anggota BAN Provinsi dilakukan melalui seleksi oleh tim seleksi.

      (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua BAN.

      Pasal 14
      Syarat menjadi anggota BAN Provinsi:
      a. warga negara Indonesia;
      b. sehat jasmani dan rohani;
      c. berkelakuan baik;
      d. tidak pernah dihukum atau sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
      e. tidak merangkap jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/Sekolah/Madrasah atau lembaga lainnya, dan/atau jabatan politik; dan
      f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh tim seleksi.

      Bagian Keempat
      Masa Jabatan

      Pasal 15
      Masa jabatan anggota BAN Provinsi dalam 1 (satu) periode selama 4 (empat) tahun.

      Pasal 16
      (1) Anggota BAN Provinsi berakhir dari jabatan apabila:
      a. berakhirnya masa jabatan;
      b. mengundurkan diri; 
      c. diberhentikan; atau 
      d. meninggal dunia. 

      (2) Anggota BAN Provinsi dapat diusulkan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila tidak mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas.

      (3) Pemberhentian anggota BAN Provinsi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila:
      a. tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
      b. menjalani hukuman;
      c. menduduki jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/Sekolah/Madrasah atau lembaga lainnya, dan/atau jabatan politik; atau
      d. berhalangan tetap.

      (4) Pemberhentian anggota BAN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi BAN dan ditetapkan melalui rapat pleno BAN.

      (5) Anggota BAN Provinsi yang berakhir dari jabatannya dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggantian.

      BAB V TUGAS BAN PROVINSI

      Pasal 17
      Tugas BAN Provinsi meliputi:
      a. melaksanakan kebijakan sistem Akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN;
      b. menjalankan kebijakan pelaksanaan Akreditasi Satuan Pendidikan, termasuk penilaian kembali hasil Akreditasi Satuan Pendidikan;
      c. melakukan pemetaan Satuan Pendidikan berdasarkan kesiapan Akreditasi berbasis evaluasi diri melalui aplikasi sistem penilaian Akreditasi;
      d. merencanakan program dan target Akreditasi tahunan sesuai kesiapan Satuan Pendidikan dan prioritas BAN;
      e. menugaskan, memantau, dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan Akreditasi; 
      f. melakukan sosialisasi kebijakan BAN kepada instansi pemerintah terkait, penyelenggara pendidikan, Satuan Pendidikan, dan masyarakat;
      g. melakukan pembinaan dan sosialisasi aplikasi sistem penilaian Akreditasi;
      h. mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN;
      i. menetapkan hasil Akreditasi sesuai dengan ketentuan BAN;
      j. mengelola sistem basis data Akreditasi;
      k. melakukan pengendalian mutu pelaksanaan Akreditasi;
      l. menyampaikan laporan pelaksanaan program, hasil Akreditasi, dan rekomendasi tindak lanjut kepada BAN dan pemangku kepentingan dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan lingkup kewenangan masing- masing;
      m. melakukan penanganan banding yang diajukan atas status Akreditasi dan peringkat terakreditasi;
      n. melakukan koordinasi dengan Koordinator Pelaksana Akreditasi di Daerah kabupaten/kota;
      o. melakukan sinergi dengan Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu;
      p. melaksanakan ketatausahaan BAN Provinsi; dan
      q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan BAN.

      BAB VI KEBIJAKAN AKREDITASI

      Bagian Kesatu
      Umum

      Pasal 18
      (1) Status Akreditasi Satuan Pendidikan terdiri atas:
      a. terakreditasi; dan 
      b. tidak terakreditasi. 

      (2) Peringkat terakreditasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
      a. terakreditasi A (unggul);
      b. terakreditasi B (baik); dan 
      c. terakreditasi C (cukup).

      (3) Peringkat terakreditasi Satuan Pendidikan mencakup kelayakan seluruh program yang diselenggarakan pada saat Akreditasi.

      (4) Peringkat terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penjelasan hasil Akreditasi sehingga Satuan Pendidikan dan para pemangku kepentingan dapat menindaklanjuti hasil Akreditasi.

      (5) Peringkat tidak terakreditasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dengan tidak terakreditasi (TT).

      (6) Satuan Pendidikan yang dinyatakan tidak terakreditasi (TT) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan rekomendasi dalam bentuk pembinaan, penggabungan, dan/atau penutupan Satuan Pendidikan.

      Pasal 19
      (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAN menggunakan data yang terintegrasi dengan Kementerian.

      (2) Akreditasi Satuan Pendidikan dilakukan dengan menggunakan Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian dan Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama.

      (3) Nilai dan rekomendasi hasil Akreditasi menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu Satuan Pendidikan. 

      Bagian Kedua
      Kriteria dan Perangkat Akreditasi

      Pasal 20
      (1) Kriteria dan perangkat Akreditasi BAN ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

      (2) Penetapan kriteria dan perangkat Akreditasi BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait.

      Bagian ketiga
      Mekanisme Akreditasi

      Pasal 21
      (1) Pelaksanaan Akreditasi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

      (2) Pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila Satuan Pendidikan yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk Akreditasi ulang.

      (3) Satuan Pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Akreditasi berakhir.

      (4) Satuan Pendidikan yang mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sementara belum dilakukan Akreditasi oleh BAN, tetap memiliki status terakreditasi dengan diberikan surat keterangan perpanjangan masa berlaku Akreditasinya sampai dengan adanya penetapan status Akreditasi baru oleh BAN.

      (5) Satuan Pendidikan baru yang telah mendapatkan izin operasional dari Pemerintah Daerah wajib mengajukan Akreditasi setelah memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan. 

      (6) Satuan Pendidikan yang mendirikan program baru setelah dilakukan Akreditasi maka program baru tersebut harus diakreditasi bersamaan dengan Akreditasi ulang Satuan Pendidikan.

      Pasal 22
      BAN dapat mencabut status Akreditasi Satuan Pendidikan sebelum berakhirnya masa berlaku Akreditasi apabila:
      a. Satuan Pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada BAN;
      b. sampai batas waktu yang ditetapkan, Satuan Pendidikan yang memperoleh Akreditasi tidak memenuhi kondisionalitas yang melekat pada status Akreditasi; atau
      c. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa Satuan Pendidikan yang bersangkutan sehingga status Akreditasi yang melekat pada Satuan Pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.

      BAB VII SARANA DAN PRASARANA, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

      Pasal 23
      (1) Untuk mendukung kegiatan Akreditasi, BAN dan BAN Provinsi mendapat dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari Kementerian.

      (2) BAN Provinsi bertempat di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

      (3) BAN berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan target kualitatif dan kuantitatif yang jelas kepada Menteri. 

      (4) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari Menteri.

      (5) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri.

      Pasal 24
      Dalam melaksanakan tugasnya, anggota BAN wajib menjaga efisiensi, efektivitas, dan mematuhi nilai kejujuran, profesionalitas, dan objektifitas dan memanfaatkan peran dan keberadaan asosiasi/organisasi profesi yang mempunyai kredibilitas tinggi.

      Pasal 25
      Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Akreditasi oleh BAN berpedoman pada prinsip efisiensi, efektifitas, keterbukaan, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      BAB VIII LAPORAN

      Pasal 26
      (1) BAN Provinsi melaporkan hasil Akreditasi Satuan Pendidikan di wilayahnya kepada BAN.

      (2) BAN melaporkan kegiatan Akreditasi Satuan Pendidikan kepada Menteri.

      (3) Dalam hal urusan pendidikan madrasah dan raudhatul athfal (RA), BAN melaporkan kegiatan Akreditasi kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Agama. 

      BAB IX PEMBINAAN

      Pasal 27
      Kementerian, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan penyelenggara Satuan Pendidikan melakukan pembinaan kepada Satuan Pendidikan berdasarkan hasil Akreditasi sesuai dengan kewenangannya.

      BAB X EVALUASI DAN KINERJA

      Pasal 28
      (1) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan melakukan evaluasi kinerja BAN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran dan dilaporkan kepada Menteri.

      (2) Ketua BAN melakukan evaluasi kinerja BAN Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran dan dilaporkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

      BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

      Pasal 29
      Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, keanggotaan badan akreditasi provinsi yang ditetapkan oleh gubernur dan belum habis masa berlakunya akan diperbaharui menjadi BAN Provinsi dan ditetapkan ulang oleh ketua BAN dengan masa berlaku sesuai dengan penetapan gubernur. 

      BAB XII KETENTUAN PENUTUP

      Pasal 30
      Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 827) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1856), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

      Pasal 31
      Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

      Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

      Ditetapkan di Jakarta
      pada tanggal 25 April 2018

      MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
      TTD.
      MUHADJIR EFFENDY

        Download Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BANSM dan BAN PAUD dan PNF

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BANSM dan BAN PAUD dan PNF ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BANSM dan BAN PAUD dan PNF



        Download File:
        Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BANSM dan BAN PAUD dan PNF.pdf

        Sumber: http://jdih.kemdikbud.go.id

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Semoga bisa bermanfaat.
        Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF

        Diposting oleh Pada 5/16/2018 11:02:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal. Download file format PDF dan .docx Microsoft Word .

        Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF
        Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF

        Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal:

        BAB I KETENTUAN UMUM
        Pasal 1

        Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
        1. Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.

        2. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

        3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

        4. Badan Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut BAN adalah BAN-S/M dan BAN PAUD dan PNF.

        5. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi yang selanjutnya disingkat BAN-S/M Provinsi adalah badan evaluasi nonstruktural di tingkat provinsi yang membantu BAN-S/M dalam pelaksanaan Akreditasi.

        6. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF Provinsi adalah badan evaluasi nonstruktural di tingkat provinsi yang membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan Akreditasi.

        7. Badan Akreditasi Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BAN Provinsi adalah BAN-S/M dan BAN PAUD dan PNF.

        8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

        9. Sekolah/Madrasah adalah bentuk Satuan Pendidikan formal yang meliputi sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), sekolah luar biasa (SLB), Satuan Pendidikan kerjasama (SPK) dan Satuan Pendidikan formal lain yang sederajat.

        10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah bentuk Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

        11. Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut PNF adalah bentuk Satuan Pendidikan yang meliputi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Satuan PNF Sejenis/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

        12. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

        13. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

        14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat perbendaharaan yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.

        15. Koordinator Pelaksana Akreditasi adalah petugas di tingkat kabupaten/kota yang membantu kelancaran pelaksanaan akreditasi.

        BAB II KELEMBAGAAN BAN

        Bagian Kesatu
        Umum

        Pasal 2
        (1) Akreditasi yang dilakukan Pemerintah dilaksanakan oleh BAN terdiri atas:

        a. BAN-S/M untuk Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal; dan

        b. BAN PAUD dan PNF untuk Satuan Pendidikan pada PAUD dan Pendidikan Nonformal.

        (2) BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

        Bagian Kedua
        Susunan Organisasi

        Pasal 3
        (1) Anggota BAN terdiri atas ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli profesional/praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.

        (2) BAN memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
        a. ketua merangkap anggota;
        b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota.

        (3) Anggota BAN berjumlah gasal paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

        (4) Anggota BAN ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usul tim seleksi.
        (5) Ketua dan Sekretaris BAN dipilih oleh anggota BAN berdasarkan suara terbanyak dan ditetapkan oleh Menteri.

        (6) Ketua dan Sekretaris BAN dapat membuat kebijakan berdasarkan rapat pleno anggota dan berdasarkan tugas dari Menteri.

        (7) Ketua BAN bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas BAN.

        (8) Sekretaris BAN bertugas:
        a. mengelola pelaksanaan ketatausahaan BAN; dan
        b. membantu ketua BAN dalam melaksanakan tugasnya.


        Bagian Ketiga
        Seleksi
        Pasal 4

        (1) Pemilihan anggota BAN dilakukan oleh tim seleksi.

        (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

        (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Jenderal, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, sekretaris unit utama terkait, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh Menteri.

        Pasal 5
        Syarat menjadi anggota BAN:
        a. warga negara Indonesia;
        b. sehat jasmani dan rohani;
        c. berkelakuan baik;
        d. tidak pernah dihukum atau sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
        e. tidak merangkap jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/Sekolah/Madrasah atau lembaga lainnya, dan/atau jabatan politik; dan
        f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh tim seleksi.

        Bagian Keempat
        Masa Jabatan
        Pasal 6

        (1) Masa jabatan anggota BAN dalam 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

        (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris BAN dalam 1 (satu) periode keanggotaan yang sama selama 5 (lima) tahun.

        (3) Dalam hal anggota BAN berakhir karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengangkat kembali paling banyak 4 (empat) orang anggota periode sebelumnya menjadi anggota baru.

        Pasal 7
        (1) Anggota BAN berakhir dari jabatan apabila:
        a. berakhirnya masa jabatan;
        b. mengundurkan diri; 
        c. diberhentikan; atau 
        d. meninggal dunia.

        (2) Anggota BAN dapat diusulkan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila tidak mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas.

        (3) Pemberhentian anggota BAN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan karena:
        a. tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
        b. menjalani hukuman;
        c. menduduki jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/Sekolah/Madrasah atau lembaga lainnya, dan/atau jabatan politik; atau
        d. berhalangan tetap.

        (4) Anggota BAN yang berakhir dari jabatannya dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggantian.

        (5) Penggantian anggota BAN yang berakhir dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan kepada Menteri.

        BAB III 
        TUGAS BAN

        Tugas BAN meliputi:

        Pasal 8 
        a. menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem Akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional;

        b. merumuskan kriteria dan perangkat Akreditasi untuk diusulkan kepada Menteri;

        c. menetapkan kebijakan pelaksanaan Akreditasi;

        d. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat Akreditasi;

        e. merencanakan target Akreditasi secara nasional berdasarkan prioritas Kementerian;

        f. mengevaluasi proses pelaksanaan Akreditasi dan tindak lanjut hasil Akreditasi;

        g. membina dan mengevaluasi BAN Provinsi;

        h. memberikan rekomendasi atas hasil Akreditasi;

        i. menerbitkan sertifikat hasil Akreditasi kepada Satuan Pendidikan;

        j. melaporkan hasil Akreditasi kepada Menteri;

        k. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional maupun internasional; dan

        l. melaksanakan ketatausahaan BAN.

        Pasal 9
        (1) Dalam menjalankan tugasnya, BAN dapat mengangkat tim ahli, tim asesor, dan tim ad hoc sesuai dengan kebutuhan.

        (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dan bekerja penuh waktu.

        (3) Pemilihan tim ahli dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Ketua BAN.

        (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas anggota BAN.

        (5) Ketua BAN melaporkan hasil seleksi tim ahli kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan untuk ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

        (6) Masa jabatan tim ahli dalam 1 (satu) periode selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali apabila berkinerja baik.

        (7) Tim ahli dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila tidak mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas.

        (8) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu BAN dalam:
        a. mengembangkan, melaksanakan, dan memelihara sistem aplikasi Akreditasi secara elektronik (e- Akreditasi);
        b. menyiapkan bahan pemetaan, target, dan rencana pelaksanaan kegiatan Akreditasi;
        c. menyiapkan peta rencana Akreditasi kepada anggota BAN berdasarkan kesiapan Satuan Pendidikan melalui evaluasi diri;
        d. menyiapkan bahan evaluasi penugasan dan kinerja asesor;
        e. menyiapkan laporan kepada anggota BAN atas validitas laporan hasil visitasi;
        f. menyiapkan laporan bahan verifikasi atas laporan validasi BAN Provinsi;
        g. memantau pelaksanaan Akreditasi dan menyiapkan laporan hasil pemantauan proses Akreditasi untuk tindak lanjut anggota BAN;
        h. menyiapkan evaluasi kelengkapan bahan publikasi;
        i. mengelola, mengolah, dan menganalisis data hasil Akreditasi;
        j. melaksanakan tugas lainnya terkait pelaksanaan Akreditasi; dan
        k. memberikan saran dan masukan sesuai dengan keahlian.

        (9) Tim asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh BAN untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan Satuan Pendidikan sebagai bagian dari proses Akreditasi.

        (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tugas, dan fungsi asesor diatur dalam pedoman pelaksanaan Akreditasi yang ditetapkan oleh ketua BAN melalui rapat pleno BAN.

        (11) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua BAN melalui rapat pleno BAN untuk membantu perumusan bahan kebijakan Akreditasi melalui pembahasan, pengkajian, dan pendalaman topik tertentu.

        (12) Tim ad hoc bersifat sementara dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

        (13) Tim ad hoc memiliki keahlian dan kepakaran sesuai dengan topik yang akan dibahas, dikaji, dan didalami yang diperlukan oleh BAN.

        Pasal 10
        (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, BAN didukung oleh sekretariat BAN.

        (2) Kepala sekretariat BAN dijabat oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.

        (3) Pengelolaan operasional harian sekretariat BAN dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

        (4) Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh staf sekretariat BAN.


        BAB IV 
        KELEMBAGAAN BAN PROVINSI

        Bagian Kesatu
        Umum

        Pasal 11
        Dalam pelaksanaan Akreditasi:
        a. BAN-S/M dibantu oleh BAN-S/M Provinsi; dan
        b. BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi.

        Bagian Kedua
        Susunan Organisasi

        Pasal 12
        (1) Anggota BAN Provinsi terdiri atas ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli pendidikan lainnya dan unsur masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.

        (2) BAN Provinsi memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
        a. ketua merangkap anggota;
        b. sekretaris merangkap anggota; dan 
        c. anggota.

        (3) Anggota BAN Provinsi masing-masing berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan kebutuhan masing-masing provinsi.

        (4) Jumlah anggota BAN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan jumlah Satuan Pendidikan dan keluasan wilayah.

        (5) Jumlah dan anggota BAN Provinsi ditetapkan oleh Ketua BAN.

        (6) Dalam melaksanakan tugasnya, BAN Provinsi dapat dibantu oleh Koordinator Pelaksana Akreditasi.

        Bagian Ketiga
        Seleksi

        Pasal 13

        (1) Pemilihan anggota BAN Provinsi dilakukan melalui seleksi oleh tim seleksi.
        (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua BAN.

        Pasal 14
        Syarat menjadi anggota BAN Provinsi:
        a. warga negara Indonesia;
        b. sehat jasmani dan rohani;
        c. berkelakuan baik;
        d. tidak pernah dihukum atau sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
        e. tidak merangkap jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/Sekolah/Madrasah atau lembaga lainnya, dan/atau jabatan politik; dan
        f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh tim seleksi.


        Bagian Keempat
        Masa Jabatan
        Pasal 15

        Masa jabatan anggota BAN Provinsi dalam 1 (satu) periode selama 4 (empat) tahun.

        Pasal 16
        (1) Anggota BAN Provinsi berakhir dari jabatan apabila:
        a. berakhirnya masa jabatan;
        b. mengundurkan diri; 
        c. diberhentikan; atau 
        d. meninggal dunia.

        (2) Anggota BAN Provinsi dapat diusulkan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila tidak mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas.

        (3) Pemberhentian anggota BAN Provinsi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila:
        a. tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
        b. menjalani hukuman;
        c. menduduki jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/Sekolah/Madrasah atau lembaga lainnya, dan/atau jabatan politik; atau
        d. berhalangan tetap.

        (4) Pemberhentian anggota BAN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi BAN dan ditetapkan melalui rapat pleno BAN.

        (5) Anggota BAN Provinsi yang berakhir dari jabatannya dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggantian.


        BAB V
        TUGAS BAN PROVINSI

        Pasal 17
        Tugas BAN Provinsi meliputi:
        a. melaksanakan kebijakan sistem Akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN;
        b. menjalankan kebijakan pelaksanaan Akreditasi Satuan Pendidikan, termasuk penilaian kembali hasil Akreditasi Satuan Pendidikan;
        c. melakukan pemetaan Satuan Pendidikan berdasarkan kesiapan Akreditasi berbasis evaluasi diri melalui aplikasi sistem penilaian Akreditasi;
        d. merencanakan program dan target Akreditasi tahunan sesuai kesiapan Satuan Pendidikan dan prioritas BAN;
        e. menugaskan, memantau, dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan Akreditasi;
        f. melakukan sosialisasi kebijakan BAN kepada instansi pemerintah terkait, penyelenggara pendidikan, Satuan Pendidikan, dan masyarakat;
        g. melakukan pembinaan dan sosialisasi aplikasi sistem penilaian Akreditasi;
        h. mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN;
        i. menetapkan hasil Akreditasi sesuai dengan ketentuan BAN;
        j. mengelola sistem basis data Akreditasi;
        k. melakukan pengendalian mutu pelaksanaan Akreditasi;
        l. menyampaikan laporan pelaksanaan program, hasil Akreditasi, dan rekomendasi tindak lanjut kepada BAN dan pemangku kepentingan dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan lingkup kewenangan masing- masing;
        m. melakukan penanganan banding yang diajukan atas status Akreditasi dan peringkat terakreditasi;
        n. melakukan koordinasi dengan Koordinator Pelaksana Akreditasi di Daerah kabupaten/kota;
        o. melakukan sinergi dengan Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu;
        p. melaksanakan ketatausahaan BAN Provinsi; dan
        q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan BAN.


        BAB VI
        KEBIJAKAN AKREDITASI

        Bagian Kesatu
        Umum

        Pasal 18
        (1) Status Akreditasi Satuan Pendidikan terdiri atas:
        a. terakreditasi; dan 
        b. tidak terakreditasi.

        (2) Peringkat terakreditasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
        a. terakreditasi A (unggul);
        b. terakreditasi B (baik); dan 
        c. terakreditasi C (cukup).

        (3) Peringkat terakreditasi Satuan Pendidikan mencakup kelayakan seluruh program yang diselenggarakan pada saat Akreditasi.

        (4) Peringkat terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penjelasan hasil Akreditasi sehingga Satuan Pendidikan dan para pemangku kepentingan dapat menindaklanjuti hasil Akreditasi.

        (5) Peringkat tidak terakreditasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dengan tidak terakreditasi (TT).

        (6) Satuan Pendidikan yang dinyatakan tidak terakreditasi (TT) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan rekomendasi dalam bentuk pembinaan, penggabungan, dan/atau penutupan Satuan Pendidikan.

        Pasal 19
        (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAN menggunakan data yang terintegrasi dengan Kementerian.

        (2) Akreditasi Satuan Pendidikan dilakukan dengan menggunakan Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian dan Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama.

        (3) Nilai dan rekomendasi hasil Akreditasi menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu Satuan Pendidikan.

        Bagian Kedua
        Kriteria dan Perangkat Akreditasi

        Pasal 20
        (1) Kriteria dan perangkat Akreditasi BAN ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

        (2) Penetapan kriteria dan perangkat Akreditasi BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait.


        Bagian Ketiga
        Mekanisme Akreditasi

        Pasal 21
        (1) Pelaksanaan Akreditasi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

        (2) Pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila Satuan Pendidikan yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk Akreditasi ulang.

        (3) Satuan Pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Akreditasi berakhir.

        (4) Satuan Pendidikan yang mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sementara belum dilakukan Akreditasi oleh BAN, tetap memiliki status terakreditasi dengan diberikan surat keterangan perpanjangan masa berlaku Akreditasinya sampai dengan adanya penetapan status Akreditasi baru oleh BAN.

        (5) Satuan Pendidikan baru yang telah mendapatkan izin operasional dari Pemerintah Daerah wajib mengajukan Akreditasi setelah memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan.

        (6) Satuan Pendidikan yang mendirikan program baru setelah dilakukan Akreditasi maka program baru tersebut harus diakreditasi bersamaan dengan Akreditasi ulang Satuan Pendidikan.

        Pasal 22
        BAN dapat mencabut status Akreditasi Satuan Pendidikan sebelum berakhirnya masa berlaku Akreditasi apabila:

        a. Satuan Pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada BAN;

        b. sampai batas waktu yang ditetapkan, Satuan Pendidikan yang memperoleh Akreditasi tidak memenuhi kondisionalitas yang melekat pada status Akreditasi; atau

        c. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa Satuan Pendidikan yang bersangkutan sehingga status Akreditasi yang melekat pada Satuan Pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.

        BAB VII
        SARANA DAN PRASARANA,
        DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

        Pasal 23
        (1) Untuk mendukung kegiatan Akreditasi, BAN dan BAN Provinsi mendapat dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari Kementerian.

        (2) BAN Provinsi bertempat di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

        (3) BAN berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan target kualitatif dan kuantitatif yang jelas kepada Menteri.

        (4) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari Menteri.

        (5) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri.

        Pasal 24
        Dalam melaksanakan tugasnya, anggota BAN wajib menjaga efisiensi, efektivitas, dan mematuhi nilai kejujuran, profesionalitas, dan objektifitas dan memanfaatkan peran dan keberadaan asosiasi/organisasi profesi yang mempunyai kredibilitas tinggi.

        Pasal 25
        Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Akreditasi oleh BAN berpedoman pada prinsip efisiensi, efektifitas, keterbukaan, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

        BAB VIII
        LAPORAN

        Pasal 26
        (1) BAN Provinsi melaporkan hasil Akreditasi Satuan Pendidikan di wilayahnya kepada BAN.

        (2) BAN melaporkan kegiatan Akreditasi Satuan Pendidikan kepada Menteri.

        (3) Dalam hal urusan pendidikan madrasah dan raudhatul athfal (RA), BAN melaporkan kegiatan Akreditasi kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Agama.

        BAB IX
        PEMBINAAN

        Pasal 27
        Kementerian, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan penyelenggara Satuan Pendidikan melakukan pembinaan kepada Satuan Pendidikan berdasarkan hasil Akreditasi sesuai dengan kewenangannya.

        BAB X
        EVALUASI DAN KINERJA

        Pasal 28
        (1) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan melakukan evaluasi kinerja BAN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran dan dilaporkan kepada Menteri.

        (2) Ketua BAN melakukan evaluasi kinerja BAN Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran dan dilaporkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.


        BAB XI
        KETENTUAN PERALIHAN

        Pasal 29
        Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, keanggotaan badan akreditasi provinsi yang ditetapkan oleh gubernur dan belum habis masa berlakunya akan diperbaharui menjadi BAN Provinsi dan ditetapkan ulang oleh ketua BAN dengan masa berlaku sesuai dengan penetapan gubernur.

        BAB XII
        KETENTUAN PENUTUP

        Pasal 30
        Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 827) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1856), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

        Pasal 31
        Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

        Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

        Ditetapkan di Jakarta
        pada tanggal 25 April 2018
        ERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
        TTD.
        MUHADJIR EFFENDY 


          Download Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF



          Download File:

          Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF.pdf
          Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF.docx


          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal. Semoga bisa bermanfaat.

          Formulir Kontak

          Nama

          Email *

          Pesan *