Contoh Program Kerja Kegiatan Pesantren Kilat PASKIL Ramadhan SD MI SMP MTs SMA MA SMK MAK

Diposting oleh Pada 5/23/2018 05:18:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Contoh Program Kerja Kegiatan Pesantren Kilat (PASKIL) Ramadhan SD MI SMP MTs SMA MA SMK MAK. Download file format .doc atau .docx Microsoft Word.

Contoh Program Kerja Kegiatan Pesantren Kilat PASKIL Ramadhan SD MI SMP MTs SMA MA SMK MAK
Contoh Program Kerja Kegiatan Pesantren Kilat PASKIL Ramadhan SD MI SMP MTs SMA MA SMK MAK

Contoh Program Kerja Kegiatan Pesantren Kilat (PASKIL) Ramadhan SD MI SMP MTs SMA MA SMK MAK

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Program Kerja Kegiatan Pesantren Kilat (PASKIL) Ramadhan SD MI SMP MTs SMA MA SMK MAK ini silahkan lihat preview salah satu file dan unduh file lainnya pada link di bawah ini:

Contoh Program Kegiatan Pesantren Kilat (PASKIL) Ramadhan di SD/MI



Download File:

Contoh Jadwal Pesantren Kilat Ramadhan.docx
Contoh Program Kegiatan Ramadhan di SD.docx
Contoh Program Kerja (PASKIL) Pesantren Kilat SD-MI.doc
Contoh Program Kerja (PASKIL) Pesantren Kilat SMP-MTs.doc
Contoh Program Kerja PASKIL.doc
Contoh Rencana Program Kerja Ramadhan.docx
Contoh Susunan Acara Pesantren Kilat Ramadhan.docx
Program Pesantren Kilat Ramadhan SD.doc
Buku Kegiatan Ramadhan Pesantren Kilat
Contoh Formulir Pesantren Kilat
Proposal Kegiatan Ramadhan


Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Program Kerja Kegiatan Pesantren Kilat (PASKIL) Ramadhan SD MI SMP MTs SMA MA SMK MAK. Semoga bisa bermanfaat.
POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018

Diposting oleh Pada 5/08/2018 01:05:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018. Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018. Keputusan BAN-S/M Nomor 082/BAN-SM/SK/2018 Tentang Penggunaan Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018Diterbitkan oleh BANS/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah). Download file format .docx Microsoft Word dan PDF.

POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018
POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018

POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018:

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan tagline: Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu. Tagline tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dan mengaktualisasikan moto BAN-S/M: profesional, tepercaya, dan terbuka.

Akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu memiliki empat pilar. Pertama, perangkat yang bermutu. BAN-S/M berusaha menyempurnakan Perangkat Akreditasi sebagai alat penilaian mutu pendidikan yang valid dan realiable dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan-peraturan yang terkait. Perangkat yang bermutu terdiri atas Instrumen, Petunjuk Teknis, Data dan Informasi Pendukung serta Teknik Penskoran. Perangkat Akreditasi disusun dengan bahasa yang mudah dan sederhana sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dan perbedaan pendapat antara sekolah/madrasah dengan asesor. Perangkat disusun dengan lebih sederhana sehingga memudahkan sekolah/madrasah dalam mempersiapkan akreditasi dan pada saat visitasi. Perangkat Akreditasi dapat diakses melalui website BAN-S/M, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI, dan media lainnya sehingga dapat dipelajari.

Pilar kedua adalah asesor yang bermutu. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan keterbukaan, BAN-S/M mensyaratkan usia asesor 35-60 tahun, pendidikan sekurang-kurangnya S1, memiliki pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang relevan, dan

mahir komputer. Bagi asesor dari profesi guru harus berasal dari sekolah/madrasah yang terakreditasi. Asesor juga harus memiliki kecakapan sosial dan berkepribadian luhur. Asesor yang tidak mematuhi kode etik dapat diberhentikan. Rekrutmen asesor dilaksanakan secara terbuka melalui pengumuman di media massa atau pemberitahuan ke lembaga terkait. Setiap orang yang melamar sebagai asesor harus mengikuti tes tulis, wawancara, penilaian portofolio, dan pelatihan calon asesor. Asesor bukanlah mereka yang

ditunjuk tetapi kalangan profesional yang diseleksi dengan ketat. Asesor adalah salah satu pelaku utama Akreditasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga kepribadian mereka menentukan citra BAN-S/M dan hal-hal lain yang terkait dengan Akreditasi.

Pilar ketiga adalah manajemen yang bermutu. BAN-S/M berusaha memperbaiki sistem manajemen baik yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan. monitoring dan evaluasi. Proses penetapan kuota dan sekolah/madrasah diperbaiki sehingga lebih cepat, adil, dan objektif. Usaha penyempurnaan manajemen dapat dilihat dari perubahan prosedur operasional standar (POS). Melalui POS pihak-pihak yang terkait dengan Akreditasi khususnya BAP-S/M dan Kepala Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan kegiatan dengan benar. Termasuk ke dalam pilar ketiga adalah pertanggungjawaban keuangan yang benar, kinerja, dan komunikasi yang semakin baik.

Pilar keempat adalah hasil-hasil yang bermutu. BAN-S/M mulai mengembangkan sistem database yang memuat hasil dan peringkat Akreditasi. Hasil-hasil Akreditasi terintegrasi dengan data pokok pendidikan, dan memuat data tentang keadaan sekolah/madrasah sehingga menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. BAN-S/M mencatat beberapa Daerah mulai menjadikan hasil Akreditasi sebagai bagian dari program peningkatan mutu pendidikan. BAN-S/M senantiasa memberikan data-data yang lengkap dan mutakhir (available), mudah diakses (accessable), dan bermanfaat (beneficial). Berbagai pihak dapat mengolah dan memanfaatkan hasil Akreditasi untuk kepentingan studi, pemetaan mutu pendidikan, dan perencanaan pembangunan.

POS ini digunakan oleh BAN-S/M dan BAP-S/M untuk melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah dengan syarat kepengurusan BAN-S/M dan BAP-S/M sesuai dengan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada berkas POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018 ini bersisi beberpa point penting antara lain:
  • Keputusan BAN-S/M Tentang Penggunaan Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018
  • Alur Proses Akreditasi Sekolah/Madrasah
  • Langkah ke-1 Sosialisasi Dan Pengisian Data Isian Akreditasi (DIA) Dalam Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah (Sispena-S/M)
  • Langkah ke-2 Penetapan Sekolah/Madrasah Yang Akan Divisitasi Dan Penugasan Asesor 
  • Langkah Ke-3 Visitasi Ke Sekolah/Madrasah
  • Langkah Ke-4 Validasi Proses Dan Hasil Visitasi
  • Langkah Ke-5 Verifikasi Hasil Validasi Dan Penyusunan Rekomendasi
  • Langkah Ke-6 Penetapan Hasil Dan Rekomendasi Akreditasi
  • Langkah Ke-7 Pengumuman Hasil Akreditasi
  • Langkah Ke-8 Penerbitan Sertifikat Akreditasi Dan Rekomendasi

    Download POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018



    Download File:

    POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018.pdf
    POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018.docx


    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
    Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018

    Diposting oleh Pada 5/07/2018 06:03:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018. Download file format PDF.
    Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018
    Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018

    Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas SK Dirjen Pendis Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018:

    Latar Belakang
    Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SHUAMBN) merupakan salah satu dokumen negara yang diperoleh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan madrasah. Karena itu, kebenaran data dan informasi yang tercantum di dalamnya mutlak diperlukan.

    Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MI dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

    Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MTs dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

    Ijazah Madrasah Aliyah (MA) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MA dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

    SHUAMBN diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab untuk tingkat MTs dan MA.

    Pengertian
    1. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dapat juga dipergunakan dalam penentuan jenjang kepegawaian.
    2. SHUAMBN adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa pemegangnya telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional.

    Tujuan dan Manfaat
    Petunjuk Teknis ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:
    1. Memberikan petunjuk secara umum tentang penulisan blanko Ijazah dan SHUAMBN.
    2. Memberikan petunjuk secara khusus tentang penulisan blanko Ijazah dan SHUAMBN.

    Ruang Lingkup
    Petunjuk Teknis ini memuat petunjuk umum dan petunjuk khusus penulisan blanko Ijazah dan SHUAMBN, disertai contoh blangko yang telah diisi.

    Sasaran
    1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam mengelola blangko Ijazah.
    2. Kepala Madrasah dalam mengelola blangko ljazah dan SHUAMBN.

    Petunjuk Umum
    1. Ijazah MI, MTs, dan MA diterbitkan oleh satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional.
    2. Ijazah dan hasil ujian/daftar nilai ujian dicetak bolak-balik, Ijazah di halaman depan dan hasil ujian/daftar nilai ujian di halaman belakang.
    3. Ijazah MI, MTs, dan MA, diisi oleh panitia yang tetapkan oleh kepala madrasah.
    4. Ijazah ditulis tangan dengan baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca, dan bersih dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus.
    5. Terdapat dua jenis Ijazah yaitu; Ijazah untuk madrasah yang menggunakan Kurikulum 2006 dan ljazah untuk madrasah yang menggunakan Kurikulum 2013. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kode blangko Ijazah yang terletak di halaman muka bagian tengah bawah.
    6. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan Ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau di tipe-ex dan harus diganti dengan blangko ijazah yang baru.
    7. Blangko Ijazah yang salah dalam penulisan, sebelum dimusnahkan disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang, sebagai pernyataan blanko tersebut tidak sah digunakan. Selanjutnya blangko Ijazah diserahkan ke Kanwil Kemenag Provinsi kemudian dimusnahkan oleh Kepala Sidang Pendidikan Madrasah/Pendis disertai berita acara pemusnahan blangko Ijazah yang disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.
    8. Serita acara pemusnahan blangko Ijazah yang salah dalam penulisan tersebut ditandatangani oleh Kepala Sidang Pendidikan Madrasah/Pendis dan diketahui oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah.
    9. Jika terdapat sisa blangko Ijazah MI, MTs, dan MA, Kepala Madrasah harus mengembalikan sisa blangko Ijazah tersebut ke Kanwil Kemenag Provinsi melalui Kemenag Kabupaten/Kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah disaksikan Kemenag Kabupaten/Kota.
    10. Sisa blangko Ijazah yang terdapat di Kanwil Kemenag Provinsi dimusnahkan paling lambat 31 Desember 2018 oleh Kepala Sidang Pendidikan Madrasah/Pendis dengan berita acara pemusnahan blangko Ijazah yang disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.
    11. Serita acara pemusnahan sisa blangko Ijazah tersebut ditandatangani oleh Kepala Sidang Pendidikan Madrasah/Pendis dan diketahui oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah.
    12. ika terjadi kekurangan blangko Ijazah, Kanwil Kemenag Provinsi segera mengajukan surat permohonan penambahan blangko ljazah ke Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, selambat-lambatnya tanggal 30 November 2018.
    13. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan blangko Ijazah, sedangkan blangko Ijazah cadangan tidak tersedia dan sudah melampaui batas waktu yang sudah ditentukan pada poin 12, maka digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti ljazah yang berpenghargaan sama dengan Ijazah dari satuan pendidikan.


      Download SK Dirjen Pendis Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas SK Dirjen Pendis Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018



      Download File:
      Juknis Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN 2018.pdf

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018. Semoga bisa bermanfaat.
      Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018

      Diposting oleh Pada 4/09/2018 11:45:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018. Download file juknis format PDF dan lampiran format .docx Microsoft Word. Petunjuk Teknis Bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) Melalui KKM/KKG/MGMP Madrasah Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun Anggaran 2018. Petunjuk Teknis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) Melalui KKM/KKG/MGMP Madrasah Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun Anggaran 2018.

      Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018
      Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018

      Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Petunjuk Teknis Bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) Melalui KKM/KKG/MGMP Madrasah Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun Anggaran 2018:

      Latar Belakang
      Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Hal ini dikuatkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Guru dimana sebutkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang memiliki standar kompetensi tertentu.

      Untuk kepala sekolah/madrasah, pemerintah telah mengeluarkan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah. Kedua peraturan tersebut mensyaratkan adanya kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Demikian juga terkait dengan pengawas, pemerintah telah mengeluarkan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standard Pengawas Sekolah/Madrasah dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah yang mensyaratkan standar kompetensi pengawas agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat berjalan dengan baik.

      Dalam kaitan dengan beberapa peraturan di atas, pemerintah juga menyiapkan perangkat regulasi yang menjamin pemenuhan kewajiban dan hak jabatan guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas. Peraturan  Menteri PAN & RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Kedua Peraturan ini menegaskan pentingnya Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kompetensi guru, kepala madrasah dan pengawas madrasah dalam menjamin layanan pendidikan yang berkualitas.

      RPJMN 2015-2019 yang telah dirancang oleh pemerintah kembali menegaskan bahwa Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagai salah satu strategi dalam memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya di madrasah. Sejalan dengan RPJMN tersebut dan sebagai penjabaran Renstra Kementerian Agama Bidang Pendidikan Islam 2015-2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah meluncurkan Grand Design Peningkatan Mutu Madrasah Tahun 2015. Salah satu bagian penting dalam road map peningkatan mutu madrasah tersebut adalah keharusan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) bagi guru, kepala madrasah, dan pengawas Madrasah.

      Atas dasar peraturan dan amanah peraturan-peraturan tersebut di atas, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengadakan piloting PPKB tahun 2017 untuk mendapatkan masukan penting dan praktek terbaik dalam pelaksanaan PPKB dalam upaya menyusun program PPKB yang lebih baik dan lebih luas ke depan. Pelaksanaan PPKB tahun 2018 merupakan tahap penguatan dan penyebaran luasan model peningkatan kompetensi guru yang didapatkan selama implementasi tahun sebelumnya.

      Strategi implementasi PPKB tahun 2018 Kementerian Agama memutuskan untuk memperkuat peran KKM/KKG/MGMP dalam membangun komunitas belajar guru yang paling dekat dengan tempat kerja mereka (madrasah). Berdasarkan strategi ini, maka perlu diberikan petunjuk teknis pemberian bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) melalui KKM/KKG/MGMP Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun Anggaran 2018.

      Tujuan
      Tujuan pemberian Bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) melalui KKM/KKG/MGMP pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun Anggaran 2018 ini adalah untuk membantu KKM/KKG/MGMP dalam melakukan kegiatan peningkatan kompetensi guru dan pembentukan komunitas belajar guru. 

      Sasaran
      Adapun sasaran penerima bantuan ini adalah sebagai berikut:
      1. Kelompok Kerja Guru (KKG) RA/MI;
      2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran(MGMP) MTs/MA;
      3. Kelompok Kerja Kepala RA/Madrasah (KK RA/KKM MI/MTs/MA).

      Manfaat
      Manfaat Bantuan Dana Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) melalui KKM/KKG/MGMP pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun Anggaran 2018 adalah untuk memberikan motivasi kepada guru melalui KKM/KKG/MGMP dan membangun sistem peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik profesional.

      Kewajiban Penerima Bantuan
      1. Memanfaatkan dana bantuan PPKB 2018 yang diterima untuk aktivitas kegiatan PPKB dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan rencana anggaran yang telah dibuat, dengan menandatangani surat pernyataan kesanggupan.
      2. Membuat laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari laporan akademik dan laporan keuangan.
      3. Membayar/menyetor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis- jenis item pajak sebagaimana terlampir.

      Syarat dan Mekanisme Pengajuan Bantuan
      Syarat Pengajuan bantuan, antara lain:
      1. Memiliki dasar hukum penyelenggaraan kegiatan KKM/KKG/MGMP, antara lain dalam bentuk surat penetapan kepala Kemenag.
      2. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KKM/KKG/MGMP.
      3. Memiliki struktur organisasi yang lengkap, sekurang-kurangnya terdiri dari: pembina, ketua, sekretaris, bendahara dan bidang.
      4. Memiliki program tahunan untuk KKM/KKG/MGMP dua tahun kedepan.
      5. Memiliki anggota aktif minimal 10 orang.

      Mekanisme Pengajuan Bantuan
      Proposal bantuan terdiri dari:
      1. Surat permohonan bantuan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama;
      2. Proposal permohonan dana ke Kanwil Kementerian Agama setempat (terlampir).
      3. Surat pernyataan kesanggupan menerima dan melaksanakan kemanfaatan dana (terlampir).
      4. Surat rekomendasi / Keterangan Aktif dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
      5. Salinan NPWP lembaga.
      6. Salinan dan detail rekening bank lembaga (bank pemerintah).

      Seleksi Penerima Bantuan

      Seleksi dilakukan oleh Kanwil Kemenag melalui penilaian terhadap proposal dan kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh masing-masing KKM/KKG/MGMP.

      Penetapan Penerima Bantuan
      Penerima dana bantuan PPKB ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kanwil Kementerian Agama.

      Lampiran-Lampiran
      Lampiran-lampiran yang harus dilengkapi dan di isi untuk Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) ini sebagai berikut:
      1. Formulir Bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB)
      2. Proposal pengajuan bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB)
      3. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) Dan Laporan Pertanggungjawaban
      4. Panduan Laporan Bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) Melalui KKM/KKG/MGMP pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun Anggaran 2018
      5. Halaman pengesahan pelaporan
      6. Lampiran rekomendasi / surat keterangan aktif
      7. Lampiran berita acara serah terima uang
      8. Catatan untuk laporan keuangan/pembiayaan
      9. Contoh kwitansi honor
      10. Contoh Kuitansi Transport Narasumber
      11. Contoh daftar penerimaan transpor panitia
      12. Contoh kwitansi ATK
      13. Contoh faktur barang
      14. Contoh kwitansi konsumsi
      15. Contoh sertifikat
      16. Contoh biodata peserta

        Download Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018 dan lampiran lengkap silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018



        Download File:


        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Bantuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 2018. Semoga bisa bermanfaat.
        PROTAH RPP Silabus IPS Kelas 9 SMP-MTs Kurikulum 2013

        Diposting oleh Pada 4/05/2018 09:50:00 AM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas PROTAH RPP Silabus IPS Kelas 9 SMP-MTs Kurikulum 2013. Download file format .doc atau .docx Microsoft Word.

        PROTAH RPP Silabus IPS Kelas 9 SMP-MTs Kurikulum 2013
        PROTAH RPP Silabus IPS Kelas 9 SMP-MTs Kurikulum 2013

        PROTAH RPP Silabus IPS Kelas 9 SMP-MTs Kurikulum 2013

        Berkas perangkat pembelajaran untuk guru mata pelajaran IPS Kelas 9 SMP-MTs Kurikulum 2013 ini antara lain terdiri dari:
        • PROTA IPS Kelas 9
        • SILABUS IPS KELAS IX
        • RPP TEMA 3 SUB A.1 Peran Indonesia dalam Perdagangan, Industri dan Kerjasama Antarnegara
        • RPP TEMA 3 SUB A.2 Kerjasama Bidang Politik
        • RPP TEMA 3 SUB B Uang dan Lembaga Keuangan dalam Perdagangan
        • RPP TEMA 3 SUB C Kegiatan Ekspor dan Impor
        • RPP TEMA 3 SUB D Kerjasama Antar Negara dalam Upaya Mempertahankan Kemerdekaan
        • RPP TEMA 3 SUB E Kontribusi Kerja Sama Antarnegara Terhadap Bangsa Indonesia
        • RPP TEMA 4 SUB A.1 Modernisasi Indonesia
        • RPP TEMA 4 SUB A.2 Modernisasi Indonesia
        • RPP TEMA 4 SUB B Perubahan Sosial Budaya sebagai Pengaruh Modernisasi
        • RPP TEMA 4 SUB C Perilaku Masyarakat dalam Menyikapi Perubahan Sosial Budaya
        • RPP TEMA 4 SUB D Pewarisan Budaya untuk Melestarikan Jati Diri Bangsa

          Download PROTAH RPP Silabus IPS Kelas 9 SMP-MTs Kurikulum 2013

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PROTAH RPP Silabus IPS Kelas 9 SMP-MTs Kurikulum 2013 ini silahkan lihat preview salah satu file dan unduh file lainnya pada link di bawah ini:

          Contoh RPP IPS Kelas 9 SMP-MTs Kurikulum 2013



          Download File:

          PROTA IPS Kelas 9.doc
          SILABUS IPS KELAS IX.doc
          RPP TEMA 3 SUB A.1 Peran Indonesia dalam Perdagangan, Industri dan Kerjasama Antarnegara.doc
          RPP TEMA 3 SUB A.2 Kerjasama Bidang Politik.doc
          RPP TEMA 3 SUB B Uang dan Lembaga Keuangan dalam Perdagangan.doc
          RPP TEMA 3 SUB C Kegiatan Ekspor dan Impor.doc
          RPP TEMA 3 SUB D Kerjasama Antar Negara dalam Upaya Mempertahankan Kemerdekaan.doc
          RPP TEMA 3 SUB E Kontribusi Kerja Sama Antarnegara Terhadap Bangsa Indonesia.doc
          RPP TEMA 4 SUB A.1 Modernisasi Indonesia.doc
          RPP TEMA 4 SUB A.2 Modernisasi Indonesia.doc
          RPP TEMA 4 SUB B Perubahan Sosial Budaya sebagai Pengaruh Modernisasi.doc
          RPP TEMA 4 SUB C Perilaku Masyarakat dalam Menyikapi Perubahan Sosial Budaya.doc
          RPP TEMA 4 SUB D Pewarisan Budaya untuk Melestarikan Jati Diri Bangsa.doc


          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PROTAH RPP Silabus IPS Kelas 9 SMP-MTs Kurikulum 2013. Semoga bisa bermanfaat.
          Pedoman Teknis Penyelenggaraan UAMBD UAMBN MI MTs MA

          Diposting oleh Pada 4/03/2018 10:26:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Pedoman Teknis Penyelenggaraan UAMBD UAMBN MI MTs MA. Download file format PDF.

          Pedoman Teknis Penyelenggaraan UAMBD UAMBN MI MTs MA
          Pedoman Teknis Penyelenggaraan UAMBD UAMBN MI MTs MA

          Pedoman Teknis Penyelenggaraan UAMBD UAMBN MI MTs MA

          Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Pedoman Teknis Penyelenggaraan UAMBD UAMBN MI MTs MA:

          Buku Pedoman Teknis (Domnis) Pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah (UAMBD) Madrasah lbtidaiyah, dan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2017/2018 disusun dengan tujuan agar pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Ujian, baik di tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Kantor Kementerian Kabupaten/Kota maupun Satuan Pendidikan Pelaksana UAMBD & UAMBN di Provinsi Jawa Timur, dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

          Pedoman Teknis ini merupakan pendamping Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan penjelasan tambahan tentang hal-hal yang belum diatur dalam POS. Dengan domnis ini, diharapkan pelaksanaan UAMBD dan UAMBN tahun ini menjadi lebih efektif, efisien, dan lancar.

          Latar Belakang
          Untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan standar kompetensi lulusan. perlu dilakukan penilaian hasil belajar peserta didik pada akhir satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar tersebut dilakukan melalui Ujian Nasional dan Ujian Madrasah.

          Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah lbtidaiyah (MI), selanjutnya disebut UAMBD Tahun Pelajaran 2017/2018. Dan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). yang selanjutnya disebut UAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018 diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

          Dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman tentang UAMBD dan UAMBN bagi pihak-pihak terkait, perlu disusun suatu pedoman yang memuat prinsip-prinsip umum penyelenggaraannya.

          Tujuan Domnis ini adalah:
          1. Memberikan pedoman kepada Ket u a Rayon IS u b rayon I Ke pa I a MI/Kepala MTs/Kepala MA/MAPK pelaksana UAMBD dan UAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018 dan semua pihak yang terkait agar dalam melaksanakan tugasnya berjalan lancar dan mencapai hasil yang optimal.
          2. Menjadi pedoman pelaksanaan UAMBD MI dan UAMBN MTs & MA Tahun Pelajaran 2017/2018 dan menyelesaikan permasalahan yang timbul.
          3. Membantu tercapainya tujuan dan fungsi UAMBD dan UAMBN.

          Persyaratan:

          Peserta UAMBD
          a. Persyaratan umum
          1. Berada pada tahun terakhir pada MI;
          2. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada MI mulai semester 1 tahun pertama sampai dengan semester 1 tahun terakhir;
          3. Belum pernah lulus dari satuan pendidikan pada jenjang yang sama.
          b. Persyaratan khusus
          1. Peserta didik terdaftar pada MI;
          2. Peserta didik yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah;
          3. Peserta UAMBD yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UAMBD dapat mengikuti UAMBD susulan.

          Peserta UAMBN
          a. Persyaratan umum
          1. Peserta didik terdaftar pada MTs, MA/MAPK;
          2. Berada pada tahun terakhir pada MTs, MA/MAPK;
          3. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada MTs, MA/MAPK mulai semester 1 tahun pertama sampai dengan semester 1 tahun terakhir;
          b. Persyaratan khusus
          1. Peserta didik terdaftar pada MTs, MA/MAPK;
          2. Peserta didik yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum mengikuti ujian madrasah, atau sekurang-kurangnya 2 tahun untuk peserta program SKS;
          3. Untuk peserta UAMBN dari program SKS yang masa pembelajarannya kurang dari tiga tahun, harus memiliki: a) Surat izin penyelenggaraan program SKS atau akselerasi dari Direktorat Jendral Pendidikan Islam dan/atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi; b) Surat pernyataan dari madrasah sebagai jaminan bahwa proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan program SKS atau akselerasi dari instansi yang berwewenang; c) Sertifikat hasil tes IQ (minimal 130) peserta didik dari perguruan tinggi yang direkomendasi BSNP.
          4. Peserta UAMBN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UAMBN di satuan pendidikannya, dapat mengikuti UAMBN di madrasah lain pada jenjang dan jenis yang sama;
          5. Peserta UAMBN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UAMBN, dapat mengikuti UAMBN susulan.

          Proses Pendaftaran Peserta:

          UAMBD
          Madrasah pelaksana UAMBD melaksanakan:
          1. Pendataan calon peserta;
          2. Mengirimkan data calon peserta ke Kantor Kemenag Kabupaten/Kota;
          3. Menerbitkan kartu peserta UAMBD.

          UAMBN
          1. Madrasah pelaksana UAMBN melaksanakan pendataan calon peserta;
          2. Madrasah pelaksana UAMBN mengirimkan data calon peserta ke Panitia UAMBN tingkat Kabupaten/Kota (Rayon);
          3. Panitia UAMBN tingkat Kabupaten/Kota (Rayon) mengirimkan data calon peserta UAMBN ke panitia UAMBN tingkat provinsi;
          4. Panitia UAMBN Tingkat Provinsi mengkoordinasikan pendataan calon peserta dan mengirimkan ke panitia tingkat pusat;
          5. Panitia UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota (Rayon) mencetak dan mendistribusikan Daftar Nominasi Sementara (ONS) ke madrasah;
          6. Madrasah melakukan verifikasi ONS dan mengirimkan hasil verifikasi ke Panitia UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota (Rayon);
          7. Panitia UAMBN Tingkat Provinsi melakukan: 1) Pemutakhiran data; 2) Pencetakan Daftar Nominasi Tetap (ONT) berdasarkan Biosistem UN; 3) Penetapan nomor peserta UAMBN (nomor peserta UAMBN sama dengan nomor peserta UN); 4) Pengiriman ONT peserta UAMBN ke Panitia UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota (Rayon/Subrayon) selanjutnya diteruskan ke Panitia UAMBN Tingkat Saluan Pendidikan.
          8. Kepala madrasah pelaksana UAMBN menerbitkan, menandatangani, dan membubuhkan stempel madrasah pada kartu peserta UAMBN yang telah ditempel foto peserta.

            Download Pedoman Teknis Penyelenggaraan UAMBD UAMBN MI MTs MA

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Pedoman Teknis Penyelenggaraan UAMBD UAMBN MI MTs MA ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

            Pedoman Teknis Penyelenggaraan UAMBD UAMBN MI MTs MA



            Download File:

            Pedoman UAMBD Tahun 2018.pdf


            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Pedoman Teknis Penyelenggaraan UAMBD UAMBN MI MTs MA. Semoga bisa bermanfaat.
            RPP IPS SMP Kelas 7 Semester 2 Kurikulum 2013

            Diposting oleh Pada 3/28/2018 04:31:00 AM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas contoh RPP IPS untuk SMP MTs Kelas 7 Semester 2 Kurikulum 2013. Download file format .docx Microsoft Word.

            RPP IPS SMP Kelas 7 Semester 2 Kurikulum 2013
            RPP IPS SMP Kelas 7 Semester 2 Kurikulum 2013

            RPP IPS SMP Kelas 7 Semester 2 Kurikulum 2013

            Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Silabus RPP IPA SMP MTs Kurikulum 2013 Kelas VII, VIII, IX:

            Mata Pelajaran:
            Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
            Kelas/Semester: 
            VII/Genap
            Materi Pokok:
            IV. Kehidupan Masyarakat Indonesia Pada masa Praaksara, Hindu-Budha dan Islam
            C. Kehidupan Masyarakat pada Masa Islam
            4. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia
            5. Peninggalan Sejarah Masa Islam

            Alokasi Waktu: 
            2 x pertemuan 

            Kompetensi Inti
            1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
            2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
            3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
            4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori.

            Kompetensi Dasar
            3.4 Memahami kronologi perubahan, dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu-Buddha dan Islam. 

            Indikator Pencapaian Kompetensi
            3.4.7 Mengidentifikasi kesultanan Islam yang ada di Indonesia.
            3.4.8 Mendeskripsikan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia.
            3.4.9 Menjelaskan hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada Masa Islam.
            3.4.10 Mendeskripsikanjenis-jenishasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada Masa Islam.

            Kompetensi Dasar
            4.4. Menguraikan kronologi perubahan, dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu-Buddha dan Islam.

            Indikator Pencapaian Kompetensi
            4.4.1 Menyajikan hasil pekerjaannya (kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa Islam) di depan kelas dengan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
            4.4.2 Membuat artikel atau makalah tentang kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa Islam
            4.4.3 Mengamati peta wilayah kesultanan Islam yang ada di Indonesia.

            TUJUAN PEMBELAJARAN
            Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat :
            1. Mengidentifikasi kesultanan Islam yang ada di Indonesia.
            2. Mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia.
            3. Mengelompokkan hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa Islam.

              Download RPP IPS SMP Kelas 7 Semester 2 Kurikulum 2013

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas RPP IPS SMP Kelas 7 Semester 2 Kurikulum 2013 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

              RPP IPS SMP Kelas 7 Semester 2 Kurikulum 2013



              Download File:

              RPP IPS SMP Kelas 7 Semester 2 Kurikulum 2013.docx

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file RPP IPS SMP Kelas 7 Semester 2 Kurikulum 2013. Semoga bisa bermanfaat.

              Formulir Kontak

              Nama

              Email *

              Pesan *