Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SD-MI, SMP-MTs, SMA-MA, SMK-MAK

Diposting oleh Pada 2/26/2018 08:17:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Permendikbud No. 24/2016. Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi ini untuk satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK. Download file buku format PDF.

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SD-MI, SMP-MTs, SMA-MA, SMK-MAK
Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SD-MI, SMP-MTs, SMA-MA, SMK-MAK

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK

Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SD-MI, SMP-MTs, SMA-MA, SMK-MAK:

Pendidikan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menanamkan dan membina nilai-nilai karakter antikorupsi bagi peserta didik, pada jenjang pendidikan dasar. Mereka merupakan generasi yang akan mengganti generasi sekarang yang menduduki berbagai jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta. Melalui pendidikan, proses perubahan sikap mental akan terjadi pada diri seseorang. Dengan perubahan tersebut, diharapkan generasi muda secara sadar mampu menerapkan dan mengimplementasikan sikap dan perilaku antikorupsi.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan informal (keluarga), formal (persekolahan), dan nonformal (masyarakat). Penanaman nilai tersebut di persekolahan dilakukan melalui pengintegrasian pendidikan antikorupsi (PAk) dalam proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai pengembangan pembelajaran tematik.

Pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan pada pembelajaran PPKn dilaksanakan di satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK secara berkelanjutan, ditekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa meninggalkan pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan keteladanan antikorupsi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku.

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi ini disusun sebagai bahan dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan penanaman niliai-nilai antikorupsi pada pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum 2013 edisi revisi 2016, sehingga pendidikan antikorupsi di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dengan demikian, peserta didik lebih memahami makna tindakan koruptif, dan berani bersikap serta berperilaku antikorupsi.

    Download Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK ini silahkan lihat preview salah satu buku dan unduh buku lainnya pada link di bawah ini:

    Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SMP/MTs



    Download File:

    1 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SD MI Kelas I.pdf
    2 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SD MI Kelas II.pdf
    3 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SD MI Kelas III.pdf
    4 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SD MI Kelas IV.pdf
    5 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SD MI Kelas V.pdf
    6 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SD MI Kelas VI.pdf
    7 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SMP MTs Kelas VII.pdf
    8 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SMP MTs Kelas VIII.pdf
    9 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SMP MTs Kelas IX.pdf
    10 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SMA MA SMK MAK Kelas X.pdf
    11 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SMA MA SMK MAK Kelas XI.pdf
    12 Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi SMA MA SMK MAK Kelas XII.pdf


    Sumber: http://dikdasmen.kemdikbud.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK. Semoga bisa bermanfaat.
    Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas untuk SD-MI, SMP-MTs, SMA-MA, SMK-MAK

    Diposting oleh Pada 2/26/2018 07:21:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK. Download file PDF.

    Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK
    Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas

    Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK

    Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK:

    Pendidikan merupakan salah satu strategi yang efektif sebagai penanaman nilai dan norma, termasuk di dalamnya nilai disiplin, etika, dan budaya berlalu lintas bagi peserta didik, dalam hal ini peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mereka merupakan generasi yang akan mengganti generasi sekarang yang menduduki berbagai jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta. Melalui pendidikan, proses perubahan sikap mental akan terjadi pada diri seseorang. Dengan perubahan tersebut diharapkan generasi muda secara sadar mampu menerapkan sikap dan perilaku disiplin, etika, dan budaya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

    Penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ini, menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan formal (persekolahan) maupun informal. Pelaksanaan penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas di persekolahan dilakukan melalui pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas (PLL) ke dalam proses pembelajaran khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

    Pendidikan Lalu Lintas yang diintegrasikan pada mata pelajaran PPKn dilaksanakan di satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK secara berkelanjutan ditekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa mengabaikan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan keteladanan dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku.

    Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas ini, disusun sebagai bahan dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas pada pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum 2013, sehingga Pendidikan Lalu Lintas di SD/MI dapat diimplementasikan secara efektif dan efesien. Dengan demikian peserta didik bertanggung jawab dan berperilaku disiplin berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

      Download Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK ini silahkan lihat preview salah satu buku dan unduh buku lainnya pada link di bawah ini:

      Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas untuk SD/MI



      Download File:

      1 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas I SD-MI.pdf
      2 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas II SD-MI.pdf
      3 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas III SD-MI.pdf
      4 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas IV SD-MI.pdf
      5 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas V SD-MI.pdf
      6 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas VI SD-MI.pdf
      7 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas VII-SMP-MTs.pdf
      8 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas VIII-SMP-MTs.pdf
      9 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas IX-SMP-MTs.pdf
      10 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas X-SMA-MA-SMK-MAK.pdf
      11 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas XI-SMA-MA-SMK-MAK.pdf
      12 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Kelas XII-SMA-MA-SMK-MAK.pdf


      Sumber: http://dikdasmen.kemdikbud.go.id

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK. Semoga bisa bermanfaat.
      Contoh RPP PPKn SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 Semester 1

      Diposting oleh Pada 7/06/2017 01:48:00 PM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Contoh RPP PPKn SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 Semester 1. Download file format .docx Microsoft Word.

      Contoh RPP PPKn Kelas 7 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 Semester 1
      Contoh RPP PPKn Kelas 7 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 Semester 1

      Contoh RPP PPKn SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 Semester 1

      Pada Contoh RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) Mata Pelajaran PPKn (Pendidikan Kewarganegaraan) SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 Semester 1 ini sudah dirinci menjadi contoh-contoh RPP per-bab dan pertemuan.

        Download Contoh RPP PPKn SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 Semester 1

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh RPP PPKn SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 Semester 1 ini silahkan lihat salah satu berkas dan unduh berkas lainnya pada link di bawah ini:

        Contoh RPP PPKn SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 Semester 1 - Bab I Pertemuan Ke-1



        Download File:

        Contoh RPP PPKn SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 Semester 1:
        RPP Bab 1 (Pertemuan Ke-1).docx

        RPP Bab 1 (Pertemuan Ke-2).docx
        RPP Bab 1 (Pertemuan Ke-3).docx
        RPP Bab 1 (Pertemuan Ke-5).docx
        RPP Bab 2 (Pertemuan Ke-1).docx
        RPP Bab 1 (Pertemuan Ke-4).docx
        RPP Bab 2 (Pertemuan Ke-2).docx
        RPP Bab 2 (Pertemuan Ke-3).docx
        RPP Bab 2 (Pertemuan Ke-4).docx
        RPP Bab 2 (Pertemuan Ke-5).docx
        RPP Bab 3 (Pertemuan Ke-1).docx
        RPP Bab 3 (Pertemuan Ke-2).docx
        RPP Bab 3 (Pertemuan Ke-3).docx
        RPP Bab 3 (Pertemuan Ke-4).docx
        RPP Bab 3 (Pertemuan Ke-5).docx
        RPP Bab 3 (Pertemuan Ke-6).docx


        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh RPP PPKn SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 Semester 1. Semoga bisa bermanfaat.
        Silabus RPP PPKn SMP MTs Kurikulum 2013 Kelas VII, VIII, IX

        Diposting oleh Pada 5/24/2017 09:27:00 AM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Silabus RPP PPKn SMP MTs Kurikulum 2013 Kelas VII, VIII, IX. Download file format .docx Microsoft Word dan PDF.

        Silabus RPP PPKn SMP MTs Kurikulum 2013 Kelas VII, VIII, IX
        Silabus RPP PPKn SMP MTs Kurikulum 2013 Kelas VII, VIII, IX

        Silabus RPP PPKn SMP MTs Kurikulum 2013 Kelas 7, 8, 9

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Silabus RPP IPA SMP MTs Kurikulum 2013 Kelas VII, VIII, IX:

        DAFTAR ISI 
        I. PENDAHULUAN
        A. Rasional
        B. Kompetensi yang Diharapkan Setelah Siswa Mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
        C. Kompetensi yang Diharapkan Setelah Siswa Mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs)
        D. Kerangka Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)
        E. Pembelajaran dan penilaian 
        1. Pembelajaran
        2. Penilaian
        F. Kontekstualisasi Pembelajaran Sesuai dengan Kondisi Lingkungan dan Siswa

        II. KOMPETENSI DASAR, MATERI POKOK, DAN PEMBELAJARAN
        A. Kelas VII 
        B. Kelas VIII 
        C. Kelas IX

        III. MODEL SILABUS SATUAN PENDIDIKAN 
        A. Kelas VII 
        B. Kelas VIII
        C. Kelas IX

        IV. MODEL RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
        A. Kelas VII 
        B. Kelas VIII 
        C. Kelas IX

        Rasional
        Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki visi dan misi mengembangkan siswa menjadi warga negara yang baik yang memiliki rasa kebanggaan terhadap Negara Indonesia, cinta tanah air, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi di lingkungan rumah, sekolah, dan sekitarnya serta berbangsa dan bernegara. Untuk itu dikembangkan substansi pembelajaran yang dijiwai oleh 4 (empat) konsensus kebangsaan yaitu (1) Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa; (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan dalam keberagaman yang melandasi dan mewarnai harmoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (4) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk negara Republik Indonesia.

        Pembelajaran PPKn dirancang sebagai wahana untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 (The 21st Century Skills) agar para guru PPKn menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola dan mengembangkan pembelajarannya. Silabus PPKn di SMA/MA/SMK/MAK disusun dengan format dan penyajian/penulisan yang sederhana agar mudah dipahami dan dilaksanakan guru dengan tetap mempertimbangkan tata urutan (sequence) materi dan kompetensinya. Prinsip penyusunan silabus antara lain mudah diajarkan/dikelola oleh guru (teachable); mudah dipelajari oleh siswa (learnable); terukur pencapaiannya (measurable assessable), dan bermakna untuk dipelajari (worth to learn) sebagai bekal untuk kehidupan dan kelanjutan pendidikan siswa.

        Kompetensi yang Diharapkan Setelah Siswa Mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
        Mata Pelajaran PPKn diharapkan dapat berfungsi sebagai wahana bagi siswa untuk menumbuhkembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung dan tidak langsung untuk penguasaan kompetensi yang merepresentasikan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya. Kompetensi setelah mempelajari mata pelajaran PPKn di Pendidikan Dasar dan Menengah adalah Bertanggungjawab pada setiap keputusan bersama berdasar nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan penghargaan atas kewajiban dan hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

        Melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang mendukung pelindungan dan penegakkan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bertoleransi terhadap masalah-masalah dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender, serta mengantisipasi pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai wujud rasa cinta dan bangga dalam upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kompetensi yang Diharapkan Setelah Siswa Mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs).

        Kerangka Pengembangan Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP/MTs
        Kompetensi Dasar PPKn disusun sesuai dengan Kompetensi Inti tiap kelas. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia siswa pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai KD pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut:
        1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;
        2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;
        3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan
        4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan
        Rumusan Kompetensi Dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik siswa, kemampuan awal, dan ciri khas mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pengorganisasian ruang lingkup materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dikembangkan sesuai dengan prinsip mendalam dan meluas, mulai dari jenjang SD/MI sampai dengan jenjang SMA/MA/SMK/MAK. Prinsip mendalam berarti materi PPKn dikembangkan dengan materi pokok sama, namun semakin tinggi tingkat kelas atau jenjang semakin mendalam pembahasan materi. Prinsip meluas berarti lingkungan materi dari keluarga, teman pergaulan, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara, serta pergaulan dunia. Kedalaman dan keluasan materi dapat dilihat dari rumusan Kompetensi Dasar. 

        Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah disusun dengan ruang lingkup sebagai berikut:
        • Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa.
        • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
        • Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan dalam keberagaman yang melandasi dan mewarnai harmoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
        • Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk negara Republik Indonesia.

          Download Silabus RPP PPKn SMP MTs Kurikulum 2013 Kelas VII, VIII, IX

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Silabus Silabus RPP PPKn SMP MTs Kurikulum 2013 Kelas VII, VIII, IX ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Silabus RPP PPKn SMP MTs Kurikulum 2013 Kelas VII, VIII, IX



          Download File:

          Silabus RPP PPKn SMP MTs Kurikulum 2013 Kelas VII, VIII, IX.pdf
          Silabus RPP PPKn SMP MTs Kurikulum 2013 Kelas VII, VIII, IX.docx


          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Silabus Silabus RPP PPKn SMP MTs Kurikulum 2013 Kelas VII, VIII, IX. Semoga bisa bermanfaat.
          Silabus dan RPP PPKN SMP Kelas 7 8 dan 9 Revisi 2017 Sesuai Pemendikbud Nomor  21 dan 24 Tahun 2016

          Diposting oleh Pada 3/26/2017 10:01:00 AM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Silabus dan RPP PPKN SMP Kelas 7 8 dan 9 Revisi 2017 Sesuai Pemendikbud Nomor  21 dan 24 Tahun 2016. Download file dalam format .docx Microsoft Word. Berkas ini ditujukan  sebagai referensi untuk Guru Mata Pelajaran PPKN di SMP/MTs.

          Silabus dan RPP PPKN SMP Kelas 7 8 dan 9 Revisi 2017 Sesuai Pemendikbud Nomor  21 dan 24 Tahun 2016
          Silabus dan RPP PPKN SMP Kelas 7 8 dan 9 Revisi 2017 Sesuai Pemendikbud Nomor  21 dan 24 Tahun 2016

          Silabus dan RPP PPKN SMP Kelas 7 8 dan 9 Revisi 2017 Sesuai Pemendikbud Nomor  21 dan 24 Tahun 2016

          Silabus dan RPP PPKN SMP Kelas 7 8 dan 9 Revisi 2017 Sesuai Pemendikbud Nomor 21 dan 24 Tahun 2016:

          DAFTAR ISI
          I. PENDAHULUAN 
          A. Rasional 
          B. Kompetensi yang Diharapkan Setelah Siswa Mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
          C. Kompetensi yang Diharapkan Setelah Siswa Mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs) 
          D. Kerangka Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs) 
          E. Pembelajaran dan penilaian Pembelajaran Penilaian
          F. Kontekstualisasi Pembelajaran Sesuai dengan Kondisi Lingkungan dan Siswa 
          II. KOMPETENSI DASAR, MATERI POKOK DAN PEMBELAJARAN 
          A. Kelas VII
          B. Kelas VIII
          C. Kelas IX

          III. MODEL SILABUS SATUAN PENDIDIKAN 
          A. Kelas VII
          B. Kelas VIII
          C. Kelas IX

          IV. MODEL RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
          A. Kelas VII
          B. Kelas VIII
          C. Kelas IX 


          I. PENDAHULUAN

          A. Rasional 
          Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki visi dan misi mengembangkan siswa menjadi warga negara yang baik yang memiliki rasa kebanggaan terhadap Negara Indonesia, cinta tanah air, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi di lingkungan rumah, sekolah, dan sekitarnya serta berbangsa dan bernegara. Untuk itu dikembangkan substansi pembelajaran yang dijiwai oleh 4 (empat) konsensus kebangsaan yaitu (1) Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa; (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan dalam keberagaman yang melandasi dan mewarnai harmoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (4) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk negara Republik Indonesia. 

          Pembelajaran PPKn dirancang sebagai wahana untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 (The 21st Century Skills) agar para guru PPKn menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola dan mengembangkan pembelajarannya. Silabus PPKn di SMA/MA/SMK/MAK disusun dengan format dan penyajian/penulisan yang sederhana agar mudah dipahami dan dilaksanakan guru dengan tetap mempertimbangkan tata urutan (sequence) materi dan kompetensinya. Prinsip penyusunan silabus antara lain mudah diajarkan/dikelola oleh guru (teachable); mudah dipelajari oleh siswa (learnable); terukur pencapaiannya (measurable assessable), dan bermakna untuk dipelajari (worth to learn) sebagai bekal untuk kehidupan dan kelanjutan pendidikan siswa. 

          B. Kompetensi yang Diharapkan Setelah Siswa Mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
          Mata Pelajaran PPKn diharapkan dapat berfungsi sebagai wahana bagi siswa untuk menumbuhkembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung dan tidak langsung untuk penguasaan kompetensi yang merepresentasikan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya. Kompetensi setelah mempelajari mata pelajaran PPKn di Pendidikan Dasar dan Menengah adalah
          • Bertanggungjawab pada setiap keputusan bersama berdasar nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan penghargaan atas kewajiban dan hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 
          • Melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang mendukung pelindungan dan penegakkan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
          • Bertoleransi terhadap masalah-masalah dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender, serta mengantisipasi pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika,
          • Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai wujud rasa cinta dan bangga dalam upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
          C. Kompetensi yang Diharapkan Setelah Siswa Mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs)

          D. Kerangka Pengembangan Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP/MTs 

          Kompetensi Dasar PPKn disusun sesuai dengan Kompetensi Inti tiap kelas. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia siswa pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai KD pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut:
          1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;
          2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;
          3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan
          4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan
          Rumusan Kompetensi Dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik siswa, kemampuan awal, dan ciri khas mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

          Pengorganisasian ruang lingkup materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dikembangkan sesuai dengan prinsip mendalam dan meluas, mulai dari jenjang SD/MI sampai dengan jenjang SMA/MA/SMK/MAK. Prinsip mendalam berarti materi PPKn dikembangkan dengan materi pokok sama, namun semakin tinggi tingkat kelas atau jenjang semakin mendalam pembahasan materi. Prinsip meluas berarti lingkungan materi dari keluarga, teman pergaulan, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara, serta pergaulan dunia. Kedalaman dan keluasan materi dapat dilihat dari rumusan Kompetensi Dasar.

          Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah disusun dengan ruang lingkup sebagai berikut:
          • Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa. 
          • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
          • Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan dalam keberagaman yang melandasi dan mewarnai harmoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
          • Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk negara Republik Indonesia.
          E. Pembelajaran dan Penilaian 

          1. Pembelajaran 

          Pelaksanaan Pembelajaran 
          Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. 

          1) Kegiatan Pendahuluan 
          Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib: 
          a. menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; 
          b. memberi motivasi belajar siswasecara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik; 
          c. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 
          d. menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan 
          e. menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 

          2) Kegiatan Inti 
          Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik siswadan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan /atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. 

          a. Sikap 
          Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong siswauntuk melakuan aktivitas tersebut. 

          b. Pengetahuan 
          Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteritik aktivititas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk mendorong siswamenghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning). 

          c. Keterampilan 
          Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan sub topik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong siswauntuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning). 

          3) Kegiatan Penutup 
          Dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi: 
          a. seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; 
          b. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
          c. melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan 
          d. menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

          2. Penilaian 

          Lingkup dan Teknik Penilaian 

          1) Lingkup
          Lingkup penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan, sedangkan lingkup penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan mencakup aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. 

          2) Teknik Penilaian
          a. Penilaian Sikap
          Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku siswadalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda dari penilaian pengetahuan dan keterampilan sehingga teknik penilaian yang digunakan juga berbeda. Dalam hal ini, penilaian sikap lebih ditujukan untuk membina perilaku dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. 

          (1) Sikap Spiritual
          Kompetensi sikap spiritual (KI-1) yang akan diamati adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Contoh penjabaran indikator sikap spiritual misalnya sebagai berikut: 
          a) ketaatan beribadah; 
          • perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya
          • mau mengajak teman seagamanya untuk melakukan ibadah bersama
          • mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan sekolah
          • melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama, misalnya: shalat dan puasa
          • merayakan hari besar agama
          • melaksanakan ibadah tepat waktu
          b) berperilaku syukur; 
          • mengakui kebesaran Tuhan dalam menciptakan alam semesta
          • menjaga kelestarian alam, tidak merusak tanaman
          • tidak mengeluh
          • selalu merasa gembira dalam segala hal
          • tidak berkecil hati dengan keadaannya
          • suka memberi atau menolong sesama
          • selalu berterima kasih bila menerima pertolongan
          • menerima perbedaan karakteristik sebagai anugerah Tuhan
          • selalu menerima penugasan dengan sikap terbuka
          • berterima kasih atas pemberian orang lain
          c) berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan;
          • berdoa sebelum dan sesudah belajar
          • berdoa sebelum dan sesudah makan
          • mengajak teman berdoa saat memulai kegiatan
          • mengingatkan teman untuk selalu berdoa
          d) toleransi dalam beribadah; 
          • tindakan yang menghargai perbedaan dalam beribadah
          • menghormati teman yang berbeda agama
          • berteman tanpa membedakan agama
          • tidak mengganggu teman yang sedang beribadah
          • menghormati hari besar keagamaan lain
          • tidak menjelekkan ajaran agama lain.
          Indikator sikap spiritual tersebut dapat ditambah sesuai karakteristik satuan pendidikan dan dicantumkan dalam dokumen I Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

          (2) Sikap Sosial
          Kompetensi sikap sosial (KI-2) yang akan diamati mencakup perilaku antara lain: jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. Contoh penjabaran indikator sikap sosial Penjelasan dari masing-masing perilaku adalah:
          a) jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, selaras dalam perkataan dan tindakan;
          • tidak berbohong
          • tidak mencontek
          • mengerjakan sendiri tugas yang diberikan pendidik, tanpa menjiplak tugas orang lain
          • mengerjakan soal penilaian tanpa mencontek
          • mengatakan dengan sesungguhnya apa yang terjadi atau yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari
          • mau mengakui kesalahan atau kekeliruan
          • mengembalikan barang yang dipinjam atau ditemukan
          • mengemukakan pendapat sesuai dengan apa yang diyakininya, walaupun berbeda dengan pendapat teman
          • mengemukakan ketidaknyamanan belajar yang dirasakannya di sekolah
          • membuat laporan kegiatan kelas secara terbuka (transparan)
          b) disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan;
          • mengikuti peraturan yang ada di sekolah 
          • tertib dalam melaksanakan tugas
          • hadir di sekolah tepat waktu
          • masuk kelas tepat waktu
          • memakai pakaian seragam lengkap dan rapi
          • tertib mentaati peraturan sekolah
          • melaksanakan piket kebersihan kelas
          • mengumpulkan tugas/pekerjaan rumah tepat waktu
          • mengerjakan tugas/pekerjaan rumah dengan baik
          • membagi waktu belajar dan bermain dengan baik
          • mengambil dan mengembalikan peralatan belajar pada tempatnya
          • tidak pernah terlambat masuk kelas.
          c) tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku siswauntuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa;
          • menyelesaikan tugas yang diberikan 
          • mengakui kesalahan
          • melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya di kelas seperti piket kebersihan
          • melaksanakan peraturan sekolah dengan baik
          • mengerjakan tugas/pekerjaan rumah sekolah dengan baik
          • mengumpulkan tugas/pekerjaan rumah tepat waktu
          • mengakui kesalahan, tidak melemparkan kesalahan kepada teman
          • berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekolah
          • menunjukkan prakarsa untuk mengatasi masalah dalam kelompok di kelas/sekolah
          • membuat laporan setelah selesai melakukan kegiatan.
          d) santun merupakan perilaku hormat pada orang lain dengan bahasa yang baik;
          • menghormati orang lain dan menghormati cara bicara yang tepat
          • menghormati pendidik, pegawai sekolah, penjaga kebun, dan orang yang lebih tua
          • berbicara atau bertutur kata halus tidak kasar
          • berpakaian rapi dan pantas
          • dapat mengendalikan emosi dalam menghadapi masalah, tidak marah-marah
          • mengucapkan salam ketika bertemu pendidik, teman, dan orang-orang di sekolah
          • menunjukkan wajah ramah, bersahabat, dan tidak cemberut
          • mengucapkan terima kasih apabila menerima bantuan dalam bentuk jasa atau barang dari orang lain.
          e) peduli merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain atau masyarakat yang membutuhkan;
          • ingin tahu dan ingin membantu teman yang kesulitan dalam pembelajaran, perhatian kepada orang lain
          • berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekolah, misal: mengumpulkan sumbangan untuk membantu yang sakit atau kemalangan
          • meminjamkan alat kepada teman yang tidak membawa/memiliki
          • menolong teman yang mengalami kesulitan
          • menjaga keasrian, keindahan, dan kebersihan lingkungan sekolah
          • melerai teman yang berselisih (bertengkar)
          • menjenguk teman atau pendidik yang sakit
          • menunjukkan perhatian terhadap kebersihan kelas dan lingkungan sekolah.
          f) percaya diri merupakan suatu keyakinan atas kemampuannya sendiri untuk melakukan kegiatan atau tindakan. 
          • berani tampil di depan kelas
          • berani mengemukakan pendapat
          • berani mencoba hal baru
          • mengemukakan pendapat terhadap suatu topik atau masalah
          • mengajukan diri menjadi ketua kelas atau pengurus kelas lainnya
          • mengajukan diri untuk mengerjakan tugas atau soal di papan tulis
          • mencoba hal-hal baru yang bermanfaat
          • mengungkapkan kritikan membangun terhadap karya orang lain
          • memberikan argumen yang kuat untuk mempertahankan pendapat.
          Indikator sikap sosial tersebut dapat ditambah sesuai karakteristik satuan pendidikan dan dicantumkan dalam dokumen I Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

          b. Teknik Penilaian Sikap
          Penilaian sikap terdiri atas penilaian utama dan penilaian penunjang. Penilaian utama diperoleh dari hasil observasi harian yang ditulis di dalam jurnal harian. Penilaian penunjang diperoleh dari penilaian diri dan penilaian antarteman, hasilnya dapat dijadikan sebagai alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. 

          Teknik penilaian yang digunakan adalah observasi melalui wawancara, catatan anekdot (anecdotal record), dan catatan kejadian tertentu (incidental record) sebagai unsur penilaian utama. 

          Dalam pelaksanaan penilaian sikap, pendidik dapat merencanakan indikator sikap yang akan diamati sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran yang akan dilakukan, misalnya perilaku kerjasama dalam diskusi kelompok dan kerapihan dalam praktikum. Selain itu, penilaian sikap dapat dilakukan tanpa perencanaan, misalnya perilaku yang muncul tidak terduga selama proses pembelajaran dan di luar proses pembelajaran. Hasil pengamatan perilaku tersebut dicatat dalam jurnal.

          Penilaian sikap dilakukan oleh guru kelas, guru mata pelajaran agama dan budi pekerti, guru PJOK, dan pembina ekstrakurikuler. Guru kelas mengumpulkan data dari hasil penilaian sikap yang dilakukan oleh guru mata pelajaran lainnya, kemudian merangkum menjadi deskripsi (bukan angka atau skala).

          Siswayang berperilaku menonjol sangat baik diberi penghargaan, sedangkan siswayang berperilaku kurang baik diberi pembinaan. 

          Penilaian sikap spiritual dan sosial dilaporkan kepada orangtua dan pemangku kepentingan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester. Hasil akhir penilaian sikap diolah menjadi deskripsi sikap yang dituliskan di dalam rapor peserta didik.

          Dilaporkan juga pada saat ditemukan ada sikap spiritual atau sikap sosial yang menonjol perlu diberi pembinaan. 

          c. Penilaian Pengetahuan
          Penilaian pengetahuan (KD dari KI-3) dilakukan dengan cara mengukur penguasaan siswa yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses berpikir. 

          Prosedur penilaian pengetahuan dimulai dari penyusunan perencanaan, pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan, dan pelaporan, serta pemanfaatan hasil penilaian. 

          Hasil penilaian pencapaian pengetahuan dilaporkan dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. Angka menggunakan rentang nilai 0 sampai dengan 100. Predikat disajikan dalam huruf A, B, C, dan D. Rentang predikat (interval) ini ditentukan oleh Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan KKM. 

          Deskripsi dibuat dengan menggunakan kalimat yang bersifat memotivasi dengan pilihan kata/frase yang bernada positif. 

          Teknik penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis, lisan, dan penugasan.

          1) Tes Tertulis
          Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya secara tertulis, antara lain berupa pilihan ganda, isian, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen tes tertulis dikembangkan dengan mengikuti langkah-langkah berikut.
          (a) Melakukan analisis KD. 
          (b) Menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan KD.
          (c) Menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan mengacu pada kaidah-kaidah penulisan soal. 
          (d) Menyusun pedoman penskoran.
          (e) Melakukan penskoran berdasarkan pedoman penskoran. 

          2) Tes Lisan 
          Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, kuis yang diberikan pendidik secara lisan dan siswamerespon pertanyaan tersebut secara lisan. Tes lisan bertujuan menumbuhkan sikap berani berpendapat, mengecek penguasaan pengetahuan untuk perbaikan pembelajaran, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Langkah-langkah pelaksanaan tes lisan sebagai berikut:
          a) Melakukan analisis KD.
          b) Menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan KD.
          c) Membuat pertanyaan atau perintah. 
          d) Menyusun pedoman penilaian
          e) Memberikan tindak lanjut hasil tes lisan

          3) Penugasan
          Penugasan adalah pemberian tugas kepada siswauntuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi siswamemperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Tugas dapat dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai karakteristik tugas. Tugas tersebut dapat dilakukan di sekolah, di rumah, atau di luar sekolah. 

          d. Penilaian Keterampilan
          Penilaian keterampilan (KD dari KI-4) dilakukan dengan teknik penilain kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. Penilaian keterampilan menggunakan angka dengan rentang skor 0 sampai dengan 100, predikat, dan deskripsi. 

          1) Penilaian Kinerja 
          Penilaian kinerja (performance assessment) adalah penilaian yang menuntut siswa untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Pada penilaian kinerja, penekanannya dapat dilakukan pada proses atau produk. Penilaian kinerja yang menekankan pada produk disebut penilaian produk, misalnya poster, puisi, dan kerajinan. Penilaian kinerja yang menekankan pada proses disebut penilaian praktik, misalnya bermain sepak bola, memainkan alat musik, menyanyi, melakukan pengamatan menggunakan mikroskop, menari, bermain peran, dan membaca puisi. 

          2) Penilaian Proyek
          Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. 

          Pada penilaian proyek ada 4 (empat) hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu:
          (a) Kemampuan pengelolaan 
          Kemampuan siswa dalam memilih topik, mencari informasi, mengelola waktu pengumpulan data, dan penulisan laporan yang dilaksanakan secara kelompok.

          (b) Relevansi
          Kesesuaian tugas proyek dengan muatan pelajaran.

          (c) Keaslian
          Proyek yang dilakukan siswa harus merupakan hasil karya sendiri di bawah bimbingan pendidik.

          (d) Inovasi dan kreativitas
          Proyek yang dilakukan siswa mengandung unsur-unsur kebaruan atau sesuatu yang berbeda dari biasanya.

          3) Penilaian Portofolio
          Portofolio merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya siswa dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan (reflektif-integratif) dalam kurun waktu tertentu. Pada akhir periode portofolio tersebut dinilai oleh pendidik bersama-sama dengan siswa dan selanjutnya diserahkan kepada pendidik pada kelas berikutnya dan dilaporkan kepada orangtua sebagai bukti autentik perkembangan siswa. 

          Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan panduan dalam penggunaan penilaian portofolio di sekolah adalah sebagai berikut:
          1) karya asli siswa
          2) saling percaya antara pendidik dan siswa
          3) kerahasiaan bersama antara pendidik dan siswa
          4) milik bersama antara siswadan pendidik
          5) kepuasan pada diri siswa
          6) kesesuaian dengan kompetensi dalam kurikulum 
          7) penilaian proses dan hasil
          8) penilaian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran.
          9) Bentuk portofolio
          (a) File folder yang bisa digunakan untuk menyimpan berbagai hasil karya terkait dengan produk seni (gambar, kerajinan tangan, dan sebagainya).
          (b) Album berisi foto, video, audio.
          (c) Stopmap berisi tugas-tugas imla’/dikte dan tulisan (karangan, catatan) dan sebagainya.
          (d) Buku siswa yang disusun berdasarkan Kurikulum 2013, juga merupakan portofolio siswaSD.

          Dalam menggunakan portofolio, pendidik beserta siswa perlu memperhatikan hal-hal berikut:
          (a) masing-masing siswa memiliki portofolio sendiri yang di dalamnya memuat hasil belajar siswa; 
          (b) menentukan hasil kerja yang perlu dikumpulkan/disimpan; 
          (c) sewaktu-waktu siswa diharuskan membaca catatan pendidik yang berisi komentar, masukan, dan tindakan lebih lanjut yang harus dilakukan siswa dalam rangka memperbaiki hasil kerja dan sikap;
          (d) siswa dengan kesadaran sendiri menindaklanjuti catatan pendidik;
          (e) catatan pendidik dan perbaikan hasil kerja yang dilakukan siswa perlu diberi tanggal sehingga perkembangan kemajuan belajar siswa dapat terlihat. 

          F. Kontekstualisasi Pembelajaran sesuai dengan Kondisi Lingkungan dan Siswa
          Kegiatan pembelajaran pada silabus ini dapat disesuaikan dan diperkaya dengan konteks daerah/sekolah dan konteks global untuk mencapai kualitas optimal hasil belajar siswa. Kontekstualisasi pembelajaran tersebut agar siswa tetap berada pada budayanya, mengenal dan mencintai alam serta sosial di sekitarnya, dan dengan perspektif global sekaligus menjadi pewaris bangsa, sehingga akan menjadi generasi tangguh dan berbudaya Indonesia. 

          Dalam konteks pembelajaran PPKn, lingkungan (alam, sosial, budaya, dan spiritual) merupakan kelas global yang terbuka (open global classroom) yang berfungsi sebagai sumber belajar. Oleh karena itu guru PPKn harus selalu berupaya untuk memanfaatkan lingkungan dalam rangka memberikan pengalaman belajar (learning experience) siswa dengan memberikan tugas belajar (learning task) yang digali dari lingkungan belajar dengan prinsip semakin meluas, misalnya: karyawisata/studiwisata, dan proyek belajar kewarganegaraan.

          Dalam abad teknologi dan informasi (TI) saat ini, guru dan siswa merupakan warga sekolah, warga negara, dan warga jaringan (netizen). Oleh karena itu guru dan siswa sebagai pendatang baru dan pengguna TI memerlukan pelatihan pemanfaatan TI agar tidak terjadi kesenjangan informasi. Guru dapat juga menggunakan dan memanfaatkan sumber belajar bebas/open education resources (OERS) baik nasional maupun global, sehingga guru PPKn harus berupaya mengembangkan pembelajaran berbasis jaringan (pembelajaran daring). Dengan demikian pembelajaran PPKn menjadi proses belajar yang terpadu/teraduk (blended learning). Guru yang belum maksimal memanfaatkan TI tetap dapat menggunakan sumber belajar yang konvensional/nonteknologi seperti buku teks dan buku lainnya.

          Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
          a. Remedial (Pembinaan) berkaitan dengan sikap
          Bentuk layanan berupa pembinaan kepada siswa yang tidak mencapai KKM 3.00 predikat “B“,dilakukan melaluikegiatan bimbingan konseling, pembiasaan terprogram, maupun carayang lain, dengan melibatkan guru bimbingankonseling, wali kelas, atau guru lain yang sesuai.Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian
          b. Remedial berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan
          Remedial untukkompetensi pengetahuan dapat dilakukan dengan cara mengulangkembali pembelajaran dari materi yang dianggap sulit, atau denganpenugasan. Remedial dapat dilakukan dengan alternatif sebagaiberikut :
          1. Pemberian bimbingan secara khusus dan perorangan bagi pesertayang mengalami kesulitan, jika ada beberapa siswa yang tidak mencapai KKM.untuk kompetensi Pengetahuan.
          2. Pemberian tugas-tugas atau perlakuan (treatment) secara khusus,baik dipandu langsung oleh guru atau tutor sebaya oleh kelompok yang terlebih dahulu mencapai ketuntasan belajar (learning mastery) yang sifatnya penyederhanaan dari pelaksanaan pembelajaran.
          3. Pemberian tes ulang selama 3 kali penyederhanaan materi pelajaran yang dianggap sulit.
          c. Pengayaan
          Pengayaan dilaksanakan sebagai tindak lanjut analisis hasil penilaian. Pengayaan dilakukan dengan cara siswa diminta mencari di internet terkait dengan materi tambahan tentang seluk beluk letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia. Program pengayaan dapat dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok untuk membahas materi yang terkait.

          d. Interaksi dengan orang tua/wali siswa.
          Agar orang tua memahami tentang hasil pembelajaran putra putrinya,maka diperlukan adanya interaksi dengan orang tua. Hal ini dilakukan juga dalam rangka agar orang tua ikut terlibat membantu proses pembelajaran putra-putrinya, sehingga antara sekolah dengan orangtua terjadi hubungan yang harmonis, saling membantu dalam proses pembelajaran. Dengan demikian akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

            Download Silabus dan RPP PPKN SMP Kelas 7 8 dan 9 Revisi 2017 Sesuai Pemendikbud Nomor  21 dan 24 Tahun 2016

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Silabus dan RPP PPKN SMP Kelas 7 8 dan 9 Revisi 2017 Sesuai Pemendikbud Nomor  21 dan 24 Tahun 2016 ini silahkan lihat pada file preview di bawah ini:

            Silabus dan RPP PPKN SMP Kelas 7 8 dan 9 Revisi 2017 Sesuai Pemendikbud Nomor  21 dan 24 Tahun 2016



            Download File:
            Silabus dan RPP PPKN SMP Kelas 7 8 dan 9 Revisi 2017 Sesuai Pemendikbud Nomor 21 dan 24 Tahun 2016.docx

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Silabus dan RPP PPKN SMP Kelas 7 8 dan 9 Revisi 2017 Sesuai Pemendikbud Nomor  21 dan 24 Tahun 2016. Semoga bisa bermanfaat.
            Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas pada Mata Pelajaran PPKn

            Diposting oleh Pada 3/09/2017 03:20:00 PM dengan No comments

            Berikut ini adalah berkas Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas pada Mata Pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) Berdasarkan Kurikulum 2013 untuk SD/MI, SMP/MTs. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas pada Mata Pelajaran PPKn ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

            Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas pada Mata Pelajaran PPKn
            Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas pada Mata Pelajaran PPKn

            Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas pada Mata Pelajaran PPKn

            Berikut ini kutipan keterangan dari Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas pada Mata Pelajaran PPKn:

            Pengantar
            Pendidikan merupakan salah satu strategi yang efektif sebagai penanaman nilai dan norma, termasuk di dalamnya nilai disiplin, etika, dan budaya berlalu lintas bagi peserta didik, dalam hal ini peserta didik pada jenjang pendidikan dasar. Mereka merupakan generasi yang akan mengganti generasi sekarang yang menduduki berbagai jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta. Melalui pendidikan, proses perubahan sikap mental akan terjadi pada diri seseorang. Dengan perubahan tersebut diharapkan generasi muda secara sadar mampu menerapkan sikap dan perilaku disiplin, etika, dan budaya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

            Penanaman nilai dan norma ini, menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan formal (persekolahan) maupun informal. Pelaksanaan penanaman nilai di persekolahan dilakukan melalui pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas (PLL) ke dalam proses pembelajaran khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

            Pendidikan Lalu Lintas yang diintegrasikan pada mata pelajaran PPKn dilaksanakan di satuan pendidikan tingkat SD/Ml - SMP/MTs secara berkelanjutan ditekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa mengabaikan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan keteladanan dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku.

            Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas ini, disusun sebagai bahan dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam penanaman nilai dan norma berlalu lintas pada pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum 2013, sehingga Pendidikan Lalu Lintas di SMP/MTs. dapat diimplementasikan secara efektif dan efesien. Dengan demikian peserta didik bertanggung jawab dan berperilaku disiplin berlalu lintas dalam kehidupan sehari- hari.

            A. Latar Belakang
            Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggara- kan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang”. Atas dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

            Undang-Undang Sisdiknas Pasal 2 menyatakan bahwa “pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan bahwa ”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

            Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Penjelasan Pasal 35 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa ”Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.” Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 dinyatakan bahwa ”Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.”

            Kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik untuk lulusan SMP pada aspek sikap (attitude) adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Sedangkan aspek pengetahuan (knowledge) adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak nyata, serta aspek keterampilan (skill) adalah memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis.

            Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat saat ini dihadapkan pada kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang berakibat kepada terjadinya kecelakaan, yang sebagian besar terjadi pada generasi muda. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menata kurikulum pendidikan yang mampu menumbuhkan etika dan budaya berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (kamseltibcarlantas). Hal ini sejalan dengan diundangkannya UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

            Tindak lanjut dari UU tersebut, maka dilakukan penandatanganan nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Mendiknas dan Kapolri No: 03/III/KB/2010 dan No: B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang ”Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional.” Kemdiknas melalui Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2010 membentuk Tim Teknis guna menyiapkan dan mengembangkan model pendidikan lalu lintas di sekolah. Hasil dari tim tersebut adalah Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

            Model pengintegrasian tersebut dibahas melalui workshop secara nasional tahun 2010 yang dihadiri oleh pakar pendidikan, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, para pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru PKn. Peserta workshop menyepakati bahwa Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran PKn dapat dilaksanakan di sekolah. Sebagai tindak lanjut dilakukan diseminasi di Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan.

            Sejalan dengan perubahan kurikulum Tahun 2013 dan beberapa peraturan pendukung yang berlaku, maka Kemdikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar melakukan penyempurnaan Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas melalui Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan untuk satuan pendidikan tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Hasil penyempurnaan buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan dipergunakan sebagai materi dalam kegiatan workshop dan diseminasi di sekolah-sekolah rintisan.

            Secara konseptual dapat dikemukakan bahwa PPKn adalah pengorganisasian dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan pada pengetahuan dan kemampuan dasar tentang hubungan antar warganegara dan warganegara dengan negara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai luhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) yang kuat dengan memperhatikan keragaman agama, sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa, dan memiliki jiwa demokratis yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain bahwa materi/konten PPKn di Indonesia terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang memerlukan pengorganisasian materi secara sistematis dan pedagogik, seperti ilmu hukum, politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila, psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan disiplin ilmu lainnya (Fajar, Arnie: Tesis 2003). Dengan demikian secara substansi mata pelajaran PPKn terbuka terhadap perubahan dan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan negara termasuk mewadahi berbagai masalah faktual khususnya penanaman nilai dan norma berlalu lintas.

            PPKn merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional, antara lain pengendara yang tidak sopan/ugal-ugalan, kurang menghormati sesama pengguna jalan, munculnya geng motor, pembalap liar, di sisi lain angka kecelakaan yang terus meningkat kualitasnya, kerugian material yang tidak sedikit jumlahnya. PPKn memiliki misi mengembangkan keadaban dan membudayakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang cerdas intelektual, spiritual, sosial dan emosional serta cerdas kinestetiknya dalam berlalu lintas. Adapun fungsi PPKn adalah sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter; dalam hal ini adalah karakter berlalu lintas.

            B. Dasar Hukum
            1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
            2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
            3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
            4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas.
            5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
            6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Aksi Keselamatan Jalan di Indonesia.
            7. Memorandum of Understanding (MoU) antara Mendiknas dan Kapolri Nomor 03/III/KB/2010 dan No. B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang ”Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional.”
            8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan.
            9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM).
            10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.
            11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.
            12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.
            13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, beserta salinannya.
            14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
            15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
            C. Tujuan dan Sasaran
            Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalalu Lintas pada mata pelajaran PPKn ini sebagai panduan bagi:
            1. Guru SD/MI, SMP/MTs:
            a. menelaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai dan norma berlalu lintas;
            b. mengintegrasikan nilai dan norma berlalu lintas ke dalam materi pembelajaran PPKn;
            c. mengintegrasikan nilai dan norma berlalu lintas ke dalam silabus mata pelajaran PPKn;
            d. mengintegrasikan nilai dan norma berlalu lintas ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn dan;
            e. mengimplementasikan pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn.
            2. Kepala SD/MI, SMP/MTs:
            a. sebagai acuan untuk melakukan supervisi klinis dalam mengimplementasikan pembelajaran PPKn SD/MI, SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma berlalu lintas;
            b. sebagai acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran PPKn SD/MI, SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma berlalu lintas dan;
            c. sebagai acuan dalam rangka sosialiasi pendidikan lalu lintas terhadap guru di lingkungan sekolahnya.
            3. Pengawas sekolah SD/MI, SMP/MTs.
            a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi monitoring implementasi pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma berlalu lintas.
            b. acuan supervisi akademik pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma berlalu lintas.
            c. acuan evaluasi dan monitoring keterlaksanaan pembelajaran PPKn SMP/MTs. Yang terintegrasi nilai dan norma berlalu lintas.
            4. Bagi Kepolisian:
            a. sebagai pedoman dalam rangka melakukan kemitraan dengan satuan pendidikan;
            b. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kemitraan pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan.
            5. Bagi Dinas Pendidikan:
            a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanan, evaluasi dan monitoring program diseminasi model pengintegrasian pendidikan lalu lintas melalui mata pelajaran PPKn SMP/MTs di daerah kabupaten/kota;
            b. sebagai acuan dalam menyusun program anggaran daerah kabupaten/ kota dalam mengimplementasikan Pendidikan Lalu Lintas.

            D. Manfaat
            Setelah menggunakan model ini, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, kepolisian, dan dinas pendidikan dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
            1. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan yang tertib, dengan mengembangkan kebiasaan (habit) taat berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari;
            2. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (a) sikap kewarganegaraan (civic dispositions) termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (civic confidence, civic committment, and civic responsibility); (b) pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge); (c) keterampilan kewarganegaraan (civic skill) termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (civic competence and civic responsibility);
            3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan lalu lintas yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran PPKn.

            E. Ruang Lingkup
            Ruang lingkup model ini berpijak pada pemahaman lalu lintas ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik, yang dikemas secara pedagogis dengan mengembangkan hal-hal sebagai berikut.

            Dimensi dan Indikator PLL
            1. Hukum:
            a. Menaati rambu-rambu lalu lintas
            b. Menaati marka jalan lalu lintas
            c. Menaati isyarat pengatur lalu lintas
            d. Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas
            e. Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesui UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
            f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan.
            g. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. h. Menaati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.
            2. Sosiologi:
            a. Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan
            b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalah gunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selalin kegiatan berlalu lintas.
            c. menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar.
            d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain.
            e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan
            3. Ekonomi:
            a. Menunjukan sikap perilaku hemat dalam perjalanan
            b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan.
            c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi.
            4. Psikologi:
            a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman
            b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman.
            c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesame pengguna jalan
            d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesame pengguna jalan
            e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesame pengguna jalan
            5. Politik:
            a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain.
            b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum.
            c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil.
            d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.

            Materi PLL
            1. Pengertian
            a. Lalu lintas
            b. Rambu-rambu lalu lintas
            c. Marka jalan, alat pemberi isyarat pengatur lalu lintas
            d. Pengamanan diri sebagai pemakai jalan
            e. Tata cara berlalu lintas dengan benar.
            f. Peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
            g. Keselamatan lalu lintas h. Keamanan lalu lintas
            i. Ketertiban lalu lintas
            j. Kelancaran lalu lintas
            k. Tindakan pengaturan dalam keadaan tertentu.
            2. Dua belas (12) gerakan tangan pengaturan lalu lintas, isyarat bunyi dan isyarat cahaya.
            3. Patroli Keamanan Sekolah (PKS).
            4. Pasal-pasal tertentu Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
            5. Dekade Aksi Keselamatan Jalan di Indonesia melalui jalur pendidikan formal keselamantan jalan.
            7. Surat ijin mengemudi (SIM).
            8. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.
            a. Penggolongan jalan
            b. Pengolongan jenis kegiatan
            9. Tips aman perjalanan
            a. Pemahaman terhadap karakteristik dan komponen rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, kendaraan, helm SNI
            b. Tri siap, yaitu:
            1) Siap aturan;
            2) Siap diri;
            3) Siap kendaraan.
            Berdasarkan ruang lingkup tersebut, pengembangan model pengintegrasian nilai dan norma berlalu lintas pada mata pelajaran PPKn mencakup hal-hal sebagai berikut:

            Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 
            1. Telaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai dan norma berlalu lintas.
            2. Pengintegrasian nilai dan norma berlalu lintas ke dalam materi pembelajaran PPKn.
            3. Pengintegrasian nilai dan norma berlalu lintas ke dalam silabus mata pelajaran PPKn.
            4. Pengintegrasian nilai dan norma berlalu lintas ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn.
            5. Implementasi pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn.

              Download Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas pada Mata Pelajaran PPKn

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas pada Mata Pelajaran PPKn untuk SD/MI dan SMP/MTs. ini silahkan lihat file preview salah satu file di bawah ini:

              Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas pada Mata Pelajaran PPKn - SMP Kelas IX



              Download File:

              Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan:


              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas pada Mata Pelajaran PPKn. Semoga bisa bermanfaat.
              Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

              Formulir Kontak

              Nama

              Email *

              Pesan *