Panduan Manajemen Dapodik 2018-2019

Diposting oleh Pada 3/08/2018 10:58:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Panduan Manajemen Dapodikdasmen Tahun 2018-2019 untuk Operator Dinas dan LPMP. Download file format PDF.

Panduan Manajemen Dapodik 2018-2019 untuk Operator Dinas dan LPMP
Panduan Manajemen Dapodikdasmen 2018-2019 untuk Operator Dinas dan LPMP

Panduan Manajemen Dapodikdasmen 2018-2019

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Panduan Manajemen Dapodikdasmen 2018-2019:

Manajemen data pokok pendidikan atau yang disingkat Dapodik berguna bagi LPMP serta Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota guna menunjang pelayanan Dapodik di daerah. Tugas dan fungsi untuk masing-masing unit kerja yang terkait Dapodik berbeda:

LPMP: Bertugas memverifikasi serta validasi manajemen pengguna Dinas pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota. Serta ikut dalam mengawal kualitas data dapodik disekolah.

Dinas Pendidikan: Tugas dan fungsi dinas sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 79 tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan

Akun pengguna manejemen dapodik bagi Dinas Pendidikan nanti nya akan ditata kembali agar lebih aman dan rapi. LPMP sebagai bagaian dari Dapodik nantinya akan mengemban tugas untuk membantu melakukan verifikasi dalam proses pendaftaran akun pengguna bagi Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota. 

Alur Proses Pendaftaran Akun Manajemen Dapodik
  1. Setditjen Dikdasmen akan mengirimkan surat kepada LPMP sebagai pemberitahuan bahwa LPMP akan menjadi Tim yang memproses verifikasi pendaftaran pengguna Manajemen Dapodik.
  2. Dinas pendidikan akan dikirimkan surat pemberitahuan untuk segera mengirimkan berupa usulan pengguna manajemen yang akan didaftarkan dalam bentuk surat balasan yang dikirim ke LPMP diteruskan ke Setditjen Dikdasmen. Balasan dapat dikirim melalui surel dan surat fisik.
  3. Selanjutnya LPMP akan menginput daftar nama usulan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan ke dalam aplikasi yang sudah Pusat (Setditjen Dikdasmen) sediakan.
  4. Setelah mendapat email balasan dengan link pendaftaran, Dinas Pendidikan yang mendapatkan email diharapkan segera melakukan prosedur pendaftaran secara online. 
  5. Dinas Pendidikan melakukan registrasi online melalui form yang telah disediakan. Masing-masing wilayah dapat mendaftarkan maksimal 4 orang keanggotaan yaitu (1 Kepala Dinas Pendidikan, 1 Ketua KK-Datadik, dan 2 Anggota KK-Datadik).
  6. Jika Dinas Pendidikan telah melakukan pendaftaran keanggotaan melalui form pendaftaran, Pusat akan mengirimkan password (kata kunci) melalui surel aktif yang telah terdaftar sebelumnya.
  7. Data anggota yang telah terdaftar melalui sistem akan direkap dan diverifikasi oleh Pusat. Proses pendaftaran akan dilakukan secara bertahap dan akan sepenuhnya digunakan pada tahun ajaran baru 2018/2019. 

    Download Panduan Manajemen Dapodikdasmen 2018-2019

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Panduan Manajemen Dapodikdasmen Tahun 2018-2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Panduan Manajemen Dapodikdasmen 2018-2019



    Download File:
    Panduan Manajemen Dapodikdasmen 2018-2019.pdf

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share Panduan Manajemen Dapodikdasmen Tahun 2018-2019 untuk Operator Dinas dan LPMP. Semoga bisa bermanfaat.
    Juknis Pengelolaan NUPTK Tahun 2018

    Diposting oleh Pada 3/02/2018 08:24:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Juknis Pengelolaan NUPTK Tahun 2018. Download file format PDF. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Peraturan Sekjen Kemendibud) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan).

    Juknis Pengelolaan NUPTK Tahun 2018
    Juknis Pengelolaan NUPTK Tahun 2018

    Juknis Pengelolaan NUPTK Tahun 2018

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Juknis Pengelolaan NUPTK Tahun 2018. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Peraturan Sekjen Kemendibud) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan):

    Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut NUPTK adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Penerbitan NUPTK adalah proses pemberian NUPTK kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan ini.

    Penonaktifan NUPTK adalah proses pemberhentian pemakaian NUPTK oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan ini.

    Reaktivasi NUPTK adalah proses mengaktifkan atau menghidupkan kembali NUPTK yang sebelumnya sudah berstatus nonaktif oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan ini. 

    Pendidik adalah guru dan pendidik lainnya pada Satuan Pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

    Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.

    Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

    Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut PDSPK adalah unsur pendukung tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibidang data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.

    Pengelolaan NUPTK bertujuan untuk:
    1. meningkatkan tata kelola data Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
    2. memberikan identitas resmi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
    3. memetakan kondisi riil data Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan.

    Penerbitan NUPTK dilakukan oleh PDSPK dengan tahapan:
    1. penetapan calon penerima NUPTK; dan
    2. penetapan penerima NUPTK.

    Penetapan calon penerima NUPTK dilakukan apabila Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
    1. sudah terdata dalam pangkalan data dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id atau dapo.paud- dikmas.kemdikbud.go.id.
    2. belum memiliki NUPTK; dan
    3. telah bertugas pada Satuan Pendidikan yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional.

    Penetapan calon penerima NUPTK dilakukan dalam jaringan melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id pada tingkat Satuan Pendidikan.

    Penetapan penerima NUPTK dilakukan berdasarkan permohonan Penerbitan NUPTK dari Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima NUPTK.

    Permohonan Penerbitan NUPTK dilakukan melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id dengan melampirkan syarat sebagai berikut: 
    • Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    • ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir;
    • bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal;
    • bagi yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) melampirkan: 1. Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atau PNS; dan 2. SK penugasan dari Dinas Pendidikan;
    • surat keputusan pengangkatan dari kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan
    • telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya.

    PDSPK menerbitkan NUPTK setelah syarat permohonan Penerbitan NUPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diverifikasi dan divalidasi melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id oleh:
    1. kepala Satuan Pendidikan;
    2. kepala Dinas Pendidikan atau Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) sesuai kewenangan; dan
    3. kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas), atau Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) sesuai kewenangan.

    PDSPK menetapkan penerima NUPTK dan menginformasikan melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status.

    Mekanisme Penerbitan NUPTK
    1. Proses penetapan calon penerima NUPTK yaitu sebagai berikut: 1) Satuan Pendidikan melakukan input data pokok pendidikan melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selanjutnya Satuan Pendidikan melakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik. 2) PDSPK melakukan verifikasi dan validasi data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) melalui sistem aplikasi VervalPTK. Data PTK hasil sinkronisasi aplikasi Dapodik kemudian dibandingkan dengan data PTK yang ada di database arsip dengan ketentuan sebagai berikut: a) jika NUPTK valid, maka dilakukan pencocokan data PTK sehingga status NUPTK menjadi valid; b) jika NUPTK tidak valid dan NUPTK kosong, maka data PTK tersebut dijadikan calon penerima NUPTK; c) jika NUPTK tidak valid dan NUPTK tidak kosong, maka dilakukan pencarian lebih lanjut dengan ketentuan sebagai berikut: i. jika data PTK ditemukan sesuai, maka dilakukan pencocokan data PTK sehingga status NUPTK menjadi valid; ii. jika data PTK tidak ditemukan, maka data PTK tersebut dijadikan calon penerima NUPTK.

    Satuan Pendidikan memeriksa data PTK yang sudah masuk daftar calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Kemudian, Satuan Pendidikan memberitahukan kepada PTK untuk menyiapkan dokumen persyaratan calon penerima NUPTK. 

    2. Proses penetapan penerima NUPTK yaitu sebagai berikut: 1) Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK) menyiapkan dokumen persyaratan calon penerima NUPTK. Setiap dokumen (dokumen asli dan berwarna, bukan fotocopy) tersebut di-scan dan disimpan dalam bentuk salinan digital, kemudian diserahkan kepada Satuan Pendidikan untuk diunggah melalui sistem aplikasi VervalPTK. 2) Satuan Pendidikan memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan dan memastikan sesuai dengan data di sistem aplikasi VervalPTK. Selanjutnya Satuan Pendidikan mengunggah semua dokumen persyaratan dan mengirim pengajuan melalui sistem aplikasi VervalPTK. 3) Atdikbud atau Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Atdikbud atau Dinas Pendidikan memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut diterima atau disetujui. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya. Pengajuan yang ditolak akan kembali menjadi calon penerima NUPTK. 4) BPKLN, LPMP atau BP PAUD-DIKMAS sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. BPKLN, LPMP atau BP PAUD- DIKMAS memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut disetujui atau diterima. Jika tidak valid akan ditolak dan diberikan alasannya. Pengajuan yang ditolak akan kembali menjadi calon penerima NUPTK. 5) PDSPK menerbitkan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BPKLN atau LPMP/BP PAUD-DIKMAS. 

    Satuan Pendidikan memeriksa status penetapan penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK, kemudian menginformasikannya kepada PTK terkait. NUPTK yang sudah diterbitkan dapat dilihat melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status. 

    Mekanisme Penonaktifan NUPTK:

    1) Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK) menyiapkan dokumen persyaratan penonaktifan NUPTK. Setiap dokumen tersebut (dokumen asli dan berwarna, bukan fotocopy) di-scan dan disimpan dalam bentuk salinan digital atau PDF, kemudian diserahkan kepada Satuan Pendidikan untuk diunggah melalui sistem aplikasi VervalPTK. 

    2) Satuan Pendidikan memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan dan memastikan sesuai dengan data di sistem aplikasi VervalPTK. Selanjutnya Satuan Pendidikan mengunggah dokumen persyaratan dan mengirim pengajuan melalui sistem aplikasi VervalPTK.

    3) Atdikbud atau Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data pengajuan penonaktifan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Atdikbud atau Dinas Pendidikan memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut diterima atau disetujui. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya.

    4) BPKLN, LPMP, BP PAUD-DIKMAS melakukan verifikasi dan validasi data pengajuan penonaktifan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. BPKLN, LPMP atau BP PAUD-DIKMAS memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut diterima atau disetujui. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya.

    5) PDSPK melakukan verifikasi dan validasi terhadap data pengajuan penonaktifan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Jika data sudah sesuai, maka dilakukan penonaktifan terhadap NUPTK yang bersangkutan.

    Satuan Pendidikan memeriksa status pengajuan penonaktifan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK, kemudian menginformasikannya kepada PTK terkait. NUPTK yang sudah dinonaktifkan dapat dilihat melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status. 

    Mekanisme Reaktivasi NUPTK sebagai berikut:

    1) Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK) menyiapkan dokumen persyaratan reaktivasi NUPTK. Setiap dokumen (dokumen asli dan berwarna, bukan fotocopy) tersebut di-scan dan disimpan dalam bentuk salinan digital PDF, kemudian diserahkan kepada Satuan Pendidikan untuk diunggah melalui sistem aplikasi VervalPTK.

    2) Satuan Pendidikan memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan dan memastikan sesuai dengan data di sistem aplikasi VervalPTK. Selanjutnya Satuan Pendidikan mengunggah dokumen persyaratan dan mengirim pengajuan melalui sistem aplikasi VervalPTK.

    3) Atdikbud atau Dinas Pendidikan sesuai kewenanganya melakukan verifikasi dan validasi data pengajuan reaktivasi NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Atdikbud atau Dinas Pendidikan memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut diterima atau disetujui. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya.

    4) BPKLN, LPMP, atau BP PAUD-DIKMAS melakukan verifikasi dan validasi data pengajuan reaktivasi NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. BPKLN, LPMP, atau BP PAUD-DIKMAS memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut diterima atau disetujui. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya.

    5) PDSPK melakukan verifikasi dan validasi terhadap data pengajuan reaktivasi NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Jika data sudah sesuai, maka dilakukan reaktivasi atau pengaktifan kembali terhadap NUPTK yang bersangkutan.

    Satuan Pendidikan memeriksa status pengajuan reaktivasi NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK, kemudian menginformasikannya kepada PTK terkait. NUPTK yang sudah dilakukan reaktivasi dapat dilihat melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status.

      Download Juknis Pengelolaan NUPTK Tahun 2018

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Peraturan Sekjen Kemendibud) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Juknis Pengelolaan NUPTK Tahun 2018



      Download File:

      PERATURAN SESJEN NUPTK - Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Peraturan Sekjen Kemendibud) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) .pdf
      LAMPIRAN PERSESJEN NUPTK - Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Peraturan Sekjen Kemendibud) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan).pdf


      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Peraturan Sekjen Kemendibud) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Semoga bisa bermanfaat.
      PPGJ Tahun 2018: Jadwal, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Calon Peserta

      Diposting oleh Pada 2/17/2018 12:58:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas informasi Pengumuman PPG 2018 mengenai Jadwal, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Calon Peserta PPGJ Tahun 2018. Surat Dirjen GTK Nomor 4184/B4/GT/2018 Tentang Pendaftaran Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan. Download file format PDF.

      Surat Dirjen GTK Nomor 4184/B4/GT/2018 Tentang Pendaftaran Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan
      Surat Dirjen GTK Nomor 4184/B4/GT/2018 Tentang Pendaftaran Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan

      Surat Dirjen GTK Nomor 4184/B4/GT/2018 Tentang Pendaftaran Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Surat Dirjen GTK Nomor 4184/B4/GT/2018 Tentang Pendaftaran Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan:

      Dalam rangka pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membuka pendaftaran calon peserta PPG Dalam Jabatan untuk pelaksanaan tahun 2018-2022. Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

      Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan informasi terkait dengan persiapan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan sebagai berikut:
      1. Calon peserta PPG Dalam Jabatan adalah guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan sudah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per tanggal 31 Juli 2017.
      2. Calon peserta wajib memenuhi persyaratan akademik dan administrasi. Persyaratan akademik yaitu memiliki nilai minimum yang diperoleh dari tes kemampuan akademik (pretest).
      3. Calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui situs http://simpkb.id dengan mengisi program studi PPG yang dipilih sesuai dengan ijasah S-1/D-IV.
      4. Verifikasi dan validasi akan dilakukan untuk melihat kesesuaian antara program studi PPG yang dipilih dengan ijasah S-1/D-IV yang dimiliki.
      5. Calon peserta yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi ijasah S-l/D-IV akan mengikuti pretest di tempat uji kompetensi (TUK) yang akan ditetapkan.
      6. Persyaratan, tata cara pendaftaran, jadwal pendaftaran, jadwal pretes calon peserta PPG Dalam Jabatan, dan daftar linieritas sebagaimana terlampir.
      Selanjutnya kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi di atas kepada guru sesuai kewenangannya.

      Persyaratan Akademik:
      Calon peserta PPG Dalam Jabatan harus mengikuti seleksi kemampuan akademik melalui tes online. Seleksi kemampuan akademik meliputi tes potensi akademik (TPA), tes pedagogik, tes bidang studi, dan tes bakat dan minat.

      Standar minimal nilai hasil seleksi kemampuan akademik calon peserta ditetapkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, untuk tahun 2018 ditetapkan batas lulus pretest adalah 50 untuk program studi kejuruan dan 60 untuk program studi non kejuruan.

      Persyaratan Administrasi Calon Peserta PPG 2018:
      Calon peserta PPG 2018 wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut.
      1. Diangkat sebagai guru sampai dengan 31 Desember 2015.
      2. Terdaftar pada Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per tanggal 31 Juli 2017.
      3. Memiliki NUPTK (dapat dipenuhi setelah lulus pretest).
      4. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi, dibuktikan dengan scan ijazah S-1/ D-IV.
      5. Berkualifikasi akademik S-1/D-IV yang sesuai dengan program studi pada PPG yang akan diikuti.
      6. Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 5 (lima) tahun terakhir (mulai tahun 2014 sampai dengan 2018). 
      7. Berstatus guru PNS, guru Bukan PNS di sekolah negeri, dan guru tetap yayasan (GTY). Guru bukan PNS di sekolah negeri dibuktikan dengan SK Pengangkatan dari Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendidikan 5 (lima) tahun terakhir (mulai tahun 2014 sampai dengan 2018).
      8. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2018.
      9. Sehat jasmani dan rohani.
      10. Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza).
      11. Berkelakuan baik.
      Persyaratan guru bukan PNS di sekolah negeri seperti disebutkan pada point 7 di atas, hanya berlaku untuk pendaftaran dan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan, tidak berlaku untuk persyaratan pembayaran tunjangan profesi pendidik. Biaya pelaksanaan PPG Dalam Jabatan bagi guru bukan PNS di sekolah negeri menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah atau Satuan Pendidikan, kecuali guru yang mengajar di daerah khusus (3T).

        Download Surat Dirjen GTK Nomor 4184/B4/GT/2018 Tentang Pendaftaran Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Dirjen GTK Nomor 4184/B4/GT/2018 Tentang Pendaftaran Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Surat Dirjen GTK Nomor 4184/B4/GT/2018 Tentang Pendaftaran Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan



        Download File:
        Surat Dirjen GTK Nomor 4184/B4/GT/2018 Tentang Pendaftaran Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan.pdf

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Dirjen GTK Nomor 4184/B4/GT/2018 Tentang Pendaftaran Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan. Semoga bisa bermanfaat.
        Surat Edaran Pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2017-2018

        Diposting oleh Pada 2/14/2018 10:07:00 AM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Surat Edaran Nomor 25/D/SE/BP/2018 tentang Pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2017-2018 yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2018 ditandatangani oleh Dirjen Dikdasmen dan dipublish di laman resmi Dapodikdasmen. Download file format PDF.

        Surat Edaran Pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2017-2018
        Surat Edaran Pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2017-2018

        Surat Edaran Pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2017-2018

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Surat Edaran Nomor 25/D/SE/BP/2018 tentang Pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2017-2018:

        SURAT EDARAN NOMOR: 25/D/SE/BP/2018
        TENTANG
        PEMUTAKHIRAN DATA POKOK PENDIDIKAN
        SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2017/2018

        Yth.
        1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
        2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
        3. Kepala LPMP; Seluruh Indonesia

        Dalam rangka pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) jenjang pendidikan dasar dan menengah Semester 2, Tahun Pelajaran 2017/2018, dengan hormat kami mohon bantuan Saudara atas hal-hal sebagai berikut:
        1. Sekolah melakukan pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan menggunakan Aplikasi Dapodik Versi 2018.b. File Aplikasi, formulir cetak, panduan dan perangkat pendataan lainnya dapat di unduh di laman dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id.
        2. Sekolah sebagai sumber data langsung, diinstruksikan agar meningkatkan kelengkapan, akurasi dan kebenaran data yang dikirimkan melalui aplikasi Dapodik.
        3. Kepala Sekolah mengesahkan dokumen Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang di-generate oleh sistem untuk diserahkan ke dinas pendidikan masing-masing sebagai dokumen formal tanggung jawab kebenaran data.
        4. Sekolah yang sudah tutup, merger, dan sudah tidak beroperasi lagi untuk segera melakukan penghapusan dari database Dapodik melalui aplikasi vervalsp.data.kemdikbud.go.id. 
        5. Sekolah yang tidak memutakhirkan Dapodik dianggap sudah tidak beroperasi/tutup dan dihapus dari database Dapodik. Untuk pengaktifan kembali, dapat menghubungi admin Dapodik Kemendikbud melalui alamat email dapo.dikdasmen@kemdikbud.go.id.
        6. Batas akhir pengiriman Dapodik untuk program BOS triwulan 1 adalah 30 April 2018, namun pemutakhiran data Dapodik dapat berjalan hingga akhir semester.
        7. Prosedur dan mekanisme pendataan Dapodik tidak berbeda dari tahun sebelumnya.
        8. Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota mensosialisasikan sekaligus melakukan bimbingan teknis ke seluruh sekolah dalam rangka pemutakhiran data Dapodik.
        9. LPMP melakukan validasi data Dapodik secara aktif dengan menggunakan instrumen aplikasi yang sudah disiapkan di laman validasi.dikdasmen.kemdikbud.go.id dalam rangka meningkatkan mutu dan validitas data Dapodik.
        10. Pengisian nilai rapot menggunakan aplikasi e-rapot yang sudah di siapkan oleh masing-masing direktorat teknis SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan sudah terintegrasi dengan Dapodik.
        11. Pengawas sekolah melakukan pengawasan, monitoring, dan mendorong sekolah untuk segera memutakhirkan data Dapodik.
        12. Untuk menghindari duplikasi data peserta didik yang mutasi, prosedur mutasi peserta didik dapat difasilitasi dengan menggunakan fitur tarik peserta didik dari laman dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id sekaligus mencetak surat pengantar mutasi peserta didik dari sistem.
        13. Pengisian titik koordinat tempat tinggal peserta didik dan PTK untuk penerapan kebijakan zonasi.
        14. Bagi peserta didik maupun PTK penghayat kepercayaan pada kolom agama pilih "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa".
        15. Hati-hati terhadap penipuan, permintaan data ke sekolah-sekolah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Kemendikbud. Seluruh permintaan data pokok pendidikan oleh Kemendikbud hanya melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

        Daftar perubahan pada Aplikasi Dapodik 2018.b, adalah sebagai berikut:
        1. [Pembaruan] Penambahan validasi pengecekan kewajaran data pada peserta diclik antara tanggal masuk sekolah dengan jenis pendaftaran.
        2. [Pembaruan] Penonaktifan untuk perubahan data GTK jika status satuan administrasi pangkal (SATMINKAL) ada disekolah non induk.
        3. [Pembaruan] Penambahan validasi pada jenjang SMA dan SMK untuk Wakil Kepala Sekolah mengikuti rasio rombel (1 :9).
        4. [Pembaruan] Penambahan fitur tampilkan password ketika akan membuat akun GTK.
        5. [Pembaruan] Penambahan validasi untuk mengecek mata pelajaran yang diajarkan diluar struktur kurikulum yang berlaku.
        6. [Pembaruan] Pencegahan perubahan tingkat pendidikan, kurikulum, clan jurusan pada rombongan belajar jika pembelajaran sudah terisi.
        7. [PembaruanjPenarnbahan kolom lintang dan bujur pada PTK.
        8. [Pembaruan] Penambahan kolom lintang dan bujur pada Peserta Didik.
        9. [Pembaruan] Pengaktifan kurikulum 2013 untuk semuajenjang pendidikan.
        10. [Pembaruan] Perubahan menu utama.
        11. [Pembaruan] Penambahan pada rombongan belajar untuk mengakomodir sistem Satuan Kredit Semester (SKS).
        12. [Pembaruan] Penambahan fitur konfirmasi dan cetak surat mutasi peserta didik.
        13. [Pembaruan] Penambahan fitur cek informasi terkait profil guru dan tenaga kependidikan.
        14. [Pernbaruan] Perubahan, penyesuaian dan penyempumaan struktur database dengan UI pada aplikasi.
        15. [Perbaikan] Penonaktifan tambah GTK untuk provinsi Papua dan Papua Barat. 
        16. [PerbaikanJ Pengaktifan kembali menu nilai.
        17. [Perbaikan] Perbaikan, penyesuaian dan penyempumaan fitur penginputan nilai.
        18.  [Perbaikan]J Perbaikan security aplikasi.
        19. [Perbaikan] Optimalisasi aplikasi.
        20. [Perbaikan] Perbaikan bugs ketika rrienambah mata pelajaran untuk jenjang SMA.
        Surat Edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

          Download Surat Edaran Pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2017-2018

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Edaran Nomor 25/D/SE/BP/2018 tentang Pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2017-2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Surat Edaran Pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2017-2018



          Download File:
          Surat Edaran Pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2017/2018.pdf

          Sumber: http://dapodikdasmen.data.kemdikbud.go.id

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Edaran Nomor 25/D/SE/BP/2018 tentang Pemutakhiran Dapodik Semester 2 Tahun Pelajaran 2017-2018. Semoga bisa bermanfaat.
          Formulir untuk Aplikasi Dapodik versi 2018.b

          Diposting oleh Pada 2/02/2018 02:16:00 PM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Formulir untuk Aplikasi Dapodik versi 2018.b. Download file format .xlsx Microsoft Excel dan PDF.

          Formulir untuk Aplikasi Dapodik versi 2018.b
          Formulir untuk Aplikasi Dapodik versi 2018.b

          Formulir untuk Aplikasi Dapodik versi 2018.b

          Seperti kita ketahui Aplikasi Dapodik Versi 2018.b terbaru dirilis pada tanggal 30 Januari 2018. Untuk mengunduh file Installer Aplikasi Dapodik Versi 2018.b untuk Windows XP/Vista/7/8/10, silahkan kunjungi laman resmi Dapodikdasmen di http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/unduhan

          Formulir untuk Aplikasi Dapodik versi 2018.b ini terdiri dari:
          1. Formulir Sekolah
          2. Formulir Peserta Didik 2018
          3. Formulir GTK 2018
          4. Formulir Sarpras 2018
          5. Formulir Rombel SD 2018
          6. Formulir Rombel SMP 2018
          7. Formulir Rombel SMA 2018
          8. Formulir Rombel SMK 2018
          9. Formulir Jadwal Pembelajaran 2018

            Download Formulir untuk Aplikasi Dapodik versi 2018.b

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas-berkas Formulir untuk Aplikasi Dapodik versi 2018.b ini silahkan lihat preview salah satu file formulir dan unduh formulir lainnya pada link di bawah ini:

            Formulir Sekolah untuk Aplikasi Dapodik versi 2018.b



            Download File:

            1. Formulir Sekolah.pdf
            2. Formulir Peserta Didik 2018.xlsx
            3. Formulir GTK 2018.xlsx
            4. Formulir Sarana dan Prasarana 2018.xlsx
            5A. Formulir Rombel SD 2018.xlsx
            5B. Formulir Rombel SMP 2018.xlsx
            5C. Formulir Rombel SMA 2018.xlsx
            5D. Formulir Rombel SMK 2018.xls
            6. Formulir Jadwal Pelajaran 2018.xlsx


            Sumber: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Formulir untuk Aplikasi Dapodik versi 2018.b. Semoga bisa bermanfaat.
            Panduan Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN 2018 Berbasis Dapodik

            Diposting oleh Pada 12/08/2017 07:29:00 PM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas Panduan/Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) 2018 Berbasis Dapodik. Download file format PDF.

            Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN 2018 Berbasis Dapodik
            Panduan Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN 2018 Berbasis Dapodik

            Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN 2018 Berbasis Dapodik

            Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Panduan/Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) 2018 Berbasis Dapodik:

            Berdasarkan Panduan/Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) 2018 Berbasis Dapodik ini, peran sekolah antara lain adalah:
            1. Mengirimkan data ke server Dapodik.
            2. Pemrosesan data NISN di vervalpd terutama bagi peserta didik tingkat akhir (kelas 9).
            3. Melakukan verifikasi kelengkapan data individual peserta didik calon peserta UN.
            4. Mengunduh Daftar Calon Peserta (DCP) dan Berita Acara dari website manajemen UN.
            5. Penyerahan Daftar Calon Peserta (DCP) kepada Panitia UN di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
            6. Penandatanganan berita acara penyerahan Daftar Calon Peserta (DCP).
            Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN 2018 Berbasis Dapodik bisa langsung diakses melalui alamat: http://pdun.data.kemdikbud.go.id

              Download Panduan/Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) 2018 Berbasis Dapodik

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Panduan/Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) 2018 Berbasis Dapodik ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



              Download File:

              Panduan/Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) 2018 Berbasis Dapodik.pdf


              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Panduan/Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) 2018 Berbasis Dapodik. Semoga bisa bermanfaat.
              Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN Tahun 2018 Berbasis Dapodik

              Diposting oleh Pada 11/01/2017 09:21:00 AM dengan No comments

              Berikut ini adalah berkas Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) Tahun 2018 Berbasis Dapodik. Download file format PDF.

              Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) Tahun 2018 Berbasis Dapodik
              Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) Tahun 2018 Berbasis Dapodik

              Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) Tahun 2018 Berbasis Dapodik

              Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN Tahun 2018 Berbasis Dapodik ini diterbitkan oleh Direktorat Jendaral Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

              Setiap sekolah wajib melakukan pendataan peserta UN Tahun 2018 melalui website  http://pdun.data.kemdikbud.go.id.

              Beberapa langkah yang dilakukan sekolah, antara lain sebagai berikut:
              • Mengirimkan data ke server Dapodik.
              • Pemrosesan data NISN di vervalpd terutama bagi peserta didik tingkat akhir (kelas 9).
              • Melakukan verifikasi kelengkapan data individual peserta didik calon peserta UN.
              • Mengunduh Daftar Calon Peserta (DCP) dan Berita Acara dan website manajemen UN.
              • Penyerahan Daftar Ca Ion Peserta (DCP) kepada Panitia UN di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
              • Penandatanganan berita acara penyerahan Daftar Calon Peserta (DCP).

                Download Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) Tahun 2018 Berbasis Dapodik

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) Tahun 2018 Berbasis Dapodik ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

                Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) Tahun 2018 Berbasis Dapodik



                Download File:
                Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) Tahun 2018 Berbasis Dapodik.pdf

                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) Tahun 2018 Berbasis Dapodik. Semoga bisa bermanfaat.
                Panduan Teknis Aplikasi Dapodik Versi 2018.a

                Diposting oleh Pada 10/15/2017 01:51:00 AM dengan No comments

                Berikut ini adalah berkas Panduan Teknis Aplikasi Dapodik Versi 2018.a. Download file format PDF.

                Panduan Teknis Aplikasi Dapodik Versi 2018.a
                Panduan Teknis Aplikasi Dapodik Versi 2018.a

                Panduan Teknis Aplikasi Dapodik Versi 2018.a

                Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Panduan Teknis Aplikasi Dapodik Versi 2018.a ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



                Download File:
                Panduan Teknis Aplikasi Dapodik Versi 2018.a.pdf

                Sumber: http://dapodikdasmen.data.kemdikbud.go.id

                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Panduan Teknis Aplikasi Dapodik Versi 2018.a. Semoga bisa bermanfaat.
                Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2018.a

                Diposting oleh Pada 10/13/2017 02:37:00 PM dengan No comments

                Berikut ini adalah informasi mengenai rilis Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2018.a. Informasi ini kami kutip dari laman resmi Dapodikdasmen Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipublish pada tanggal 13 Oktober 2017.

                Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2018.a
                Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2018.a

                Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2018.a

                Berikut ini kutipan teks dari informasi pengumuman rilis Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2018.a:

                Yth :
                1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
                2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/kota
                3. Kepala LPMP
                4. Kepala Sekolah
                Di
                 Seluruh Indonesia
                Dalam rangka penyempurnaan aplikasi Dapodik dan mengakomodir dinamika perubahan struktur KURIKULUM SMK 2013 REVISI dan SPEKTRUM 2016, maka dipandang perlu untuk memutakhirkan aplikasi dapodik semula versi 2018 menjadi versi 2018.a. Puji syukur Alhamdulillah, Tim Dapodikdasmen telah menyelesaikan proses pengujian aplikasi Dapodikdasmen versi 2018.a. Untuk itu kepada segenap Bapak/Ibu Kepala Sekolah khususnya jenjang SMK untuk segera melakukan upgrade ke Aplikasi Dapodikdasmen versi 2018.a dan melakukan pemutakhiran data Tahun Ajaran 2017/2018. Beberapa hal penting terkait dengan perubahan aplikasi dan tindaklanjutnya :
                1. Pemutakhiran versi DAPODIK 2018.a dikemas dalam bentuk installer atau updater/patch sehingga sekolah dapat memilih sesuai kebutuhan, yang dapat di unduh di http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/unduhan
                2. Perubahan versi 2018.a ditujukan bagi semua satuan pendidikan dimana meliputi aspek keamanan, kelengkapan referensi KURIKULUM SMK 2013 REVISI, perbaikan bugs dan penambahan rule validasi. Lebih lengkap pelajari log perubahan 2018.a
                3. Dinas Provinsi dan Kab/kota melakukan monitoring terkait sekolah-sekolah yang belum memutakhirkan data DAPODIK nya periode tahun 2017 semester 1 sekaligus melakukan teguran dan upaya pembinaan bagi yang belum update. Daftar sekolah tersebut dapat diakses di http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/progres.
                4. Bagi sekolah yang sudah tutup, merger, berhenti beroperasi, Dinas Prov/Kabkota untuk segera melaporkan ke pusat untuk dilakukan Sehingga mendapatkan angka yang akurat terkait dengan sekolah aktif.
                5. LPMP Melakukan optimalisasi validasi data DAPODIK, dalam rangka meningkatkan akurasi, validitas dan mutu data pendidikan yang sudah dikumpulkan. Monitoring data Invalid dapat di akses di http://siduren.dikdasmen.kemdikbud.go.id.
                6. Kepala Sekolah wajib melakukan supervisi dan manjerial dalam pendataan dapodik di sekolah masing-masing dan bertanggungjawab penuh akan kebenaran data DAPODIK yang dikirimkan. Sebagai bentuk legal formal dokumen PAKTA INTEGRITAS dapat di cetak dibubuhkan tandatangan dan diserahkan ke dinas pendidikan masing-masing.
                7. Panduan Pengisian data dapodikdasmen versi 2018.a dapat diunduh pada link unduhan berita ini atau pada laman http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/unduhan

                Berikut adalah daftar perubahan Aplikasi Dapodik Versi 2018.a :
                • [Pembaruan] Penambahan referensi Spektrum PMK 2016 pada jenjang SMK
                • [Pembaruan] Penambahan referensi mata pelajaran pada jenjang SPK
                • [Pembaruan] Penambahan dan pemisahan menu rombongan belajar berdasarkan jenjang (SMA: Reguler, Teori dan Ekstrakurikuler, SMK: Reguler, Praktik dan Ekstrakurikuler)
                • [Pembaruan] Penambahan tabulasi Penyelenggara Pondok Pesantren pada data rincian Sekolah
                • [Pembaruan] Penambahan pemicu secara otomatis perubahan status di kurikulum pada pembelajaran yang semula peminatan dikelompokan menjadi C1, C2 dan C3 untuk kurikulum 2013
                • [Pembaruan] Penambahan fitur rombongan belajar praktik yang wajib berasal dari rombongan belajar utama
                • [Pembaruan] Penambahan validasi untuk mengecek sekolah penyelenggara kurikulum 2013 tapi masih menggunakan kurikulum 2006 (KTSP)
                • [Pembaruan] Penambahan validasi bagi sekolah penyelenggara kurikulum 2013 pada jenjang SMK, untuk kelas X wajib menggunakan Spektrum PMK Tahun 2016
                • [Pembaruan] Penambahan validasi pada jenjang SMK dan SMA, untuk menjaga konsisten antara program pengajaran atau kompetensi keahlian dengan kurikulum yang digunakan
                • [Pembaruan] Penambahan validasi pada jenjang SMK untuk pemecahan rombongan belajar praktik dirasiokan dengan peserta didik yang berada dirombongan belajar utama
                • [Pembaruan] Penambahan validasi pengecekan nama rombongan belajar ganda
                • [Pembaruan] Penambahan validasi pengecekan jika lebih dari 50% peserta didik tinggal di asrama dan belum mengisikan penyelenggarakan Pondok Pesantren
                • [Pembaruan] Penambahan validasi pengecekan peserta didik dan rombongan belajar sesuai dengan Permendikbud 17 Tahun 2017
                • [Pembaruan] Penambahan validasi untuk sekolah penyelenggara Kelas Terbuka yang tidak menginputkan layanan khusus dengan menambahkan jenis sekolah terbuka
                • [Pembaruan] Penambahan validasi pada jenjang SMK bagi guru yang mengajar pada rombongan belajar utama dan rombongan belajar praktik tidak diperbolehkan mengajar mata pelajaran yang sama
                • [Pembaruan] Penambahan validasi pada jenjang SMK untuk akumulasi JJM guru yang mengajar pada rombongan belajar utama dan rombongan belajar praktik tidak diperbolehkan lebih dari jumlah maksimum yang terdapat pada referensi kurikulum
                • [Pembaruan] Penambahan validasi pada jenjang SMK untuk mencegah perbedaan jumlah jam mengajar pada rombongan belajar praktik dengan rombongan belajar induk dan mata pelajaran yang sama
                • [Pembaruan] Penambahan validasi bagi peserta didik yang memilih agama yang sudah dinon aktifkan
                • [Pembaruan] Penambahan aturan JJM pada rombongan belajar praktik yaitu jumlah jam maksimal adalah sisa dari jumlah jam maksimal pada kurikulum dikurangi dengan penggunaan JJM pada rombongan belajar utama
                • [Pembaruan] Penambahan dan pemisahan status dikurikulum pada pembelajaran yang semula peminatan menjadi Dasar Bidang Keahlian (C1), Dasar Program Keahlian (C2), Kompetensi Keahlian (C3)
                • [Pembaruan] Penambahan dan penyesuain UI pada aplikasi untuk memasukan anggota rombel pada rombongan belajar praktiks
                • [Perbaikan] Perubahan tampilan pada menu peserta didik agar memasukan data periodik lebih mudah
                • [Perbaikan] Perubahan validasi akumulasi jam jadwal yang kurang dari jjm pada pembelajaran yang semula invalid menjadi warning
                • [Perbaikan] Perubahan validasi peserta didik tidak wajar yang semula invalid menjadi warning
                • [Perbaikan] Perubahan tampilan warna baris yang semula merah menjadi jingga pada menu jadwal jika ada pembelajaran yang terlewat
                • [Perbaikan] Perubahan tampilan warna baris yang semula merah menjadi jingga pada menu peserta didik jika peserta didik berkebutuhan khusus
                • [Perbaikan] Perubahan tampilan warna baris yang semula merah menjadi jingga pada menu prasarana jika tidak memiliki sarana sesuai standar sarpras
                • [Perbaikan] Perbaikan tampilan pada dashboard untuk PLT Kepala Sekolah
                • [Perbaikan] Perbaikan tampilan pada saat menambah layanan Program/Kompetensi Keahlian pada jenjang SMK
                • [Perbaikan] Perbaikan tampilan pada saat memilih Program/Kompetensi Keahlian pada menu Rombongan Belajar
                • [Perbaikan] Bugs untuk menampilkan kode untuk grahita ringan (C1) dan grahita sedang (C)
                • [Perbaikan] Bugs untuk menampilkan kode untuk daksa ringan (D) dan daksa sedang (D1)
                • [Perbaikan] Bugs validasi terdeteksi wali kelas non aktif
                • [Perbaikan] Bugs validasi ketika mengecek sarana longitudinal
                • [Perbaikan] Bugs validasi ketika mengecek nama siwa tidak wajar
                • [Perbaikan] Bugs menentukan rombongan belajar ketika export excel peserta didik
                • [Perbaikan] Bugs untuk menampilkan semua tugas tambahan pada tampilan daftar tugas tambahan GTK
                • [Perbaikan] Perbaikan dan penambahan keamanan pada aplikasi
                • [Perbaikan] Perbaikan dalam pemilihan Kepala Sekolah, Principal dan PLT

                Kami berharap sekolah dapat mempelajari Panduan teknis Aplikasi Dapodik Versi 2018.a sebelum menggunakan aplikasi di sekolah. Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
                Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
                Salam Satu Data,
                Admin Dapodikdasmen
                LINK UNDUHAN:
                Installer Aplikasi Dapodikdasmen versi 2018.a
                Updater/Patch Aplikasi Dapodikdasmen versi 2018.a
                Panduan Aplikasi Dapodikdasmen versi 2018.a

                Sumber: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id

                Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2018.a. Semoga bisa bermanfaat.

                Formulir Kontak

                Nama

                Email *

                Pesan *