Juknis Pengelolaan NUPTK Tahun 2018

Diposting oleh Pada 3/02/2018 08:24:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Juknis Pengelolaan NUPTK Tahun 2018. Download file format PDF. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Peraturan Sekjen Kemendibud) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan).

Juknis Pengelolaan NUPTK Tahun 2018
Juknis Pengelolaan NUPTK Tahun 2018

Juknis Pengelolaan NUPTK Tahun 2018

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Juknis Pengelolaan NUPTK Tahun 2018. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Peraturan Sekjen Kemendibud) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan):

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut NUPTK adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penerbitan NUPTK adalah proses pemberian NUPTK kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan ini.

Penonaktifan NUPTK adalah proses pemberhentian pemakaian NUPTK oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan ini.

Reaktivasi NUPTK adalah proses mengaktifkan atau menghidupkan kembali NUPTK yang sebelumnya sudah berstatus nonaktif oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan ini. 

Pendidik adalah guru dan pendidik lainnya pada Satuan Pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut PDSPK adalah unsur pendukung tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibidang data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.

Pengelolaan NUPTK bertujuan untuk:
  1. meningkatkan tata kelola data Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  2. memberikan identitas resmi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
  3. memetakan kondisi riil data Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan.

Penerbitan NUPTK dilakukan oleh PDSPK dengan tahapan:
  1. penetapan calon penerima NUPTK; dan
  2. penetapan penerima NUPTK.

Penetapan calon penerima NUPTK dilakukan apabila Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
  1. sudah terdata dalam pangkalan data dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id atau dapo.paud- dikmas.kemdikbud.go.id.
  2. belum memiliki NUPTK; dan
  3. telah bertugas pada Satuan Pendidikan yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional.

Penetapan calon penerima NUPTK dilakukan dalam jaringan melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id pada tingkat Satuan Pendidikan.

Penetapan penerima NUPTK dilakukan berdasarkan permohonan Penerbitan NUPTK dari Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima NUPTK.

Permohonan Penerbitan NUPTK dilakukan melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id dengan melampirkan syarat sebagai berikut: 
  • Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  • ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir;
  • bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal;
  • bagi yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) melampirkan: 1. Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atau PNS; dan 2. SK penugasan dari Dinas Pendidikan;
  • surat keputusan pengangkatan dari kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan
  • telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya.

PDSPK menerbitkan NUPTK setelah syarat permohonan Penerbitan NUPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diverifikasi dan divalidasi melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id oleh:
  1. kepala Satuan Pendidikan;
  2. kepala Dinas Pendidikan atau Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) sesuai kewenangan; dan
  3. kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas), atau Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) sesuai kewenangan.

PDSPK menetapkan penerima NUPTK dan menginformasikan melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status.

Mekanisme Penerbitan NUPTK
1. Proses penetapan calon penerima NUPTK yaitu sebagai berikut: 1) Satuan Pendidikan melakukan input data pokok pendidikan melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selanjutnya Satuan Pendidikan melakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik. 2) PDSPK melakukan verifikasi dan validasi data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) melalui sistem aplikasi VervalPTK. Data PTK hasil sinkronisasi aplikasi Dapodik kemudian dibandingkan dengan data PTK yang ada di database arsip dengan ketentuan sebagai berikut: a) jika NUPTK valid, maka dilakukan pencocokan data PTK sehingga status NUPTK menjadi valid; b) jika NUPTK tidak valid dan NUPTK kosong, maka data PTK tersebut dijadikan calon penerima NUPTK; c) jika NUPTK tidak valid dan NUPTK tidak kosong, maka dilakukan pencarian lebih lanjut dengan ketentuan sebagai berikut: i. jika data PTK ditemukan sesuai, maka dilakukan pencocokan data PTK sehingga status NUPTK menjadi valid; ii. jika data PTK tidak ditemukan, maka data PTK tersebut dijadikan calon penerima NUPTK.

Satuan Pendidikan memeriksa data PTK yang sudah masuk daftar calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Kemudian, Satuan Pendidikan memberitahukan kepada PTK untuk menyiapkan dokumen persyaratan calon penerima NUPTK. 

2. Proses penetapan penerima NUPTK yaitu sebagai berikut: 1) Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK) menyiapkan dokumen persyaratan calon penerima NUPTK. Setiap dokumen (dokumen asli dan berwarna, bukan fotocopy) tersebut di-scan dan disimpan dalam bentuk salinan digital, kemudian diserahkan kepada Satuan Pendidikan untuk diunggah melalui sistem aplikasi VervalPTK. 2) Satuan Pendidikan memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan dan memastikan sesuai dengan data di sistem aplikasi VervalPTK. Selanjutnya Satuan Pendidikan mengunggah semua dokumen persyaratan dan mengirim pengajuan melalui sistem aplikasi VervalPTK. 3) Atdikbud atau Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Atdikbud atau Dinas Pendidikan memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut diterima atau disetujui. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya. Pengajuan yang ditolak akan kembali menjadi calon penerima NUPTK. 4) BPKLN, LPMP atau BP PAUD-DIKMAS sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. BPKLN, LPMP atau BP PAUD- DIKMAS memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut disetujui atau diterima. Jika tidak valid akan ditolak dan diberikan alasannya. Pengajuan yang ditolak akan kembali menjadi calon penerima NUPTK. 5) PDSPK menerbitkan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BPKLN atau LPMP/BP PAUD-DIKMAS. 

Satuan Pendidikan memeriksa status penetapan penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK, kemudian menginformasikannya kepada PTK terkait. NUPTK yang sudah diterbitkan dapat dilihat melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status. 

Mekanisme Penonaktifan NUPTK:

1) Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK) menyiapkan dokumen persyaratan penonaktifan NUPTK. Setiap dokumen tersebut (dokumen asli dan berwarna, bukan fotocopy) di-scan dan disimpan dalam bentuk salinan digital atau PDF, kemudian diserahkan kepada Satuan Pendidikan untuk diunggah melalui sistem aplikasi VervalPTK. 

2) Satuan Pendidikan memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan dan memastikan sesuai dengan data di sistem aplikasi VervalPTK. Selanjutnya Satuan Pendidikan mengunggah dokumen persyaratan dan mengirim pengajuan melalui sistem aplikasi VervalPTK.

3) Atdikbud atau Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data pengajuan penonaktifan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Atdikbud atau Dinas Pendidikan memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut diterima atau disetujui. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya.

4) BPKLN, LPMP, BP PAUD-DIKMAS melakukan verifikasi dan validasi data pengajuan penonaktifan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. BPKLN, LPMP atau BP PAUD-DIKMAS memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut diterima atau disetujui. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya.

5) PDSPK melakukan verifikasi dan validasi terhadap data pengajuan penonaktifan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Jika data sudah sesuai, maka dilakukan penonaktifan terhadap NUPTK yang bersangkutan.

Satuan Pendidikan memeriksa status pengajuan penonaktifan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK, kemudian menginformasikannya kepada PTK terkait. NUPTK yang sudah dinonaktifkan dapat dilihat melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status. 

Mekanisme Reaktivasi NUPTK sebagai berikut:

1) Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK) menyiapkan dokumen persyaratan reaktivasi NUPTK. Setiap dokumen (dokumen asli dan berwarna, bukan fotocopy) tersebut di-scan dan disimpan dalam bentuk salinan digital PDF, kemudian diserahkan kepada Satuan Pendidikan untuk diunggah melalui sistem aplikasi VervalPTK.

2) Satuan Pendidikan memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan dan memastikan sesuai dengan data di sistem aplikasi VervalPTK. Selanjutnya Satuan Pendidikan mengunggah dokumen persyaratan dan mengirim pengajuan melalui sistem aplikasi VervalPTK.

3) Atdikbud atau Dinas Pendidikan sesuai kewenanganya melakukan verifikasi dan validasi data pengajuan reaktivasi NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Atdikbud atau Dinas Pendidikan memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut diterima atau disetujui. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya.

4) BPKLN, LPMP, atau BP PAUD-DIKMAS melakukan verifikasi dan validasi data pengajuan reaktivasi NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. BPKLN, LPMP, atau BP PAUD-DIKMAS memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut diterima atau disetujui. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya.

5) PDSPK melakukan verifikasi dan validasi terhadap data pengajuan reaktivasi NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Jika data sudah sesuai, maka dilakukan reaktivasi atau pengaktifan kembali terhadap NUPTK yang bersangkutan.

Satuan Pendidikan memeriksa status pengajuan reaktivasi NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK, kemudian menginformasikannya kepada PTK terkait. NUPTK yang sudah dilakukan reaktivasi dapat dilihat melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status.

    Download Juknis Pengelolaan NUPTK Tahun 2018

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Peraturan Sekjen Kemendibud) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Juknis Pengelolaan NUPTK Tahun 2018



    Download File:

    PERATURAN SESJEN NUPTK - Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Peraturan Sekjen Kemendibud) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) .pdf
    LAMPIRAN PERSESJEN NUPTK - Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Peraturan Sekjen Kemendibud) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan).pdf


    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Peraturan Sekjen Kemendibud) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Semoga bisa bermanfaat.
    Contoh Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah Format Microsoft Word

    Diposting oleh Pada 1/15/2018 08:27:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Contoh Format Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah/Madrasah. Download file format .docx Microsoft Word.

    Contoh Format Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah/Madrasah
    Contoh Format Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah/Madrasah

    Contoh Format Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah/Madrasah

    Contoh Format Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah/Madrasah ini antara lain terdiri dari:
    1. Daftar Pembelian / Pengadaan Barang
    2. Daftar Penggunaan Alat
    3. Catatan Keadaan Barang
    4. Kartu Stor
    5. Daftar Inventaris
    6. Buku Induk Barang Inventaris
    7. Buku Golongan Barang Inventaris
    8. Buku Catatan Barang Non Inventaris
    9. Buku Peminjaman Barang

      Download Contoh Format Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah/Madrasah

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Format Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah/Madrasah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Contoh Format Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah/Madrasah



      Download File:
      Contoh Format Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah / Madrasah.docx

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Format Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah/Madrasah. Semoga bisa bermanfaat.
      Contoh Format dan Aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK)

      Diposting oleh Pada 11/16/2017 09:32:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Contoh Format dan Aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK). Download file format .xlsx atau .xlsm Microsoft Excel.

      Contoh Format dan Aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK)
      Contoh Format dan Aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK)

      Contoh Format dan Aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK)

      Pada Contoh Format dan Aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK) ini berisi contohh-contoh format antara lain Format ABK untuk Kepala Sekolah, Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran, Guru Penjas, Guru Agama, Tenaga Administrasi, Penjaga Sekolah, Pustakawan dan Tenaga Kependidikan lainnya. Dilengkapi juga dengan Form Inventarisasi Pemangku Jabatan, Rekapitulasi Jumlah Beban Kerja, Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat, Tingkat Efisiensi Jabatan dan Unit, Prestasi Kerja Jabatan dan Unit dan dilengkapi juga dengan Kuisioner (Data Isian Jabatan).

      Contoh Format dan Aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK) ini mudah-mudahan bisa menjawab pencarian anda di internet terkait dengan ABK seperti contoh ABK untuk guru, contoh analisis beban kerja guru SD, perhitungan beban kerja guru, contoh analisis beban kerja kepala sekolah SD, format beban kerja guru, contoh pengisian formulir analisis jabatan guru, contoh analisis beban kerja guru SMP dan lain-lain.

        Download Contoh Format dan Aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK)

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Format dan Aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK) ini silahkan lihat preview-nya dan unduh pada link di bawah ini:

        Contoh Format dan Aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK)







        Download File:

        Contoh Format Analisis Beban Kerja (ABK) Guru dan Kepala Sekolah/Madrasah MTs.xls
        Contoh Format dan Aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK) Lengkap.xlsm


        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Format dan Aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK). Semoga bisa bermanfaat.
        Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas (Hubungan Masyarakat)

        Diposting oleh Pada 11/03/2017 12:55:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas (Hubungan Masyarakat). Download file format .doc atau .docx Microsoft Word.

        Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas (Hubungan Masyarakat)
        Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas (Hubungan Masyarakat)

        Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas (Hubungan Masyarakat)

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas (Hubungan Masyarakat):

        Program Kerja ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan pendidikan dalam proses hubungan yang sesuai dengan melalui musyawarah Tenaga Edukatif, Administratif, dan Komite Sekolah.

        Sesuai dengan definisi tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. Pada bagian B tentang Pelaksanaan Rencana, pointer 9 berisi Kerja Budaya dan Lingkungan Sekolah dan pointer 10 berisi Peran serta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah.

        Adapun tujuan dari program kerja Wakil Kepala Sekolah urusan hubungan masyarakat adalah:
        1. Meningkatkan kerja sama antar warga sekolah.
        2. Meningkatkan kerja sama antara sekolah dengan masyarakat sekitar sehingga masyarakat merasa memiliki dan tanggung jawab keberadaan sekolah.
        3. Meningkatkan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, komite sekolah sehingga bersama-sama berperan aktif dengan maju mundurnya sekolah.
        4. Menjalin kerjasama dengan alumni.
        5. Menjaga keharmonisan hubungan dengan masyarakat sekitar sehingga keamanan sekolah dapat terpelihara dengan baik.
        6. Meningkatkan dan menumbuh kembangkan jiwa persaudaraan, kebangsaan dan persatuan.
        7. Bersama dengan BP/BK Menjalin hubungan dengan perguruan-perguruan tinggi untuk meningkatkan wawasan peserta didik.
        Adapun sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah terjalinnya hubungan baik antar anggota masyarakat sekolah, masyarakat umum, lingkungan, komite, perguruan tinggi, Dunia usaha dan Industri, tokoh-tokoh masyarakat, alumni dan mendia massa sehingga terciptanya hubungan yang harmonis dan terjalin rapi serta saling pengertian.

        Ruang Lingkup bidang kerja Humas di sekolah ini adalah dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang yang meliputi:
        1. Koordinasi dengan Kepala sekolah dan unsur pimpinan lain.
        2. Kerjasama dengan BP/BK dalam menangani masalah kemampuan, minat dan kekeluargaan.
        3. Kerjasama dengan warga sekolah.
        4. Kerjasama dengan tokoh masyarakat.
        5. Kerja sama dengan aparat pemerintahan Kelurahan.
        6. Menjalin silaturahmi antar Alumni.
        7. Kerjasama dengan perguruan tinggi tentang kemajuan pendidikan.
        8. Mengembangkan persaudaraan dengan lingkungan yang harmonis.
        9. Menjalin kerjasama dengan Kantin sekolah, pengurus OSIS tentang kebersihan lingkungan.

        Disamping hal-hal tersebut diatas waka/PP Humas melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut;
        1. Melakukan Koordinasi secara Kontinue dengan semua unsur pimpinan dan Tata Usaha.
        2. Menerima tamu umum yang berkaitan dengan tugas kehumasan.
        3. Penyampaian informasi terkai tdengan Sertifikasi, Libur Sekolah dan informasi-informasi lain yang ada kaitannya dengan guru dan persekolahan.
        4. Menuliskan berbagai informasi dipapan pengumuman guru kaitannya dengan rapat dinas, rapat awal tahun, rapat kelulusan, rapat akhir tahun dan kenaikan kelas.
        5. Mempersiapkan agenda rapat, dan menyampaikan guru yang tidak hadir pada saat belajar kepada guru piket.
        6. Mempersiapkan pertemuan-pertemuan dengan pengurus komite, jika ada hal yang perlu dibicarakan.
        7. Melakukan Home visit bersama BP/BK, Wali Kelas, jika ada siswa yang sakit, atau siswa yang jarang masuk sekolah.

          Download Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas (Hubungan Masyarakat)

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas (Hubungan Masyarakat) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas (Hubungan Masyarakat)



          Download File:
          Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas (Hubungan Masyarakat).doc

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas (Hubungan Masyarakat). Semoga bisa bermanfaat.
          Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

          Diposting oleh Pada 11/03/2017 12:36:00 PM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Download file format .doc atau .docx Microsoft Word.

          Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
          Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

          Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

          Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan:

          Maksud Pembinaan kesiswaan adalah mengusahakan agar para siswa dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

          Tujuan pembinaan kesiswaan adalah meningkatkan peran serta dan inisitif para siswa untuk menjaga dan membina sekolah sebagai Wiyatamandala  sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh yang bertentangan dengan kebudayaan nasional.

          Sasaran pembinaan kesiswaan adalah seluruh siswa pada setiap jenis, tingkat dan jenjang sekolah

            Download Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



            Download File:
            Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.doc

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Semoga bisa bermanfaat.
            Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana

            Diposting oleh Pada 11/03/2017 12:21:00 PM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Download file format .doc atau .docx Microsoft Word.

            Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana
            Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana

            Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana

            Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana:

            Maksud, Tujuan dan Sasaran Program
            Maksud
            Sebagai pedoman kerja wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

            Tujuan
            1. Meningkatkan  rencana dan program kerja yang akan di laksanakan sehingga dapat mencapai tujuan yang optimal.
            2. Sebagai bahan masukan bagi penyusunan program dan pertimbangan kepala sekolah dalam menetapkan kebijaksanaan serta langkah-langkah pengembangan sekolah selanjutnya.
            3. Agar dapat melaksakan tugas secara rinci, efektif dan efisien sesuai dengan bidang tugas wakasek urusan sarana dan prasarana.

            Sasaran
            Sasaran dari program tahunan wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana adalah untuk membantu sebagian tugas-tugas kepala sekolah dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar di  SD/SMP/SMA.

              Download Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



              Download File:
              Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana.doc

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Semoga bisa bermanfaat.
              Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP

              Diposting oleh Pada 10/02/2017 12:49:00 AM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum untuk SMP. Download file format .doc atau .docx Microsoft Word. Mudah-mudahan bisa dijadikan contoh untuk direvisi kembali dan disesuaikan dengan kondisi sekolah.

              Contoh Program Kerja Wakasek Kurikulum
              Contoh Program Kerja Wakasek Kurikulum

              Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

              Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Contoh Program Kerja Wakasek Kurikulum:

              Latar Belakang
              Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Perkembangan dan perubahan secara terus menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tersebut.

              Atas dasar tuntutan mewujudkan masyarakat seperti itu diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan yang harus dilakukan secara menyeluruh mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, perilaku, pengetahuan, kesehatan, keterampilan dan seni. Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri, dan berhasil di masa datang. Dengan demikian, peserta didik memiliki ketangguhan, kemandirian, dan jati diri yang dikembangkan melalui pembelajaran dan pelatihan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan Program Kerja Kurikulum sekolah yang berbasis pada kompetensi peserta didik.

              Program Kerja Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan sekolah. Sesuai dengan pengertian tersebut, Program Kerja Kurikulum  berisi seperangkat rencana dan pengaturan tentang program yang dibakukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan sekolah.

              Landasan Hukum

              Landasan hukum yang mendasari dalam penyusunan Program Kerja Kurikulum tahun pelajaran ini adalah sebagai berikut ini.
              1. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
              2. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
              3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
              4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi.
              5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
              6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi.
              7. Program Kerja/Renstra SMP Tahun Pelajaran 2012-2013.

              Tujuan
              Rumusan tujuan untuk Program Kerja Kurikulum mengacu pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan-peraturan pemerintah yang menyertainya.

              Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia; mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan demokratis; dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

              Penyelenggaraan pendidikan menengah bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beraKhlak mulia; mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan demokratis; menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi; memiliki etos dan budaya kerja; dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

              Tujuan penyusunan Program Kerja Kurikulum Tahun Pelajaran  ini antara lain sebagai berikut ini.
              1. Terwujudnya tujuan pendidikan di lingkungan sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
              2. Sebagai bahan acuan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dan sekaligus sebagai salah satu alat evaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bidang kurikulum, baik selama pengelolaan berlangsung maupun pada akhir tahun pelajaran ini.
              3. Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program kurikulum baik langsung maupun tidak langsung.

              Ruang Lingkup Program Kerja
              Ruang lingkup Program Kerja Kurikulum Tahun Pelajaran ini meliputi berbagai hal yang berhubungan dengan upaya menggali, memupuk, dan menggerakkan sumber daya pendidikan secara selaras sesuai dengan visi dan misi serta Renstra SMP ini secara keseluruhan.

              Adapun ruang lingkup program kerja urusan kurikulum meliputi hal-hal berikut ini.
              1. Pengelolaan rancangan atau pola pembagian tugas guru.
              2. Pengelolaan jadwal kegiatan belajar mengajar.
              3. Inventarisasi kebutuhan buku referensi.
              4. Pengelolaan kebutuhan format-format perangkat pembelajaran.
              5. Pengelolaan penyusunan perangkat pembelajaran.
              6. Pengelolaan pelaksanaan kegiatan belajar mengejar.
              7. Analisa pencapaian target kurikulum.
              8. Pengelolaan pelaksanaan penilaian/evaluasi belajar.
              9. Evaluasi komponen perangkat kurikulum.
              10. Pengelolaan laporan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

                Download Contoh Program Kerja Wakasek Kurikulum

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Program Kerja Wakasek Kurikulum ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

                Contoh Program Kerja Wakasek Kurikulum



                Download File:

                Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum (Contoh 1).docx 
                Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum (Contoh 2).doc

                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Semoga bisa bermanfaat.
                Contoh Program Kerja Kurikulum untuk SD SMP SMA

                Diposting oleh Pada 7/07/2017 11:14:00 AM dengan No comments

                Berikut ini adalah Contoh Program Kerja Kurikulum untuk SD SMP SMA. Download file format .docx Microsoft Word.

                Contoh Program Kerja Kurikulum untuk SD SMP SMA
                Contoh Program Kerja Kurikulum untuk SD SMP SMA

                Contoh Program Kerja Kurikulum untuk SD SMP SMA

                Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Contoh Program Kerja Kurikulum untuk SD SMP SMA:

                Tugas dan Fungsi Waka Bidang Kurikulum adalah; (1) menjabarkan kurikulum menjadi program operasional pembelajaran di sekolah melalui analisis kurikulum, sinkronisasi, menetapkan kurikulum validasi; (2) menetapkan program pembelajaran, jadwal kegiatan, pembagian tugas mengajar, jadwal pelajaran dan bahan ajar; (3) mengorganisasi / mengkoordinasi kbm baik normatif, adaptif maupun produktif yang terdiri dari: persiapan KBM, pelaksanaan KBM, evaluasi hasil belajar, analisis hasil evaluasi belajar, perbaikan dan pengayaan; (4) mengelola administrasi pendidikan / pengajaran; dan (5) merencanakan dan menyusun program pengembangan kurikulum.

                Tujuan penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja ini tidak lain adalah sebagai acuan dan pedoman yang harus dikerjakan oleh Waka Kurikulum selama tahun pelajaran 2014-2015. Mudah-mudahan dengan adanya Program Kerja ini akan meningkatkan kinerja, sesuai dengan Visi dan Misi TK/SD/SMP/SMA.

                Contoh Program Kerja Kurikulum ini terdiri dari:

                HALAMAN JUDUL
                LEMBAR PENGESAHAN
                KATA PENGANTAR 
                DAFTAR ISI

                BAB I PENDAHULUAN
                1.1 Dasar Pemikiran
                2.1 Landasan Program 
                3.1 Tujuan dan Sasaran Program 

                BAB II KEADAAN DAN KONDISI SEKOLAH 
                2.1 Keadaan Siswa/Peserta Didik
                2.2 Keadaan Guru dan Karyawan
                2.3 Sarana Prasarana Pembelajaran
                2.4 Prestasi Akademik 

                BAB III ADMINISTRASI KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN 
                3.1 Kurikulum
                3.2 Proses Pembelajaran
                3.3 Administrasi Penilaian Pendidikan 

                BAB IV PROGRAM KERJA 
                4.1 Target Bidang Kurikulum 
                4.2 Program Kerja Kurikulum 
                4.3 Rencana Kerja/Action Plan

                BAB V RENCANA ANGGARAN BIAYA PROGRAM KURIKULUM
                4.1 Target Bidang Kurikulum 
                4.2 Program Kerja Kurikulum 
                4.3 Rencana Kerja/Action Plan 

                BAB VI PENUTUP 
                6.1 Kesimpulan 
                6.2 Saran-saran 

                LAMPIRAN-LAMPIRAN 
                1. SK Kepala Sekolah tentang pembagian Tugas Mengajar Guru
                2. Jadual Pelajaran
                3. Peraturan Akademik Sekolah
                4. Pedoman Penilaian 
                5. Program Remedial dan pengayaan
                6. dll.

                  Download Contoh Program Kerja Kurikulum untuk SD SMP SMA

                  Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Program Kerja Kurikulum untuk SD SMP SMA ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

                  Download File:
                  Contoh Program Kerja Kurikulum untuk SD SMP SMA.docx

                  Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Program Kerja Kurikulum untuk SD SMP SMA. Semoga bisa bermanfaat.
                  Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMP MTs SMA MA SMK

                  Diposting oleh Pada 3/07/2017 09:32:00 PM dengan No comments

                  Berikut ini adalah berkas Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMP MTs SMA MA SMK. Download file format .docx Microsoft Word.

                  Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMP MTs SMA MA SMK
                  Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMP MTs SMA MA SMK

                  Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMP MTs SMA MA SMK

                  Berkas Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMP MTs SMA MA SMK ini diharapkan bisa menjawab pencarian anda terkait dengan program kerja wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMP SMA SMK, program kerja wakasek kurikulum document, laporan program kerja waka kurikulum, contoh program kerja wakil kepala sekolah SMP SMA SMK, program kerja wakasek kurikulum SMP SMA SMK 2017, program kerja waka kurikulum SMP SMA SMK 2017, program kerja kurikulum SMP SMA SMK doc dan lain-lain.

                    Download Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMP MTs SMA MA SMK

                    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas ini silahkan lihat atau unduh pada link di bawah ini:

                    Download File:

                    Program Kerja Waka Kurikulum SMP MTs 2016-2017.doc
                    Program Kerja Waka Kurikulum SMK SMA MA 2016-2017.docx


                    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMP MTs SMA MA SMK. Semoga bisa bermanfaat.

                    Lihat juga beberapa informasi atau berkas lainnya yang mungkin sedang diperlukan oleh Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah di bawah ini:












                    Formulir Kontak

                    Nama

                    Email *

                    Pesan *