Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018

Diposting oleh Pada 5/07/2018 06:03:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018. Download file format PDF.
Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018
Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018

Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas SK Dirjen Pendis Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018:

Latar Belakang
Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SHUAMBN) merupakan salah satu dokumen negara yang diperoleh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan madrasah. Karena itu, kebenaran data dan informasi yang tercantum di dalamnya mutlak diperlukan.

Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MI dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MTs dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

Ijazah Madrasah Aliyah (MA) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MA dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

SHUAMBN diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab untuk tingkat MTs dan MA.

Pengertian
  1. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dapat juga dipergunakan dalam penentuan jenjang kepegawaian.
  2. SHUAMBN adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa pemegangnya telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional.

Tujuan dan Manfaat
Petunjuk Teknis ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:
  1. Memberikan petunjuk secara umum tentang penulisan blanko Ijazah dan SHUAMBN.
  2. Memberikan petunjuk secara khusus tentang penulisan blanko Ijazah dan SHUAMBN.

Ruang Lingkup
Petunjuk Teknis ini memuat petunjuk umum dan petunjuk khusus penulisan blanko Ijazah dan SHUAMBN, disertai contoh blangko yang telah diisi.

Sasaran
  1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam mengelola blangko Ijazah.
  2. Kepala Madrasah dalam mengelola blangko ljazah dan SHUAMBN.

Petunjuk Umum
  1. Ijazah MI, MTs, dan MA diterbitkan oleh satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional.
  2. Ijazah dan hasil ujian/daftar nilai ujian dicetak bolak-balik, Ijazah di halaman depan dan hasil ujian/daftar nilai ujian di halaman belakang.
  3. Ijazah MI, MTs, dan MA, diisi oleh panitia yang tetapkan oleh kepala madrasah.
  4. Ijazah ditulis tangan dengan baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca, dan bersih dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus.
  5. Terdapat dua jenis Ijazah yaitu; Ijazah untuk madrasah yang menggunakan Kurikulum 2006 dan ljazah untuk madrasah yang menggunakan Kurikulum 2013. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kode blangko Ijazah yang terletak di halaman muka bagian tengah bawah.
  6. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan Ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau di tipe-ex dan harus diganti dengan blangko ijazah yang baru.
  7. Blangko Ijazah yang salah dalam penulisan, sebelum dimusnahkan disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang, sebagai pernyataan blanko tersebut tidak sah digunakan. Selanjutnya blangko Ijazah diserahkan ke Kanwil Kemenag Provinsi kemudian dimusnahkan oleh Kepala Sidang Pendidikan Madrasah/Pendis disertai berita acara pemusnahan blangko Ijazah yang disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.
  8. Serita acara pemusnahan blangko Ijazah yang salah dalam penulisan tersebut ditandatangani oleh Kepala Sidang Pendidikan Madrasah/Pendis dan diketahui oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah.
  9. Jika terdapat sisa blangko Ijazah MI, MTs, dan MA, Kepala Madrasah harus mengembalikan sisa blangko Ijazah tersebut ke Kanwil Kemenag Provinsi melalui Kemenag Kabupaten/Kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah disaksikan Kemenag Kabupaten/Kota.
  10. Sisa blangko Ijazah yang terdapat di Kanwil Kemenag Provinsi dimusnahkan paling lambat 31 Desember 2018 oleh Kepala Sidang Pendidikan Madrasah/Pendis dengan berita acara pemusnahan blangko Ijazah yang disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.
  11. Serita acara pemusnahan sisa blangko Ijazah tersebut ditandatangani oleh Kepala Sidang Pendidikan Madrasah/Pendis dan diketahui oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah.
  12. ika terjadi kekurangan blangko Ijazah, Kanwil Kemenag Provinsi segera mengajukan surat permohonan penambahan blangko ljazah ke Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, selambat-lambatnya tanggal 30 November 2018.
  13. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan blangko Ijazah, sedangkan blangko Ijazah cadangan tidak tersedia dan sudah melampaui batas waktu yang sudah ditentukan pada poin 12, maka digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti ljazah yang berpenghargaan sama dengan Ijazah dari satuan pendidikan.


    Download SK Dirjen Pendis Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas SK Dirjen Pendis Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018



    Download File:
    Juknis Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN 2018.pdf

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018. Semoga bisa bermanfaat.
    Juklak Bantuan Event Peserta Didik SMK Tahun 2018

    Diposting oleh Pada 5/04/2018 10:50:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Juklak Bantuan Event Peserta Didik SMK Tahun 2018. Peraturan Kuasa Penggunaanggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 025/D5.5/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bantuan Event Peserta Didik SMK Tahun 2018. Download file format PDF.

    Juklak Bantuan Event Peserta Didik SMK Tahun 2018
    Juklak Bantuan Event Peserta Didik SMK Tahun 2018

    Juklak Bantuan Event Peserta Didik SMK Tahun 2018

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Juklak Bantuan Event Peserta Didik SMK Tahun 2018:

    Peraturan Kuasa Penggunaanggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 025/D5.5/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bantuan Event Peserta Didik SMK Tahun 2018.

    Latar Belakang
    Tantangan global dalam bentuk persaingan tenaga kerja, mendorong setiap negara untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal agar dapat memenangkan persaingan, baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang.

    Sejalan dengan tantangan dimaksud, dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki serta kecenderungan perubahan lingkungan strategis khususnya berkaitan dengan pertumbuhan sektor ekonomi, industri, dan perkembangan IPTEK, Direktorat Pembinaan SMK sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan nasional berketetapan mengembangkan visi untuk mewujudkan lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan sumber daya manusia berkelas dunia (standar internasional), serta perluasan layanan pendidikan berbasis keunggulan lokal (standar nasional).

    Penyelenggaraan Bantuan Event Peserta Didik SMK Tahun 2018 ditujukan untuk membantu pelaksanaaan kegiatan event di SMK seperti pelaksanaan seminar, kegiatan workshop yang bersifat membangun maupun meningkatkan kompetensi siswa, pentas seni dan kreatifitas siswa, pameran kerajinan maupun produk unggulan, perlombaan dan pekan olahraga siswa SMK.

    Dengan adanya bantuan Event peserta didik ini diharapkan memacu kreatifitas sekolah sehingga berdampak meningkatkan bakat, minat dan potensi peserta didik dari sekolah tersebut.

    Pelaksanaan Bantuan Event Peserta Didik, ini akan melibatkan beberapa SMK yang akan berpartisipasi aktif sekaligus sebagai media bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi yang dapat ditampilkan pada event yang akan dipilih sebagai kegiatan yang akan diselenggrakan oleh SMK yang bersangkutan. Bagi SMK yang terpilih dan memenuhi kriteria maka SMK tersebut akan diberi bantuan untuk menyelenggarakan event peserta didik di daerahnya.

    Tujuan dari pemberian bantuan event peserta didik ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan event peserta didik seperti workshop, seminar, pameran, Lomba atau Festival, unjuk kreativitas siswa, pengembangan bakat minat, dan kegiatan ekstra kurikuler yang telah disusun oleh SMK dimaksud.

    Sasaran
    Sasaran Bantuan Event Peserta Didik SMK tahun 2018 sebanyak 25 paket dengan nilai bantuan sebesar Rp25.000.000,00 per paket.

    Hasil yang Diharapkan
    Terpenuhinya target SMK calon penerima bantuan event peserta didik sebanyak 25 paket.

    Total Nilai Bantuan Pemerintah
    Total Nilai Bantuan Event Peserta Didik SMK tahun 2018 adalah Rp. 625.000.000,00 untuk 25 paket.

    Bentuk Bantuan Event Peserta Didik
    Bentuk Bantuan adalah Bantuan Event Peserta Didik SMK yang diberikan dalam bentuk uang sekaligus untuk digunakan dalam Kegiatan penyelenggaraan event tertentu terkait dengan bakat, minat dan potensi peserta didik SMK, Lomba atau Festival, atau unjuk kreativitas siswa, dan tersusun secara rinci dalam sebuah proposal. 

    Karakteristik Program Bantuan Event Peserta Didik Siswa SMK
    1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya);
    2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak dilakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
    3. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak diterimanya dana tersebut di rekening SMK;
    4. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan;

    Kriteria Proposal
    1. Judul proposal; Tema dari event yang diadakan.
    2. Latar belakang event; Latar belakang dari kegiatan event. Isinya merupakan dasar dan alasan yang jelas mengapa kegiatan itu perlu dilakukan.
    3. Tujuan event; Merupakan manfaat atau hasil yang diharapkan dari diadakannya kegiatan event tersebut.
    4. Kegiatan; Menjelaskan pokok kegiatan yang akan dilaksanakan dan dilampirkan dengan jadwal secara lengkap dan terinci.
    5. Anggaran; Anggaran dari proposal ini harus memiliki lampiran secara terperinci dan sedetail mungkin dan dapat dipertanggung jawabkan yang dilengkapi dengan bukti pengeluarannya. 

    SMK
    1. Menyusun proposal Bantuan Event Peserta Didik SMK tahun 2018;
    2. Menyampaikan proposal kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
    3. Mengirimkan proposal ke Direktorat Pemb. SMK;
    4. Membentuk Tim Pelaksana dalam penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan bantuan event peserta didik SMK tahun 2018;
    5. Kepala Sekolah menandatangani proposal Bantuan Event Peserta Didik SMK tahun 2018;
    6. Bertanggungjawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan event peserta didik SMK;
    7. Membukukan penggunaan dana bantuan dan menyampaikan laporan hasil penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
    8. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    9. Menyiapkan dan melaporkan Berita Acara Serah Terima Aset.

    Persyaratan Penerima
    1. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. Diprioritaskan SMK yang memiliki kegiatan/event yang telah dan akan menyelenggarakan kegiatan unjuk bakat, minat dan potensi peserta didik SMK, Lomba atau Festival, unjuk kreativitas siswa serta memiliki hubungan kerjasama dengan industri sesuai kegiatan yang dilakukan. b. Memiliki jejaring kerja dan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan dimaksud. c. Sekolah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan event.
    2. Mengajukan proposal bantuan peserta didik SMK tahun 2018.
    3. Menyusun rencana anggaran biaya dan daftar kebutuhan penyediaan kebutuhan; peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan Bantuan Event Peserta Didik tahun 2018;
    4. Menyampaikan foto copy surat pengangkatan Kepala SMK.

    Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan Event Peserta Didik SMK tahun 2018
    Mekanisme pengajuan proposal bantuan event peserta didik tahun 2018 sebagai berikut:
    1. Dinas Pendidikan Provinsi; a. Mengusulkan SMK calon penerima bantuan event peserta didik SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan. b. Mengesahkan proposal SMK calon penerima bantuan event peserta didik SMK. 
    2. Direktorat Pembinaan. SMK; a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi bantuan; b. Menyeleksi dan menetapkan SMK calon penerima bantuan berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi; c. Membentuk Tim verifikasi; d. Membentuk tim ysng akan membuat laporan hasil seleksi yang dituangkan dalam format laporan, serta mengusulkannya kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan untuk ditetapkan sebagai SMK penerima bantuan; e. Tim melakukan bimbingan teknis pemberian bantuan; f. Memproses pencairan dana ke SMK penerima bantuan. 
    3. SMK; Menyampaikan proposal yang sudah disahkan Dinas Pendidikan Provinsi kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan alamat: Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan u.p. Kepala Subdit Peserta Didik Komplek Kemdikbud Gedung E, lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman - Senayan Jakarta Pusat 10270

    Ketentuan Penggunaan Dana
    Penggunaan dana Bantuan Event Peserta Didik SMK Tahun 2018 diperuntukkan:
    1. Pengadaan/sewa alat, bahan dan kelengkapan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan event peserta didik SMK;
    2. Biaya transportasi/mobilisasi peralatan, bahan dan kelengkapan ke tempat penyelenggaraan event peserta didik SMK;
    3. Instalasi, pasang bongkar peralatan ditempat event peserta didik SMK;
    4. Pembayaran pajak;
    5. Pembuatan dokumentasi foto dan video kegiatan event peserta didik SMK;
    6. Pembuatan laporan kegiatan.

    Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
    Hal-hal yang harus diperhatikan oleh penerima bantuan antara lain:
    1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggung-jawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;
    2. Menyiapkan dokumen teknis, administrasi dan keuangan;
    3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya honor, transport dan pembelian barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
    4. Memiliki NPWP dan memungut pajak-pajak serta menyetor ke Kas Negara atas pembayaran uang lelah/honor, pembelian/pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan kepada Direktur Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

    Pelaporan
    Laporan pelaksanaan program Bantuan Event Peserta Didik SMK tahun 2018 harus dapat memberikan data dan informasi secara lengkap dan jelas.

    Laporan akhir pelaksanaan menjelaskan tentang: a) Realisasi seluruh kegiatan; b) Realisasi pengeluaran dana; c) Dokumentasi; d) Masalah yang dihadapi, saran-saran dan upaya menanggulanginya; e) Lampiran-lampiran. 

    Setiap SMK yang mendapatkan bantuan ini harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, oleh karena itu data pendukung yang dianggap penting agar dilampirkan pada proposal.

    Dengan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan SMK penerima bantuan dapat mewujudkan pelaksanaan event peserta didik SMK melalui upaya pengajuan proposal program bantuan event peserta didik SMK.

    Diharapkan pula bagi semua pihak yang ikut berperan dalam pelaksanaan program ini baik langsung maupun tidak langsung dapat terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Pelaksanaan program bantuan ini, sebelum memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program, dengan demikian kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.

    Lampiran:

    CONTOH PROPOSAL
    Cover
    Halaman Pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi
    Kata Pengantar
    Daftar Isi
    A. LatarBelakang
    Latar Belakang berisikan penjelasan mengenai alasan-alasan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang melandasi proposal yang bersangkutan.
    B. Tujuan
    Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dengan proposal tersebut.
    C. Nilai Bantuan Yang diajukan
    Berisi total dana bantuan yang diajukan, dengan dilengkapi RAB Perincian penggunaan dana, bahan, alat, kelengkapan lainnya untuk penyelenggaraan event peserta didik SMK(sesuai dengan judul proposal).
    D. RAB Kebutuhan pelaksanaan kegiatan event peserta didik, bahan, alat, dan kelengkapan lainnya, untuk kegiatan event peserta didik SMK tahun 2018.

      Download Juklak Bantuan Event Peserta Didik SMK Tahun 2018

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juklak Bantuan Event Peserta Didik SMK Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Juklak Bantuan Event Peserta Didik SMK Tahun 2018



      Download File:
      Juklak Bantuan Event Peserta Didik SMK Tahun 2018.pdf
      Lampiran - Juklak Bantuan Event Peserta Didik SMK Tahun 2018.docx

      Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juklak Bantuan Event Peserta Didik SMK Tahun 2018. Peraturan Kuasa Penggunaanggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 025/D5.5/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bantuan Event Peserta Didik SMK Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
      Juklak Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018

      Diposting oleh Pada 5/03/2018 07:18:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Juklak Bantuan Revitalisasi UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) SMK Tahun 2018. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 027/ D 5.5/ KU / 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018. Download file format PDF.

      Juklak Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018
      Juklak Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018

      Juklak Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Juklak Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018:

      Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 027/ D 5.5/ KU / 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018.

      Latar Belakang
      Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembangunan ditentukan oleh dua faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu pendidikan dan kesehatan. Kesehatan merupakan syarat utama agar terselenggaranya pendidikan yang berhasil. Maka salah satu upaya strategis yang dilakukan untuk mencapai derajat kesehatan SDM setinggi-tingginya dengan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) melalui revitalisasi UKS SMK.

      Tantangan global dalam bentuk persaingan tenaga kerja, mendorong setiap negara untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal secara kompetensi tapi juga sehat jasmani dan rohani agar memiliki keunggulan kompetitif, baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang.

      Sejalan dengan tantangan dimaksud, dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki serta kecenderungan perubahan lingkungan strategis khususnya berkaitan dengan pertumbuhan sektor ekonomi, industri, dan perkembangan iptek, Direktorat Pembinaan SMK sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan nasional berketetapan mengembangkan visi untuk mewujudkan lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan sumber daya manusia yang sehat secara fisik dan mental sehingga berkelas dunia (standar internasional), serta perluasan layanan pendidikan berbasis keunggulan lokal (standar nasional).

      Sebagai upaya untuk peningkatan kualitas SDM di SMK, maka Direktorat Pembinaan SMK memberikan dukungan finansial dalam rangka revitalisasi UKS di SMK. Ruang lingkup program UKS tercermin dalam Tri Program Usaha Kesehatan Sekolah (TRIAS UKS) yaitu penyelenggaraan pendidikan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang bersih dan sehat.

      Pemberian Bantuan Revitalisasi UKS SMK pada tahun 2018 diberikan kepada sekolah yang dipilih oleh pihak Direktorat Pembinaan SMK dengan memenuhi persyaratan penerima bantuan.

      Tujuan
      Tujuan dari pemberian bantuan ini adalah untuk mendukung pembinaan dan pengembangan UKS melalui Revitalisasi UKS SMK:
      1. Memiliki fasilitas (a.l. bed, alat dan obat-obat an) untuk melayani kesehatan siswa dan guru;
      2. Memiliki toilet yang bersih, sehat, dan nyaman;
      3. Memiliki fasilitas mencuci tangan (wastafel) di tempat-tempat yang diperlukan;
      4. Memiliki program dan fasilitas pengolahan sampah;
      5. Memiliki lingkungan yang bersih, sehat,rapi dan indah;
      6. Warga sekolah memiliki kesadaran dan budaya untuk hidup sehat dalam lingkungan yang bersih, segar dan nyaman;
      7. Warga sekolah memiliki pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja.

      Pemberi Bantuan Pemerintah
      Pemberi Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018 adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2018.

      Rincian Jumlah Bantuan
      Rincian jumlah bantuan adalah Rp.1.250.000.000,00 untuk 50 paket. 

      Hasil yang Diharapkan
      Terlaksananya program Revitalisasi UKS di SMK yang diberikan bantuan, antara lain:
      1. Sekolah memiliki fasilitas (a.l. bed, alat dan obat-obat an) untuk melayani kesehatan siswa dan guru;
      2. Sekolah memiliki toilet yang bersih, sehat, dan rapi;
      3. Sekolah memiliki fasilitas mencuci tangan (wastafel) di tempat-tempat yang diperlukan;
      4. Sekolah memiliki program dan fasilitas pengolahan sampah;
      5. Sekolah memiliki lingkungan yang bersih, sehat,rapi dan indah;
      6. Warga sekolah memiliki kesadaran dan budaya untuk hidup sehat dalam lingkungan yang bersih, segar dan nyaman;
      7. Warga sekolah memiliki pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja.

      Bentuk Bantuan Pemerintah
      Bentuk Bantuan adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang yang digunakan untuk kegiatan Revitalisasi UKS SMK tahun 2018.

      Karakteristik Program Bantuan Pemerintah
      1. Bantuan yang diberikan dalam bentuk dana ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      2. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterimanya dana tersebut di rekening sekolah dan harus sudah mulai dimanfaatkan/dibelanjakan paling lambat 14 hari kerja setelah dana diterima;
      3. Bantuan ini harus dikelola secara transparan dan menganut azas dan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good public governance). 

      Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
      1. SMK mengajukan proposal dengan pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
      2. Diprioritaskan SMK yang sudah memiliki Tim Pelaksana UKS;
      3. Diprioritaskan SMK yang tergabung dalam program revitalisasi SMK.

      Mekanisme Pengajuan Usulan Bantuan Pemerintah
      Mekanisme pengajuan proposal bantuan pembinaan dan pengembangan UKS di SMK tahun 2018 sebagai berikut:
      1. SMK mengajukan proposal yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
      2. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi, mengevaluasi dan menetapkan SMK penerima.

      Ketentuan Penggunaan Dana
      Penggunaan dana Bantuan Revitalisasi UKS SMK tahun 2018 diperuntukkan:
      1. Pengadaan alat, bahan, dan kelengkapan lainnya guna pembinaan dan pengembangan UKS di SMK;
      2. Biaya Sosialisasi Kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan peserta didik dan warga sekolah antara lain penyalahgunaan narkoba, kebersihan lingkungan sekolah, kesehatan reproduksi bagi remaja, dan lain-lain yang sejalan dengan Trias UKS;
      3. Menata lingkungan taman, area baca, kantin, toilet, mushola dan area sekolah secara umum;
      4. Menyusun laporan kegiatan, maksimal 5 % dari dana bantuan.

      Pertanggungjawaban Penyaluran Dana
      Hal-hal yang harus diperhatikan oleh SMK penerima antara lain:
      1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggung- jawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;
      2. Menyiapkan dokumen teknis, administrasi dan keuangan;
      3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya;
      4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan kepada Direktur Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

      Pelaporan
      Sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana Bantuan Pembinaan dan Pengembangan UKS bagi SMK Tahun 2018 kepada Direktorat PSMK, 1 eksemplar asli sebagai pertinggal di Sekolah, 1 eksemplar salinan untuk Dinas Pendidikan Provinsi; dan disampaikan secara daring melalui surel resmi Direktorat Pembinaan SMK. Laman: http://psmk.kemdikbud.go.id/pesertadidik atau Surel: pesertadidiksmk@kemdikbud.go.id

      Bank Penyalur wajib membuat laporan secara berkala dan laporan akhir dan/atau laporan sewaktu-waktu diperlukan tentang penyaluran bantuan revitalisasi UKS SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK. 

      Setiap SMK yang akan mendapatkan bantuan revitalisasi UKS SMK Tahun 2018 ini harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, data pendukung yang dianggap penting agar dilampirkan pada proposal.

      Dengan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan SMK dapat mengembangkan kegiatan TRIAS UKS.

      Diharapkan pula bagi semua pihak yang ikut berperan dalam pelaksanaan program ini baik langsung maupun tidak langsung dapat terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Pelaksanaan program bantuan ini agar kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.

      CONTOH PROPOSAL

      Cover
      Halaman Pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi
      Kata Pengantar
      Daftar Isi
      A. Latar Belakang
      Latar Belakang berisikan penjelasan mengenai alasan-alasan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang melandasi proposal yang bersangkutan. Bagian ini dituliskan dengan singkat, jelas, dan sistematis. Di dalamnya juga melampirkan data kondisi fisik sekolah berupa data sarana dan prasarana sekolah.

      B. Tujuan
      Tujuan adalah sesuatu yang ingin diraih melalui proposal tersebut.

      C. Rencana Pengembangan UKS
      Rencana Pengembangan UKS menjelaskan rencana dan realisasi kegiatan UKS dari SMK yang bersangkutan baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

      D. RAB
      Berisi rencana penggunaan anggaran berupa kebutuhan alat, bahan, kelengkapan, honorarium, dan kebutuhan lainnya dalam rangka Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018.


        Download Juklak Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juklak Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Juklak Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018



        Download File:
        Juklak Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018.pdf

        Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juklak Bantuan Penyediaan Peralatan Bahan dan Kelengkapan untuk LKS SMK 2018. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 027/ D 5.5/ KU / 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
        Juklak Bantuan Penyediaan Peralatan Bahan dan Kelengkapan untuk LKS SMK 2018

        Diposting oleh Pada 4/30/2018 05:07:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Juklak Bantuan Penyediaan Peralatan Bahan dan Kelengkapan untuk LKS SMK 2018. Peraturan Kuasa Penggunaanggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 028/D5.5/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, Dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS tahun 2018. Download file format PDF.

        Juklak Bantuan Penyediaan Peralatan Bahan dan Kelengkapan untuk LKS SMK 2018
        Juklak Bantuan Penyediaan Peralatan Bahan dan Kelengkapan untuk LKS SMK 2018

        Juklak Bantuan Penyediaan Peralatan Bahan dan Kelengkapan untuk LKS SMK 2018

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Juklak Bantuan Penyediaan Peralatan Bahan dan Kelengkapan untuk LKS SMK 2018:

        Peraturan Kuasa Penggunaanggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 028/D5.5/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, Dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS tahun 2018.

        Latar Belakang
        Tantangan global dalam bentuk persaingan tenaga kerja, mendorong setiap negara untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal agar dapat memenangkan persaingan, baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang.

        Sejalan dengan tantangan dimaksud, dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki serta kecenderungan perubahan lingkungan strategis khususnya berkaitan dengan pertumbuhan sektor ekonomi, industri, dan perkembangan iptek, Direktorat Pembinaan SMK sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan nasional berketetapan mengembangkan visi untuk mewujudkan lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan sumber daya manusia berkelas dunia (standar internasional), serta perluasan layanan pendidikan berbasis keunggulan lokal (standar nasional).

        Penyelenggaraan LKS SMK XXVI Tahun 2018 akan mempertandingkan 57 bidang lomba melibatkan secara aktif unsur dari dunia usaha dan industri, serta kalangan asosiasi profesi pada pelaksanaannya. Kerjasama ini diharapkan ada interaksi yang lebih intensif dan dapat menumbuhkan simbiose mutualistis antara dunia usaha/kerja dengan dunia pendidikan. Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Nasional, ini akan melibatkan beberapa SMK yang akan berpartisipasi aktif sekaligus sebagai penyedia kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan lainya selama kegiatan berlangsung. 

        Tujuan
        Tujuan dari pemberian bantuan ini adalah untuk mendukung penyediaan peralatan, bahan dan kelengkapan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional XXVI.

        Sasaran
        Sasaran Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS SMK tahun 2018 sebanyak 57 Bidang Lomba.

        Hasil yang Diharapkan
        Terpenuhinya penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan LKS XXVI untuk 57 bidang lomba.

        Total Nilai Bantuan Pemerintah
        Total Nilai Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS SMK tahun 2018 adalah Rp. 9.434.000.000,00.

        Bentuk Bantuan Pemerintah
        Bentuk Bantuan adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang secara sekaligus untuk digunakan dalam Kegiatan LKS ke XXVI tahun 2018 yang selanjutnya akan dihibahkan kepada SMK Penerima Bantuan.

        Karakteristik Program Bantuan Pemerintah
        1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya);
        2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak dilakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
        3. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak diterimanya dana tersebut di rekening SMK;
        4. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan;

        SMK
        1. Menyusun proposal Bantuan penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan LKS SMK XXVI tahun 2018 untuk masing-masing bidang lomba;
        2. Menyampaikan proposal kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
        3. Mengirimkan proposal ke Direktorat PSMK ;
        4. Membentuk Tim Pelaksana dalam penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan LKS SMK XXVI tahun 2018;
        5. Kepala Sekolah menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen;
        6. Bertanggungjawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan dana;
        7. Membukukan penggunaan dana bantuan dan menyampaikan laporan hasil penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
        8. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
        9. Menyiapkan dan melaporkan Berita Acara Serah Terima Aset.

        Persyaratan Penerima
        1. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. Diprioritaskan SMK yang memiliki peralatan yang lengkap serta memiliki hubungan kerjasama dengan industri sesuai bidang lomba yang ditangani dan memiliki tenaga teknisinya; b. Memiliki jejaring kerja dan peralatan yang dibutuhkan pada LKS; c. Setiap SMK\ bertanggungjawab maksimal 2 bidang lomba.
        2. Mengajukan proposal bantuan penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan LKS SMK XXVI tahun 2018;
        3. Menyusun rencana anggaran biaya dan daftar kebutuhan penyediaan kebutuhan; peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan LKS tahun 2018;
        4. Menyampaikan foto copy surat pengangkatan Kepala SMK.


        Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan Mekanisme
        Pengajuan proposal bantuan penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan LKS tahun 2018 sebagai berikut:
        1. Dinas Pendidikan Provinsi; a. Mengusulkan SMK calon penerima bantuan kepada Direktorat PSMK untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan; b. Mengesahkan proposal SMK calon penerima bantuan.
        2. Direktorat PSMK; a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi bantuan; b. Menyeleksi dan menetapkan SMK calon penerima bantuan berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi; c. Membentuk Tim verifikasi; d. Membentuk tim yang akan membuat laporan hasil seleksi yang dituangkan dalam format laporan, serta mengusulkannya kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan untuk ditetapkan sebagai SMK penerima bantuan; e. Tim melakukan bimbingan teknis pemberian bantuan; f. Memproses pencairan dana ke SMK penerima bantuan.
        3. SMK; Menyampaikan proposal yang sudah disahkan Dinas Pendidikan Provinsi kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan alamat: Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan u.p. Kepala Subdit Peserta Didik Komplek Kemdikbud Gedung E, lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman - Senayan Jakarta Pusat 10270.

        Ketentuan Penggunaan Dana
        Penggunaan dana Bantuan penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan LKS SMK XXVI tahun 2018 diperuntukkan:
        1. Pengadaan/sewa alat, bahan dan kelengkapan lainnya yang diperlukan dalam LKS;
        2. Biaya transportasi/mobilisasi peralatan, bahan dan kelengkapan LKS hasil bantuan dari asal ke tempat Lomba dan ke SMK penerima bantuan;
        3. Honorarium dan uang lelah tim pelaksana (penjab dan teknisi);
        4. Akomodasi dan konsumsi selama persiapan;
        5. Instalasi, pasang bongkar peralatan ditempat lomba dan di SMK penerima bantuan;
        6. Pembayaran pajak;
        7. Pembuatan dokumentasi foto dan video kegiatan pada bidangnya;
        8. Pembuatan laporan kegiatan.

        Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
        Hal-hal yang harus diperhatikan oleh penerima bantuan antara lain:
        1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;
        2. Menyiapkan dokumen teknis, administrasi dan keuangan;
        3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya honor, transport dan pembelian barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
        4. Memiliki NPWP dan memungut pajak-pajak serta menyetor ke Kas Negara atas pembayaran uang lelah/honor, pembelian/pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
        5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan kepada Direktur Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

        Setiap SMK yang mendapatkan bantuan ini harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, oleh karena itu data pendukung yang dianggap penting agar dilampirkan pada proposal.

        Dengan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan SMK penerima bantuan dapat mewujudkan kelengkapan penyediaan bahan, alat dan kelengkapan lainnya untuk LKS SMK XXVI tahun 2018 melalui upaya pengajuan proposal program bantuan Direktorat Pembinaan SMK.

        Diharapkan pula bagi semua pihak yang ikut berperan dalam pelaksanaan program ini baik langsung maupun tidak langsung dapat terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Pelaksanaan program bantuan ini, sebelum memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program, dengan demikian kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.

        LAMPIRAN
        CONTOH PROPOSAL
        Cover
        Halaman Pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi
        Kata Pengantar
        Daftar Isi

        A. LatarBelakang
        Latar Belakang berisikan penjelasan mengenai alasan-alasan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang melandasi proposal yang bersangkutan.

        B. Tujuan
        Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dengan proposal tersebut.

        C. Nilai Bantuan Yang diajukan
        Berisi total dana bantuan yang diajukan, dengan dilengkapi RAB penyediaan bahan, alat, kelengkapan lainnya untuk LKS (sesuai dengan judul proposal).

        D. RAB Kebutuhan penyediaan alat, bahan, perabot, dan kelengkapan lainnya, untuk LKS SMK XXVI tahun 2018.

          Download Juklak Bantuan Penyediaan Peralatan Bahan dan Kelengkapan untuk LKS SMK 2018

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juklak Bantuan Penyediaan Peralatan Bahan dan Kelengkapan untuk LKS SMK 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Juklak Bantuan Penyediaan Peralatan Bahan dan Kelengkapan untuk LKS SMK 2018



          Download File:
          Juklak Bantuan Penyediaan Peralatan Bahan dan Kelengkapan untuk LKS SMK 2018.pdf
          Lampiran - Juklak Bantuan Penyediaan Peralatan Bahan dan Kelengkapan untuk LKS SMK 2018.docx

          Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juklak Bantuan Penyediaan Peralatan Bahan dan Kelengkapan untuk LKS SMK 2018. Peraturan Kuasa Penggunaanggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 028/D5.5/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, Dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
          Juklak Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus SMK Tahun 2018

          Diposting oleh Pada 4/29/2018 10:56:00 PM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Juklak Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus SMK Tahun 2018. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 029/D5.5/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Beasiswa Program Keahlian Khusus Tahun 2018. Download file format PDF dan .docx Microsoft Word.

          Juklak Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus SMK Tahun 2018
          Juklak Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus SMK Tahun 2018

          Juklak Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus SMK Tahun 2018

          Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Juklak Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus SMK Tahun 2018:

          Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 029/D5.5/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Beasiswa Program Keahlian Khusus Tahun 2018.

          Latar Belakang
          Salah satu wahana promosi guna meningkatkan akses siswa SMK masuk program keahlian khusus, serta dalam rangka mewadahi siswa yang berkeinginan mengembangkan bakat dan minat pada program keahlian khusus, maka diperlukan stimulan bagi generasi muda agar tertarik menekuni program keahlian yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Harapannya tamatan SMK yang memiliki kompetensi keahlian tersebut dapat berkiprah di masyarakat baik dalam dunia usaha maupun mandiri serta dapat berperan sebagai inisiator, kreator, maupun motivator dalam menggali, mengekspresikan dan melestarikan nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia.

          Program Keahlian Khusus dimaksud meliputi:
          1. Program Keahlian Pekerjaan Sosial, Kompetensi Keahlian: a) Keperawatan sosial; b) Caregiver.
          2. Program Keahlian Seni Rupa, Kompetensi keahlian: a) Seni Lukis; b) Seni Patung.
          3. Program Keahlian Desain dan Produk kriya kreatif Produksi Kriya (Desain dan Produk Kreatif Kriya), Kompetensi Keahlian: a) Desain dan Produksi Kriya Tekstil/Kriya Kreatif Batik dan Tekstil; b) Desain dan Produksi Kriya Kulit/Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi; c) Desain dan Produksi Kriya Keramik/Kriya Kreatif Keramik; d) Desain dan Produksi Kriya Logam/Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan; e) Desain dan Produksi Kriya Kayu/Kriya Kreatif Kayu dan Rotan.
          4. Program Keahlian Seni Musik, Kompetensi Keahlian Seni Musik Klasik;
          5. Program Keahlian Seni Tari, Kompetensi Keahlian Seni Tari;
          6. Program Keahlian Seni Karawitan, Kompetensi Keahlian Seni Karawitan;
          7. Program Keahlian Seni Pedalangan, Kompetensi Keahlian Seni Pedalangan;
          8. Program Keahlian Seni Teater, Kompetensi Keahlian: a) Paket Keahlian Pemeranan; b) Paket Keahlian Tata Artistik Teater.
          9. Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi;
          10. Bidang Keahlian Kemaritiman Sesuai dengan Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan tahun 2016.
          Sehubungan dengan hal tersebut di atas serta memperhatikan kesinambungan pelaksanaan program bantuan beasiswa program keahlian khusus agar diperoleh hasil seperti yang diharapkan, maka Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2018 tetap mengalokasikan beasiswa Program Keahlian Khusus.

          Beasiswa program keahlian khusus diharapkan dapat meningkatkan akses, prestise, prestasi, dan kreativitas siswa, sehingga siswa yang menempuh pendidikan pada program keahlian tersebut menjadi insan yang berbudi pekerti luhur, lebih mandiri dan percaya diri serta mampu berperan sebagai agent of change dan turut berperan dalam merawat dan menjaga tradisi, warisan seni dan budaya bangsa Indonesia.

          Tujuan
          1. Meningkatkan jumlah siswa SMK untuk mengikuti program keahlian khusus;
          2. Merawat dan melestarikan tradisi, seni dan budaya bangsa Indonesia melalui pembinaan peserta didik sejak usia muda;
          3. Mengembangkan bakat, minat, dan meningkatkan motivasi belajar siswa SMK program keahlian khusus;
          4. Mengurangi jumlah siswa putus sekolah pada SMK program keahlian khusus.

          Pemberi Bantuan Pemerintah
          Pemberi Bantuan Beasiswa Khusus adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2018.

          Rincian Jumlah Bantuan
          Rincian jumlah bantuan adalah Rp. 60.000.000.000,00 untuk 50.000 siswa SMK.

          Hasil yang Diharapkan
          1. Meningkatnya animo masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya ke SMK yang memiliki program keahlian khusus pada tahun pelajaran 2018/2019;
          2. Tradisi, seni, dan budaya bangsa Indonesia terawat dan lestari melalui pembinaan peserta didik;
          3. Berkembang dan meningkatnya bakat, minat, dan motivasi belajar siswa SMK melalui program keahlian khusus;
          4. Menurunnya prosentase siswa putus sekolah pada program keahlian khusus.

          Bentuk Bantuan Pemerintah
          Bantuan diberikan dalam bentuk uang.

          Karakteristik Program Bantuan Pemerintah
          1. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak dibenarkan adanya pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
          2. Dana bantuan beasiswa program keahlian khusus akan disalurkan langsung ke rekening siswa yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK;
          3. Bagi siswa yang berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke Bank (tidak ada Bank di kecamatan sekolah berada), maka pengambilan dana bantuan dapat dilakukan secara kolektif dengan dikuasakan kepada Kepala Sekolah/Bendahara Sekolah dengan syarat sebagai berikut: a) Surat kuasa dari orang tua/wali siswa (bagi siswa yang berusia di bawah 17 tahun), atau surat kuasa dari siswa yang bersangkutan (bagi siswa yang berusia 17 tahun ke atas); b) Surat pertanggungjawaban mutlak pengambilan dana BKK 2018 secara kolektif yang ditandatangani penerima kuasa dan bermaterai 6000; c) Identitas penerima kuasa (KTP/SIM, kartu pelajar dan Kartu Keluarga).
          Dana yang sudah dicairkan oleh penerima kuasa harus segera diserahkan kepada siswa penerima paling lambat 5 hari kerja setelah pencairan kolektif. 

          Persyaratan Penerima
          1. Persyaratan Teknis; a) Siswa yang datanya tercantum dalam DAPODIKDASMEN kelas X; XI; XII tahun pelajaran 2017/2018, dan atau 2018/2019 (kelas X) yang mengikuti program keahlian khusus seperti di atas serta memiliki NISN; b) Siswa yang tidak sedang menerima bantuan Beasiswa dari Direktorat Pembinaan SMK, kecuali beasiswa prestasi.
          2. Persyaratan Administrasi; Siswa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh PPK dan disahkan oleh KPA Direktorat Pembinaan SMK.

          Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan
          Mekanisme pengajuan beasiswa program keahlian khusus sebagai berikut:
          1. Sekolah mengisi Dapodikdasmen dan mengirimkan ke alamat laman : http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id;
          2. Direktorat Pembinaan SMK melaksanakan verifikasi data calon penerima beasiswa;
          3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Peserta Didik menetapkan siswa penerima beasiswa program keahlian khusus yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

          Mekanisme Penyaluran Dana
          1. Direktorat Pembinaan SMK menyerahkan Surat Keputusan Penetapan siswa penerima beasiswa program keahlian khusus dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dan Surat Perintah Penyaluran (SPPn) ke Bank Penyalur;
          2. Bank Penyalur akan menyalurkan dana ke rekening siswa sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK;
          3. Bank Penyalur akan menginformasikan ke SMK bahwa beasiswa keahlian khusus sudah bisa dicairkan.
          4. Siswa/Orang tua siswa/Wali/Penerima Kuasa mencairkan dana di Bank Penyalur dengan menunjukkan bukti-bukti yang diperlukan.
          5. Siswa menerima dana tanpa ada potongan, sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan PPK yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan SMK.

          Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus ini merupakan acuan bagi pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan program tersebut. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya bersifat mengikat akan tetapi strategi untuk menjalankan ketentuan tersebut disesuaikan dengan kondisi wilayah. Dengan demikian diharapkan program Beasiswa Keahlian Khusus dengan sasarannya adalah siswa yang tersebar di seluruh provinsi dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Peran serta jajaran sekolah maupun Dinas Pendidikan Provinsi dalam mensukseskan program peningkatan akses dan pemerataan untuk mengikuti pendidikan di sekolah melalui program Beasiswa Keahlian Khusus ini sangat diharapkan. Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang timbul dan program dapat dilaksanakan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.

          Lampiran:
          Format Laporan Penerimaan Dana Beasiswa Keahlian Khusus.

            Download Juklak Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus SMK Tahun 2018

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juklak Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus SMK Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

            Juklak Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus SMK Tahun 2018



            Download File:
            Juklak Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus SMK Tahun 2018.pdf
            Lampiran - Juklak Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus SMK Tahun 2018.docx

            Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juklak Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus SMK Tahun 2018. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 029/D5.5/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Beasiswa Program Keahlian Khusus Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
            Juklak Bantuan Pembangunan Perpustakaan SMK Tahun 2018

            Diposting oleh Pada 4/29/2018 10:01:00 PM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas Juklak Bantuan Pembangunan Perpustakaan SMK Tahun 2018. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 044/D5.4/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Perpustakaan Tahun 2018. Download file format PDF dan .docx Microsoft Word.

            Juklak Bantuan Pembangunan Perpustakaan SMK Tahun 2018
            Juklak Bantuan Pembangunan Perpustakaan SMK Tahun 2018

            Juklak Bantuan Pembangunan Perpustakaan SMK Tahun 2018

            Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Juklak Bantuan Pembangunan Perpustakaan SMK Tahun 2018:

            Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 044/D5.4/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Perpustakaan Tahun 2018.

              Latar Belakang
              Dengan telah dicanangkannya program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bertujuan untuk mencapai angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sebesar 97% pada tahun 2020, dan untuk mengurangi disparitas APK antar Kabupaten/Kota, serta untuk menguatkan pendidikan kejuruan, maka diperlukan program untuk mendukung percepatan tercapainya tujuan PMU dimaksud.

              Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2018 melalui Direktorat Pembinaan SMK telah dialokasikan dana bantuan Pembangunan Perpustakaan sebanyak 200 Ruang. Penyediaan Sarana Perpustakaan di SMK dimaksudkan untuk meningkatkan layanan mutu pembelajaran yang lebih optimal.

              Tujuan
              Pembangunan Perpustakaan merupakan upaya dalam:
              1. Mendukung program layanan peningkatan mutu SMK;
              2. Meningkatkan kompetensi dasar peserta didik;
              3. Meningkatkan minat baca peserta didik dan pendidik.

              Pemberi Bantuan Pemerintah
              Pemberi Bantuan Pemerintah Pembangunan Perpustakaan adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2018. 

              Rincian Jumlah Bantuan
              Bantuan Pemerintah Pembangunan Perpustakaan adalah sebesar Rp. 54.000.000.000,00 untuk 200 Paket.

              Hasil Yang Diharapkan
              Tercapainya sasaran Pembangunan Perpustakaan sebanyak 200 paket.

              Bentuk Bantuan Pemerintah
              Bentuk Bantuan adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang.

              Karakteristik Program Bantuan Pemerintah
              1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya);
              2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
              3. Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2018;
              4. Bantuan dana ini untuk melengkapi kebutuhan sarana Perpustakaan Sekolah;
              5. Bantuan ini harus dikelola secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan.

              Persyaratan Penerima Dana Bantuan Pemerintah
              1. SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK;
              2. Memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah atau mempunyai tempat untuk membangun Perpustakaan;
              3. Memiliki minimal 216 peserta didik kecuali daerah 3T/Papua/Papua Barat;
              4. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian/sertifikat akreditasi sekolah dari pihak yang berwenang;
              5. Memiliki surat keputusan pengangkatan Kepala SMK;
              6. SMK yang belum memiliki dan/atau yang masih memerlukan penambahan ruang perpustakaan;
              7. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Provinsi (bermaterai Rp.6000,-) untuk: a) Menandatangani serah terima aset hasil Bantuan Pembangunan Perpustakaan bagi SMK Negeri; b) Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Pembangunan Perpustakaan bagi SMK Swasta.
              8. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kepala Sekolah bukan merupakan pembina, pengurus maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK yang bersangkutan.

              Mekanisme Pengajuan Usulan Dana Bantuan Pemerintah
              1. Direktorat Pembinaan SMK melalui Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana melakukan seleksi dan menetapkan SMK calon penerima bantuan dari aplikasi Takola SMK;
              2. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima bantuan Pembangunan Perpustakaan;
              3. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis ke Dinas Pendidikan Provinsi tembusan kepada kepada SMK calon penerima bantuan Pembangunan Perpustakaan;
              4. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan wajib menyampaikan persyaratan sebagai penerima bantuan dalam bentuk proposal dilengkapi dokumen persyaratan penerima bantuan, dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
              5. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan Pembangunan Perpustakaan dengan surat keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan.

              Ketentuan Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah
              1. Dana bantuan diperuntukkan: a. Pembangunan Perpustakaan dan selasar; b. Pengadaan Perabot Ruang Perpustakaan (Lemari Perpustakaan, Meja Perpustakaan, Kursi Perpustakaan serta Meja dan Kursi Penanggungjawab Perpustakaan); c. Biaya Tim Teknis Pembimbing Perencanaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Administrasi.
              2. Apabila terjadi perubahan pekerjaan, sebelum proses pekerjaan dilaksanakan Kepala Sekolah harus mengajukan usulan perubahan kepada Direktorat PSMK dengan mempertimbangkan masa pelaksanaan maupun penyaluran dana agar pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana tidak melebihi tahun anggaran berjalan.

              Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah
              1. Sekolah melaporkan serta mempertanggung-jawabkan hasil kegiatan program bantuan pembangunan Perpustakaan secara fisik, administrasi dan keuangan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan mengacu pada Pedoman penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan;
              2. Dana bantuan pembangunan Perpustakaan yang diterima harus dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan;
              3. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kepala Sekolah Penerima Bantuan dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

              Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Pembangunan Perpustakaan. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Bantuan Perpustakaan.

              Program Bantuan Pembangunan Perpustakaan akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini.

              Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK.

              Lampiran:
              Petunjuk Penyusunan Proposal Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas Tahun 2018 (yang diunggah pada aplikasi takola SMK laman: http://psmk.kemdikbud.go.id/takola), serta contoh format berkas diantaranya:
                1. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah;
                2. Fotokopi ijin operasional/ijin pendirian sekolah/sertifikat akreditasi sekolah;
                3. SK Tim Pembangunan;
                4. SK Tim Teknis Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan;
                5. Fotokopi  Akta  pendirian  Yayasan  (khusus  SMK  Swasta)  yang dilegalisir oleh Notaris/PPAT; Kepala Sekolah bukan merupakan pembina dan/atau pengurus dan/atau pengawas yayasan penyelenggara SMK yang bersangkutan.
                6. Fotokopi  Akta  Pendirian  Yayasan  (khusus  SMK  Swasta)  yang dilegalisir oleh notaris/PPAT; Kepala Sekolah bukan merupakan pembina dan/atau pengurus dan/atau pengawas yayasan penyelenggara SMK yang bersangkutan;
                7. Data Siswa per tingkat/rombongan belajar;
                8. Data  penerimaan  siswa  baru  tahun  terakhir  (pendaftar-diterima-ditolak);
                9. Data analisis kebutuhan Ruang (butuh-ada-kurang);
                10. Site Plan;
                11. Gambar rencana kerja bangunan;
                12. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
                13. Analisa Harga Satuan Bahan dan Upah;
                14. Foto calon lokasi Pembangunan Perpustakaan (dicetak berwarna) dilihat dari beberapa sisi.

                  Download Juklak Bantuan Pembangunan Perpustakaan SMK Tahun 2018

                  Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juklak Bantuan Pembangunan Perpustakaan SMK Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

                  Juklak Bantuan Pembangunan Perpustakaan SMK Tahun 2018



                  Download File:
                  Juklak Bantuan Pembangunan Perpustakaan SMK Tahun 2018.pdf
                  Lampiran - Juklak Bantuan Pembangunan Perpustakaan SMK Tahun 2018.docx

                  Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

                  Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juklak Bantuan Pembangunan Perpustakaan SMK Tahun 2018. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 044/D5.4/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Perpustakaan Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
                  Juklak Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas Tahun 2018

                  Diposting oleh Pada 4/29/2018 08:17:00 PM dengan No comments

                  Berikut ini adalah berkas Juklak Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas Tahun 2018. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 045/D5.4/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengembangan SMK Berbasis Komunitas Tahun 2018. Download file format PDF dan .docx Microsoft Word.

                  Juklak Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas Tahun 2018
                  Juklak Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas Tahun 2018

                  Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program pembangunan SMK Berbasis Komunitas. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Bantuan SMK Berbasis Komunitas.

                  Program Bantuan SMK Berbasis Komunitas akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini.

                  Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang dikeluarkan Direktorat PSMK.

                  Juklak Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas Tahun 2018

                  Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Juklak Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas Tahun 2018:

                  Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 045/D5.4/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengembangan SMK Berbasis Komunitas Tahun 2018.

                  Latar Belakang
                  Dengan telah dicanangkannya program Pendidikan Menengah Universal (PMU) bertujuan mencapai angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sebesar 97 % tahun 2020.

                  Direktorat Pembinaan SMK telah dialokasikan dana bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) SMK guna mempercepat terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP), dengan harapan mengatasi disparitas APK antar Kabupaten/Kota, serta menguatkan pendidikan kejuruan.

                  Bonus demografi tahun 2010 - 2035 merupakan periode emas Indonesia untuk mempersiapkan generasi baru untuk itu momentum ini harus dimanfaatkan untuk melakukan investasi sumberdaya manusia agar dihasilkan generasi baru yang lebih terampil dan memiliki daya saing yang tinggi.

                  Tujuan
                  Pengembangan SMK Berbasis Komunitas bertujuan untuk:
                  1. Mendukung program peningkatan akses, ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan kesempatan belajar di SMK;
                  2. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK Berbasis Komunitas.

                  Pemberi Bantuan Pemerintah
                  Pemberi Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2018.

                  Rincian Jumlah Bantuan
                  Rincian jumlah Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas adalah sebesar Rp.87.500.000.000,00 untuk 175 SMK.

                  Hasil Yang Diharapkan
                  Tercapainya 175 SMK pengembangan SMK Berbasis Komunitas.

                  Bentuk Bantuan
                  Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang.

                  Karakteristik Program Bantuan
                  1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya);
                  2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
                  3. Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2018;
                  4. Bantuan dana ini untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana SMK yang dikembangkan sebagai SMK Berbasis Komunitas;
                  5. Bantuan ini harus dikelola secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan. 

                  Persyaratan Penerima Dana Bantuan Pemerintah
                  1. SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK;
                  2. Memiliki: a) Site Plan pengembangan yang menggambarkan keseluruhan bangunan/massa bangunan yang ada di lokasi dilengkapi dengan ukuran masing-masing (minimal berskala 1:200); b) Gambar rencana kerja bangunan; c) Foto kondisi awal ruang/gedung yang akan dibangun/ direhabilitasi melalui dana bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas.
                  3. Memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)/Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah dan masih tersedia lahan/tempat untuk pengembangan SMK Berbasis Komunitas;
                  4. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian/sertifikat akreditasi sekolah dari pihak yang berwenang;
                  5. Memiliki ijin operasional pondok pesantren dari Kementerian Agama;
                  6. Memiliki SK pengangkatan Kepala SMK;
                  7. Surat Pernyataan ketersediaan ruang termasuk infrastruktur pendukung untuk menempatkan peralatan;
                  8. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Propinsi untuk: a) Menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset hasil Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas (bermaterai Rp.6000) bagi SMK Negeri. b) Mengetahui Berita Acara Serah Terima Aset hasil Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas bagi SMK Swasta.
                  9. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. (Kepala Sekolah bukan merupakan pembina, pengurus maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK ybs).
                  10. Diprioritaskan bagi SMK berbasis Komunitas yang memiliki jumlah siswa minimal 108 siswa; 
                  11. Memiliki santri SMK minimal 36 santri yang tinggal di Pondok Pesantren/Asrama.

                  Mekanisme Pengajuan Usulan Dana Bantuan Pemerintah
                  1. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana menerima proposal bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas yang diajukan oleh SMK;
                  2. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas;
                  3. Direktorat Pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada SMK calon penerima bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas;
                  4. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas, menyampaikan dokumen persyaratan penerima bantuan;
                  5. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas dengan surat keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan;

                  Ketentuan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah
                  1. Dana bantuan diperuntukkan: a. Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi/Renovasi gedung 1) Ruang Teori, Ruang Praktik, Ruang Perpustakaan, Ruang Perkantoran dan/atau Guru, dan/atau Asrama dan/atau; 2) Selasar penghubung, dan/atau Jamban; 3) Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur, dan/atau; 4) Pengembangan/Pengadaan Mekanikal dan Elektrikal, dan/atau; b. Pengadaan Perabot, dan/atau; c. Sekolah yang menerima peralatan praktik atau pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) DAK tahun 2018, diperkenankan mendapat bantuan dana pengadaan peralatan untuk kompetensi keahlian yang berbeda; d. Sekolah yang menerima Ruang Kelas Baru (RKB) DAK tahun 2018, tidak mendapatkan bantuan Ruang Kelas Baru dari APBN; e. Biaya Tim Teknis Pembimbingan Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan administrasi.
                  2. Apabila terjadi perubahan pekerjaan, sebelum proses pekerjaan dilaksanakan Kepala Sekolah harus mengajukan usulan perubahan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan mempertimbangkan masa pelaksanaan maupun penyaluran dana agar pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana tidak melebihi tahun anggaran berjalan;

                  Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah
                  1. Sekolah melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas secara fisik, administrasi dan keuangan kepada Direktorat Pembinaan SMK dan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan mengacu pada Pedoman penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan yang mengisyaratkan volume dan kualitas pelaksanaan pekerjaan adalah menjadi tanggung jawab pihak sekolah sebagai penerima dan pengelola bantuan pemerintah; 
                  2. Dana bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas yang diterima harus dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan;
                  3. Apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan fisik bangunan, pengadaan peralatan/perabot maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kepala Sekolah Penerima Bantuan dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undanganyang berlaku.

                  Lampiran:
                  Petunjuk Penyusunan Proposal Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas Tahun 2018 (yang diunggah pada aplikasi takola SMK laman: http://psmk.kemdikbud.go.id/takola), serta contoh format berkas diantaranya:
                  1. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala SMK;
                  2. Fotokopi ijin operasional/ijin pendirian sekolah/sertifikat akreditasi sekolah;
                  3. Fotokopi ijin operasional pondok pesantren dari Kementerian Agama;
                  4. SK Tim Pembangunan;
                  5. SK Tim Teknis Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan;
                  6. SK Pejabat/Panitia Pengadaan barang/jasa;
                  7. SK Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan;
                  8. Fotokopi Akta pendirian Yayasan (khusus SMK Swasta) yang dilegalisir oleh Notaris/PPAT; Kepala Sekolah bukan merupakan pembina dan/atau pengurus dan/atau pengawas yayasan penyelenggara SMK yang bersangkutan.
                  9. Komponen Prasarana: 1. Site Plan (berskala/dilengkapi ukuran) keseluruhan bangunan/massa bangunan yang ada di lokasi; 2. Gambar rencana kerja bangunan; 3. Foto kondisi awal lahan/lokasi yang akan dibangun dan/atau ruang/gedung yang akan direhabilitasi melalui dana bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas dilihat dari beberapa sisi.
                  10. Fotokopi kepemilikan lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan), yang dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)/Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah dan masih tersedia lahan/tempat untuk pengembangan SMK Rujukan;
                  11. Daftar minimal 3 (tiga) SMK disekitarnya sebagai aliansi (sister school);
                  12. Data Siswa per tingkat/rombongan belajar;
                  13. Data penerimaan siswa baru tahun terakhir (pendaftar-diterima-ditolak);
                  14. Analisa Tingkat Kerusakan (jika ada rehab);
                  15. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
                  16. Analisa Harga Satuan Bahan dan Upah;
                  17. Data analisis kebutuhan Ruang (butuh-ada-kurang);
                  18. Daftar Kebutuhan Peralatan (jika butuh peralatan);
                  19. Pakta Integritas;
                  20. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
                  21. Surat Pernyataan ketersediaan ruang untuk menempatkan peralatan, dan jaringan daya listrik yang memadai (jika butuh peralatan).

                    Download Juklak Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas Tahun 2018

                    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juklak Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

                    Juklak Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas Tahun 2018



                    Download File:
                    Juklak Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas Tahun 2018.pdf
                    Lampiran - Juklak Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas Tahun 2018.docx

                    Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

                    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juklak Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas Tahun 2018. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 045/D5.4/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengembangan SMK Berbasis Komunitas Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.

                    Formulir Kontak

                    Nama

                    Email *

                    Pesan *