Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF

Diposting oleh Pada 5/16/2018 11:02:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal. Download file format PDF dan .docx Microsoft Word .

Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF
Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF

Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal:

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.

2. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

4. Badan Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut BAN adalah BAN-S/M dan BAN PAUD dan PNF.

5. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi yang selanjutnya disingkat BAN-S/M Provinsi adalah badan evaluasi nonstruktural di tingkat provinsi yang membantu BAN-S/M dalam pelaksanaan Akreditasi.

6. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF Provinsi adalah badan evaluasi nonstruktural di tingkat provinsi yang membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan Akreditasi.

7. Badan Akreditasi Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BAN Provinsi adalah BAN-S/M dan BAN PAUD dan PNF.

8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

9. Sekolah/Madrasah adalah bentuk Satuan Pendidikan formal yang meliputi sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), sekolah luar biasa (SLB), Satuan Pendidikan kerjasama (SPK) dan Satuan Pendidikan formal lain yang sederajat.

10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah bentuk Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

11. Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut PNF adalah bentuk Satuan Pendidikan yang meliputi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Satuan PNF Sejenis/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

12. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

13. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat perbendaharaan yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.

15. Koordinator Pelaksana Akreditasi adalah petugas di tingkat kabupaten/kota yang membantu kelancaran pelaksanaan akreditasi.

BAB II KELEMBAGAAN BAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2
(1) Akreditasi yang dilakukan Pemerintah dilaksanakan oleh BAN terdiri atas:

a. BAN-S/M untuk Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal; dan

b. BAN PAUD dan PNF untuk Satuan Pendidikan pada PAUD dan Pendidikan Nonformal.

(2) BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3
(1) Anggota BAN terdiri atas ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli profesional/praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.

(2) BAN memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota.

(3) Anggota BAN berjumlah gasal paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

(4) Anggota BAN ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usul tim seleksi.
(5) Ketua dan Sekretaris BAN dipilih oleh anggota BAN berdasarkan suara terbanyak dan ditetapkan oleh Menteri.

(6) Ketua dan Sekretaris BAN dapat membuat kebijakan berdasarkan rapat pleno anggota dan berdasarkan tugas dari Menteri.

(7) Ketua BAN bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas BAN.

(8) Sekretaris BAN bertugas:
a. mengelola pelaksanaan ketatausahaan BAN; dan
b. membantu ketua BAN dalam melaksanakan tugasnya.


Bagian Ketiga
Seleksi
Pasal 4

(1) Pemilihan anggota BAN dilakukan oleh tim seleksi.

(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Jenderal, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, sekretaris unit utama terkait, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5
Syarat menjadi anggota BAN:
a. warga negara Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. berkelakuan baik;
d. tidak pernah dihukum atau sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
e. tidak merangkap jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/Sekolah/Madrasah atau lembaga lainnya, dan/atau jabatan politik; dan
f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh tim seleksi.

Bagian Keempat
Masa Jabatan
Pasal 6

(1) Masa jabatan anggota BAN dalam 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

(2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris BAN dalam 1 (satu) periode keanggotaan yang sama selama 5 (lima) tahun.

(3) Dalam hal anggota BAN berakhir karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengangkat kembali paling banyak 4 (empat) orang anggota periode sebelumnya menjadi anggota baru.

Pasal 7
(1) Anggota BAN berakhir dari jabatan apabila:
a. berakhirnya masa jabatan;
b. mengundurkan diri; 
c. diberhentikan; atau 
d. meninggal dunia.

(2) Anggota BAN dapat diusulkan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila tidak mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas.

(3) Pemberhentian anggota BAN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan karena:
a. tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
b. menjalani hukuman;
c. menduduki jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/Sekolah/Madrasah atau lembaga lainnya, dan/atau jabatan politik; atau
d. berhalangan tetap.

(4) Anggota BAN yang berakhir dari jabatannya dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggantian.

(5) Penggantian anggota BAN yang berakhir dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan kepada Menteri.

BAB III 
TUGAS BAN

Tugas BAN meliputi:

Pasal 8 
a. menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem Akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional;

b. merumuskan kriteria dan perangkat Akreditasi untuk diusulkan kepada Menteri;

c. menetapkan kebijakan pelaksanaan Akreditasi;

d. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat Akreditasi;

e. merencanakan target Akreditasi secara nasional berdasarkan prioritas Kementerian;

f. mengevaluasi proses pelaksanaan Akreditasi dan tindak lanjut hasil Akreditasi;

g. membina dan mengevaluasi BAN Provinsi;

h. memberikan rekomendasi atas hasil Akreditasi;

i. menerbitkan sertifikat hasil Akreditasi kepada Satuan Pendidikan;

j. melaporkan hasil Akreditasi kepada Menteri;

k. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional maupun internasional; dan

l. melaksanakan ketatausahaan BAN.

Pasal 9
(1) Dalam menjalankan tugasnya, BAN dapat mengangkat tim ahli, tim asesor, dan tim ad hoc sesuai dengan kebutuhan.

(2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dan bekerja penuh waktu.

(3) Pemilihan tim ahli dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Ketua BAN.

(4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas anggota BAN.

(5) Ketua BAN melaporkan hasil seleksi tim ahli kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan untuk ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

(6) Masa jabatan tim ahli dalam 1 (satu) periode selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali apabila berkinerja baik.

(7) Tim ahli dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila tidak mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas.

(8) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu BAN dalam:
a. mengembangkan, melaksanakan, dan memelihara sistem aplikasi Akreditasi secara elektronik (e- Akreditasi);
b. menyiapkan bahan pemetaan, target, dan rencana pelaksanaan kegiatan Akreditasi;
c. menyiapkan peta rencana Akreditasi kepada anggota BAN berdasarkan kesiapan Satuan Pendidikan melalui evaluasi diri;
d. menyiapkan bahan evaluasi penugasan dan kinerja asesor;
e. menyiapkan laporan kepada anggota BAN atas validitas laporan hasil visitasi;
f. menyiapkan laporan bahan verifikasi atas laporan validasi BAN Provinsi;
g. memantau pelaksanaan Akreditasi dan menyiapkan laporan hasil pemantauan proses Akreditasi untuk tindak lanjut anggota BAN;
h. menyiapkan evaluasi kelengkapan bahan publikasi;
i. mengelola, mengolah, dan menganalisis data hasil Akreditasi;
j. melaksanakan tugas lainnya terkait pelaksanaan Akreditasi; dan
k. memberikan saran dan masukan sesuai dengan keahlian.

(9) Tim asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh BAN untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan Satuan Pendidikan sebagai bagian dari proses Akreditasi.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tugas, dan fungsi asesor diatur dalam pedoman pelaksanaan Akreditasi yang ditetapkan oleh ketua BAN melalui rapat pleno BAN.

(11) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua BAN melalui rapat pleno BAN untuk membantu perumusan bahan kebijakan Akreditasi melalui pembahasan, pengkajian, dan pendalaman topik tertentu.

(12) Tim ad hoc bersifat sementara dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(13) Tim ad hoc memiliki keahlian dan kepakaran sesuai dengan topik yang akan dibahas, dikaji, dan didalami yang diperlukan oleh BAN.

Pasal 10
(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, BAN didukung oleh sekretariat BAN.

(2) Kepala sekretariat BAN dijabat oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.

(3) Pengelolaan operasional harian sekretariat BAN dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

(4) Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh staf sekretariat BAN.


BAB IV 
KELEMBAGAAN BAN PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11
Dalam pelaksanaan Akreditasi:
a. BAN-S/M dibantu oleh BAN-S/M Provinsi; dan
b. BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 12
(1) Anggota BAN Provinsi terdiri atas ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli pendidikan lainnya dan unsur masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.

(2) BAN Provinsi memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan 
c. anggota.

(3) Anggota BAN Provinsi masing-masing berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan kebutuhan masing-masing provinsi.

(4) Jumlah anggota BAN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan jumlah Satuan Pendidikan dan keluasan wilayah.

(5) Jumlah dan anggota BAN Provinsi ditetapkan oleh Ketua BAN.

(6) Dalam melaksanakan tugasnya, BAN Provinsi dapat dibantu oleh Koordinator Pelaksana Akreditasi.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 13

(1) Pemilihan anggota BAN Provinsi dilakukan melalui seleksi oleh tim seleksi.
(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua BAN.

Pasal 14
Syarat menjadi anggota BAN Provinsi:
a. warga negara Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. berkelakuan baik;
d. tidak pernah dihukum atau sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
e. tidak merangkap jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/Sekolah/Madrasah atau lembaga lainnya, dan/atau jabatan politik; dan
f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh tim seleksi.


Bagian Keempat
Masa Jabatan
Pasal 15

Masa jabatan anggota BAN Provinsi dalam 1 (satu) periode selama 4 (empat) tahun.

Pasal 16
(1) Anggota BAN Provinsi berakhir dari jabatan apabila:
a. berakhirnya masa jabatan;
b. mengundurkan diri; 
c. diberhentikan; atau 
d. meninggal dunia.

(2) Anggota BAN Provinsi dapat diusulkan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila tidak mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas.

(3) Pemberhentian anggota BAN Provinsi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila:
a. tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
b. menjalani hukuman;
c. menduduki jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/Sekolah/Madrasah atau lembaga lainnya, dan/atau jabatan politik; atau
d. berhalangan tetap.

(4) Pemberhentian anggota BAN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi BAN dan ditetapkan melalui rapat pleno BAN.

(5) Anggota BAN Provinsi yang berakhir dari jabatannya dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggantian.


BAB V
TUGAS BAN PROVINSI

Pasal 17
Tugas BAN Provinsi meliputi:
a. melaksanakan kebijakan sistem Akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN;
b. menjalankan kebijakan pelaksanaan Akreditasi Satuan Pendidikan, termasuk penilaian kembali hasil Akreditasi Satuan Pendidikan;
c. melakukan pemetaan Satuan Pendidikan berdasarkan kesiapan Akreditasi berbasis evaluasi diri melalui aplikasi sistem penilaian Akreditasi;
d. merencanakan program dan target Akreditasi tahunan sesuai kesiapan Satuan Pendidikan dan prioritas BAN;
e. menugaskan, memantau, dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan Akreditasi;
f. melakukan sosialisasi kebijakan BAN kepada instansi pemerintah terkait, penyelenggara pendidikan, Satuan Pendidikan, dan masyarakat;
g. melakukan pembinaan dan sosialisasi aplikasi sistem penilaian Akreditasi;
h. mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN;
i. menetapkan hasil Akreditasi sesuai dengan ketentuan BAN;
j. mengelola sistem basis data Akreditasi;
k. melakukan pengendalian mutu pelaksanaan Akreditasi;
l. menyampaikan laporan pelaksanaan program, hasil Akreditasi, dan rekomendasi tindak lanjut kepada BAN dan pemangku kepentingan dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan lingkup kewenangan masing- masing;
m. melakukan penanganan banding yang diajukan atas status Akreditasi dan peringkat terakreditasi;
n. melakukan koordinasi dengan Koordinator Pelaksana Akreditasi di Daerah kabupaten/kota;
o. melakukan sinergi dengan Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu;
p. melaksanakan ketatausahaan BAN Provinsi; dan
q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan BAN.


BAB VI
KEBIJAKAN AKREDITASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18
(1) Status Akreditasi Satuan Pendidikan terdiri atas:
a. terakreditasi; dan 
b. tidak terakreditasi.

(2) Peringkat terakreditasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. terakreditasi A (unggul);
b. terakreditasi B (baik); dan 
c. terakreditasi C (cukup).

(3) Peringkat terakreditasi Satuan Pendidikan mencakup kelayakan seluruh program yang diselenggarakan pada saat Akreditasi.

(4) Peringkat terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penjelasan hasil Akreditasi sehingga Satuan Pendidikan dan para pemangku kepentingan dapat menindaklanjuti hasil Akreditasi.

(5) Peringkat tidak terakreditasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dengan tidak terakreditasi (TT).

(6) Satuan Pendidikan yang dinyatakan tidak terakreditasi (TT) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan rekomendasi dalam bentuk pembinaan, penggabungan, dan/atau penutupan Satuan Pendidikan.

Pasal 19
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAN menggunakan data yang terintegrasi dengan Kementerian.

(2) Akreditasi Satuan Pendidikan dilakukan dengan menggunakan Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian dan Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama.

(3) Nilai dan rekomendasi hasil Akreditasi menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua
Kriteria dan Perangkat Akreditasi

Pasal 20
(1) Kriteria dan perangkat Akreditasi BAN ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Penetapan kriteria dan perangkat Akreditasi BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait.


Bagian Ketiga
Mekanisme Akreditasi

Pasal 21
(1) Pelaksanaan Akreditasi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) Pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila Satuan Pendidikan yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk Akreditasi ulang.

(3) Satuan Pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Akreditasi berakhir.

(4) Satuan Pendidikan yang mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sementara belum dilakukan Akreditasi oleh BAN, tetap memiliki status terakreditasi dengan diberikan surat keterangan perpanjangan masa berlaku Akreditasinya sampai dengan adanya penetapan status Akreditasi baru oleh BAN.

(5) Satuan Pendidikan baru yang telah mendapatkan izin operasional dari Pemerintah Daerah wajib mengajukan Akreditasi setelah memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan.

(6) Satuan Pendidikan yang mendirikan program baru setelah dilakukan Akreditasi maka program baru tersebut harus diakreditasi bersamaan dengan Akreditasi ulang Satuan Pendidikan.

Pasal 22
BAN dapat mencabut status Akreditasi Satuan Pendidikan sebelum berakhirnya masa berlaku Akreditasi apabila:

a. Satuan Pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada BAN;

b. sampai batas waktu yang ditetapkan, Satuan Pendidikan yang memperoleh Akreditasi tidak memenuhi kondisionalitas yang melekat pada status Akreditasi; atau

c. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa Satuan Pendidikan yang bersangkutan sehingga status Akreditasi yang melekat pada Satuan Pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

Pasal 23
(1) Untuk mendukung kegiatan Akreditasi, BAN dan BAN Provinsi mendapat dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari Kementerian.

(2) BAN Provinsi bertempat di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

(3) BAN berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan target kualitatif dan kuantitatif yang jelas kepada Menteri.

(4) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari Menteri.

(5) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 24
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota BAN wajib menjaga efisiensi, efektivitas, dan mematuhi nilai kejujuran, profesionalitas, dan objektifitas dan memanfaatkan peran dan keberadaan asosiasi/organisasi profesi yang mempunyai kredibilitas tinggi.

Pasal 25
Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Akreditasi oleh BAN berpedoman pada prinsip efisiensi, efektifitas, keterbukaan, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LAPORAN

Pasal 26
(1) BAN Provinsi melaporkan hasil Akreditasi Satuan Pendidikan di wilayahnya kepada BAN.

(2) BAN melaporkan kegiatan Akreditasi Satuan Pendidikan kepada Menteri.

(3) Dalam hal urusan pendidikan madrasah dan raudhatul athfal (RA), BAN melaporkan kegiatan Akreditasi kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Agama.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 27
Kementerian, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan penyelenggara Satuan Pendidikan melakukan pembinaan kepada Satuan Pendidikan berdasarkan hasil Akreditasi sesuai dengan kewenangannya.

BAB X
EVALUASI DAN KINERJA

Pasal 28
(1) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan melakukan evaluasi kinerja BAN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran dan dilaporkan kepada Menteri.

(2) Ketua BAN melakukan evaluasi kinerja BAN Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran dan dilaporkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.


BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, keanggotaan badan akreditasi provinsi yang ditetapkan oleh gubernur dan belum habis masa berlakunya akan diperbaharui menjadi BAN Provinsi dan ditetapkan ulang oleh ketua BAN dengan masa berlaku sesuai dengan penetapan gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 827) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1856), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2018
ERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MUHADJIR EFFENDY 


    Download Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF



    Download File:

    Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF.pdf
    Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF.docx


    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal. Semoga bisa bermanfaat.
    POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018

    Diposting oleh Pada 5/08/2018 01:05:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018. Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018. Keputusan BAN-S/M Nomor 082/BAN-SM/SK/2018 Tentang Penggunaan Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018Diterbitkan oleh BANS/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah). Download file format .docx Microsoft Word dan PDF.

    POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018
    POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018

    POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018:

    Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan tagline: Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu. Tagline tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dan mengaktualisasikan moto BAN-S/M: profesional, tepercaya, dan terbuka.

    Akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu memiliki empat pilar. Pertama, perangkat yang bermutu. BAN-S/M berusaha menyempurnakan Perangkat Akreditasi sebagai alat penilaian mutu pendidikan yang valid dan realiable dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan-peraturan yang terkait. Perangkat yang bermutu terdiri atas Instrumen, Petunjuk Teknis, Data dan Informasi Pendukung serta Teknik Penskoran. Perangkat Akreditasi disusun dengan bahasa yang mudah dan sederhana sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dan perbedaan pendapat antara sekolah/madrasah dengan asesor. Perangkat disusun dengan lebih sederhana sehingga memudahkan sekolah/madrasah dalam mempersiapkan akreditasi dan pada saat visitasi. Perangkat Akreditasi dapat diakses melalui website BAN-S/M, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI, dan media lainnya sehingga dapat dipelajari.

    Pilar kedua adalah asesor yang bermutu. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan keterbukaan, BAN-S/M mensyaratkan usia asesor 35-60 tahun, pendidikan sekurang-kurangnya S1, memiliki pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang relevan, dan

    mahir komputer. Bagi asesor dari profesi guru harus berasal dari sekolah/madrasah yang terakreditasi. Asesor juga harus memiliki kecakapan sosial dan berkepribadian luhur. Asesor yang tidak mematuhi kode etik dapat diberhentikan. Rekrutmen asesor dilaksanakan secara terbuka melalui pengumuman di media massa atau pemberitahuan ke lembaga terkait. Setiap orang yang melamar sebagai asesor harus mengikuti tes tulis, wawancara, penilaian portofolio, dan pelatihan calon asesor. Asesor bukanlah mereka yang

    ditunjuk tetapi kalangan profesional yang diseleksi dengan ketat. Asesor adalah salah satu pelaku utama Akreditasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga kepribadian mereka menentukan citra BAN-S/M dan hal-hal lain yang terkait dengan Akreditasi.

    Pilar ketiga adalah manajemen yang bermutu. BAN-S/M berusaha memperbaiki sistem manajemen baik yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan. monitoring dan evaluasi. Proses penetapan kuota dan sekolah/madrasah diperbaiki sehingga lebih cepat, adil, dan objektif. Usaha penyempurnaan manajemen dapat dilihat dari perubahan prosedur operasional standar (POS). Melalui POS pihak-pihak yang terkait dengan Akreditasi khususnya BAP-S/M dan Kepala Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan kegiatan dengan benar. Termasuk ke dalam pilar ketiga adalah pertanggungjawaban keuangan yang benar, kinerja, dan komunikasi yang semakin baik.

    Pilar keempat adalah hasil-hasil yang bermutu. BAN-S/M mulai mengembangkan sistem database yang memuat hasil dan peringkat Akreditasi. Hasil-hasil Akreditasi terintegrasi dengan data pokok pendidikan, dan memuat data tentang keadaan sekolah/madrasah sehingga menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. BAN-S/M mencatat beberapa Daerah mulai menjadikan hasil Akreditasi sebagai bagian dari program peningkatan mutu pendidikan. BAN-S/M senantiasa memberikan data-data yang lengkap dan mutakhir (available), mudah diakses (accessable), dan bermanfaat (beneficial). Berbagai pihak dapat mengolah dan memanfaatkan hasil Akreditasi untuk kepentingan studi, pemetaan mutu pendidikan, dan perencanaan pembangunan.

    POS ini digunakan oleh BAN-S/M dan BAP-S/M untuk melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah dengan syarat kepengurusan BAN-S/M dan BAP-S/M sesuai dengan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah dan peraturan perundangan yang berlaku.

    Pada berkas POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018 ini bersisi beberpa point penting antara lain:
    • Keputusan BAN-S/M Tentang Penggunaan Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018
    • Alur Proses Akreditasi Sekolah/Madrasah
    • Langkah ke-1 Sosialisasi Dan Pengisian Data Isian Akreditasi (DIA) Dalam Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah (Sispena-S/M)
    • Langkah ke-2 Penetapan Sekolah/Madrasah Yang Akan Divisitasi Dan Penugasan Asesor 
    • Langkah Ke-3 Visitasi Ke Sekolah/Madrasah
    • Langkah Ke-4 Validasi Proses Dan Hasil Visitasi
    • Langkah Ke-5 Verifikasi Hasil Validasi Dan Penyusunan Rekomendasi
    • Langkah Ke-6 Penetapan Hasil Dan Rekomendasi Akreditasi
    • Langkah Ke-7 Pengumuman Hasil Akreditasi
    • Langkah Ke-8 Penerbitan Sertifikat Akreditasi Dan Rekomendasi

      Download POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018



      Download File:

      POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018.pdf
      POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018.docx


      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
      POS Akreditasi Sekolah Tahun 2018 Download Instrumen dan Perangkat Terbaru

      Diposting oleh Pada 2/23/2018 10:19:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas POS Akreditasi Sekolah Tahun 2018 Download Instrumen dan Perangkat Terbaru. Download file POS Akreditasi Sekolah Tahun 2018 format PDF.

      POS Akreditasi Sekolah Tahun 2018 Download Instrumen dan Perangkat Terbaru
      POS Akreditasi Sekolah Tahun 2018

      POS Akreditasi Sekolah Tahun 2018 Download Instrumen dan Perangkat Terbaru

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas POS Akreditasi Sekolah Tahun 2018  ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      POS Akreditasi Sekolah Tahun 2018



      Download File:
      POS AKREDITASI 2018.02.20 Final 2.pdf

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file POS Akreditasi Sekolah Tahun 2018 Download Instrumen dan Perangkat Terbaru. Semoga bisa bermanfaat.
      Bukti Fisik Akreditasi Sekolah

      Diposting oleh Pada 2/12/2018 09:02:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Bukti Fisik Akreditasi Sekolah. Download file format .docx Microsoft Word, .pptx Microsoft PowerPoint, .xlsx Microsoft Excel dan PDF.

      Bukti Fisik Akreditasi Sekolah
      Bukti Fisik Akreditasi Sekolah

      Bukti Fisik Akreditasi Sekolah

      Berikut ini kutipan teks keterangan terkait dengan berkas Bukti Fisik Akreditasi Sekolah:

      Saat ini, Akreditasi Sekolah dilakukan secara online pada aplikasi SisPenA, semua instrumen kuisioner dalam akreditasi online memerlukan jawaban berupa berkas file bukti fisik akreditasi, berbagai macam berkas dalam 8 standar nasional pendidikan dan berkas-berkas pendukung lainnya.

      1. Periksalah kelengkapan perangkat Akreditasi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK yang terdiri atas: a. Instrumen Akreditasi; b. Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Akreditasi; c. Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung (IPDIP) Akreditasi; dan d. Teknik Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi. Keempat dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, sebelum memilih jawaban pada butir-butir pernyataan ins- trumen Saudara harus mempelajari/memahami Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi dan mengisi Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung (IPDIP) Akreditasi.
      2. Isilah instrumen akreditasi SMP/MTs dengan cara memberi tanda ceklis (√) pada kotak opsi jawaban “A”, “B”, “C”, “D”, atau “E” pada butir instrumen yang meliputi 8 (delapan) komponen standar nasional pendidikan: a. komponen standar isi nomor 1—9; b. komponen standar proses nomor 10—30; c. komponen standar kompetensi lulusan nomor 31—37; d. komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan nomor 38—56; e. komponen standar sarana dan prasarana nomor 57—80; f. komponen standar pengelolaan nomor 81—95; g. komponen standar pembiayaan nomor 96—111; dan h. komponen standar penilaian nomor 112—124. 
      3. Jawablah semua butir secara obyektif dan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya yang ada di Sekolah.
      4. Siapkanlah seluruh bukti fisik yang dipersyaratkan dalam Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung (IPDIP) Akreditasi yang akan digunakan oleh Tim Asesor pada saat melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi.
      5. Sebelum mengisi Instrumen Akreditasi, isilah terlebih   dahulu   (a) pernyataan kepala sekolah/madrasah; dan (b) data identitas sekolah/madrasah.

      Selengkapnya mengenai Petunjuk Umum Akreditasi Sekolah, silahkan lihat juga berkas-berkas:
      Instrumen dan Perangkat Akreditasi SD/MI
      Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMP/MTs
      Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMA/MA
      Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMK

        Download Bukti Fisik Akreditasi Sekolah

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Bukti Fisik Akreditasi Sekolah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Download File:

        1. FORMAT STANDAR ISI - Bukti Fisik Standar Isi.zip
        2. FORMAT STANDAR PROSES - Bukti Fisik Standar Proses.zip
        3. FORMAT STANDAR KOMPETENSI LULUSAN - Bukti Fisik Standar Kompetensi Lulusan.zip
        4. FORMAT STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - Bukti Fisik Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.zip
        5. FORMAT SARANA DAN PRASARANA - Bukti Fisik Standar Sarana dan Prasarana.zip
        6. FORMAT STANDAR PENGELOLAAN - Bukti Fisik Standar Pengelolaan.zip
        7. FORMAT STANDAR PEMBIAYAAN - Bukti Fisik Standar Pembiayaan.zip
        8. FORMAT STANDAR PENILAIAN - Bukti Fisik Standar Penilaian.zip
        Dokumen Pendudukung Lainnya I.zip
        Dokumen Pendukung Lainnya II.rar
        Format Pernyataan Kepala Sekolah.docx
        Juknis Panduan Sispena.pdf
        POS Akreditasi Sekolah.pdf


        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Bukti Fisik Akreditasi Sekolah. Semoga bisa bermanfaat.

        Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan Akreditasi Sekolah di bawah ini.


        Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMK 2017 Format Microsoft Word

        Diposting oleh Pada 2/11/2018 11:08:00 AM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMK Terbaru (Tahun 2017/2018). Download file format .docx Microsoft Word dan PDF. Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMK Terbaru (Tahun 2017/2018) ini masih diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 005/H/AK/2017 tentang  Kriteria  dan  Perangkat Akreditasi SMK.

        Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMK 2017 Format Microsoft Word
        Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMK 2017 Format Microsoft Word

        Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMK 2017/2018 

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMK Terbaru Tahun 2017/2018:

        Instrumen Akreditasi sekolah/madrasah ini terdiri atas delapan komponen standar nasional pendidikan yang disusun oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) dan instrumen juga disusun dengan mengacu pada peraturan terkait lainnya. Standar nasional pendidikan tersebut meliputi: (1). standar isi, (2). standar proses, (3). standar kompetensi lulusan, (4). standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5). standar sarana dan prasarana, (6). standar pengelolaan, (7). standar pembiayaan, dan (8). standar penilaian pendidikan. Sedangkan Perangkat Akreditasi SMK terdiri atas: (1) Instrumen Akreditasi, (2) Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Akreditasi, (3) Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi, dan (4) Pedoman Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi. Keempat dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, sebelum memilih jawaban pada butir-butir pernyataan instrumen sekolah/madrasah, Saudara harus mempelajari/memahami Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi dan mengisi Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi.

        Kelengkapan perangkat Akreditasi SMK yang terdiri atas:
        1. Instrumen Akreditasi SMK;
        2. Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Akreditasi SMK;
        3. Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi SMK; dan
        4. Teknik Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi SMK.

        Keempat dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, sebelum memilih jawaban pada butir-butir pernyataan instrumen, harus terlebih dahulu mempelajari/memahami Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi dan mengisi Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi.

          Download Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMK 2017/2018 Format Microsoft Word

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMK Terbaru Tahun 2017/2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMK Terbaru Tahun 2017/2018



          Download File:

          Perangkat Akreditasi SMK 2017.docx
          Perangkat Akreditasi SMK 2017.pdf


          Sumber: http://bansm.or.id

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMK Terbaru Tahun 2017/2018. Semoga bisa bermanfaat.

          Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


          Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMA-MA 2017 Format Microsoft Word

          Diposting oleh Pada 2/10/2018 09:53:00 PM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMA-MA Terbaru (Tahun 2017/2018). Download file format .docx Microsoft Word dan PDF. Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMA-MA Terbaru (Tahun 2017/2018) ini masih diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 004/H/AK/2017 tentang  Kriteria  dan  Perangkat Akreditasi SMA/MA.

          Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMA-MA 2017 Format Microsoft Word
          Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMA-MA 2017 Format Microsoft Word

          Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMA-MA 2017/2018 

          Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMA-MA Terbaru Tahun 2017/2018:

          Instrumen Akreditasi sekolah/madrasah ini terdiri atas delapan komponen standar nasional pendidikan yang disusun oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) dan instrumen juga disusun dengan mengacu pada peraturan terkait lainnya. Standar nasional pendidikan tersebut meliputi: (1). standar isi, (2). standar proses, (3). standar kompetensi lulusan, (4). standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5). standar sarana dan prasarana, (6). standar pengelolaan, (7). standar pembiayaan, dan (8). standar penilaian pendidikan. Sedangkan Perangkat Akreditasi SMA/MA terdiri atas: (1) Instrumen Akreditasi, (2) Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Akreditasi, (3) Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi, dan (4) Pedoman Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi. Keempat dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, sebelum memilih jawaban pada butir-butir pernyataan instrumen sekolah/madrasah, Saudara harus mempelajari/memahami Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi dan mengisi Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi.

          Kelengkapan perangkat Akreditasi SMA/MA yang terdiri atas:
          1. Instrumen Akreditasi SMA/MA;
          2. Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Akreditasi SMA/MA;
          3. Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi SMA/MA; dan
          4. Teknik Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi SMA/MA.

          Keempat dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, sebelum memilih jawaban pada butir-butir pernyataan instrumen, harus terlebih dahulu mempelajari/memahami Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi dan mengisi Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi.

            Download Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMA-MA 2017/2018 Format Microsoft Word

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMA-MA Terbaru Tahun 2017/2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

            Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMA-MA Terbaru Tahun 2017/2018



            Download File:

            Perangkat Akreditasi SMA-MA 2017.docx
            Perangkat Akreditasi SMA-MA 2017.pdf


            Sumber: http://bansm.or.id

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMA-MA Terbaru Tahun 2017/2018. Semoga bisa bermanfaat.

            Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


            Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMP-MTs Terbaru Format Microsoft Word

            Diposting oleh Pada 2/10/2018 07:18:00 PM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMP-MTs Terbaru (Tahun 2017/2018). Download file format .docx Microsoft Word dan PDF. Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMP-MTs Terbaru (Tahun 2017/2018) ini masih diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 003/H/AK/2017 tentang  Kriteria  dan  Perangkat Akreditasi SMP/MTs.

            Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMP-MTs 2017 Format Microsoft Word
            Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMP-MTs 2017 Format Microsoft Word

            Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMP-MTs 2017/2018 

            Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMP-MTs Terbaru Tahun 2017/2018:

            Perangkat Akreditasi 2017 merupakan satu kesatuan yang terdiri atas instrumen, petunjuk teknis, data pendukung, dan sistem penskoran. Proses penyusunan dan pengembangan Perangkat Akreditasi 2017 membutuhkan waktu lebih dari tiga tahun melalui tahapan kajian/penyusunan naskah akademik, uji coba di provinsi, expert judgement, validasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), penyelerasan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan diskusi dengan Balitbang Kemendikbud serta pihak-pihak terkait lainnya. Perangkat Akreditasi 2017 berbeda dengan Perangkat Akreditasi sebelumnya. Pertama, dari sisi rujukan. Perangkat Akreditasi 2017 mengacu kepada Undang- undang Sistem Pendidikan Nasional 20/2003, Peraturan Pemerintah yang terkait dengan pendidikan, Standar Nasional Pendidikan (SNP), Peraturan dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta peraturan kependidikan lain yang terkait. Kedua, dari sisi jumlah butir dan metode penyajian. Perangkat Akreditasi 2017 memiliki jumlah butir pernyataan yang lebih relevan dan koheren. Masing- masing pernyataan disertai dengan petunjuk teknis, data pendukung dan bobot butir yang jelas sehingga memudahkan sekolah/madrasah, asesor dan pengguna. Selain itu dapat dikurangi semaksimal mungkin perbedaan pemahaman dan penilaian antara sekolah/madrasah dengan asesor untuk menjamin objektivitas hasil penilaian. Ketiga, pemeringkatan dan hasil akreditasi. Perangkat Akreditasi 2017 memiliki skor pemeringkatan yang lebih tinggi, dan hasil Akreditasi yang meliputi nilai, peringkat, dan predikat. Pada Perangkat Akreditasi sebelumnya hasil akreditasi hanya menyebutkan nilai dan peringkat. Keempat, teknik pengolahan data dengan Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah (SisPenA SM) berbasis web responsive yang dapat juga diakses dari berbagai perangkat mobile (smartphone, tab, dll.) untuk mempercepat dan mempermudah penyajian hasil Akreditasi.

            Kelengkapan perangkat Akreditasi SMP/MTs ini terdiri atas:
            1. Instrumen Akreditasi SMP/MTs;
            2. Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Akreditasi SMP/MTs;
            3. Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung (IPDIP) Akreditasi SMP/MTs; dan
            4. Teknik Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi SMP/MTs.

              Download Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMP-MTs 2017/2018 Format Microsoft Word

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMP-MTs Terbaru Tahun 2017/2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

              Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMP-MTs Terbaru Tahun 2017/2018



              Download File:

              Perangkat Akreditasi SMP-MTs 2017.docx
              Perangkat Akreditasi SMP-MTs 2017.pdf


              Sumber: http://bansm.or.id

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Instrumen dan Perangkat Akreditasi SMP-MTs Terbaru Tahun 2017/2018. Semoga bisa bermanfaat.

              Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


              Instrumen dan Perangkat Akreditasi SD-MI 2017 Format Microsoft Word

              Diposting oleh Pada 2/10/2018 05:59:00 PM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas Instrumen dan Perangkat Akreditasi SD-MI 2017. Download file format .docx Microsoft Word dan PDF.

              Instrumen dan Perangkat Akreditasi SD-MI 2017 Format Microsoft Word
              Instrumen dan Perangkat Akreditasi SD-MI 2017 Format Microsoft Word

              Instrumen dan Perangkat Akreditasi SD-MI 2017 Format Microsoft Word

              Berikut ini kutipan teks dan keterangan dari berkas Instrumen dan Perangkat Akreditasi SD-MI 2017 Format Microsoft Word:

              Berkas Instrumen dan Perangkat Akreditasi SD-MI 2017 merupakan instrumen akreditasi terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi untuk SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah).

              Instrumen Akreditasi sekolah/madrasah ini terdiri atas delapan komponen standar nasional pendidikan yang disusun oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) dan instrumen juga disusun dengan mengacu pada peraturan terkait lainnya. Standar nasional pendidikan tersebut meliputi: (1). standar isi, (2). standar proses, (3). standar kompetensi lulusan, (4). standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5). standar sarana dan prasarana, (6). standar pengelolaan, (7). standar pembiayaan, dan (8). standar penilaian pendidikan. Sedangkan Perangkat Akreditasi SD/MI terdiri atas: (1) Instrumen Akreditasi, (2) Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Akreditasi, (3) Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi, dan (4) Pedoman Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi. Keempat dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, sebelum memilih jawaban pada butir-butir pernyataan instrumen sekolah/madrasah, Saudara harus mempelajari/memahami Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi dan mengisi Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi.

              Menurut Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 60 ayat (1) akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; ayat (2) akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik; ayat (3) akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Selanjutnya, dalam PP 19 Tahun 2005 Pasal 87, ayat (1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; ayat (2) dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur; ayat (3) badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri; ayat (4) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.

                Download Instrumen dan Perangkat Akreditasi SD-MI 2017 Format Microsoft Word

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Instrumen dan Perangkat Akreditasi SD-MI 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

                Instrumen dan Perangkat Akreditasi SD-MI 2017 Format Microsoft Word



                Download File:

                Instrumen dan Perangkat Akreditasi SD-MI 2017.docx
                Instrumen dan Perangkat Akreditasi SD-MI 2017.pdf


                Sumber: Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah http://bansm.or.id

                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Instrumen dan Perangkat Akreditasi SD-MI 2017 Format Microsoft Word. Semoga bisa bermanfaat.

                Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


                POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018

                Diposting oleh Pada 2/08/2018 09:26:00 PM dengan No comments

                Berikut ini adalah berkas Pedoman Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018. Download file format PDF.

                POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018
                POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018

                POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018

                Dalam Pedoman Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018 ini dijelaskan mengenai 8 langkah Mekanisme Akreditasi Sekolah/Madrasah yang terdiri dari:
                • Langkah Ke-1 PENETAPAN SASARAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
                • Langkah Ke-2 PENETAPAN SEKOLAH/MADRASAH SASARAN VISITASI DAN PENUGASAN ASESOR
                • Langkah Ke-3 VISITASI KE SEKOLAH/MADRASAH
                • Langkah Ke-4 VALIDASI PROSES DAN HASIL VISITASI
                • Langkah Ke-5 VERIFIKASI HASIL VALIDASI DAN PENYUSUNAN REKOMENDASI
                • Langkah Ke-6 PENETAPAN HASIL DAN REKOMENDASI AKREDITASI
                • Langkah Ke-7 PENERBITAN SERTIFIKAT AKREDITASI DAN REKOMENDASI
                • Langkah Ke-8 SOSIALISASI HASIL AKREDITASI

                  Download POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018

                  Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Pedoman Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

                  POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018



                  Download File:
                  POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018.pdf

                  Sumber: http://bansm.or.id

                  Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Pedoman Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.

                  Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


                  Formulir Kontak

                  Nama

                  Email *

                  Pesan *