Surat Dirjen GTK Verifikasi dan Validasi Berkas PPG dalam Jabatan

Diposting oleh Pada 2/28/2018 06:59:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Surat Dirjen GTK Nomor 4955/B.B4/GT/2018 perihal Verifikasi dan Validasi Berkas PPG dalam Jabatan yang berisi mengenai Penegasan Dirjen GTK bahwa Honorer di Sekolah Negeri Boleh Ikut PPG tahun 2018. Download file PDF.

Surat Dirjen GTK Verifikasi dan Validasi Berkas PPG dalam Jabatan
Surat Dirjen GTK Verifikasi dan Validasi Berkas PPG dalam Jabatan

Surat Dirjen GTK Perihal Verifikasi dan Validasi Berkas PPG dalam Jabatan

Berikut ini kutipan teks informasi/keterangan dari isi berkas Surat Dirjen GTK Perihal Verifikasi dan Validasi Berkas PPG dalam Jabatan tertanggal 27 Februarui yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia:

Sehubungan dengan adanya beberapa pertanyaan pada proses verifikasi dan validasi berkas calon peserta PPG Dalam Jabatan hasil pretesttahun 2017, khususnya terkait dengan guru bukan pegawai negeri sipil (bukan PNS) di sekolah negeri dan guru multimedia, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.
  1. Dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 tahun 2017 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015 Pasal 1 ayat (1) bahwa guru dalam jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, maka guru bukan PNS yang mengajar di sekolah negeri dapat mengikuti PPG Dalam Jabatan dengan SK pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan ProvinsijKabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Persyaratan bagi guru bukan PNS di sekolah negeri tersebut hanya berlaku untuk pendaftaran dan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan, tidak berlaku untuk persyaratan pembayaran tunjangan profesi pendidik, kecuali yang bersangkutan bertugas di sekolah swasta atau menjadi PNS.
  2. Guru multimedia yang memiliki S-1/D-IV program studi Teknik Informatika dan serumpun, dapat memilih program studi multimedia (linier).

    Download Surat Dirjen GTK Perihal Verifikasi dan Validasi Berkas PPG dalam Jabatan

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Dirjen GTK Perihal Verifikasi dan Validasi Berkas PPG dalam Jabatan ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Surat Dirjen GTK Nomor 4955/B.B4/GT/2018 Perihal Verifikasi dan Validasi Berkas PPG dalam Jabatan



    Download File:
    Surat Dirjen GTK Nomor 4955/B.B4/GT/2018 perihal Verifikasi dan Validasi Berkas PPG dalam Jabatan.pdf

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Dirjen GTK Nomor 4955/B.B4/GT/2018 perihal Verifikasi dan Validasi Berkas PPG dalam Jabatan. Semoga bisa bermanfaat.
    Kisi-Kisi Pretest PPGJ (Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan) Tahun 2018

    Diposting oleh Pada 2/20/2018 05:55:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Kisi-Kisi Pretest PPGJ (Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan) Tahun 2018. Kisi-Kisi Soal Uji Pengetahuan - Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru. Semua Mata Uji/Mata Pelajaran Lengkap. Download file format PDF.

    Kisi-Kisi Pretest PPGJ Tahun 2018
    Kisi-Kisi Pretest PPGJ Tahun 2018

    PPGJ  (Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan) Tahun 2018

    Untuk informasi mengenai Pengumuman PPG 2018 terkait dengan Jadwal, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Calon Peserta PPGJ Tahun 2018 silahkan lihat Surat Dirjen GTK Nomor 4184/B4/GT/2018 Tentang Pendaftaran Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan.
    Surat Dirjen GTK Nomor 4184/B4/GT/2018 Tentang Pendaftaran Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan

      Download Kisi-Kisi Pretest PPGJ Tahun 2018

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Kisi-Kisi Pretest PPGJ Tahun 2018 ini silahkan lihat preview salah satu berkas dan unduh file lainnya pada link di bawah ini:

      Kisi-Kisi Pretest PPGJ Tahun 2018



      Download File:

      Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan - AGB HPP.pdf
      Agribisnis Produksi Tanaman - AGB Prod Tanaman.pdf
      Agribisnis Produksi Ternak - AGB Prod Ternak.pdf
      Akuntansi.pdf
      Bahasa Indonesia.pdf
      Bahasa Inggris.pdf
      Bahasa Jepang.pdf
      Bimbingan Konseling - BK.pdf
      Biologi.pdf
      Fisika.pdf
      Geografi.pdf
      IPA (Ilmu Pengetahuan Alam).pdf
      Kepariwisataan.pdf
      Kimia.pdf
      Matematika.pdf
      PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).pdf
      Pendidikan Biologi.pdf
      Pendidikan Seni Drama.pdf
      Pendidikan Seni Musik.pdf
      Pendidikan Seni Rupa.pdf
      Pendidikan Seni Tari.pdf
      Pendidikan Tata Boga.pdf
      Pendidikan Tata Busana.pdf
      PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar).pdf
      PJOK (Pendidikan Jasmani Olehraga dan Kesehatan).pdf
      PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan).pdf
      Sejarah.pdf
      Sosiologi Antropologi.pdf
      Tata Rias.pdf
      Teknik Bangunan.pdf
      Teknik Elektro.pdf
      Teknik Kimia.pdf
      Teknik Mesin.pdf
      Teknik Elektronika.pdf
      Teknik Otomotif.pdf
      Teknologi Penangkapan Ikan.pdf


      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Kisi-Kisi Pretest PPGJ (Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan) Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
      PPGJ Tahun 2018: Jadwal, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Calon Peserta

      Diposting oleh Pada 2/17/2018 12:58:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas informasi Pengumuman PPG 2018 mengenai Jadwal, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Calon Peserta PPGJ Tahun 2018. Surat Dirjen GTK Nomor 4184/B4/GT/2018 Tentang Pendaftaran Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan. Download file format PDF.

      Surat Dirjen GTK Nomor 4184/B4/GT/2018 Tentang Pendaftaran Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan
      Surat Dirjen GTK Nomor 4184/B4/GT/2018 Tentang Pendaftaran Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan

      Surat Dirjen GTK Nomor 4184/B4/GT/2018 Tentang Pendaftaran Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Surat Dirjen GTK Nomor 4184/B4/GT/2018 Tentang Pendaftaran Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan:

      Dalam rangka pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membuka pendaftaran calon peserta PPG Dalam Jabatan untuk pelaksanaan tahun 2018-2022. Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

      Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan informasi terkait dengan persiapan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan sebagai berikut:
      1. Calon peserta PPG Dalam Jabatan adalah guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan sudah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per tanggal 31 Juli 2017.
      2. Calon peserta wajib memenuhi persyaratan akademik dan administrasi. Persyaratan akademik yaitu memiliki nilai minimum yang diperoleh dari tes kemampuan akademik (pretest).
      3. Calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui situs http://simpkb.id dengan mengisi program studi PPG yang dipilih sesuai dengan ijasah S-1/D-IV.
      4. Verifikasi dan validasi akan dilakukan untuk melihat kesesuaian antara program studi PPG yang dipilih dengan ijasah S-1/D-IV yang dimiliki.
      5. Calon peserta yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi ijasah S-l/D-IV akan mengikuti pretest di tempat uji kompetensi (TUK) yang akan ditetapkan.
      6. Persyaratan, tata cara pendaftaran, jadwal pendaftaran, jadwal pretes calon peserta PPG Dalam Jabatan, dan daftar linieritas sebagaimana terlampir.
      Selanjutnya kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi di atas kepada guru sesuai kewenangannya.

      Persyaratan Akademik:
      Calon peserta PPG Dalam Jabatan harus mengikuti seleksi kemampuan akademik melalui tes online. Seleksi kemampuan akademik meliputi tes potensi akademik (TPA), tes pedagogik, tes bidang studi, dan tes bakat dan minat.

      Standar minimal nilai hasil seleksi kemampuan akademik calon peserta ditetapkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, untuk tahun 2018 ditetapkan batas lulus pretest adalah 50 untuk program studi kejuruan dan 60 untuk program studi non kejuruan.

      Persyaratan Administrasi Calon Peserta PPG 2018:
      Calon peserta PPG 2018 wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut.
      1. Diangkat sebagai guru sampai dengan 31 Desember 2015.
      2. Terdaftar pada Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per tanggal 31 Juli 2017.
      3. Memiliki NUPTK (dapat dipenuhi setelah lulus pretest).
      4. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi, dibuktikan dengan scan ijazah S-1/ D-IV.
      5. Berkualifikasi akademik S-1/D-IV yang sesuai dengan program studi pada PPG yang akan diikuti.
      6. Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 5 (lima) tahun terakhir (mulai tahun 2014 sampai dengan 2018). 
      7. Berstatus guru PNS, guru Bukan PNS di sekolah negeri, dan guru tetap yayasan (GTY). Guru bukan PNS di sekolah negeri dibuktikan dengan SK Pengangkatan dari Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendidikan 5 (lima) tahun terakhir (mulai tahun 2014 sampai dengan 2018).
      8. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2018.
      9. Sehat jasmani dan rohani.
      10. Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza).
      11. Berkelakuan baik.
      Persyaratan guru bukan PNS di sekolah negeri seperti disebutkan pada point 7 di atas, hanya berlaku untuk pendaftaran dan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan, tidak berlaku untuk persyaratan pembayaran tunjangan profesi pendidik. Biaya pelaksanaan PPG Dalam Jabatan bagi guru bukan PNS di sekolah negeri menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah atau Satuan Pendidikan, kecuali guru yang mengajar di daerah khusus (3T).

        Download Surat Dirjen GTK Nomor 4184/B4/GT/2018 Tentang Pendaftaran Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Dirjen GTK Nomor 4184/B4/GT/2018 Tentang Pendaftaran Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Surat Dirjen GTK Nomor 4184/B4/GT/2018 Tentang Pendaftaran Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan



        Download File:
        Surat Dirjen GTK Nomor 4184/B4/GT/2018 Tentang Pendaftaran Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan.pdf

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Dirjen GTK Nomor 4184/B4/GT/2018 Tentang Pendaftaran Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan. Semoga bisa bermanfaat.
        Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015

        Diposting oleh Pada 12/10/2017 12:09:00 AM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015. Download file format PDF dan .docx Microsoft Word.

        Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015
        Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015

        Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015:


        Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015

        Menimbang:
        Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat sampai dengan Akhir Tahun 2015;

        Mengingat :
        1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
        2. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik' Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
        3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

        MEMUTUSKAN:
        Menetapkan:
        PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (PERMENDIKBUD) TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN YANG DIANGKAT SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2015.

        Pasal 1
        Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
        1. Guru dalam Jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai peijanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
        2. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
        3. Sertifikasi adalah proses pemberian Sertifikat Pendidik kepada guru.
        4. Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
        5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.

        Pasal 2
        Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Guru dalam Jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan untuk memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

        Pasal 3
        (1) Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan dilaksanakan melalui Program PPG yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
        (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

        Pasal 4
        Peserta Program PPG hams memenuhi persyaratan sebagai berikut:
        a. memiliki kualifikasi akademik saijana (S-1) atau diploma empat (D-IV);
        b. guru dalam Jabatan atau pegawai negeri sipil yang mendapatkan tugas mengajar yang sudah diangkat sampai dengan akhir tahun 2015;
        c. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); dan
        d. terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

        Pasal 5
        (1) Menteri menetapkan kuota nasional peserta Program PPG setiap tahun.
        (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengusulkan Guru dalam Jabatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk mengikuti Program PPG kepada Menteri.
        (3) Menteri melakukan verifikasi data atau dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
        (4) Menteri melakukan seleksi calon peserta Program PPG sesuai dengan usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
        (5) Menteri menetapkan peserta Program PPG berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
        (6) Penetapan nama peserta Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

        Pasal 6
        (1) Guru dalam Jabatan yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Program PPG berhak memperoleh Sertifikat Pendidik.
        (2) Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

        Pasal 7
        (1) Menteri wajib memberikan nomor registrasi guru bagi guru yang telah memiliki Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
        (2) Guru yang memiliki lebih dari satu Sertifikat Pendidik, hanya mendapat 1 (satu) nomor registrasi guru.

        Pasal 8
        (1) Pelaksanaan Program PPG bagi Guru dalam Jabatan sesuai dengan kuota nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibiayai oleh:
        a. pemerintah pusat;
        b. pemerintah daerah; dan/atau
        c. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
        (2) Pembiayaan pelaksanaan Program PPG oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk biaya pribadi.
        (3) Pemerintah pusat dapat memberikan biaya pribadi bagi Guru dalam Jabatan yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh Menteri.
        (4) Selain pembiayaan pelaksanaan Program PPGsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menganggarkan biaya pribadi.
        (5) Biaya pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) meliputi biaya transportasi, penginapan, konsumsi, dan keperluan pribadi lainnya.

        Pasal 9
        Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program PPG bagi Guru dalam Jabatan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang menangani guru.

        Pasal 10
        Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat Sebelum Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1264), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

        Pasal 11
        Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

        Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

        Ditetapkan di Jakarta
        pada tanggal 4 Desember 2017
        MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
        REPUBLIK INDONESIA,
        TTD.
        MUHADJIR EFFENDY

        Diundangkan di Jakarta
        pada tanggal 5 Desember 2017
        DIREKTUR JENDERAL
        PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
        KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
        REPUBLIK INDONESIA,
        TTD.
        WIDODO EKATJAHJANA
        BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1739

          Download Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



          Download File:

          Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015.pdf
          Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015.docx


          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015. Semoga bisa bermanfaat.
          Kisi-Kisi Pretest PPGJ PPG Dalam Jabatan Semua Mata Pelajaran

          Diposting oleh Pada 11/26/2017 07:03:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Kisi-Kisi Pretest PPGJ PPG Dalam Jabatan Semua Mata Pelajaran. Download file format PDF.

          Kisi Kisi Pretest PPGJ PPG Dalam Jabatan Semua Mata Pelajaran
          Kisi-Kisi Pretest PPGJ PPG Dalam Jabatan Semua Mata Pelajaran

          Kisi-Kisi Pretest PPGJ PPG Dalam Jabatan Semua Mata Pelajaran

          Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program Pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersipakan lulusan S1 Pendidikan dan S1/D4 non Kependidikan yang memiliki bakat dan minta menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan sehingga bisa memperoleh sertifikat pendidik profesional pada Pendidikan Anak Usia Dini,Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

          Kisi-Kisi Pretest PPGJ PPG Dalam Jabatan Semua Mata Pelajaran ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Sirektorat Jenderal Kelembagaan IPTEKDIKTI Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017.

          Kisi-Kisi Pretest PPGJ bagi guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, SDLB,S MPLB dan SMALB, Soal uji kompetensi pengetahuan pedagogik dan profesional pada guru semua mata pelajaran, Pretest PPGJ akan diberlakukan untuk menyaring kouta sertifikasi guru pada program PPGJ. Pendidikan profesi guru dalam jabatan ini baru terlaksana pada 2018, tahap seleksi pretest PPGJ ini merupakan awal mula penerapan setelah berakhirnya program PLPG.

          Kisi-Kisi Pretest PPGJ PPG Dalam Jabatan Semua Mata Pelajaran, antara lain:
          • Mapel/Keahlian: Guru Kelas TK
          • Mapel/Keahlian: Guru Kelas SD
          • Mapel/Keahlian: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
          • Mapel/Keahlian: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
          • Mapel/Keahlian: Matematika
          • Mapel/Keahlian: Tunadaksa
          • Mapel/Keahlian: Bahasa Jepang
          • Mapel/Keahlian: Bahasa Mandarin

            Download Kisi-Kisi Pretest PPGJ PPG Dalam Jabatan Semua Mata Pelajaran

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Kisi-Kisi Pretest PPGJ PPG Dalam Jabatan Semua Mata Pelajaran ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

            Kisi-Kisi Pretest PPGJ PPG Dalam Jabatan Semua Mata Pelajaran



            Download File:
            Kisi-Kisi Soal Profesional Seleksi PPG 2017.pdf

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Kisi-Kisi Pretest PPGJ PPG Dalam Jabatan Semua Mata Pelajaran. Semoga bisa bermanfaat.
            Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

            Diposting oleh Pada 9/14/2017 08:58:00 PM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen. Download file PDF.

            Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
            Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

            Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

            Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen:

            PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN.

            Pasal 1
            Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
            1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
            2. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain. 
            3. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
            4. Sertifikasi Pendidik untuk Dosen yang selanjutnya disebut Sertifikasi Dosen adalah pemberian sertifikat pendidik untuk Dosen.
            5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
            6. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
            7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi.
            8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

            Pasal 2
            (1) Setiap Dosen harus mengikuti Sertifikasi Dosen.
            (2) Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Dosen yang:
            a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Magister atau setara;
            b. memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli; dan
            c. berstatus sebagai:
            1. Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut dan memiliki NIDN;
            2. dokter pendidik klinis penuh waktu yang memiliki NIDK; atau
            3. Dosen paruh waktu yang memiliki NIDK.

            Pasal 3
            (1) Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diusulkan oleh Perguruan Tinggi kepada Direktorat Jenderal.

            (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan:
            a. sosialisasi Sertifikasi Dosen kepada calon peserta Sertifikasi Dosen;
            b. validasi dokumen dan portofolio peserta Sertifikasi Dosen; dan
            c. koordinasi pelaksanaan Sertifikasi Dosen di lingkungan Perguruan Tinggi atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

            Pasal 4
            (1) Sertifikasi Dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio untuk memperoleh sertifikat pendidik.
            (2) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional Dosen dalam bentuk penilaian terhadap dokumen yang mendeskripsikan:
            a. kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma Perguruan Tinggi;
            b. persepsi dari atasan, rekan sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian; dan
            c. pernyataan diri tentang kontribusi Dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma Perguruan Tinggi.

            (3) Sertifikasi Dosen dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
            (4) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegang sertifikat pendidik melaksanakan tugas sebagai Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

            Pasal 5
            (1) Menteri menetapkan kuota nasional peserta Sertifikasi Dosen setiap tahun.
            (2) Direktur Jenderal menetapkan nama peserta Sertifikasi Dosen.

            Pasal 6
            (1) Dosen yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan sertifikat pendidik.
            (2) Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio melakukan kegiatan pengembangan profesionalisme guna memenuhi kelengkapan dokumen portofolionya untuk dinilai kembali dalam program Sertifikasi Dosen.
            (3) Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti Sertifikasi Dosen pada periode berikutnya.
            (4) Perguruan Tinggi yang mengusulkan Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus melakukan pembinaan terhadap Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

            Pasal 7
            (1) Sertifikasi Dosen diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen.
            (2) Kriteria Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) memiliki:
            a. program pascasarjana;
            b. program studi yang relevan; dan/atau 
            c. peringkat terakreditasi A/Unggul.
            (3) Dalam hal Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak memiliki kinerja yang baik berdasarkan evaluasi oleh Kementerian, dapat dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan Sertifikasi Dosen oleh Menteri.

            Pasal 8
            (1) Perguruan Tinggi penyelenggara Sertifikasi Dosen harus melaporkan pelaksanaan penilaian portofolio setiap tahun kepada Menteri.
            (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah, perubahan jumlah, dan kelulusan peserta Sertifikasi Dosen.
            (3) Tata cara pelaporan pelaksanaan penilaian portofolio ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
            (4) Direktur Jenderal menetapkan nomor registrasi sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen.

            Pasal 9
            Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

            Pasal 10
            (1) Biaya penyelenggaraan Sertifikasi Dosen dan tunjangan profesi Dosen untuk Dosen tetap Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian dibebankan kepada anggaran Kementerian.
            (2) Biaya penyelenggaraan Sertifikasi Dosen dan tunjangan profesi Dosen untuk Dosen tetap Perguruan Tinggi di kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian dibebankan kepada anggaran kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian atau sumber lain yang sah.
            (3) Biaya penyelenggaraan Sertifikasi Dosen dan tunjangan profesi Dosen untuk dokter pendidik klinis yang memiliki NIDK dibebankan kepada anggaran institusi yang menjadi satuan administrasi pangkal yang bersangkutan atau sumber lain yang sah.
            (4) Biaya penyelenggaraan Sertifikasi Dosen untuk Dosen paruh waktu yang memiliki NIDK dapat dibebankan kepada anggaran Perguruan Tinggi atau Dosen yang bersangkutan.

            Pasal 11
            Pelaksanaan Sertifikasi Dosen diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

            Pasal 12
            Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

            Pasal 13
            Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

            Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

            Ditetapkan di Jakarta
            pada tanggal 6 Agustus 2017
            MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,
            TTD.
            MOHAMAD NASIR

              Download Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



              Download File:
              Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.pdf

              Sumber: http://jdih.ristekdikti.go.id

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen. Semoga bisa bermanfaat.
              SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

              Diposting oleh Pada 9/13/2017 12:39:00 PM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4951 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 beserta lampiran Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017. Download file PDF.

              SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017
              SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

              SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

              Berikut ini kutipan teks dari isi berkas SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017:

              KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 4951 TAHUN 2017
              TENTANG PENETAPAN CALON PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH
              TAHUN 2017


              DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
              DIREKTURAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, 

              Menimbang:

              a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kompetensi guru madrasah, dipandang perlu melaksanakan program sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru madrasah Tahun 2017;

              b. Bahwa dalam rangka percepatan dan efektifitas pelaksanaan program sertifikasi guru madrasah dimaksud, dipandang perlu menetapkan calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru madrasah Tahun 2017;

              c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017;

              Mengingat:

              1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
              2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
              3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
              4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah • dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
              5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
              6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
              7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
              8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
              9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
              10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
              11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
              12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);
              13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
              14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
              15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
              16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
              17. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
              18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 101/M/KPT/2017 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru Agama Dalam Jabatan Melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru;
              19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 192/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.
              20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia nomor 29 tahun 2016 tentang sertifikasi bagi guru yang diangkat sebelum tahun 2016.

              MEMUTUSKAN:
              KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN CALON PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH TAHUN 2017

              Menetapkan:

              KESATU:
              Menetapkan nama-nama calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru madrasah tahun 2017 sebagaimana terrcantum dalam lampiran keputusan ini melalui Pola Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru;

              KEDUA:
              Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

              Ditetapkan di : Jakarta
              Pada tanggal : 11 September 2017

              An DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, DIREKTUR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH
              SUYITNO

                Download SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4951 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 beserta lampiran Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



                Download File:
                SK Penetapan Peserta Sertifikasi PLPG Madrasah 2017.pdf
                Sumber: http://pendis.kemenag.go.id

                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4951 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 beserta lampiran Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.
                Surat Edaran Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Kemenag 2017

                Diposting oleh Pada 6/17/2017 07:42:00 PM dengan No comments

                Berikut ini adalah informasi dan berkas Surat Edaran Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Kemenag 2017 yaitu Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 261A/Dt.I.II/HM.01/2/6/2017 tentang Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Madrasah Tahun 2017 diterbitkan tanggal 12 Juni 2017. Download file PDF.

                Surat Edaran Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Kemenag 2017
                Surat Edaran Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Kemenag 2017

                Surat Edaran Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Kemenag 2017

                Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Surat Edaran Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Kemenag 2017:

                Sehubungan dengan pelaksanaan Program Sertifikasi Guru Tahun 2017, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama membuka pendaftaran Sertifikasi Guru melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
                1. Seluruh guru madrasah wajib melakukan updating data status sertifikasinya secara mandiri melalui SIMPATIKA paling lambat tanggal 3 Juli 2017.
                2. Sertifikasi guru tahun 2017 hanya diperuntukkan bagi guru madrasah yang belum pernah mengikuti sertifikasi guru yang dilaksanakan oleh instansi manapun.
                3. Pendaftaran calon peserta sertifikasi guru dilakukan secara mandiri oleh guru yang berminat mengikuti sertifikasi guru dan diakses secara online melalui aplikasi http://simpatika.kemenag.go.id.
                4. Adapun persyaratan umum dari calon peserta Sertifikasi Guru Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
                • Berstatus PNS atau Bukan PNS (GTY) pada madrasah negeri dan/atau swasta;
                • Belum pernah memiliki sertifikat pendidik;
                • Diangkat dalam jabatan fungsional guru sebelum tanggal 30 Desember 2005, kecuali guru pada Madrasah Aliyah lnsan Cendekia se Indonesia;
                • Berkualifikasi akademik minimum S-1/D-IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan memiliki program studi yang memiliki izin penyelenggaraan;
                • Pada tanggal 1 Januari 2017 belum memasuki usia pensiun;
                • Memiliki NUPTK dan/atau NPK serta terdaftar aktif sebagai guru di SIMPATIKA.
                • Ketentuan lebih lanjut akan diatur melalui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru bagi Guru Madrasah Tahun 2017.

                  Download Surat Edaran Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Kemenag 2017

                  Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Edaran Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Kemenag 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:


                  Download File:
                  Surat Edaran Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Kemenag 2017.pdf

                  Sumber: https://madrasah.kemenag.go.id

                  Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Edaran Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Kemenag 2017. Semoga bisa bermanfaat.
                  Penataan Linearitas Guru Bersertifikat Pendidik dalam PERMENDIKBUD Nomor 46 Tahun 2016

                  Diposting oleh Pada 5/19/2017 07:01:00 PM dengan No comments

                  Berikut ini adalah berkas mengenai Penataan Linearitas Guru Bersertifikat Pendidik dalam PERMENDIKBUD Nomor 46 Tahun 2016
                  Penataan Linearitas Guru Bersertifikat Pendidik dalam PERMENDIKBUD Nomor 46 Tahun 2016
                  Penataan Linearitas Guru Bersertifikat Pendidik dalam PERMENDIKBUD Nomor 46 Tahun 2016

                  Penataan Linearitas Guru Bersertifikat Pendidik dalam PERMENDIKBUD Nomor 46 Tahun 2016

                  Penataan Linearitas Guru Bersertifikat Pendidik dalam PERMENDIKBUD Nomor 46 Tahun 2016. Download Berkas PDF. Pada Lampiran PERMENDIKBUD Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linearitas Guru Bersertifikat Pendidik ini diuraikan dalam tabel-tabel tentang Kesesuaian Mata Pelajaran yang Diampu dengan Sertifikat Pendidik Jenjang Taman TK (Kanak-Kanak), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Pertama), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), SMK (Kelompok Mata Pelajaran Dasar Bidang Keahlian C1, C2, C3) dan Pendidikan Luar Biasa.

                  Download PERMENDIKBUD Nomor 46 Tahun 2016

                  Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PERMENDIKBUD Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linearitas Guru Bersertifikat Pendidik, silahkan lihat di bawah ini.

                  Penataan Linearitas Guru Bersertifikat Pendidik dalam PERMENDIKBUD Nomor 46 Tahun 2016


                  Download File:
                  Lampiran PERMENDIKBUD Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linearitas Guru Bersertifikat Pendidik.pdf

                  Demikian yan gbisa kami sampaikan mengenai Penataan Linearitas Guru Bersertifikat Pendidik dalam PERMENDIKBUD Nomor 46 Tahun 2016. Semoga bermanfaat.
                  Pencairan Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru Tahun 2017

                  Diposting oleh Pada 4/15/2017 05:04:00 PM dengan No comments

                  Berikut ini adalah berkas dan informasi Pencairan Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru Tahun 2017 yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

                  PMK RI Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
                  PMK RI Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

                  PMK RI Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

                  Berikut ini kutipan keterangan dari isi PMK RI Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, terkait dengan Pencairan Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru Tahun 2017:

                  Kementerian Keuangan secara resmi mencabut PMK 48/PMK.07/2016 dan PMK 187/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

                  Mekanisme penyaluran (pencairan) dana BOS, Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG), Dana Tunjangan Daerah Khusus (Dasus), dan Dana Tambahan Penghasilan tidak mengalami perubahan. Terkait Jadwal Pencarian Tunjangan Profesi Guru (TPG) Sesuai PMK Nomor 50/PMK.07/2017, ada beberapa hal yang menurut saya perlu dipahami bersama. Pemahaman ini perlu untuk menghilangkan prasangka buruk terhadap daerah terkait mekanisme Jadwal Penyaluran / Pencarian Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Tunjangan Sertifikasi Guru Sesuai PMK Nomor 50/PMK.07/2017.

                  Jadwal Pencarian Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Tunjangan Sertifikasi Guru menurut pasal 90 ayat (1) PMK Nomor 50/PMK.07/2017. Penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:

                  a. Penyaluran Pencarian Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Tunjangan Sertifikasi Guru triwulan I paling cepat pada bulan Maret;

                  b. Penyaluran Pencarian Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Tunjangan Sertifikasi Guru triwulan II paling cepat pada bulan Juni;

                  c. Penyaluran Pencarian Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Tunjangan Sertifikasi Guru triwulan III paling cepat pada bulan September; dan

                  d. Penyaluran Pencarian Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Tunjangan Sertifikasi Guru triwulan IV paling cepat pada bulan November.

                  Dalam pasal 90 ayat (3) PMK Nomor 50/PMK.07/2017 diuraikan bahwa Daerah wajib membayarkan Dana TP Guru PNSD, DTP GurĀµ PNSD, dan Dana TKG PNSD kepada guru yang berhak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD di RKUD.

                  Dalam Pasal 90 ayat (4-16) PMK Nomor 50/PMK.07/2017 dinyatakan antara lain:

                  (4) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan secara semesteran, dengan ketentuan sebagai berikut:
                  a. semester I disampaikan paling lambat tangal 15 September; dan
                  b. semester II disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret tahun anggaran berikutnya.

                  (5) Laporan realisasi semester I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi persyaratan penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD triwulan III tahun anggaran 1 berjalan.

                  (6) Laporan realisasi semester II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menjadi persyaratan penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD triwulan I tahun anggaran berikutnya.

                  (7) Dalam hal Daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (4) , penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD triwulan berikutnya tidak dapat dilaksanakan.

                  (8) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ilaksanakan sampai dengan tanggal 30 November, maka penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

                  (9) Dalam hal tidak ada rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD yang belum disalurkan dianggarkan kembali melalui APBN/ Perubahan APBN tahun anggaran berikutnya.

                  (10) Dalam hal Dana TP Guru PNSD, I TP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat disalurkan karena:
                  a. Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan sampai dengan tanggal 30 November sebagaimana dimaksud pada ayat (8); dan
                  b. tidak ada rekomendasi dari Pendidikan dan Kebudayaan dimaksud pada ayat (9)
                  Menteri Keuangan merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar Kepala Daerah yang bersangkutan dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

                  (11) Dalam hal pemerintah daerah tidak membayarkan Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD sesuai dengan hak guru, penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD periode berikutnya dapat ditunda sebesar Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD yang tidak dibayarkan kepada guru.

                  (12) Penundaan Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan setelah melakukan evaluasi atas laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

                  (13) Dalam hal Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD yang telah disalurkan ke RKUD sampai dengan triwulan IV, masing-masing tidak mencukupi untuk kebutuhan pembayaran sampai dengan 12 (dua belas) bulan, Pemerintah Daerah tetap melakukan pembayaran kepada guru PNSD berdasarkan jumlah bulan yang telah disesuaikan dengan Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD yang diterima di RKUD.

                  (14) Dalam hal terdapat kurang salur Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD pada tahun anggaran berjalan masing-masing akan di perhitungkan dengan:
                  a. dana cadangan TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD tahun anggaran berjalan; atau
                  b. alokasi Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD tahun anggaran berikutnya.

                  (15) Penyaluran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a dilakukan berdasarkan surat rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

                  (16) Laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD sebagaimana I dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/ atau dokumen elektronik ( softcopy) melalui aplikasi.

                    Download PMK RI Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

                    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PMK RI Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa ini silahkan lihat di bawah ini:



                    Download File:
                    PMK RI Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.pdf

                    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan informasi Pencairan Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru Tahun 2017 yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Semoga bisa bermanfaat.

                    Sumber: http://www.sjdih.depkeu.go.id
                    Kisi-Kisi UTN UKG 2017 dan Kisi-Kisi Materi PLPG 2017

                    Diposting oleh Pada 4/14/2017 01:36:00 PM dengan No comments

                    Berikut ini adalah informasi berkas Kisi-kisi UTN UKG 2017 dan Kisi-Kisi Materi PLPG 2017.

                    Kisi-kisi UTN UKG 2017 dan Kisi-Kisi Materi PLPG 2017
                    Kisi-Kisi UTN UKG 2017 dan Kisi-Kisi Materi PLPG 2017

                    Kisi-Kisi UTN UKG 2017 dan Kisi-Kisi Materi PLPG 2017

                    UTN Ulang 1
                    Pelaksanaan UTN Ulang 1 sedang dalam proses persiapan tempat dan jadwal pelaksanaan. Informasi pelaksanaan penetapan calon peserta sertifikasi guru tahun 2017 dan pengaturan jadwal UTN Ulang 1 silahkan klik tautan terkait.

                    Kisi-Kisi Materi PLPG 2017:

                    Daftar Peserta PLPG 2017:

                    Peserta UTN Ulang, tempat dan Jadwal pelaksanaan:

                    Download Kisi-Kisi UTN UKG 2017 dan Kisi-Kisi Materi PLPG 2017

                    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Kisi-Kisi UTN UKG 2017 dan Kisi-Kisi Materi PLPG 2017 ini silahkan kunjungi tautan di bawah ini:

                    Kisi-Kisi Materi PLPG 2017:
                    http://kemdiknas.swin.net.id/pub/index.php?pg=kisikisi

                    Berikut ini Daftar Kisi-kisi UTN UKG dan Kisi-kisi Materi PLPG 2017 yang terdapat pada laman kemdiknas.swin.net.id
                    1. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 020  Guru Kelas TK 
                    2. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 027  Guru Kelas SD 
                    3. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 097  IPA 
                    4. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 100  IPS 
                    5. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 154  PPKn 
                    6. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 156  Bahasa Indonesia 
                    7. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 157  Bahasa Inggris 
                    8. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 160  Bahasa Jerman 
                    9. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 164  Bahasa Perancis 
                    10. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 167  Bahasa Arab 
                    11. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 170  Bahasa Jepang 
                    12. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 174  Bahasa Mandarin 
                    13. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 180  Matematika 
                    14. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 184  Fisika 
                    15. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 187  Kimia 
                    16. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 190  Biologi 
                    17. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 204  Sejarah 
                    18. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 207  Geografi 
                    19. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 210  Ekonomi 
                    20. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 214  Sosiologi 
                    21. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 215  Antropologi 
                    22. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 217  Seni Budaya 
                    23. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 220  PJOK 
                    24. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 224  TIK 
                    25. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 330  KKPI 
                    26. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 402  Teknik Konstruksi Kayu 
                    27. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 403  Teknik Konstruksi Batu dan Beton 
                    28. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 406  Teknik Gambar Bangunan 
                    29. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 407  Teknik Plambing dan Sanitasi 
                    30. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 415 Teknik Pembangkit Tenaga Listrik 
                    31. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 421  Teknik Pengelasan 
                    32. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 422  Teknik Fabrikasi Logam 
                    33. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 423  Teknik Pengecoran Logam 
                    34. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 424  Teknik Pemesinan 
                    35. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 426  Teknik Gambar Mesin 
                    36. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 428  Teknik Alat Berat 
                    37. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 429  Teknik Perbaikan Bodi Otomotif 
                    38. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 430  Teknik Ototronik 
                    39. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 434  Patiseri 
                    40. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 437  Tata Kecantikan Rambut 
                    41. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 438  Tata Kecantikan Kulit 
                    42. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 445  Agribisnis Ternak Ruminansia 
                    43. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 446  Agribisnis Ternak Unggas 
                    44. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 456  Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian 
                    45. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 460  Desain Produksi Kria Tekstil 
                    46. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 461  Desain Produksi Kria Kulit 
                    47. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 462  Desain Produksi Kria Keramik 
                    48. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 463  Desain Produksi Kria Logam 
                    49. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 464  Desai Produksi Kria Kayu 
                    50. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 470  Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat 
                    51. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 471  Perbaikan dan Pemeliharaan Instrumen Elektornika Pesawat Udara 
                    52. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 478  Teknik Instalasi Pemesinan Kapal 
                    53. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 479  Kelistrikan Kapal 
                    54. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 480  Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal 
                    55. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 486  Teknik Pembuatan Kain 
                    56. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 492  Persiapan Grafika 
                    57. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 495  Geologi Pertambangan 
                    58. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 505  Kimia Industri 
                    59. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 506  Kimia Analisis 
                    60. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 509  Nautika Kapal Niaga 
                    61. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 510  Teknika Kapal Niaga 
                    62. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 511  Nautika Kapal Penangkap Ikan 
                    63. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 512  Teknika Kapal Penangkap Ikan 
                    64. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 524  Rekayara Perangkat Lunak 
                    65. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 525  Teknik Komputer dan Jaringan 
                    66. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 526  Multimedia 
                    67. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 533  Teknik Audio Video 
                    68. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 534  Teknik Elektronika Industri 
                    69. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 536  Teknik Pendingin dan Tata Udara 
                    70. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 539  Administrasi Perkantoran 
                    71. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 540  Akuntansi 
                    72. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 543  Perbankan 
                    73. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 549  Akomodasi Perhotelan 
                    74. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 553  Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura 
                    75. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 558  Agribisis Tanaman Perkebunan 
                    76. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 565  Animasi 
                    77. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 568  Seni Musik Klasik 
                    78. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 569  Seni Musik Non Klasik 
                    79. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 570  Seni Tari 
                    80. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 571  Seni Karawitan 
                    81. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 572  Seni Pedalangan 
                    82. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 575  Keperawatan 
                    83. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 577  Keperawatan Gigi 
                    84. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 580  Analis Kesehatan 
                    85. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 582  Farmasi 
                    86. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 586  Teknik Kendaraan Ringan 
                    87. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 587  Teknik Sepeda Motor 
                    88. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 590  Teknik Penyempurnaan Kain 
                    89. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 592  Teknik Pelayanan Produksi 
                    90. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 598  Teknik Mekatronika 
                    91. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 599  Teknik Transmisi Komunikasi 
                    92. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 601  Farmasi Industri 
                    93. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 603  Seni Lukis 
                    94. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 605  Desain Komunikasi Visual 
                    95. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 607  Usaha Perjalanan Wisata 
                    96. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 608  Jasa Boga 
                    97. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 610  Agribisnis Aneka Ternak 
                    98. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 611  Kesehatan Hewan 
                    99. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 615  Pemasaran 
                    100. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 616  Teknik Furnitur 
                    101. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 618  Teknik Otomasi Industri 
                    102. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 671  Geomatika 
                    103. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 672  Teknik Jaringan Tenaga Listrik 
                    104. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 673  Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
                    105. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 674  Teknik Perawatan Mekanik Industri 
                    106. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 677  Teknik Pengeboran Minyak dan Gas 
                    107. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 678  Elektronika Komunikasi 
                    108. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 682 Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan TV 
                    109. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 683  Pekerjaan Sosial 
                    110. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 684  Agribisnis Pembenihan dan Kultur Jaringan Tanaman 
                    111. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 685  Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan 
                    112. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 686  Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dan Pertanian 
                    113. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 687  Alat Mesin Pertanian 
                    114. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 688  Tehnik Tanah dan Air 
                    115. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 689  Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan 
                    116. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 691  Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 
                    117. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 692  Teknik Produksi Hasil Hutan 
                    118. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 693  Budidaya Perikanan 
                    119. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 696  Budidaya Rumput Laut 
                    120. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 697  Perbankan Syariah 
                    121. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 698  Tata Busana 
                    122. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 699  Desain Interior 
                    123. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 746  Bahasa Jawa 
                    124. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 747  Bahasa Madura 
                    125. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 748  Bahasa Sunda 
                    126. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 750  Bahasa Bali 
                    127. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 800  Pendidikan Luar Biasa 
                    128. Kisi-Kisi UTN (UKG) dan Materi PLPG Tahun 2017 Mata Pelajaran 810  Bimbingan dan Konseling 

                    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai Kisi-Kisi UTN UKG 2017 dan Kisi-Kisi Materi PLPG 2017. Semoga bisa bermanfaat.

                    Formulir Kontak

                    Nama

                    Email *

                    Pesan *