Juklak Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018

Diposting oleh Pada 5/03/2018 07:18:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Juklak Bantuan Revitalisasi UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) SMK Tahun 2018. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 027/ D 5.5/ KU / 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018. Download file format PDF.

Juklak Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018
Juklak Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018

Juklak Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Juklak Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018:

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 027/ D 5.5/ KU / 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018.

Latar Belakang
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembangunan ditentukan oleh dua faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu pendidikan dan kesehatan. Kesehatan merupakan syarat utama agar terselenggaranya pendidikan yang berhasil. Maka salah satu upaya strategis yang dilakukan untuk mencapai derajat kesehatan SDM setinggi-tingginya dengan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) melalui revitalisasi UKS SMK.

Tantangan global dalam bentuk persaingan tenaga kerja, mendorong setiap negara untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal secara kompetensi tapi juga sehat jasmani dan rohani agar memiliki keunggulan kompetitif, baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang.

Sejalan dengan tantangan dimaksud, dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki serta kecenderungan perubahan lingkungan strategis khususnya berkaitan dengan pertumbuhan sektor ekonomi, industri, dan perkembangan iptek, Direktorat Pembinaan SMK sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan nasional berketetapan mengembangkan visi untuk mewujudkan lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan sumber daya manusia yang sehat secara fisik dan mental sehingga berkelas dunia (standar internasional), serta perluasan layanan pendidikan berbasis keunggulan lokal (standar nasional).

Sebagai upaya untuk peningkatan kualitas SDM di SMK, maka Direktorat Pembinaan SMK memberikan dukungan finansial dalam rangka revitalisasi UKS di SMK. Ruang lingkup program UKS tercermin dalam Tri Program Usaha Kesehatan Sekolah (TRIAS UKS) yaitu penyelenggaraan pendidikan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang bersih dan sehat.

Pemberian Bantuan Revitalisasi UKS SMK pada tahun 2018 diberikan kepada sekolah yang dipilih oleh pihak Direktorat Pembinaan SMK dengan memenuhi persyaratan penerima bantuan.

Tujuan
Tujuan dari pemberian bantuan ini adalah untuk mendukung pembinaan dan pengembangan UKS melalui Revitalisasi UKS SMK:
  1. Memiliki fasilitas (a.l. bed, alat dan obat-obat an) untuk melayani kesehatan siswa dan guru;
  2. Memiliki toilet yang bersih, sehat, dan nyaman;
  3. Memiliki fasilitas mencuci tangan (wastafel) di tempat-tempat yang diperlukan;
  4. Memiliki program dan fasilitas pengolahan sampah;
  5. Memiliki lingkungan yang bersih, sehat,rapi dan indah;
  6. Warga sekolah memiliki kesadaran dan budaya untuk hidup sehat dalam lingkungan yang bersih, segar dan nyaman;
  7. Warga sekolah memiliki pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja.

Pemberi Bantuan Pemerintah
Pemberi Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018 adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2018.

Rincian Jumlah Bantuan
Rincian jumlah bantuan adalah Rp.1.250.000.000,00 untuk 50 paket. 

Hasil yang Diharapkan
Terlaksananya program Revitalisasi UKS di SMK yang diberikan bantuan, antara lain:
  1. Sekolah memiliki fasilitas (a.l. bed, alat dan obat-obat an) untuk melayani kesehatan siswa dan guru;
  2. Sekolah memiliki toilet yang bersih, sehat, dan rapi;
  3. Sekolah memiliki fasilitas mencuci tangan (wastafel) di tempat-tempat yang diperlukan;
  4. Sekolah memiliki program dan fasilitas pengolahan sampah;
  5. Sekolah memiliki lingkungan yang bersih, sehat,rapi dan indah;
  6. Warga sekolah memiliki kesadaran dan budaya untuk hidup sehat dalam lingkungan yang bersih, segar dan nyaman;
  7. Warga sekolah memiliki pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja.

Bentuk Bantuan Pemerintah
Bentuk Bantuan adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang yang digunakan untuk kegiatan Revitalisasi UKS SMK tahun 2018.

Karakteristik Program Bantuan Pemerintah
  1. Bantuan yang diberikan dalam bentuk dana ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterimanya dana tersebut di rekening sekolah dan harus sudah mulai dimanfaatkan/dibelanjakan paling lambat 14 hari kerja setelah dana diterima;
  3. Bantuan ini harus dikelola secara transparan dan menganut azas dan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good public governance). 

Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
  1. SMK mengajukan proposal dengan pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
  2. Diprioritaskan SMK yang sudah memiliki Tim Pelaksana UKS;
  3. Diprioritaskan SMK yang tergabung dalam program revitalisasi SMK.

Mekanisme Pengajuan Usulan Bantuan Pemerintah
Mekanisme pengajuan proposal bantuan pembinaan dan pengembangan UKS di SMK tahun 2018 sebagai berikut:
  1. SMK mengajukan proposal yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
  2. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi, mengevaluasi dan menetapkan SMK penerima.

Ketentuan Penggunaan Dana
Penggunaan dana Bantuan Revitalisasi UKS SMK tahun 2018 diperuntukkan:
  1. Pengadaan alat, bahan, dan kelengkapan lainnya guna pembinaan dan pengembangan UKS di SMK;
  2. Biaya Sosialisasi Kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan peserta didik dan warga sekolah antara lain penyalahgunaan narkoba, kebersihan lingkungan sekolah, kesehatan reproduksi bagi remaja, dan lain-lain yang sejalan dengan Trias UKS;
  3. Menata lingkungan taman, area baca, kantin, toilet, mushola dan area sekolah secara umum;
  4. Menyusun laporan kegiatan, maksimal 5 % dari dana bantuan.

Pertanggungjawaban Penyaluran Dana
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh SMK penerima antara lain:
  1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggung- jawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;
  2. Menyiapkan dokumen teknis, administrasi dan keuangan;
  3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya;
  4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan kepada Direktur Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

Pelaporan
Sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana Bantuan Pembinaan dan Pengembangan UKS bagi SMK Tahun 2018 kepada Direktorat PSMK, 1 eksemplar asli sebagai pertinggal di Sekolah, 1 eksemplar salinan untuk Dinas Pendidikan Provinsi; dan disampaikan secara daring melalui surel resmi Direktorat Pembinaan SMK. Laman: http://psmk.kemdikbud.go.id/pesertadidik atau Surel: pesertadidiksmk@kemdikbud.go.id

Bank Penyalur wajib membuat laporan secara berkala dan laporan akhir dan/atau laporan sewaktu-waktu diperlukan tentang penyaluran bantuan revitalisasi UKS SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK. 

Setiap SMK yang akan mendapatkan bantuan revitalisasi UKS SMK Tahun 2018 ini harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, data pendukung yang dianggap penting agar dilampirkan pada proposal.

Dengan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan SMK dapat mengembangkan kegiatan TRIAS UKS.

Diharapkan pula bagi semua pihak yang ikut berperan dalam pelaksanaan program ini baik langsung maupun tidak langsung dapat terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Pelaksanaan program bantuan ini agar kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.

CONTOH PROPOSAL

Cover
Halaman Pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi
Kata Pengantar
Daftar Isi
A. Latar Belakang
Latar Belakang berisikan penjelasan mengenai alasan-alasan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang melandasi proposal yang bersangkutan. Bagian ini dituliskan dengan singkat, jelas, dan sistematis. Di dalamnya juga melampirkan data kondisi fisik sekolah berupa data sarana dan prasarana sekolah.

B. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang ingin diraih melalui proposal tersebut.

C. Rencana Pengembangan UKS
Rencana Pengembangan UKS menjelaskan rencana dan realisasi kegiatan UKS dari SMK yang bersangkutan baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

D. RAB
Berisi rencana penggunaan anggaran berupa kebutuhan alat, bahan, kelengkapan, honorarium, dan kebutuhan lainnya dalam rangka Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018.


    Download Juklak Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juklak Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Juklak Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018



    Download File:
    Juklak Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018.pdf

    Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juklak Bantuan Penyediaan Peralatan Bahan dan Kelengkapan untuk LKS SMK 2018. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 027/ D 5.5/ KU / 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.
    Contoh Format Administrasi UKS Sesuai Pedoman UKS

    Diposting oleh Pada 3/13/2018 11:55:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Contoh Format Administrasi UKS Sesuai Pedoman UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). Download file format .docx Microsoft Word.

    Contoh Format Administrasi UKS Sesuai Pedoman UKS
    Contoh Format Administrasi UKS Sesuai Pedoman UKS

    Administrasi UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

    Kami rekomendasikan kepada anda untuk membaca juga SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) yaitu Peraturan Bersama (SKB) Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 41 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah).

    Lihat juga:
    Pedoman Pelaksanaan Kegiatan UKS di Sekolah dan Madrasah

    Contoh format administrasi UKS ini antaralain terdiri dari:
    1. Contoh rencana kegiatan UKS untuk SD/MI
    2. Program kegiatan UKS
    3. Sasaran dan pembiayaan yang diperlukan
    4. Contoh format laporan tim pelaksana UKS
    5. Instrumen penilaian faktor resiko lingkungan sehat di sekolah/madrasah
    6. Cheklist pemantauan
    7. Laporan kondisi kesehatan lingkungan
    8. dan lain-lain.

      Download Silabus Contoh Format Administrasi UKS Sesuai Pedoman UKS

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Format Administrasi UKS Sesuai Pedoman UKS ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Contoh Format Administrasi UKS Sesuai Pedoman UKS



      Download File:
      Contoh Format Administrasi UKS Sesuai Pedoman UKS.docx

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Format Administrasi UKS Sesuai Pedoman UKS. Semoga bisa bermanfaat.
      SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

      Diposting oleh Pada 3/04/2018 08:23:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Peraturan Bersama (SKB) Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 41 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah). Download file format PDF.

      SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
      SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

      SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Bersama (SKB) Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 41 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah):

      Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

      UKS/M bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan pekembangan yang harmonis peserta didik.

      Sasaran UKS/M dalam Peraturan Bersama ini meliputi:
      a. peserta didik;
      b. pendidik;
      c. tenaga kependidikan; dan 
      d. masyarakat sekolah.

      Kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M; (2) Trias UKS/M meliputi :
      a. pendidikan kesehatan;
      b. pelayanan kesehatan; dan
      c. pembinaan lingkungan sekolah sehat. 

      Pendidikan kesehatan meliputi:
      a. meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
      b. penanaman dan pembiasaan hidup bersih dan sehat serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan
      c. pembudayaan pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.


      Pelaksanaan pelayanan kesehatan ntara lain meliputi:
      a. stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK);
      b. penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala;
      c. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
      d. pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
      e. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)/pertolongan pertama pada penyakit (P3P);
      f. pemberian imunisasi;
      g. tes kebugaran jasmani;
      h. pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
      i. pemberian tablet tambah darah;
      j. pemberian obat cacing;
      k. pemanfaatan halaman sekolah sebagai taman obat keluarga (TOGA)/apotek hidup;
      l. penyuluhan kesehatan dan konseling;
      m. pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
      n. informasi gizi;
      o. pemulihan pasca sakit; dan
      p. rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit.

      Pembinaan lingkungan sekolah sehat meliputi :
      a. pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan (7K);
      b. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap rokok, pornografi, narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan kekerasan; dan
      c. pembinaan kerja sama antar masyarakat sekolah.

      Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Trias UKS/M, memerlukan aspek pendukung meliputi :
      a. ketenagaan;
      b. pendanaan;
      c. sarana prasarana;
      d. manajemen; dan
      e. penelitian dan pengembangan. 

      Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

      Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

      Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M meliputi:
      a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
      b. merumuskan dan menyusun standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
      c. mendorong pemerintah daerah melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKS/M, dan kader kesehatan;
      d. menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar;
      e. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
      f. membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkaladi semua sekolah;
      g. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang UKS/M;
      h. mendorong pemerintah daerah untuk pengadaan sarana prasarana UKS/M;
      i. mengembangkan model sekolah sehat; dan
      j. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah.

      Kementerian Kesehatan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M meliputi:
      a. menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS/M;
      b. memfasilitasi gerakan masyarakat, sekolah, maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKS/M;
      c. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang UKS/M;
      d. menyediakan prototype media KIE, pedoman pembinaan UKS/M bagi tenaga kesehatan, dan memfasilitasi dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk penggandaan media KIE;
      e. meningkatkan akses terhadap media KIE, pedoman, dan buku-buku tentang materi kesehatan;
      f. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sekolah;
      g. memonitor, mengendalikan, mengelola agar penjaringan kesehatan oleh tenaga kesehatan dapat terlaksana dengan baik; 
      h. melakukan persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS);
      i. melaksanakan pembinaan pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah/madrasah;
      j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian faktor resiko lingkungan secara terpadu;
      k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan; dan
      l. mengembangkan metode promosi kesehatan di sekolah yang mendukung UKS/M.

      Kementerian Agama melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M meliputi :
      a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
      b. menetapkan standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
      c. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan agama;
      d. menyusun, menggandakan, dan mendistribusikan pedoman pendidikan kesehatan dan buku-buku UKS/M lainnya untuk memenuhi kebutuhan madrasah dan pondok pesantren umum di bawah binaan Kementeriaan Agama;
      e. menyediakan fasilitas UKS/M yang meliputi sarana prasarana berupa ruang UKS/M beserta peralatan yang dibutuhkan;
      f. membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua madrasah dan pondok pesantren;
      h. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di madrasah dan pondok pesantren;
      i. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang lingkungan madrasah dan pondok pesantren sehat; dan
      j. mengembangkan model Madrasah dan Pondok Pesantren Sehat.

      Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M meliputi :
      a. memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program UKS/M;
      b. mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membuat Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan UKS/M;
      c. mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan UKS/M dalam perencanaan daerah di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
      d. mendorong daerah untuk mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan UKS/M; dan
      e. mendorong daerah untuk membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M provinsi, sekretariat TP UKS/M kabupaten/kota, dan sekretariat TP UKS/M kecamatan. 

      Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, 1067/Menkes/SKB/VII/2003, MA/230A/2003, dan 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

        Download SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Bersama (SKB) Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 41 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)



        Download File:
        SKB 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah).pdf

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan Bersama (SKB) Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 41 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah). Semoga bisa bermanfaat.

        Formulir Kontak

        Nama

        Email *

        Pesan *