Berkas Edukasi

Berkas Edukasi
Buku-Buku Pedoman Terkait Kenaikan Pangkat Guru PKB PPGP PKG PAK

Diposting oleh Pada 10/17/2018 04:26:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Buku-Buku Pedoman Terkait Kenaikan Pangkat Guru PKB PPGP PKG PAK. Berkas-berkas ini diantaranya adalah Buku 1 Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guna Mendukung Pengembangan Profesi Guru Pembelajar (PPGP), Buku 2 Pedoman PK Guru, Buku 3 Permenpan RB No 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Buku 4 Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru Pembelajar, Buku 5 Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guna Mendukung Pengembangan Profesi Guru Pembelajar (PPGP), Contoh SKP SMA, Dasar Pemahaman PKG, Etika Profesi Keguruan, Juknis Jafung Guru - AK No 35 Tahun 2010, Penilaian Kinerja Guru, Penyesuaian Jabfung Guru No 38 Th 2010, Peraturan Bersama 03 dan 14 tahun 2010, Peraturan Bersama Mendiknas dan BKN Tentang Juklak Jabfung Guru dan Angka Kreditnya, Permendikbud No 4 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Angka Kredit Guru PNS dan Guru Bukan PNS, Permendiknas No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Permendiknas Nomor 38 Tahun 2010, Permenpan No 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit, Sosialisasi PK Guru dan PKB Tahun 2011 dan lain-lain.

Buku-Buku Pedoman Terkait Kenaikan Pangkat Guru PKB PPGP PKG PAK
Buku-Buku Pedoman Terkait Kenaikan Pangkat Guru PKB PPGP PKG PAK

Buku-Buku Pedoman Terkait Kenaikan Pangkat Guru PKB PPGP PKG PAK

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi salah satu buku dari berkas Buku-Buku Pedoman Terkait Kenaikan Pangkat Guru PKB PPGP PKG PAK yaitu Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guna Mendukung Pengembangan Profesi Guru Pembelajar (PPGP):

Profesi guru harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan sangat penting dalam mencapai Visi Kemdikbud 2025 yaitu Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif.

Guru yang profesional wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. Buku ini disajikan untuk memberikan informasi tentang pengembangan profesi guru pembelajar dan merupakan salah satu buku dari seri Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru.

Latar Belakang
Guru adalah bagian integral dari organisasi pembelajar di sekolah. Sebuah organisasi, termasuk organisasi pembelajar di sekolah perlu dikembangkan agar mampu menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang merupakan ciri kehidupan modern. Salah satu karakter utama organisasi pembelajar adalah senantiasa mencermati perubahan internal dan eksternal yang diikuti dengan upaya penyesuaian diri dalam rangka mempertahankan eksistensinya.

Syarat mutlak terciptanya organisasi pembelajar adalah terwujudnya masyarakat pembelajar di tubuh organisasi tersebut. Hal ini mudah dipahami, mengingat kinerja suatu organisasi adalah merupakan produk kinerja kolektif semua unsur di dalamnya, termasuk manusia. Dalam konteks sekolah, guru secara individu maupun secara bersama-sama dengan masyarakat seprofesinya harus menjadi bagian dari organisasi pembelajar melalui keterlibatannya secara sadar dan sukarela serta terus menerus dalam berbagai kegiatan belajar guna mengembangkan profesionalismenya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) mengamanatkan guru sebagai tenaga profesional yang wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesionalisme guru pembelajar (PPGP).

Pelaksanaan program kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru pembelajar (PPGP) diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masa depan yang berkaitan dengan profesinya sebagai guru.

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru pembelajar (PPGP) dilaksanakan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil uji kompetensi guru dan penilaian kinerja guru serta didukung dengan hasil evaluasi diri. Apabila profil guru masih berada di bawah standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam penilaian kinerja guru, maka guru diwajibkan untuk mengikuti program pemenuhan standar kompetensi yang dipersyaratkan. Sementara itu, guru yang profilnya telah mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam penilaian kinerja guru, kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru pembelajar (PPGP) diarahkan kepada pengembangan kompetensi lebih lanjut supaya dapat memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas serta dalam rangka pengembangan karirnya.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, diharapkan dapat menciptakan guru profesional, mampu menumbuhkembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan bidangnya dalam menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Guru sebagai pembelajar abad 21 harus mampu mengikuti perkembangan ilmu dalam bidangnya dan dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan standar kompetensi yang harus dimiliki peserta didik.

Perencanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesi bagi guru pembelajar (PPGP) dilaksanakan setiap tahun berdasarkan dari profil guru. Hal ini sejalan dengan kebijakan guru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Di dalam SKP ini memuat kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru pembelajar (PPGP) yang harus dilakukan guru untuk tahun yang berjalan.

Pelaksanaan tugas utama guru dimaksud adalah merencanakan, melaksanakan, menilai, mengevaluasi, mendidik, membimbing, dan melaksanakan tugas tambahan, serta melakukan pengembangan keprofesian.

Pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru pembelajar (PPGP) menjadi bagian dari tugas guru yang harus dicantumkan dalam komponen SKP.

Dasar Hukum
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
  9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
  10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor;
  15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
  16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
  17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuan
Buku pedoman pengelolaan pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesi bagi guru pembelajar (PPGP) ini bertujuan untuk:
  1. memberikan pemahaman tentang konsep dasar pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesi bagi guru pembelajar (PPGP) kepada semua pihak yang terkait dalam pengelolaan pengembangan profesi bagi guru pembelajar (PPGP);
  2. menjadi dasar dalam pengelolaan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru pembelajar (PPGP) di sekolah, KKG, MGMP, MGBK, KKKS, dan MKKS.

Sasaran
Buku Pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung Pengelolaan Pengembangan Profesi Bagi Guru Pembelajar PPGP ini ditujukan bagi:
  1. Guru;
  2. Kepala Sekolah;
  3. Pengawas Sekolah;
  4. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
  5. Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru; dan
  6. Pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan pengembangan profesi bagi guru pembelajar (PPGP). 

Pengertian
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guna Mendukung Pengembangan Profesi Bagi Guru Pembelajar (PPGP) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Dengan demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesi bagi guru pembelajar (PPGP) mencakup kegiatan perencanaan yang diawali dari hasil evaluasi diri, Uji kompetensi guru (UKG), dan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) oleh Kepala Sekolah dan/atau tim penilai sekolah pada pelaksanaan pembelajaran di kelas dan tugas lainnya . Penilaian Kinerja Guru yang didesain untuk meningkatkan karakteristik, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan, sebagaimana digambarkan pada diagram berikut ini (diadopsi dari Center for Continuous Professional Development (CPD). University of Cincinnati Academic Health Center. (http://webcentral.uc.edu/- cpd_online2). Melalui siklus evaluasi, refleksi pengalaman belajar, perencanaan dan implementasi kegiatan PPGP, guru diharapkan mampu meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian untuk pelaksanaan pembelajaran yang berdampak pada pengembangan kariernya.

Kegiatan evaluasi diri, uji kompetensi, Penilaian kinerja guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru pembelajar (PPGP) yang merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, mulai seorang guru dinyatakan sebagai guru profesional dengan kepemilikan sertifikat serta melaksanakan profesinya sebagai guru.

Kompetensi Guru yang Dikembangkan Melalui Pengembangan Profesi Bagi Guru Pembelajar (PPGP) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang kemudian oleh BSNP diringkas menjadi Kerangka Indikator yang digunakan sebagai acuan dalam Pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Kerangka indikator tersebut yaitu: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Kompetensi guru meliputi kompetensi guru kelas/mata pelajaran dan guru Bimbingan Konseling (BK).

Pengembangan profesi guru diarahkan untuk pemenuhan standar kompetensi guru sebagaimana ditentukan dalam ketentuan permendiknas dimaksud.

Kompetensi guru kelas/mata pelajaran dimaksud adalah sebagai berikut:

Aspek Kompetensi
Pedagogik
  1. Menguasai karakteristik peserta didik.
  2. Menguasasi teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
  3. Pengembangan kurikulum.
  4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik.
  5. Pengembangan potensi peserta didik.
  6. Komunikasi dengan peserta didik.
  7. Penilaian dan evaluasi.

Kepribadian
  1. Bertindak sesuai dengan norma, agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional.
  2. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan.
  3. Etos Kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru.

Sosial
  1. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif.
  2. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat.

Profesional
  1. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
  2. Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif.

Kompetensi guru Bimbingan Konseling (BK):
Aspek Kompetensi
Pedagogik
  1. Menguasai teori dan praksis pendidikan.
  2. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli.
  3. Menguasai esensi layanan BK dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan.

Kepribadian
  1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian, individualitas dan kebebasan memilih.
  3. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat.
  4. Menampilkan kinerja berkualitas tinggi.

Sosial
  1. Mengimplementasikan kolaborasi internal di tempat bekerja.
  2. Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi BK.
  3. Mengimplementasi kolaborasi antarprofesi.

Profesional
  1. Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseli.
  2. Menguasai kerangka teoritik dan praksis BK.
  3. Merancang program BK.
  4. Mengimplementasikan program BK yang komprehensif.
  5. Menilai proses dan hasil kegiatan BK.
  6. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika professional.
  7. Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam BK.

Tujuan
Tujuan umum pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesi bagi guru pembelajar (PPGP) adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Secara khusus tujuan pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesi bagi guru pembelajar (PPGP) adalah sebagai berikut.
  1. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
  2. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik.
  3. Meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
  4. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru.
  5. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat.
  6. Menunjang pengembangan karir guru. 

Manfaat
Manfaat pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesi bagi guru pembelajar (PPGP) yang terstruktur, sistematis dan memenuhi kebutuhan peningkatan keprofesian guru adalah sebagai berikut.
  1. Bagi Peserta Didik; Peserta didik memperoleh jaminan pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif.
  2. Bagi Guru; Guru dapat memenuhi standar dan mengembangkan kompetensinya, sehingga mampu menghadapi perubahan internal dan eksternal dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik untuk menghadapi kehidupannya di masa datang.
  3. Bagi Sekolah/Madrasah; Sekolah/Madrasah mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik.
  4. Bagi Orang Tua/Masyarakat; Orang tua/masyarakat memperoleh jaminan bahwa anak mereka mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan pengalaman belajar yang efektif.
  5. Bagi Pemerintah; Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang layanan pendidikan yang berkualitas dan profesional. 

Sasaran
Sasaran kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesi bagi guru pembelajar (PPGP) adalah semua guru pada satuan pendidikan yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan/atau kementerian lain, serta satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

    Download Buku-Buku Pedoman Terkait Kenaikan Pangkat Guru PKB PPGP PKG PAK

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku-Buku Pedoman Terkait Kenaikan Pangkat Guru PKB PPGP PKG PAK ini silahkan lihat preview salah satu buku dan unduh berkas lainnya pada link di bawah ini:

    Silabus RPP IPA SMP MTs Kurikulum 2013 Kelas VII, VIII, IX



    Download File:


    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Buku-Buku Pedoman Terkait Kenaikan Pangkat Guru PKB PPGP PKG PAK. Semoga bisa bermanfaat.
    Buku Panduan Aplikasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)

    Diposting oleh Pada 10/16/2018 11:08:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Buku Panduan Aplikasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Download file format PDF.

    Buku Panduan Aplikasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)
    Buku Panduan Aplikasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)

    Buku Panduan Aplikasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)

    Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Buku Panduan Aplikasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah):

    Buku Panduan Sistem Informasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan buku petunjuk bagaimana langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi RKAS. Dengan adanya buku panduan ini diharapkan bagi user yang menggunakan Aplikasi RKAS ini tidak menemukan kesulitan, sehingga dapat membantu pihak sekolah dalam membuat laporan-laporan keuangannya dengan baik.

    Buku panduan ini diharapkan dapat berguna dan membantu siapa saja yang membaca dan membutuhkan petunjuk penggunaan Sistem Informasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

    Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajamen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.

    Manajemen keuangan dapat pula diartikan sebagai tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Sebagai suatu lembaga pendidikan perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan disegala bidang baik segi sarana dan prasarana Pendidikan, fasilitas kerja maupun kesejahteraan yang layak bagi seluruh tenaga Pendidik. Untuk memenuhi sasaran tersebut sangat diperlukan biaya yang cukup dan administrasi yang tertib. Salah satu pendanaan yang diberikan pihak pemerintah kepada sekolah yaitu dengan adanya dana Bantuan Operasioanl Sekolah atau lebih kita kenal dengan dana BOS.

    Perencanaan program BOS meliputi dua kegiatan utama yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama Tim Manajemen BOS sekolah yaitu mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dalam mengidentifikasi kebutuhan sekolah, kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS sekolah perlu menentukan kondisi sekolah saat ini. Salah satunya dengan melakukan evaluasi diri. Dengan melakukan evaluasi diri akan menunjukkan kinerja sekolah misalnya, bagian yang mengalami perbaikan atau peningkatan, bagian yang tetap, dan bagian yang mengalami penurunan. Hal ini penting dilakukan karena dana BOS merupakan sumber utama bagi sekolah untuk memenuhi biaya penyelenggaraan sekolah, dan kebijakan pemerintah mengharuskan BOS menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar yang bermutu. Setelah mengidentifikasi kebutuhan sekolah sesuai hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh sekolah, maka kepala sekolah bersama Tim Manajemen BOS sekolah dapat menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah. Dalam penyusunan RAPBS, kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS sekolah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari masing-masing sumber dana. Sangat dimungkinkan suatu program dibiayai dengan subsidi silang dari berbagai pos atau sumber dana. Program-program yang memerlukan bantuan dari pusat harus dialokasikan sumber dana dari pusat dengan sharing dari sekolah dan komite sekolah atau bahkan daerah. Misalnya untuk pembangunan ruang komputer, laboratorium baru, gedung perpustakaan, dan sebagainya. Sedangkan yang berupa program rehab besar dana lebih diprioritaskan dari provinsi. Untuk program yang lebih operasional bisa dari dana blockgrant atau lainnya yang bersifat lebih luwes. Mengingat begitu pentingnya dalam melakukan manajemen keuangan sekolah terutama dana BOS dari pemerintah, maka diperlukan suatu sistem yang mampu melakukan pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, Sistem tersebut adalah RKAS.

    RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk menangani masalah manajemen keuangan sekolah mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Dengan sistem yang terdistribusi diharapkan berbagai pihak yang terlibat mampu berkoordinasi dengan baik. Capaian output terakhir yang diberikan sistem informasi ini adalah pelaporan, dimana setiap report yang dihasilkan sudah disesuaikan dengan format yang dikeluarkan pemerintah.

    Pada tahapan instalasi yang merupakan tahapan awal untuk memasang aplikasi RKAS pada komputer kita. Langkah yang pertama kita lakukan adalah mendownload aplikasinya di alamat: http://rkas.dikdasmen.kemdikbud.go.id

    Sistem Informasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan sistem yang terpusat (terdistribusi), dimana dalam pengolahan datanya ada sebagian yang melibatkan pihak dinas pendidikan kabupaten. Namun demikian sistem ini juga dapat bekerja secara offline, sehingga tidak merepotkan para user yang menggunakannya.

    Daftar Isi Buku Panduan Aplikasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah):
    KATA PENGANTAR
    DAFTAR ISI
    PENDAHULUAN
    INSTALASI
    MANUAL BOOK RKAS
    A. Login
    B. Modul RKAS
    1. Menu Penanggung Jawab
    2. Menu RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah)
    3. Menu Indikator
    4. Menu Pengesahan
    5. Menu Cek Status
    6. Print RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah)
    7. Print RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)
    8. Print APBS
    9. Print DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)
    C. Modul Tata Usaha
    1. Menu Aktivasi Buku Kas Umum
    2. Buku Kas Umum
    3. Buku Kas Umum Sisa
    4. BKU (K3)
    5. Kas Pembantu (K4)
    6. Pembantu Bank (K5)
    7. Pembantu Pajak (K6)
    8. Report K7a
    D. Modul Utility
    E. Modul Windows & Help

      Download Buku Panduan Aplikasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku Panduan Aplikasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Buku Panduan Aplikasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)



      Download File:
      Buku Panduan Aplikasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).pdf

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Buku Panduan Aplikasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Semoga bisa bermanfaat.
      Prosedur Tata Cara Pengangkatan Kepala Madrasah Negeri dan Madrasah Swasta

      Diposting oleh Pada 10/15/2018 09:32:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah sebagai pengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah. Download file format PDF.

      PMA Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah
      PMA Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah

      Prosedur atau Tata Cara Pengangkatan Kepala Madrasah Negeri dan Madrasah Swasta

      Berikut ini kutipan teks/keterangan terkait dengan Prosedur atau Tata Cara Pengangkatan Kepala Madrasah Negeri dan Madrasah Swasta pada PMA Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah:

      Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada kementerian agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam, dan Kepala Madrasah adalah pemimpin Madrasah, serta Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Madrasah.

      Kepala Madrasah
      Kepala Madrasah terdiri atas:
      1. Kepala Madrasah berstatus pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
      2. Kepala Madrasah berstatus pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
      3. Kepala Madrasah berstatus bukan pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. 

      Tugas Kepala Madrasah
      1. Kepala Madrasah melaksanakan tugas manajerial, mengembangkan kewirausahaan, dan melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
      2. Kepala Madrasah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru Madrasah.

      Fungsi Kepala Madrasah
      Dalam melaksanakan tugas, Kepala Madrasah menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengelolaan, supervisi, dan evaluasi.

      Tanggung Jawab Kepala Madrasah
      Dalam menyelenggarakan fungsi, Kepala Madrasah bertanggung jawab:
      1. menyusun rencana kerja jangka menengah untuk masa 4 (empat) tahun;
      2. menyusun rencana kerja tahunan;
      3. mengembangkan kurikulum;
      4. menetapkan pembagian tugas dan pendayagunaan guru dan tenaga kependidikan;
      5. menandatangani ijazah, surat keterangan hasil ujian akhir, surat keterangan pengganti ijazah, dan dokumen akademik lain; dan
      6. mengembangkan nilai kewirausahaan; dan
      7. melakukan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan.

      Prosedur atau Tata Cara Pengangkatan Kepala Madrasah

      Persyaratan Calon Kepala Madrasah:
      1. Calon Kepala Madrasah harus memenuhi persyaratan: a. beragama Islam; b. memiliki kemampuan baca tulis Alqur’an; c. berpendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat kependidikan atau bukan kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi; d. memiliki pengalaman manajerial di Madrasah; e. memiliki sertifikat pendidik; f. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat; g. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 9 (sembilan) tahun pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan 6 (enam) tahun pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat; h. memiliki golongan ruang paling rendah III/c bagi guru pegawai negeri sipil dan memiliki golongan ruang atau pangkat yang disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan/lembaga yang berwenang dibuktikan dengan keputusan inpassing bagi guru bukan pegawai negeri sipil; i. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah; j. tidak sedang dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. memiliki nilai prestasi kerja dan nilai kinerja guru paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan l. diutamakan memiliki sertifikat Kepala Madrasah sesuai dengan jenjangnya untuk Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
      2. Sertifikat Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama dan/atau lembaga lain yang berwenang.
      3. Kepala Madrasah pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang sudah menjabat dan belum memiliki sertifikat Kepala Madrasah, paling lama 3 (tiga) tahun wajib memiliki sertifikat Kepala Madrasah.

      Untuk calon Kepala Madrasah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, memenuhi persyaratan:
      1. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun; dan
      2. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.

      Kompetensi Kepala Madrasah
      1. Kepala Madrasah harus memiliki kompetensi: a. kepribadian; b. manajerial; c. kewirausahaan; d. supervisi; dan e. sosial.
      2. Kompetensi kepribadian dalam hal: a. mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan bagi komunitas Madrasah; b. memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin; c. memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai Kepala Madrasah; d. bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; e. mengendalikan diri dalam menghadapi masalah sebagai Kepala Madrasah; dan f. memiliki bakat dan minat sebagai pemimpin Madrasah.
      3. Kompetensi manajerial dalam hal: a. menyusun perencanaan Madrasah dalam berbagai skala perencanaan; b. mengembangkan Madrasah sesuai dengan kebutuhan; c. memimpin Madrasah untuk pendayagunaan sumber daya Madrasah secara optimal; d. mengelola perubahan dan pengembangan Madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif; e. menciptakan budaya dan iklim Madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik; f. mengelola guru dan staf dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia secara optimal; g. mengelola sarana dan prasarana Madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal; h. mengelola hubungan antara Madrasah dan masyarakat dalam rangka mencari dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan; i. mengelola peserta didik untuk penerimaan peserta didik baru dan pengembangan kapasitas peserta didik; j. mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional; k. mengelola keuangan Madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien; l. mengelola ketatausahaan Madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan Madrasah; m. mengelola unit layanan khusus dalam mendukung pembelajaran peserta didik di Madrasah; n. mengelola sistem informasi Madrasah untuk penyusunan program dan pengambilan keputusan; o. memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen Madrasah; dan p. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Madrasah sesuai prosedur dan melaksanakan tindak lanjutnya.
      4. Kompetensi kewirausahaan  dalam hal: a. menciptakan inovasi yang bermanfaat dan tepat guna bagi Madrasah; b. bekerja keras untuk mencapai keberhasilan Madrasah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif; c. memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin Madrasah; d. pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi Madrasah; dan e. memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa Madrasah sebagai sumber pembelajaran bagi peserta didik.
      5. Kompetensi supervisi dalam hal: a. merencanakan program supervisi akademik untuk peningkatan profesionalisme guru; b. melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan supervisi yang tepat; dan c. menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru untuk peningkatan profesionalisme guru. 
      6. Kompetensi sosial dalam hal: a. bekerja sama dengan pihak lain guna kepentingan Madrasah; b. berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan c. memiliki kepekaan sosial terhadap individu atau kelompok lain.

      Pengangkatan Kepala Madrasah
      1. Pengangkatan Kepala Madrasah pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan melalui proses seleksi oleh tim seleksi.
      2. Tim seleksi terdiri atas unsur: a. kantor wilayah kementerian agama provinsi; b. kantor kementerian agama kabupaten/kota; dan c. pengawas.
      3. Tim seleksi ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya.
      4. Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menetapkan pengangkatan dan melantik Kepala Madrasah.
      5. Pelantikan Kepala Madrasah dapat didelegasikan kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.
      6. Pengangkatan Kepala Madrasah yang berstatus pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan berkoordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota.
      7. Pengangkatan Kepala Madrasah yang berstatus bukan pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan berkoordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota.
      8. Masa tugas Kepala Madrasah yang berstatus pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah paling lama 4 (empat) tahun.
      9. Kepala Madrasah yang telah habis masa tugas dapat diangkat kembali pada satuan pendidikan yang sama untuk 1 (satu) kali masa tugas.
      10. Dalam hal masa tugas telah terlampaui, Kepala Madrasah ditugaskan pada satuan pendidikan yang lain.
      11. Ketentuan Kepala Madrasah ditugaskan pada satuan pendidikan yang lain tidak berlaku, apabila: a. tenaga yang bersangkutan masih sangat dibutuhkan di satuan pendidikan yang sama; b. yang bersangkutan bertugas di madrasah perintis yang membutuhkan penanganan khusus; atau c. ada rekomendasi kebutuhan tenaga yang bersangkutan dari tim penilai kinerja.
      12. Masa tugas Kepala Madrasah yang berstatus pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat paling lama 4 (empat) tahun. 
      13. Masa tugas Kepala Madrasah dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

      Pemberhentian Kepala Madrasah
      1. Kepala Madrasah yang berstatus pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat diberhentikan karena: a. mengundurkan diri; b. hasil penilaian kinerja di bawah predikat baik; c. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih; d. tidak mampu melaksanakan kewajiban secara jasmani dan rohani; e. diangkat pada jabatan lain; f. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; g. menjadi anggota partai politik; h. mencapai usia pensiun guru; atau i. meninggal dunia.
      2. Kepala Madrasah yang diberhentikandapat diangkat kembali menjadi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      3. Pemberhentian Kepala Madrasah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
      Pemberhentian Kepala Madrasah yang berstatus bukan pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan organisasi atau penyelenggara pendidikan.

        Download PMA Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PMA Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Download File:
        PMA Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah
        Sumber: https://kemenag.go.id 
        Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

        Diposting oleh Pada 10/15/2018 06:31:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Download file PDF.

        Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
        Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

        Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroni

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:

        Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
        1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
        2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
        3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
        4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
        5. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
        6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
        7. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
        8. Arsitektur SPBE Instansi Pusat adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di instansi pusat.
        9. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
        10. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
        11. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
        12. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di instansi pusat.
        13. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
        14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
        15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
        16. Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.
        17. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. 
        18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
        19. Jaringan Intra adalah jarmgan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
        20. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
        21. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
        22. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/ atau pemerintah daerah.
        23. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
        24. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
        25. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/ atau standar yang telah ditetapkan.
        26. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
        27. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
        28. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

        Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
        1. Tata Kelola SPBE;
        2. Manajemen SPBE;
        3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
        4. Penyelenggara SPBE;
        5. Percepatan SPBE; dan
        6. Pemantauan dan evaluasi SPBE.

          Download Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas SPerpres (Peraturan Presiden) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



          Download File:
          Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.pdf

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Semoga bisa bermanfaat.
          Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda-Duda PNS

          Diposting oleh Pada 10/12/2018 08:19:00 PM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS. Download file PDF.

          Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS
          Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS

          Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS

          Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Peraturan BKN (Badan Kepegawaian Negara) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS:

          PENDAHULUAN
          A. UMUM
          1. Dalam Pasal 288 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi pusat dan PNS di lingkungan instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama.
          2. Dalam Pasal 289 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama, kepada PPK.
          3. Dalam Pasal 306 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa pemberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/ duda PNS ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
          4. Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/ duda Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.

          B. TUJUAN
          Peraturan Badan ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain yang berkepentingan dalam pemberian pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

          C. PENGERTIAN
          Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
          1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
          2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
          3. Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
          4. Janda adalah isteri sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia.
          5. Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari PNS wanita atau penerima pensiun PNS wanita yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain.
          6. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/ anak yang disahkan menurut undang-undang negara dari PNS, penerima pensiun PNS, atau penerima pensiun Janda/Duda PNS.
          7. Orang Tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari PNS.
          8. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SAPK adalah sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian.
          9. Pertimbangan Teknis Pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS adalah pertimbangan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

          D. RUANG LINGKUP
          Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Badan yaitu Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS.

            Download Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

            Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS



            Download File:
            Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS.pdf
            Sumber: http://www.bkn.go.id

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS. Semoga bisa bermanfaat.
            Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

            Diposting oleh Pada 10/12/2018 07:33:00 PM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Download file PDF.

            Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
            Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

            Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

            Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan:

            Pasal 1
            Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
            1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam.
            2. Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan.
            3. Kepala KUA Kecamatan adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.
            4. Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang selanjutnya disingkat P4 adalah anggota rnasyarakat yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk membantu tugas Penghulu.
            5. Akta Perkawinan adalah akta autentik pencatatan peristiwa perkawinan.
            6. Buku Pencatatan Perkawinan adalah kutipan Akta Perkawinan.
            7. Kartu Perkawinan adalah Buku Pencatatan Perkawinan dalam bentuk kartu elektronik.
            8. Akta Rujuk adalah akta autentik pencatatan peristiwa rujuk.
            9. Kutipan Buku Pencatatan Rujuk adalah kutipan Akta Rujuk yang diberikan kepada pasangan suami istri yang rujuk.
            10. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama.

            Pasal 2
            (1) Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan. 
            (2) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan.
            (3) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
            a. pendaftaran kehendak perkawinan;
            b. pengumuman kehendak perkawinan;
            c. pelaksanaan pencatatan perkawinan; dan 
            d. penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan.

            Pasal 8
            (1) Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan.
            (2) Akad dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. 


            Pasal 17
            (1) Akad dicatat dalam Akta Perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan.
            (2) Akta ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan.


            Pasal 18 
            (1) Pasangan suarm istri memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan.
            (2) Buku Pencatatan Perkawinan diberikan kepada suami dan istri setelah proses akad selesai dilaksanakan.
            (3) Buku Pencatatan Perkawinan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan.
            (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kartu Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

              Download Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

              Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan



              Download File:
              Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.pdf
              Sumber: https://kemenag.go.id

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Semoga bisa bermanfaat.
              Buku BNPB Panduan Kesiapsiagaan Bencana untuk Keluarga

              Diposting oleh Pada 10/12/2018 02:31:00 PM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas Buku BNPB Panduan Kesiapsiagaan Bencana untuk Keluarga. Download file PDF.

              Buku BNPB Panduan Kesiapsiagaan Bencana untuk Keluarga
              Buku BNPB Panduan Kesiapsiagaan Bencana untuk Keluarga

              Buku BNPB Panduan Kesiapsiagaan Bencana untuk Keluarga

              Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Buku BNPB Panduan Kesiapsiagaan Bencana untuk Keluarga:

              Kesiapsiagaan dan ketrampilan masyarakat, khususnya keluarga adalah kunci utama keselamatan dalam menghadapi bencana. Gempabumi tidak mengancam manusia. Namun, struktur bangunan yang tidak mempertimbangkan risiko dan terbatasnya pemahaman terhadap karakteristik bencana di lingkungan yang dapat membahayakan keselamatan manusia.

              Tingginya potensi ancaman dan jumlah masyarakat yang terpapar risiko bencana alam letusan gunung api, gempabumi tsunami maupun bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor maupun bencana lainnya menyebabkan perlunya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat secara terus menerus sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dapat mengetahui bagaimana harus merespon dalam menghadapi situasi kedaruratan bencana.

              Panduan Kesiapsiagaan Bencana ini dirancang dengan tujuan memandu setiap insan Keluarga untuk 1) mengetahui ancaman risiko didaerah sekitarnya, 2) kiat-kiat mitigasi praktis yang patut diperhatikan dan berpeluang besar membantu penyelamatan dan perlindungan diri, serta menyiapkan 3) Rencana Kesiapsiagaan Keluarga.

              Rencana Kesiapsiagaan Keluarga pada dasarnya memuat pengorganisasian internal keluarga seperti mengenal jenis ancaman melalui aplikasi ina-risk personal (android apps), berdiskusi dan berbagi peran masing-masing antara bapak, ibu, dan anak, termasuk anggota keluarga kelompok rentan (lansia) dan penyandang disabilitas, serta melaksanakan latihan evakuasi mandiri minimal satu kali (1) dalam setahun sehingga dapat mengukur dan mengevaluasi hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya.

              Diharapkan penerbitan buku ini dapat segera disebarluaskan dan dipublikasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dijadikan acuan dan dapat bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara terutama dalam meningkatkan penyelamatan dan perlindungan jiwa dari ancaman bencana.

              Panduan Kesiapsiagaan Bencana untuk Keluarga Dalam Rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana 2018

              Pendahuluan
              Kesiapan dan ketrampilan masyarakat, khususnya keluarga adalah kunci utama keselamatan dalam menghadapi kedaruratan bencana. Gempabumi tidak membunuh manusia, namun justru struktur bangunan dan terbatasnya pemahaman karakteristik bencana di lingkungan masing-masing yang dapat mengancam keselamatan manusia.

              Latar Belakang
              Indonesia terletak di kawasan Cincin Api Pasifik yang secara geografis dan klimatologi mempunyai tantangan untuk melindungi dan memperkuat masyarakat dari ancaman risiko bencana. Pergerakan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo Australia di bagian selatan, lempeng Samudera Pasifik di sebelah timur, lempeng Eurasia di sebelah utara (dimana disebagian besar wilayah Indonesia) dan disertai daerah aliran sungai (5.590 DAS) mengakibatkan risiko bencana geologi seperti gempabumi, tsunami, letusan gunung api (129 gunung api aktif) maupun gerakan tanah/ longsor. Dampak pemanasan global dan pengaruh perubahan iklim pada wilayah perairan laut Indonesia cenderung menimbulkan potensi terjadinya berbagai jenis bencana hidrometeorologi, seperti banjir, kekeringan, cuaca dan gelombang ekstrem, abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

              Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, antara tahun 2005-2015, Indonesia mengalami lebih dari 15.400 kejadian yang terdiri dari 78% (11.648) merupakan kejadian bencana hidrometeorologis seperti banjir, gelombang ekstrim, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan, cuaca esktrem dan sekitar 22% (3.810) merupakan kejadian bencana geologis seperti gempabumi, longsor, tsunami dan letusan gunung berapi. Dari grafik pada gambar 2 di bawah ini, tampak bahwa kecenderungan jumlah kejadian bencana relatif terus meningkat dari tahun ke tahun.

              Jumlah kejadian bencana geologis lebih sedikit bila dibandingkan dengan bencana hidrometeorologis. Meskipun demikian, bencana geologis, khususnya gempabumi dan tsunami sangat berpotensi menimbulkan jumlah korban yang banyak dan kerugian ekonomi yang besar dalam satu kali kejadian, dibandingkan dengan bencana hidrometeorologis yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang. Peningkatan intensitas kejadian bencana hidrometeorologis dipengaruhi oleh perubahan iklim dan perubahan tata guna lahan dan lingkungan akibat bertambahnya kebutuhan ruang karena meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitas dalam ruang yang memberikan pengaruh terhadap penurunan kualitas ekosistem. Tabel 1 berikut menyajikan luas daerah, jumlah jiwa, dan aset fisik, ekonomi serta lingkungan yang terpapar ancaman bencana di Indonesia.

              Tingginya potensi jumlah angka masyarakat terpapar ancaman bencana dan kemungkinan dampak kerusakan, kerugian serta lingkungan di atas menunjukkan bahwa masyarakat terutama keluarga perlu untuk meningkatkan pemahaman risiko bencana sehingga dapat mengetahui bagaimana harus merespon dalam menghadapi situasi kedaruratan.

              Masalah mendasar yang ditemukan di masyarakat diantaranya adalah belum mengetahui ancaman dan informasi peringatan dini, lokasi titik kumpul dan arah jalur evakuasi baik di rumah maupun di luar rumah, melanggar batas rambu peringatan wilayah/ area bahaya saat erupsi gunung, panik dan tergesa-gesa saat kejadian bencana yang menimbulkan kecelakaan, tersengat listrik saat banjir, kelalaian dampak arus pendek mengakibatkan terjadinya kebakaran di pasar dan pemukiman, serta kurangnya pengarahan penanganan untuk kelompok rentan khususnya lansia. Terakhir, kejadian Gempabumi Lebak, Banten 6.1 SR (2018) yang berdampak pada Gedung, Perkantoran, dan Pemukiman di Jakarta telah menimbulkan kepanikan sekaligus peringatan bahwa mendesaknya kesiapsiagaan masyarakat untuk selamat. Semua hal tersebut mendorong diperlukannya peningkatan kapasitas secara terus-menerus.

              Pengurangan risiko bencana berbasis kearifan lokal yang telah menyatu dalam adat tutur dan nyanyian “smong” menjadi pelajaran berharga sejak kejadian bencana di tahun 1907. Hal tersebut secara turun temurun telah membudaya di masyarakat Simelue dalam membantu penyelamatan jiwa dari amukan bencana tsunami. Berdasarkan pengalaman tersebut, sangat jelas bahwa pembelajaran penting yang didapat dari Jepang dan Indonesia adalah penguasaan pengetahuan penyelamatan yang dimiliki oleh diri sendiri, keluarga dan komunitas di sekitarnya.

              Pada situasi darurat diperlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat untuk mengurangi risiko. Seluruh anggota keluarga harus membuat kesepakatan bersama agar lebih siap menghadapi situasi darurat bencana. Rencana kesiapsiagaan keluarga (family preparedness plan) harus disusun dan dikomunikasikan dengan anggota keluarga di rumah, kerabat yang ada dalam daftar kontak darurat, serta mempertimbangkan sistem yang diterapkan lingkungan sekitar dan pihak berwenang. Skenario kejadian dibuat bersama oleh seluruh anggota keluarga dan berbagi peran dalam setiap skenarionya sesuai jenis bahaya yang mengancam. Bila rencana sudah disepakati, keluarga perlu melakukan simulasi secara berkala agar tidak panik dalam situasi darurat #siapuntukselamat.

              Dalam upaya meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat, Pemerintah melalui inisiasi BNPB mencanangkan tanggal 26 April sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Tanggal tersebut dipilih untuk memperingati momen bersejarah kesadaran masyarakat Indonesia terkait ditetapkannya Undang- Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Latihan evakuasi mandiri merupakan aktivitas utama yang dilaksanakan secara serentak pada pukul 10.00 waktu setempat yang diikuti oleh seluruh kalangan dan masyarakat. Dengan demikian diharapkan partisipasi semua pihak untuk melakukan latihan evakuasi mandiri sekaligus menguji sarana dan prasarana kesiapsiagaan menghadapi bencana minimal 1 kali dalam satu tahun.

              Ruang Lingkup
              Panduan Kesiapsiagaan Bencana ini mencakup 6 jenis ancaman bencana dengan frekuensi kejadian tinggi dan paling mengancam masyarakat di Indonesia. Panduan ini menyasar ke seluruh masyarakat, terutama keluarga serta memberikan arahan mitigasi praktis bagi ketrampilan keluarga.

              Berdasarkan Jenis Ancaman:
              Gempabumi, tsunami, kebakaran rumah hunian, banjir, longsor, letusan gunung api.

              Berdasarkan kelompok partisipan evakuasi mandiri:
              a. Keluarga
              b. Penyandang disabilitas
              c. Kelompok rentan

              Berdasarkan komponen kesiapsiagaan keluarga untuk melakukan evakuasi mandiri:
              1. Peringatan Dini; Tanda peringatan dini dapat dikenali seluruh anggota keluarga termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas baik saat di dalam dan di luar rumah.
              2. Rencana kesiapsiagaan keluarga (Family Preparedness Plan); a. Rencana kesiapsiagaan telah disusun untuk seluruh anggota keluarga termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. b. Setiap anggota keluarga memiliki nomor-nomor kontak anggota keluarga yang lain dan dapat dihubungi saat keadaan darurat.
              3. Jalur Evakuasi; a. Jalur evakuasi telah ditentukan untuk seluruh anggota keluarga termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. b. Jalur evakuasi terbebas dari segala sesuatu yang bisa menjadi penghalang saat digunakan. c. Jalur evakuasi telah dilengkapi dengan rambu-rambu yang dapat diketahui oleh seluruh anggota keluarga termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
              4. Evakuasi Mandiri; Setiap anggota keluarga termasuk kelompok rentan dan penyandang disa- bilitas telah memahami teknik perlindungan diri dan evakuasi.
              5. Titik Kumpul; a. Titik kumpul telah ditentukan lokasinya. b. Titik kumpul terbebas dari segala sesuatu yang bisa menjadi penghalang saat digunakan. c. Titik kumpul telah dilengkapi dengan rambu-rambu. d. Anggota keluarga memahami perannya saat berada di titik kumpul.

              Maksud dan Tujuan
              Maksud; Membangun kesiapsiagaan seluruh keluarga Indonesia menghadapi bencana.
              Tujuan; Memberikan panduan terhadap keluarga untuk melakukan evakuasi mandiri.

              Anda ingin mengetahui informasi mengenai risiko bencana di sekitar lingkungan keluarga anda? BNPB telah menerbitkan informasi ancaman dan risiko bencana dilingkungan setempat dalam portal inarisk.bnpb.go.id dan juga dalam versi aplikasi mobil android maupun iOS yang dapat diunduh melalui playstore atau Appstore. http://inarisk.bnpb.go.id

                Download Buku BNPB Panduan Kesiapsiagaan Bencana untuk Keluarga

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku BNPB Panduan Kesiapsiagaan Bencana untuk Keluarga ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

                Buku BNPB Panduan Kesiapsiagaan Bencana untuk Keluarga



                Download File:
                Buku BNPB Panduan Kesiapsiagaan Bencana untuk Keluarga.pdf
                Buku Saku BNPB Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana 2018.pdf 
                Buku Pedoman Latihan Kesiapsiagaan Bencana Nasional BNPB 2017.pdf 
                Sumber: https://bnpb.go.id/

                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Buku BNPB Panduan Kesiapsiagaan Bencana untuk Keluarga. Semoga bisa bermanfaat.
                Buku Saku BNPB Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana 2018

                Diposting oleh Pada 10/12/2018 10:04:00 AM dengan No comments

                Berikut ini adalah berkas Buku Saku BNPB Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana 2018 dan informasi lainnya terkait dengan Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia dari BNPB. Download file PDF.

                Buku Saku BNPB Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana 2018
                Buku Saku BNPB Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana 2018

                Buku Saku BNPB Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana 2018

                Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Buku Saku BNPB Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana 2018:

                Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana. Hal tersebut dilatarbelakangi suatu realitas bahwa Indonesia dikelilingi tiga lempeng tektonik aktif, deretan gunungapi aktif bagian dari ring of fire dan letak geografis yang dilewati garis khatulistiwa.

                Di samping itu kondisi hidrologi juga sangat berpengaruh terhadap fenomena alam yang dapat berujung bencana seperti angin puting beliung, banjir, banjir bandang dan longsor. Menghadapi bencana dibutuhkan sikap, pemikiran dan perilaku tangguh sehingga dibutuhkan sebuah proses internalisasi antara pengetahuan dan pengalaman sehingga diharapkan timbul kesadaran tidak hanya pada sikap tetapi juga pemikiran dan perilaku. Kesiapsiagaan menjadi elemen penting sebagai bentuk tangguh menghadapi potensi bencana.
                Dalam kerangka membangun kesiapsiagaan, pengetahuan menjadi bahan dalam mengetahui dan memahami konteks penanggulangan bencana. Salah satunya dengan pengetahuan mengenai langkah-langkah yang dilakukan individu dalam menyikapi situasi yang dapat mengarah terjadinya bencana.

                Hal ini mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyusun sebuah buku saku yang khusus membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyikapi potensi atau bencana yang terjadi.

                Melalui buku saku ini, diharapkan para pembaca memperoleh pengetahuan untuk kesiapsiagaan. Buku saku ini tidak menjamin keselamatan Anda namun memberikan pedoman secara umum untuk kesiapsiagaan.Latihan merupakan upaya nyata untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.INGAT JANGAN PANIK, jika bencana terjadi di sekitar Anda!

                Ancaman Bencana di Indonesia

                Karakteristik dan Ancaman Bencana Geologi dan Hidrometeorologi Indonesia
                Geologi
                Kenali wilayah Indonesia yang terletak di antara 3 lempeng tektonik (Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, Lempeng Hindia - Australia). Kondisi ini menyebabkan Indonesia rentan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan jenis-jenis bencana geologi lain.

                Ancaman bahaya gempa bumi tersebar di hampir seluruh wilayah Kepulauan Indonesia, baik dalam skala kecil hingga skala besar yang merusak.

                Hanya di Pulau Kalimantan bagian barat, tengah dan selatan sumber gempa bumi tidak ditemukan, walaupun masih ada guncangan yang berasal dari sumber gempa bumi yang berada di wilayah Laut Jawa dan Selat Makassar.

                Wilayah yang rawan bencana gempa bumi di Indonesia tersebar mulai dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Maluku Utara dan wilayah Papua.

                Hidrometeorologi
                Indonesia juga terletak di garis khatulistiwa sehingga wilayahnya beriklim tropis. Akibat posisi geografis ini, Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada saat musim penghujan apabila curah hujan tinggi, kondisi ini memicu terjadinya puting beliung, banjir dan tanah longsor. Sedangkan pada musim kemarau, dan curah hujan rendah terjadi bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Sementara pada musim peralihan, fenomena alam puting beliung menjadi ancaman bencana.

                Kenali beberapa wilayah Indonesia dengan curah hujan tinggi. Di Indonesia terdapat 3 pola curah hujan, yaitu pola hujan monsun, ekuatorial dan lokal dengan periode hujan yang berbeda-beda.

                Perhatikan pergeseran awal musim penghujan dari Barat ke Timur, karena bencana hidrometeorologi terjadi pada saat itu.

                Penanggulangan Bencana di Indonesia
                Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana.

                Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dengan didukung kementerian/Lembaga terkait, seperti seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), dan kementerian/lembaga terkait lain.

                Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi, kabupaten dan kota merupakan penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah dengan didukung Organisasi Perangkat Daerah (OPd) terkait.

                Dalam masa tanggap darurat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan membentuk Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat, yang bertugas untuk melakukan upaya penanganan darurat (Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016).

                Daftar Isi Buku Saku BNPB Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana 2018:

                I. Ancaman Bencana di Indonesia
                A. Karakteristik dan Ancaman Bencana Geologi dan Hidrometeorologi Indonesia
                B. Penanggulangan Bencana Indonesia

                II. Kesiapsiagaan
                A. Kesiapsiagaan
                B. Rencana Kesiapsiagaan
                III. Siaga Bencana
                A. Gempa Bumi
                B. Tsunami
                C. Erupsi Gunungapi
                D. Banjir
                E. Tanah Longsor
                F. Puting Beliung
                G. Kekeringan
                H. Kebakaran Hutan dan Lahan

                Kontak Darurat
                Lampiran
                Daftar Pustaka

                  Download Buku Saku BNPB Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana 2018

                  Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku Saku BNPB Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini, kami sertakan juga berkas-berkas terkait dengan informasi Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia dari BNPB :

                  Buku Saku BNPB Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana 2018



                  Download File:

                  Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana 2018 BNPB.pdf
                  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.pdf
                  PERKA BNPB nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.pdf
                  Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.pdf
                  Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana.pdf
                  Buku Pedoman Latihan Kesiapsiagaan Bencana Nasional BNPB 2017.pdf

                  Sumber: https://bnpb.go.id/

                  Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Buku Saku BNPB Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana 2018. Semoga bisa bermanfaat.

                  Formulir Kontak

                  Nama

                  Email *

                  Pesan *