Berkas Edukasi

Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

Diposting oleh Sisi Edukasi Pada 4/24/2019 11:00:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Download file format PDF.

Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi:

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 201 7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 ten tang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mernpunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pasal 2

(1) Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya.

(2) Perencanaan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 perlu memperhatikan aspek sebagai berikut:
a. kompetensi;
b. pola karier;
c. pemetaan pegawai;
d. kelompok rencana suksesi (talent pool);
e. perpindahan dan pengembangan karier;
f. penilaian prestasi kerja/ kinerja dan perilaku kerja;
g. kebutuhan organisasi; dan
h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.

(3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah;
b. mutasi PNS an tar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
c. mutasi PNS antar kabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi;
d. mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke lnstansi Pusat atau sebaliknya;
e. mutasi PNS antar-Instansi Pusat; dan
f. mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.

(3) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

(4) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

(5) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan;

(6) Selain mutasi karena tugas dan/ atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/ atau lokasi atas permintaan sendiri.

BAB II

KETENTUAN MUTASI

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu:
a. berstatus PNS;
b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
c. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangku tan;
d. surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
e. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
f. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
g. salinan/ fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/ atau jabatan terakhir;
h. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/ atau
j. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.

(2) Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 4

Prosedur mutasi selain mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah, dilakukan sebagai berikut:
a. PPK instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK asal atau instansi dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan.
b. Usul mutasi dari PPK instansi penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
c. Apabila PPK lnstansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan mutasi.
d. Persetujuan mutasi dari PPK instansi asal sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sadan ini.
e. Persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada:
1. PPK instansi penerima; dan
2. PNS yang bersangkutan.
f. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPK instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
g. Usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
h. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKN melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
i. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usul mutasi.
j. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf h, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
k. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf h, pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi sesuai kewenangannya.
1. Keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf k, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
m. Keputusan mutasi dibuat paling kurang 5 (lima) rangkap dan disampaikan kepada:
1. PPK instansi penerima;
2. PPK instansi asal;
3. PNS yang bersangkutan;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ Kas Daerah; dan

5. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN
n. Berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud huruf k maka:
1. PPK instansi penenma menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan
2. PPK instansi asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan.
o. Keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 1, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
p. Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK instansi penerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK instansi asal sebagaimana dimaksud pada huruf n, ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan mutasi.

Pasal 5

Mutasi dalam 1 (satu) lnstansi Pusat atau dalam 1 (satu) lnstansi Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Mutasi dalam 1 (satu) lnstansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.
b. Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Sadan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
c. Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi.
d. Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi.
e. Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK.
f. Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Pasal 6

Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provmsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
b. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan.
d. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN, gubernur menetapkan keputusan mutasi.
e. Berdasarkan penetapan gubernur, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Pasal 7

Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provmsi, dan antar provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan an tar provmsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negen setelah memperoleh pertimbangan teknis Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN.
b. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan teknis.
d. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf b, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan keputusan mutasi.
e. Berdasarkan penetapan menteri sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.

Pasal 8

Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya dan mutasi PNS antar-Instansi Pusat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, dan mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.
b. Penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dalam hal persyaratan terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak menetapkan keputusan mutasi.
d. Berdasarkan penetapan dimaksud pada huruf Kepala a, PPK BKN sebagaimana instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Pasal 9

Mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Mutasi PNS atas permintaan sendiri diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan;
b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi; dan
d. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang di tandatangani oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.

(2) Persyaratan dan prosedur mutasi atas permintaan sendiri disesuaikan dengan jenis mutasi yang diatur dalam Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 11

(1) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Negara untuk Pendapatan dan Instansi Pusat dan Belanja Daerah untuk Instansi Daerah.

(2) Biaya mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi penerima.

(3) Komponen pembiayaan mutasi diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1) Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada instansi pemerintah lain dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan mutasi.

(2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan mutasi.

(3) Persyaratan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan bagi mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Badan ini, Instansi Pemerintah yang menerima mutasi PNS dari Instansi Pemerintah lainnya dengan status dipekerjakan atau diperbantukan harus melakukan koordinasi dengan instansi asal untuk menentukan status kepegawaian PNS yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Instansi yang bersangkutan asal menyetujui melepas PNS ke instansi yang menerima perbantuan, instansi asal mengeluarkan surat persetujuan melepas PNS yang bersangkutan untuk menjadi PNS di instansi penenma dan mencabut keputusan dipekerjakan atau diperbantukan selanjutnya dilakukan prosedur mutasi.

(3) Instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan jabatan PNS dimaksud berdasarkan keputusan mutasi yang ditetapkan oleh Kepala BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, atau gubernur sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) Dalam hal instansi asal masih membutuhkan PNS yang bersangkutan, instansi asal mempekerjakan kembali ke dalam kelas jabatan yang sama dan sesuai dengan kompetensinya pada saat PNS yang bersangkutan bekerja di instansi penerima.

Pasal 14

pada tanggal 4 April 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BIMA HARIA WIBISANA

Download Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

Download File:

Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.pdf

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Semoga bisa bermanfaat.

Peraturan BKN RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun

Diposting oleh Sisi Edukasi Pada 4/24/2019 09:41:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Peraturan BKN RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun. Download file format PDF.

Peraturan BKN RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Peraturan BKN RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun:

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA MASA PERSIAPAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 350 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan untuk mempersiapkan Pegawai Negeri Sipil agar menikmati masa setelah pensiun dengan produktif, sehat, dan bahagia, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA MASA PERSIAPAN PENSIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mernpunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS.

BAB II

MASA PERSIAPAN PENSIUN

Pasal 2

(1) PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari Jabatan ASN.

(2) Masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Selama masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang bersangkutan mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan PNS terakhir yang diterima.

(4) Dalam hal ada alasan kepentingan dinas mendesak, permohonan masa persiapan pensiun PNS dapat ditolak atau ditangguhkan.

BAB III

KEWENANGAN PENETAPAN PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

Pasal 3

(1) Presiden berwenang menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama.

(2) PPK berwenang menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional keahlian madya.

(3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada PyB untuk menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional keahlian muda, pejabat fungsional keahlian pertama, dan pejabat fungsional keterampilan.

BAB IV

PROSEDUR DAN PERSYARATAN DALAM PENETAPAN PEMBERIAN, PENOLAKAN, ATAU PENANGGUHAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

Bagian Kesatu

Prosedur Permohonan Masa Persiapan Pensiun

Pasal 4

(1) PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat menyampaikan permohonan masa persiapan pensiun.

(2) Permohonan masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada:
a. Presiden melalui PPK bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama; atau

b. PPK melalui PyB bagi PNS yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama.

(3) Permohonan masa persiapan pensiun diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum menjalani masa persiapan pensrun,

(4) Permohonan masa persiapan pensiun dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Penetapan Pemberian, Penolakan, atau Penangguhan Masa Persiapan Pensiun

Paragraf 1

Penetapan Pemberian

Pasal 5

Presiden atau PPK dapat menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun.

Pasal 6

(1) Penetapan pemberian masa persiapan pensrun yang diajukan oleh PNS dilakukan apabila:
a. PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
b. PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
c. PNS yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatannya; dan
d. tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan.

(2) Keputusan penetapan pemberian masa persiapan pensiun dan contoh kasus pemberian masa persiapan pensiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(3) Sebelum Presiden atau PPK menetapkan pemberian masa persiapan pensiun, PPK/PyB memastikan bahwa PNS yang mengajukan permohonan masa persiapan pensiun:
a. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
b. tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; dan
c. telah menyelesaikan pekerjaan atau tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan.

Paragraf 2

Penetapan Penolakan

Pasal 7

(1) Penetapan penolakan masa persiapan pensiun yang diajukan oleh PNS dilakukan apabila:

a. PNS yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
b. PNS yang bersangkutan sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
c. terdapat pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatannya yang tidak dapat dialihkan kepada pegawai lainnya sampai dengan PNS yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun;

Paragraf 3

Penetapan Penangguhan

Pasal 8

(1) Penetapan penangguhan masa persiapan pensiun yang diajukan oleh PNS dilakukan apabila:
a. PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
b. PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; dan
c. tidak terdapat pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatan PNS yang bersangkutan atau pekerjaan jabatan PNS yang bersangkutan dapat dialihkan kepada Pegawai lainnya, tetapi terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan dan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 ( satu) tahun sebelum menjalankan masa persiapan pensrun.

(2) Penetapan penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian masa persiapan pensiun dibuat dalam satu keputusan.

(3) Keputusan penangguhan dan penetapan pemberian masa persiapan pensiun serta contoh kasus penangguhan dan pemberian masa persiapan pensiun tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PNS

SELAMA MENJALANI MASA PERSIAPAN PENSIUN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

(1) Selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan PNS terakhir yang diterima.

(2) Uang masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

(3) Uang masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sejak ditetapkannya keputusan pemberian masa persiapan pensiun.

(4) Selain uang masa persiapan pensiun, PNS diberikan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS tetap dikenakan pemotongan iuran wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Masa persiapan pensiun diperhitungkan sebagai masa kerja untuk pensiun.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

(1) Selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS wajib memenuhi panggilan kedinasan, menyampaikan informasi yang terkait dengan kedinasan, atau masuk bekerja apabila diperlukan.

(2) Instansi Pemerintah wajib:
a. memutakhirkan data PNS yang diberikan masa persiapan pensrun secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian; dan
b. memberikan layanan kepegawaian bagi PNS yang sedang menjalani masa persiapan pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Masa Persiapan Pensiun

Pasal 11

Masa persiapan pensiun ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 pada bulan yang bersangkutan menjalani masa persiapan pensiun.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

PNS yang sebelumnya menduduki jabatan pimpman tinggi, jabatan fungsional ahli madya atau jabatan fungsional ahli utama yang diberhentikan dari jabatannya dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun tidak dapat mengambil masa persiapan pensiun.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, masa bebas tugas yang telah diberikan kepada PNS berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tetap berlaku.

(2) Permohonan bebas tugas yang telah diusulkan sebelum Peraturan Badan ini berlaku namun belum ditetapkan keputusan atas permohonan tersebut, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Badan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BIMA HARIA WIBISANA

Download Peraturan BKN RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan BKN RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Peraturan BKN RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun

Download File:

Peraturan BKN RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun.pdf

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan BKN RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun. Semoga bisa bermanfaat.

PP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Diposting oleh Sisi Edukasi Pada 4/23/2019 02:06:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas PP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Download file format PDF.

PP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 278 menyatakan bahwa untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/ atau kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/ atau kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah.

Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan investasi di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini mengatur kriteria dan bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan. Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berupa dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja daerah yang berasal dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk peningkatan investasi daerah. Pemberian Kemudahan berupa penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi untuk meningkatkan investasi di daerah.

Selain itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan, evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan serta pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas PP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/ atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/ atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/ atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor sesuai kewenangannya.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:
a. kepastian hukum;
b. kesetaraan;
c. transparansi;
d. akuntabilitas; dan

e. efektif dan efisien.

BAB II

KRITERIA, BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/ atau Investor yang memenuhi kriteria:
a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b. menyerap tenaga kerja;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan infrastruktur;
h. melakukan alih teknologi;
i. melakukan industri pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/ atau daerah; dan/ atau
n. berorientasi ekspor.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

(2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. usaha mikro, kecil, dan/ atau koperasi;
b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/ atau
h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pasal 6

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/ atau koperasi di daerah;
d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/ atau koperasi di daerah;
e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/ atau koperasi di daerah; dan/ atau
f. bunga pinjaman rendah.

(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d. pemberian bantuan teknis;
e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
1. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/ atau
m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

(3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 7

(1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor diatur dengan peraturan daerah.

(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
b. bentuk insentif dan/ atau kemudahan yang diberikan;
c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/ atau kemudahan;
d. tata cara Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan;
e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan
f. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.

Pasal 9

(1) Kepala daerah menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

(2) Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor, kepala daerah melakukan verifikasi.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/ atau kemudahan investasi.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) Kepala daerah rnelakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pernberian Insentif dan/ atau Pernberian Kernudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

(2) Evaluasi sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 12

Pernberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi rnemenuhi kriteria sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Bupati/wali kota rnenyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan di daerahnya kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

(2) Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan di daerahnya kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 14

Pemerintah Pusat memberikan penghargaan investasi kepada Pemerintah Daerah yang dinilai berprestasi dalam Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor yang dilakukan oleh gubernur berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor yang dilakukan oleh bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
1. Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor yang diberikan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu tersebut berakhir.

2. Pemberian lnsentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor yang sedang diproses, diselesaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan daerah yang mengatur Pemberian lnsentif dan Pemberian Kemudahan investasi di daerah wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Download PP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

PP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Download File:

PP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.pdf

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Semoga bisa bermanfaat.

Seleksi Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) Tahun 2019

Diposting oleh Sisi Edukasi Pada 4/20/2019 08:45:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Pengumuman Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) Tahun 2019. Download file format PDF.

Pengumuman Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) Tahun 2019

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Pengumuman Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) Tahun 2019:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

NOMOR 34401/A.A3/KP/2019

SELEKSI BERSAMA

PENERIMAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH INDONESIA DI LUAR NEGERI TAHUN 2019

A. INFORMASI UMUM
Dalam rangka memenuhi kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka kesempatan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan berstatus bukan PNS yang memenuhi persyaratan dan berminat untuk ditugaskan pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).

B. PERSYARATAN

1. PERSYARATAN UMUM
a. Warga Negara Indonesia (WNI)
b. Usia maksimal saat mendaftar 40 tahun
c. Sehat jasmani, rohani dan bebas NARKOBA
d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
e. Diutamakan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
f. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta serta tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi pemerintah.

2. PERSYARATAN KHUSUS
a. GURU
1) Berstatus sebagai Guru bukan Pegawai Negerl Sipil.
2) Berijazah minimal S-1 sesuai bidang yang dibutuhkan dengan minimal IPK 2.75
3) Memiliki Sertifikat Profesi Pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar
4) Memiliki kecakapan dalam berbahasa lnggris dibuktikan dengan sertifikat TOEFL Prediction Score minimal 450 atau IELTS 5.0
5) Diutamakan memiliki pengalaman mengajar sesuai bidang yang diampu minimal 2 (dua) tahun.
6) Diutamakan memiliki sertifikat/penghargaan tingkat nasional sebagai keterampilan tambahan selain mengajar, seperti: Olahraga, Pramuka, Seni Budaya, Keagamaan, Prakarya, Teknologi lnformasi Komunikasi (ICT), Akuntansi/Keuangan dll.
7) Bagi pelamar Guru di Sekolah Indonesia Tokyo dan Davao diutamakan laki-laki, dan khusus pelamar Sekolah Indonesia Tokyo diutamakan memiliki kemampuan mengemudi kendaraan roda empat dan dibuktikan dengan melampirkan fotokopi SIMA.

b. TENAGA KEPENDIDIKAN
1) Berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
2) Berijazah minimal S-1 sesuai bidang yang dibutuhkan dengan minimal IPK 2. 75
3) Memiliki kecakapan dalam berbahasa lnggris dibuktikan dengan sertifikat TOEFL Prediction Score minimal 450 atau IELTS 5.0.
4) Memiliki pengalaman bekerja minimal 3 (tiga) tahun pada bidang tata usaha/administrasi perkantoran serta memahami pengelolaan keuangan dan aplikasi dapodik dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah/Ketua Yayasan.

C. RENCANA PENJADWALAN *)
1. Pengumuman Resmi Seleksi : 18 April 2019
2. Waktu Pendaftaran : 18 April s.d. 8 Mei 2019
3. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi : 14 Mei 2019
4. Pelaksanaan Seleksi : 21 s.d 24 Mei 2019
5. Pengumuman Hasil Seleksi : Juni 2019

D. TATA CARA PENDAFTARANPendaftaran daring mulai tanggal 18 April s.d 8 Mei 2019 pukul 12.00 WIB, dengan mekanisme sebagai berikut:
1. peserta seleksi wajib memiliki alamat surat elektronik yang aktif;

2. peserta seleksi melakukan pendaftaran/registrasi awal secara daring melalui laman http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/siln dengan cara memasukkan nomor sertifikat profesi pendidik, NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan atau NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) bagi yang memiliki, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat surat elektronik;

3. pendaftaran lanjutan dilakukan dengan cara login menggunakan username dan password yang dikirim oleh Sekretariat Panitia Seleksi Bersama melalui surat elektronik peserta seleksi. Tahapan pendaftaran lanjutan meliputi:
a) Memilih jabatan yang akan dilamar;

b) Mengisi informasi data diri pelamar meliputi:
1) Data pokok pelamar
2) Riwayat Pendidikan yang telah ditempuh
3) Riwayat jabatan/pengalaman jabatan yang pernah ditekuni
4) lnformasi pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti

c) Mengunggah hasil pindai dokumen/berkas yang dipersyaratkan sebagai berikut:
1) Pas foto ukuran 3x4 dengan besar file maksimal 500 Kb.
2) Surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tembusan kepada Pimpinan unit kerja yang bersangkutan (format dapat diunduh pada menu UNDUH).
3) Surat izin mengikuti proses seleksi yang ditandatangani oleh pimpinan institusi asal (sekolah/yayasan).
4) Sertifikat Profesi Pendidik
5) Kartu Tanda Penduduk dan Akte Lahir
6) ljazah pendidikan terakhir
7) Surat keterangan mengajar dari yayasan yang menunjukkan akumulasi pengalaman mengajar sesuai dengan bidang yang diampu bagi pelamar guru SILN.
8) Surat keterangan pengalaman bekerja sebagai Tenaga Kependidikan di sekolah Kepala Sekolah/Ketua Vayasan.
9) Surat rekomendasi berkelakuan baik dari pimpinan institusi (sekolah/yayasan).
10) Sertifikat TOEFL Prediction Score internasional/institusional atau IELTS yang masih berlaku.
11) Sertifikat/penghargaan keterampilan tambahan selain mengajar, seperti: olahraga, pramuka, seni-budaya, keagamaan, prakarya, atau teknologi informasi komunikasi (ICT), akuntansi/keuangan, dll.
12) Surat Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah.
13) Deskripsi diri, potensi dan motivasi menjadi guru/tenaga kependidikan SILN dalam Bahasa Indonesia dan lnggris masing-masing 1 lembar yang diketik menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12 dengan spasi 1,15 ukuran kertas A4 dalam format PDF.

d) Menandatangi surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- bahwa semua dokumen yang disampaikan adalah benar dan dapat dibuktikan keasliannya (format dapat diunduh pada menu UNDUH);

e) Mencetak kartu peserta seleksi

H. KETENTUAN LAIN

Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
Apabila dikemudian hari pelamarterbukti memberikan data yangtidaksesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi Guru/Tenaga Kependidikan SILN maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai Guru/Tenaga Kependidikan SILN.
Panitia Seleksi Bersama dapat merekomendasikan calon Guru/Tenaga Kependidikan SILN pada negara selain yang dilamar.
Apabila pelamar telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan sebagai Guru/Tenaga Kependidikan SILN sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
Panitia Seleksi Bersama tidak melayani komunikasi dengan pelamar dalam bentuk apapun. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada portal resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Segala kerugian akibat kelalaian tidak memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi tanggung jawab pelamar.

*) Rencana Penjadwalan bisa berubah sesuai dengan penetapan jadwal Panitia Seleksi Bersama.

Download Pengumuman Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) Tahun 2019

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Pengumuman Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) Tahun 2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Pengumuman Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) Tahun 2019

Download File:

Pengumuman Seleksi Bersama Guru dan Tendik SILN 2019.pdf

Format Surat Lamaran Guru dan Tenaga Kependidikan SILN Sekolah Indonesia di Luar Negeri Tahun 2019.doc

Format Surat Pernyataan Keaslian Dokumen.doc

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Pengumuman Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) Tahun 2019. Semoga bisa bermanfaat.

Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola

Diposting oleh Sisi Edukasi Pada 4/19/2019 07:24:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas surat Dirjen Pembinaan SMK perihal Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola. Download file format PDF.

Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Surat Dirjen Pembinaan SMK Nomor: 6986/DS.2/KU/2019 perihal Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola:

Menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tentang penyelesaian laporan pelaksanaan program bantuan pemerintah tahun anggaran 2016, 2017, dan 2018, Direktorat Pembinaan SMK belum dapat memproses semua penyaluran bantuan pemerintah pada tahun 2019 sampai dengan sekolah di wilayah binaan Saudara menyelesaikan seluruh laporan pelaksanaan program bantuan tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018. Adapun mekanisme penyelesaian laporan bantuan tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 dilakukan melalui aplikasi Takala SMK.

Sehubungan dengan tersebut, kami mohon bantuan Saudara kiranya dapat menugaskan kepada seluruh SMK di bawah binaan Saudara agar segera menuntaskan laporan pelaksanaan program bantuan pada tahun anggaran 2018 melalui aplikasi Takala SMK paling lambat tanggal 30 April 2019.

Download Surat Dirjen Pembinaan SMK perihal Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Dirjen Pembinaan SMK perihal Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola

Download File:

Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Melalui Aplikasi Takola - Update Data.pdf

Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Dirjen Pembinaan SMK perihal Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola. Semoga bisa bermanfaat.

Contoh Jurnal dan Tugas Koordinator Sarana Prasarana Sekolah

Diposting oleh Sisi Edukasi Pada 4/19/2019 05:58:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Contoh Jurnal dan Tugas Koordinator Sarana Prasarana Sekolah. Download file format Microsoft Excel dan Microsoft Word.

Contoh Jurnal dan Tugas Koordinator Sarana Prasarana Sekolah

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Contoh Jurnal dan Tugas Koordinator Sarana Prasarana Sekolah:

TUGAS POKOK KOORDINATOR UNIT MULTIMEDIA

A. ADMINISTRASI

Membuat progam kerja unit Multimedia.
Mengajukan anggaran dana pengadaan, penggandaan dan perawatan barang di unit Multimedia sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan APBM.
Membuat tata tertib pada unit Multimedia, jika belum ada.
Menginventarisir barang dan permasalahan yang muncul dan mengkoordinasikan dengan Korbid Sarana Belajar dan unit-unit yang lain untuk mencari solusinya.
Membuat daftar inventaris media dan sarana unit Multimedia dan melaporkan kepada Korbid Sarana Belajar.
Mencatat semua kegiatan unit Multimedia pada jurnal kegiatan dan melaporkan pada Korbid Sarana Belajar setiap 3 bulan sekali.
Merencanakan pengembangan jangka panjang.

B. LAYANAN

Mengefektifkan penggunaan unit Multimedia.
Melayani pemesanan penggunaan atau peminjaman media unit Multimedia oleh guru-guru yang membutuhkan dengan mengisi buku peminjaman barang.
Merawat dan mengamankan seluruh media dan sarana yang ada di unit Multimedia.
Menyiapkan tempat, media serta mengkondisikannya untuk proses KBM.
Melayani pihak luar yang akan mempresentasikan alat peraga / media.
Mengecek inventaris barang secara berkala.

TUGAS POKOK KOORDINATOR UNIT SARANA OLAH RAGA
A. ADMINISTRASI

Membuat progam kerja unit Olah Raga.
Mengajukan anggaran dana pengadaan, penggandaan dan perawatan barang di unit Olah Raga sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan APBM.
Membuat tata tertib pada unit Olah Raga, jika belum ada.
Menginventarisir barang dan permasalahan yang muncul dan mengkoordinasikan dengan Korbid Sarana Belajar dan unit-unit yang lain untuk mencari solusinya.
Membuat daftar inventaris media dan sarana unit Olah Raga dan melaporkan kepada Korbid Sarana Belajar.
Mencatat semua kegiatan unit Olah Raga pada jurnal kegiatan dan melaporkan pada Korbid Sarana belajar setiap 3 bulan sekali.
Merencanakan pengembangan jangka panjang.

B. LAYANAN

Mengefektifkan penggunaan unit Olah Raga.
Melayani pemesanan penggunaan atau peminjaman media unit Olah Raga oleh guru-guru yang membutuhkan dengan mengisi buku peminjaman barang.
Merawat dan mengamankan seluruh media dan sarana yang ada di unit Olah Raga.
Menyiapkan media / alat peraga serta mengkondisikannya untuk proses KBM.
Melayani pihak luar yang akan mempresentasikan alat peraga / media.
Mengecek inventaris barang secara berkala.

TUGAS POKOK KOORDINATOR UNIT PERPUSTAKAAN

A. ADMINISTRASI

Membuat progam kerja unit Perpustakaan.
Mengajukan anggaran dana pengadaan, penggandaan dan perawatan barang di unit Perpustakaan sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan APBM.
Mengatur jadwal penggunaan unit Perpustakaan dan menginformasikan pada guru-guru yang terkait.
Membuat tata tertib pada unit Perpustakaan, jika belum ada.
Menginventarisir barang dan permasalahan yang muncul dan mengkoordinasikan dengan Korbid Sarana Belajar dan unit-unit yang lain untuk mencari solusinya.
Membuat daftar inventaris media dan sarana unit Perpustakaan dan melaporkan kepada Korbid Sarana Belajar.
Mencatat semua kegiatan unit Perpustakaan pada jurnal kegiatan dan melaporkan pada Korbid Sarana Belajar setiap 3 bulan sekali.
Merencanakan pengembangan jangka panjang.

B. LAYANAN

Mengefektifkan penggunaan unit Perpustakaan.
Melayani pemesanan penggunaan atau peminjaman media Perpustakaan oleh guru-guru yang membutuhkan dengan mengisi buku peminjaman barang.
Merawat dan mengamankan seluruh media dan sarana yang ada di unit Perpustakaan.
Menyiapkan tempat, media serta mengkondisikannya untuk proses KBM.
Melayani pihak luar yang akan mempresentasikan alat peraga / media.
Mengecek inventaris barang secara berkala.

Download Contoh Jurnal dan Tugas Koordinator Sarana Prasarana Sekolah

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Jurnal dan Tugas Koordinator Sarana Prasarana Sekolah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Contoh Tugas Koordinator Sarana Prasarana Sekolah

Download File:

Tugas Pokok Koordinator Sarana Prasarana.docx

Jurnal Kegiatan Sarpras.xlsx

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Jurnal dan Tugas Koordinator Sarana Prasarana Sekolah. Semoga bisa bermanfaat.

Arsip Berkas Edukasi

Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

Diposting oleh Sisi Edukasi Pada 4/24/2019 11:00:00 PM dengan No comments

Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

Download Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

Peraturan BKN RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun

Diposting oleh Sisi Edukasi Pada 4/24/2019 09:41:00 PM dengan No comments

Peraturan BKN RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun

Download Peraturan BKN RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun

Peraturan BKN RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun

PP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Diposting oleh Sisi Edukasi Pada 4/23/2019 02:06:00 PM dengan No comments

PP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Download PP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

PP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Seleksi Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) Tahun 2019

Diposting oleh Sisi Edukasi Pada 4/20/2019 08:45:00 AM dengan No comments

Pengumuman Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) Tahun 2019

Download Pengumuman Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) Tahun 2019

Pengumuman Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) Tahun 2019

Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola

Diposting oleh Sisi Edukasi Pada 4/19/2019 07:24:00 PM dengan No comments

Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola

Download Surat Dirjen Pembinaan SMK perihal Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola

Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola

Contoh Jurnal dan Tugas Koordinator Sarana Prasarana Sekolah

Diposting oleh Sisi Edukasi Pada 4/19/2019 05:58:00 PM dengan No comments

Contoh Jurnal dan Tugas Koordinator Sarana Prasarana Sekolah

Download Contoh Jurnal dan Tugas Koordinator Sarana Prasarana Sekolah

Contoh Tugas Koordinator Sarana Prasarana Sekolah

Formulir Kontak