Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI

Diposting oleh Pada 4/16/2018 09:55:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas informasi dan Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI. Download file juknis format PDF dan Lampiran-lampiran Bahan Pembantu dalam Penyusunan Pelaporan Penelitian dalam format file .docx Microsoft Word.

Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI
Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI
Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI. Download file juknis format PDF dan Lampiran-lampiran Bahan Pembantu dalam Penyusunan Pelaporan Penelitian dalam format file .docx Microsoft Word.

Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 1547/DJ.I.III/PP.04/04/2018 tertanggal 12 April 2018 perihal Seleksi Proposal Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018 dan Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI:

Dalam rangka seleksi proposal bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat PTKI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2018, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Bagi proposal yang sudah dikirimkan pada tahun 2017 melalui litapdimas.kemenag.go.id., untuk klaster riset kolaboratif yang masih dalam Bahasa Indonesia, atau tidak ada proposalnya, maka supaya dapat mengirimkan revisinya maksimal pada tanggal 25 April 2018 melalui litapdimas.kemenag.go.id.
  2. Bagi para dosen/peneliti/pustakawan/laboran yang sudah memenuhi ketentuan, supaya membaca petunjuk teknis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018 dengan teliti, melalui litapdimas.kemenag.go.id., diktis.kemenag.go.id. dan pendis.kemenag.go.id.
  3. Batas akhir pendaftaran secara online melalui litapdimas.kemenag.go.id. pada tanggal 30 April 2018 dan pengiriman proposal ke alamat: Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Lt.7. Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta.

Berdasarkan hal di atas, kami meminta kepada Saudara Rektor UIN/IAIN, Ketua STAIN, dan Koordinator Kopertais untuk dapat mengumumkan kepada para dosen dan fungsional lainnya supaya dapat mensukseskan program bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

KONTEKS PROGRAM
Program bantuan dana penelitian Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan salah satu program penunjang guna mendukung kegiatan pokok program pembangunan pendidikan Islam yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama RI. Program bantuan dana penelitian merupakan wujud komitmen Dit. PTKI untuk memberikan akses yang luas bagi dosen, peneliti, pustakawan, atau laboran dalam rangka peningkatan kapasitas (capacity building) di ranah akademik khususnya dalam bidang penelitian.

Hal itu sejalan dengan visi dan misi rencana strategis (Renstra) Pendidikan Islam Kementerian Agama 2014-2019, yaitu peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan Islam. Sebagai direktorat yang memiliki tugas dan fungsi antara lain di bidang penyusunan regulasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi di bidang penelitian DIKTIS secara periodik menyelenggarakan program peningkatan mutu ketiga bidang tersebut melalui pemberian bantuan dana penelitian dan publikasi ilmiah yang diselenggarakan berdasarkan asas kompetisi, transparansi kualitas, dan akuntabilitas.

Sebagai bukti penerapan beberapa asas tersebut, seluruh usulan program bantuan penelitian yang telah didaftarkan secara on line akan dinilai oleh Tim Reviewer yang kompeten di bidangnya, serta memiliki track record maupun reputasi akademik. Program bantuan dana penelitian DIKTIS dilaksanakan setiap tahun dan dialokasikan pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Bantuan dana ini diperuntukkan untuk seluruh civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), baik negeri maupun swasta, Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU), dan untuk dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) pada PTU.

Secara umum, Program bantuan peningkatan mutu penelitian memfasilitasi upaya pengembangan bidang ilmu yang dikembangkan di PTKI, studi Islam (Islamic studies) maupun kajian disiplin ilmu umum yang akhir- akhir ini juga menjadi fokus kajian di Universitas Islam Negeri. Di samping concern terhadap pengembangan bidang ilmu, program bantuan peningkatan mutu penelitian memberikan ruang yang cukup lapang untuk aksi partisipatif, di mana penelitian tidak hanya mengetahui, menjelaskan, atau menafsirkan namun juga mentransformasi kondisi sosial khususnya penguatan kualitas hidup komunitas Muslim.

ARAH PENELITIAN MENUJU PUBLIKASI
Target pada lima tahun ke depan, perguruan tinggi Islam telah menampilkan sosok perguruan tinggi Islam yang berdaya saing, memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Untuk itu berbagai upaya perbaikan dilakukan, untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dan mampu beradaptasi dengan dunia global, sembari tetap memegang prinsip-prinsip keilmuan dan ke-Islaman yang kuat. Untuk mewujudkan daya saing, beberapa target jangka pendek untuk lima tahun ke depan, di bidang penelitian dan publikasi di arahkan pada ;
  • meningkatnya jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan di berbagai jurnal bereputasi tingkat nasional maupun internasional;
  • tersedianya tulisan siap publikasi untuk jurnal ilmiah di PTKI dengan prioritas jurnal terakreditasi;
  • terpublikasikannya hasil penelitian di tengah masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk penerbitan buku ataupun jurnal ilmiah;
  • banyaknya potensi penelitian yang mendapatkan HAKI;
  • lahirnya inovasi-inovasi baru dari hasil-hasil penelitian, yang dapat dijadikan modal kebijakan untuk pembangunan nasional.
Dengan tersedianya poduk tersebut, maka untuk lima tahun ke depan, perguruan tinggi di lingkungan PTKI akan dapat dilihat kemajuannya sebagai berikut:

Pertama, penguatan lembaga penelitian pada perguruan tinggi keagamaan Islam yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya aktifitas kelembagaan di bidang penelitian dan publikasi ilmiah, yang akan berdampak pada meningkatnya mutu pengabdian kepada masyarakat. Kedua, meningkatnya jumlah penelitian yang terpublikasikan di level nasional maupun international. Ketiga, meningkatnya jumlah jurnal yang terakreditasi.

Keempat, menguatnya laju pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kepada penelitian. Sehingga, hasil pengabdian mempunyai bobot seperti penelitian. Pengabdian tersebut memiliki hasil atau teori yang bisa dibagikan kepada khalayak lebih luas. Kelima, menjamurnya hasil-hasil inovasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, dan berakibat pada meningkatnya daya saing bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:
  1. Menerbitkan edaran atau ketentuan yang memandu perguruan tinggi keagamaan Islam untuk melakukan langkah terobosan dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelaksanaan penelitian;
  2. Memfasilitasi para dosen untuk dapat mengakses bantuan yang menghubungkan kepada para akademisi di luar negeri.
  3. Memberikan panduan penyusunan pelaporan untuk terciptannya transparansi pelaksanaan penggunaan dana bantuan penelitian.
  4. Memberikan bantuan stimulan untuk penguatan pengelolaan jurnal agar melibatkan para ahli (experts) lebih banyak, sehingga jurnal mengalami percepatan akreditasi.
  5. Memberikan bantuan stimulan untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian yang dipersiapkan untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal pada perguruan tinggi.
  6. Memberikan bantuan stimulan untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian yang dipersiapkan untuk dipublikasikan dalam bentuk buku.
  7. Memberikan panduan penyusunan pelaporan penelitian, agar menghasilkan produk yang dapat dipertanggungjawabkan baik berupa; buku, jurnal penelitian yang akreditasi/jurnal internasional, HAKI, dan inovasi-inovasi baru.

TUJUAN PROGRAM
Untuk perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan Islam bidang penelitian, program bantuan peningkatan mutu penelitian ini secara spesifik bertujuan:
  1. Meningkatkan kualitas kajian studi Islam (dirasah islamiyyah, Islamic studies) yang menjadi core dan spesifikasi kajian PTKI dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokalitas (local wisdom) keindonesiaan;
  2. Mengembangkan kajian ilmu-ilmu umum, seperti cabang ilmu sains, teknik, sosial, maupun humaniora yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman yang telah menjadi fokus kajian di lingkungan PTKI;
  3. Memberikan deskripsi, ekplorasi, eksplanasi, dan pemaknaan ulang berbagai fenomena/konstruksi sosial dan kebudayaan yang terkait dengan masalah-masalah keagamaan, khususnya yang terkait dengan pembangunan bidang agama dan keagamaan;
  4. Melakukan pemberdayaan (empowerment) melalui riset aksi untuk peningkatan mutu madrasah, pesantren, masjid, atau komunitas muslim yang menjadi dampingan PTKI.
  5. Memberikan alternatif solusi melalui penelitian terhadap peningkatan mutu layanan, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan good governance dalam sektor pendidikan dan kelembagaan Islam.

SASARAN DAN KELUARAN
Program bantuan ini merupakan dana bantuan penelitian sebagai bentuk penghargaan yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kajian disiplin ilmu menurut bidang keilmuan, yang diperuntukkan bagi para dosen dan fungsional peneliti di lingkungan PTKI.

Program ini diarahkan untuk menghasilkan hasil riset (dasar/terapan/pengembangan) yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sesuai dengan “core competency” rumpun ilmu masing-masing program studi, kebijakan dan sejenisnya.

Adapun yang dimaksud dengan jurnal ilmiah adalah jurnal terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Selain itu, bantuan penelitian ini juga diarahkan agar bisa mendapatkan HKI.

PERSYARATAN PENGUSULAN
Untuk mendapatkan bantuan penelitian, pengusul harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Syarat Umum:
Persyaratan pengusul program bantuan peningkatan mutu penelitian adalah:
  1. Dosen atau tenaga fungsional tetap lainnya pada PTKI;
  2. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Untuk anggota penelitian dapat melibatkan dosen yang telah mempunyai Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). 
  3. Untuk dosen Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Umum Swasta (PTU), ketua tim dipersyaratkan melampirkan SK pengangkatan dosen Fakultas Agama Islam yang telah dilegalisisir oleh pejabat yang berwenang.
  4. Membuat surat pernyataan, yang di dalamnya berisi pernyataan sebagai dosen Fakultas Agama Islam pada PTU, dan tidak dalam studi lanjut yang ditandatangani oleh pembuat pernyataan bermaterai 6000 dan harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  5. Pengusul, baik ketua tim maupun anggota tidak sedang mendapatkan beasiswa Kemenag RI dan tidak sedang kuliah dalam masa tugas belajar.
  6. Tidak sedang mendapatkan bantuan penelitian, publikasi ilmiah danpengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi asal pada tahun yang sama, kecuali pengusul mempunyai indeks i-10 sebanyak minimal 3 pada google scholar;
  7. Pengusul hanya boleh mendaftar satu klaster saja, misalnya sudah mengusulkan 1 judul bidang penelitian, tidak boleh mendaftar usulan pengabdian maupun publikasi ilmiah, yang mengusulkan usulan pengabdian tidak boleh mengusulkan usulan penelitian maupun publikasi ilmiah, begitu seterusnya, kecuali memiliki prestasi sebagaimana disebut pada huruf “6”.

Lampiran-Lampiran
Bahan Pembantu dalam Penyusunan Pelaporan Penelitian.
Lampiran ini adalah bahan pembantu bagi para dosen dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang diberikan kepada para peneliti. Meskipun demikian, pedoman pelaporan dalam lampiran ini dimungkinkan untuk dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang dihadapi masing-masing peneliti. Diantaranya:
  • Lembar Check List Dokumen 
  • Lembar Penilaian Meja (Desk Evaluasi) Proposal Penelitian Kompetitif Kolektif
  • Cover Proposal yang Memuat Data Lengkap Pengusul
  • Cover Proposal Penelitian
  • Lembar Rekomendasi
  • Surat Pernyataan
  • Contoh Cover Dalam Hasil Penelitian yang diterbitkan
  • Surat Pernyataan Tanggung JAWAB MUTLAK (SPTJM)

    Download Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI



    Download File:
    Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI.pdf
    Lampiran-Lampiran - Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI.docx

    Sumber: http://pendis.kemenag.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Bantuan Program Penelitian TA 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI. Semoga bisa bermanfaat.
    PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018

    Diposting oleh Pada 4/12/2018 10:09:00 AM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018. Download file format PDF.

    PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018
    PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018

    PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018:

    Sekolah Kedinasan adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara dengan pola ikatan dinas dan/atau pola pembibitan.

    Tujuan Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi/Taruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga Tahun 2018, untuk:
    1. Memperoleh pegawai negeri sipil dari lulusan sekolah kedinasan yang memiliki kompetensi spesifik yang dibutuhkan oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah;
    2. Memperoleh pegawai negeri sipil dari lulusan sekolah kedinasan yang memiliki karakteristik pribadi sebagai pelayan publik; dan
    3. Memperoleh pegawai negeri sipil dari lulusan Sekolah Kedinasan yang memiliki karakteristik sebagai pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Pelamar hanya boleh mendaftar di 1 (satu) Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga.

    Apabila pelamar diketahui mendaftar lebih dari 1 (satu) Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga, yang bersangkutan dinyatakan gugur. 

    Pelamar melakukan pendaftaran dilakukan secara daring/online melalui portal https://sscndikdin.bkn.go.id dan dilanjutkan dengan melengkapi proses pendaftaran pada masing-masing portal Sekolah Kedinasan.

    Tahapan seleksi Sekolah Kedinasan terdiri dari:
    1. Seleksi administrasi yang dilakukan oleh masing-masing panitia seleksi pada Kementerian/Lembaga;
    2. Seleksi kompetensi dasar dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) dan;
    3. Seleksi lanjutan dapat berupa tes kesehatan, tes kesamaptaan, tes psikologi, tes wawancara, dan tes lainnya yang dipersyaratkan oleh sekolah kedinasan di masing-masing Kementerian/Lembaga.

    Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar yaitu:
    1. 143 (seratus empat puluh tiga) untuk Tes Karakteristik Pribadi;
    2. 80 (delapan puluh) untuk Tes Intelegensia Umum; dan
    3. 75 (tujuh puluh lima) untuk Tes Wawasan Kebangsaan.

    Bobot Nilai ambang batas yaitu:
    1. TWK 35 (tiga puluh lima) soal dengan bobot nilai, menjawab salah 0 (nol), menjawab benar 5 (lima), dan tidak menjawab 0;
    2. TIU 30 (tiga puluh) soal dengan bobot nilai, menjawab salah 0 (nol), menjawab benar 5 (lima), dan tidak menjawab 0 (nol);
    3. TKP 35 (tiga puluh lima) soal dengan bobot nilai, apabila menjawab terendah 1 (satu) dan tertinggi 5 (lima) , serta tidak menjawab 0 (nol).
    Setiap peserta seleksi Sekolah Kedinasan wajib memenuhi nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar yang nilainya dikeluarkan secara resmi oleh Badan Kepegawaian Negara.

    Peserta seleksi yang memiliki nilai akhir yang sama pada seleksi lanjutan penentuan kelulusannya berdasarkan nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar.

    Apabila penentuan kelulusan masih sama, penentuan kelulusannya secara berurutan berdasarkan nilai TKP, TIU, dan TWK.

    Dalam hal penentuan kelulusan, penentuan kelulusan berdasarkan nilai rata-rata yang tertulis di ijazah Sekolah Lanjutan Atas/sederajat.

      Download PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018



      Download File:
      PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018.pdf

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file SPERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-MahasiswiTaruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada KementerianLembaga Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
      Juknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018

      Diposting oleh Pada 3/01/2018 08:01:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018. SK Ditjend PENDIS No. 7211 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018. Download file format PDF.

      Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018
      Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018 

      Juknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas SK Ditjend PENDIS No. 7211 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018:

      Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah:
      1. Memberikan acuan teknis dalam pelaksanaan dan pelaporan penelitian;
      2. Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian;
      3. Menjadi instruksi kerja penelitian pada PTKI.

      Petunjuk teknis ini merupakan acuan pelaksanaan penelitian bagi instansi- instansi sebagai berikut:
      1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengalokasikan APBN untuk pelaksanaan penelitian setiap tahunnya.
      2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; Perguruan tinggi keagamaan mengalokasikan anggaran untuk penelitian yang merupakan salah satu aspek Tri Dharma perguruan tinggi.

      Petunjuk teknis ini dijadikan acuan bagi penelitian yang bersumber dari:
      1. Anggaran pemerintah yang bersumber dari DIPA Kementerian Agama tahun berjalan.
      2. DIPA PTKIN, yang terdiri dari Rupiah Murni (RM), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), PNBP, dan BLU.

      Untuk meningkatkan kualitas penelitian, PTKIN didorong untuk melakukan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mekanisme sharing dana dengan perguruan tinggi lain, pemerintah dan dunia usaha/industri. Segala bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan melalui LP2M/P3M sebagai penanggung jawab penyelenggaraan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKI. 

      Anggaran penelitian yang dibiayai negara dicantumkan dalam akun tersendiri dengan sifat bantuan (block grant). Penelitian diarahkan pada mekanisme berbasis output sehingga luaran penelitian yang berkualitas dapat tercapai.

      Ketentuan pengusul bantuan penelitian sebagai berikut:
      1. Ketentuan Dosen; a. Dosen Tetap PNS atau non-PNS. b. Ber-NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus). c. Mempunyai jabatan fungsional. Pengecualian untuk klaster penelitian pembinaan/peningkatan kapasitas, jika dosen sudah ber-NIDN meski belum mempunyai jabatan fungsional dapat mengakses jenis bantuan pembinaan. d. Penelitian harus berbentuk tim dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang untuk penelitian dalam negeri, minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang untuk penelitian luar negeri dengan 1 anggota akademisi dari Universitas Luar Negeri yang menjadi mitra. Pengecualian untuk klaster penelitian pembinaan/kapasitas dan klaster penelitian dasar pengembangan program studi, dimungkinkan individual dan dapat bersifat afirmatif. e. Untuk kategori bantuan penelitian yang dikelola oleh PTKIN hanya diperuntukkan bagi dosen Tetap PNS atau non-PNS pada PTKIN, sedangkan bantuan penelitian yang dikelola oleh Direktorat PTKI baik bersumber dari BOPTN maupun sumber lainnya dapat diakses oleh dosen PTKIN dan PTKIS. f. Pendaftaran melalui http://litapdimas.kemenag.go.id
      2. Fungsional Peneliti, Pustakawan, laboran atau fungsional lainnya di PTKIN dapat mengajukan penelitian, dengan ketentuan; a. Tema penelitian yang diusulkan mendukung pengembangan kelembagaan PTKIN tempat bertugas. Tema dapat ditentukan oleh pemegang kebijakan pada PTKIN. b. Pendaftaran melalui http://litapdimas.kemenag.go.id
      3. Pengelola Jurnal; Ketentuan pengelola jurnal adalah sebagai berikut: a. Pengelola jurnal adalah sebuah tim minimal 2 orang maksimal 7 orang b. Ketua tim pengusul mempunyai ID pada litapdimas dan pendaftaran melalui http://litapdimas.kemenag.go.id. c. Ketua atau penanggung jawab jurnal yang mempunyai jabatan fungsional dosen atau fungsional lainnya dapat mengajukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

      Ada dua klasifikasi jenis bantuan baik yang bersumber dari BOPTN maupun non BOPTN, yaitu sebagai berikut:
      1. Bantuan Penelitian PTKIN; Yang dimaksud dengan dana bantuan penelitian PTKIN adalah bahwa sumber dana penelitian telah terintegrasi pada DIPA PTKIN masing-masing dengan berbagai sumbernya, dan dikelola berdasarkan ketentuan umum yang berlaku dan kebijakan lokal perguruan tinggi. Klaster penelitian yang dibiayai dari dana bantuan tersebut adalah: a) Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan b) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi c) Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan d) Penelitian Terapan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi e) Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional.
      2. Bantuan Penelitian Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; Yang dimaksud dengan Dana bantuan penelitian pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam baik yang bersumber dari BOPTN maupun non BOPTN dikelola berdasarkan ketentuan umum yang berlaku dan kebijakan Kementerian Agama. Adapun klaster bantuan program yang dikelola oleh Ditjen Pendis u.p. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam terdiri atas: a) Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan PTKIS b) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi PTKIS c) Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional. d) Penelitian Unggulan/Collaborative Research. e) Pengabdian Berbasis Riset. f) Penghargaan Publikasi pada Jurnal Internasional terindeks bereputasi. g) Bantuan Jurnal Pembinaan. h) International Disseminaton for Islamic Scholarly Works (IdiSchoW), yang terdiri dari: 1) Research Fellowships Dalam Negeri. 2) Sabbatical Leave/Research Fellowships Luar Negeri. 3) Diseminasi Internasional Disertasi. i) Penulisan Ensiklopedi Islam Indonesia (EIN). j) Penelitian Kebijakan (PKJ). k) Expose/Shortcourse Riset Berstandar Internasional (SCLN). l) Short Course Metodologi Penelitian bagi Dosen PTKI Dalam Negeri Penjelasan lebih teknis tentang jenis bantuan penelitian Direktorat PTKI ini akan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal tersendiri.

        Download Juknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018 

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018  ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        SK Ditjend PENDIS No. 7211 Tahun 2017 Tentang Juknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018 



        Download File:
        Juknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018 .pdf

        Sumber: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file SK Ditjend PENDIS No. 7211 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018 . Semoga bisa bermanfaat.
        Contoh Lampiran F Bidikmisi Format Microsoft Word

        Diposting oleh Pada 1/15/2018 07:44:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Contoh Lampiran F untuk persyaratan Bidikmisi Format Microsoft Word. Download file format .docx Microsoft Word.

        Contoh Lampiran F Bidikmisi Format Microsoft Word
        Contoh Lampiran F Bidikmisi Format Microsoft Word

        Contoh Lampiran F Bidikmisi Format Microsoft Word

        Lampiran F merupakan lampiran persetujuan dan tandatangan dari kepala sekolah (surat rekomendasi).

        Contoh lampiran bisa diunduh di :
        http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/sekolah/daftar/contohlampiran

        Catatan: Link tersebut otomatis mengunduh (download), tipe filenya jpg. Dipersilahkan untuk membuat kembali sesuai contoh dan untuk mengunggah (upload) ukuran file maksimal 300kb. Dan berikut ini contoh Lampiran F tersebut dalam format file .docx Microsoft Word.

          Download Contoh Lampiran F Bidikmisi Format Microsoft Word

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Lampiran F Bidikmisi Format Microsoft Word ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Contoh Lampiran F Bidikmisi Format Microsoft Word



          Download File:
          Contoh Lampiran F Bidikmisi Format Microsoft Word.docx

          Sumber: https://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Lampiran F Bidikmisi Format Microsoft Word. Semoga bisa bermanfaat.
          Panduan Pendaftaran Bidikmisi 2018-2019

          Diposting oleh Pada 1/15/2018 07:06:00 PM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Panduan Pendaftaran Bidikmisi Tahun 2018/2019. Download file format PDF.

          Panduan Pendaftaran Bidikmisi 2018-2019
          Panduan Pendaftaran Bidikmisi 2018-2019

          Panduan Pendaftaran Bidikmisi 2018-2019

          Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Panduan Pendaftaran Bidikmisi 2018-2019:

          Bidikmisi merupakan program pemerintah untuk memberikan akses pendidikan tinggi kepada masyarakat miskin untuk dapat memutus mata rantai kemiskinan. Sampai saat ini jumlah penerima Bidikmisi sudah mencapai angka 432.409 mahasiswa, sehingga berkontribusi untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi.

          Bidikmisi juga memiliki skema yang berbeda dengan bantuan biaya pendidikan lain, dengan filosofinya untuk menjemput penerima, Bidikmisi memberikan jaminan pembiayaan mulai dari pendaftaran sampai penerima Bidikmisi menuntaskan pendidikan tinggi.

          Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang memberikan fasilitas pembebasan biaya pendidikan dan subsidi biaya hidup. Bidikmisi diberikan kepada penerima selama 8 (delapan) semester untuk S1 / D4, 6 (enam) semester untuk D3, 4 (empat) semester untuk D2, dan 2 (dua) semester untuk D1. Besaran subsidi biaya hidup yang diberikan serendah-rendahnya Rp. 650.000,00 per bulan diberikan setiap 3 bulan. Adapun pembebasan biaya pendidikan mencakup semua biaya yang dibayarkan ke Perguruan Tinggi untuk kepentingan pendidikan.

          Persyaratan untuk mendaftar tahun 2018 adalah sebagai berikut:
          1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun 2018 dan 2017;
          2. Belum pernah ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi di perguruan tinggi;
          3. Usia paling tinggi pada saat diterima di perguruan tinggi adalah 21 tahun;
          4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria: a. Siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau sejenisnya; b. Pendapatan kotor orang tua/wali gabungan (suami + istri) setinggi-tingginya Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
          5. Pendidikan orang tua/wa tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4;
          6. Memiliki potensi akade erdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari Kepala Sekolah;
          7. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu di antara PTN atau PTS dengan ketentuan: a. PTN dengan pilihan seleksi masuk: 1) Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN); 2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMTPN); 3) Seleksi Mandiri PTN. b. Politeknik, UT, dan Institut Seni dan Budaya; c. PTS sesuai dengan pilihan seleksi masuk.

          MEKANISME PENDAFTARAN
          1.  Pendaftaran Daring (On line); Tata cara pendaftaran Bidikmisi melalui SNMPTN, SBMPTN, PMDK Politeknik atau Seleksi Mandiri Perguruan Tinggi secara online pada laman Bidikmisi (http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/) adalah sebagai berikut. a. Tahapan pendaftaran Bidikmisi; 1. Sekolah mendaftarkan diri sebagai institusi pemberi rekomendasi ke laman Bidikmisi dengan melampirkan hasil pindaian (scan) (Lampiran 1 bagian persetujuan dan tanda tangan) untuk mendapatkan nomor Kode Akses Sekolah; 2. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan memverifikasi pendaftaran dalam kurun waktu 1 x 24 jam pada hari dan jam kerja; 3. Sekolah merekomendasikan masing-masing siswa melalui laman Bidikmisi menggunakan kombinasi NPSN dan kode akses yang telah diverifikasi. 4. Sekolah memberikan nomor pendaftaran dan kode akses kepada masing-masing siswa yang sudah direkomendasikan; 5. Siswa mendaftar melalui laman Bidikmisi dan menyelesaikan semua tahapan yang diminta di dalam sistem pendaftaran. b. Siswa yang sudah menyelesaikan pendaftaran Bidikmisi mendaftar seleksi nasional atau mandiri yang telah diperoleh sesuai ketentuan masing-masing pola seleksi melalui alamat berikut: 1. SNMPTN melalui http://www.snmptn.ac.id 2. SBMPTN melalui http://www.sbmptn.ac.id 3. PMDK Politeknik melalui http://pmdk.politeknik.or.id 4. Seleksi Mandiri PTN sesuai ketentuan masing-masing PTN. 5. Seleksi Mandiri PTS sesuai ketentuan masing masing PTS. 6. Siswa yang mendaftar dan ditentukan lolos melalui seleksi masuk. melengkapi berkas, dan berkas dibawa pada saat pendaftaran ulang, yaitu: a. Kartu peserta dan formulir pendaftaran program Bidikmisi yang dicetak dari laman Bidikmisi; b. Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau bantuan pemerintah sejenis lainnya (jika ada); c. Siswa yang belum memenuhi syarat butir (b) di atas, harus membawa Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat; d. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang Susunan Keluarga; e. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan/ atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang tua/wali-nya; f. Berkas pendukung lainnya yang diminta oleh perguruan tinggi dan Kopertis.

          MEKANISME PENETAPAN
          Bagi calon mahasiswa penerima Bidikmisi yang telah dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:
          1. Verifikasi kelayakan penerima Bidikmisi oleh perguruan tinggi dan Kopertis;
          2. Penetapan mahasiswa penerima Bidikmisi oleh perguruan tinggi dan Kopertis.

          KELUHAN DAN ADUAN
          Keluhan dan aduan terkait dengan Bidikmisi bisa diajukan melalui laman helpdesk Bidikmisi, yaitu :
          email: bidikmisi@ristekdikti.go.id 
          facebook: facebook.com/program.bidik.misi
          Twitter: @bidikmisi

            Download Panduan Pendaftaran Bidikmisi 2018-2019

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Panduan Pendaftaran Bidikmisi 2018-2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

            Panduan Pendaftaran Bidikmisi 2018-2019



            Download File:
            PEDOMAN BIDIKMISI 2018.pdf

            Sumber: https://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Panduan Pendaftaran Bidikmisi 2018-2019. Semoga bisa bermanfaat.
            Informasi Persyaratan dan Jadwal SNMPTN 2018

            Diposting oleh Pada 1/13/2018 02:09:00 AM dengan No comments

            Berikut ini adalah Informasi Umum, Persyaratan dan Jadwal SNMPTN 2018. Download file Informasi SNMPTN 2018 format PDF.

            Informasi Persyaratan dan Jadwal SNMPTN 2018
            Informasi Umum, Persyaratan dan Jadwal SNMPTN 2018

            Informasi Umum, Persyaratan dan Jadwal SNMPTN 2018

            Berikut ini keterangan mengenai Informasi Persyaratan dan Jadwal SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri ) Tahun 2018, dikutip dari laman resmi SNMPTN 2018:

            Tujuan SNMPTN adalah:
            • Memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
            • Memberikan peluang kepada PTN untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi.

            Ketentuan Umum
            • SNMPTN dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) bagi SMA/SMK/MA atau sederajat dengan masa belajar 3 (tiga) tahun atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi SMK dengan masa belajar 4 (empat) tahun, serta portofolio akademik.
            • Sekolah yang siswanya mengikuti SNMPTN harus mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan mengisikan data prestasi siswa di PDSS.
            • Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), memiliki prestasi unggul, dan rekam jejak prestasi akademik di PDSS.
            • Siswa yang akan mendaftar SNMPTN wajib membaca informasi pada laman PTN yang dipilih tentang ketentuan yang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di PTN tersebut.

            Ketentuan Khusus
            Persyaratan Sekolah
            Sekolah yang siswanya berhak mengikuti SNMPTN adalah:SMA/SMK/MA atau sederajat (termasuk SRI di luar negeri) yang mempunyai NPSN dan telah mengisi PDSS dengan lengkap dan benar.

            Persyaratan Siswa Pendaftar
            Siswa SMA/SMK/MA atau sederajat (termasuk SRI di luar negeri) kelas terakhir pada tahun 2018 yang memenuhi persyaratan.
            Memiliki prestasi unggul yaitu calon peserta masuk peringkat terbaik di sekolah, dengan ketentuan berdasarkan akreditasi sekolah sebagai berikut:
            • akreditasi A, 50% terbaik di sekolahnya;
            • akreditasi B, 30% terbaik di sekolahnya;
            • akreditasi C, 10% terbaik di sekolahnya;
            • belum terakreditasi, 5% terbaik di sekolahnya.
            • Pemeringkatan dilakukan oleh Panitia Pusat berdasarkan data PDSS.
            • Memiliki NISN dan terdaftar pada PDSS,
            • Memiliki nilai rapor semester 1 sampai semester 5 (bagi siswa SMA/SMK/MA atau sederajat tiga tahun) atau nilai rapor semester 1 sampai semester 7 (bagi SMK empat tahun) yang telah diisikan pada PDSS.
            • Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN (dapat dilihat pada laman PTN bersangkutan).

            Penerimaan di PTN
            Peserta diterima di PTN, jika:
            • lulus satuan pendidikan SMA/SMK/MA atau sederajat;
            • lulus SNMPTN 2018; dan
            • lolos verifikasi data dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN penerima.

            Tahapan Mengikuti SNMPTN
            Tahapan mengikuti SNMPTN dilakukan sebagai berikut:

            Pengisian dan Verifikasi PDSS
            • Kepala Sekolah atau yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah mengisi data sekolah dan siswa di PDSS harus melalui laman http://pdss.snmptn.ac.id.
            • Kepala Sekolah atau yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah mendapatkan password yang akan digunakan oleh siswa untuk melakukan verifikasi.
            • Siswa melakukan verikasi data rekam jejak prestasi akademik (nilai rapor) yang diisikan oleh Kepala Sekolah atau yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah dengan menggunakan NISN dan password.
            • Apabila siswa tidak melaksanakan verifikasi data rekam jejak prestasi akademik (nilai rapor) yang diisikan oleh Kepala Sekolah atau yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah, data yang diisikan dianggap benar dan tidak dapat diubah setelah waktu verifikasi berakhir.

            Pemeringkatan
            Panitia Pusat, melalui sistem, membuat pemeringkatan siswa berdasarkan nilai mata pelajaran sebagai berikut.
            • Jurusan IPA: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, dan Biologi.
            • Jurusan IPS: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi.
            • Jurusan Bahasa: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sastra Indonesia, Antropologi, dan salah satu Bahasa Asing.
            • SMK: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kompetensi Keahlian (Teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan).
            Berdasarkan pemeringkatan prestasi akademik yang dilakukan Panitia Pusat, siswa yang memenuhi syarat diizinkan untuk mendaftar SNMPTN 2018.

            Pendaftaran SNMPTN
            • Siswa Pendaftar yang memenuhi kriteria pemeringkatan, menggunakan NISN dan password login ke laman SNMPTN 2018 http://www.web.snmptn.ac.id untuk melakukan pendaftaran.
            • Siswa Pendaftar mengisi biodata, pilihan PTN, dan pilihan program studi, serta mengunggah (upload) pasfoto resmi terbaru dan dokumen prestasi tambahan (jika ada). Pendaftar harus membaca dan memahami seluruh ketentuan yang berlaku pada PTN yang akan dipilih.
            • Siswa Pendaftar pada program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio dan dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah menggunakan pedoman yang dapat diunduh dari laman http://www.snmptn.ac.id.
            • Siswa Pendaftar mencetak Kartu Bukti Pendaftaran sebagai tanda bukti peserta SNMPTN.
            • Sekolah dan/atau pendaftar yang mengalami kesulitan akses Internet dapat melakukan pengisian PDSS dan pendaftaran SNMPTN di PLASA TELKOM di seluruh Indonesia.

            Jadwal SNMPTN
            Jadwal pelaksanaan SNMPTN adalah sebagai berikut:
            • Pengisian dan Verifikasi PDSS 13 Januari – 10 Februari 2018
            • Pendaftaran SNMPTN 21 Februari – 6 Maret 2018
            • Pengumuman Hasil Seleksi 17 April 2018
            • Proses verifikasi dokumen peserta dan/atau pendaftaran ulang di PTN masing-masing bagi yang lulus seleksi dilaksanakan hari Selasa, 8 Mei 2018 (bersamaan dengan pelaksanaan ujian tertulis SBMPTN 2018).

            Jumlah Pilihan PTN dan Program Studi
            • Pendaftar dapat memilih sebanyak-banyaknya 2 (dua) PTN. Apabila memilih 2 (dua) PTN, salah satu PTN harus berada di provinsi yang sama dengan SMA/MA/SMK asalnya, apabila memilih satu PTN, pendaftar boleh memilih PTN yang berada di provinsi mana pun.
            • Pendaftar dapat memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) program studi dengan ketentuan 1 (satu) PTN maksimal 2 (dua) program studi.
            • Urutan pilihan PTN dan program studi menyatakan prioritas pilihan.
            • Siswa SMK hanya diizinkan memilih program studi yang relevan dan ditentukan oleh masing-masing PTN.
            • Daftar program studi dan daya tampung SNMPTN tahun 2018 dapat dilihat pada laman http://www.snmptn.ac.id selama periode pendaftaran.

            Biaya
            Pendaftar tidak dipungut biaya apa pun. Biaya penyelenggaraan SNMPTN sepenuhnya ditanggung Pemerintah.

              Download Informasi Umum, Persyaratan dan Jadwal SNMPTN 2018

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Informasi Umum, Persyaratan dan Jadwal SNMPTN 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

              Informasi Umum, Persyaratan dan Jadwal SNMPTN 2018



              Download File:
              Informasi Persyaratan dan Jadwal SNMPTN 2018.pdf

              Sumber: http://www.snmptn.ac.id

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai Informasi Umum, Persyaratan dan Jadwal SNMPTN 2018. Semoga bisa bermanfaat.
              Informasi Persyaratan dan Jadwal SBMPTN 2018

              Diposting oleh Pada 1/13/2018 01:20:00 AM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas Informasi Persyaratan dan Jadwal SBMPTN 2018. Download file Leaflet format PDF.

              Informasi Persyaratan dan Jadwal SBMPTN 2018
              Informasi Persyaratan dan Jadwal SBMPTN 2018

                Download Leaflet SBMPTN 2018

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Leaflet Informasi Persyaratan dan Jadwal SBMPTN 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

                Informasi Persyaratan dan Jadwal SBMPTN 2018



                Download File:
                Leaflet SBMPTN 2018.pdf


                Informasi Persyaratan dan Jadwal SBMPTN 2018

                Berikut ini keterangan mengenai Informasi Persyaratan dan Jadwal SBMPTN 2018, dikutip dari laman resmi SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri )Tahun 2018:

                Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di atas, jalur penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Mandiri.

                SBMPTN 2018 merupakan seleksi berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) atau Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) atau kombinasi hasil ujian tulis dan ujian keterampilan calon Mahasiswa, dilakukan secara bersama di bawah koordinasi Panitia Pusat.

                Pembiayaan penyelenggaraan SBMPTN dibebankan kepada peserta seleksi dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Peserta SBMPTN dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan mempunyai prestasi akademik tinggi dapat mengajukan dana bantuan biaya pendidikan Bidikmisi.

                Informasi SBMPTN ini meliputi ketentuan dan persyaratan umum, tata cara pembayaran biaya seleksi, tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan, dan jumlah pilihan PTN serta program studi. Secara rinci, informasi lengkap mengenai SBMPTN 2018 dapat dilihat di laman http://www.sbmptn.ac.id.

                Seleksi bersama penerimaan mahasiswa baru di lingkungan PTN melalui ujian tulis telah menunjukkan berbagai keunggulan dan keuntungan, baik bagi peserta, PTN, maupun bagi kepentingan nasional. Bagi peserta, keuntungan seleksi bersama adalah lebih efisien, murah, dan fleksibel dengan adanya mekanisme lintas wilayah.

                SBMPTN adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui ujian tulis atau kombinasi hasil ujian tulis dan ujian keterampilan. Pelaksanaan SBMPTN tahun 2018 terdiri atas Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) dan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2016, 2017, dan 2018 dari pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) dan sederajat, serta lulusan Paket C tahun 2016, 2017, dan 2018. Pada tahun ini Panitia Pusat akan melakukan peningkatan layanan peserta UTBK.

                Ujian tulis yang terdiri atas UTBC dan UTBK menggunakan soal-soal ujian yang dirancang sesuai kaidah akademik pengembangan tes. Ujian tulis SBMPTN dirancang untuk mengukur kemampuan dasar yang dapat memprediksi keberhasilan calon mahasiswa di semua program studi, yakni kemampuan penalaran tingkat tinggi (higher order thinking), yang meliputi potensi akademik, penguasaan bidang studi dasar, bidang sains dan teknologi (saintek), serta bidang sosial dan humaniora (soshum). Selain mengikuti UTBC atau UTBK, peserta yang memilih program studi Ilmu Seni dan/atau Keolahragaan diwajibkan mengikuti ujian keterampilan (UK).

                Tujuan SBMPTN adalah
                1. menyeleksi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesai­kan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu;
                2. memberi kesempatan bagi calon mahasiswa untuk memilih lebih dari satu PTN lintas wilayah.

                Ketentuan Umum
                SBMPTN 2018 merupakan seleksi yang dilakukan oleh PTN di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kementerian Agama secara bersama di bawah koordinasi Panitia Pusat dengan seleksi berdasarkan hasil UTBC atau UTBK, atau kombinasi hasil ujian tulis dan/atau ujian keterampilan.

                Persyaratan
                Pendaftaran
                • Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat atau Paket C tahun 2016 dan 2017 harus memiliki ijazah.
                • Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat atau Paket C tahun 2018 minimal harus memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL) yang sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang dibubuhi cap/stempel yang sah.
                • Peserta seleksi memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran pembelajaran di program studinya.

                Penerimaan
                Peserta seleksi lulus pendidikan SMA/SMK/MA atau sederajat atau Paket C, lulus SBMPTN 2018, sehat, dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN penerima.

                Prosedur Pendaftaran
                Pendaftaran SBMPTN 2018 dilakukan secara online. Tata cara pendaftaran secara lengkap dapat dilihat pada laman http://pendaftaran.sbmptn.ac.id.

                Tata cara pengisian borang pendaftaran ujian tulis dan keterampilan dapat diunduh (download) dari laman http://download.sbmptn.ac.id mulai tanggal 29 Maret 2018.

                Pendaftaran online UTBC dan UTBK mulai tanggal 5 April 2018 pukul 08.00 WIB dan berakhir tanggal 27 April 2018 pukul 22.00 WIB. Pendaftaran online UTBK akan ditutup apabila jumlah kuota pendaftar telah terpenuhi.

                Jenis Ujian
                Ujian Tulis (UTBC atau UTBK)
                Materi Ujian Tulis terdiri atas:
                • Tes Kemampuan dan Potensi Akademik (TKPA) terdiri atas mata uji Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, TPA Verbal, TPA Numerikal, dan TPA Figural.
                • Tes Kemampuan Dasar Sains dan Teknologi (TKD Saintek) terdiri atas mata uji Matematika IPA, Biologi, Kimia, dan Fisika.
                • Tes Kemampuan Dasar Sosial dan Humaniora (TKD Soshum) terdiri atas mata uji Sosiologi, Sejarah, Geografi, dan Ekonomi.
                Ujian tulis dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) atau Ujian Berbasis Komputer (UTBK).

                Ujian Keterampilan
                Ujian Keterampilan (UK) diperuntukkan bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan keolahragaan terdiri atas:
                • UK Seni Rupa, Kriya, dan Desain berupa Tes Menggambar, serta Tes Pengetahuan dan Wawasan. Soal tes dibedakan dalam 3 (tiga) kategori sesuai bidang studi yaitu UK Seni Rupa, UK Kriya, dan UK Desain. 
                • UK Tari berupa Tes Tari Bentuk, Tes Kreativitas, Imitasi Gerak, serta Tes Pengetahuan dan Wawasan (dalam bentuk wawancara).
                • UK Musik, Seni Karawitan dan Etnomusikologi berupa Tes Musikalitas, Tes Praktik Instrumen, serta Tes Pengetahuan dan Wawasan (dalam bentuk wawancara). Soal tes dibedakan dalam 2 (dua) kategori sesuai bidang studi yaitu UK Musik atau UK Seni Karawitan dan Etnomusikologi.
                • UK Teater dan Seni Pertunjukan berupa Tes Praktik Monolog, Tes Pantomim/Baca Puisi, serta Tes Pengetahuan dan Wawasan (dalam bentuk wawancara)
                • UK Fotografi, Film dan Televisi yang dibedakan dalam 2 (dua) kategori sesuai bidang studi yaitu UK Fotografi berupa Tes Praktik Fotografi serta Tes Pengetahuan dan Wawasan (dalam bentuk wawancara), atau UK Film dan Televisi berupa Tes Praktik Membuat Storyboard serta Tes Pengetahuan dan Wawasan (dalam bentuk wawancara).
                • UK Olahraga berupa Tes Kesehatan dan Tes Keterampilan Motorik.

                Kelompok Ujian
                Kelompok ujian tulis SBMPTN terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
                1. Kelompok Ujian Sains dan Teknologi (Saintek) dengan materi ujian TKPA dan TKD Saintek.
                2. Kelompok Ujian Sosial dan Humaniora (Soshum) dengan materi ujian TKPA dan TKD Soshum.
                3. Kelompok Ujian Campuran dengan materi ujian TKPA, TKD Saintek, dan TKD Soshum.
                Setiap peserta dapat memilih kelompok ujian Saintek, Soshum, atau Campuran.

                Kelompok Program Studi dan Jumlah Pilihan
                Program Studi yang ada di PTN dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Saintek dan kelompok Soshum.

                Peserta dapat memilih program studi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) program studi dengan ketentuan sebagai berikut:
                • Jika program studi yang dipilih semuanya dari kelompok Saintek, peserta mengikuti kelompok ujian Saintek.
                • Jika program studi yang dipilih semuanya dari kelompok Soshum, peserta mengikuti kelompok ujian Soshum.
                • Jika program studi yang dipilih terdiri atas kelompok Saintek dan Soshum, peserta mengikuti kelompok ujian Campuran.

                Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan.
                • Peserta ujian yang hanya memilih 1 (satu) program studi dapat memilih program studi di PTN mana pun.
                • Peserta ujian yang memilih 2 (dua) atau 3 (tiga) program studi, salah satu program studi pilihannya harus di PTN yang berada dalam satu wilayah pendaftaran dengan tempat peserta mengikuti ujian. Pilihan Program Studi yang lain dapat di PTN yang berada di luar wilayah pendaftaran tempat peserta mengikuti ujian.

                Daftar wilayah pendaftaran, program studi, daya tampung per PTN tahun 2018, dan jumlah peminat program studi per PTN tahun 2017 dapat dilihat di laman http://www.sbmptn.ac.id mulai tanggal 29 Maret 2018.

                Biaya Seleksi
                • Biaya seleksi yang ditanggung oleh peserta adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
                • Biaya seleksi dapat dibayarkan melalui salah satu bank berikut: Bank Mandiri, BNI, atau BTN.
                • Biaya seleksi yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apa pun.

                Jadwal Ujian
                Ujian Tulis (UTBC dan UTBK):
                UTBC dan UTBK dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018.

                Ujian Keterampilan :
                Ujian Keterampilan dilaksanakan pada hari Rabu dan/atau Jumat, tanggal 9 dan/atau 11 Mei 2018.

                Pengumuman Hasil Seleksi
                Hasil ujian akan diumumkan pada hari Selasa, 3 Juli 2018 mulai pukul 17.00 WIB dan dapat diakses di laman http://pengumuman.sbmptn.ac.id.


                Peserta Pelamar Program Bidikmisi
                Pendaftaran Bidikmisi dibuka pada hari Senin, 15 Januari 2018, pukul 15.00 WIB melalui laman http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id.

                Calon peserta penerima Bidikmisi terlebih dahulu harus mempelajari prosedur pendaftaran program Bidikmisi melalui laman http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id.

                Calon peserta penerima Bidikmisi terlebih dahulu harus mendaftar ke laman http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id.

                Calon peserta penerima Bidikmisi yang dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti akan memperoleh Kode Akses Pendaftaran (KAP) dan Personal Indentification Number (PIN) untuk mendaftar SBMPTN 2018 dan tidak harus membayar biaya seleksi.

                Calon peserta penerima Bidikmisi yang dinyatakan tidak diterima melalui SNMPTN 2018, dapat menggunakan KAP dan PIN (yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti) untuk mendaftar SBMPTN 2018, tanpa harus membayar biaya seleksi.

                Calon peserta penerima Bidikmisi yang telah dinyatakan lulus melalui SNMPTN 2018 dan berkeinginan untuk mendaftar SBMPTN 2018, maka calon peserta harus memperoleh KAP dan PIN baru melalui laman http://pendaftaran.sbmptn.ac.id. Selanjutnya, calon peserta harus mendaftar SBMPTN 2018 melalui laman http://pendaftaran.sbmptn.ac.id dengan menggunakan KAP dan PIN baru untuk memperoleh slip pembayaran guna membayar biaya seleksi SBMPTN 2018 ke Bank Mandiri, BNI, atau BTN.

                Laman Resmi dan Alamat Panitia Pusat
                Informasi resmi SBMPTN 2018 dapat diakses melalui laman http://www.sbmptn.ac.id
                Informasi resmi dapat diakses melalui http://halo.sbmptn.ac.id, dan call center 0804 1 456 456.
                Alamat Panitia Pusat SBMPTN 2018:
                Gedung dr. Prakosa (Lt.2)
                Kantor Pusat Universitas Sebelas Maret
                Jl. Ir. Sutami No 36A, Kentingan Surakarta 57126
                Telp. 0271-7890329, Fax. 0271-636268
                Email: panpus.snmptn.sbmptn@mail.uns.ac.id

                Lain-lain
                Segala perubahan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan SBMPTN 2018 akan diinformasikan melalui laman http://www.sbmptn.ac.id
                Sumber: http://www.sbmptn.ac.id

                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai Informasi Persyaratan dan Jadwal SBMPTN 2018. Semoga bisa bermanfaat.
                Undang-Undang Tentang Pendidikan Tinggi

                Diposting oleh Pada 11/12/2017 01:52:00 AM dengan No comments

                Berikut ini adalah berkas Undang-Undang Tentang Pendidikan Tinggi yaitu UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Download file format PDF dan .docx Microsoft Word.

                Undang-Undang Tentang Pendidikan Tinggi
                Undang-Undang Tentang Pendidikan Tinggi

                UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

                Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi:

                Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

                Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.

                Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

                Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

                Pendidikan Tinggi berasaskan:
                a. kebenaran ilmiah;
                b. penalaran; 
                c. kejujuran; 
                d. keadilan;
                e. manfaat;
                f. kebajikan;
                g. tanggung jawab;
                h. kebhinnekaan; dan 
                i. keterjangkauan.

                Pendidikan Tinggi berfungsi:
                a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

                b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan

                c. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

                Pendidikan Tinggi bertujuan:
                a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;

                b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;

                c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan

                d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

                  Download Undang-Undang Tentang Pendidikan Tinggi yaitu UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

                  Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



                  Download File:

                  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.pdf
                  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.docx


                  Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Semoga bisa bermanfaat.
                  Standar Pendidikan Guru Menurut Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017

                  Diposting oleh Pada 9/29/2017 01:59:00 AM dengan No comments

                  Berikut ini adalah berkas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. Download file format PDF.

                  Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru
                  Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru

                  Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru

                  Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru:

                  PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
                  TENTANG
                  STANDAR PENDIDIKAN GURU

                  BAB I KETENTUAN UMUM

                  Pasal 1
                  Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
                  1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
                  2. Standar Pendidikan Guru adalah kriteria minimal program sarjana pendidikan dan program pendidikan profesi guru.
                  3. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
                  4. Program Sarjana Pendidikan adalah program pendidikan akademik untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang diselenggarakan oleh LPTK.
                  5. Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah.
                  6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
                  7. Pembelajaran Mikro adalah pembelajaran keterampilan dasar mengajar dengan menggunakan latar, peserta didik, kompetensi, materi, dan sesi terbatas.
                  8. Pengenalan Lapangan Persekolahan yang selanjutnya disingkat PLP adalah proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
                  9. Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kegiatan mahasiswa peserta Program PPG untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran di sekolah mitra.
                  10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
                  11. Guru Pamong adalah Guru yang ditugaskan untuk mendampingi, membimbing, memberi inspirasi, dan mengevaluasi mahasiswa yang melaksanakan PLP dan PPL. 
                  12. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada suatu Program Studi.
                  13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.
                  14. Tutor adalah pendidik profesional yang berfungsi memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal.
                  15. Sekolah Laboratorium adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh LPTK dan/atau bekerja sama dengan LPTK, berfungsi sebagai tempat berlatih mahasiswa Program Sarjana Pendidikan dan/atau Program PPG serta sebagai tempat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan ilmu dan praksis pendidikan.
                  16. Sekolah Mitra adalah satuan pendidikan yang menjadi mitra kerja sama LPTK dan berfungsi sebagai tempat berlatih mahasiswa Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.
                  17. Asrama Mahasiswa adalah unit pelayanan yang terintegrasi dalam struktur dan tata kelola perguruan tinggi untuk memberikan layanan hunian, bimbingan, dan pengembangan diri mahasiswa.
                  18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan tinggi.
                  19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 

                  Pasal 2
                  Standar Pendidikan Guru mencakup:
                  a. Program Sarjana Pendidikan; dan 
                  b. Program PPG.

                  Pasal 3

                  (1) Standar Pendidikan Guru berfungsi sebagai acuan bagi program pendidikan Guru untuk menghasilkan Guru profesional melalui:
                  a. perumusan sistem penerimaan mahasiswa baru;
                  b. capaian pembelajaran, isi, proses, dan penilaian hasil pembelajaran;
                  c. pengembangan penelitian ilmu pendidikan dan keguruan;
                  d. pengembangan pengabdian kepada masyarakat;
                  e. pengembangan fasilitas dan sumber belajar;
                  f. pelaksanaan PLP dan PPL;
                  g. pengembangan profesionalisme Dosen; dan
                  h. penyelenggaraan Sekolah Laboratorium, Sekolah Mitra, dan/atau satuan pendidikan lainnya.

                  (2) Standar Pendidikan Guru bertujuan untuk:
                  a. menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi Guru yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG;
                  b. menetapkan kriteria minimal dalam berbagai aspek penyelenggaraan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG;
                  c. mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal untuk Program Sarjana Pendidikan serta Program PPG; dan
                  d. menetapkan mekanisme pelaksanaan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG. 

                  BAB II PELAKSANAAN

                  Pasal 4
                  (1) Pendidikan Guru dilaksanakan dalam bentuk Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.

                  (2) Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LPTK yang ditetapkan oleh Menteri.

                  (3) Pendidikan Guru bersifat nasional dan bertujuan untuk menghasilkan Guru sebagai pendidik profesional yang nasionalis dan memiliki wawasan global sesuai dengan kebutuhan nasional, lokal, dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

                  Pasal 5
                  (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG dilakukan melalui sistem penerimaan mahasiswa baru.

                  (2) Sistem penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
                  a. seleksi kemampuan akademik; dan
                  b. seleksi bakat, minat, kepribadian, dan kesamaptaan.

                  (3) Seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

                  (4) Seleksi bakat, minat, kepribadian, dan kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh LPTK.

                  (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi bakat, minat, kepribadian, dan kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

                  BAB III
                  STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN

                  Pasal 6
                  Standar Pendidikan Program Sarjana Pendidikan terdiri atas:
                  a. standar kompetensi lulusan;
                  b. standar isi;
                  c. standar proses;
                  d. standar penilaian;
                  e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
                  f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
                  g. standar pengelolaan; dan 
                  h. standar pembiayaan;

                  Bagian Kesatu
                  Standar Kompetensi Lulusan

                  Pasal 7
                  (1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.

                  (2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
                  a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
                  b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 6 (enam) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

                  (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aspek akademik kependidikan dan bidang keilmuan dan/atau keahlian.

                  (4) Aspek akademik kependidikan dan bidang keilmuan dan/atau keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
                  a. kompetensi pemahaman peserta didik;
                  b. kompetensi pembelajaran yang mendidik;
                  c. kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian; dan
                  d. kompetensi sikap dan kepribadian.

                  (5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek akademik kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

                  (6) Bidang keilmuan dan/atau keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi filsafat keilmuan, substansi, struktur, pola pikir, tradisi keilmuan, dan perkembangan keilmuan.

                  Bagian Kedua
                  Standar Isi

                  Pasal 8
                  (1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan antara materi pembelajaran dengan substansi keilmuan Program Sarjana Pendidikan.

                  (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isi pembelajaran terkait pengembangan:
                  a. kompetensi pemahaman peserta didik;
                  b. kompetensi pembelajaran yang mendidik;
                  c. kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian; dan
                  d. kompetensi sikap dan kepribadian.

                  (3) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

                  (4) Substansi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi filsafat keilmuan, substansi, struktur, pola pikir, tradisi keilmuan, dan perkembangan keilmuan. 

                  Bagian Ketiga
                  Standar Proses

                  Pasal 9
                  (1) Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada Program Sarjana Pendidikan untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

                  (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
                  a. karakteristik proses pembelajaran;
                  b. perencanaan proses pembelajaran;
                  c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.

                  (3) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas sifat:
                  a. interaktif;
                  b. holistik;
                  c. integratif;
                  d. saintifik;
                  e. kontekstual;
                  f. tematik;
                  g. efektif;
                  h. kolaboratif;
                  i. inovatif; dan
                  j. berpusat pada mahasiswa.

                  (4) Proses pembelajaran Program Sarjana Pendidikan menerapkan prinsip:
                  a. Dosen sebagai model yang dimaknai sebagai panutan bagi mahasiswa calon pendidik; dan
                  b. pengalaman otentik dimaknai bahwa mahasiswa calon pendidik memperoleh pengalaman pembelajaran langsung sedini mungkin dalam situasi nyata di satuan pendidikan. 

                  (5) Perencanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c menerapkan konsep integritas akademik.

                  (6) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk:
                  a. kuliah;
                  b. responsi dan tutorial;
                  c. seminar atau yang setara;
                  d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan; dan
                  e. pengayaan dan remediasi untuk mahasiswa yang belum memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan.

                  (7) Praktikum dan praktik lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan dalam bentuk:
                  a. Pembelajaran Mikro; dan b. PLP.

                  (8) Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan untuk melatih keterampilan mengajar yang meliputi:
                  a. perencanaan yang dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen pembimbing;
                  b. pelaksanaan pembelajaran di laboratorium;
                  c. penilaian dan pemberian umpan balik langsung dilakukan Dosen; dan
                  d. pengayaan dan remediasi.

                  (9) Beban belajar Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit 2 (dua) sks.

                  (10) PLP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
                  a. perencanaan dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen pembimbing dan Guru Pamong;
                  b. pelaksanaan di Sekolah Laboratorium dan/atau di satuan pendidikan;
                  c. pelaporan hasil pengamatan; 
                  d. penilaian dan pemberian umpan balik langsung dilakukan Dosen dan Guru Pamong; dan
                  e. beban belajar untuk kegiatan PLP paling sedikit 4 (empat) sks.

                  (11) Penyelesaian Program Sarjana Pendidikan diakhiri dengan penyusunan deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir atau karya ilmiah yang setara, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

                  (12) Beban belajar mahasiswa Program Sarjana Pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

                  Bagian Keempat
                  Standar Penilaian

                  Pasal 10
                  (1) Standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.

                  (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan di perguruan tinggi dan Sekolah Mitra dan/atau satuan pendidikan yang terdiri atas:
                  a. penilaian hasil pembelajaran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
                  b. penilaian program PLP yang dilakukan Guru Pamong dan Dosen pembimbing.

                  (3) Program Sarjana Pendidikan diakhiri dengan ujian hasil penyusunan deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir, atau karya ilmiah yang setara.

                  (4) Lulusan Program Sarjana Pendidikan berhak memperoleh ijazah dan gelar Sarjana Pendidikan. 

                  Bagian Kelima
                  Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

                  Pasal 11
                  (1) Standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi Dosen, Guru Pamong, Tutor, dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan Guru dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.

                  (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan.

                  (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlatar belakang sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu.

                  (4) Guru Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan dan bersertifikat pendidik.

                  (5) Guru Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki jabatan paling rendah Guru Muda.

                  (6) Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan berlatar belakang bidang pendidikan atau nonpendidikan sesuai dengan bidang keahlian yang diampu.

                  (7) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi akademik, tugas, dan fungsi.

                  (8) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahlian. 

                  Bagian Keenam
                  Standar Sarana dan Prasarana

                  Pasal 12
                  (1) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.

                  (2) LPTK penyelenggara Program Sarjana Pendidikan harus memenuhi syarat sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana diatur pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memiliki:
                  a. laboratorium Pembelajaran Mikro; dan
                  b. pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi.

                  (3) Laboratorium Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berfungsi sebagai sarana untuk praktik keterampilan mengajar secara terbatas.

                  (4) Laboratorium Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
                  a. sarana dan prasarana penunjang Pembelajaran Mikro;
                  b. laboratorium sains dan/atau teknologi;
                  c. studio;
                  d. praktik bengkel; dan
                  e. jenis laboratorium lain yang relevan.

                  (5) Sarana dan prasarana penunjang Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit terdiri atas:
                  a. ruang monitor;
                  b. ruang praktik; dan
                  c. ruang pengendali. 

                  (6) Pusat sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satuan pengelolaan yang bertugas untuk menyusun, mengembangkan, dan menyediakan:
                  a. bahan ajar;
                  b. bahan uji; atau
                  c. produk akademik.

                  (7) Pusat sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu tim paling sedikit terdiri atas ahli dalam bidang:
                  a. teknologi informasi dan komunikasi;
                  b. penelitian pendidikan; dan
                  c. teknologi pembelajaran.

                  (8) Sarana dan prasarana tersedia secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

                  Bagian Ketujuh
                  Standar Pengelolaan

                  Pasal 13
                  (1) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.

                  (2) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

                  (3) Pengelolaan PLP dilakukan oleh unit program pengalaman lapangan atau sebutan lain, bekerja sama dengan Program Studi dan satuan pendidikan.

                  (4) PLP dikoordinasikan baik secara internal maupun eksternal oleh lembaga khusus yang dapat berbentuk unit pelaksana atau bentuk lain. 

                  Bagian Kedelapan
                  Standar Pembiayaan

                  Pasal 14
                  Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

                  BAB IV
                  STANDAR PENELITIAN PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN

                  Pasal 15
                  (1) Standar penelitian Program Sarjana Pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

                  (2) Standar penelitian Program Sarjana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
                  a. kedalaman dan keluasan bidang pendidikan dan keguruan; dan
                  b. keunggulan bidang pendidikan dan keguruan.

                  (3) Lembaga penyelenggara Program Sarjana Pendidikan memiliki rencana induk penelitian yang terkait dengan:
                  a. kebijakan pendidikan;
                  b. ilmu pendidikan;
                  c. ilmu keguruan; dan
                  d. pendidikan Guru.

                  BAB V
                  STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN

                  Pasal 16
                  (1) Standar pengabdian kepada masyarakat pada Program Sarjana Pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

                  (2) Lembaga penyelenggara Program Sarjana Pendidikan melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan dan keguruan. 

                  BAB VI
                  STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM PPG

                  Pasal 17
                  Standar Pendidikan Program PPG terdiri atas:
                  a. standar kompetensi lulusan;
                  b. standar isi;
                  c. standar proses;
                  d. standar penilaian;
                  e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
                  f. standar sarana dan prasarana;
                  g. standar pengelolaan; dan 
                  h. standar pembiayaan.


                  Bagian Kesatu
                  Standar Kompetensi Lulusan

                  Pasal 18
                  (1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.

                  (2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
                  a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
                  b. memiliki kesetaraan dengan jenjang 7 (tujuh) kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

                  (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memuat:
                  a. kompetensi pedagogik;
                  b. kompetensi kepribadian;
                  c. kompetensi profesional; dan 
                  d. kompetensi sosial.

                  (4) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

                  Bagian Kedua
                  Standar Isi

                  Pasal 19
                  (1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan materi pembelajaran dan keilmuan dan/atau keahlian Program PPG.

                  (2) Standar isi untuk Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isi pembelajaran terkait pengembangan:
                  a. kompetensi pedagogik;
                  b. kompetensi kepribadian;
                  c. kompetensi profesional; dan 
                  e. kompetensi sosial.

                  (3) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

                  Bagian Ketiga
                  Standar Proses

                  Pasal 20
                  (1) Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada Program PPG untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan sebagai Guru profesional.

                  (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

                  (3) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mencakup:
                  a. karakteristik proses pembelajaran;
                  b. perencanaan proses pembelajaran;
                  c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan 
                  d. beban belajar.

                  (4) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas sifat:
                  a. interaktif;
                  b. holistik;
                  c. integratif;
                  d. saintifik;
                  e. kontekstual;
                  f. tematik;
                  g. efektif;
                  h. kolaboratif;
                  i. inovatif;
                  j. berpusat pada peserta didik; dan
                  k. mandiri.

                  (5) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

                  (6) Pelaksanaan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
                  a. pendalaman materi bidang keahlian yang akan diajarkan;
                  b. pendalaman materi bidang pedagogik untuk mahasiswa Program PPG yang berlatar belakang sarjana nonpendidikan;
                  c. lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran;
                  d. praktik pembelajaran dengan teman sejawat;
                  e. PPL; dan
                  f. pengayaan dan remediasi untuk mahasiswa yang belum memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan.

                  (7) Kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d diatur dengan ketentuan: 
                  a. direncanakan dan dikoordinasikan antara LPTK, dinas pendidikan, Sekolah Laboratorium dan/atau Sekolah Mitra;
                  b. dilaksanakan di Sekolah Laboratorium, Sekolah Mitra, pusat pelatihan, atau yang setara pada satuan pendidikan tertentu;
                  c. dilaksanakan dengan beban belajar setara dengan satu semester;
                  d. dilaksanakan dengan beban 16 (enam belas) sks; dan
                  e. disupervisi dan dinilai oleh Dosen bersertifikat pendidik dan Guru Pamong bersertifikat pendidik sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian.

                  (8) Kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas:
                  a. orientasi dan adaptasi;
                  b. diskusi dan revisi perangkat pembelajaran dengan Guru Pamong;
                  c. praktik pembelajaran;
                  d. pelaksanaan penelitian tindakan kelas; dan
                  e. praktik melaksanakan tugas profesi Guru yang lain.

                  (9) Program PPG diselenggarakan:
                  a. setelah Program Sarjana Pendidikan dalam bidang studi sejenis dengan Program PPG;
                  b. setelah program sarjana nonpendidikan atau sarjana terapan dalam bidang studi sejenis dengan Program PPG; atau
                  c. setelah program sarjana atau sarjana terapan yang dilaksanakan secara kolaboratif antara LPTK dengan perguruan tinggi nonkependidikan atau dunia usaha dan dunia industri untuk Guru produktif pada sekolah kejuruan.

                  (10) Beban belajar Program PPG Prajabatan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) sks.

                  (11) Beban belajar Program PPG Dalam Jabatan paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks. 

                  (12) Mahasiswa Program PPG yang belum memenuhi kompetensi pedagogik atau kompetensi profesional dapat diberikan program penguatan kompetensi pedagogik atau kompetensi profesional.

                  Bagian Kelima
                  Standar Penilaian

                  Pasal 21
                  (1) Standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.

                  (2) Penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
                  a. penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran;
                  b. proses dan produk PPL;
                  c. uji kompetensi; dan
                  d. penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain.

                  (3) Program PPG diakhiri dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh panitia nasional.

                  (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui uji tulis dan uji kinerja sesuai dengan standar nasional kompetensi guru.

                  (5) Peserta yang lulus penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, proses dan produk PPL, uji kompetensi, dan penilaian kehidupan berasrama memperoleh sertifikat pendidik yang berlaku secara nasional.

                  (6) Sertifikat pendidik diperoleh melalui Program PPG yang diselenggarakan oleh LPTK bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi. 

                  Bagian Keenam
                  Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

                  Pasal 22
                  (1) Standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi Dosen, Guru Pamong, dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan Guru dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.

                  (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan.

                  (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu.

                  (4) Selain latar belakang bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dosen untuk pendidikan produktif kejuruan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan.

                  (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki jabatan akademik paling rendah lektor.

                  (6) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

                  (7) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

                  (8) Guru Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan dan bersertifikat pendidik.

                  (9) Guru Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memiliki jabatan paling rendah Guru Madya. 

                  Bagian Ketujuh
                  Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

                  Pasal 23
                  (1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.

                  (2) LPTK penyelenggara Program PPG disamping memenuhi syarat sebagaimana diatur pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memiliki:
                  a. laboratorium Pembelajaran Mikro;
                  b. pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi;
                  c. Asrama Mahasiswa/sarana lain; dan
                  d. Sekolah Laboratorium dan/atau Sekolah Mitra.

                  (3) Laboratorium Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berfungsi sebagai sarana untuk praktik keterampilan mengajar secara terbatas.

                  (4) Laboratorium Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk setiap bidang kajian keilmuan pendidikan paling sedikit terdiri atas:
                  a. sarana dan prasarana penunjang Pembelajaran Mikro;
                  b. laboratorium sains dan atau teknologi;
                  c. studio;
                  d. praktik bengkel; dan
                  e. jenis laboratorium lainnya yang relevan.

                  (5) Pusat sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satuan pengelolaan yang bertugas untuk menyusun, mengembangkan, dan menyediakan:
                  a. bahan ajar;
                  b. bahan uji; atau 
                  c. produk akademik.

                  (6) Pusat sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin kepala dan dibantu tim yang paling sedikit terdiri atas ahli dalam bidang:
                  a. teknologi informasi dan komunikasi;
                  b. penelitian pendidikan; dan
                  c. teknologi pembelajaran.

                  (7) Asrama Mahasiswa/sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi untuk mengembangkan kompetensi sosial dan kepribadian serta penguatan jiwa pendidik.

                  (8) Sekolah Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berfungsi sebagai sarana penyiapan calon Guru profesional, serta untuk pengembangan ilmu dan praksis pendidikan.

                  (9) Sekolah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berfungsi sebagai Sekolah Laboratorium dan atau tempat pelaksanaan PPL.

                  (10) Sekolah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa satuan pendidikan yang memiliki akreditasi minimal B dan ditetapkan melalui nota kesepahaman antar lembaga.

                  Bagian Kedelapan
                  Standar Pengelolaan

                  Pasal 24
                  (1) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan penilaian pembelajaran pada tingkat Program Studi dan LPTK.

                  (2) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 

                  (3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran melibatkan Sekolah Mitra.

                  (4) Pengelolaan PPL dilakukan oleh unit program pengalaman lapangan atau sebutan lain, bekerja sama dengan Program Studi dan Sekolah Mitra.

                  (5) Peserta Program PPG dalam satu kelas paling banyak 20 (dua puluh) orang.

                  (6) Pengelolaan pendidikan di asrama merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyiapan calon Guru profesional.

                  Bagian Kesembilan
                  Standar Pembiayaan

                  Pasal 25
                  Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

                  BAB VII
                  STANDAR PENELITIAN PROGRAM PPG

                  Pasal 26
                  (1) Standar penelitian Program PPG mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

                  (2) Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program PPG berupa penelitian yang relevan dengan permasalahan pembelajaran.

                  BAB VIII
                  STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM PPG

                  Pasal 27
                  (1) Standar pengabdian kepada masyarakat Program PPG mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

                  (2) Lembaga penyelenggara Program PPG melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan dan keguruan. 

                  BAB IX 
                  PENYELENGGARA PROGRAM PPG

                  Pasal 28

                  (1) LPTK penyelenggara Program PPG terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

                  (2) Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Program Studi.

                  (3) LPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Program Sarjana Pendidikan dalam bidang studi sejenis dengan Program PPG yang akan diselenggarakan.

                  (4) Program Sarjana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM.

                  (5) Ketentuan mengenai peringkat terakreditasi yang dipersyaratkan untuk menyelenggarakan Program PPG ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

                  Pasal 29
                  (1) Dosen tetap yang ditugaskan untuk mengelola Program PPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terdiri atas:
                  a. Dosen pengelola program; dan
                  b. Dosen bidang studi.

                  (2) Dosen pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang.

                  (3) Dosen pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan.

                  (4) Dosen pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang berkualifikasi akademik doktor atau doktor terapan.

                  (5) Dosen pengelola program yang berkualifikasi akademik magister atau magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki jabatan akademik paling rendah lektor. 

                  (6) Dosen pengelola program yang berkualifikasi akademik doktor atau doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki jabatan akademik paling rendah lektor.

                  (7) Dosen pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki.

                  (8) Dosen bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.

                  (9) Dosen bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan.

                  (10) Dosen bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu.

                  Pasal 30
                  (1) LPTK penyelenggara Program PPG produktif kejuruan melibatkan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi, industri, dan praktisi yang relevan dalam proses pembelajaran.

                  (2) Penyelenggaraan Program PPG yang berkaitan dengan karakteristik bidang keahlian kejuruan, seni, olah raga, dan keahlian khusus lainnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

                  (3) Praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian baik nasional dan atau internasional. 

                  BAB X
                  KETENTUAN LAIN-LAIN

                  Pasal 31
                  Standar Pendidikan Guru dievaluasi dan disempurnakan oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global serta perkembangan bidang ilmu.

                  BAB XI
                  KETENTUAN PERALIHAN

                  Pasal 32
                  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
                  a. pengelolaan dan penyelenggaraan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
                  b. ketentuan mengenai program pendidikan Guru yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

                  BAB XII
                  KETENTUAN PENUTUP

                  Pasal 33
                  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1026), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

                  Pasal 34
                  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

                  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

                  Ditetapkan di Jakarta
                  pada tanggal 18 Agustus 2017

                  MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, TTD.
                  MOHAMAD NASIR

                    Download Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru

                    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



                    Download File:
                    Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.pdf

                    Sumber: http://bsnp-indonesia.org

                    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. Semoga bisa bermanfaat.

                    Formulir Kontak

                    Nama

                    Email *

                    Pesan *