Contoh Lampiran F Bidikmisi Format Microsoft Word

Diposting oleh Pada 1/15/2018 07:44:00 PM dengan No comments

Berikut ini adalah berkas Contoh Lampiran F untuk persyaratan Bidikmisi Format Microsoft Word. Download file format .docx Microsoft Word.

Contoh Lampiran F Bidikmisi Format Microsoft Word
Contoh Lampiran F Bidikmisi Format Microsoft Word

Contoh Lampiran F Bidikmisi Format Microsoft Word

Lampiran F merupakan lampiran persetujuan dan tandatangan dari kepala sekolah (surat rekomendasi).

Contoh lampiran bisa diunduh di :
http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/sekolah/daftar/contohlampiran

Catatan: Link tersebut otomatis mengunduh (download), tipe filenya jpg. Dipersilahkan untuk membuat kembali sesuai contoh dan untuk mengunggah (upload) ukuran file maksimal 300kb. Dan berikut ini contoh Lampiran F tersebut dalam format file .docx Microsoft Word.

    Download Contoh Lampiran F Bidikmisi Format Microsoft Word

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Lampiran F Bidikmisi Format Microsoft Word ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Contoh Lampiran F Bidikmisi Format Microsoft Word



    Download File:
    Contoh Lampiran F Bidikmisi Format Microsoft Word.docx

    Sumber: https://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Lampiran F Bidikmisi Format Microsoft Word. Semoga bisa bermanfaat.
    Panduan Pendaftaran Bidikmisi 2018-2019

    Diposting oleh Pada 1/15/2018 07:06:00 PM dengan No comments

    Berikut ini adalah berkas Panduan Pendaftaran Bidikmisi Tahun 2018/2019. Download file format PDF.

    Panduan Pendaftaran Bidikmisi 2018-2019
    Panduan Pendaftaran Bidikmisi 2018-2019

    Panduan Pendaftaran Bidikmisi 2018-2019

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Panduan Pendaftaran Bidikmisi 2018-2019:

    Bidikmisi merupakan program pemerintah untuk memberikan akses pendidikan tinggi kepada masyarakat miskin untuk dapat memutus mata rantai kemiskinan. Sampai saat ini jumlah penerima Bidikmisi sudah mencapai angka 432.409 mahasiswa, sehingga berkontribusi untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi.

    Bidikmisi juga memiliki skema yang berbeda dengan bantuan biaya pendidikan lain, dengan filosofinya untuk menjemput penerima, Bidikmisi memberikan jaminan pembiayaan mulai dari pendaftaran sampai penerima Bidikmisi menuntaskan pendidikan tinggi.

    Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang memberikan fasilitas pembebasan biaya pendidikan dan subsidi biaya hidup. Bidikmisi diberikan kepada penerima selama 8 (delapan) semester untuk S1 / D4, 6 (enam) semester untuk D3, 4 (empat) semester untuk D2, dan 2 (dua) semester untuk D1. Besaran subsidi biaya hidup yang diberikan serendah-rendahnya Rp. 650.000,00 per bulan diberikan setiap 3 bulan. Adapun pembebasan biaya pendidikan mencakup semua biaya yang dibayarkan ke Perguruan Tinggi untuk kepentingan pendidikan.

    Persyaratan untuk mendaftar tahun 2018 adalah sebagai berikut:
    1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun 2018 dan 2017;
    2. Belum pernah ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi di perguruan tinggi;
    3. Usia paling tinggi pada saat diterima di perguruan tinggi adalah 21 tahun;
    4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria: a. Siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau sejenisnya; b. Pendapatan kotor orang tua/wali gabungan (suami + istri) setinggi-tingginya Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
    5. Pendidikan orang tua/wa tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4;
    6. Memiliki potensi akade erdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari Kepala Sekolah;
    7. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu di antara PTN atau PTS dengan ketentuan: a. PTN dengan pilihan seleksi masuk: 1) Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN); 2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMTPN); 3) Seleksi Mandiri PTN. b. Politeknik, UT, dan Institut Seni dan Budaya; c. PTS sesuai dengan pilihan seleksi masuk.

    MEKANISME PENDAFTARAN
    1.  Pendaftaran Daring (On line); Tata cara pendaftaran Bidikmisi melalui SNMPTN, SBMPTN, PMDK Politeknik atau Seleksi Mandiri Perguruan Tinggi secara online pada laman Bidikmisi (http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/) adalah sebagai berikut. a. Tahapan pendaftaran Bidikmisi; 1. Sekolah mendaftarkan diri sebagai institusi pemberi rekomendasi ke laman Bidikmisi dengan melampirkan hasil pindaian (scan) (Lampiran 1 bagian persetujuan dan tanda tangan) untuk mendapatkan nomor Kode Akses Sekolah; 2. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan memverifikasi pendaftaran dalam kurun waktu 1 x 24 jam pada hari dan jam kerja; 3. Sekolah merekomendasikan masing-masing siswa melalui laman Bidikmisi menggunakan kombinasi NPSN dan kode akses yang telah diverifikasi. 4. Sekolah memberikan nomor pendaftaran dan kode akses kepada masing-masing siswa yang sudah direkomendasikan; 5. Siswa mendaftar melalui laman Bidikmisi dan menyelesaikan semua tahapan yang diminta di dalam sistem pendaftaran. b. Siswa yang sudah menyelesaikan pendaftaran Bidikmisi mendaftar seleksi nasional atau mandiri yang telah diperoleh sesuai ketentuan masing-masing pola seleksi melalui alamat berikut: 1. SNMPTN melalui http://www.snmptn.ac.id 2. SBMPTN melalui http://www.sbmptn.ac.id 3. PMDK Politeknik melalui http://pmdk.politeknik.or.id 4. Seleksi Mandiri PTN sesuai ketentuan masing-masing PTN. 5. Seleksi Mandiri PTS sesuai ketentuan masing masing PTS. 6. Siswa yang mendaftar dan ditentukan lolos melalui seleksi masuk. melengkapi berkas, dan berkas dibawa pada saat pendaftaran ulang, yaitu: a. Kartu peserta dan formulir pendaftaran program Bidikmisi yang dicetak dari laman Bidikmisi; b. Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau bantuan pemerintah sejenis lainnya (jika ada); c. Siswa yang belum memenuhi syarat butir (b) di atas, harus membawa Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat; d. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang Susunan Keluarga; e. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan/ atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang tua/wali-nya; f. Berkas pendukung lainnya yang diminta oleh perguruan tinggi dan Kopertis.

    MEKANISME PENETAPAN
    Bagi calon mahasiswa penerima Bidikmisi yang telah dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:
    1. Verifikasi kelayakan penerima Bidikmisi oleh perguruan tinggi dan Kopertis;
    2. Penetapan mahasiswa penerima Bidikmisi oleh perguruan tinggi dan Kopertis.

    KELUHAN DAN ADUAN
    Keluhan dan aduan terkait dengan Bidikmisi bisa diajukan melalui laman helpdesk Bidikmisi, yaitu :
    email: bidikmisi@ristekdikti.go.id 
    facebook: facebook.com/program.bidik.misi
    Twitter: @bidikmisi

      Download Panduan Pendaftaran Bidikmisi 2018-2019

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Panduan Pendaftaran Bidikmisi 2018-2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Panduan Pendaftaran Bidikmisi 2018-2019



      Download File:
      PEDOMAN BIDIKMISI 2018.pdf

      Sumber: https://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Panduan Pendaftaran Bidikmisi 2018-2019. Semoga bisa bermanfaat.
      Standar Pendidikan Guru Menurut Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017

      Diposting oleh Pada 9/29/2017 01:59:00 AM dengan No comments

      Berikut ini adalah berkas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. Download file format PDF.

      Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru
      Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru

      Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru:

      PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
      TENTANG
      STANDAR PENDIDIKAN GURU

      BAB I KETENTUAN UMUM

      Pasal 1
      Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
      1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
      2. Standar Pendidikan Guru adalah kriteria minimal program sarjana pendidikan dan program pendidikan profesi guru.
      3. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
      4. Program Sarjana Pendidikan adalah program pendidikan akademik untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang diselenggarakan oleh LPTK.
      5. Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah.
      6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
      7. Pembelajaran Mikro adalah pembelajaran keterampilan dasar mengajar dengan menggunakan latar, peserta didik, kompetensi, materi, dan sesi terbatas.
      8. Pengenalan Lapangan Persekolahan yang selanjutnya disingkat PLP adalah proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
      9. Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kegiatan mahasiswa peserta Program PPG untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran di sekolah mitra.
      10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
      11. Guru Pamong adalah Guru yang ditugaskan untuk mendampingi, membimbing, memberi inspirasi, dan mengevaluasi mahasiswa yang melaksanakan PLP dan PPL. 
      12. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada suatu Program Studi.
      13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.
      14. Tutor adalah pendidik profesional yang berfungsi memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal.
      15. Sekolah Laboratorium adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh LPTK dan/atau bekerja sama dengan LPTK, berfungsi sebagai tempat berlatih mahasiswa Program Sarjana Pendidikan dan/atau Program PPG serta sebagai tempat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan ilmu dan praksis pendidikan.
      16. Sekolah Mitra adalah satuan pendidikan yang menjadi mitra kerja sama LPTK dan berfungsi sebagai tempat berlatih mahasiswa Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.
      17. Asrama Mahasiswa adalah unit pelayanan yang terintegrasi dalam struktur dan tata kelola perguruan tinggi untuk memberikan layanan hunian, bimbingan, dan pengembangan diri mahasiswa.
      18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan tinggi.
      19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 

      Pasal 2
      Standar Pendidikan Guru mencakup:
      a. Program Sarjana Pendidikan; dan 
      b. Program PPG.

      Pasal 3

      (1) Standar Pendidikan Guru berfungsi sebagai acuan bagi program pendidikan Guru untuk menghasilkan Guru profesional melalui:
      a. perumusan sistem penerimaan mahasiswa baru;
      b. capaian pembelajaran, isi, proses, dan penilaian hasil pembelajaran;
      c. pengembangan penelitian ilmu pendidikan dan keguruan;
      d. pengembangan pengabdian kepada masyarakat;
      e. pengembangan fasilitas dan sumber belajar;
      f. pelaksanaan PLP dan PPL;
      g. pengembangan profesionalisme Dosen; dan
      h. penyelenggaraan Sekolah Laboratorium, Sekolah Mitra, dan/atau satuan pendidikan lainnya.

      (2) Standar Pendidikan Guru bertujuan untuk:
      a. menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi Guru yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG;
      b. menetapkan kriteria minimal dalam berbagai aspek penyelenggaraan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG;
      c. mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal untuk Program Sarjana Pendidikan serta Program PPG; dan
      d. menetapkan mekanisme pelaksanaan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG. 

      BAB II PELAKSANAAN

      Pasal 4
      (1) Pendidikan Guru dilaksanakan dalam bentuk Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.

      (2) Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LPTK yang ditetapkan oleh Menteri.

      (3) Pendidikan Guru bersifat nasional dan bertujuan untuk menghasilkan Guru sebagai pendidik profesional yang nasionalis dan memiliki wawasan global sesuai dengan kebutuhan nasional, lokal, dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

      Pasal 5
      (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG dilakukan melalui sistem penerimaan mahasiswa baru.

      (2) Sistem penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      a. seleksi kemampuan akademik; dan
      b. seleksi bakat, minat, kepribadian, dan kesamaptaan.

      (3) Seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      (4) Seleksi bakat, minat, kepribadian, dan kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh LPTK.

      (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi bakat, minat, kepribadian, dan kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

      BAB III
      STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN

      Pasal 6
      Standar Pendidikan Program Sarjana Pendidikan terdiri atas:
      a. standar kompetensi lulusan;
      b. standar isi;
      c. standar proses;
      d. standar penilaian;
      e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
      f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
      g. standar pengelolaan; dan 
      h. standar pembiayaan;

      Bagian Kesatu
      Standar Kompetensi Lulusan

      Pasal 7
      (1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.

      (2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
      a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
      b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 6 (enam) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

      (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aspek akademik kependidikan dan bidang keilmuan dan/atau keahlian.

      (4) Aspek akademik kependidikan dan bidang keilmuan dan/atau keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
      a. kompetensi pemahaman peserta didik;
      b. kompetensi pembelajaran yang mendidik;
      c. kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian; dan
      d. kompetensi sikap dan kepribadian.

      (5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek akademik kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

      (6) Bidang keilmuan dan/atau keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi filsafat keilmuan, substansi, struktur, pola pikir, tradisi keilmuan, dan perkembangan keilmuan.

      Bagian Kedua
      Standar Isi

      Pasal 8
      (1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan antara materi pembelajaran dengan substansi keilmuan Program Sarjana Pendidikan.

      (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isi pembelajaran terkait pengembangan:
      a. kompetensi pemahaman peserta didik;
      b. kompetensi pembelajaran yang mendidik;
      c. kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian; dan
      d. kompetensi sikap dan kepribadian.

      (3) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

      (4) Substansi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi filsafat keilmuan, substansi, struktur, pola pikir, tradisi keilmuan, dan perkembangan keilmuan. 

      Bagian Ketiga
      Standar Proses

      Pasal 9
      (1) Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada Program Sarjana Pendidikan untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

      (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
      a. karakteristik proses pembelajaran;
      b. perencanaan proses pembelajaran;
      c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.

      (3) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas sifat:
      a. interaktif;
      b. holistik;
      c. integratif;
      d. saintifik;
      e. kontekstual;
      f. tematik;
      g. efektif;
      h. kolaboratif;
      i. inovatif; dan
      j. berpusat pada mahasiswa.

      (4) Proses pembelajaran Program Sarjana Pendidikan menerapkan prinsip:
      a. Dosen sebagai model yang dimaknai sebagai panutan bagi mahasiswa calon pendidik; dan
      b. pengalaman otentik dimaknai bahwa mahasiswa calon pendidik memperoleh pengalaman pembelajaran langsung sedini mungkin dalam situasi nyata di satuan pendidikan. 

      (5) Perencanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c menerapkan konsep integritas akademik.

      (6) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk:
      a. kuliah;
      b. responsi dan tutorial;
      c. seminar atau yang setara;
      d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan; dan
      e. pengayaan dan remediasi untuk mahasiswa yang belum memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan.

      (7) Praktikum dan praktik lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan dalam bentuk:
      a. Pembelajaran Mikro; dan b. PLP.

      (8) Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan untuk melatih keterampilan mengajar yang meliputi:
      a. perencanaan yang dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen pembimbing;
      b. pelaksanaan pembelajaran di laboratorium;
      c. penilaian dan pemberian umpan balik langsung dilakukan Dosen; dan
      d. pengayaan dan remediasi.

      (9) Beban belajar Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit 2 (dua) sks.

      (10) PLP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
      a. perencanaan dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen pembimbing dan Guru Pamong;
      b. pelaksanaan di Sekolah Laboratorium dan/atau di satuan pendidikan;
      c. pelaporan hasil pengamatan; 
      d. penilaian dan pemberian umpan balik langsung dilakukan Dosen dan Guru Pamong; dan
      e. beban belajar untuk kegiatan PLP paling sedikit 4 (empat) sks.

      (11) Penyelesaian Program Sarjana Pendidikan diakhiri dengan penyusunan deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir atau karya ilmiah yang setara, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

      (12) Beban belajar mahasiswa Program Sarjana Pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

      Bagian Keempat
      Standar Penilaian

      Pasal 10
      (1) Standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.

      (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan di perguruan tinggi dan Sekolah Mitra dan/atau satuan pendidikan yang terdiri atas:
      a. penilaian hasil pembelajaran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
      b. penilaian program PLP yang dilakukan Guru Pamong dan Dosen pembimbing.

      (3) Program Sarjana Pendidikan diakhiri dengan ujian hasil penyusunan deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir, atau karya ilmiah yang setara.

      (4) Lulusan Program Sarjana Pendidikan berhak memperoleh ijazah dan gelar Sarjana Pendidikan. 

      Bagian Kelima
      Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

      Pasal 11
      (1) Standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi Dosen, Guru Pamong, Tutor, dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan Guru dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.

      (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan.

      (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlatar belakang sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu.

      (4) Guru Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan dan bersertifikat pendidik.

      (5) Guru Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki jabatan paling rendah Guru Muda.

      (6) Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan berlatar belakang bidang pendidikan atau nonpendidikan sesuai dengan bidang keahlian yang diampu.

      (7) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi akademik, tugas, dan fungsi.

      (8) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahlian. 

      Bagian Keenam
      Standar Sarana dan Prasarana

      Pasal 12
      (1) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.

      (2) LPTK penyelenggara Program Sarjana Pendidikan harus memenuhi syarat sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana diatur pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memiliki:
      a. laboratorium Pembelajaran Mikro; dan
      b. pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi.

      (3) Laboratorium Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berfungsi sebagai sarana untuk praktik keterampilan mengajar secara terbatas.

      (4) Laboratorium Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
      a. sarana dan prasarana penunjang Pembelajaran Mikro;
      b. laboratorium sains dan/atau teknologi;
      c. studio;
      d. praktik bengkel; dan
      e. jenis laboratorium lain yang relevan.

      (5) Sarana dan prasarana penunjang Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit terdiri atas:
      a. ruang monitor;
      b. ruang praktik; dan
      c. ruang pengendali. 

      (6) Pusat sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satuan pengelolaan yang bertugas untuk menyusun, mengembangkan, dan menyediakan:
      a. bahan ajar;
      b. bahan uji; atau
      c. produk akademik.

      (7) Pusat sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu tim paling sedikit terdiri atas ahli dalam bidang:
      a. teknologi informasi dan komunikasi;
      b. penelitian pendidikan; dan
      c. teknologi pembelajaran.

      (8) Sarana dan prasarana tersedia secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

      Bagian Ketujuh
      Standar Pengelolaan

      Pasal 13
      (1) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.

      (2) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

      (3) Pengelolaan PLP dilakukan oleh unit program pengalaman lapangan atau sebutan lain, bekerja sama dengan Program Studi dan satuan pendidikan.

      (4) PLP dikoordinasikan baik secara internal maupun eksternal oleh lembaga khusus yang dapat berbentuk unit pelaksana atau bentuk lain. 

      Bagian Kedelapan
      Standar Pembiayaan

      Pasal 14
      Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

      BAB IV
      STANDAR PENELITIAN PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN

      Pasal 15
      (1) Standar penelitian Program Sarjana Pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

      (2) Standar penelitian Program Sarjana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
      a. kedalaman dan keluasan bidang pendidikan dan keguruan; dan
      b. keunggulan bidang pendidikan dan keguruan.

      (3) Lembaga penyelenggara Program Sarjana Pendidikan memiliki rencana induk penelitian yang terkait dengan:
      a. kebijakan pendidikan;
      b. ilmu pendidikan;
      c. ilmu keguruan; dan
      d. pendidikan Guru.

      BAB V
      STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN

      Pasal 16
      (1) Standar pengabdian kepada masyarakat pada Program Sarjana Pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

      (2) Lembaga penyelenggara Program Sarjana Pendidikan melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan dan keguruan. 

      BAB VI
      STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM PPG

      Pasal 17
      Standar Pendidikan Program PPG terdiri atas:
      a. standar kompetensi lulusan;
      b. standar isi;
      c. standar proses;
      d. standar penilaian;
      e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
      f. standar sarana dan prasarana;
      g. standar pengelolaan; dan 
      h. standar pembiayaan.


      Bagian Kesatu
      Standar Kompetensi Lulusan

      Pasal 18
      (1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.

      (2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
      a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
      b. memiliki kesetaraan dengan jenjang 7 (tujuh) kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

      (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memuat:
      a. kompetensi pedagogik;
      b. kompetensi kepribadian;
      c. kompetensi profesional; dan 
      d. kompetensi sosial.

      (4) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

      Bagian Kedua
      Standar Isi

      Pasal 19
      (1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan materi pembelajaran dan keilmuan dan/atau keahlian Program PPG.

      (2) Standar isi untuk Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isi pembelajaran terkait pengembangan:
      a. kompetensi pedagogik;
      b. kompetensi kepribadian;
      c. kompetensi profesional; dan 
      e. kompetensi sosial.

      (3) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

      Bagian Ketiga
      Standar Proses

      Pasal 20
      (1) Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada Program PPG untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan sebagai Guru profesional.

      (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

      (3) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mencakup:
      a. karakteristik proses pembelajaran;
      b. perencanaan proses pembelajaran;
      c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan 
      d. beban belajar.

      (4) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas sifat:
      a. interaktif;
      b. holistik;
      c. integratif;
      d. saintifik;
      e. kontekstual;
      f. tematik;
      g. efektif;
      h. kolaboratif;
      i. inovatif;
      j. berpusat pada peserta didik; dan
      k. mandiri.

      (5) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

      (6) Pelaksanaan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
      a. pendalaman materi bidang keahlian yang akan diajarkan;
      b. pendalaman materi bidang pedagogik untuk mahasiswa Program PPG yang berlatar belakang sarjana nonpendidikan;
      c. lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran;
      d. praktik pembelajaran dengan teman sejawat;
      e. PPL; dan
      f. pengayaan dan remediasi untuk mahasiswa yang belum memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan.

      (7) Kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d diatur dengan ketentuan: 
      a. direncanakan dan dikoordinasikan antara LPTK, dinas pendidikan, Sekolah Laboratorium dan/atau Sekolah Mitra;
      b. dilaksanakan di Sekolah Laboratorium, Sekolah Mitra, pusat pelatihan, atau yang setara pada satuan pendidikan tertentu;
      c. dilaksanakan dengan beban belajar setara dengan satu semester;
      d. dilaksanakan dengan beban 16 (enam belas) sks; dan
      e. disupervisi dan dinilai oleh Dosen bersertifikat pendidik dan Guru Pamong bersertifikat pendidik sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian.

      (8) Kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas:
      a. orientasi dan adaptasi;
      b. diskusi dan revisi perangkat pembelajaran dengan Guru Pamong;
      c. praktik pembelajaran;
      d. pelaksanaan penelitian tindakan kelas; dan
      e. praktik melaksanakan tugas profesi Guru yang lain.

      (9) Program PPG diselenggarakan:
      a. setelah Program Sarjana Pendidikan dalam bidang studi sejenis dengan Program PPG;
      b. setelah program sarjana nonpendidikan atau sarjana terapan dalam bidang studi sejenis dengan Program PPG; atau
      c. setelah program sarjana atau sarjana terapan yang dilaksanakan secara kolaboratif antara LPTK dengan perguruan tinggi nonkependidikan atau dunia usaha dan dunia industri untuk Guru produktif pada sekolah kejuruan.

      (10) Beban belajar Program PPG Prajabatan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) sks.

      (11) Beban belajar Program PPG Dalam Jabatan paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks. 

      (12) Mahasiswa Program PPG yang belum memenuhi kompetensi pedagogik atau kompetensi profesional dapat diberikan program penguatan kompetensi pedagogik atau kompetensi profesional.

      Bagian Kelima
      Standar Penilaian

      Pasal 21
      (1) Standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.

      (2) Penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      a. penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran;
      b. proses dan produk PPL;
      c. uji kompetensi; dan
      d. penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain.

      (3) Program PPG diakhiri dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh panitia nasional.

      (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui uji tulis dan uji kinerja sesuai dengan standar nasional kompetensi guru.

      (5) Peserta yang lulus penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, proses dan produk PPL, uji kompetensi, dan penilaian kehidupan berasrama memperoleh sertifikat pendidik yang berlaku secara nasional.

      (6) Sertifikat pendidik diperoleh melalui Program PPG yang diselenggarakan oleh LPTK bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi. 

      Bagian Keenam
      Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

      Pasal 22
      (1) Standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi Dosen, Guru Pamong, dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan Guru dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.

      (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan.

      (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu.

      (4) Selain latar belakang bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dosen untuk pendidikan produktif kejuruan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan.

      (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki jabatan akademik paling rendah lektor.

      (6) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

      (7) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

      (8) Guru Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan dan bersertifikat pendidik.

      (9) Guru Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memiliki jabatan paling rendah Guru Madya. 

      Bagian Ketujuh
      Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

      Pasal 23
      (1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.

      (2) LPTK penyelenggara Program PPG disamping memenuhi syarat sebagaimana diatur pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memiliki:
      a. laboratorium Pembelajaran Mikro;
      b. pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi;
      c. Asrama Mahasiswa/sarana lain; dan
      d. Sekolah Laboratorium dan/atau Sekolah Mitra.

      (3) Laboratorium Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berfungsi sebagai sarana untuk praktik keterampilan mengajar secara terbatas.

      (4) Laboratorium Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk setiap bidang kajian keilmuan pendidikan paling sedikit terdiri atas:
      a. sarana dan prasarana penunjang Pembelajaran Mikro;
      b. laboratorium sains dan atau teknologi;
      c. studio;
      d. praktik bengkel; dan
      e. jenis laboratorium lainnya yang relevan.

      (5) Pusat sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satuan pengelolaan yang bertugas untuk menyusun, mengembangkan, dan menyediakan:
      a. bahan ajar;
      b. bahan uji; atau 
      c. produk akademik.

      (6) Pusat sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin kepala dan dibantu tim yang paling sedikit terdiri atas ahli dalam bidang:
      a. teknologi informasi dan komunikasi;
      b. penelitian pendidikan; dan
      c. teknologi pembelajaran.

      (7) Asrama Mahasiswa/sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi untuk mengembangkan kompetensi sosial dan kepribadian serta penguatan jiwa pendidik.

      (8) Sekolah Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berfungsi sebagai sarana penyiapan calon Guru profesional, serta untuk pengembangan ilmu dan praksis pendidikan.

      (9) Sekolah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berfungsi sebagai Sekolah Laboratorium dan atau tempat pelaksanaan PPL.

      (10) Sekolah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa satuan pendidikan yang memiliki akreditasi minimal B dan ditetapkan melalui nota kesepahaman antar lembaga.

      Bagian Kedelapan
      Standar Pengelolaan

      Pasal 24
      (1) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan penilaian pembelajaran pada tingkat Program Studi dan LPTK.

      (2) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 

      (3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran melibatkan Sekolah Mitra.

      (4) Pengelolaan PPL dilakukan oleh unit program pengalaman lapangan atau sebutan lain, bekerja sama dengan Program Studi dan Sekolah Mitra.

      (5) Peserta Program PPG dalam satu kelas paling banyak 20 (dua puluh) orang.

      (6) Pengelolaan pendidikan di asrama merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyiapan calon Guru profesional.

      Bagian Kesembilan
      Standar Pembiayaan

      Pasal 25
      Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

      BAB VII
      STANDAR PENELITIAN PROGRAM PPG

      Pasal 26
      (1) Standar penelitian Program PPG mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

      (2) Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program PPG berupa penelitian yang relevan dengan permasalahan pembelajaran.

      BAB VIII
      STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM PPG

      Pasal 27
      (1) Standar pengabdian kepada masyarakat Program PPG mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

      (2) Lembaga penyelenggara Program PPG melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan dan keguruan. 

      BAB IX 
      PENYELENGGARA PROGRAM PPG

      Pasal 28

      (1) LPTK penyelenggara Program PPG terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

      (2) Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Program Studi.

      (3) LPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Program Sarjana Pendidikan dalam bidang studi sejenis dengan Program PPG yang akan diselenggarakan.

      (4) Program Sarjana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM.

      (5) Ketentuan mengenai peringkat terakreditasi yang dipersyaratkan untuk menyelenggarakan Program PPG ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

      Pasal 29
      (1) Dosen tetap yang ditugaskan untuk mengelola Program PPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terdiri atas:
      a. Dosen pengelola program; dan
      b. Dosen bidang studi.

      (2) Dosen pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang.

      (3) Dosen pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan.

      (4) Dosen pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang berkualifikasi akademik doktor atau doktor terapan.

      (5) Dosen pengelola program yang berkualifikasi akademik magister atau magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki jabatan akademik paling rendah lektor. 

      (6) Dosen pengelola program yang berkualifikasi akademik doktor atau doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki jabatan akademik paling rendah lektor.

      (7) Dosen pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki.

      (8) Dosen bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.

      (9) Dosen bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan.

      (10) Dosen bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu.

      Pasal 30
      (1) LPTK penyelenggara Program PPG produktif kejuruan melibatkan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi, industri, dan praktisi yang relevan dalam proses pembelajaran.

      (2) Penyelenggaraan Program PPG yang berkaitan dengan karakteristik bidang keahlian kejuruan, seni, olah raga, dan keahlian khusus lainnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

      (3) Praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian baik nasional dan atau internasional. 

      BAB X
      KETENTUAN LAIN-LAIN

      Pasal 31
      Standar Pendidikan Guru dievaluasi dan disempurnakan oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global serta perkembangan bidang ilmu.

      BAB XI
      KETENTUAN PERALIHAN

      Pasal 32
      Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
      a. pengelolaan dan penyelenggaraan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
      b. ketentuan mengenai program pendidikan Guru yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

      BAB XII
      KETENTUAN PENUTUP

      Pasal 33
      Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1026), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

      Pasal 34
      Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

      Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

      Ditetapkan di Jakarta
      pada tanggal 18 Agustus 2017

      MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, TTD.
      MOHAMAD NASIR

        Download Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



        Download File:
        Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.pdf

        Sumber: http://bsnp-indonesia.org

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. Semoga bisa bermanfaat.
        Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

        Diposting oleh Pada 9/14/2017 08:58:00 PM dengan No comments

        Berikut ini adalah berkas Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen. Download file PDF.

        Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
        Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

        Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen:

        PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN.

        Pasal 1
        Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
        1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
        2. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain. 
        3. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
        4. Sertifikasi Pendidik untuk Dosen yang selanjutnya disebut Sertifikasi Dosen adalah pemberian sertifikat pendidik untuk Dosen.
        5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
        6. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
        7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi.
        8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

        Pasal 2
        (1) Setiap Dosen harus mengikuti Sertifikasi Dosen.
        (2) Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Dosen yang:
        a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Magister atau setara;
        b. memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli; dan
        c. berstatus sebagai:
        1. Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut dan memiliki NIDN;
        2. dokter pendidik klinis penuh waktu yang memiliki NIDK; atau
        3. Dosen paruh waktu yang memiliki NIDK.

        Pasal 3
        (1) Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diusulkan oleh Perguruan Tinggi kepada Direktorat Jenderal.

        (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan:
        a. sosialisasi Sertifikasi Dosen kepada calon peserta Sertifikasi Dosen;
        b. validasi dokumen dan portofolio peserta Sertifikasi Dosen; dan
        c. koordinasi pelaksanaan Sertifikasi Dosen di lingkungan Perguruan Tinggi atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

        Pasal 4
        (1) Sertifikasi Dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio untuk memperoleh sertifikat pendidik.
        (2) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional Dosen dalam bentuk penilaian terhadap dokumen yang mendeskripsikan:
        a. kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma Perguruan Tinggi;
        b. persepsi dari atasan, rekan sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian; dan
        c. pernyataan diri tentang kontribusi Dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma Perguruan Tinggi.

        (3) Sertifikasi Dosen dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
        (4) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegang sertifikat pendidik melaksanakan tugas sebagai Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

        Pasal 5
        (1) Menteri menetapkan kuota nasional peserta Sertifikasi Dosen setiap tahun.
        (2) Direktur Jenderal menetapkan nama peserta Sertifikasi Dosen.

        Pasal 6
        (1) Dosen yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan sertifikat pendidik.
        (2) Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio melakukan kegiatan pengembangan profesionalisme guna memenuhi kelengkapan dokumen portofolionya untuk dinilai kembali dalam program Sertifikasi Dosen.
        (3) Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti Sertifikasi Dosen pada periode berikutnya.
        (4) Perguruan Tinggi yang mengusulkan Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus melakukan pembinaan terhadap Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

        Pasal 7
        (1) Sertifikasi Dosen diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen.
        (2) Kriteria Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) memiliki:
        a. program pascasarjana;
        b. program studi yang relevan; dan/atau 
        c. peringkat terakreditasi A/Unggul.
        (3) Dalam hal Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak memiliki kinerja yang baik berdasarkan evaluasi oleh Kementerian, dapat dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan Sertifikasi Dosen oleh Menteri.

        Pasal 8
        (1) Perguruan Tinggi penyelenggara Sertifikasi Dosen harus melaporkan pelaksanaan penilaian portofolio setiap tahun kepada Menteri.
        (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah, perubahan jumlah, dan kelulusan peserta Sertifikasi Dosen.
        (3) Tata cara pelaporan pelaksanaan penilaian portofolio ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
        (4) Direktur Jenderal menetapkan nomor registrasi sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen.

        Pasal 9
        Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

        Pasal 10
        (1) Biaya penyelenggaraan Sertifikasi Dosen dan tunjangan profesi Dosen untuk Dosen tetap Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian dibebankan kepada anggaran Kementerian.
        (2) Biaya penyelenggaraan Sertifikasi Dosen dan tunjangan profesi Dosen untuk Dosen tetap Perguruan Tinggi di kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian dibebankan kepada anggaran kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian atau sumber lain yang sah.
        (3) Biaya penyelenggaraan Sertifikasi Dosen dan tunjangan profesi Dosen untuk dokter pendidik klinis yang memiliki NIDK dibebankan kepada anggaran institusi yang menjadi satuan administrasi pangkal yang bersangkutan atau sumber lain yang sah.
        (4) Biaya penyelenggaraan Sertifikasi Dosen untuk Dosen paruh waktu yang memiliki NIDK dapat dibebankan kepada anggaran Perguruan Tinggi atau Dosen yang bersangkutan.

        Pasal 11
        Pelaksanaan Sertifikasi Dosen diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

        Pasal 12
        Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

        Pasal 13
        Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

        Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

        Ditetapkan di Jakarta
        pada tanggal 6 Agustus 2017
        MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,
        TTD.
        MOHAMAD NASIR

          Download Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



          Download File:
          Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.pdf

          Sumber: http://jdih.ristekdikti.go.id

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen. Semoga bisa bermanfaat.
          Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi

          Diposting oleh Pada 7/14/2017 04:48:00 PM dengan No comments

          Berikut ini adalah berkas Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi. Download file PDF. Terbit pada tanggal 17 Januari 2017 dan Permen ini telah membatalkan Permendikbud Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Pergiruan Tinggi.

          Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi
          Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi

          Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi

          Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi:

          PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
          NOMOR 15 TAHUN 2017
          TENTANG
          PENAMAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI

          DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
          MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

          Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;

          Mengingat:
          1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
          2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
          3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
          4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
          5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);

          MEMUTUSKAN:
          Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENAMAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI.

          Pasal 1
          Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
          1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
          2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 
          3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
          4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

          Pasal 2
          Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi seluruh Program Studi pada perguruan tinggi.

          Pasal 3
          (1) Program Studi pada perguruan tinggi disusun dan ditetapkan sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.

          (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

          Pasal 4
          (1) Kementerian melakukan penamaan Program Studi.

          (2) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
          a. memfasilitasi pertumbuhan keilmuan baru di Indonesia melalui penyelenggaraan Program Studi baru;
          b. memfasilitasi penyiapan tenaga kerja profesional pada bidang baru dan lebih beragam;
          c. meningkatkan pengakuan yang setara dari masyarakat ilmiah internasional dan pengguna lulusan terhadap hasil Pendidikan Tinggi di Indonesia; dan
          d. meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri. 

          (3) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
          a. penamaan Program Studi sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diakui oleh masyarakat ilmiah yang relevan dan asosiasi atau organisasi profesi yang kredibel;
          b. penamaan Program Studi menggunakan kaidah Bahasa Indonesia yang benar; dan
          c. penamaan Program Studi dilengkapi dengan istilah Bahasa Inggris yang benar.

          Pasal 5
          (1) Penamaan Program Studi pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dinyatakan dalam bentuk daftar nama Program Studi.

          (2) Daftar nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, setelah mendapat pertimbangan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

          (3) Menteri dapat menambah, mengurangi, dan/atau mengubah daftar nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala.

          Pasal 6
          (1) Perguruan tinggi dapat mengajukan usul penambahan dan/atau perubahan nama Program Studi kepada Menteri.

          (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:
          a. dokumen kurikulum;
          b. capaian pembelajaran; dan
          c. rujukan pengembangan keilmuan.

          (3) Dalam hal Program Studi yang diusulkan memiliki keilmuan bersifat kearifan lokal Indonesia, perguruan tinggi menyampaikan nama Program Studi dan program Pendidikan Tinggi dalam rujukan pengembangan keilmuan. 

          (4) Dalam hal Program Studi yang diusulkan memiliki keilmuan yang sudah berkembang di luar negeri, perguruan tinggi menyampaikan nama Program Studi dan program pendidikan tinggi sejenis dari paling sedikit 3 (tiga) perguruan tinggi yang terakreditasi di luar negeri, nama jurnal saintifik, dan/atau masyarakat saintifik dalam rujukan pengembangan keilmuan.

          Pasal 7
          (1) Perguruan tinggi wajib menyesuaikan nama Program Studi dengan daftar nama Program Studi yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak daftar nama Program Studi ditetapkan.

          (2) Penyesuaian nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status akreditasi Program Studi.

          Pasal 8
          Penambahan dan/atau perubahan nama program studi pada perguruan tinggi negeri badan hukum dilaporkan kepada Menteri.

          Pasal 9
          Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai rumpun ilmu dan nama Program Studi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

          Pasal 10
          Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

          Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

          Ditetapkan di Jakarta
          pada tanggal 12 Januari 2017
          MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, TTD.
          TTD.
          MOHAMAD NASIR

            Download Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



            Download File:
            Salinan Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi.pdf

            Sumber: http://jdih.ristekdikti.go.id

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi. Semoga bisa bermanfaat.

            Formulir Kontak

            Nama

            Email *

            Pesan *