Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF

Diposting oleh Pada 5/16/2018 11:02:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal. Download file format PDF dan .docx Microsoft Word .

Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF
Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF

Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal:

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.

2. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

4. Badan Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut BAN adalah BAN-S/M dan BAN PAUD dan PNF.

5. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi yang selanjutnya disingkat BAN-S/M Provinsi adalah badan evaluasi nonstruktural di tingkat provinsi yang membantu BAN-S/M dalam pelaksanaan Akreditasi.

6. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF Provinsi adalah badan evaluasi nonstruktural di tingkat provinsi yang membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan Akreditasi.

7. Badan Akreditasi Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BAN Provinsi adalah BAN-S/M dan BAN PAUD dan PNF.

8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

9. Sekolah/Madrasah adalah bentuk Satuan Pendidikan formal yang meliputi sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), sekolah luar biasa (SLB), Satuan Pendidikan kerjasama (SPK) dan Satuan Pendidikan formal lain yang sederajat.

10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah bentuk Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

11. Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut PNF adalah bentuk Satuan Pendidikan yang meliputi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Satuan PNF Sejenis/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

12. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

13. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat perbendaharaan yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.

15. Koordinator Pelaksana Akreditasi adalah petugas di tingkat kabupaten/kota yang membantu kelancaran pelaksanaan akreditasi.

BAB II KELEMBAGAAN BAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2
(1) Akreditasi yang dilakukan Pemerintah dilaksanakan oleh BAN terdiri atas:

a. BAN-S/M untuk Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal; dan

b. BAN PAUD dan PNF untuk Satuan Pendidikan pada PAUD dan Pendidikan Nonformal.

(2) BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3
(1) Anggota BAN terdiri atas ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli profesional/praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.

(2) BAN memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota.

(3) Anggota BAN berjumlah gasal paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

(4) Anggota BAN ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usul tim seleksi.
(5) Ketua dan Sekretaris BAN dipilih oleh anggota BAN berdasarkan suara terbanyak dan ditetapkan oleh Menteri.

(6) Ketua dan Sekretaris BAN dapat membuat kebijakan berdasarkan rapat pleno anggota dan berdasarkan tugas dari Menteri.

(7) Ketua BAN bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas BAN.

(8) Sekretaris BAN bertugas:
a. mengelola pelaksanaan ketatausahaan BAN; dan
b. membantu ketua BAN dalam melaksanakan tugasnya.


Bagian Ketiga
Seleksi
Pasal 4

(1) Pemilihan anggota BAN dilakukan oleh tim seleksi.

(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Jenderal, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, sekretaris unit utama terkait, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5
Syarat menjadi anggota BAN:
a. warga negara Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. berkelakuan baik;
d. tidak pernah dihukum atau sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
e. tidak merangkap jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/Sekolah/Madrasah atau lembaga lainnya, dan/atau jabatan politik; dan
f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh tim seleksi.

Bagian Keempat
Masa Jabatan
Pasal 6

(1) Masa jabatan anggota BAN dalam 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

(2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris BAN dalam 1 (satu) periode keanggotaan yang sama selama 5 (lima) tahun.

(3) Dalam hal anggota BAN berakhir karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengangkat kembali paling banyak 4 (empat) orang anggota periode sebelumnya menjadi anggota baru.

Pasal 7
(1) Anggota BAN berakhir dari jabatan apabila:
a. berakhirnya masa jabatan;
b. mengundurkan diri; 
c. diberhentikan; atau 
d. meninggal dunia.

(2) Anggota BAN dapat diusulkan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila tidak mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas.

(3) Pemberhentian anggota BAN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan karena:
a. tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
b. menjalani hukuman;
c. menduduki jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/Sekolah/Madrasah atau lembaga lainnya, dan/atau jabatan politik; atau
d. berhalangan tetap.

(4) Anggota BAN yang berakhir dari jabatannya dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggantian.

(5) Penggantian anggota BAN yang berakhir dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan kepada Menteri.

BAB III 
TUGAS BAN

Tugas BAN meliputi:

Pasal 8 
a. menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem Akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional;

b. merumuskan kriteria dan perangkat Akreditasi untuk diusulkan kepada Menteri;

c. menetapkan kebijakan pelaksanaan Akreditasi;

d. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat Akreditasi;

e. merencanakan target Akreditasi secara nasional berdasarkan prioritas Kementerian;

f. mengevaluasi proses pelaksanaan Akreditasi dan tindak lanjut hasil Akreditasi;

g. membina dan mengevaluasi BAN Provinsi;

h. memberikan rekomendasi atas hasil Akreditasi;

i. menerbitkan sertifikat hasil Akreditasi kepada Satuan Pendidikan;

j. melaporkan hasil Akreditasi kepada Menteri;

k. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional maupun internasional; dan

l. melaksanakan ketatausahaan BAN.

Pasal 9
(1) Dalam menjalankan tugasnya, BAN dapat mengangkat tim ahli, tim asesor, dan tim ad hoc sesuai dengan kebutuhan.

(2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dan bekerja penuh waktu.

(3) Pemilihan tim ahli dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Ketua BAN.

(4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas anggota BAN.

(5) Ketua BAN melaporkan hasil seleksi tim ahli kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan untuk ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

(6) Masa jabatan tim ahli dalam 1 (satu) periode selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali apabila berkinerja baik.

(7) Tim ahli dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila tidak mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas.

(8) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu BAN dalam:
a. mengembangkan, melaksanakan, dan memelihara sistem aplikasi Akreditasi secara elektronik (e- Akreditasi);
b. menyiapkan bahan pemetaan, target, dan rencana pelaksanaan kegiatan Akreditasi;
c. menyiapkan peta rencana Akreditasi kepada anggota BAN berdasarkan kesiapan Satuan Pendidikan melalui evaluasi diri;
d. menyiapkan bahan evaluasi penugasan dan kinerja asesor;
e. menyiapkan laporan kepada anggota BAN atas validitas laporan hasil visitasi;
f. menyiapkan laporan bahan verifikasi atas laporan validasi BAN Provinsi;
g. memantau pelaksanaan Akreditasi dan menyiapkan laporan hasil pemantauan proses Akreditasi untuk tindak lanjut anggota BAN;
h. menyiapkan evaluasi kelengkapan bahan publikasi;
i. mengelola, mengolah, dan menganalisis data hasil Akreditasi;
j. melaksanakan tugas lainnya terkait pelaksanaan Akreditasi; dan
k. memberikan saran dan masukan sesuai dengan keahlian.

(9) Tim asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh BAN untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan Satuan Pendidikan sebagai bagian dari proses Akreditasi.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tugas, dan fungsi asesor diatur dalam pedoman pelaksanaan Akreditasi yang ditetapkan oleh ketua BAN melalui rapat pleno BAN.

(11) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua BAN melalui rapat pleno BAN untuk membantu perumusan bahan kebijakan Akreditasi melalui pembahasan, pengkajian, dan pendalaman topik tertentu.

(12) Tim ad hoc bersifat sementara dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(13) Tim ad hoc memiliki keahlian dan kepakaran sesuai dengan topik yang akan dibahas, dikaji, dan didalami yang diperlukan oleh BAN.

Pasal 10
(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, BAN didukung oleh sekretariat BAN.

(2) Kepala sekretariat BAN dijabat oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.

(3) Pengelolaan operasional harian sekretariat BAN dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

(4) Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh staf sekretariat BAN.


BAB IV 
KELEMBAGAAN BAN PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11
Dalam pelaksanaan Akreditasi:
a. BAN-S/M dibantu oleh BAN-S/M Provinsi; dan
b. BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 12
(1) Anggota BAN Provinsi terdiri atas ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli pendidikan lainnya dan unsur masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.

(2) BAN Provinsi memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan 
c. anggota.

(3) Anggota BAN Provinsi masing-masing berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan kebutuhan masing-masing provinsi.

(4) Jumlah anggota BAN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan jumlah Satuan Pendidikan dan keluasan wilayah.

(5) Jumlah dan anggota BAN Provinsi ditetapkan oleh Ketua BAN.

(6) Dalam melaksanakan tugasnya, BAN Provinsi dapat dibantu oleh Koordinator Pelaksana Akreditasi.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 13

(1) Pemilihan anggota BAN Provinsi dilakukan melalui seleksi oleh tim seleksi.
(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua BAN.

Pasal 14
Syarat menjadi anggota BAN Provinsi:
a. warga negara Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. berkelakuan baik;
d. tidak pernah dihukum atau sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
e. tidak merangkap jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/Sekolah/Madrasah atau lembaga lainnya, dan/atau jabatan politik; dan
f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh tim seleksi.


Bagian Keempat
Masa Jabatan
Pasal 15

Masa jabatan anggota BAN Provinsi dalam 1 (satu) periode selama 4 (empat) tahun.

Pasal 16
(1) Anggota BAN Provinsi berakhir dari jabatan apabila:
a. berakhirnya masa jabatan;
b. mengundurkan diri; 
c. diberhentikan; atau 
d. meninggal dunia.

(2) Anggota BAN Provinsi dapat diusulkan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila tidak mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas.

(3) Pemberhentian anggota BAN Provinsi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila:
a. tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
b. menjalani hukuman;
c. menduduki jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/Sekolah/Madrasah atau lembaga lainnya, dan/atau jabatan politik; atau
d. berhalangan tetap.

(4) Pemberhentian anggota BAN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi BAN dan ditetapkan melalui rapat pleno BAN.

(5) Anggota BAN Provinsi yang berakhir dari jabatannya dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggantian.


BAB V
TUGAS BAN PROVINSI

Pasal 17
Tugas BAN Provinsi meliputi:
a. melaksanakan kebijakan sistem Akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN;
b. menjalankan kebijakan pelaksanaan Akreditasi Satuan Pendidikan, termasuk penilaian kembali hasil Akreditasi Satuan Pendidikan;
c. melakukan pemetaan Satuan Pendidikan berdasarkan kesiapan Akreditasi berbasis evaluasi diri melalui aplikasi sistem penilaian Akreditasi;
d. merencanakan program dan target Akreditasi tahunan sesuai kesiapan Satuan Pendidikan dan prioritas BAN;
e. menugaskan, memantau, dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan Akreditasi;
f. melakukan sosialisasi kebijakan BAN kepada instansi pemerintah terkait, penyelenggara pendidikan, Satuan Pendidikan, dan masyarakat;
g. melakukan pembinaan dan sosialisasi aplikasi sistem penilaian Akreditasi;
h. mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN;
i. menetapkan hasil Akreditasi sesuai dengan ketentuan BAN;
j. mengelola sistem basis data Akreditasi;
k. melakukan pengendalian mutu pelaksanaan Akreditasi;
l. menyampaikan laporan pelaksanaan program, hasil Akreditasi, dan rekomendasi tindak lanjut kepada BAN dan pemangku kepentingan dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan lingkup kewenangan masing- masing;
m. melakukan penanganan banding yang diajukan atas status Akreditasi dan peringkat terakreditasi;
n. melakukan koordinasi dengan Koordinator Pelaksana Akreditasi di Daerah kabupaten/kota;
o. melakukan sinergi dengan Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu;
p. melaksanakan ketatausahaan BAN Provinsi; dan
q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan BAN.


BAB VI
KEBIJAKAN AKREDITASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18
(1) Status Akreditasi Satuan Pendidikan terdiri atas:
a. terakreditasi; dan 
b. tidak terakreditasi.

(2) Peringkat terakreditasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. terakreditasi A (unggul);
b. terakreditasi B (baik); dan 
c. terakreditasi C (cukup).

(3) Peringkat terakreditasi Satuan Pendidikan mencakup kelayakan seluruh program yang diselenggarakan pada saat Akreditasi.

(4) Peringkat terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penjelasan hasil Akreditasi sehingga Satuan Pendidikan dan para pemangku kepentingan dapat menindaklanjuti hasil Akreditasi.

(5) Peringkat tidak terakreditasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dengan tidak terakreditasi (TT).

(6) Satuan Pendidikan yang dinyatakan tidak terakreditasi (TT) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan rekomendasi dalam bentuk pembinaan, penggabungan, dan/atau penutupan Satuan Pendidikan.

Pasal 19
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAN menggunakan data yang terintegrasi dengan Kementerian.

(2) Akreditasi Satuan Pendidikan dilakukan dengan menggunakan Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian dan Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama.

(3) Nilai dan rekomendasi hasil Akreditasi menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua
Kriteria dan Perangkat Akreditasi

Pasal 20
(1) Kriteria dan perangkat Akreditasi BAN ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Penetapan kriteria dan perangkat Akreditasi BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait.


Bagian Ketiga
Mekanisme Akreditasi

Pasal 21
(1) Pelaksanaan Akreditasi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) Pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila Satuan Pendidikan yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk Akreditasi ulang.

(3) Satuan Pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Akreditasi berakhir.

(4) Satuan Pendidikan yang mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sementara belum dilakukan Akreditasi oleh BAN, tetap memiliki status terakreditasi dengan diberikan surat keterangan perpanjangan masa berlaku Akreditasinya sampai dengan adanya penetapan status Akreditasi baru oleh BAN.

(5) Satuan Pendidikan baru yang telah mendapatkan izin operasional dari Pemerintah Daerah wajib mengajukan Akreditasi setelah memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan.

(6) Satuan Pendidikan yang mendirikan program baru setelah dilakukan Akreditasi maka program baru tersebut harus diakreditasi bersamaan dengan Akreditasi ulang Satuan Pendidikan.

Pasal 22
BAN dapat mencabut status Akreditasi Satuan Pendidikan sebelum berakhirnya masa berlaku Akreditasi apabila:

a. Satuan Pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada BAN;

b. sampai batas waktu yang ditetapkan, Satuan Pendidikan yang memperoleh Akreditasi tidak memenuhi kondisionalitas yang melekat pada status Akreditasi; atau

c. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa Satuan Pendidikan yang bersangkutan sehingga status Akreditasi yang melekat pada Satuan Pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

Pasal 23
(1) Untuk mendukung kegiatan Akreditasi, BAN dan BAN Provinsi mendapat dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari Kementerian.

(2) BAN Provinsi bertempat di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

(3) BAN berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan target kualitatif dan kuantitatif yang jelas kepada Menteri.

(4) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari Menteri.

(5) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 24
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota BAN wajib menjaga efisiensi, efektivitas, dan mematuhi nilai kejujuran, profesionalitas, dan objektifitas dan memanfaatkan peran dan keberadaan asosiasi/organisasi profesi yang mempunyai kredibilitas tinggi.

Pasal 25
Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Akreditasi oleh BAN berpedoman pada prinsip efisiensi, efektifitas, keterbukaan, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LAPORAN

Pasal 26
(1) BAN Provinsi melaporkan hasil Akreditasi Satuan Pendidikan di wilayahnya kepada BAN.

(2) BAN melaporkan kegiatan Akreditasi Satuan Pendidikan kepada Menteri.

(3) Dalam hal urusan pendidikan madrasah dan raudhatul athfal (RA), BAN melaporkan kegiatan Akreditasi kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Agama.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 27
Kementerian, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan penyelenggara Satuan Pendidikan melakukan pembinaan kepada Satuan Pendidikan berdasarkan hasil Akreditasi sesuai dengan kewenangannya.

BAB X
EVALUASI DAN KINERJA

Pasal 28
(1) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan melakukan evaluasi kinerja BAN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran dan dilaporkan kepada Menteri.

(2) Ketua BAN melakukan evaluasi kinerja BAN Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran dan dilaporkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.


BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, keanggotaan badan akreditasi provinsi yang ditetapkan oleh gubernur dan belum habis masa berlakunya akan diperbaharui menjadi BAN Provinsi dan ditetapkan ulang oleh ketua BAN dengan masa berlaku sesuai dengan penetapan gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 827) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1856), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2018
ERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MUHADJIR EFFENDY 


    Download Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF



    Download File:

    Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF.pdf
    Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF.docx


    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN SM dan BAN PAUDNI dan PNF. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal. Semoga bisa bermanfaat.
    POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018

    Diposting oleh Pada 5/08/2018 01:05:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018. Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018. Keputusan BAN-S/M Nomor 082/BAN-SM/SK/2018 Tentang Penggunaan Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018Diterbitkan oleh BANS/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah). Download file format .docx Microsoft Word dan PDF.

    POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018
    POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018

    POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018:

    Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan tagline: Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu. Tagline tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dan mengaktualisasikan moto BAN-S/M: profesional, tepercaya, dan terbuka.

    Akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu memiliki empat pilar. Pertama, perangkat yang bermutu. BAN-S/M berusaha menyempurnakan Perangkat Akreditasi sebagai alat penilaian mutu pendidikan yang valid dan realiable dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan-peraturan yang terkait. Perangkat yang bermutu terdiri atas Instrumen, Petunjuk Teknis, Data dan Informasi Pendukung serta Teknik Penskoran. Perangkat Akreditasi disusun dengan bahasa yang mudah dan sederhana sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dan perbedaan pendapat antara sekolah/madrasah dengan asesor. Perangkat disusun dengan lebih sederhana sehingga memudahkan sekolah/madrasah dalam mempersiapkan akreditasi dan pada saat visitasi. Perangkat Akreditasi dapat diakses melalui website BAN-S/M, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI, dan media lainnya sehingga dapat dipelajari.

    Pilar kedua adalah asesor yang bermutu. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan keterbukaan, BAN-S/M mensyaratkan usia asesor 35-60 tahun, pendidikan sekurang-kurangnya S1, memiliki pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang relevan, dan

    mahir komputer. Bagi asesor dari profesi guru harus berasal dari sekolah/madrasah yang terakreditasi. Asesor juga harus memiliki kecakapan sosial dan berkepribadian luhur. Asesor yang tidak mematuhi kode etik dapat diberhentikan. Rekrutmen asesor dilaksanakan secara terbuka melalui pengumuman di media massa atau pemberitahuan ke lembaga terkait. Setiap orang yang melamar sebagai asesor harus mengikuti tes tulis, wawancara, penilaian portofolio, dan pelatihan calon asesor. Asesor bukanlah mereka yang

    ditunjuk tetapi kalangan profesional yang diseleksi dengan ketat. Asesor adalah salah satu pelaku utama Akreditasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga kepribadian mereka menentukan citra BAN-S/M dan hal-hal lain yang terkait dengan Akreditasi.

    Pilar ketiga adalah manajemen yang bermutu. BAN-S/M berusaha memperbaiki sistem manajemen baik yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan. monitoring dan evaluasi. Proses penetapan kuota dan sekolah/madrasah diperbaiki sehingga lebih cepat, adil, dan objektif. Usaha penyempurnaan manajemen dapat dilihat dari perubahan prosedur operasional standar (POS). Melalui POS pihak-pihak yang terkait dengan Akreditasi khususnya BAP-S/M dan Kepala Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan kegiatan dengan benar. Termasuk ke dalam pilar ketiga adalah pertanggungjawaban keuangan yang benar, kinerja, dan komunikasi yang semakin baik.

    Pilar keempat adalah hasil-hasil yang bermutu. BAN-S/M mulai mengembangkan sistem database yang memuat hasil dan peringkat Akreditasi. Hasil-hasil Akreditasi terintegrasi dengan data pokok pendidikan, dan memuat data tentang keadaan sekolah/madrasah sehingga menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. BAN-S/M mencatat beberapa Daerah mulai menjadikan hasil Akreditasi sebagai bagian dari program peningkatan mutu pendidikan. BAN-S/M senantiasa memberikan data-data yang lengkap dan mutakhir (available), mudah diakses (accessable), dan bermanfaat (beneficial). Berbagai pihak dapat mengolah dan memanfaatkan hasil Akreditasi untuk kepentingan studi, pemetaan mutu pendidikan, dan perencanaan pembangunan.

    POS ini digunakan oleh BAN-S/M dan BAP-S/M untuk melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah dengan syarat kepengurusan BAN-S/M dan BAP-S/M sesuai dengan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah dan peraturan perundangan yang berlaku.

    Pada berkas POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018 ini bersisi beberpa point penting antara lain:
    • Keputusan BAN-S/M Tentang Penggunaan Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018
    • Alur Proses Akreditasi Sekolah/Madrasah
    • Langkah ke-1 Sosialisasi Dan Pengisian Data Isian Akreditasi (DIA) Dalam Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah (Sispena-S/M)
    • Langkah ke-2 Penetapan Sekolah/Madrasah Yang Akan Divisitasi Dan Penugasan Asesor 
    • Langkah Ke-3 Visitasi Ke Sekolah/Madrasah
    • Langkah Ke-4 Validasi Proses Dan Hasil Visitasi
    • Langkah Ke-5 Verifikasi Hasil Validasi Dan Penyusunan Rekomendasi
    • Langkah Ke-6 Penetapan Hasil Dan Rekomendasi Akreditasi
    • Langkah Ke-7 Pengumuman Hasil Akreditasi
    • Langkah Ke-8 Penerbitan Sertifikat Akreditasi Dan Rekomendasi

      Download POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018



      Download File:

      POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018.pdf
      POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018.docx


      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file POS Akreditasi Sekolah-Madrasah Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
      Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018

      Diposting oleh Pada 5/07/2018 06:03:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018. Download file format PDF.
      Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018
      Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018

      Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas SK Dirjen Pendis Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018:

      Latar Belakang
      Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SHUAMBN) merupakan salah satu dokumen negara yang diperoleh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan madrasah. Karena itu, kebenaran data dan informasi yang tercantum di dalamnya mutlak diperlukan.

      Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MI dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

      Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MTs dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

      Ijazah Madrasah Aliyah (MA) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MA dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

      SHUAMBN diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab untuk tingkat MTs dan MA.

      Pengertian
      1. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dapat juga dipergunakan dalam penentuan jenjang kepegawaian.
      2. SHUAMBN adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa pemegangnya telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional.

      Tujuan dan Manfaat
      Petunjuk Teknis ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:
      1. Memberikan petunjuk secara umum tentang penulisan blanko Ijazah dan SHUAMBN.
      2. Memberikan petunjuk secara khusus tentang penulisan blanko Ijazah dan SHUAMBN.

      Ruang Lingkup
      Petunjuk Teknis ini memuat petunjuk umum dan petunjuk khusus penulisan blanko Ijazah dan SHUAMBN, disertai contoh blangko yang telah diisi.

      Sasaran
      1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam mengelola blangko Ijazah.
      2. Kepala Madrasah dalam mengelola blangko ljazah dan SHUAMBN.

      Petunjuk Umum
      1. Ijazah MI, MTs, dan MA diterbitkan oleh satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional.
      2. Ijazah dan hasil ujian/daftar nilai ujian dicetak bolak-balik, Ijazah di halaman depan dan hasil ujian/daftar nilai ujian di halaman belakang.
      3. Ijazah MI, MTs, dan MA, diisi oleh panitia yang tetapkan oleh kepala madrasah.
      4. Ijazah ditulis tangan dengan baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca, dan bersih dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus.
      5. Terdapat dua jenis Ijazah yaitu; Ijazah untuk madrasah yang menggunakan Kurikulum 2006 dan ljazah untuk madrasah yang menggunakan Kurikulum 2013. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kode blangko Ijazah yang terletak di halaman muka bagian tengah bawah.
      6. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan Ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau di tipe-ex dan harus diganti dengan blangko ijazah yang baru.
      7. Blangko Ijazah yang salah dalam penulisan, sebelum dimusnahkan disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang, sebagai pernyataan blanko tersebut tidak sah digunakan. Selanjutnya blangko Ijazah diserahkan ke Kanwil Kemenag Provinsi kemudian dimusnahkan oleh Kepala Sidang Pendidikan Madrasah/Pendis disertai berita acara pemusnahan blangko Ijazah yang disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.
      8. Serita acara pemusnahan blangko Ijazah yang salah dalam penulisan tersebut ditandatangani oleh Kepala Sidang Pendidikan Madrasah/Pendis dan diketahui oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah.
      9. Jika terdapat sisa blangko Ijazah MI, MTs, dan MA, Kepala Madrasah harus mengembalikan sisa blangko Ijazah tersebut ke Kanwil Kemenag Provinsi melalui Kemenag Kabupaten/Kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah disaksikan Kemenag Kabupaten/Kota.
      10. Sisa blangko Ijazah yang terdapat di Kanwil Kemenag Provinsi dimusnahkan paling lambat 31 Desember 2018 oleh Kepala Sidang Pendidikan Madrasah/Pendis dengan berita acara pemusnahan blangko Ijazah yang disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.
      11. Serita acara pemusnahan sisa blangko Ijazah tersebut ditandatangani oleh Kepala Sidang Pendidikan Madrasah/Pendis dan diketahui oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah.
      12. ika terjadi kekurangan blangko Ijazah, Kanwil Kemenag Provinsi segera mengajukan surat permohonan penambahan blangko ljazah ke Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, selambat-lambatnya tanggal 30 November 2018.
      13. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan blangko Ijazah, sedangkan blangko Ijazah cadangan tidak tersedia dan sudah melampaui batas waktu yang sudah ditentukan pada poin 12, maka digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti ljazah yang berpenghargaan sama dengan Ijazah dari satuan pendidikan.


        Download SK Dirjen Pendis Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas SK Dirjen Pendis Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018



        Download File:
        Juknis Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN 2018.pdf

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018. Semoga bisa bermanfaat.
        Contoh Proposal Permohonan Dana dan RAB Rehab Gedung Sekolah Madrasah

        Diposting oleh Pada 3/19/2018 04:53:00 AM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Contoh Proposal Permohonan Dana dan RAB Rehab Gedung Sekolah Madrasah. Download file format .docx Microsoft Word dan .xlsx Microsoft Excel.

        Contoh Proposal Permohonan Dana dan RAB Rehab Gedung Sekolah Madrasah
        Contoh Proposal Permohonan Dana dan RAB Rehab Gedung Sekolah Madrasah

        Download Contoh Proposal Permohonan Dana dan RAB Rehab Gedung Sekolah Madrasah

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Proposal Permohonan Dana dan RAB Rehab Gedung Sekolah Madrasah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Contoh Proposal Permohonan Dana Rehab Gedung Sekolah Madrasah



        Download File:

        Contoh Proposal Permohonan Dana dan RAB Rehab Gedung Sekolah Madrasah.docx
        Contoh RAB Rehab Gedung Sekolah Madrasah.xlsx


        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Proposal Permohonan Dana dan RAB Rehab Gedung Sekolah Madrasah. Semoga bisa bermanfaat.
        Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah

        Diposting oleh Pada 3/11/2018 10:38:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah (MI, MTs, MA, MAK). Download file format .cdr Corel Draw, Gambar .png dan format PDF.

        Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah
        Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah

        Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah

        Pada Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah ini antara lain berisi Nama Madrasah, NPSN dan NSM, Alamat, NPWP, Status Madrasah, Waktu Belajar, Nomor SK Pendirian dan Tanggal SK, Tahun Berdiri, Status Akreditasi dan Tanggal Akreditasi Penyelenggara, Nomor SK Menkumham, Lokasi Madrasah ke Kecamatan dan Kabupaten, Status Bangunan Madrasah, Visi Madrasah, Misi Madrasah, Tujuan Madrasah dan lain-lain.

          Download Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah



          Download File:

          Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Sekolah Madrasah.cdr
          Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Sekolah Madrasah.pdf
          Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Sekolah Madrasah.png


          Sumber/Referensi: 
          https://ayomadrasah.blogspot.co.id/2018/03/papan-data-profil-visi-misi-sekolah.html

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah. Semoga bisa bermanfaat.
          Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019 untuk RA, MI, MTs, MA dan MAK

          Diposting oleh Pada 3/02/2018 01:53:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019 untuk RA, MI, MTs, MA dan MAK. Download file PDF.

          Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019
          Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019

          Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019

          Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019:

          Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun 2018 ini telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 481 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018.

          Tujuan
          Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 bertujuan untuk:
          1. menjamin penerimaan peserta didik baru di madrasah berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang berkeadilan;
          2. memberikan pedoman bagi Kepala Madrasah, orang tua siswa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di madrasah. 

          Ruang Lingkup
          Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru ini meliputi tata cara penerimaan pada:
          1. Raudlatul Athfal;
          2. Madrasah Ibtidaiyah;
          3. Madrasah Tsanawiyah;
          4. Madrasah Aliyah; dan
          5. Madrasah Aliyah Kejuruan;

          Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru

          Ketentuan Umum:
          1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) RA dan Madrasah dilaksanakan secara daring atau secara luring.
          2. RA dan Madrasah melaksanakan PPDB pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli setiap tahun. Dalam hal madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Madrasah Negeri) atau Madrasah Unggulan akan melaksanakan PPDB lebih cepat dari jadwal di atas, madrasah dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.
          3. Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait dengan: a. persyaratan; b. sistem seleksi; c. daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar; d. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman madrasah maupun media lainnya (website resmi madrasah, website Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, dan website Kanwil Kemenag Provinsi).
          4. Khusus Penerimaan Peserta Didik Baru pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia dan Madrasah Aliyah Penyelenggara Program Keagamaan (MAN PK) dilaksanakan secara daring dan dilaksanakan secara nasional di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

          Persyaratan:
          1. Raudhatul Athfal; Persyaratan penerimaan calon peserta didik baru pada RA adalah sebagai berikut: a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B (dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang).
          2. Madrasah Ibtidaiyah (MI); Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) MI adalah: a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik dengan mempertimbangkan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan; dan b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima dengan mempertimbangkan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan. c. calon peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dapat diterima yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, maka rekomendasi dapat dilakukan oleh guru Sekolah/Madrasah.
          3. Madrasah Tsanawiyah (MTs); Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) MTs: a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) MI/SD/Program Paket A/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula atau bentuk lain yang sederajat. Bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat diterima pada MTs yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif tanpa harus mempertimbangkan faktor usia. c. Khusus bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
          4. Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) MA dan MAK: a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun; b. memiliki ijazah/STTB MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat; dan c. memiliki SHUN MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat. Untuk siswa MTs selain SHUN harus juga memiliki SHUAMBN. Bagi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan luar negeri dapat dikecualikan dari persyaratan kepemilikan SHUN/SHUAMBN, apabila satuan pendidikan luar negeri tersebut tidak menerbitkan hasil ujian nasional. Begitu juga bagi calon peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat diterima pada MA/MAK yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif tanpa harus mempertimbangkan persyaratan usia dan kepemilikan SHUN/SHUAMBN. d. khusus bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

          Tata Cara Seleksi:
          Tata cara seleksi di bawah ini berlaku untuk semua madrasah terutama madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan sistem seleksi lain yang ditetapkan melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik atau tes lainnya.
          1. Raudhatul Athfal; Seleksi calon peserta didik baru pada RA mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan: a. usia; dan b. jarak tempat tinggal ke Raudhatul Athfal. 
          2. Madrasah Ibtidaiyah; Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) MI mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. usia; b. jarak tempat tinggal ke Madrasah; dan c. hasil tes kematangan psikologis (jika diperlukan). Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) MI tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung. Namun, MI dapat mempertimbangkan seleksi berdasarkan hasil tes kematangan psikologis peserta didik, apabila daya tampung terbatas.
          3. Madrasah Tsanawiyah; Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) MTs mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. usia; b. nilai hasil ujian MI/SD/Program Paket A/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula atau bentuk lain yang sederajat. Dalam hal seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan sebelum nilai hasil ujian MI/SD keluar, seleksi dapat didasarkan pada hasil tes potensi belajar dan/atau tes akademik sejenisnya; c. prestasi di bidang akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada KSM, OSK, OSP, OSN, dan kompetisi sejenisnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, dan Perguruan Tinggi Terakreditasi dalam atau luar negeri; d. prestasi di bidang non-akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada AKSIOMA atau ajang kompetisi sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, dan lembaga profesional lainnya; e. persyaratan usia dan memiliki SHUN dan SHUAMBN sebagaimana dimaksud dalam persyaratan di atas tidak berlaku bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
          4. Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan; Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) MA dan MAK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. usia; b. SHUN MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat. Dalam hal seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan sebelum nilai hasil ujian MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho keluar, seleksi dapat didasarkan pada hasil tes potensi belajar dan/atau tes akademik sejenisnya; c. prestasi di bidang akademik dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada KSM, OSK, OSP, OSN, dan kompetisi sejenisnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, dan Perguruan Tinggi Terakreditasi dalam atau luar negeri; dan d. prestasi di bidang non-akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada AKSIOMA atau ajang kompetisi sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaam, Pemerintah Daerah, dan lembaga profesional lainnya.e. persyaratan usia dan memiliki SHUN dan SHUAMBN sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas tidak berlaku bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

          Kebijakan Afirmatif
          Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib menerima calon peserta didik dengan kriteria sebagai berikut:
          1. mempunyai prestasi akademik dan non-akademik paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
          2. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Madrasah berdasarkan hasil evaluasi Madrasah bersama dengan Komite Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
          3. berasal dari anak berkebutuhan khusus paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima bagi madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif. Setiap Provinsi harus tersedia paling sedikit 1 (satu) Madrasah Negeri pada semua jenjang (MIN, MTsN, dan MAN) yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

          Daftar Ulang
          1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Madrasah yang bersangkutan.
          2. Pendaftaran ulang dilakukan oleh RA dan Madrasah untuk memastikan status peserta didik lama pada Madrasah yang bersangkutan.

          Pembiayaan
          1. Pembiayaan PPDB dan pendaftaran ulang pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak boleh dibebankan pada pungutan dari peserta didik;
          2. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada anggaran BOS sebagaimana tercantum dalam anggara DIPA pada tahun anggaran berjalan.

            Download Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

            Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019



            Download File:
            Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019.pdf

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019. Semoga bisa bermanfaat.
            Papan Bank Data Administrasi Kelas untuk Madrasah

            Diposting oleh Pada 2/28/2018 11:05:00 AM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas contoh Contoh Papan Bank dan Data Administrasi Kelas untuk Madrasah. Download file format .cdr CorelDraw.

            Papan Data Administrasi Kelas
            Papan Data Administrasi Kelas

            Papan Bank Data Kelas
            Papan Bank Data Kelas

            Papan Bank Data dan Administrasi Kelas untuk Madrasah

            Contoh Papan Bank dan Data Administrasi Kelas untuk Madrasah ini berisi antara lain:
            Model 1:
            • Data Keadaan Berdasarkan Usia Siswa
            • Mutasi Siswa
            • Jadwal Pelajaran
            • Grafik Daya Serap
            • Daftar Peringkat 10 Besar
            • Grafik Absensi Siswa
            • Daftar Piket
            • Absensi Harian
            • Struktur Organisasi Kelas
            • Rekap Pendidikan Orangtua
            • Rekap Pekerjaan  Orangtua

            Model 2:
            • Identitas Siswa di Kelas
            • Jadwal Pelajaran
            • Daftar Inventaris Barang
            • Tata Tertib Siswa
            • Denah Tempat Duduk
            • Absensi Siswa Harian
            • Daftar Piket Kelas
            • Susunan Organisasi Kelas
            • Rekap Pendidikan Orangtua
            • Rekap Pekerjaan Orangtua

              Download Papan Bank Data dan Administrasi Kelas untuk Madrasah

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Papan Bank dan Data Administrasi Kelas untuk Madrasah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

              Contoh Papan Bank dan Data Administrasi Kelas untuk Madrasah



              Download File:

              Contoh Papan Bank Data Kelas.cdr
              Contoh Papan Data Administrasi Kelas.cdr


              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Papan Bank dan Data Administrasi Kelas untuk Madrasah. Semoga bisa bermanfaat.
              Juknis BOS Kemenag Tahun 2018 Madrasah MI MTs MA

              Diposting oleh Pada 2/24/2018 07:22:00 PM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas Juknis BOS Madrasah Tahun 2018 MI MTs MA. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor  451 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018. Download file format PDF.

              Juknis BOS Kemenag Tahun 2018 Madrasah MI MTs MA
              Juknis BOS Kemenag Tahun 2018 Madrasah MI MTs MA

              Petunjuk Teknis BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Madrasah Tahun Anggaran 2018

              Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2018:

              BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bagian penggunaan dana BOS.

              Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu.

              Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
              1. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta.
              2. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri, MTs negeri dan MA Negeri.
              3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.

              Sasaran program BOS adalah semua Madrasah Negeri dan Swasta di seluruh Provinsi di Indonesia yang telah memiliki izin operasional.

              Siswa madrasah penerima BOS adalah lembaga madrasah yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari dan siswanya tidak terdaftar sebagai siswa SD, SMP, atau SMA. Bagi madrasah yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada sore hari, dapat menjadi sasaran program BOS setelah dilakukan verifikasi oleh Seksi Madrasah/TOS Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

              Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:
              • Madrasah Ibtidaiyah : Rp. 800.000,-/siswa/tahun
              • Madrasah Tsanawiyah : Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun
              • Madrasah Aliyah : Rp. 1.400.000,-/siswa/tahun

              Pada Tahun Anggaran 2018, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2018, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2017/2018 dan semester 1 tahun pelajaran 2018/2019.

              Penyaluran dana BOS untuk madrasah swasta dilakukan dua tahap (setiap semester), berdasarkan pengajuan RKAM dari madrasah swasta. Sedangkan untuk madrasah negeri, pencairan dana BOS dilakukan langsung oleh satker Madrasah. Namun untuk MIN yang anggarannya terletak pada DIPA Kantor Kemenag Kabupaten/Kota pencairannya dilakukan oleh Satker Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

              Madrasah Penerima BOS:
              1. Semua madrasah negeri dan madrasah swasta yang telah mendapatkan izin operasional dapat menerima program BOS; bagi madrasah yang menolak BOS harus diputuskan melalui persetujuan orang tua siswa melalui Komite Madrasah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di madrasah tersebut;
              2. Semua madrasah negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa;
              3. Untuk madrasah swasta, yang mendapatkan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya operasional;
              4. Seluruh madrasah yang menerima program BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
              5. Madrasah melalui komite madrasah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh madrasah. Sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya;
              6. Kanwil Kementerian Agama harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh madrasah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali siswa tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
              7. Kanwil Kementerian Agama dapat membatalkan sumbangan/pungutan yang dilakukan oleh madrasah apabila madrasah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat. 

                Download Juknis BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Madrasah Tahun Anggaran 2018

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

                Juknis BOS Kemenag Madrasah Tahun 2018



                Download File:

                Petunjuk Teknis BOS Madrasah Nomor 451 Tahun 2018.pdf
                Lampiran - Petunjuk Teknis BOS Madrasah Nomor 451 Tahun 2018 (Format Formulir BOS Madrasah dan Kelengkapan Administrasi Lainnya).docx


                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2018. Semoga bisa bermanfaat.

                Panduan Simpatika Kemenag Versi 2.0 Tahun 2018

                Diposting oleh Pada 2/17/2018 02:25:00 AM dengan No comments

                Berikut ini adalah berkas Panduan Simpatika Kemenag Versi 2.0 Tahun 2018. Download file format PDF. Pada Panduan Simpatika Versi 2.0 yang dirilis tanggal 31-01-2018 ini ada penambahan panduan untuk fitur diantaranya Cetak ulang SKBK tahun lalu, Pembatalan penerbitan/persetujuan Verval NRG, Seleksi Sertifikasi Guru.

                Panduan Simpatika Kemenag Versi 2.0 Tahun 2018
                Panduan Simpatika Kemenag Versi 2.0 Tahun 2018

                Panduan Simpatika Kemenag Versi 2.0 Tahun 2018

                Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Panduan Simpatika Kemenag Versi 2.0 Tahun 2018:

                Langkah - Langkah / Panduan Prosedur Dasar di SIMPATIKA

                Berikut Langkah-Langkah / Panduan Prosedur Dasar di SIMPATIKA, klik pada daftar untuk menuju ke halaman yang diinginkan :
                1. Madrasah mengajukan Akun Institusi Madrasah baru dengan mengunduh Formulir Pe ngajuan Akun Madrasah Baru dan menyerahka n formulir tersebut ke Kantor Kemenag Kota/Kab setempat.
                2. Kemudian Admin Kemenag Kota/Kab Menambahkan Akun Madrasah Baru.
                3. Selanjutnya, Admin Kanwil Provinsi menyetujui Akun Madrasah Baru.
                4. Setelah diterbitkan akun Madrasah baru, Admin Institusi Madrasah melakukan Aktivasi Akun Madrasah Baru.
                5. Untuk Kelola Akun Institusi Madrasah, lakukan Penambahan Akun Admin/Operator Madrasah.
                6. Jika suatu saat Anda lupa/tidak dapat login akun institusi Madrasah, lakukan Reset Password Akun Institusi Madrasah melalui Admin Kemenag Kota/Kab.
                7. Untuk GTK Baru, lakukan Entri Formulir A05 Untuk Re gistrasi GTK Baru.
                8. Selanjutnya, Admin/Operator Madrasah melakukan Registrasi GTK Baru Lv1/ Verval GTK Lv 1.
                9. Setelah GTK memperoleh Surat Aktivasi Akun GTK (PegID) / form S02c. GTK melakukan Aktivasi Akun Dan Pe ngisian Data GTK Baru.
                10. Setelah GTK Baru melakukan Aktivasi Akun dan Pengisian Data GTK, lanjutkan dengan melakukan Registrasi GTK Baru Level 2 oleh Admin Madrasah (VerVal GTK Lv 2).
                11. Selanjutnya, GTK wajib menyerahkan Pakta Integritas ke Kantor Kemenag Kota/Kab setempat agar PegID menjadi AKTIF untuk periode berjalan atau Persetujuan Pakta Integritas GTK Oleh Admin Ke me nag Kota/Kab.
                12. Sebagai bukti keaktifan NUPTK/PegID (GTK Aktif bintang 4), setiap GTK akan diberikan Kartu Identitas yang masa berlaku aktifnya setiap semester mulai Tahun Ajaran 2014/2015. Lakukan prosedut Ce tak Kartu Digital GTK/NUPTK sebagai tanda aktif GTK. 

                  Download Panduan Simpatika Kemenag Versi 2.0 Tahun 2018

                  Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Panduan Simpatika Kemenag Versi 2.0 Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

                  Panduan Simpatika Kemenag Versi 2.0 Tahun 2018



                  Download File:
                  Panduan Simpatika Kemenag Versi 2.0 Tahun 2018.pdf

                  Login Simpatika: http://simpatika.kemenag.go.id

                  Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Panduan Simpatika Kemenag Versi 2.0 Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.

                  Formulir Kontak

                  Nama

                  Email *

                  Pesan *