Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Tentang PPDB TK SD SMP SMA SMK

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Tentang PPDB TK SD SMP SMA SMK

Diposting oleh Sisi Edukasi Pada 6/25/2019 08:48:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perubahan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB pada TK SD SMP SMA SMK. Download file format PDF.

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perubahan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB pada TK SD SMP SMA SMK

Untuk melihat berkas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK silahkan baca atau unduh di sini.

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perubahan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB pada TK SD SMP SMA SMK

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perubahan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB pada TK SD SMP SMA SMK:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, perlu memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru;

b. bahwa tata cara penerimaan peserta didik baru sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 192);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
a. zonasi;
b. prestasi; dan
c. perpindahan tugas orang tua/wali.

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.

(3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.

(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

(5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.

(6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

(7) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

(3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

(4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) termasuk kuota bagi:
a. peserta didik tidak mampu; dan/atau
b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

(2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(3) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) SMA/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung.

(5) Orang tua/wali peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, juga wajib menyatakan bersedia mengembalikan biaya pendidikan dalam surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.

(7) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

(8) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(9) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

(10) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah- olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditentukan berdasarkan:
a. nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN; dan/atau
b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

(2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

5. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kementerian melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan sanksi kepada gubernur atau bupati/walikota bagi Pemerintah Daerah yang membuat peraturan tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

b. dihapus.

c. Gubernur atau bupati/walikota memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota berupa:
1. teguran tertulis;
2. penundaan atau pengurangan hak;
3. pembebasan tugas; dan/atau
4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

d. Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
1. teguran tertulis;
2. penundaan atau pengurangan hak;
3. pembebasan tugas; dan/atau
4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

(2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Download Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perubahan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB pada TK SD SMP SMA SMK

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perubahan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB pada TK SD SMP SMA SMK ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perubahan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB pada TK SD SMP SMA SMK

Download File:

Download Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perubahan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB pada TK SD SMP SMA SMK

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perubahan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB pada TK SD SMP SMA SMK. Semoga bisa bermanfaat.

Surat Edaran Tentang Pedoman Pengisian Blangko Ijazah 2019

Surat Edaran Tentang Pedoman Pengisian Blangko Ijazah 2019

Diposting oleh Sisi Edukasi Pada 6/22/2019 11:05:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Nomor 5951/D/KS/2019 Tentang Pedoman Pengisian Blangko Ijazah 2019. Download file format PDF.

Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Nomor 5951/D/KS/2019 Tentang Pedoman Pengisian Blangko Ijazah 2019

Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Nomor 5951/D/KS/2019 Tentang Pedoman Pengisian Blangko Ijazah 2019

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Nomor 5951/D/KS/2019 Tentang Pedoman Pengisian Blangko Ijazah 2019:

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 0038/D/HK/2019 tentang Pedoman Bentuk, Spesifikasi Teknis, Tata cara dan Mekanisme Pengisian Blangko Ijazah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, pada lampiran I bagian F nomor 3 tertulis:

"Nomor ljazah untuk SPK pada bagian bawah halaman muka mencakup kode jenjang pendidikan, kode satuan pendidikan, kode "SPK", dan nomor seri (nomorator)".

Seharusnya:

"Nomor ijazah untuk SPK pada bagian bawah halaman muka mencakup kode penerbitan, kode jenjang pendidikan, kode satuan pendidikan, kode "SPK", dan nomor seri (nomorator)".

2. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, pada lampiran II bagian B nomor 10 tertulis:

"Angka 10 diisi dengan nomor peserta Ujian Nasional terdiri atas 14 (empat belas) digit sesuai dengan nomor peserta yang tertera pada kartu tanda peserta Ujian Nasional dan sama dengan yang tertera di Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN). 1 (satu) digit berisi informasi jenjang pendidikan, 2 (dua) digit berisi informasi tahun, 2 (dua) digit berisi informasi kode provinsi, 2 (dua) digit berisi informasi kode kabupaten/kota, 3 (tiga) digit berisi informasi kode sekolah, 3 (tiga) digit berisi informasi kode urut peserta, dan 1 (satu) digit berisi informasi validasi.

Khusus untuk Ijazah SD dan SDLB, angka 10 diisi dengan nomor peserta ujian sekolah".

Seharusnya:

"Angka 10 diisi dengan nomor peserta Ujian Nasional terdiri atas 16 (enam belas) digit sesuai dengan nomor peserta yang tertera pada kartu tanda peserta Ujian Nasional dan sama dengan yang tertera di Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN). 1 (satu) digit berisi informasi jenjang pendidikan, 2 (dua) digit berisi informasi tahun, 2 (dua) digit berisi informasi kode provinsi, 2 (dua) digit berisi informasi kode kabupaten/kota, 4 (empat) digit berisi informasi kode sekolah, 4 (empat) digit berisi informasi kode urut peserta, dan 1 (satu) digit berisi informasi validasi.

Khusus Untuk Ijazah SD dan SDLB, angka 10 diisi dengan nomor peserta ujian sekolah".

Selain perubahan tersebut di atas, terkait penggunaan blangko ijazah SMK Tahun Pelajaran 2018/2019, dengan hormat kami menghimbau agar:

1. Mendistribusikan blangko ijazah untuk kurikulum 2013 sesuai dengan spesifikasi sebagaimana diatur dalam Perdirjen Dikdasmen sebagaimana tersebut di atas kepada seluruh SMK baik yang menerapkan kurikulum 2013 maupun yang menerapkan kurikulum 2013 edisi revisi.

2. Mengisi halaman depan blangko ijazah pada bagian "Paket Keahlian"untuk lulusan SMK yang menerapkan Kurikulum 2013 edisi revisi sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian SMK/MAK, dengan nama Kompetensi Keahlian yang diselenggarakan.

Lebih lanjut mengenai penjelasan pengisian blangko ijazah SMK, akan diterbitkan Petunjuk Teknis oleh Direktorat Pembinaan SMK.

Download Surat Edaran Tentang Pedoman Pengisian Blangko Ijazah 2019

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Nomor 5951/D/KS/2019 Tentang Pedoman Pengisian Blangko Ijazah 2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Pedoman Pengisian Blangko Ijazah 2019

Download File:

Download Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Nomor 5951/D/KS/2019 Tentang Pedoman Pengisian Blangko Ijazah 2019.pdf

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Nomor 5951/D/KS/2019 Tentang Pedoman Pengisian Blangko Ijazah 2019. Semoga bisa bermanfaat.

Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PPDB 2019, Ketentuan mengenai Prosentasi Jalur Zonasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari Daya Tampung Sekolah

Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PPDB 2019, Ketentuan mengenai Prosentasi Jalur Zonasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari Daya Tampung Sekolah

Diposting oleh Sisi Edukasi Pada 6/22/2019 09:01:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PPDB 2019, Ketentuan mengenai Prosentasi Jalur Zonasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang  Tua/Wali dari Daya Tampung Sekolah. Download file format PDF.

Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PPDB 2019

Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PPDB 2019

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PPDB 2019:

Dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2019, ketentuan mengenai pendaftaran peserta• didik baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,• Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang menyatakan bahwa:
a. jalur zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
b. jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) di luar zonasi dari daya tampung Sekolah; dan
c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah,
mengingat kondisi beberapa daerah yang belum dapat melaksanakan secara optimal, maka dapat dilaksanakan dengan ketentuan persentase sebagai berikut:

1. jalur zonasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
2. jalur prestasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah; dan
3. jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami melakukan perubahan ketentuan tersebut melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dengan menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatas, serta kami mengimbau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang perlu melakukan penyesuaian agar dapat melaksanakan ketentuan tersebut.

Download Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PPDB 2019

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PPDB 2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PPDB 2019

Download File:

Download Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PPDB 2019.pdf

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PPDB 2019. Semoga bisa bermanfaat.

Penggunaan Seragam Hitam Setiap Hari Kamis untuk ASN di Lingkungan Kemendagri

Penggunaan Seragam Hitam Setiap Hari Kamis untuk ASN di Lingkungan Kemendagri

Diposting oleh Sisi Edukasi Pada 6/20/2019 02:04:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas mengenai Penggunaan Seragam Hitam Setiap Hari Kamis untuk ASN di Lingkungan Kemendagri yaitu Surat Edaran Kemendagri Nomor 025/4660/SJ Tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut ASN Kemendagri. Download file format PDF.

Surat Edaran Kemendagri Nomor 025/4660/SJ Tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut ASN Kemendagri

Surat Edaran Kemendagri Nomor 025/4660/SJ Tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut ASN Kemendagri

Dikutip dari laman resmi Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 025/4660/SJ tanggal 12 Juni 2019.

"Edaran dikeluarkan dalam rangka meningkatkan ketertiban, disiplinann, keseragaman dan kerapihan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)," kata Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo.

Diantara hal-hal yang harus diperhatikan seluruh PNS lingkup Kemendagri dan BNPP adalah sebagai berikut.

Pertama, dalam penggunaan pakaian dinas seluruh PNS tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dengan nenggunakan mutz dan atribut yang telah diatur.

Kedua, dalam pelaksanaan upacara/apel agar PNS yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dikumpulkan dalam satu barisan tersendiri, masing-masing atasan mengingatkan jajaran di bawahnya dan memberikan pembinaan.

Ketiga, khusus pada hari kamis mengunakan pakaian baju dan celana/rok warna hitam.

Keempat, pengaturan penggunaan tanda bintang dan melati akan ditetapkan segera sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Surat Edaran Kemendagri Nomor 025/4660/SJ Tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut ASN Kemendagri:

Dalam rangka meningkatkan tertib, disiplin, keseragaman, dan kerapihan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), bersama ini dimintakan perhatian seluruh PNS hal-hal berikut:

1. Dalam penggunaan pakaian dinas seluruh PNS tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dengan menggunakan mutz dan atribut sebagaimana terlampir;
2. Dalam pelaksanaan upacara/apel agar PNS yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dikumpulkan dalam satu barisan tersendiri, masing-masing atasan mengingatkan jajaran dibawahnya dan memberikan pembinaan;
3. Khusus pada hari kamis menggunakan pakaian baju dan celana/rok warna hitam; dan
4. Pengaturan penggunaan tanda bintang dan melati akan ditetapkan segera sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Download Surat Edaran Kemendagri Nomor 025/4660/SJ Tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut ASN Kemendagri

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Edaran Kemendagri Nomor 025/4660/SJ Tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut ASN Kemendagri ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Surat Edaran Kemendagri Nomor 025/4660/SJ Tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut ASN Kemendagri

Download File:

Link 1 SENo025-4660-SJ.pdf  Link 2 SENo025-4660-SJ.png - [ Surat Edaran Kemendagri Nomor 025/4660/SJ Tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut ASN Kemendagri ]

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Edaran Kemendagri Nomor 025/4660/SJ Tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut ASN Kemendagri. Semoga bisa bermanfaat.

Materi dan Latihan Soal Tes CPNS-ASN SKD SKB CAT Terbaru

Materi dan Latihan Soal Tes CPNS-ASN SKD SKB CAT Terbaru

Diposting oleh Sisi Edukasi Pada 6/18/2019 01:14:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Materi dan Latihan Soal Tes CPNS-ASN SKD SKB CAT Terbaru. Download file e-book format PDF.

Materi dan Latihan Soal Tes CPNS-ASN SKD SKB CAT Terbaru

Materi dan Latihan Soal Tes CPNS-ASN SKD SKB CAT Terbaru

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Materi dan Latihan Soal Tes CPNS-ASN SKD SKB CAT Terbaru:

Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebuah harapan bagi sebagian besarwarga negara Indonesia. Selain untuk mengabdi kepada negara, berbagai fasilitas dan standar gaji yang cukup juga menggiurkan daripada bekerja di tempat atau instansi lain. Fakta menunjukkan bahwa banyak peserta yang gagal dalam tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) walaupun sebenarnya mereka mempunyai bakat dan potensi dan memenuhi standar untuk menjadi PNS. Bakat atau potensi yang dimiliki tidak dapat dipergunakan secara maksimal tanpa memiliki pengetahuan secara mendalam tentang tes penerimaan CPNS.

Buku All New Tes CPNS 2018/2019 hadir sebagai solusi bagi Anda yang ingin menempuh tes penerimaan CPNS. Disusun oleh tim yang sudah berpengalaman yang beranggotakan praktisi-praktisi psikotes dan PNS, Anda akan mendapatkan: panduan lengkap mengenai tahapan-tahapan dalam penerimaan CPNS, ringkasan materi lengkap tentang soal-soal yang diujikan, 10 paket soal CAT yang dilengkapi pembahasan dan trik mengerjakan soal, Seleksi Kemampuan Bidang 14 paket, Panduan Tes Kemampuan Figural, 1 paket soal dan pembahasan TOEFL yang dibutuhkan pada formasi-formasi tertentu.

Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, lolos tes penerimaan CPNS bukanlah hal yang sulit dicapai. Selamat belajar dan berlatih. 

Secara keseluruhan isi buku dibagi menjadi 3 bagian utama. Yaitu:

1. TIPS SUKSES CAT CPNS

Berisi tips-tips yang bisa Anda terapkan untuk sukses menjalani tes seleksi CPNS. Mulai dari tahap seleksi administrasi, tahap tes CAT, tahap seleksi kemampuan bidang (SKB), hingga tes psikologi dan wawancara.

2. DIKTAT PAKET SOAL LATIHAN

Ada 30 paket soal yang sudah dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Secara keseluruhan lengkap memuat materi latihan tes TIU-TWK-TKP. Pada paket terakhir diberikan paket simulasi standar CAT. Kerjakan setiap soal dengan baik, kemudian cocokkan dengan pembahasan yang sudah diberikan.

3. DIKTAT MATERI HAPALAN

Pada bagian terakhir berisi materi hapalan. lni fungsinya hanya sebagai pelengkap saja. Anda bisa mengembangkan sendiri materinya. Semakin banyak materi yang Anda kuasai maka peluang untuk bisa mengerjakan soal semakin besar. 

Secara umum, ada 4 tahapan tes yang harus kita lalui untuk menjadi ASN/CPNS. Yakni, tes adminsitrasi, tes SKD (Seleksi Kemampuan Dasar) dengan CAT, tes SKB (Seleksi Kemampuan Bidang), dan terakhir Tes Wawancara. Untuk SKD, model tesnya hampir sama untuk semua instansi. Adapun untuk persyaratan administrasi, ragam SKB, dan wawancara terdapat perbedaan antarinstansi. Agar bisa menjalani semua tahapan tes, maka pastikan Anda lolos administrasi terlebih dahulu.

Tahun lalu, total jumlah pelamar CPNS mencapai 2.433.656 orang dengan memperebutkan 37.138 formasi. Berarti, kalau dirata-ratakan, satu formasi/jabatan diperebutkan oleh 65,5 pelamar. Peluang lolos adalah 1,5%.

Dari semua berkas yang masuk, jika dirata-rata ada sekitar 25-30% peserta yang gagal lolos administrasi. Penyebabnya beragam, ada yang karena IPK tidak memenuhi, jurusan tidak sesuai, berkas tidak lengkap, salah upload berkas, berkas yang dikirim tidak sesuai, dll.

Gagal tes administrasi berarti "kalah sebelum bertanding''. Jangan sampai ini terjadi pada Anda. Solusinya, baca dengan cermat persyaratannya dan lengkapi semuanya. Jangan memaksakan kehendak jika memang Anda tidak memenuhi persyaratan karena ujungnya hanya kesia-siaan. Satu saja berkas yang tidak sesuai, maka bisa dipastikan Anda akan gagal dalam tes. Baca persyaratan dengan cermat, lengkapi, dan jangan memaksakan diri.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, selanjutnya diharuskan datang sendiri (tidak diwakilkan) untuk verifikasi berkas asli kelengkapan administrasi yang sudah ditentukan.

Daftar Isi dalam Materi dan Latihan Soal Tes CPNS-ASN SKD SKB CAT ini antara lain:

PANDUAN RESMI TES CPNS 2018/2019

BAGIAN 1 PANDUAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

BAGIAN 2 RINGKASAN MATERI TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK)

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. Bhinneka Tunggal Ika
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia

TES INTELEGENSIA UMUM (TIU)

1. Penalaran Verbal
2. Penalaran Numerikal
3. Penalaran Logika Deduksi
4. Penalaran Logika Analisis

BAGIAN 4 RINGKASAN MATERI TES KARAKTERISTIK PRIBADI (TKP)

BAGIAN 5 LATIHAN SOAL DAN PEMBAHASAN SISTEM CAT

BAGIAN 6 LATIHAN SOAL DAN PEMBAHASAN SELEKSI KEMAMPUAN BIDANG (SKB)

1. Pemeriksaan Fisik dan Kesehatan
2. Tes Kesehatan dan Kebugaran
3. Tes Kepribadian
4. Tes Minat
5. Tes Sikap Kerja
6. Tes Wartegg
7. Tes DAP/Draw a Person
8. Tes Baum/Draw a Tree
9. Tes HTP/House-Tree-Person
10. Tes Kraepelin
11. Tes Pauli
12. Tes Army Alpha
13. Tes Ketelitian
14. Tes Kode dan Ingatan

BAGIAN 7 KEMAMPUAN TES FIGURAL

BAGIAN 8 PRACTICE TEST TOEFL

TIPS SUKSES CAT 

Tips Sukses Semua Tahapan 1 CAT - SKD

Strategi Umum Sukses TES CPNS

Sukses Tes Administrasi

Seleksi Kemampuan Dasar (SKD)

Pelaksanaan CAT

Tips Sukses Semua Tahapan 2 SKD dan Wawancara

SKB sistem CAT

Psikotes Lanjutan

Tes Kesehatan

Tes Samapta/Tes Fisik

Wawancara

INFO UMUM PERSYARATAN ASN/CPNS

DIKTAT 30 PAKET SOAL 

1. BARIS dan DERET
2. MATEMATIKA DASAR 1
3. MATEMATIKA DASAR 2
4. SINONIM
5. ANTONIM 1
6. ANTONIM 2
7. ANALOG I KATA 1
8. ANALOGI KATA 2
9. PEMAHAMAN WACANA
10. PENALARAN LOGIS
11. PENALARAN ANALITIS 1
12. PENALARAN ANALITIS 2
13. KOMPILASI TIU 1
14. KOMPILASI TIU 2
15. SEJARAH 1
16. SEJARAH 2
17. UNDANG-UNDANG 1
18. UNDANG-UNDANG 2
19. TATA NEGARA 1
20. TATA NEGARA 2
21. KEBIJAKAN PEMERINTAH 1
22. KEBIJAKAN PEMERINTAH 2
23. KEWARGANEGARAAN 1
24. KEWARGANEGARAAN 2
25. TES KARAKTER PRIBADI
26. TES KARAKTER PRIBADI 2
27. KOMPILASI TWK 1
28. KOMPILASI TWK 2
29. KOMPILASI TWK 3
30. TRY OUT CAT CPNS 1 
31. TRY OUT CAT CPNS 2

DIKTAT MATERI CAT

Paket 1. KEMAMPUAN VERBAL

A. SINONIM - ANTONIM

B. ANALOGI KATA

C. PENGELOMPOKAN KATA

D. PEMAHAMAN WACANA

E. TESAURUS

F. DAFTAR ANALOGI KATA

Paket 2. KEMAMPUAN LOGIS

A. Penarikan Kesimpulan Berdasarkan Aturan Baku

B. Metode Eliminasi Jawaban

C. Metode Logika Kuantor

D. Penarikan Kesimpulan Berdasarkan Hubungan Antarpremis

Paket 3. KEMAMPUAN ANALITIS

A. Tipe Soal Perbandingan

B. Model Soal Implikasi

C. Model Soal Kombinatorik

Paket 4. KEMAMPUAN NUMERIK 

E. Teknik Mendota 

F. Teknik Logika dan Kreativitas

Paket 5. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

A. Pengertian Ideologi

B. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

C. Kedudukan Hukum Pancasila

D. Filsafat Pancasila

E. Proses Perumusan Pancasila

F. Kedudukan Pancasila

G. Nilai-nilai dan Arti Penting Pancasila

H. Ancaman Terhadap Pancasila

I. Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila

J. Hirarkis Pancasila

Paket 6. MENJAGA KEUTUHAN NKRI

A. Aspek-aspek Pengukuhan NKRI

B. Keberagaman Dalam Masyarakat

C. Semangat Persatuan dan Kesatuan

D. Demokrasi Dalam NKRI

E. Kedudukan Bhinnekan Tunggal Ika Untuk Memperkokoh NKRI

F. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Paket 7. NORMA dan KONSTITUSI NORMA

A. Pengertian Norma

B. Macam-macam Norma

C. Ciri-ciri Norma

D. Arti Penting Norma Dalam Mewujudkan Keadilan KONSTITUSI

E. Konstitusi yang Berlaku di Indonesia

F. Penyimpangan Konsitusi

G. Proses Perumusan UUD NRI Tahun 1945

H. Nilai-nilai Moral, Fungsi Konstitusi, dan Sifat UUD 1945

I. Pembukaan UUD 1945

J. Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

Paket 8. SEJARAH INDONESIA

A. Sejara h Indonesia

B. Sejarah Dunia 

Paket 9. DEMOKRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT

C. Demokrasi Pancasila

D. Kedaulatan Rakyat

E. Bhinneka Tunggal lka Untuk Memperkokoh NKRI

F. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

G. Sejarah Demokrasi di Dunia

H. Lahirnya Magana Carta

I. Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika

J. Demokrasi Konstitusional Pada Abad ke-19 dan 20

K. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

L. Pemilihan Umum

Paket 10. HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pengakuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM

B. Sifat dan Macam-macam HAM

C. Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara

D. Sejarah HAM di Dunia

E. Lembaga Penegak HAM di Indonesia

F. Pelanggaran HAM

G. Peran Indonesia Dalam Organisasi lnternasional

Paket 11. OTONOMI DAERAH 

A. Otonomi Daerah

B. Kebijakan Publik

Paket 12. PENYELENGGARAAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN

A. Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah

B. Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negara

C. Sistem Ketatanegaraan

D. Lembaga Negara Berdasarkan UUD NRI 1945

Paket 13. GLOBALISASI

A. Globalisasi 

B. Dampak Globalisasi 

Paket 14. UUD 45 AMANDEMEN

Download Materi dan Latihan Soal Tes CPNS-ASN SKD SKB CAT Terbaru

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Materi dan Latihan Soal Tes CPNS-ASN SKD SKB CAT Terbaru ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Materi dan Latihan Soal Tes CPNS-ASN SKD SKB CAT Terbaru

Download File:

CPNS Ebook Tes CPNS.pdf

CPNS Ebook SKD dan SKB.pdf

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Materi dan Latihan Soal Tes CPNS-ASN SKD SKB CAT Terbaru. Semoga bisa bermanfaat.

Kalender Pendidikan Madrasah 2019-2020 untuk RA MI MTs MA

Kalender Pendidikan Madrasah 2019-2020 untuk RA MI MTs MA

Diposting oleh Sisi Edukasi Pada 6/18/2019 10:45:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2019/2020 untuk RA MI MTs MA. Download file format PDF.

Kalender Pendidikan Madrasah 2019-2020 untuk RA MI MTs MA

Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2019/2020 untuk RA MI MTs MA

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Kalender Pendidikan Madrasah 2019-2020 untuk RA MI MTs MA:

Sehubungan dengan akan dimulainya kegiatan pembelajaran di RA, MI, MTs dan MA Tahun Pelajaran 2019/2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3063 Tahun 2019 tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2019/2020.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 3063 TAHUN 2019

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang:

a. bahwa kualitas penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) harus didukung tata kelola yang efektif dan efisien;

b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tata kelola yang efektif dan efisien perlu ditetapkan Kalender Pendidikan Madrasah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2019/2020.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018 tentang Pedoman Kurikulum Raudhatul Athfal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG KALENDER PENDIDIKN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

KESATU : Menetapkan Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kalender Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan pada RA, MI, MTs dan MA di seluruh Indonesia.

KETIGA : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat menetapkan implementasi Kalender Pendidikan Madrasah di wilayahnya, menyesuaikan pada kebutuhan dan kondisi daerah setempat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2019
Direktur Jenderal Pendidikan Islam,

TTD
Kamaruddin Amin

Download Kalender Pendidikan Madrasah 2019-2020 untuk RA MI MTs MA

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Kalender Pendidikan Madrasah 2019-2020 untuk RA MI MTs MA ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2019/2020 untuk RA MI MTs MA

Download File:

KALDIK MADRASAH 2019/2020.pdf

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2019/2020 untuk RA MI MTs MA. Semoga bisa bermanfaat.

Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020

Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020

Diposting oleh Sisi Edukasi Pada 6/12/2019 06:29:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020. Download file format .xlsx Microsoft Excel.

Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020

Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020

Download File:

KALENDER PENDIDIKAN 2019-2020.xlsx

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020. Semoga bisa bermanfaat.

Juknis Bantuan Kelompok Kerja Pengawas PAI 2019

Juknis Bantuan Kelompok Kerja Pengawas PAI 2019

Diposting oleh Sisi Edukasi Pada 6/10/2019 04:42:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Juknis Bantuan Kelompok Kerja Pengawas PAI 2019. Download file format PDF.

Juknis Bantuan Kelompok Kerja Pengawas PAI 2019

Juknis Bantuan Kelompok Kerja Pengawas PAI 2019

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Juknis Bantuan Kelompok Kerja Pengawas PAI 2019:

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pengawas pendidikan agama Islam (PAI) melalui Pokjawas PAI, maka untuk mendukung upaya tersebut Direktorat Pendidikan Agama Islam akan memberikan Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI pada Tahun Anggaran 2019. Agar bantuan dimaksud dapat dimanfaatkan secara lebih seksama dan terarah, maka perlu disusun Buku Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019.

Adapun tujuan pemberian Bantuan Pemberdayaan pokjawas PAI ini adalah untuk mendukung kegiatan yang mengupayakan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pengawas PAI melalui organisasi profesi pengawas yaitu Kelompok Kerja Pengawas yang disingkat dengan POKJAWAS-PAI. Bantuan ini diberikan kepada Pokjawas-PAI, karena lembaga ini merupakan wadah bagi pengawas PAI dalam mengembangkan profesinya.

Tingkatan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada sekolah yang bermutu, berkaitan dengan tingkat kompetensi dan profesionalisme Guru dan Pengawas PAI. Lebih utama lagi bagi pengawas, karena pengawas PAI memiliki peran sangat penting dan strategis dalam meningkatkan profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam. Begitu pentingnya peran pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam yang menjadi bagian upaya dalam peningkatan mutu pendidikan nasional, maka tuntutan dan tanggungjawab yang harus dimiliki pengawas PAI juga menjadi lebih besar.

Pemberian bantuan kepada pokjawas ini diharapkan dapat membantu organisasi pokjawas dalam menguatkan fungsi pengawas PAI dalam melaksanakan tugas supervisi akademik dan manajerial PAI pada sekolah secara efektif dan efisien, serta agar dapat melakukan pembimbingan dan pelatihan peningkatan profesionalisme guru PAI.

KEPUTUSAN DIREKTUR PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 7249 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK KERJA PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (POKJAWAS PAI)

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : 

a. bahwa untuk lebih memberdayakan Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (POKJAWAS-PAI) sebagai lembaga profesi pengawas PAI binaan Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam peranannya meningkatkan penjaminan mutu pendidikan agama Islam di Sekolah dalam tugas kepengawasan dan supervisi pembelajaran PAI, maka perlu adanya bantuan pemberdayaan kepada lembaga profesi dimaksud;

b. bahwa bantuan pemberdayaan POKJAWAS PAI sebagaimana pada diktum a harus dilaksanakan secara tepat, cepat, transparan dan akuntabel, oleh karena itu perlu adanya acuan pengelolaan yang jelas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (POKJAWAS PAI) Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;

12. Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kriditnya; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya;

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

18. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

20. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK KERJA PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (POKJAWAS-PAI) TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (POKJAWAS PAI) Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pengelolaan Bantuan Pemberdayaan POKJAWAS PAI Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2019

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,
ttd.
KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK KERJA PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (POKJAWAS PAI) TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam yang bermutu di sekolah. Pengawas PAI berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kepengawasan mencakup bidang akademik dan manajerial PAI. Pentingnya peran pengawas diamanatkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya dan PMA nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.

Ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang pengawas berdasarkan peraturan tersebut adalah melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial, meliputi penyusunan program, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan pemberdayaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru PAI, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran pengawas PAI tidak hanya sangat strategis tetapi juga sangat penting, dan untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik tentu saja bukan hal yang mudah dan bahkan penuh tantangan.

Pengawas PAI dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu pengawas PAI harus memiliki kompetensi yang memadai agar mampu melaksanakan tugas kepengawasan dengan baik. Pengawas PAI hendaknya selalu adaptif terhadap berbagai perubahan dan tantangan yang dihadapi. Tantangan dalam merespon perubahan-perubahan untuk memajukan pembelajaran PAI, maka pengawas PAI harus selalu di update untuk meningkatkan kompetensinya dengan berbagai kegiatan forum ilmiah/ bimbingan pelatihan, dan bimbingan teknis oleh Pusdikalat/ Balai diklat dan Direktorat PAI sebagai pembina Pengawas PAI dan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) PAI. Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (Pokjawas PAI) merupakan organisasi profesi pengawas PAI dalam mengembangkan keprofesian kepengawasannya

Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam melakukan pembinaan dan pemberdayaan bagi kelompok kerja pengawas (POKJAWAS) dan pengawas PAI, melalui pembinaan organisasi pokjawas dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pengawas PAI. Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, sikap, dan keterampilan pengawas PAI sesuai dengan tugas kepengawasan yang menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu, untuk mendukung kegiatan dimaksud, Direktorat Pendidikan Agama Islam memberi bantun operasional bagi Pokjawas PAI dalam bentuk „Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019”. Agar bantuan tersebut dapat dipergunakan secara baik dan terarah, perlu disusun sebuah Petunjuk Tehnis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Pokjawas Tahun Anggaran 2019 sebagai acuan dalam pemanfaatan dana dimaksud.

B. Pengertian
Dana Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019 adalah dana dari pemerintah dalam bentuk block grant untuk penyelenggaraan aktifitas kegiatan pada POKJAWAS PAI pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dana Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019 ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168 Tahun 2015 masuk dalam jenis Bantuan Operasional. Dana dari pemerintah dalam bentuk bantuan operasional dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga kesehatan. Bantuan pemerintah kepada lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah ditetapkan berdasarkan SK PPK dan disahkan oleh KPA. Pencairan Dana Bantuan Operasional dilakukan melalui mekanisme : 1 Pembayaran Langsung (LS); atau 2. Mekanisme Uang Persediaan (UP)........ dst.

Informasi lebih lanjut perihal pemberian dana Bantuan Pemberdayaan POKJAWAS PAI Tahun Anggaran 2019 dapat didownload pada http://pendis.kemenag.go.id/pai.

C. Tujuan
Petunjuk Tehnis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai acuan bagi pihak terkait, dalam hal ini pengambil kebijakan, pengelola bantuan, dan Pokjawas PAI penerima; khususnya acuan dalam mengelola pendistribusian dana, memanfaatkan dana yang diterima untuk kegiatan pemberdayakan Pokjawas PAI serta sebagai bahan evaluasi terhadap program pemberian bantun dimaksud. Dengan adanya petunjuk tehnis ini diharapkan pemanfaatan dana bantuan pemberdayaan Pokjawas PAI tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam upaya meningkatan mutu kepengawasan PAI.

Adanpun tujuan diberikan bantuan pemberdayaan pokjawas PAI ini adalah :

1. Tujuan Umum
Dana Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI tahun anggaran 2019 ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan program-program dalam pemberdayaan dan peningkatan mutu pengawas PAI melalui POKJAWAS PAI telah ditetapkan

2. Tujuan Khusus
Program pemberian Bantuan Pemberdayaan POKJAWAS PAI Tahun Anggaran 2019, mempunyai tujuan khusus antara lain :

a. Dalam rangka memberdayakan dan memberikan pencerahan kepada POKJAWAS PAI agar program dan kegiatan yang telah disusun dapat diimplemetasikan, sehingga lebih berfungsi dan berperan sebagaimana yang diharapkan.

b. Memotivasi agar pengurus dan anggota pokjawas PAI lebih bersemangat dan bergairah mewujudkan pokjawas PAI yang mereka kelola sebagai wahana/wadah komunikasi dan silaturahmi dalam upaya meningkatkan kompetensi pengawas PAI dalam supervisi akademik dan manajerial; pembinaan bagi pengawas PAI agar mampu melakukan penelitian dan pengembangan profesi, pembinaan pengawas PAI dalam mengembangkan karir; dan yang terpenting lagi adalah meningkatkan dan mengembangkan keprofesionalisme-an pengawas itu sendiri agar berjalan lebih optimal.

c. Memenuhi sebahagian sarana maupun peralatan yang dibutuhkan oleh Pokjawas PAI, seperti halnya : sarana, media, peralatan pengolah data, dan ATK.

d. Memenuhi sebahagian dana taktis dalam melaksanakan kegiatan- kegiatan yang telah diprogramkan oleh pokjawas PAI penerima bantuan.

D. Sasaran
Petunjuk Tehnis Pemberian Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI ini dapat dijadikan acuan bagi pembina pengawas, yaitu :

1. Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Kasie PAIS/PAKIS/PENDIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Kelompok Kerja Pengawas PAI (POKJAWAS-PAI) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Adapun sasaran dari pemberian dana Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019 ini adalah POKJAWAS PAI baik di tingkat Nasional/Provinsi/Kab/Kota yang sudah terbentuk kepengurusannya, memiliki kelengkapan administrasi, mempunyai program/kegiatan yang tetap dalam pengembangan dan peningkatan pemberdayaan pengawas PAI di lingkungan kerja masing-masing dan sudah menunjukkan eksistensinya.

POKJAWAS PAI yang dimaksud adalah sebanyak 10 lokasi di Indonesia untuk dana pusat. Sedangkan untuk dana daerah sesuai dengan jumlah lokasi yang tertera di masing-masing wilayah.

E. Output / Hasil Yang Diharapkan
Dari kegiatan pemberian Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI ini diharapkan akan memperoleh hasil sebagai berikut :

1. Terselenggaranya program dan kegiatan rutin pokjawas PAI yang sudah disepakati

2. Meningkatnya Kompetensi dan Profesional Pengawas PAI sebagai anggota di lingkungan masing-masing.

3. Tersedianya sebagian sarana, media, dan ATK untuk menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan dan operasional Pokjawas PAI.

F. Penetapan Anggaran
Pada tahun anggaran 2019 ini, untuk dana pada DIPA Ditjen Pendis, selanjutnya disebut dana pusat bagi setiap sasaran akan diberikan dana bantuan pemerintah dalam bentuk Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI diberikan sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk setiap lembaga POKJAWAS PAI penerima dana bantuan yang telah ditetapkan, yang diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan melalui mekanisme LS ke rekening penerima bantuan secara sekaligus.

Adapun untuk dana yang berasal dari daerah atau DIPA Kanwil jumlah bantuan disesuaikan dengan wilayah masing-masing.

BAB II MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DANA BANTUAN

A. Mekanisme Pengajuan Permohonan

1. Persyaratan POKJAWAS PAI yang mengajukan permohonan harus :
a. Sudah Memiliki kepengurusan yang telah disahkan oleh Direktur Pendidikan Agama Islam (POKJAWAS-PAI NASIONAL); Kepala Kantor Wilayah Kemenag (POKJAWAS-PAI PROVINSI), Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (POKJAWAS-PAI KABUPATEN/KOTA).

b. Organisasi profesi kependidikan yang aktif, dengan ditandai adanya surat keterangan dari Direktur PAI/Kepala Kanwil Kemenag Provinsi/Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota (lampiran 1).

c. Memiliki profil organisasi POKJAWAS PAI, yang minimal berisikan tentang kondisi kelembagaan, data pengawas, data guru binaan, dan program kegiatan yang akan dan sudah dilaksanakan minimal telah berlangsung selama 2 tahun terakhir (lampiran 2).

d. Mempunyai alamat sekretariat dalam melaksanakan aktifitas organisasinya

e. Mengajukan permohonan Dana Bantuan Pemberdayaan POKJAWAS- PAI tahun anggaran 2019, yang ditandatangani oleh Ketua Pokjawas PAI dan disetujui dan diketahui oleh Kasubdit PAUD/TK sebagai pembina untuk POKJAWAS-PAI NASIONAL, atau Kabid PAIS/PAKIS/PENDIS untuk POKJAWAS PAI Provinsi, atau Kasi PAIS/PAKIS/PENDIS untuk POKJAWAS PAI kabupaten/kota.

f. Menyerahkan proposal pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan data pendukung minimal berupa : TOR, Rencana Anggaran Belanja (RAB), nomor rekening Bank, dan daftar kebutuhan operasional pokjawas PAI.

g. Memenuhi administrasi keuangan yang dibutuhkan dan ditetapkan

2. Seleksi
Seleksi dilakukan melalui penilaian terhadap proposal dan administrasi yang diajukan oleh masing-masing POKJAWAS PAI yang mengajukan permohonan dana Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019.

3. Penetapan penerima bantuan
Penerima dana Bantuan Pemberdayaan POKJAWAS-PAI Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk dana DIPA Ditjen Pendis (pusat) atau Surat Keputusan Kepala Kanwil /Surat Keputusan Kakankemenag untuk dana daerah; sesuai dengan keberadaan dana bantuan pada DIPA masing-masing.

B. Mekanisme Pelaksanaan Pendistribusian Dana Bantuan
1. Prosedur Pengajuan Permintaan Dana Bantuan PemberdayaanPokjawas PAI Tahun Anggaran 2019.

a. POKJAWAS PAI mengajukan proposal Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019 dengan rekomendasi :

1) Dana Bantuan Pusat, rekomendasi dari :

• Kepala Subdit PAI pada PAUD dan TK untuk POKJAWAS PAI NASIONAL, ditujukan kepada Direktur Pendidikan Agama
• Kepala Kantor Wilayah Provinsi untuk POKJAWAS PAI Provinsi cq. Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS, ditujukan kepada Direktur Pendidikan Agama ISLAM

2) Dana Bantuan Daerah (provinsi dan Kabupaten/Kota), rekomendasi dari :
a) Dana Bantuan Provinsi, rekomendasi dari :

• Kepala Kantor Wilayah Provinsi untuk Pokjawas PAI provinsi Cq. Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS, ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi
• Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk POKJAWAS PAI Kabupaten/Kota cq. Kasie PAIS/PAKIS/PENDIS, ditujukan kepada Kepala kanwil Kemenag Provinsi

b) Dana Bantuan Kabupaten/Kota, rekomendasi dari :

• Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk POKJAWAS PAI Kabupaten/Kota cq. Kasie PAIS/PAKIS/PENDIS, ditujukan kepada Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota.
• Kepala Kasie PAIS/PAKIS/PENDIS pada KANKEMENAG Kabupaten/Kota untuk Pokjawas PAI Kabupaten/Kota cq. atau Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota (untuk dana daerah-kabupaten/Kota).

Sebagai kebijakan pemerataan, diharapkan dalam memberikan bantuan berkoordinasi antara pusat, provinsi dan daerah, sehingga suatu lembaga tidak mendapat bantuan lebih dari satu kali dalam tahun yang sama, kecuali ada hal yang dianggap penting dan mendesak.

b. Proposal bantuan terdiri dari:
1) Surat permohonan bantuan;
2) Rekomendasi;
3) Struktur proposal meliputi latar belakang, dasar hukum, tujuan dan target, rencana anggaran biaya (RAB) pemanfaatan dana bantun, TOR kegiatan, rencana materi kegiatan, rencana jadwal kegiatan, rencana penggunaan narasumber/instruktur, rencana waktu dan tempat kegiatan, dan rencana peserta serta kuotanya;
4) Surat keterangan aktif pokjawas PAI yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit PAUD dan TK (sebagai koordinator dan penanggung jawab pembinaan pengawas PAI untuk POKJAWAS NASIONAL), Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi (untuk POKJAWAS PAI PROVINSI); atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota (untuk POKJAWAS PAI Kabupaten/Kota); sebagaimana (lampiran 1);

5) Profil organisasi POKJAWAS PAI (lampiran 2);
6) Surat penyataan kesanggupan menerima dan melaksanakan kemanfaatan dana bantuan pemberdayaan POKJAWAS PAI Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan, bermaterai, ditandatangani, dan distempel (lampiran 3); dan 7) Fotokopi buku rekening dan validasi keaktifan rekening dari Bank, dan atas nama POKJAWAS PAI.

c. Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS akan mengirimkan/mengajukan pengajuan nama lembaga POKJAWAS PAI provinsi ke Direktorat PAI di Jakarta untuk alokasi dana bantuan pada DIPA Pendis (pusat).

Kasie PAIS/PAKIS/PENDIS akan mengirimkan/mengajukan pengajuan POKJAWAS PAI yang terhimpun dari kabupaten/kota masing-masing ke Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS di Tingkat Provinsi untuk alokasi dana bantuan pada DIPA Kanwil.

d. Direktorat PAI dan/atau Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS pada Kanwil Kemenag Provinsi dan/atau Seksi PAIS/PAKIS/PENDIS pada Kankemenag Kabupaten/Kota melakukan seleksi terhadap pengajuan yang diterima beserta dokumen dan data pendukungnya, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis. Dokumen yang diseleksi adalah dokumen yang masuk paling lambat tanggal 22 April 2019 stempel pos.

e. Berdasarkan seleksi, PPK satker menetapkan penerima bantuan melalui penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan POKJAWAS PAI yang menerima Dana Pemberdayaan POKJAWAS PAI Tahun Anggaran 2019, dan disyahkan oleh Dirjen Pendidikan Islam (untuk dana pusat) atau Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi atau Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota (untuk dana daerah) selaku KPA sebagai dasar pemberian bantuan.

Surat keputusan paling sedikit memuat : a. Identitas Penerima Bantuan; b. Jumlah Barang dan/atau nilai uang; c. Nomor Rekening Penerima Bantuan.

f. Selanjutnya Direktorat PAI (untuk dana pusat) atau Bidang
PAIS/PAKIS/PENDIS atau Kasi PAIS/PAKIS/PENDIS (untuk dana daerah), membuat edaran ke seluruh Pokjawas PAI yang ditetapkan sebagai penerima bantuan untuk memenuhi persya-ratan administrasi keuangan yang diperlukan untuk pemberkasan realisasi bantuan

g. POKJAWAS PAI mengirimkan persyaratan administrasi keuangan untuk pola mekanisme pencairan LS yang diminta.

h. Direktorat PAI atau Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS atau Seksi PAIS/PAKIS/PENDIS memproses realisasi dana dan mengirimkan/ mendistribusikan dana Bantuan Pemberdayaan POKJAWAS PAI Tahun Anggaran 2019 dimaksud melalui pola mekanisme LS

i. POKJAWAS PAI menerima bantuan dan memanfaatkan untuk kepentingan organisasi POKJAWAS PAI, khususnya untuk :

1. Peningkatan kompetensi pengawasan pendidikan agama Islam, yang ke arah PPKB Pengawas.
2. Penguatan tugas Pengawas PAI dalam pendampingan PPKB Guru PAI
3. Pengembangan profesi pengawas PAI
4. Pengembangan dan analisis kurikulum 2013 dan perangkat pembelajaran PAI dalam rangka penguatan konten PAI pada semua tingkat.
5. Pengembangan model-model pembelajaran PAI berbasis “Islam rahmatan lil alamin”
6. Wawasan tentang pemanfaatan informasi dan teknologi dalam pembelajaran PAI dan pengembangan program kepengawasan/. disesuaikan dengan dana yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Sebagian dana dapat dipergunakan untuk membeli sarana pokjawas PAI, seperti Laptop, LCD, dan biaya operasional dsb.

j. Setelah pelaksanaan dan pemanfaatan dana bantuan, POKJAWAS PAI menyusun laporan pertanggung jawaban dan mengirimkannya ke penanggung jawab bantuan/penyalur dana bantuan.

2. Prosedur/Mekanisme Pencairan Anggaran
a. Pencairan Dana Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019 diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dirjen Pendis (untuk dana pusat) atau Kepala Kanwil Kemenag/Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota (untuk dana daerah), melalui mekanisme LS ke rekening penerima bantuan secara sekaligus.

b. Berdasarkan SK tersebut selaku pejabat pembuat komitmen mengajukan surat permintaan pencairan (SPP) kepada pejabat penerbit SPM, dengan melampiri :

1) Rencana Pengeluaran dana bantuan;
2) Surat Perjanjian Kerjasama;
3) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM yang telah ditanda tangani oleh penerima bantuan);
c. Pejabat penerbit SPM mengajukan SPM ke KPPN yang selanjutnya akan diterbitkan SP2D yang ditujukan ke rekening Bank penerima bantuan.
d. Dana Bantuan Pemberdayaan POKJAWAS PAI Tahun Anggaran 2019 tersebut segera direalisasikan dan menjadi tanggung jawab penerima bantuan sepenuhnya

C. Tata Cara Pertanggung Jawaban Anggaran
Berdasarkan LS yang diterima, penerima dana Bantuan Pembedayaan Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019 melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemanfaatan dana, proposal dan perjanjian kerjasama yang telah disepakati. LS diberikan untuk menjadi biaya pelaksanaan kegiatan dan biaya operasional lainnya dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan dari tanggal penerimaan dana LS pada rekening penerima bantuan. Setiap item biaya dalam RAB dibuktikan dengan bukti fisik berupa kuitansi dan daftar nominatif atau faktur.

Dengan ketentuan pertanggungjawaban sebagai berikut :
1. Pembayaran honor panitia/narasumber berdasarkan standar biaya masukan (SBM) disertai dengan kwitansi/daftar penerimaan honor sebagaimana contoh terlampir;

2. Pembayaran transport panitia/narasumber/peserta disertai dengan kwitansi/daftar penerimaan honor sebagaimana contoh terlampir.

3. Setiap pembelian belanja bahan harus disertai bukti kwitansi atau bukti pengeluaran yang sah berikut faktur barang.

4. Memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukti setoran pajak (asli) dilampirkan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan;

5. Setelah pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana, pokjawas PAI penerima dana harus segera melaporkan pertanggung jawaban atas penggunaan dana tersebut ke pemberi dana dalam hal ini Direktur Pendidikan Agama Islam Cq. Subdit PAI-PAUD dan TK (untuk dana pusat) atau Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS pada Kanwil Kemenag

Provinsi/Seksi PAIS/PAKIS/PENDIS pada Kakankemenag (untuk dana daerah), dengan dilampirkan bukti-bukti kwitansi pengeluaran (asli), SSP (asli) dan bukti pengeluaran lainnya

6. Apabila ada dana yang tidak terpakai/sisa anggaran, harus dikembalikan atau disetor ke negara.

Download Juknis Bantuan Kelompok Kerja Pengawas PAI 2019

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis Bantuan Kelompok Kerja Pengawas PAI 2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Juknis Bantuan Kelompok Kerja Pengawas PAI 2019

Download File:

Pedoman Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI 2019.pdf

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Bantuan Kelompok Kerja Pengawas PAI 2019. Semoga bisa bermanfaat.