PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018

Diposting oleh Pada 5/25/2018 07:51:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018. Download file format PDF.

PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018
PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018

PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018



Download File:
PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018.pdf

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PMK Nomor 54/PMK.05/2018 Tentang Juknis Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
PP Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan

Diposting oleh Pada 5/24/2018 04:20:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Peraturan Pemerintah PP Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Download file format PDF.

Peraturan Pemerintah PP Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
Peraturan Pemerintah PP Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan

Peraturan Pemerintah PP Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Pemerintah PP Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
  1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  2. Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Prajurit TNI adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
  3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah anggota pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  4. Pejabat Negara adalah: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim Ad hoc; f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri dan jabatan setingkat menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur; m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan n. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
  5. Penerima Pensiun adalah: a. pensiunan PNS; b. pensiunan Prajurit TNI; c. pensiunan Anggota POLRI; d. pensiunan Pejabat Negara; e. penerima pensiun janda/duda/anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan f. penerima pensiun orang tua dari PNS yang meninggal dunia atau tewas.
  6. Penerima Tunjangan adalah: a. penerima tunjangan veteran; b. penerima tunjangan kehormatan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. penerima tunjangan penghargaan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan; d. penerima tunjangan janda/duda dari penerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c; e. penerima tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine; f. penerima tunjangan anak yatim/piatu Prajurit TNI/Anggota POLRI; g. penerima tunjangan Prajurit TNI/Anggota POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; h. penerima tunjangan bersifat pensiun Prajurit TNI/Anggota POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; i. penerima tunjangan orang tua bagi Prajurit TNI/Anggota POLRI yang gugur; dan j. penerima tunjangan cacat bagi PNS, Pejabat Negara, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI.

Pasal 2
(1) PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan diberikan Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018.

(2) PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
a. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri;
b. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya; 
c. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang diberhentikan sementara;
d. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI penerima uang tunggu; dan
e. Calon PNS.

(3) PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah.

Pasal 3
(1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan pada bulan Mei.

(2) Dalam hal penghasilan pada bulan Mei sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dapat dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:
a. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja;

b. Penerima Pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan; dan

c. Penerima Tunjangan menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan internal kementerian/lembaga.

(5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 4
(1) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan bulan Juni.

(2) Dalam hal pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. 

Pasal 5
(1) PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

(3) Apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
(1) Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Mei.

(2) Penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Mei.

(3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara bekerja.

Pasal 7
(1) Penerima Pensiun terusan dari pensiunan PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau Pejabat Negara yang meninggal dunia diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan pensiun terusan pada bulan Mei.

(2) Penerima Pensiun dari pensiunan PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan pensiun yang diterima pada bulan Mei.

Pasal 8
Ketentuan pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi:
a. Pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat:
1) Menteri; dan
2) Pejabat Pimpinan Tinggi;
b. Wakil Menteri atau jabatan setingkat wakil menteri; 
c. Staf Khusus di lingkungan kementerian;
d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e. Hakim Ad hoc; dan
f. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi:
  1. PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat;
  2. Prajurit TNI;
  3. Anggota POLRI;
  4. Penerima Pensiun;
  5. Penerima Tunjangan;
  6. Pejabat Negara selain Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
  7. Pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f.
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:
  1. PNS yang bekerja pada Pemerintahan Daerah;
  2. Gubernur dan Wakil Gubernur;
  3. Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota; dan
  4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 10
Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 11
Peraturan   Pemerintah   ini   mulai   berlaku   pada   tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

    Download Peraturan Pemerintah PP Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Pemerintah PP Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Peraturan Pemerintah PP Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan



    Download File:
    Peraturan Pemerintah PP Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.pdf

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan Pemerintah PP Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Semoga bisa bermanfaat.
    PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Tahun 2018

    Diposting oleh Pada 5/24/2018 03:26:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Peraturan Pemerintah PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Tahun 2018. Download file format PDF.

    Peraturan Pemerintah PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Tahun 2018
    Peraturan Pemerintah PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Tahun 2018

    Peraturan Pemerintah PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Tahun 2018

    Dalam rangka usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, telah diberikan penghasilan antara lain berupa gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas. Namun demikian dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya memberikan pemahaman yang sama terutama ketentuan mengenai jenis penghasilan yang tidak dibayarkan sebagai gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas.

    Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang sama sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.
    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan:

    Pasal I
    Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6062), diubah sebagai berikut:
    1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 diubah dan setelah ayat (5) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 3
    (1) Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.

    (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.

    (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:
    a. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja;
    b. Penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan; dan
    c. Penerima tunjangan menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

    (4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan internal kementerian/lembaga.

    (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

    (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

    2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
    Pasal 4
    (1) Pemberian penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan pada bulan Juli.
    (2) Dalam hal pemberian penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.
    3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 8
    Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi:
    a. pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat:
    1. menteri; dan
    2. pejabat pimpinan tinggi;
    b. wakil menteri atau jabatan setingkat wakil menteri;
    c. staf khusus di lingkungan kementerian;
    d. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    e. hakim ad hoc; dan
    f. pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      Download Peraturan Pemerintah PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Tahun 2018

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Pemerintah PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Peraturan Pemerintah PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Tahun 2018



      Download File:
      PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Tahun 2018.pdf

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan Pemerintah PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
      Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)

      Diposting oleh Pada 5/09/2018 06:47:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H). Download file format PDF.

      Surat Edaran MENPANRB Tentang Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)
      Surat Edaran MENPANRB Tentang Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)

      Surat Edaran MENPANRB Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H):

      Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan lbadah Puasa pada bulan Ramadhan khususnya bagi ASN, l'llll dan POLRI yang beragama Islam, maka jam kerja Pegawai Negari Sipil perlu diatur sebagai berikut:
      1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja
      a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00-15.00; - Waktu Istirahat Pukul: 12.00-12.30.
      b. Hari Jum'at Pukul: 08.00 -15.30; - Waktu Istirahat Pukul: 11.30 -12.30.

      2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakuan enam hari kerja
      a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00- 14.00; - Waktu Istirahat Pukul: 12.00 - 12.30.
      b. Hari Jum'at Pukul: 08.00- 14.30; - Waktu Istirahat Pukul: 11.30 - 12.30.

      3. Jumlah jam kerja bagi instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32.50 jam per minggu.

      4. Ketentuan Pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan lnstansi dan Pemerintah Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

        Download Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H)



        Download File:
        Surat Edaran MENPANRB Nomor 336 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN PNS TNI POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H).pdf

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Silabus RPP IPA SMP MTs Kurikulum 2013 Kelas VII, VIII, IX. Semoga bisa bermanfaat.
        Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Bagi PNS dan Pensiunan

        Diposting oleh Pada 6/14/2017 11:05:00 AM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Download file format PDF.

        Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Bagi PNS dan Pensiunan
        Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Bagi PNS dan Pensiunan

        Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Bagi PNS dan Pensiunan

        Sebagai perbandingan antara Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, berikut ini file preview dari PP Nomor 19 Tahun 2016:



        Download Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Bagi PNS dan Pensiunan

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



        Download File:
        Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 Tahun 2017.pdf
        Peraturan Pemerintah PP Nomor 19 Tahun 2016.pdf

        Sumber: http://peraturan.go.id

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Semoga bisa bermanfaat.
        PP Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI dan Pejabat Negara

        Diposting oleh Pada 6/13/2017 11:51:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Peraturan Pemerintah PP Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat Negara. Download file format PDF.

        PP Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI dan Pejabat Negara
        PP Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI dan Pejabat Negara

        PP Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat Negara

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas PP Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat Negara:

        PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA.

        Pasal 1
        Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
        1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
        2. Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit TNI adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
        3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah anggota pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
        4. Pejabat Negara adalah: a. Presiden dan Wakil Presiden;  b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim Ad hoc; f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri dan jabatan setingkat menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur; m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; n. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

        Pasal 2
        (1) PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara diberikan tunjangan hari raya dalam Tahun Anggaran 2017.

        (2) PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
        a. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri;
        b. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya; 
        c. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang diberhentikan sementara;
        d. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri penerima uang tunggu; dan
        e. Calon PNS.

        (3) PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah.

        Pasal 3
        (1) Tunjangan hari raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Juni.

        (2) Dalam hal gaji pokok pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan sebesar gaji pokok yang seharusnya diterima karena berubahnya gaji pokok, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan hari raya.

        (3) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

        (4) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.

        Pasal 4
        (1) PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilarang menerima lebih dari satu tunjangan hari raya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

        (2) Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara, menerima lebih dari satu gaji pokok, tunjangan hari raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

        (3) Apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerima lebih dari satu tunjangan hari raya, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

        Pasal 5
        (1) Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan tunjangan hari raya sebesar gaji pokok atas gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.

        (2) Penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan tunjangan hari raya sebesar gaji pokok yang diterima pada bulan Juni.

        (3) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara bekerja.

        (4) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.

        Pasal 6
        (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 dibayarkan bulan Juni.

        (2) Dalam hal tunjangan hari raya belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. 

        Pasal 7
        (1) Ketentuan pemberian tunjangan hari raya dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi:
        a. pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat: 1) Menteri; dan 2) Pejabat Pimpinan Tinggi;
        b. Wakil Menteri;
        c. Staf Khusus di lingkungan kementerian;
        d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
        e. Hakim Ad hoc; dan
        f. Pegawai lainnya yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

        (2) Tunjangan hari raya bagi Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 diberikan sebesar gaji pokok Menteri.

        (3) Tunjangan hari raya bagi Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 diberikan sebesar Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

        (4) Tunjangan hari raya bagi Wakil Menteri, Staf Khusus di lingkungan kementerian, Hakim Ad hoc, dan Pegawai lainnya yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f, diberikan sebesar gaji pokok/penghasilan yang bersifat gaji pokok pada bulan Juni.

        (5) Dalam hal gaji pokok/penghasilan yang bersifat gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) maka tunjangan hari raya yang dibayarkan adalah sebesar Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 

        (6) Tunjangan hari raya bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebesar uang representasi.

        (7) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

        Pasal 8
        Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada:
        a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi:
        1. PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat;
        2. Prajurit TNI;
        3. Anggota Polri;
        4. Pejabat Negara selain Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota;
        5. Pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
        6. Wakil Menteri;
        7. Staf Khusus di lingkungan kementerian;
        8. Hakim Ad hoc; dan
        9. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

        b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:
        1. PNS yang bekerja pada Pemerintahan Daerah;
        2. Gubernur dan Wakil Gubernur;
        3. Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota; dan
        4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

        Pasal 9
        Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

        Pasal 10
        Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
        Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

        Ditetapkan di Jakarta
        pada tanggal 13 Juni 2017

        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
        ttd.
        JOKO WIDODO

          Download PP Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pemberian THR Bagi PNS, TNI, POLRI dan Pejabat Negara

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PP Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat Negara ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



          Download File:
          PP Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat Negara.pdf

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PP Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat Negara. Semoga bisa bermanfaat.
          Surat Menteri PANRB Tentang Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H

          Diposting oleh Pada 6/03/2017 11:47:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah informasi dan berkas Surat Menteri PANRB Nomor B/21/M.KT.02/2017 tentang Himbauan untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H.

          Surat Menteri PANRB Tentang Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H
          Surat Menteri PANRB Tentang Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H

          Download Surat Menteri PANRB Tentang Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H

          Selengkapnya mengenai informasi dan berkas Surat Menteri PANRB Tentang Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



          Download File:
          Surat Menteri PANRB Tentang Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan.pdf

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai informasi dan berkas Surat Menteri PANRB Tentang Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H. Semoga bisa bermanfaat.

          Sumber: https://www.menpan.go.id
          Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota POLRI Tahun Pajak 2016 Melalui E-­Filing dan Himbauan Mengikuti Amnesti Pajak

          Diposting oleh Pada 3/30/2017 06:48:00 PM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Surat Edaran Menteri Pendayagunaanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota POLRI Tahun Pajak 2016 Melalui E-­Filing dan Himbauan Mengikuti Amnesti Pajak.
          SE MENPARB Nomor 24 Tahun 2017
          SE MENPARB Nomor 24 Tahun 2017

          SE MENPARB Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota POLRI Tahun Pajak 2016 Melalui E-­Filing dan Himbauan Mengikuti Amnesti Pajak

          Berikut ini kutipan keterangan dari isi SE MENPARB Nomor 24 Tahun 2017:

          Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, terhadap ketentuan peraturan perundang­undangan di bidang perpajakan sebagaimana surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 02/M.PAN/3/2009 dan Nomor 8 Tahun 2015 serta dengan memperhatikan surat Menteri Keuangan Nomor S­139/MK.03/2017, tanggal 21 Februari 2017, agar Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota Polri memperhatikan hal-­hal sebagai berikut:
          1. Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota Polri wajib menaati dan mematuhi peraturan perundang­undangan perpajakan, salah satunya menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2016 melalui e-­filing.
          2. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberikan kemudahan pelaporan e­-filing secara gratis melalui situs http://diponline.paiak.go.id.
          3. Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota Polri yang memiliki penghasilan lain berupa usaha atau lebih dari 1 (satu) pemberi kerja dan jumlah bruto > Rp. 60.000.000,­ (enam puluh juta) agar menggunakan form 1770s. Sedangkan bagi yang tidak memiliki penghasilan lain dan bruto menggunakan form 1770SS.
          4. Menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota Polri untuk memanfaatkan Amnesti Pajak yang akan berakhir per­ 31 Maret 2017.
          5. Dengan ketaatan dan kepatuhan Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota Polri sebagaimana tersebut di alas, diharapkan kiranya dapat menjadi contoh teladan bagi masyarakat.
          Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

          Ditetapkan di Jakarta
          Pada Tanggal, 16 .Maret 2017
          Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
          ttd.
          Asman Abnur

            Download SE MENPARB Nomor 24 Tahun 2017

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas SE MENPARB Nomor 24 Tahun 2017 ini silahkan liha di bawah ini:



            Download File:
            SE MENPANRB Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota POLRI Tahun Pajak 2016 Melalui E-­Filing dan Himbauan Mengikuti Amnesti Pajak.pdf

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file SE MENPARB Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota POLRI Tahun Pajak 2016 Melalui E-­Filing dan Himbauan Mengikuti Amnesti Pajak. Semoga bisa bermanfaat.

            Sumber: http://www.menpan.go.id

            Berkas terkait dengan kategori Pajak:
            Contoh Formulir Surat Setoran Pajak (SSP) Format Microsoft Excel
            Penawaran Beasiswa Pasca Sarjana (S2) Bidang Pertahanan UNHAN untuk PNS/ASN, POLRI, TNI dan Masyarakat Umum

            Diposting oleh Pada 2/17/2017 09:19:00 PM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas Surat Edaran Nomor: B/2261/25/05/43/UNHAN Tentang Penawaran Beasiswa S2 Bidang Pertahanan untuk PNS/ASN, POLRI, TNI dan Masyarakat Umum.

            Penawaran Beasiswa Pasca Sarjana (S2) Bidang Pertahanan UNHAN untuk PNS/ASN, POLRI, TNI dan Masyarakat Umum
            Penawaran Beasiswa Pasca Sarjana (S2) Bidang Pertahanan UNHAN (Universitas Pertahanan) 

            Penawaran Beasiswa Pasca Sarjana (S2) Bidang Pertahanan UNHAN untuk PNS/ASN, POLRI, TNI dan Masyarakat Umum 

            Berikut ini kutipan isi dari Surat Edaran Nomor: B/2261/25/05/43/UNHAN Tentang Penawaran Beasiswa S2 Bidang Pertahanan:

            Universitas Pertahanan (Unhan) yang berkedudukan di bawah Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, membuka kesempatan kepada seluruh personel TNI/Polri/Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian/Lembaga/Pemda /BUMN, LSM, Swasta dan Perusahaan yang memenuhi syarat, untuk menerima beasiswa guna menempuh pendidikan pada jenjang Magister/Strata Dua (S-2) Tahun Akademik 2017/2018.

            Persyaratan peserta
            a. Persyaratan umum bagi TNI/Polri/ASN
            1. Berpangkat minimal Kapten/AKP/111/b yang telah mengikuti Diklapa 11/Diklapa/Sekkau/PTIK dan/atau memiliki ijazah S-1 dengan nilai IPK minimal 3,00.
            2. Memiliki kondite dan prestasi kerja yang baik dari pimpinan instansi terkait.
            3. Lulus Ujian seleksi : TPA, TOEFL, Psikologi dan wawancara.
            4. Berbadan sehat (dinyatakan dengan surat keterangan dokter dari dinas).
            5. Mampu menggunakan komputer (aplikasi office dan internet).

            b. Persyaratan khusus. Bagi pendaftar Program Studi Strategi Perang Semesta (SPS) berlaku persyaratan khusus sebagai berikut :
            1. Anggota TNI berpangkat Kolonel dan telah mengikuti Sekolah Stat dan Komando Angkatan atau setingkat.
            2. Anggota Polri berpangkat Komisaris Besar dan telah mengikuti Suspim Polri.
            3. Aparatur Sipil Negara (ASN) minimal golongan 111/d dan telah mengikuti Diklatpim Tk III.

            c. Bagi Perusahaan Swasta, LSM dan masyarakat umum.
            1. Memiliki ijazah S-1, pengalaman kerja minimal 2 tahun;
            2. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
            3. Memiliki Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah sakit Pemerintah;
            4. Melampirkan Kartu Keluarga;
            5. Melampirkan Surat Pernyataan bersedia diangkat menjadi Kader Madya Bela Negara dan Menwa;
            6. Bagi Galon mahasiswa wanita tidak dalam keadaan hamil dan melampirkan surat Pernyataan tidak akan hamil selama melaksanakan perkuliahan;
            7. Khusus bagi pendaftar Prodi Strategi Perang Semesta (SPS), telah menduduki jabatan minimal setingkat Manajer.

              Download Berkas Penawaran Beasiswa Pasca Sarjana (S2) Bidang Pertahanan UNHAN untuk PNS/ASN, POLRI, TNI dan Masyarakat Umum 

              Selengkapnya mengenai persyaratan dan ketentuan lainnya silahkan anda lihat atau unduh berkas suratnya di bawah ini:

              Penawaran Beasiswa Pasca Sarjana (S2) Bidang Pertahanan UNHAN untuk PNS/ASN, POLRI, TNI dan Masyarakat Umum 



              Download File:
              Penawaran Beasiswa S2 Bidang Pertahanan.pdf

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Edaran Nomor: B/2261/25/05/43/UNHAN Tentang Penawaran Beasiswa S2 Bidang Pertahanan untuk PNS/ASN, POLRI, TNI dan Masyarakat Umum. Semoga bisa bermanfaat.
              Sumber: Sumberdaya - Ristekdikti

              Formulir Kontak

              Nama

              Email *

              Pesan *