Soal Latihan USBN 2018 SMA Lengkap K13 dan K2006

Diposting oleh Pada 3/26/2018 04:33:00 AM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Soal Latihan USBN 2018 SMA Lengkap K13 dan K2006. Download file format PDF.

Soal Latihan USBN 2018 SMA Lengkap K13 dan K2006
Soal Latihan USBN 2018 SMA Lengkap K13 dan K2006

Soal Latihan USBN 2018 SMA Lengkap K13 dan K2006

Soal Latihan USBN 2018 SMA K13 dan K2006 ini bersumber dari berkas Soal USBN PAI SMA Tahun 2017 terdiri dari Soal Latihan USBN 2018 Antropologi SMA, Soal Latihan USBN 2018 Bahasa Indonesia SMA, Soal Latihan USBN 2018 Biologi SMA, Soal Latihan USBN 2018 Ekonomi SMA, Soal Latihan USBN 2018 Fisika SMA, Soal Latihan USBN 2018 Geografi SMA, Soal Latihan USBN 2018 Kimia SMA, Soal Latihan USBN 2018 PAI SMA, Soal Latihan USBN 2018 PPKn SMA, Soal Latihan USBN 2018 Sejarah SMA, Soal Latihan USBN 2018 Sosiologi SMA.

    Download Soal Latihan USBN 2018 SMA Lengkap K13 dan K2006

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkasSoal Latihan USBN 2018 SMA Lengkap K13 dan K2006 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Soal Latihan USBN 2018 SMA Lengkap K13 dan K2006



    Download File:

    Soal Latihan USBN 2018 Antropologi SMA K13 dan K2006.zip
    Soal Latihan USBN 2018 Bahasa Indonesia SMA K13 dan K2006.zip
    Soal Latihan USBN 2018 Biologi SMA K13 dan K2006.zip
    Soal Latihan USBN 2018 Ekonomi SMA K13 dan K2006.zip
    Soal Latihan USBN 2018 Fisika SMA K13 dan K2006.zip
    Soal Latihan USBN 2018 Geografi SMA K13 dan K2006.zip
    Soal Latihan USBN 2018 Kimia SMA K13 dan K2006.zip
    Soal Latihan USBN 2018 PAI SMA K13 dan K2006.zip
    Soal Latihan USBN 2018 PPKn SMA K13 dan K2006.zip
    Soal Latihan USBN 2018 Sejarah SMA K13 dan K2006.zip
    Soal Latihan USBN 2018 Sosiologi SMA K13 dan K2006.zip


    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Soal Latihan USBN 2018 SMA Lengkap K13 dan K2006. Semoga bisa bermanfaat.
    Revisi POS UN Tahun Pelajaran 2017-2018

    Diposting oleh Pada 3/12/2018 07:42:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas dan informasi mengenai Revisi POS UN Tahun Pelajaran 2017-2018. Surat Edaran BSNP Nomor 0088/SDAR/BSNP/I/2018 tentang Revisi POS UN Tahun Pelajaran 2017/2018. Download file format PDF.

    Revisi POS UN Tahun Pelajaran 2017-2018
    Revisi POS UN Tahun Pelajaran 2017-2018

    Untuk berkas POS UN Tahun Pelajaran 2017/2018 silahkan lihat di: 
    POS UN SMP MTS SMA MA SMK Tahun Pelajaran 2017/2018

    Revisi POS UN Tahun Pelajaran 2017-2018

    Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas Surat Edaran BSNP Nomor 0088/SDAR/BSNP/I/2018 tentang Revisi POS UN Tahun Pelajaran 2017/2018:

    Dalam rangka persiapan Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2017/2018, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah menyusun dan melakukan sosialisasi Prosedur Operasional Standar (POS) UN Tahun Pelajaran 2017/2018 (Peraturan BSNP Nomor: 0044/P/BSNP/XI/2017) yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)/Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), serta Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya Tahun Pelajaran 2017/2018. Sosialisasi POS UN Tahun Pelajaran 2017/2018 telah diselenggarakan pada tanggal 10 hingga 12 Desember 2017 yang melibatkan perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan LPMP. Dalam sosialisasi tersebut kami menerima beberapa pertanyaan dan masukan dari para peserta untuk perbaikan POS UN.

    Sehubungan dengan hal tersebut, kami memandang perlu memberikan penjelasan tambahan dan beberapa perbaikan redaksional terhadap POS UN Tahun Pelajaran 2017/2018, seperti yang tercantum dalam matriks terlampir.

      Download Revisi POS UN Tahun Pelajaran 2017-2018

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Surat Edaran BSNP Nomor 0088/SDAR/BSNP/I/2018 tentang Revisi POS UN Tahun Pelajaran 2017/2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Revisi POS UN Tahun Pelajaran 2017-2018



      Download File:
      Pengantar Revisi Pertama POS UN Tahun 2018 - Surat Edaran BSNP Nomor 0088/SDAR/BSNP/I/2018 tentang Revisi POS UN Tahun Pelajaran 2017/2018.pdf

      Sumber: http://bsnp-indonesia.org

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Edaran BSNP Nomor 0088/SDAR/BSNP/I/2018 tentang Revisi POS UN Tahun Pelajaran 2017/2018. Semoga bisa bermanfaat.
      Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah

      Diposting oleh Pada 2/14/2018 09:54:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah. Download file format PDF.

      Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah
      Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah

      Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah:

      PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH

      BAB I
      KETENTUAN UMUM

      Pasal 1
      Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
      1. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), dan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya.
      2. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Program Paket A/Ula setara SD/MI, Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs dan Program Paket C/Ulya setara SMA/MA.
      3. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
      4. Ujian Sekolah selanjutnya disingkat US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan terhadap standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan dalam USBN dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan pada SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula.
      5. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
      6. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
      7. UN untuk Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian penyetaraan pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan pada Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs dan Program Paket C/Ulya setara SMA/MA.
      8. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut Nilai USBN adalah nilai yang diperoleh peserta didik melalui USBN.
      9. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik melalui UN.
      10. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BSNP adalah badan mandiri dan profesional yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan Standar Nasional Pendidikan.
      11. Program Ula adalah pendidikan dasar 6 (enam) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket A dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
      12. Program Wustha adalah pendidikan dasar 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
      13. Program Ulya adalah pendidikan menengah 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket C dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
      14. Kisi-Kisi Ujian adalah acuan untuk mengembangkan dan merakit naskah USBN dan UN yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku.Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
      15. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
      16. Prosedur Operasi Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat POS USBN adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan USBN.
      17. Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat POS UN adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan UN.
      18. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
      19. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
      20. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
      21. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

      BAB II
      PENYELENGGARAAN

      Pasal 2
      (1) Penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui USBN dan US.

      (2) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilaksanakan melalui UN.

      (3) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk peserta didik pada SMK/MAK termasuk ujian kompetensi keahlian.

      (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

      (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mata pelajaran yang diujikan dalam USBN diatur dalam POS yang ditetapkan oleh BSNP.

      (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ujian kompetensi keahlian untuk SMK/MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal terkait.

      Pasal 3
      (1) US sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diikuti oleh peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula.

      (2) USBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diikuti oleh peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK, Program Paket A/Ula, SDLB, SMP/MTs/SMPTK, Program Paket B/Wushta, SMPLB, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK, Program Paket C/Ulya, dan SMALB.

      (3) UN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diikuti oleh peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPTK, Program Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK dan Program Paket C/Ulya. 

      Pasal 4
      (1) Penilaian hasil belajar melalui USBN pada Jenjang SD/MI/SDTK/SDLB dan Program Paket A/Ula diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.

      (2) Penilaian hasil belajar melalui US pada Jenjang SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.

      (3) Penilaian hasil belajar melalui USBN pada Jenjang SMP/MTs/SMPTK/SMPLB, Program Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK/SMALB, SMK/MAK dan Program Paket C/Uya diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.

      (4) Penilaian hasil belajar melalui UN pada Jenjang SMP/MTs/SMPTK, Program Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK dan Program Paket C/Uya diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.

      (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan USBN untuk satuan/program pendidikan yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) USBN.

      (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan UN untuk satuan/program pendidikan yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) UN.

      BAB III
      PERSYARATAN PESERTA DIDIK MENGIKUTI US, USBN DAN UN

      Pasal 5
      (1) Peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK, SDLB dan Program Paket A/Ula yang mengikuti US dan USBN harus memenuhi persyaratan: 
      a. telah berada pada tahun terakhir di jenjang SD/MI/SDTK/SDLB;
      b. telah atau pernah berada pada tahun terakhir untuk Program Paket A/Ula; atau
      c. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas IV semester 1 sampai dengan kelas VI semester 1 untuk peserta didik pada SD/MI/SDTK, SDLB dan Program Paket A/Ula.

      (2) Peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPTK, SMPLB, SMA/MA/SMTK/SMAK, SMALB, SMK/MAK yang mengikuti USBN dan UN harus memenuhi persyaratan: 
      a. terdaftar pada semester terakhir di Satuan Pendidikan dan memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 sampai dengan semester 5; atau 
      b. telah menyelesaikan seluruh beban SKS yang dipersyaratkan bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang setara dengan semester 5.

      (3) Peserta didik pada Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya yang mengikuti USBN dan UN harus memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada Pendidikan Kesetaraan.

      Pasal 6
      (1) Peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK, SDLB, dan program Paket A/Ula wajib mengikuti US dan/atau USBN.

      (2) Peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPTK, SMA/MA/SMTK/SMAK, SMK/MAK, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya wajib mengikuti UN dan USBN.

      (3) Peserta didik jenjang SD pada SPK wajib mengikuti US dan USBN.

      (4) Peserta didik jenjang SMP dan jenjang SMA pada SPK wajib mengikuti UN. 

      (5) Peserta didik pada jenjang SMA/MA/SMTK/SMAK, SMK/MAK, SMALB dan Program Paket C/Ulya berhak mengulang UN untuk memenuhi kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan.

      (6) Peserta didik yang berhalangan karena alasan tertentu dengan disertai bukti yang sah dapat mengikuti US susulan, USBN susulan dan UN susulan.

      (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal UN diatur dalam POS yang ditetapkan oleh BSNP.

      Pasal 7
      (1) Peserta didik jenjang SMP dan SMA pada SPK tidak wajib mengikuti USBN

      (2) Peserta didik pada SMPLB dan SMALB tidak wajib mengikuti UN.

      (3) Dalam hal peserta didik pada SMALB yang mengikuti UN, berhak mengulang UN untuk memenuhi kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan.

      Pasal 8
      (1) Pelaksanaan US dan USBN dapat melalui ujian berbasis kertas atau ujian berbasis komputer dan kertas.

      (2) Pelaksanaan UN diutamakan melalui ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

      (3) Dalam hal UNBK tidak dapat dilaksanakan maka UN dilaksanakan berbasis kertas.

      Pasal 9
      (1) Satuan Pendidikan wajib menyampaikan nilai rapor, Nilai US, dan Nilai USBN kepada Kementerian untuk kepentingan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

      (2) Penyampaian nilai rapor, Nilai US, dan Nilai USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memasukkan nilai melalui data pokok pendidikan. 

      (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Nilai USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS USBN yang ditetapkan oleh BSNP.

      BAB IV
      BAHAN US, USBN, DAN UN

      Pasal 10
      (1) Kisi-kisi ujian merupakan acuan dalam pengembangan dan perakitan naskah soal ujian yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku.

      (2) Kisi-kisi USBN dan UN ditetapkan oleh BSNP.

      Pasal 11
      (1) Naskah USBN terdiri atas:
      a. sejumlah 20% (dua puluh persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) butir soal disiapkan oleh Kementerian;
      b. sejumlah 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) butir soal disiapkan oleh guru pada Satuan Pendidikan dan dikonsolidasikan di Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Forum Tutor, dan Kelompok Kerja Guru Pondok Pesantren Salafiah (Pokja PPS).

      (2) Naskah USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan disiapkan oleh Kementerian Agama dan Satuan Pendidikan.

      (3) Naskah USBN SDLB, SMPLB dan SMALB disiapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan BSNP.

      (4) Naskah ujian untuk mata pelajaran Penghayat Kepercayaan disusun oleh satuan pendidikan. berkoordinasi dengan majelis penghayat yang bersangkutan. 

      (5) Naskah US disiapkan oleh Satuan Pendidikan.

      Pasal 12
      (1) Penggandaan naskah US dilakukan oleh satuan pendidikan.

      (2) Penggandaan bahan USBN dilakukan oleh Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, atau Dinas Pendidikan Provinsi/Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama.

      (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penggandaan naskah USBN diatur dalam POS USBN.

      Pasal 13
      (1) Penggandaan dan distribusi bahan UN berbasis kertas dilakukan oleh Pemerintah.

      (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggandaan dan pendistribusian bahan UN berbasis kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

      BAB V
      BIAYA PENYELENGGARAAN US, USBN, DAN UN

      Pasal 14
      (1) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan US dan USBN bersumber dari anggaran Satuan Pendidikan, Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang bersangkutan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      (2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan. 

      (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Pendidikan dilarang memungut biaya pelaksanaan UN dari peserta didik, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik.

      Pasal 15
      Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan wajib melakukan sosialisasi US, USBN, dan UN.

      Pasal 16
      (1) Setiap peserta didik yang telah mengikuti UN akan mendapatkan SHUN.

      (2) SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
      a. biodata siswa; dan
      b. Nilai UN untuk setiap mata pelajaran yang diujikan, dan pencapaian kompetensi lulusan untuk setiap mata pelajaran yang diujikan.

      (3) Pencapaian kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dalam kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang.

      Pasal 17
      Hasil UN digunakan sebagai dasar untuk:
      a. pemetaan mutu program dan/atau Satuan Pendidikan;
      b. pertimbangan seleksi masuk Jenjang Pendidikan berikutnya; dan
      c. pembinaan dan pemberian bantuan kepada Satuan Pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

      Pasal 18
      Hasil USBN pada jenjang SD/MI/SDTK/SDLB dan Program Paket A/Ula dapat digunakan sebagai pertimbangan seleksi masuk Jenjang Pendidikan berikutnya. 

      BAB VI
      KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN

      Pasal 19
      (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah:
      a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
      b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan c. lulus ujian satuan/program pendidikan.

      (2) Kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh satuan/program pendidikan yang bersangkutan.

      Pasal 20
      (1) Penyelesaian seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, untuk peserta didik:
      a. SD/MI/SDTK dan SDLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas I sampai kelas VI.
      b. SMP/MTs/SMPTK dan SMPLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas VII sampai dengan kelas IX;
      c. SMA/MA/SMTK/SMAK, SMALB, dan SMK/MAK program 3 (tiga) tahun apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XII;
      d. SMK/MAK program 4 (empat) tahun apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XIII;
      e. SMP/MTs/SMPTK dan SMA/MA/SMTK/SMAK yang menerapkan SKS apabila telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang dipersyaratkan; atau
      f. Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C, apabila telah menyelesaikan keseluruhan kompetensi masing-masing program. 

      (2) Satuan Pendidikan yang menerapkan SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memiliki izin dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

      Pasal 21
      (1) Peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan diberikan ijazah.

      (2) Ketentuan mengenai ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      BAB VII
      SANKSI

      Pasal 22
      (1) Setiap orang, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan US, USBN, dan UN wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan US, USBN, dan UN.

      (2) Setiap orang, kelompok, dan/atau lembaga yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.


      BAB VIII
      KETENTUAN PENUTUP

      Pasal 23
      (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai USBN diatur dalam POS USBN yang ditetapkan oleh BSNP.

      (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai UN diatur dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP. 

      (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai US diatur oleh satuan pendidikan.

      Pasal 24
      Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 117), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1879) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

      Pasal 25
      Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

      Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

      Ditetapkan di Jakarta
      pada tanggal 6 Februari 2018
      MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
      TTD.
      MUHADJIR EFFENDY

      Diundangkan di Jakarta
      pada tanggal 7 Februari 2018
      DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
      TTD.
      WIDODO EKATJAHJANA

        Download Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah



        Download File:
        Permendikbud No. 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah.pdf

        Sumber: http://jdih.kemdikbud.go.id

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah. Semoga bisa bermanfaat.
        Pelaksanaan Ujian Nasional Bukan Sekedar Tanggung Jawab Konstitusional Tetapi Juga Tanggung Jawab Moral

        Diposting oleh Pada 2/13/2018 11:26:00 AM dengan No comments

        Berikut ini adalah informasi dari BSNP perihal Pelaksanaan Ujian Nasional Bukan Sekedar Tanggung Jawab Konstitusional Tetapi Juga Tanggung Jawab Moral. Informasi ini kami kutip dari Buletin BSNP. Inilah informasi selengkapnya.

        Pelaksanaan Ujian Nasional Bukan Sekedar Tanggung Jawab Konstitusional Tetapi Juga Tanggung Jawab Moral
        Pelaksanaan Ujian Nasional Bukan Sekedar Tanggung Jawab Konstitusional Tetapi Juga Tanggung Jawab Moral

        Pelaksanaan Ujian Nasional Bukan Sekedar Tanggung Jawab Konstitusional Tetapi Juga Tanggung Jawab Moral

        Ujian Nasional (UN) tahun 2018 tetap akan dilaksanakan. BSNP sebagai lembaga independen dan mandiri yang memiliki kewenangan menyelenggarakan UN telah melakukan berbagai persiapan dari segi kebijakan publik. Beberapa upaya juga telalh dilakukan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan UN. Tim Buletin BSNP melakukan wawancara dengan ketua BSNP untuk menggali lebih jauh tentang kebijakan tersebut.

        Bisa dijelaskan, bagaimana posisi Ujian Nasional dalam Sistem Pendidikan Nasional?
        Sistem pendidikan nasional yang diterapkan di negara kita adalah pendidikan berbasis standar. UN merupakan sub- sistem penilaian dalam standar nasional pendidikan. UN menjadi salah satu tolak ukur pencapaian standar nasional pendidikan dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. UN diselenggarakan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan pada jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai hasil proses pembelajaran. Melalui UN diharapkan lahir generasi muda yang kompeten, unggul, dan berdaya saing baik dalam ranah nasional maupun global.

        Apa hubungan UN dengan Pendidikan Karakter?
        Pelaksanaan ujian nasional tidak sekedar tanggungjawab konstitusional, tetapi juga tanggung jawab moral. Tanggungjawab moral ini jauh lebih berat dari tanggungjawab konstitusional. UN selain sebagai instrumen untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik, juga sebagai instrumen untuk menanamkan nilai-nilai moral terutama kejujuran. Prestasi Penting, Jujur yang Utama.

        Bagaimana gambaran pelaksanaan UN masa depan?
        Moda utama pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2018 adalah dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). UNBK dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan nonformal. Mengapa UNBK? UNBK sudah terbukti efektif untuk meningkatkan kejujuran di kalangan peserta didik dalam mengikuti ujian nasional, sehingga hasilnya benar-benar menggambarkan kompetensi siswa yang obyektif. Ke depan, kita bercita-cita adanya UN yang dapat dipercaya (credible), dapat diterima (acceptable), dan dapat dipertanggunggugatkan (accountable).

        Apa kebijakan mendasar untuk pelaksanaan UN 2018?
        Pada tahun 2018 akan ada soal isian singkat untuk mata pelajaran matematika pada jenjang SMA/MA dan SMK. Adanya soal isian singkat ini dimaksudkan supaya peserta didik tidak terpaku dengan satu pilihan jawaban dalam mengerjakan soal. Artinya, soal ini menuntut mereka untuk mampu melakukan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills (HOTS). Selain itu, pelaksanaan UN gelombang II hanya dimaksudkan untuk mereka yang akan memperbaiki nilai, termasuk peserta dari pendidikan kesetaraan.

        Mengapa kebijakan tersebut hanya diterapkan untuk siswa SMA/MA dan SMK?
        Ke depan, secara bertahap, soal isian singkat tersebut akan diterapkan pada jenjang pendidikan yang lain, seperti SMP/MTs. Namun, pada saat ini dicoba untuk jenjang SMA/MA dan SMK.

        Bagaimana pola pelaksanaan sosialisasi UN?
        Sosialisasi kebijakan UN dilakukan secara terpusat melalui training of trainers (ToT) dengan mengundang perwakilan dari Dinas Pendi di kan Provinsi , Lembaga Penjadiman Mutu Pendidikan (LPMP) dan Kantor Wilayah Kementerian Agama. Dengan pola ini, BSNP tidak lagi akan melakukan sosialisasi ke daerah, sebab peran tersebut su dah di laku kan ole h nara sumber yang sudah dilatih dalam ToT tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan, jika daerah memerlukan nara sumber dari Pusat, mereka tetap boleh mengundang nara sumber dari pusat.

        Apa moda utama pelaksanaan UN 2018?UN tahun 2018 dilaksanakan dengan moda UNBK, termasuk untuk pendidikan kesetaraan. Tahun 2018 merupakan tahun ke-4 bagi pendidikan formal dan tahun ke-2 bagi pendidikan kesetaraan untuk pelaksanaan ujian dengan moda UNBK. Diproyeksikan pada jenjanga SMA sederajat, pelaksanaan UNBK sudah 100 persen, sedangkan pada jenjang SMA sederajat masih sekitar 70 persen.

        Apa Bapak yakin target tersebut bisa dicapai mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam dan adanya keterbatasan jaringan internet atau pasokan daya listrik?
        BSNP bersama Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama telah melakukan pendataan sekolah atau madarasah yang sanggup melaksanakan UNBK, sehingga berani membuat target. Bahwa di daerah tertentu ada kendala jaringan internet, Puspendik telah mengantisipasi kemungkinan dilakukan UNBK secara offline, selama fasilitas komputer memadai. Terkait dengan pasokan daya listrik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selama ini telah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk memastikan tidak ada pemadaman listrik pada saat pelaksanaan UNBK.

        Bagaimana penerapan berbagi sumber dalam pelakasnaan UNBK?
        Untuk mendorong satuan pendidikan menerapkan berbagi sumber dalam pelaksanan UNBK, salah satu kebijakan yang dibuat BSNP adalah dengan menyusun jadwal UN yang berbeda untuk masing-masing jenjang. Sebagai contoh, jadwal pelaksanaan UN SMK/MAK dilaksanakan pada tanggal 2-5 April 2017, sedangkan UN SMA/MA pada tanggal 9-12 April 2018 dan UN SMP/MTs pada tanggal 23-26 April 2018. Dengan pola seperti ini, prinsip berbagi sumber dalam dilakukan antar jenjang pendidikan. Peserta UN dari SMA misalnya, bisa menggunakan fasilitas milik SMK atau sebaliknya.

        Apa upaya yang dilakukan BSNP untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UN?
        Kisi-kisi UN ditetapkan lebih awal,yaitu pada bulan Agustus 2017 dan disosialisasikan ke publik. Peningkatan kualitas soal dengan menerbitkan POS penelaahan soal ujian sebagai panduan bagi Puspendik. Pendataan peserta ujian dilakukan secara terintegrasi di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Education Management Information System (EMIS) di Kementerian Agama. Penguatan peran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dalam pelaksanaan UN. Selain itu, berbagai praktik baik dalam pelaksanaan USBN yang dilakukan oleh satuan pendidikan atau daerah, disampaikan kepada publik untuk dijadikan pelajaran.

        Bisa diuraikan lebih lanjut, penguatan peran apa yang diberikan kepada LPMP?
        Mulai tahun 2018, LPMP akan melakukan pemindaian LJUN untuk SMA/MA dan SMK bagi satuan pendidikan yang masih melakukan UN berbasis kertas dan pensil. Hal ini dilakukan karena LPMP sebagai pihak yang independen dalam pengendalian mutu pendidikan, sehingga tidak memiliki kepentingan langsung terhadap hasil ujian, dibandingkan dengan d in as pen didikan provinsi yang memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap pengelolaan pendidikan pada jenjang SMA/MA dan SMK.

        Ada pesan khusus untuk calon peserta dan panitia pelaksana UN 2018?
        Kepada para peserta didik: Persiapkan diri dengan sebaik mungkin dan penuh percaya diri. Yakin, Anda pasti bisa. Utamakan kejujuran dalam mengikuti ujian nasional. Kepada pelaksana UN mulai dari tingkat pusat sampai ke satuan pendidikan: Laksanakan Ujian Nasional sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan UN. Berikan layanan yang berkualitas. Utamakan integritas.

        Sumber: http://bsnp-indonesia.org

        Demikian yang bisa kami sampaikan informasi dari BSNP perihal Pelaksanaan Ujian Nasional Bukan Sekedar Tanggung Jawab Konstitusional Tetapi Juga Tanggung Jawab Moral.. Semoga bisa bermanfaat.

        Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


        Tahun 2018 Siswa Bisa Cetak Hasil UN Sendiri

        Diposting oleh Pada 2/12/2018 08:23:00 AM dengan No comments

        Berikut ini adalah informasi dari Kemdikbud mengenai Tahun 2018 Siswa Bisa Cetak Hasil UN Sendiri. Berita ini kami kutip dari laman berita Republika tanggal 12 Februari 2018. Inilah informasi selengkapnya.

        Siswa Bisa Cetak Hasil UN Sendiri
        Siswa Bisa Cetak Hasil UN Sendiri

        Tahun 2018 Siswa Bisa Cetak Hasil UN Sendiri

        Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbdud) menyatakan mulai tahun 2018 ini siswa bisa mencetak hasil Ujian Nasional (UN). Semua peserta UN, baik yang Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) maupun yang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), bisa mencetak hasil UN-nya secara mandiri.

        "Kami akan siapkan laman dan login khusus. Hanya siswa yang bersangkutan yang bisa mengaksesnya. Jadi, nanti tidak ada lagi tanda tangan basah," ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Totok Suprayitno di Jakarta, Jumat (9/2).


        UN untuk tingkat SMK akan diselenggarakan pada 2 April hingga 5 April, kemudian SMA/MA pada 9 hingga 12 April dan UN susulan SMK/SMA/MA pada 17 April hingga 18 April. Sementara, untuk SMP/MTs, UN akan diselenggarakan pada 23 hingga 26 April dan UN susulan untuk SMP/MTs pada 8 hingga 9 Mei.

        "Secara umum, tidak ada perbedaan dibandingkan tahun lalu, mata pelajarannya juga tetap," katanya.

        Namun, ada perbedaan dengan tahun lalu, yakni pada tahun ini 10 persen soal UN Matematika berbentuk isian. Totok menjelaskan, isian berbeda dengan esai. Isian hanya berisi jawabannya saja, sementara esai berisi mengenai penjabaran beserta jawaban.

        Sumber: http://republika.co.id

        Demikian yang bisa kami sampaikan informasi dari Kemdikbud mengenai Tahun 2018 Siswa Bisa Cetak Hasil UN Sendiri. Semoga bisa bermanfaat.

        Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


        Kumpulan Soal Ujian Sekolah SD MI Naskah Asli

        Diposting oleh Pada 1/17/2018 11:43:00 AM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Kumpulan Soal Ujian Sekolah SD MI Naskah Asli Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 untuk referensi bahan latihan Ujian Sekolah US/M SD MI Tahun 2018. Download file format PDF.

        Kumpulan Soal Ujian Sekolah US/M SD MI Naskah Asli
        Kumpulan Soal Ujian Sekolah US/M SD MI Naskah Asli

        Kumpulan Soal Ujian Sekolah US/M SD MI Naskah Asli

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Kumpulan Soal Ujian Sekolah SD MI Naskah Asli Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Download File:
        Kumpulan Soal Ujian Sekolah SD MI Naskah Asli Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017.

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Kumpulan Soal Ujian Sekolah SD MI Naskah Asli Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017. Semoga bisa bermanfaat.
        SNMPTN Tidak Pertimbangkan Nilai UN dan USBN

        Diposting oleh Pada 1/15/2018 01:58:00 AM dengan No comments

        Berikut ini adalah informasi mengenai SNMPTN Tidak Pertimbangkan Nilai UN dan USBN. Berita ini kami kutip dari laman berita Republika tanggal 15 Januari 2018. Inilah informasi selengkapnya.

        SNMPTN Tidak Pertimbangkan Nilai UN dan USBN
        SNMPTN Tidak Pertimbangkan Nilai UN dan USBN

        SNMPTN Tidak Pertimbangkan Nilai UN dan USBN

        Ketua Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Prof Ravik Karsidi mengatakan tak mempertimbangkan nilai Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN.

        "Kami sepakat untuk tidak tergantung pada nilai USBN dan UN. Artinya USBN dan UN hanya dipakai kementerian lain, tapi kalau untuk ujian mandiri boleh," ujar Ravik dalam konferensi pers SNMPTN di Jakarta, Jumat (12/1).

        Ravik menjelaskan penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dilakukan melalui tiga cara yakni SNMPTN, Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) dan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) serta ujian mandiri yang diselenggarakan pihak kampus.

        Pada tahun sebelumnya, UTBC dan UTBK mempunyai nama Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Ravik mengatakan dasar penilaian SNMPTN hanya nilai rapor semester satu hingga lima. Dengan kata lain, tidak sampai lulus ujian.

        "Artinya tidak sampai lulus UN dan USBN," jelas Rektor Universitas Negeri Surakarta tersebut.

        Meski demikian, jika siswa yang lulus SNMPTN, namun kemudian tidak lulus sekolah maka kelulusan SNMPTN dibatalkan. Untuk jadwal SNMPTN dimulai dari pengisian di PDSS pada 13 Januari hingga 10 Februari, kemudian pendaftaran 21 Februari hngga 6 Maret dan pengumuman 17 April.

        Kemudian untuk pendaftaran SBMPTN (UTBK dan UTBC) mulai 5 April hingga 27 April, pelaksanaan ujian pada 8 Mei dan pengumuma pada 3 Juli 2018.

        Sumber: http://www.republika.co.id

        Demikian yang bisa kami sampaikan informasi mengenai SNMPTN Tidak Pertimbangkan Nilai UN dan USBN. Semoga bisa bermanfaat.
        Soal Isian Singkat UN Matematika 2017-2018 Hanya 4 Butir

        Diposting oleh Pada 12/21/2017 11:37:00 AM dengan No comments

        Berikut ini adalah informasi mengenai Soal Isian Singkat UN Matematika 2017-2018 Hanya 4 Butir. Berita ini kami kutip dari laman resmi Kemdikbud pada tanggal 20 Desember 2017. Inilah informasi selengkapnya.

        Sosialisasi Pelaksanaan UN Tahun 2018
        Sosialisasi Pelaksanaan UN Tahun 2018

        Soal Isian Singkat UN Matematika 2017-2018 Hanya 4 Butir

        Berikut ini kutipan teks keterangan terbaru dari Kemdikbud terkait dengan informasi UN / UNBK bahwa Soal Isian Singkat UN Matematika 2017-2018 Hanya 4 Butir; 

        Mulai tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan kebijakan baru untuk ujian nasional (UN). Pada UN mata pelajaran matematika, peserta UN akan diberikan soal yang harus diisi dengan isian singkat. Jumlah butir soal untuk isian singkat tersebut sebesar 10 persen dari total soal, yakni empat butir soal.

        “Ada empat soal. Dari 40 (soal) hanya empat (isian singkat). Kan UN itu 40 soal, jadi 10 persen isian singkat (matematika),” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

        Totok mengatakan, soal UN yang harus dijawab dengan isian singkat tersebut bertujuan agar siswa dibiasakan untuk mencari jawaban, sehingga tidak sekadar memilih. “Juga untuk menghindarkan kebiasaan siswa menjawab spekulatif,” katanya.

        Menurut Totok, siswa tidak perlu khawatir menghadapi UN matematika dengan isian singkat, karena tingkat kesulitannya sama dengan soal yang disertai pilihan jawaban. Ia menuturkan, siswa yang sekolahnya melaksanakan UN dengan berbasis komputer (UNBK) akan mengerjakan isian singkat dengan tetap menggunakan komputer, bukan tertulis di kertas.

        “Tetap scoring-nya pakai komputer. Soal ada di komputer, dan menjawabnya juga di komputer, diketik. Ilustrasinya, misalnya 1 ditambah 2, ketik (angka) 3,” tutur Totok.

        Lebih lanjut ia menjelaskan, Balitbang Kemendikbud telah menyiapkan aplikasi khusus untuk penilaian jawaban dengan isian singkat. “Ini pertama kalinya. Jadi kami menyiapkan mesinnya juga tidak gampang. Kami melatih mesin aplikasi untuk isian singkat ini,” katanya.

        Di kesempatan yang berbeda, Sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Kiki Yuliati mengatakan, sejak bulan Agustus 2017 BSNP bekerja sama dengan Balitbang Kemendikbud telah menerbitkan Kisi-Kisi Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018. Kisi-kisi yang telah diterbitkan itu mencakup untuk semua soal, sehingga bisa dijadikan sebagai soal dengan pilihan jawaban maupun isian singkat.

        “Jadi dari satu kisi-kisi yang sama, kita memilah dan memilih mana yang bisa untuk pilihan ganda, mana yang bisa untuk isian singkat,” katanya beberapa waktu lalu di Jakarta. Kisi-Kisi Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 dapat diunduh di laman https://www.kemdikbud.go.id. (Desliana Maulipaksi).

        Sumber: https://www.kemdikbud.go.id

        Demikian yang bisa kami sampaikan informasi mengenai UN/UNBK Tahun 2018 yaitu bahwa Soal Isian Singkat UN Matematika 2017-2018 Hanya 4 Butir. Semoga bisa bermanfaat.
        Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017-2018

        Diposting oleh Pada 12/13/2017 04:40:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017-2018. Download file PDF. Informasi terbaru ini kami kutip dari laman resmi Kemdikbud pada tanggal 13 Desember 2017.

        Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017-2018
        Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017-2018

        Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018

        Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Tahun Pelajaran 2017/2018

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018. Semoga bisa bermanfaat.
        POS UN SMP MTS SMA MA SMK Tahun Pelajaran 2017-2018

        Diposting oleh Pada 12/11/2017 03:11:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas POS UN SMP MTS SMA MA SMK Tahun Pelajaran 2017/2018. Diatur dalam Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor: 0044/P/BSNP/XI/2017 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018. Download file format PDF.

        POS UN SMP MTS SMA MA SMK Tahun Pelajaran 2017/2018
        POS UN SMP MTS SMA MA SMK Tahun Pelajaran 2017/2018

        POS UN SMP MTS SMA MA SMK Tahun Pelajaran 2017/2018

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas POS (Prosedur Operasional Standar) Penyelenggaraan UN (Ujian Nasiona) untuk SMP MTS SMA MA SMK Tahun Pelajaran 2017/2018:

        POS UN ini mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), serta Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya Tahun Pelajaran 2017/2018.

        Adapun Daftar Isi dalam POS UN ini antara lain:

        BAB I PENGERTIAN
        BAB II PESERTA UJIAN NASIONAL
        A. Hak dan Kewajiban Peserta Ujian Nasional
        B. Persyaratan Peserta Ujian Nasional 
        C. Pendaftaran Peserta Ujian Nasional 

        BAB III PENYELENGGARA DAN PELAKSANA UJIAN NASIONAL
        A. Penyelenggara Ujian Nasional
        B. Pelaksana Ujian Nasional
        C. Panitia Ujian Nasional Tingkat Provinsi 
        D. Panitia Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
        E. Panitia Ujian Nasional Tingkat Satuan Pendidikan
        F. Panitia UN Sekolah Indonesia Luar Negeri

        BAB IV BAHAN UJIAN NASIONAL
        A. Kisi-Kisi Ujian Nasional
        B. Perangkat Soal
        C. Penyiapan Bahan Ujian Nasional
        D. Penggandaan dan Pendistribusian Bahan Ujian

        BAB V PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (UNBK)
        A. Penyiapan Sistem UNBK
        B. Penetapan Tim Teknis UNBK
        C. Penetapan Sekolah/Madrasah Pelaksana UNBK
        D. Penerapan Resource Sharing (Berbagi Sumber Daya) UNBK
        E. Penetapan Tim Help Desk (Tim Layanan Bantuan)
        F. Kriteria dan Persyaratan Proktor, Teknisi, dan Pengawas
        G. Penetapan Proktor, Teknisi, dan Pengawas UNBK
        H. Pelatihan Teknis Pelaksanaan UNBK
        I. Penyiapan Sistem UNBK di Sekolah/Madrasah Pelaksana UNBK
        J. Prosedur Pelaksanaan UNBK
        K. Jadwal Pelaksanaan UNBK

        BAB VI PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL BERBASIS KERTAS DAN PENSIL (UNKP)
        A. Penetapan Sekolah/Madrasah Pelaksana UNKP
        B. Penetapan Pengawas Ruang UNKP
        C. Prosedur Pelaksanaan UNKP
        D. Jadwal Pelaksanaan UNKP

        BAB VII PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL UNTUK PENDIDIKAN KESETARAAN 
        A. Moda Ujian Nasional
        B. Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana UN
        C. Penetapan Ruang Ujian
        D. Penetapan Pengawas Ruang Ujian
        E. Prosedur Pelaksanaan Ujian
        F. Jadwal Pelaksanaan UN untuk Pendidikan Kesetaraan

        BAB VIII PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL UNTUK PERBAIKAN
        A. Peserta
        B. Persyaratan
        C. Pendaftaran
        D. Mekanisme dan Prosedur Pendaftaran
        E. Pelaksanaan
        F. Jadwal Pelaksanaan UN untuk Perbaikan
        G. Mata Ujian

        BAB IX PEMERIKSAAN HASIL UJIAN NASIONAL
        A. Pengumpulan dan Pengolahan Hasil UNBK
        B. Pengumpulan dan Pengolahan Hasil UNKP
        C. Pengolahan Hasil UNKP

        BAB X KRITERIA PENCAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN BERDASARKAN HASIL UJIAN NASIONAL
        BAB XI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
        BAB XII BIAYA PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL
        BAB XIII PROSEDUR PENANGANAN MASALAH DAN TINDAK LANJUT
        BAB XIV SANKSI
        BAB XV PENGATURAN KHUSUS
        BAB XVI KEJADIAN LUAR BIASA
        Lampiran 1 : Daftar Sekolah Indonesia Luar Negeri dan Tempat Pelaksanaan Ujian Nasional untuk Pendidikan Kesetaraan di Luar Negeri
        Lampiran 2 : Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu untuk Masing-Masing Jenjang dan Mata Ujian
        Lampiran 3 : Tanggal-Tanggal Penting Pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2017/2018
        Lampiran 4 : Jadwal UN Tahun Pelajaran 2017/2018
        Lampiran 5 : Contoh Pakta Integritas

          Download POS UN SMP MTS SMA MA SMK Tahun Pelajaran 2017/2018

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas POS UN SMP MTS SMA MA SMK Tahun Pelajaran 2017/2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          POS UN SMP MTS SMA MA SMK Tahun Pelajaran 2017/2018



          Download File:
          POS UN SMP MTS SMA MA SMK Tahun Pelajaran 2017-2018 .pdf

          Sumber: http://bsnp-indonesia.org

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file POS UN SMP MTS SMA MA SMK Tahun Pelajaran 2017/2018. Semoga bisa bermanfaat.
          Panduan Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN 2018 Berbasis Dapodik

          Diposting oleh Pada 12/08/2017 07:29:00 PM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Panduan/Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) 2018 Berbasis Dapodik. Download file format PDF.

          Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN 2018 Berbasis Dapodik
          Panduan Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN 2018 Berbasis Dapodik

          Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN 2018 Berbasis Dapodik

          Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Panduan/Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) 2018 Berbasis Dapodik:

          Berdasarkan Panduan/Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) 2018 Berbasis Dapodik ini, peran sekolah antara lain adalah:
          1. Mengirimkan data ke server Dapodik.
          2. Pemrosesan data NISN di vervalpd terutama bagi peserta didik tingkat akhir (kelas 9).
          3. Melakukan verifikasi kelengkapan data individual peserta didik calon peserta UN.
          4. Mengunduh Daftar Calon Peserta (DCP) dan Berita Acara dari website manajemen UN.
          5. Penyerahan Daftar Calon Peserta (DCP) kepada Panitia UN di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
          6. Penandatanganan berita acara penyerahan Daftar Calon Peserta (DCP).
          Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN 2018 Berbasis Dapodik bisa langsung diakses melalui alamat: http://pdun.data.kemdikbud.go.id

            Download Panduan/Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) 2018 Berbasis Dapodik

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Panduan/Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) 2018 Berbasis Dapodik ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



            Download File:

            Panduan/Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) 2018 Berbasis Dapodik.pdf


            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Panduan/Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta UN (Ujian Nasional) 2018 Berbasis Dapodik. Semoga bisa bermanfaat.

            Formulir Kontak

            Nama

            Email *

            Pesan *