Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018

Diposting oleh Pada 5/07/2018 06:03:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018. Download file format PDF.
Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018
Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018

Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas SK Dirjen Pendis Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018:

Latar Belakang
Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SHUAMBN) merupakan salah satu dokumen negara yang diperoleh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan madrasah. Karena itu, kebenaran data dan informasi yang tercantum di dalamnya mutlak diperlukan.

Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MI dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MTs dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

Ijazah Madrasah Aliyah (MA) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MA dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

SHUAMBN diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab untuk tingkat MTs dan MA.

Pengertian
  1. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dapat juga dipergunakan dalam penentuan jenjang kepegawaian.
  2. SHUAMBN adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa pemegangnya telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional.

Tujuan dan Manfaat
Petunjuk Teknis ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:
  1. Memberikan petunjuk secara umum tentang penulisan blanko Ijazah dan SHUAMBN.
  2. Memberikan petunjuk secara khusus tentang penulisan blanko Ijazah dan SHUAMBN.

Ruang Lingkup
Petunjuk Teknis ini memuat petunjuk umum dan petunjuk khusus penulisan blanko Ijazah dan SHUAMBN, disertai contoh blangko yang telah diisi.

Sasaran
  1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam mengelola blangko Ijazah.
  2. Kepala Madrasah dalam mengelola blangko ljazah dan SHUAMBN.

Petunjuk Umum
  1. Ijazah MI, MTs, dan MA diterbitkan oleh satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional.
  2. Ijazah dan hasil ujian/daftar nilai ujian dicetak bolak-balik, Ijazah di halaman depan dan hasil ujian/daftar nilai ujian di halaman belakang.
  3. Ijazah MI, MTs, dan MA, diisi oleh panitia yang tetapkan oleh kepala madrasah.
  4. Ijazah ditulis tangan dengan baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca, dan bersih dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus.
  5. Terdapat dua jenis Ijazah yaitu; Ijazah untuk madrasah yang menggunakan Kurikulum 2006 dan ljazah untuk madrasah yang menggunakan Kurikulum 2013. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kode blangko Ijazah yang terletak di halaman muka bagian tengah bawah.
  6. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan Ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau di tipe-ex dan harus diganti dengan blangko ijazah yang baru.
  7. Blangko Ijazah yang salah dalam penulisan, sebelum dimusnahkan disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang, sebagai pernyataan blanko tersebut tidak sah digunakan. Selanjutnya blangko Ijazah diserahkan ke Kanwil Kemenag Provinsi kemudian dimusnahkan oleh Kepala Sidang Pendidikan Madrasah/Pendis disertai berita acara pemusnahan blangko Ijazah yang disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.
  8. Serita acara pemusnahan blangko Ijazah yang salah dalam penulisan tersebut ditandatangani oleh Kepala Sidang Pendidikan Madrasah/Pendis dan diketahui oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah.
  9. Jika terdapat sisa blangko Ijazah MI, MTs, dan MA, Kepala Madrasah harus mengembalikan sisa blangko Ijazah tersebut ke Kanwil Kemenag Provinsi melalui Kemenag Kabupaten/Kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah disaksikan Kemenag Kabupaten/Kota.
  10. Sisa blangko Ijazah yang terdapat di Kanwil Kemenag Provinsi dimusnahkan paling lambat 31 Desember 2018 oleh Kepala Sidang Pendidikan Madrasah/Pendis dengan berita acara pemusnahan blangko Ijazah yang disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.
  11. Serita acara pemusnahan sisa blangko Ijazah tersebut ditandatangani oleh Kepala Sidang Pendidikan Madrasah/Pendis dan diketahui oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah.
  12. ika terjadi kekurangan blangko Ijazah, Kanwil Kemenag Provinsi segera mengajukan surat permohonan penambahan blangko ljazah ke Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, selambat-lambatnya tanggal 30 November 2018.
  13. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan blangko Ijazah, sedangkan blangko Ijazah cadangan tidak tersedia dan sudah melampaui batas waktu yang sudah ditentukan pada poin 12, maka digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti ljazah yang berpenghargaan sama dengan Ijazah dari satuan pendidikan.


    Download SK Dirjen Pendis Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas SK Dirjen Pendis Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018



    Download File:
    Juknis Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN 2018.pdf

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018. Semoga bisa bermanfaat.
    Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018

    Diposting oleh Pada 4/09/2018 11:45:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018. Download file juknis format PDF dan lampiran format .docx Microsoft Word. Petunjuk Teknis Bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) Melalui KKM/KKG/MGMP Madrasah Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun Anggaran 2018. Petunjuk Teknis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) Melalui KKM/KKG/MGMP Madrasah Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun Anggaran 2018.

    Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018
    Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018

    Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Petunjuk Teknis Bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) Melalui KKM/KKG/MGMP Madrasah Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun Anggaran 2018:

    Latar Belakang
    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Hal ini dikuatkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Guru dimana sebutkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang memiliki standar kompetensi tertentu.

    Untuk kepala sekolah/madrasah, pemerintah telah mengeluarkan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah. Kedua peraturan tersebut mensyaratkan adanya kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Demikian juga terkait dengan pengawas, pemerintah telah mengeluarkan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standard Pengawas Sekolah/Madrasah dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah yang mensyaratkan standar kompetensi pengawas agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat berjalan dengan baik.

    Dalam kaitan dengan beberapa peraturan di atas, pemerintah juga menyiapkan perangkat regulasi yang menjamin pemenuhan kewajiban dan hak jabatan guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas. Peraturan  Menteri PAN & RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Kedua Peraturan ini menegaskan pentingnya Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kompetensi guru, kepala madrasah dan pengawas madrasah dalam menjamin layanan pendidikan yang berkualitas.

    RPJMN 2015-2019 yang telah dirancang oleh pemerintah kembali menegaskan bahwa Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagai salah satu strategi dalam memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya di madrasah. Sejalan dengan RPJMN tersebut dan sebagai penjabaran Renstra Kementerian Agama Bidang Pendidikan Islam 2015-2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah meluncurkan Grand Design Peningkatan Mutu Madrasah Tahun 2015. Salah satu bagian penting dalam road map peningkatan mutu madrasah tersebut adalah keharusan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) bagi guru, kepala madrasah, dan pengawas Madrasah.

    Atas dasar peraturan dan amanah peraturan-peraturan tersebut di atas, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengadakan piloting PPKB tahun 2017 untuk mendapatkan masukan penting dan praktek terbaik dalam pelaksanaan PPKB dalam upaya menyusun program PPKB yang lebih baik dan lebih luas ke depan. Pelaksanaan PPKB tahun 2018 merupakan tahap penguatan dan penyebaran luasan model peningkatan kompetensi guru yang didapatkan selama implementasi tahun sebelumnya.

    Strategi implementasi PPKB tahun 2018 Kementerian Agama memutuskan untuk memperkuat peran KKM/KKG/MGMP dalam membangun komunitas belajar guru yang paling dekat dengan tempat kerja mereka (madrasah). Berdasarkan strategi ini, maka perlu diberikan petunjuk teknis pemberian bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) melalui KKM/KKG/MGMP Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun Anggaran 2018.

    Tujuan
    Tujuan pemberian Bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) melalui KKM/KKG/MGMP pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun Anggaran 2018 ini adalah untuk membantu KKM/KKG/MGMP dalam melakukan kegiatan peningkatan kompetensi guru dan pembentukan komunitas belajar guru. 

    Sasaran
    Adapun sasaran penerima bantuan ini adalah sebagai berikut:
    1. Kelompok Kerja Guru (KKG) RA/MI;
    2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran(MGMP) MTs/MA;
    3. Kelompok Kerja Kepala RA/Madrasah (KK RA/KKM MI/MTs/MA).

    Manfaat
    Manfaat Bantuan Dana Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) melalui KKM/KKG/MGMP pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun Anggaran 2018 adalah untuk memberikan motivasi kepada guru melalui KKM/KKG/MGMP dan membangun sistem peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik profesional.

    Kewajiban Penerima Bantuan
    1. Memanfaatkan dana bantuan PPKB 2018 yang diterima untuk aktivitas kegiatan PPKB dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan rencana anggaran yang telah dibuat, dengan menandatangani surat pernyataan kesanggupan.
    2. Membuat laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari laporan akademik dan laporan keuangan.
    3. Membayar/menyetor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis- jenis item pajak sebagaimana terlampir.

    Syarat dan Mekanisme Pengajuan Bantuan
    Syarat Pengajuan bantuan, antara lain:
    1. Memiliki dasar hukum penyelenggaraan kegiatan KKM/KKG/MGMP, antara lain dalam bentuk surat penetapan kepala Kemenag.
    2. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KKM/KKG/MGMP.
    3. Memiliki struktur organisasi yang lengkap, sekurang-kurangnya terdiri dari: pembina, ketua, sekretaris, bendahara dan bidang.
    4. Memiliki program tahunan untuk KKM/KKG/MGMP dua tahun kedepan.
    5. Memiliki anggota aktif minimal 10 orang.

    Mekanisme Pengajuan Bantuan
    Proposal bantuan terdiri dari:
    1. Surat permohonan bantuan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama;
    2. Proposal permohonan dana ke Kanwil Kementerian Agama setempat (terlampir).
    3. Surat pernyataan kesanggupan menerima dan melaksanakan kemanfaatan dana (terlampir).
    4. Surat rekomendasi / Keterangan Aktif dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
    5. Salinan NPWP lembaga.
    6. Salinan dan detail rekening bank lembaga (bank pemerintah).

    Seleksi Penerima Bantuan

    Seleksi dilakukan oleh Kanwil Kemenag melalui penilaian terhadap proposal dan kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh masing-masing KKM/KKG/MGMP.

    Penetapan Penerima Bantuan
    Penerima dana bantuan PPKB ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kanwil Kementerian Agama.

    Lampiran-Lampiran
    Lampiran-lampiran yang harus dilengkapi dan di isi untuk Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) ini sebagai berikut:
    1. Formulir Bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB)
    2. Proposal pengajuan bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB)
    3. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) Dan Laporan Pertanggungjawaban
    4. Panduan Laporan Bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) Melalui KKM/KKG/MGMP pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun Anggaran 2018
    5. Halaman pengesahan pelaporan
    6. Lampiran rekomendasi / surat keterangan aktif
    7. Lampiran berita acara serah terima uang
    8. Catatan untuk laporan keuangan/pembiayaan
    9. Contoh kwitansi honor
    10. Contoh Kuitansi Transport Narasumber
    11. Contoh daftar penerimaan transpor panitia
    12. Contoh kwitansi ATK
    13. Contoh faktur barang
    14. Contoh kwitansi konsumsi
    15. Contoh sertifikat
    16. Contoh biodata peserta

      Download Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018 dan lampiran lengkap silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018



      Download File:


      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018. Semoga bisa bermanfaat.
      PMA Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah

      Diposting oleh Pada 12/13/2017 03:19:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah. Download file format PDF dan .docx Microsoft Word.

      PMA Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah
      PMA Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah

      Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah:

      BAB I KETENTUAN UMUM

      Pasal 1
      Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
      1. Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada kementerian agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.
      2. Kepala Madrasah adalah pemimpin Madrasah.
      3. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Madrasah.

      BAB II
      TUGAS, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB

      Bagian Kesatu
      Umum

      Pasal 2
      Kepala Madrasah terdiri atas:
      a. Kepala Madrasah berstatus pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
      b. Kepala Madrasah berstatus pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
      c. Kepala Madrasah berstatus bukan pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. 

      Bagian Kedua
      Tugas

      Pasal 3
      (1) Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan tugas manajerial, mengembangkan kewirausahaan, dan melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
      (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Madrasah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru Madrasah.

      Bagian Ketiga
      Fungsi

      Pasal 4
      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Madrasah menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengelolaan, supervisi, dan evaluasi.

      Bagian Keempat
      Tanggung Jawab

      Pasal 5
      Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Madrasah bertanggung jawab:
      a. menyusun rencana kerja jangka menengah untuk masa 4 (empat) tahun;
      b. menyusun rencana kerja tahunan;
      c. mengembangkan kurikulum;
      d. menetapkan pembagian tugas dan pendayagunaan guru dan tenaga kependidikan;
      e. menandatangani ijazah, surat keterangan hasil ujian akhir, surat keterangan pengganti ijazah, dan dokumen akademik lain; dan
      f. mengembangkan nilai kewirausahaan; dan 
      g. melakukan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan.

      BAB III
      TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH

      Bagian Kesatu
      Persyaratan

      Pasal 6
      (1) Calon Kepala Madrasah harus memenuhi persyaratan:
      a. beragama Islam;
      b. memiliki kemampuan baca tulis Alqur’an;
      c. berpendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat kependidikan atau bukan kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
      d. memiliki pengalaman manajerial di Madrasah;
      e. memiliki sertifikat pendidik;
      f. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat;
      g. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 9 (sembilan) tahun pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan 6 (enam) tahun pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
      h. memiliki golongan ruang paling rendah III/c bagi guru pegawai negeri sipil dan memiliki golongan ruang atau pangkat yang disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan/lembaga yang berwenang dibuktikan dengan keputusan inpassing bagi guru bukan pegawai negeri sipil;
      i. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
      j. tidak sedang dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
      k. memiliki nilai prestasi kerja dan nilai kinerja guru paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
      l. diutamakan memiliki sertifikat Kepala Madrasah sesuai dengan jenjangnya untuk Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

      (2) Sertifikat Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama dan/atau lembaga lain yang berwenang.

      (3) Kepala Madrasah pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang sudah menjabat dan belum memiliki sertifikat Kepala Madrasah, paling lama 3 (tiga) tahun wajib memiliki sertifikat Kepala Madrasah.

      Pasal 7
      Dalam hal calon Kepala Madrasah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, memenuhi persyaratan:
      a. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun; dan
      b. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.

      Bagian Kedua
      Kompetensi

      Pasal 8
      (1) Kepala Madrasah harus memiliki kompetensi:
      a. kepribadian;
      b. manajerial;
      c. kewirausahaan;
      d. supervisi; dan 
      e. sosial.

      (2) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal: 
      a. mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan bagi komunitas Madrasah;
      b. memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin;
      c. memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai Kepala Madrasah;
      d. bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
      e. mengendalikan diri dalam menghadapi masalah sebagai Kepala Madrasah; dan
      f. memiliki bakat dan minat sebagai pemimpin Madrasah.

      (3) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal:
      a. menyusun perencanaan Madrasah dalam berbagai skala perencanaan;
      b. mengembangkan Madrasah sesuai dengan kebutuhan;
      c. memimpin Madrasah untuk pendayagunaan sumber daya Madrasah secara optimal;
      d. mengelola perubahan dan pengembangan Madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif;
      e. menciptakan budaya dan iklim Madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
      f. mengelola guru dan staf dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia secara optimal;
      g. mengelola sarana dan prasarana Madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
      h. mengelola hubungan antara Madrasah dan masyarakat dalam rangka mencari dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan;
      i. mengelola peserta didik untuk penerimaan peserta didik baru dan pengembangan kapasitas peserta didik; 
      j. mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
      k. mengelola keuangan Madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
      l. mengelola ketatausahaan Madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan Madrasah;
      m. mengelola unit layanan khusus dalam mendukung pembelajaran peserta didik di Madrasah;
      n. mengelola sistem informasi Madrasah untuk penyusunan program dan pengambilan keputusan;
      o. memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen Madrasah; dan
      p. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Madrasah sesuai prosedur dan melaksanakan tindak lanjutnya.
      (4) Kompetensi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal:
      a. menciptakan inovasi yang bermanfaat dan tepat guna bagi Madrasah;
      b. bekerja keras untuk mencapai keberhasilan Madrasah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif;
      c. memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin Madrasah;
      d. pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi Madrasah; dan
      e. memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa Madrasah sebagai sumber pembelajaran bagi peserta didik.
      (5) Kompetensi supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam hal: 
      a. merencanakan program supervisi akademik untuk peningkatan profesionalisme guru;
      b. melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan supervisi yang tepat; dan
      c. menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru untuk peningkatan profesionalisme guru.
      (6) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam hal:
      a. bekerja sama dengan pihak lain guna kepentingan Madrasah;
      b. berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
      c. memiliki kepekaan sosial terhadap individu atau kelompok lain.

      Bagian Ketiga
      Pengangkatan

      Pasal 9
      (1) Pengangkatan Kepala Madrasah pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan melalui proses seleksi oleh tim seleksi.
      (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
      a. kantor wilayah kementerian agama provinsi;
      b. kantor kementerian agama kabupaten/kota; dan 
      c. pengawas.
      (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya.
      (4) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menetapkan pengangkatan dan melantik Kepala Madrasah.
      (5) Pelantikan Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota. 

      Pasal 10
      (1) Pengangkatan Kepala Madrasah yang berstatus pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan berkoordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota.
      (2) Pengangkatan Kepala Madrasah yang berstatus bukan pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan berkoordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota.

      Pasal 11
      (1) Masa tugas Kepala Madrasah yang berstatus pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah paling lama 4 (empat) tahun.
      (2) Kepala Madrasah yang telah habis masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali pada satuan pendidikan yang sama untuk 1 (satu) kali masa tugas.
      (3) Dalam hal masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, Kepala Madrasah ditugaskan pada satuan pendidikan yang lain.
      (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku, apabila:
      a. tenaga yang bersangkutan masih sangat dibutuhkan di satuan pendidikan yang sama;
      b. yang bersangkutan bertugas di madrasah perintis yang membutuhkan penanganan khusus; atau
      c. ada rekomendasi kebutuhan tenaga yang bersangkutan dari tim penilai kinerja.

      Pasal 12
      (1) Masa tugas Kepala Madrasah yang berstatus pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat paling lama 4 (empat) tahun. 
      (2) Masa tugas Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

      Bagian Keempat
      Pemberhentian

      Pasal 13
      (1) Kepala Madrasah yang berstatus pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat diberhentikan karena:
      a. mengundurkan diri;
      b. hasil penilaian kinerja di bawah predikat baik;
      c. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
      d. tidak mampu melaksanakan kewajiban secara jasmani dan rohani;
      e. diangkat pada jabatan lain;
      f. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
      g. menjadi anggota partai politik;
      h. mencapai usia pensiun guru; atau i. meninggal dunia.
      (2) Kepala Madrasah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf g dapat diangkat kembali menjadi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      (3) Pemberhentian Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

      Pasal 14
      Pemberhentian Kepala Madrasah yang berstatus bukan pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan organisasi atau penyelenggara pendidikan.

      BAB IV
      HAK DAN BEBAN KERJA

      Pasal 15
      Kepala Madrasah berhak mendapatkan tunjangan profesi guru.

      Pasal 16
      (1) Pelaksanaan tugas Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetarakan dengan beban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka.
      (2) Pelaksanaan tugas Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disetarakan dengan beban mengajar 6 (enam) jam tatap muka.

      BAB V
      PENILAIAN KINERJA

      Pasal 17
      (1) Penilaian prestasi kerja Kepala Madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun oleh atasan langsung.
      (2) Dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung membentuk tim penilai.
      (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
      a. kepala bidang pendidikan madrasah/pendidikan Islam pada kantor kementerian agama provinsi;
      b. kepala seksi pendidikan madrasah/pendidikan Islam pada kantor kementerian agama kabupaten/kota;
      c. pengawas Madrasah;
      d. guru;
      e. tenaga kependidikan; dan 
      f. komite Madrasah. 
      (4) Penilaian prestasi kerja selama 4 (empat) tahun atau 1 (satu) periode masa tugas merupakan akumulasi penilaian tahunan.
      (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
      a. usaha pengembangan Madrasah yang dilakukan selama menjabat sebagai Kepala Madrasah; dan
      b. pelaksanaan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
      (6) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang, atau kurang.
      (7) Penilaian kinerja dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk penugasan Kepala Madrasah pada periode berikutnya.
      (8) Penilaian kinerja Kepala Madrasah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penilaian kinerja Kepala Madrasah yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

      BAB VI
      PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

      Pasal 18
      (1) Kepala Madrasah wajib melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
      (2) Kepala Madrasah melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif. 

      BAB VII
      KETENTUAN PENUTUP

      Pasal 19
      Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1301), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

      Pasal 20
      Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

      Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

      Ditetapkan di Jakarta
      pada tanggal 16 November 2017
      MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 
      ttd
      LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

      Diundangkan di Jakarta
      pada tanggal 16 November 2017
      DIREKTUR JENDERAL
      PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
      ttd
      WIDODO EKATJAHJANA

        Download Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



        Download File:

        Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah.pdf
        Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah.docx


        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah. Semoga bisa bermanfaat.

        Formulir Kontak

        Nama

        Email *

        Pesan *