Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat

Diposting oleh Pada 5/25/2018 09:22:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Juknis PPDB Tahun 2018 yaitu Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat. Download file format PDF.

Juknis PPDB Tahun 2018
Juknis PPDB Tahun 2018

Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018:

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Nondiskriminatif dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

    Download Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat



    Download File:

    Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat.pdf


    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis PPDB Tahun 2018 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat. Semoga bisa bermanfaat.
    Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat

    Diposting oleh Pada 5/21/2018 11:30:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat. Download file format PDF.

    Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat
    Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat

    Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat



    Download File:
    Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat.pdf


    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat:

    PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT.

    BAB I
    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
    1. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
    2. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.
    3. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
    4. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
    5. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
    6. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
    7. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan di bidang Pendidikan.

    BAB II
    TUJUAN

    Pasal 2
    (1) PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

    (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

    BAB III
    TATA CARA PPDB

    Bagian Kesatu
    Waktu dan Mekanisme PPDB

    Pasal 3
    (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahun.

    (2) Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang. 

    (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait:
    a. persyaratan;
    b. proses seleksi;
    c. daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar;
    d. biaya pungutan khusus untuk SMA/SMK/bentuk lain yang sederajat bagi daerah yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
    e. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

    Pasal 4
    (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
    a. dalam jaringan (daring); atau
    b. luar jaringan (luring).

    (2) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    (3) Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).

    (4) Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

    Bagian Kedua
    Persyaratan

    Pasal 5
    Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat adalah:
    a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
    b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B. 

    Pasal 6
    (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, berusia:
    a. 7 (tujuh) tahun; atau
    b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

    (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.

    (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

    (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

    (5) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri.

    Pasal 7
    Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:
    a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
    b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.

    Pasal 8
    (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat:
    a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun;
    b. memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
    c. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat. 

    (2) SMK bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

    (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

    Pasal 9
    Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

    Pasal 10
    Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) atau kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

    Pasal 11
    Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif. 

    Bagian Ketiga
    Seleksi

    Pasal 12
    (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
    a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
    b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

    (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.

    (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

    (4) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

    Pasal 13
    Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
    a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
    b. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan 
    c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing. 

    Pasal 14
    (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
    a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
    b. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
    c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah.

    (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
    a. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
    b. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah.

    (3) Khusus calon peserta didik pada SMK atau bentuk lain yang sederajat, selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.

    Pasal 15
    (1) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

    (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. 

    Bagian Keempat
    Sistem Zonasi

    Pasal 16
    (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

    (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

    (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:
    a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
    b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.

    (4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah.

    (5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.

    (6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
    a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
    b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

    Bagian Kelima
    Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

    Pasal 17
    (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.

    (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada TK dan Sekolah yang bersangkutan.

    Bagian Keenam
    Biaya

    Pasal 18
    (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS.

    (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tidak dipungut biaya.

    Pasal 19
    (1) SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

    (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu  (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

    (3) Dalam hal peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.

    (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas pendidikan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    BAB IV
    PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

    Pasal 20
    (1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.

    (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

    (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

    Pasal 21
    (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi:
    a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
    b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan 
    c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

    (2) Peserta didik setara SMP, SMA atau SMK di negara lain dapat diterima di SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah:
    a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya;
    b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
    c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
    d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

    Pasal 22
    (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

    (2) Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
    a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
    b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;

    (3) Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
    a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
    b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan. 

    (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke SD, SMP, atau SMA/SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

    BAB V
    PELAPORAN DAN PENGAWASAN

    Pasal 23
    (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

    (2) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

    (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman http://ult.kemdikbud.go.id.

    Pasal 24
    (1) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

    (2) Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.


    BAB VI
    LARANGAN

    Pasal 25
    Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

    BAB VII
    SANKSI

    Pasal 26
    (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Gubernur/bupati/wali kota memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan;
    b. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

    (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite Sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

    (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

    BAB VIII
    KETENTUAN LAIN-LAIN

    Pasal 27
    (1) Sekolah yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.

    (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
    a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi Sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
    b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan
    c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 28
    Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

    Pasal 29
    (1) Sekolah yang:
    a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
    b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan c. berada di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 huruf a, dan Pasal 8 ayat (1) huruf a.

    (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. 

    (3) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikecualikan untuk:
    a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
    b. Satuan Pendidikan Kerja Sama;
    c. Sekolah Indonesia di Luar Negeri;
    d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
    e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
    f. Sekolah berasrama;
    g. Sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T); dan
    h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

    (4) Pengecualian ketentuan zonasi bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

    Pasal 30
    (1) Pemerintah daerah wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri ini dengan berasaskan objektifitas, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminatif, dan berkeadilan.

    (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

    Pasal 31
    (5) Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. 

    (6) Dinas Pendidikan dan Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat menetapkan persyaratan lainnya dalam proses PPDB yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

    Pasal 32
    Penerapan ketentuan tentang zonasi dan pelaksanaan PPDB secara daring dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

    Pasal 33
    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    BAB IX
    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 34
    Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2018
    MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
    TTD.
    MUHADJIR EFFENDY



    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Semoga bisa bermanfaat.
    Buku Saku Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD

    Diposting oleh Pada 3/23/2018 12:53:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Buku Saku Tanya Jawab Permendikbud Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD. Download file PDF.

    Buku Saku Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD
    Buku Saku Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD

    Buku Saku Tanya Jawab Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Buku Saku Tanya Jawab Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD:

    Apakah Pedoman rujukan penyaluran DAK BOP PAUD?
    Permendikbud No. 2 tahun 2016 tentang Juknis Penggunaan Dan DAK BOP PAUD.

    Pasal 1 Permendikbud No. 2/2016
    … Juknis BOP PAUD merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam penggunaan dana BOP PAUD.

    Surat Edaran Mendagri No. 905/501/SJ butir 6:
    “Pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari DAK Non Fisik sebagaimana pada angka 5, dengan tetap berpedoman kepada Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

    Apa dasar hukum yang menentukan besar alokasi bantuan per Kab/Kota?
    Tertuang dalam Lampiran XVIII Peraturan Presiden No. 137 Tahun 2015.

    Apakah kategori Bantuan DAK BOP PAUD tahun 2016?
    Sesuai Peraturan Presiden No. 137 Tahun 2015 dan SE Kemdagri No. 905/501/SJ no. 3 dan kategori DAK Non Fisik bahwa BOP termasuk DAK Non fisik, dengan pengaturan: 
    • Hibah belanja tidak langsung untuk lembaga PAUD swasta dengan transfer non tunai
    • Hibah belanja langsung untuk lembaga PAUD Negeri masuk melalui anggaran SKPD.

    Siapa sasaran penerima BOP?
    Dalam Permendikbud No. 2 tahun 2016 dinyatakan bahwa sasaran program BOP PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis di seluruh Kab/ Kota di Indonesia yang diselenggarakan oleh individu, kelompok, yayasan, organisasi maupun Pemerintah Daerah di satuan PAUD atau Lembaga, satuan pendidikan PKBM, SKB, badan keagamaan, dan satuan pendidikan non formal lainnya yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN).

    Lembaga PAUD Penerima BOP harus disahkan oleh Kemenkumham..?
    Dalam Permendikbud No 2 tahun 2016 mempersyaratkan bahwa lembaga/satuan PAUD harus memiliki NPSN dan tidak harus disyahkan melalui Kemenkumham. Lembaga PAUD yang didirikan oleh Yayasan maka Yayasannya harus berbadan hukum disyahkan oleh Kemenkumham. (kajian dari Biro Hukum dan Organisasi serta Inspektorat Jenderal Kemendikbud). 

    Berapa Satuan Biaya BOP?
    Satuan biaya sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah)/peserta didik/tahun dengan prioritas anak usia 4-6 tahun.

    Bagaimana ketentuan alokasi dana per lembaga ?
    1. Satuan PAUD ber NPSN yang memiliki paling sedikit 12 peserta didik.
    2. Satuan PAUD atau Lembaga menerima paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per tahun.
    3. Ketentuan besarnya pemberian dana diatur oleh Dinas sesuai kebijakan. Tanpa melebihi alokasi anggaran yang sudah ditentukan.

    Penyaluran Anggaran
    Permendikbud No. 2 Tahun 2016: penyaluran DAK BOP PAUD dari kas daerah ke lembaga dilakukan satu kali paling lambat akhir triwulan 2. Apabila dana DAK BOP masih tersisa, maka digunakan untuk satuan PAUD yang melayani anak usia di bawah 4 tahun.

      Download Buku Saku Tanya Jawab Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku Saku Tanya Jawab Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Buku Saku Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD



      Download File:

      Buku Saku BOP PAUD.pdf


      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Buku Saku Tanya Jawab Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK BOP PAUD. Semoga bisa bermanfaat.
      SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

      Diposting oleh Pada 3/04/2018 08:23:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Peraturan Bersama (SKB) Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 41 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah). Download file format PDF.

      SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
      SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

      SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Bersama (SKB) Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 41 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah):

      Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

      UKS/M bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan pekembangan yang harmonis peserta didik.

      Sasaran UKS/M dalam Peraturan Bersama ini meliputi:
      a. peserta didik;
      b. pendidik;
      c. tenaga kependidikan; dan 
      d. masyarakat sekolah.

      Kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M; (2) Trias UKS/M meliputi :
      a. pendidikan kesehatan;
      b. pelayanan kesehatan; dan
      c. pembinaan lingkungan sekolah sehat. 

      Pendidikan kesehatan meliputi:
      a. meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
      b. penanaman dan pembiasaan hidup bersih dan sehat serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan
      c. pembudayaan pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.


      Pelaksanaan pelayanan kesehatan ntara lain meliputi:
      a. stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK);
      b. penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala;
      c. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
      d. pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
      e. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)/pertolongan pertama pada penyakit (P3P);
      f. pemberian imunisasi;
      g. tes kebugaran jasmani;
      h. pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
      i. pemberian tablet tambah darah;
      j. pemberian obat cacing;
      k. pemanfaatan halaman sekolah sebagai taman obat keluarga (TOGA)/apotek hidup;
      l. penyuluhan kesehatan dan konseling;
      m. pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
      n. informasi gizi;
      o. pemulihan pasca sakit; dan
      p. rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit.

      Pembinaan lingkungan sekolah sehat meliputi :
      a. pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan (7K);
      b. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap rokok, pornografi, narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan kekerasan; dan
      c. pembinaan kerja sama antar masyarakat sekolah.

      Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Trias UKS/M, memerlukan aspek pendukung meliputi :
      a. ketenagaan;
      b. pendanaan;
      c. sarana prasarana;
      d. manajemen; dan
      e. penelitian dan pengembangan. 

      Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

      Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

      Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M meliputi:
      a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
      b. merumuskan dan menyusun standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
      c. mendorong pemerintah daerah melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKS/M, dan kader kesehatan;
      d. menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar;
      e. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
      f. membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkaladi semua sekolah;
      g. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang UKS/M;
      h. mendorong pemerintah daerah untuk pengadaan sarana prasarana UKS/M;
      i. mengembangkan model sekolah sehat; dan
      j. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah.

      Kementerian Kesehatan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M meliputi:
      a. menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS/M;
      b. memfasilitasi gerakan masyarakat, sekolah, maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKS/M;
      c. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang UKS/M;
      d. menyediakan prototype media KIE, pedoman pembinaan UKS/M bagi tenaga kesehatan, dan memfasilitasi dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk penggandaan media KIE;
      e. meningkatkan akses terhadap media KIE, pedoman, dan buku-buku tentang materi kesehatan;
      f. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sekolah;
      g. memonitor, mengendalikan, mengelola agar penjaringan kesehatan oleh tenaga kesehatan dapat terlaksana dengan baik; 
      h. melakukan persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS);
      i. melaksanakan pembinaan pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah/madrasah;
      j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian faktor resiko lingkungan secara terpadu;
      k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan; dan
      l. mengembangkan metode promosi kesehatan di sekolah yang mendukung UKS/M.

      Kementerian Agama melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M meliputi :
      a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
      b. menetapkan standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
      c. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan agama;
      d. menyusun, menggandakan, dan mendistribusikan pedoman pendidikan kesehatan dan buku-buku UKS/M lainnya untuk memenuhi kebutuhan madrasah dan pondok pesantren umum di bawah binaan Kementeriaan Agama;
      e. menyediakan fasilitas UKS/M yang meliputi sarana prasarana berupa ruang UKS/M beserta peralatan yang dibutuhkan;
      f. membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua madrasah dan pondok pesantren;
      h. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di madrasah dan pondok pesantren;
      i. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang lingkungan madrasah dan pondok pesantren sehat; dan
      j. mengembangkan model Madrasah dan Pondok Pesantren Sehat.

      Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M meliputi :
      a. memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program UKS/M;
      b. mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membuat Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan UKS/M;
      c. mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan UKS/M dalam perencanaan daerah di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
      d. mendorong daerah untuk mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan UKS/M; dan
      e. mendorong daerah untuk membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M provinsi, sekretariat TP UKS/M kabupaten/kota, dan sekretariat TP UKS/M kecamatan. 

      Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, 1067/Menkes/SKB/VII/2003, MA/230A/2003, dan 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

        Download SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Bersama (SKB) Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 41 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)



        Download File:
        SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah).pdf

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan Bersama (SKB) Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 41 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah). Semoga bisa bermanfaat.
        Administrasi Kelembagaan PAUD TK RA KB Contoh Format Lengkap

        Diposting oleh Pada 2/24/2018 08:00:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Administrasi Kelembagaan PAUD TK RA KB Contoh Format Lengkap. Download file format .docx Microsoft Word dan .xlsx Microsoft Excel.

        Administrasi Kelembagaan PAUD TK RA KB Contoh Format Lengkap
        Administrasi Kelembagaan PAUD TK RA KB Contoh Format Lengkap

        Administrasi Kelembagaan PAUD TK RA KB Contoh Format Lengkap

        Berkas Administrasi Kelembagaan PAUD TK RA KB Contoh Format Lengkap ini terdiri dari:
        • Buku Administrasi Lembaga PAUD
        • Buku Tamu Umum
        • Buku Tamu Yayasan
        • Buku Ekspedisi
        • Surat Pengantar Lembaga PAUD
        • Buku Notulen Rapat Yayasan
        • Buku Notulen Rapat Wali Murid
        • Buku Notulen Rapat Guru / Pendidik
        • Buku Notulen Pertemuan Organisasi Profesi
        • Buku Kemitraan (Kerjasama Dengan Pihak Luar)
        • Buku Acuan Menu Pembelajaran (Pedoman Kurikulum)
        • Kelengkapan Dokumen Lembaga
        • Bagan Struktur Organisasi Lembaga PAUD
        • Profil Lembaga PAUD
        • Surat Keputusan Pendirian Lembaga
        • Akta Notaris
        • Contoh AD-ART Yayasan (Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga)
        • Surat Bukti Kepemilikan Tanah / Bangunan
        • Surat Ijin Penggunaan Tanah / Bangunan
        • Ijin Operasional
        • SK Pengangkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
        • Surat Kontrak Kerja Tenaga Pendidik dan kependidikan
        • Surat Tugas Tenaga Pendidik dan Kependidikan
        • Tata Tertib Anak Didik / Siswa
        • Tata Tertib Guru / Pendidik
        • Program Kerja PAUD
        • Papan Keadaaan Pengelola dan Pendidik
        • Daftar Pelajaran di Kelas PAUD

          Download Administrasi Kelembagaan PAUD TK RA KB Contoh Format Lengkap

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Administrasi Kelembagaan PAUD TK RA KB Contoh Format Lengkap ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Download File:

          BUKU NOTULA RAPAT YAYASAN.docx
          BUKU NOTULA RAPAT WALI MURID.docx
          BUKU NOTULA RAPAT GURU PENDIDIK.docx
          BUKU NOTULA RAPAT ORGANISASI PROFESI.docx
          BUKU KEMITRAAN KERJASAMA PIHAK LUAR.docx
          ACUAN MENU PEMBELAJARAN PEDOMAN KURIKULUM PAUD.docx
          PROFIL SEKOLAH PROFIL LEMBAGA PAUD.docx
          SURAT KEPUTUSAN SK PENDIRIAN PAUD.docx
          AKTA NOTARIS PAUD TK KB.docx
          AD ART YAYASAN PAUD TK KB.docx
          SURAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH.docx
          SURAT IZIN PENGGUNAAN TANAH.doc
          SURAT IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD.docx
          SK PENGANGKATAN GURU PAUD TK KB.doc
          SURAT KONTRAK KERJA GURU PENDIDIK PAUD TK KB.docx
          SURAT TUGAS GURU PAUD TK KB.docx
          PROGRAM RENCANA KERJA PAUD KB TK.docx
          KEADAAN PENGELOLA PENDIDIK PAUD TK KB.xlsx
          DAFTAR PELAJARAN DI PAUD TK KB.xlsx
          AGENDA SURAT KELUAR PAUD TA 2015 2016.xlsx
          AGENDA SURAT MASUK PAUD TA 2015 2016.xlsx
          CONTOH BUKU EKSPEDISI LEMBAGA PAUD.docx
          CONTOH BUKU TAMU DINAS DI PAUD.docx
          CONTOH BUKU TAMU UMUM DI PAUD.docx
          CONTOH BUKU TAMU YAYASAN PAUD.docx
          CONTOH STRUKTUR ORGANISASI PAUD.xls
          CONTOH SURAT PENGANTAR PAUD TK KB.docx
          CONTOH TATA TERTIB GURU PAUD TK KB.doc


          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Administrasi Kelembagaan PAUD TK RA KB Contoh Format Lengkap. Semoga bisa bermanfaat.
          Contoh Administrasi Tenaga Pendidik PAUD TK RA

          Diposting oleh Pada 2/23/2018 09:44:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Contoh Administrasi Tenaga Pendidik PAUD TK RA. Download file format .docx Microsoft Word, .xlsx Microsoft Excel dan PDF.

          Contoh Format Administrasi Tenaga Pendidik PAUD TK RA
          Contoh Format Administrasi Tenaga Pendidik PAUD TK RA

          Contoh Format Administrasi Tenaga Pendidik PAUD TK RA

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Format Administrasi Tenaga Pendidik PAUD TK RA ini silahkan lihat preview salah satu file dan unduh berkas lainnya pada link di bawah ini:

          Contoh Format Administrasi Tenaga Pendidik PAUD TK RA



          Download File:

          BUKU INDUK PEGAWAI GURU PTK.doc
          BUKU INDUK PEGAWAI GURU PTK.xls
          PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR GURU PAUD TK KB.docx
          BUKU ABSEN HARIAN GURU PENDIDIK PAUD TK KB.docx
          BUKU PIKET PENDIDIK GURU PAUD TK KB.docx
          BUKU CATATAN PRESTASI PENDIDIK GURU TK KB.docx
          BUKU PENILAIAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.docx
          CATATAN KEGIATAN PENUNJANG GURU TK KB.docx
          BUKU KUMPULAN LAGU ANAK TK KB.pdf
          BUKU KUMPULAN TEPUK ANAK PAUD TK KB.docx
          BUKU KUMPULAN DOA ANAK PAUD TK KB.docx
          CONTOH TATA TERTIB GURU PAUD TK KB.doc
          25 Ide Kreasi Plastisin Play Doh untuk PAUD TK KB TPA.pdf


          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Format Administrasi Tenaga Pendidik PAUD TK RA. Semoga bisa bermanfaat.
          Contoh Format Administrasi Sarana Prasarana PAUD TK RA KB Lengkap

          Diposting oleh Pada 2/20/2018 09:45:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Contoh Format Administrasi Sarana Prasarana PAUD TK RA KB Lengkap. Download file format .docx Microsoft Word.

          Contoh Format Administrasi Sarana Prasarana PAUD TK RA KB Lengkap
          Contoh Format Administrasi Sarana Prasarana PAUD TK RA KB Lengkap

          Contoh Format Administrasi Sarana Prasarana PAUD TK RA KB Lengkap

          Contoh Format Administrasi Sarana Prasarana PAUD TK RA KB Lengkap yang dimaksud adalah terdiri dari:
          1. Buku Inventaris Buku Perpustakaan Guru PAUD TK KB
          2. Buku Inventaris Buku Perpustakaan Anak PAUD TK KB
          3. Buku Inventaris Buku Perpustakaan Umum PAUD TK KB
          4. Buku Inventaris Ape Dalam PAUD TK KB
          5. Buku Inventaris Ape Luar PAUD TK KB
          6. Buku Inventaris Tanah Bangunan PAUD TK KB
          7. Buku Inventaris Kelas PAUD TK KB
          8. Buku Inventaris Barang PAUD TK KB

            Download Contoh Format Administrasi Sarana Prasarana PAUD TK RA KB Format Microsoft Word

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Format Administrasi Sarana Prasarana PAUD TK RA KB ini silahkan lihat preview salah satu file dan unduh file lainnya pada link di bawah ini:

            Contoh Format Administrasi Sarana Prasarana PAUD TK RA KB



            Download File:

            BUKU INVENTARIS BUKU PERPUSTAKAAN GURU PAUD TK KB.docx
            BUKU INVENTARIS BUKU PERPUSTAKAAN ANAK PAUD TK KB.docx
            BUKU INVENTARIS BUKU PERPUSTAKAAN UMUM PAUD TK KB.docx
            BUKU INVENTARIS APE DALAM PAUD TK KB.docx
            BUKU INVENTARIS APE LUAR PAUD TK KB.docx
            BUKU INVENTARIS TANAH BANGUNAN PAUD TK KB.docx
            BUKU INVENTARIS KELAS PAUD TK KB.docx
            BUKU INVENTARIS BARANG PAUD TK KB.docx


            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Format Administrasi Sarana Prasarana PAUD TK RA KB Lengkap. Semoga bisa bermanfaat.
            Prota Prosem RPPM RPPH TK Kelompok B (Usia 5-6 Tahun)

            Diposting oleh Pada 2/19/2018 12:46:00 PM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas Prota Prosem RPPM RPPH TK Kelompok B (Usia 5-6 Tahun). Download file format .docx Microsoft Word.

            Prota Prosem RPPM RPPH TK Kelompok B (Usia 5-6 Tahun)
            Prota Prosem RPPM RPPH TK Kelompok B (Usia 5-6 Tahun)

            Prota Prosem RPPM RPPH TK Kelompok B (Usia 5-6 Tahun)

            Berkas perangkat pembelajaran Prota Prosem RPPM RPPH TK Kelompok B (Usia 5-6 Tahun) ini lebih rincinya terdiri dari:
            • Program Tahunan Kelompok Bermain Usia 2-3 tahun Semester 1 dan 2
            • Program Semester Kelompok Bermain Usia 2-3 tahun Semester 1 dan 2
            • Program Mingguan Kelompok Bermain Usia 2-3 tahun Semester 1
            • Program Mingguan Kelompok Bermain Usia 2-3 tahun Semester 2
            • Program Harian Kelompok Bermain Usia 2-3 tahun Semester 1 minggu ke 1 s.d 8
            • Program Harian Kelompok Bermain Usia 2-3 tahun Semester 1 minggu ke 9 s.d 16
            • Program Harian Kelompok Bermain Usia 2-3 tahun Semester 2 minggu ke 1 s.d 8
            • Program Harian Kelompok Bermain Usia 2-3 tahun Semester 2 minggu ke 9 s.d 16

              Download Prota Prosem RPPM RPPH TK Kelompok B (Usia 5-6 Tahun)

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Prota Prosem RPPM RPPH TK Kelompok B (Usia 5-6 Tahun) ini silahkan lihat preview salah satu file dan unduh file lainnya pada link di bawah ini:

              Contoh RPPH TK Kelompok B (Usia 5-6 Tahun)



              Download File:

              Contoh Program Mingguan PAUD Kurikulum 2013 RPPM TK-B - RPPM TK B 5-6 TAHUN K13 Semester 1.docx
              Program Semester TK B Usia 5-6 Tahun - PROSEM PAUD KURIKULUM 2013 Kelompok B - Semester 1 dan 2.docx
              Prota Program Tahunan TK Kelompok A dan B - PROTAH PAUD KURIKULUM 2013 TK KB TPA Semester 1 dan 2.docx
              RKM RPPM TK-B Kurikulum 2013 Semester 2 - RPPM TK B 5-6 TAHUN K13 Semester 2.docx

              RKH TK B Semester 1 RPPH TK B Semester 1
              RPPH TK-B Semester 1 Minggu 01 - Identitas Diri.docx
              RPPH TK-B Semester 1 Minggu 02 - Tubuhku.docx
              RPPH TK-B Semester 1 Minggu 03 - Lima Panca Indra.docx
              RPPH TK-B Semester 1 Minggu 04 - Keluarga.docx
              RPPH TK-B Semester 1 Minggu 05 - Rumahku.docx
              RPPH TK-B Semester 1 Minggu 06 - Sekolahku.docx
              RPPH TK-B Semester 1 Minggu 07 - Makanan.docx
              RPPH TK-B Semester 1 Minggu 08 - Minuman.docx
              RPPH TK-B Semester 1 Minggu 09 - Pakaian.docx
              RPPH TK-B Semester 1 Minggu 10 - Kebersihan, Kesehatan, Keamanan.docx
              RPPH TK-B Semester 1 Minggu 11 - Binatang Hidup di Darat.docx
              RPPH TK-B Semester 1 Minggu 12 - Binatang Hidup di Air.docx
              RPPH TK-B Semester 1 Minggu 13 - Binatang yang Bisa Terbang .docx
              RPPH TK-B Semester 1 Minggu 14 - Jenis Pohon.docx
              RPPH TK-B Semester 1 Minggu 15 - Tanaman Hias, Tanaman Perdu.docx
              RPPH TK-B Semester 1 Minggu 16 - Jenis Sayur dan Apotik Hidup.docx

              RKH TK B Semester 2 RPPH TK B Semester 2
              RPPH TK-B Semester 2 Minggu 01 - Tempat Rekreasi.docx
              RPPH TK-B Semester 2 Minggu 02 - Perlengkapan Rekreasi.docx
              RPPH TK-B Semester 2 Minggu 03 - Kendaraan Darat.docx
              RPPH TK-B Semester 2 Minggu 04 - Kendaraan Air.docx
              RPPH TK-B Semester 2 Minggu 05 - Kendaraan Udara.docx
              RPPH TK-B Semester 2 Minggu 06 - Pekerjaan Bidang Pendidikan Kesehatan.docx
              RPPH TK-B Semester 2 Minggu 07 - Pekerjaan Bidang Keamanan, Pemerintahan.docx
              RPPH TK-B Semester 2 Minggu 08 - Pekerjaan Bidang Pertanian, Pelayaran, Ekspedisi.docx
              RPPH TK-B Semester 2 Minggu 09 - Air.docx
              RPPH TK-B Semester 2 Minggu 11 - Udara.docx
              RPPH TK-B Semester 2 Minggu 12 - Alat Komunikasi Elektronik.docx
              RPPH TK-B Semester 2 Minggu 10 - Api.docx
              RPPH TK-B Semester 2 Minggu 13 - Alat Komunikasi Cetak, Tradisional.docx
              RPPH TK-B Semester 2 Minggu 14 - Negaraku, Dasar Negara, Bendera.docx
              RPPH TK-B Semester 2 Minggu 15 - Hari Besar Nasional, Pahlawan Nasional.docx
              RPPH TK-B Semester 2 Minggu 16 - Alam Semesta Bumi.docx
              RPPH TK-B Semester 2 Minggu 17 - Matahari Bulan Bintang Pelangi.docx


              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Prota Prosem RPPM RPPH TK Kelompok B (Usia 5-6 Tahun). Semoga bisa bermanfaat.

              Formulir Kontak

              Nama

              Email *

              Pesan *